Analisa Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG)

Analisa Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG)

Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Galih Rachmandy

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2012

ABSTRAK

Penerapan good corporate governance telah menjadi isu sentral dalam menunjang

pemulihan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,

perusahaan dituntut untuk dapat mengimbanginya. Maka diperlukan adanya sistem

pengelolaan serta pengendalian manajerial yang tepat pada perusahaan. Dengan adanya

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diharapakan dapat

memberikan dampak yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip

Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang

berpedoman pada pedoman umum good corporate governance indonesia tahun 2006.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka

atau Literatur (Library Research) dan Content Analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip good

corporate governance yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

independensi dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan

dengan cukup baik. Perusahaan memberikan tentang bagaimana penerapan dari masing-

masing prinsip tersebut. Walaupun penerapannya sudah dikatakan cukup baik, akan tetapi

adapun saran yang oleh peneliti, sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam laporan

tata kelola perusahaan disajikan lebih rinci dan detail. Tiap-tiap pos hendaknya diberikan

penjelas sehingga para pengguna informasi tersebut lebih mudah memahaminya.

Kata kunci: good corporate governance, BTN, keterbukaan, akuntabilitas,

tanggungjawab, independensi, kewajaran.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer dan ditempatkan pada

posisi terhormat. Dikarenakan alasan yang pertama, GCG merupakan salah satu kunci

sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus

memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu

berkembang sekaligus menjadi terbuka. Alasan kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun

1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara telah memunculkan

wacana yang berkaitan dengan permasalahan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance/ GCG). Selain itu terjadinya skandal yang terjadi di negara maju

seperti di Amerika dengan adanya kasus Enron dan Worldcom, maupun di negara

berkembang seperti di Indonesia dengan kasus Kimia Farma dan bank Global, kian

menambah perhatian para pelaku pasar dan penentu regulasi terhadap isu GCG. Para

pelaku dunia usaha dituntut untuk mengubah cara mereka melakukan dan mengelola

bisnis mereka. Ditambah lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan

semakin kompetitif, maka perubahan fundamental dalam penerapan corporate

governance mutlak dilakukan. (Herwidayatmo, 2000).

Indonesia memberikan respon dengan membentuk suatu komite pada tahun 1999

yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum GCG yang pertama, yaitu Komite

Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pembentukan komite ini

berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pada bulan

November tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor:

KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.

Dalam pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum good corporate

governance tahun 2006.

BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan

bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat

uraian singkat mengenai penerapan corporate governance perusahaan yang telah dan

akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir

pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

GCG merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur

pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara

berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan

(stakeholders) lainnya.

Krisna Wijaya (2002:48) mengungkapkan bahwa bisnis perbankan memiliki

kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang

harus dipatuhi yakni Kepercayaan, Keterbukaan, dan Keberhatian. Fokus utama bank

adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat

menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan

kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana

tersebut akan diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan

pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-

hati (prudential banking) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.

Dalam upaya mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah melalui penguatan

sektor perbankan, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima

sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki visi untuk

menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan

sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya visi

tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni:

a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang

berkesinambungan.

b. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar

Internasional.

c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta

memilki ketahanan dalam menghadapi risiko.

d. Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri

perbankan yang sehat.

f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API yang

dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah GCG.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun

2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai

ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No.

8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

PT Bank Tabungan Negara sebagai salah satu BUMN terkemuka telah menjadikan

laporan GCG menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sudah menjadi

bagian dari Bank BTN sejak Bank BTN berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring

dengan berjalannya waktu. Momentum dilakukannya pencatatan saham perdana (IPO)

pada tahun 2009 menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas penerapan tata kelola

perusahaan yang lebih baik.

