BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2014 - 20019
ANALISA JUDULJudul dari raperda ini sudah sesuai karena telah
memenuhi ketentuan dalam UU no 12 Tahun 2011 dan Permen No 1 Tahun
2014, Judul raperda ini telah benar karena telah memuat keterangan:
Jenis:PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATNomor tahun
pengundangan atau penetapan: NOMOR 3 TAHUN 20014Nama raperda:
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENLOMBOKK BARAT
TAHUN 2014-2019Nama peraturan daerah ini juga telah dibuat secara
singkat dimana telah tersusun dari frasa yang secara esensial tekah
mencerminkan isi dari peraturan ini. Selain itu judul peraturan
daerah ini telah ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan
diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI LOMBOK BARATANALISA
PEMBUKAANDalam pembukaan Raperda ini sudah sesuai karena :a. Telah
memuat frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA dan dituliskan
dengan huruf kapital dan marjin di tengah .b. Telah memuat jabatan
pembentuk Peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam Raperda ini
yang berwenang membuat adalah Bupati Lombok Barat.Dalam penulisanya
telah menggunakan huruf kapital dan marjin di tengah, namun
sayangnya dalam Raperda ini setelah menuliskan pejabat yang
berwenang tidak diakhiri dengan tanda baca koma (,). Seharusnya
dituliskan seperti dibawah ini:BUPATI LOMBOK BARAT,Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf d
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2014-2019.ANALISA KONSIDERANSMenurut kami
Konsiderans Raperda ini telah sesuai dengan ketentuan didalam UU
No. 12 Tahun 2011 karena telah memuat dasar pertimbangan
diperlukannya Raperda ini. Dalam Raperda ini yang menjadi
pertimbangan adalah untuk melaksanakan pasal dari UndangUndang atau
Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Raperda ini,
yaitu ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Pasal-pasal tersebutlah yang menjadikan
Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2014-2019.Namun sayangnya dalam penulisan konsiderans Raperda
ini tidak diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Seharusnya
konsideran Raperda ini ditulis seperti dibawah ini:Mengingat:bahwa
untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf d
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2014-2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);3.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);4. UndangUndang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);5. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);6. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4421);7. UndangUndang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);8. Undangundang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);9. Undangundang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
4846);11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);12.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);14. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);15. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);16. Peraturan Pemerintah Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).17. Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124);19. Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);20. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);21. Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21);23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 571)25. Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun
2008);ANALISA DASAR HUKUMMenurut kami penyusunan dasar hokum
Raperda ini telah sesuai karena telah memuat seluruh dasar hokum
dari pembentukan suatu peraturan daerah. Penyusunan dasar hukumnya
juga sudah sesuai dengan aturan dimana telah diurutkan dari
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sampai Peraturan
Perundang-undangan yang sama tingkatnya, dari yang paling lama
sampai yang paling baru dan masih digunakan.
Dengan persetujuan bersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN LOMBOK BARATdanBUPATI LOMBOK BARATMEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATTAHUN 2014 -2019.
ANALISA DIKTUMMenurut kami sudah sesuai dengan ketentuan UU
No.12 Tahun 2011karena telah memuat:a. Raperda ini telah memuat
frasa seperti yang mana telah diletakkan di tengah marjin seperti
dibawah ini:Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN LOMBOK BARATdanBUPATI LOMBOK BARATb. Telah diawali
dengan kata MEMUTUSKAN yang ditulis dengan huruf kapital seluruhnya
dan diakhiri tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah
marjin.c. Telah memuat kata menetapkan dan telah menyebutkan jenis
dan judul dari peraturan perundang-undangan yang dibuat serta telah
disusun seperti aturannya seperti di bawah ini:Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 -2019.
BAB IKETENTUAN UMUMANALISA KETENTUAN UMUM
Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis
dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan
bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf
kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal
frasa. Dengan demikain ketetapan judul bab dan ketentuan umum
Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan telah
memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012
tentang perancanaan perundang-undangan.
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1.
Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.2. Pemerintah Daerah adalah
Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 4. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat. 5. Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. 6. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda
adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
kooordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Lombok Barat.7. Perencanaan adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.8. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 yang
selanjutnya disebutkan sebagai RPJP Nasional adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.9. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 yang selanjutnya
disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah Lombok Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.10. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2015 2019, yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Lombok Barat untuk periode 5 (lima) tahun.11. Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.13. Tujuan adalah rumusan
mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi.14.
Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.15. Strategi adalah
langkah langkah berisikan program program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.16. Kebijakan adalah arah / tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan.17.
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran,
hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program.19. Kerangka Pendanaan adalah program dan
kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang
pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai
bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.20.
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.ANALISA PASAL 1Dalam pasal 1 Raperda
RPJMD Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan telah memuat
hal-hal yang telah ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan. Hal ini di tunjukan bahwa huruf
awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf
kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi
nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa
diakhiri tanda baca titik. Memuat menganai materi pokok dari
RPJMD.
Pasal 2(1) RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun
berdasarkan asas :a. transparan;b. responsif;c. efisien;d.
efektif;e. akuntabel;f. partisipatif;g. terukur;h. berkeadilan ;
dani. berwawasan lingkungan(2) RPJMD disusun secara sistematis,
terarah, terpadu dan menyeluruh.(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berpedoman pada RPJPD.ANALISA PASAL 2Dalam pasal 2 Raperda
RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai landasan hukum dari
RPJMD. Penulisannya juga sudah sesuai dengan dalam UU No. 11 Tahun
2012 tentang perancanaan perundang-undangan. Hal ini di tunjukan
bahwa huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis
dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung
tanpa diakhiri tanda baca titik.
Pasal 3RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan
permasalahan daerah meliputi :a. koordinasi antar pelaku
pembangunan;b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi
pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;c. penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;ANALISA
PASAL 3Dalam pasal 3 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat
mengenai tujuan RPJMD untuk menjadi acuan dasar dari pemecahan
permasalahan daerah.mengenai hal ini, telah sesuai dengan UU No. 11
Tahun 2012 tentang perancanaan perundang-undangan yaitu tentang
penulisan satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain
dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat
dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Format dari tabulasi dalam RPJMD
Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan aturan Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang perancanaan perundang-undangan.BAB IIRUANG
LINGKUP DAN FUNGSIANALISA RUANG LINGKUP DAN FUNGSIBagian diberi
nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan
diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap
kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf
awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Dengan demikain
ketetapan judul bab dan ketentuan umum Raperda RPJMD Kabupaten
Lombok Barat secara keseluruhan telah memuat hal-hal yang telah
ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan
perundang-undangan.
Pasal 4(1). Ruang lingkup RPJMD meliputi :a. Visi, misi dan
program Bupati;b. Arah kebijakan keuangan daerah;c. Strategi
pembangunan daerah;d. Kebijakan umum;e. Program SKPD;f. Program
lintas SKPD;g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat
indikatif; danh. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif(2) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang
diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui
program-program pembangunan yang ditawarkan.ANALISA PASAL 4Dalam
pasal 4 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai ruang
lingkup dan fungsi dari RPJMD dan dimuat dengan ayat-ayat serta
tabulasi. Penulisannya juga sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun
2012 tentang perancanaan perundang-undangan yaitu bahwa huruf awal
kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf
kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi
nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa
diakhiri tanda baca titik. Huruf awal kata ayat yang digunakan
sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Penulisan satu pasal atau
ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat
dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
Pasal 5RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD,
Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.ANALISA PASAL 5 Dalam
pasal 5 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai
penjelasan secara rinci dari fungsi RPJMD. Hal ini juga sudah
sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2012
tentang perancanaan perundang-undangan yaitu menganai konsonan dan
format tulisan yang huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai
acuan ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam
beberapa ayat.
BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASIBagian KesatuUmumANALISA
PENGENDALIAN DAN EVALUASIBagian diberi nomor urut dengan bilangan
tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata
bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis
dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa. Dengan demikain ketetapan judul bab dan
ketentuan umum Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat secara
keseluruhan telah memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam UU No.