Bagi Bank BTN, tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting

dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif. Manfaat yang

dapat diambil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank BTN antara lain

memperkuat posisi daya saing Bank BTN sebagai bank publik, mengelola sumber daya

dan risiko secara lebih efektif, dan meningkatkan kepercayaan shareholder dan publik

yang akhirnya dapat mewujudkan transformasi Bank BTN menjadi bank publik

terkemuka (Blue Chip Company).

Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan selanjutnya

dirumuskan ke dalam penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Prinsip Good

Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah: “Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk.?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good

Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG

pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai salah satu entitas nasional

secara umum dan daerah pada khususnya.

2. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi PT Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk. dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance.

3. Sebagai bahan masukan bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut

dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka penulis memberikan batasan

pada implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan

kewajaran (fairness).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan

pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah “

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek

penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Menurut Sekaran (2006:46), “Studi kasus meliputi analisis mendalam dan

kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi

masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini.”

Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) studi kasus adalah “Penelitian

dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat

ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.”

2.2 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan Laporan Tata Kelola perusahaan PT Bank Tabungan

Negara sebagai objek penelitian. Alasannya, pada tahun 2010, perusahaan ini

dinobatkan sebagai Juara Umum dalam penyelenggaraan Annual Report Award (ARA)

2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bekerjasama dengan Bapepam,

Ditjen Pajak, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Komite Nasional

Kebijakan Governance. Dan hasil ini merupakan hasil kerja keras Bank BTN karena

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian Bank BTN juga mendapatkan

penghargaan sebagai Perusahaan yang paling Terpercaya sesuai dengan Indeks Persepsi

Tata Kelola Perusahaan 2010 dari The Indonesian Institute For Corporate Governance

dan Majalah SWA.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh

melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat,

dari rujukan teoritis yang relevan dengan membaca beberapa buku, majalah, buletin, surat

kabar serta internet.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

berasal dari website PT Bank Tabungan Negara, terutama untuk data laporan tata kelola

perusahaan pada tahun 2009-2011. Selain itu, uraian artikel, jurnal, dokumen yang

berhubungan mengenai penerapan prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara yaitu:

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 2006. Pada pedoman ini

menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top

management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan

kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak

dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang

diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai

landasan penerapan GCG. Dengan mengacu pada pedoman ini, maka bank dapat dengan

mudah mengetahui seberapa besar untuk mengevaluasi dan menerapkan tata kelola

perusahaan yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber

lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti

untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai

landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

Kemudian menggunakan content analysis, yang merupakan metode pengumpulan

data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu

dokumen (antara lain berupa: iklan, laporan, kontrak kerja, jurnal, majalah, atau surat

kabar.Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau

informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang

obyektif dan sistematis. ( Bambang,1999 )

2.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong

(2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan

dianalisis dengan deskriptif yaitu mengetahui bagaimanakah penerapan good

corporate governance yang telah dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu:

1) Mengumpulkan data mengenai penerapan GCG Bank BTN terutama pada

Laporan Tata Kelola Perusahaan.

2) Memproses data yang didapat melalui pencatatan, pengetikan dan

pengklasifikasian.

3) Data diklasifikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta memberikan

checklist yang telah dirancang oleh peneliti.(Dapat dilihat pada lampiran 2.1)

4) Menganalisa hasil pengklasifikasian dengan pedoman umum GCG Indonesia

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun

2006.

5) Menyimpulkan bagaimanakah penerapan GCG pada Bank BTN.

3. PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE

3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisa penerapan prinsip Good Corporate Governance telah

banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya: Penelitian yang dilakukan oleh Yeni

(2003) dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Dalam Rangka

Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia,

penerapan good corporate governance dibatasi oleh lima prinsip good corporate

governance yaitu prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dan

hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan good corporate

Governance dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pesatnya pertumbuhan

usaha yang dijalankan dan berbagai penghargaan yang diterima.

Penelitian juga dilakukan oleh Indrianto (2005) dengan judul Penerapan Good

Corporate Governance Pada BUMN (Studi Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Dan

Jaringan Kediri). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan good

corporate governance pada PT PLN (Persero) APJ Kediri dilaksanakan dengan cukup

baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha (2009), dengan judul ”Penerapan

GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus PadaPerusahaan Daerah Air Minum Kota

Surabaya)”, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil yang diperoleh adalah PT PDAM telah menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance cukup baik. Walaupun belum sempurna. Tetapi PDAM kota

Surabaya berusaha lebih baik lagi dengan menerapkan dan melaksanakan Good

Corporate Governance.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek penelitian dari ketiga

penelitian adalah pada BUMN non-perbankan sedangkan pada penelitian sekarang

dilakukan pada perusahaan perbankan.

3.2 Pengertian Corporate Governance

Ada berbagai pengertian Good Corporate Governance yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan corporate

governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan

guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam

jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

2) Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),

corporate governance didefinisikan adalah:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed

and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the

right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the

board managers, shareholders, and other stakeholder.”

3) Good Corporate Governance (World Bank) (Tangkilisan; 2003) adalah kumpulan

hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong

kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4) Menurut Idroes (2006), Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan

didiskripsikan sebagai suatu hubungan antara Dewan Komisaris, dewan direktur

eksekutif, pemangku kepentingan (Stakeholder) dan pemegang saham.

5) Kemudian menurut Zarkashi (2008). Good Corporate Governance (GCG) merupakan

struktur yang oleh Stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk

menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta

sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

6) Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum, Good Corporate Governance

didefinisikan sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan

perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi

kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

3.3 Good Corporate Governance pada Perbankan

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya

bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik

risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya

ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan

masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal

minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan

sebagai sektor yang “highly regulated” (KNKG, 2004:1).

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata

diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya

GCG dan etika yang melandasinya. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk

membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi

dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Bank for

International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip

kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman

Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa

dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

3.4 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia terdapat lima

prinsip yang terkandung didalamnya yaitu:

1) Kerterbukaan (transparancy)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang

saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham

dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Pertanggungjawaban (responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good

corporate citizen.

4) Kewajaran (fairness)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Independensi (independency)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas

kewajaran dan kesetaraan.

Pada april 1998, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

telah mengeluarkan lima prinsip corporate governance secara universal. Prinsip tersebut

mungkin disusun se-universal mungkin untuk sehingga dapat disesuaikan terhadap sistem

hukum, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di masing-masing Negara. Prinsip-prinsip

tersebut adalah:

a. Perlindungan terhadap hak pemegang saham.

b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.

c. Peranan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan.

d. Keterbukaan dan transparansi.

e. Akuntabilitas dewan komisaris independen.

3.5 Penerapan Corporate Governance

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk

melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank,

dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan

mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan

implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran

organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan

kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan

Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan

perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan

Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:

a. Penetapan visi, misi dan corporate values

b. Penyusunan corporate governance structure

c. Pembentukan corporate culture

d. Penetapan sarana public disclousures

e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.

2. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus

dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

3. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari

sekurang-kurangnya:

a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga

memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok

penerapan prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility,

Independency dan Fairness.

b. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari

pimpinan dan karyawan bank.

c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat

hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun

para anggotanya masing-masing.

d. Organisasi yang didalamnya tercermin adanya risk management, audit, dan

compiliance.

e. Kebijakan risk management, audit dan compliance.

f. Human resouse policy yang jelas dan transparan.

g. Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.

4. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta

implementasi corporate governance structure. Corporate culture terbentuk melalui

penetapan prinsip dasar (guilding principles), nilai-nilai (values) dan norma-norma

(norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit

dari pimpinan bank. Corporate culture perlu didiskusikan secara berkesinambungan

dan ditunjang oleh social communication.

5. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian dari

akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure dapat melalui laporan

tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan

sarana lainnya.