11 Tahun 2012 tentang perancanaan perundang-undangan.
Bagian KesatuUmum Dalam bab tiga Raperda RPJMD Kabupaten Lombok
Barat ini, dibagi dalam dua bagian. Hal ini juga sudah sesuai
dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan perundang-undangan
Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang
ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau
beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika
merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf. Format
penulisannya juga sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan yaitu pada bab ditulis dengan huruf
kapital kemudian semua Bagian diberi nomor urut dengan bilangan
tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.Huruf awal kata
bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis
dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.
Pasal 6(1). Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.(2). Pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan dalam rangka mengarahkan
program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas
yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai
dengan RPJMD. ANALISA PASAL 6 Dalam pasal 6 Raperda RPJMD Kabupaten
Lombok Barat memuat mengenai pengendalian dari RPJMD. Kemudian
diperinci lagi dengan adanya ayat dalam pasal 6 ini. Secara
keseluruhan sudah sesuai dengan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan yaitu bahwa huruf awal kata pasal
yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Pasal
dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan
angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca
titik. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis
dengan huruf kecil.
Bagian KeduaPengendalianBagian KeduaPengendalianFormat penulisan
bagian juga sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan yaitu pada bab ditulis dengan huruf
kapital kemudian semua Bagian diberi nomor urut dengan bilangan
tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.Huruf awal kata
bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis
dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.
Pasal 7(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.(2) Bappeda
menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari SKPD.(3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan
daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan.(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan
RPJMD.(5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakandalam rangka menjamin :a. RPJMD telah dipedomani
dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah;
dan b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan
kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan
daerah.(6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.ANALISA PASAL 7
Dalam pasal 7 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai
pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD. Berdasarkan UU No. 11
Tahun 2012 tentang perancanaan perundang-undangan Pasal merupakan
satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu
norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara
singkat, jelas, dan lugas. Secara keseluruhan format penulisan
dalam pasal 7 ini telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan hal ini di buktikan dengan bahwa
huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kapital. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat
diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung
tanpa diakhiri tanda baca titik. Huruf awal kata ayat yang
digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
Bagian KetigaEvaluasiBagian KetigaEvaluasi Format penulisan
bagian juga sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang
perancanaan perundang-undangan yaitu pada bab ditulis dengan huruf
kapital kemudian semua Bagian diberi nomor urut dengan bilangan
tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.Huruf awal kata
bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis
dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.
Pasal 8(1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam
upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.(2) Evaluasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang daerah dan pembangunan jangka menengah propinsi dan
nasional.(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 tahun dan atau sesuai dengan kondisi dan perubahan
lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi
RKPD(4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat
dalam RKPD tahun berkenaan (5) Dalam hal terjadi peruabahan yang
mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan ,
terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional, maka
peraturan daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan
persetujuan DPRD.(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD diatur dengan Peraturan
Bupati.ANALISA PASAL 8Dalam pasal 8 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok
Barat memuat mengenai penjelasan tentang evalusai terhadap RPJMD
secara khusus. Secara keseluruhan ketentuan dalam pasal 8 ini telah
sesuai dengan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan
perundang-undangan yaitu dari segi penulisan dan format penulisan
hal ini di buktikan dengan bahwa huruf awal kata pasal yang
digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat
dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka
Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca
titik.Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan
dalam satu kalimat utuh.Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai
acuan ditulis dengan huruf kecil.
Pasal 9Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8,
DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.ANALISA PASAL 9
Dalam pasal 9 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai
pengawasan yang dilakukan DPRD terkait RPJMD ini. Secara
keseluruhan dalam pasal 9 ini telah sesuai dengan ketentuan yang
ada dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan
perundang-undangan yaitu mengenai penulisan bahwa huruf awal kata
pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf
kapital.
BAB IVKETENTUAN LAIN-LAINANALISA KETENTUAN LAIN-LAINBagian
diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf
dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan
setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali
huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Dengan
demikain ketetapan judul bab dan ketentuan umum Raperda RPJMD
Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan telah memuat hal-hal yang
telah ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan
perundang-undangan.
Pasal 10RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.ANALISA
PASAL 10 Dalam pasal 10 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat
mengenai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang dijadikan
acuan dari RPJMD. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 secara
keseluruhan telah sesuai dengan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012
tentang perancanaan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal yang
berisikan satuan aturan dalam Peraturan Perundangundangan yang
memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun
secara singkat, jelas, dan lugas. Kemudian mengenai penulisan bahwa
huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kapital.
Pasal 11(1) Penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada sasaran
pokok arah kebijakan RPJPD Lombok Barat 2005-2025 dan mengacu pada
RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.(2) Bupati pada tahun
terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama
periode pemerintahan berikutnya.(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun
pertama pemerintahan Bupati berikutnya.ANALISA PASAL 11Dalam pasal
11 Raperda RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat mengenai pedoman
dalam penyusunan RPJMD yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan
RPJM. Secara keseluruhan ketentuan dalam pasal 11 ini telah sesuai
dengan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang perancanaan
perundang-undangan yaitu dari segi penulisan dan format penulisan
hal ini di buktikan dengan bahwa huruf awal kata pasal yang
digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat
dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka
Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca
titik.Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan
dalam satu kalimat utuh.Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai
acuan ditulis dengan huruf kecil.
BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 12Peraturan daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.ANALISA
KETENTUAN PENUTUPDalam Bab V ini sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu mulai berlaku sejak peraturan daerah ini diundangkan.
Jadi sudah jelas disebutkan kapan berlakunya PERDA tersebut. Dalam
Perda Tersebut dijelaskan agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini
menguatkan tujuan dasar untuk apa dan kepada siapa Peraturan Daerah
tersebut dibuat.
Ditetapkan di GerungPada tanggal 2014BUPATI LOMBOK BARAT,Ttd,H.
ZAINI ARONY
Diundangkan di GerungPada tanggal 2014SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN
LOMBOK BARAT,Ttd,H. MOH. UZAIRLEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3Salinan Sesuai Dengan AslinyaKABAG HUKUM
DANPERUNDANG-UNDANGAN
H. L. AGUS SALIM, SHPembina Tk. I (IV/b)Nip. 19600820 198607 1
001PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARATNOMOR TAHUN
2014TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 - 20019I. UMUMRPJMD
Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen perencanaan Kabupaten
Lombok Barat untuk periode 5 tahun yang dimaksudan untuk memberikan
arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di
Kabupaten Lombok Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan
RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. RPJMD
digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan
RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 2019.II. PASAL
DEMI PASALPasal 1Cukup JelasPasal 2Ayat (1)huruf aYang dimaksud
dengan Transparanadalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara.huruf bYang dimaksud dengan Responsif adalah dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi
d daerah. huruf cYang dimaksud dengan Efisien merupakan pencapaian
keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran maksimal.huruf dYang dimaksud dengan Efektif
merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang
dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.huruf eYang
dimaksud dengan Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir
dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.huruf fYang dimaksud dengan
Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap
proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif
terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur
khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat
yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.huruf gYang
dimaksud dengan Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan
dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. huruf hYang dimaksud
dengan Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah,
sektor, pendapatan, gender dan usia.huruf iYang dimaksud dengan
Berwawasan Lingkungan, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur
tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan
dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya
manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan
kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.Pasal 3Cukup JelasPasal
4Cukup JelasPasal 5Cukup JelasPasal 6Cukup JelasPasal 7Cukup
JelasPasal 8Cukup JelasPasal 9Cukup JelasPasal 10Cukup JelasPasal
11Cukup JelasPasal 12Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 120
ANALISA LAMPIRANDalam lampiran ini berisi penjelasan dari
Peraturan Daerah mengenai ketentuan RPJMD Kabupaten Lombok Barat
merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Lombok Barat untuk periode
5 tahun yang dimaksudan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi
acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lombok Barat
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal demi pasalnya berisi
penjelasan dan kelompok kami menilai sudah sesuai dan cukup jelas
.
ANALISIS RANCANGAN PERATURAN DAERAHRANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Disusun Oleh :BERTHON JONATHANE0012080MEDIANSYAH R EE0012241R.
ADHITYA NUGRAHA TE0012311SANDHI AMUKTI BAHAR E0012352
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA2015