Agar perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang

kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan

dukungan, misalnya (Zarkashi:2008):

a. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang

memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.

b. Dilaksanakannya penegakan hukum (law enforcement).

c. Penerapaan standar akuntansi dan standar audit yang mengacu pada standar

internasional oleh auditor eksternal.

Manfaat Good Corporate Governance

Menurut FCGI (2003, www.fcgi.or.id) dengan melaksanakan Corporate Governance,

ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih

meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders.

2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya

akan meningkatkan corporate value.

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan

meningkatkan shareholders value dan deviden.

Berdasarkan kajian Emil Salim (Hermawan, 2000), GCG menjadi perlu karena

beberapa faktor yaitu, pertama, perusahaan yang dikelola melalui kaidah corporate

governance yang baik akan langgeng dan bertahan lama sehingga keputusan jangka

panjang shareholders terpenuhi. Kedua pembangunan yang didambakan adalah bersifat

berkelanjutan (sustained growth) dan berkembang secara mantap dalam kurun waktu

jangka panjang. Ketiga, GCG memberi ketehanan ekonomi yang kuat untuk menangkis

goncangnya fluktuasi konjungtur krisis ekonomi global.

Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan good corporate governance membawa

dampak yang sangat baik terhadap masyarakat secara keseluruhan. Banyak hal positif

yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya corporate governance, secara mikro, manfaat

GCG bagi perusahaan adalah efesiensi dan produktivitas (Suratman, 2000; Indrayani dan

Norkholis, 2001).

4. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PT BANK

TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Tabel 4.1

Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PRINSIP GCG

PEDOMAN UMUM

PRINSIP GCG

INDONESIA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BANK BTN(*)

ANALISA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BERDASARKA

N PEDOMAN 200

9

201

0

201

1

KETERBUKAA

N

Informasi disediakan:

a. Tepat Waktu

b. Memadai

c. Jelas √ √ √

d. Akurat & Dapat

Diperbandingkan √ √ √

e. Mudah Diakses √ √ √

Menyediakan Informasi:

a. Visi √ √ √

b. Misi √ √ √

c. Sasaran Usaha √ √ √

d. Strategi Perusahaan √ √ √

e. Kondisi Keuangan √ √ √

f. Susunan dan

Kompensasi Pengurus √ √ √

g. Pemegang Saham

Pengendali

h. Kepemilikan Sahan

oleh Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris √ √ √

i. Sistem Manajemen

Resiko √ √ √

j. Sistem Pengawasan

dan Pengendalian

Internal √ √ √

k. Sistem Pelaksanaan

GCG dan Tingkat

Kepatuhan √ √ √

l. Kejadian Penting Yang

Mempengaruhi Kondisi

Perusahaan

Tidak Mengurangi

Kewajiban Untuk

Memenuhi Ketentuan

Kerahasiaan Kerusahaan

Sesuai Dengan:

a. Peraturan Perundang-

undangan √ √ √

b. Rahasia Jabatan √ √ √

c. Hak-hak Pribadi √ √ √

a.Kebijakan Perusahaan

Harus Tertulis √ √ √

b. Secara Proporsional

dikomunikasikan Kepada

Pemangku Kepentingan

Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia

2006

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan, perusahaan

harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat

diperbandingkan, maka Bank BTN telah melaksanakannya setiap tahunnya dengan

menyediakan akses kepada stakeholders untuk mengakses laporan keuangan. Hal ini

dapat kita dapatkan melalui website resmi dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

yakni www.btn.co.id. Selain itu kita dapat mengakses laporan keuangan triwulan I, II, II

dan IV dalam media cetak yang telah bekerja sama dengan Bank BTN untuk menerbitkan

laporan keuangan perusahaan.

Transparansi atas Informasi yang terkait dengan perusahan dijelaskan secara terinci

oleh Bank BTN. Hal tersebut merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh publik

guna mendapatkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Hal tersebut

mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan,

http://www.btn.co.id/

laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan good corporate governance,

susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan

lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta

sistem dan pelaksanaan GCG. Dalam pengungkapannya perusahan telah

melaksanakannya dengan baik, karena informasi tersebut dapat dengan mudah kita

dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank BTN. Hal ini diperkuat

dengan dibentuknya Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank

dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris

Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi

untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank,

BAPEPAM-LK dan publik. Jadi dengan adanya Sekretaris perusahaan, juga akan

mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku

kepentingan.

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan tanpa mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, Bank BTN telah

menerapkannya dalam code of conduct pada bagian kerahasiaan dan informasi

perusahaan. Dalam code of conduct tersebut terdapat tiga poin yang terkandung

didalamnya. Ketiga poin tersebut sudah cukup jelas dan sesuai dengan pedoman prinsip

transparansi yaitu “Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi”.

5. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PT BANK


Tabel 5.1


PRINSIP GCG

PEDOMAN UMUM

PRINSIP GCG

INDONESIA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BANK BTN(*)

ANALISA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BERDASARKA

N PEDOMAN 200

9

201

0

201

1

AKUNTABILITA

S

a. Menetapkan Rincian

Tugas dan Tanggung

Jawab Masing-masing

Organ Perusahaan

√ √ √

b. Tugas dan Tanggung

Jawab Semua

Karyawan Secara Jelas

dan Selaras Dengan

Visi, Misi, Nilai-nilai

Perusahaan (corporate

values), dan Strategi

Perusahaan

√ √ √

c. Meyakini Bahwa

Semua Organ

Perusahaan dan Semua

Karyawan Mempunyai

Kemampuan Sesuai

dengan Tugas,

Tanggung jawab, dan

Perannya Dalam

Pelaksanaan GCG

√ √ √

d. Memastikan Adanya

Sistem Pengendalian

Internal yang Efektif √ √ √

e. Memiliki Ukuran

Kinerja Untuk Semua

Jajaran Perusahaan

yang Konsisten Dengan

Sasaran Usaha

Perusahaan

f. Memiliki Sistem

Penghargaan dan

Sanksi (reward and

punishment system)

√ √ √

g. Setiap Organ

Perusahaan dan Semua

Karyawan Harus

Berpegang pada Etika

Bisnis dan Pedoman

Perilaku (code of

conduct) yang telah

disepakati.

√ √ √


2006

Mengacu pada pedoman diatas mengenai akuntabilitas pada PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab masing-masing organ

organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Tugas

dan wewenang masing-masing organisasi telah dibuat dan dipaparkan setiap tahunnya

oleh Bank BTN sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam organisasi mempunyai

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan perannya dalam pelaksaan GCG, Bank

BTN memberikan informasi tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip

akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan

pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan langkah yang

dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menjaga kompetensi dari masing-masing

anggotanya. Kemudian juga terwujud pada kebijakan mengenai kualifikasi pendidikan

dan pengalaman kerja secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Bank BTN.

Pada tahun 2009 Bank BTN membentuk Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia

(DSDM). Divisi ini bertanggung jawab dalam mengelola SDM, mulai dari proses

rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, hingga peningkatan

kesejahteraan. Selain itu juga dalam isi code of coduct Bank BTN terutama mengenai

Penerapan Tuntunan Perilaku Pegawai (Pola PriMa). Dengan adanya code of conduct

tersebut, masing-masing karyawan dituntut untuk selalu kompeten

dibidangnya.memberikan nilai tambah bagi Bank BTN dan seluruh insan Bank BTN. Jadi

mengenai kompetensi organisasi, Bank BTN telah mewujudkannya dengan baik.

Dalam meningkatkan kinerja pegawai Bank BTN telah melakukan pengembangan

SDM untuk menumbuh kembangkan perusahaan seiring dengan semakin ketatnya

persaingan. Pada tahun 2009, Bank BTN mengadakan pelatihan dan pendidikan yang

diharapkan agar kemampuan SDM meningkat. Banyak kegiatan pelatihan dan pendidikan

bagi karyawan yang telah dilakukan Bank BTN. Kemudian pada tahun 2010 Bank BTN

mengadakan Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan APU dan PPT. Bank BTN bekerja

sama dengan LPPI menggelar program pendidikan dan pelatihan Supervisory

Development Program (SDP) Batch 15 dan 16, Analis Kredit, dan Training of Trainers

(TOT) Batch 5 di tahun 2011. Pengembangan SDM dengan melakukan pelatihan-

pelatihan serta kerja sama dengan LPPI ini tentunya juga salah satu hal yang dilakukan

oleh Bank BTN untuk meningkatkan kompetensi atas organisasinya.

Mengenai pengendalian internal perusahaan, Bank BTN setiap tahunnya

mengadakan rapat Direksi yang membahas tentang pengembangan pengendalian internal

perusahaan. Hasil rapat yang dilakukan setiap tahunnya tidak mengalami perbedaan yang

signifikan atau cenderung memiliki hasil yang relatif sama. Bank BTN menerapkan

Sistem pengendalian Internal yang biasa disebut SPIN. Tujuan perusahaan menerapkan

pengendalian ini agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Tidak cukup puas dengan menerapkan SPIN yang telah dibuat, namun Bank BTN dalam

rapat Direksi selama tahun 2011 juga merencanakan peningkatan dalam bidang

pengendalian internal.

Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian reward dan punishment

system, selama tahun 2009-2011, Komite Personalia telah rapat dengan memutuskan dan

menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan.

Bentuk reward yang telah diberlakukan diantaranya adalah memberikan insentif bagi

kantor cabang yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu, berbagai sistem yang penting

dalam penilaian kinerja, seperti implementasi job grading, job evaluation, career plan

terus disempurnakan dengan menggunakan metode balance score card. Selain itu

kesetiaan karyawan kepada Bank BTN juga mendapatkan apresiasi dengan memberikan

penghargaan kepada pegawai Bank BTN untuk masa bhakti 30,20 dan 15 tahun, seperti

yang dilakukan pada tahun 2011.

Pencapaian program kerja Bank BTN di 2011 dalam rangka meningkatkan

kompetensi para pegawainya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat

dilihat melalui rasio produktivitas pegawai (laba dibagi jumlah pegawai) pada 2011

sebesar Rp174 juta per pegawai, lebih tinggi dibandingkan 2010 yang sebesar Rp172 juta

per pegawai. Artinya, ada peningkatan produktivitas pegawai di dalam memberikan

kontribusi terhadap pencapaian target laba perusahaan. Kemudian rasio biaya pelatihan

terhadap biaya personalia pada 2011 sebesar 8,93%, lebih besar dari tahun 2010 yang

sebesar 7,52%. Hal ini menggambarkan bahwa pada 2011 Bank BTN lebih banyak

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensinya melalui

berbagai program pelatihan yang diadakan oleh Bank BTN.

Untuk punishment, informasi terkandung dalam Wewenang Dewan Direksi untuk

memberikan sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan

kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kecurangan atau

tindakan yang menyalahi aturan.

Karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku (Code of

Conduct) yang telah disepakati. Dalam menerapkan code of conduct PT Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk melakukan penerapan budaya kerja Bank BTN yang disebut

“POLA PRIMA” Bank BTN yaitu Pelayanan Prima (Service Excellence),InOvasi

(Innovation), KeteLAdanan (Role Model), Profesionalisme (Professionalism),

Integritas (Integrity), dan KerjasaMA (Teamwork). Pengungkapan Code of Conduct

kepada seluruh pegawai diungkapkan dan disebarkan kepada semua pegawai melalui

media internet Bank yang dinamakan Access Internal Management Standart (AIMS)

dengan dukungan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan

mudah setiap saat. Secara periodik, segenap pegawai disampaikan tentang etika bisnis

untuk dapat dilaksanakan secara tertib melalui media Memo dan/atau Surat dari Direksi

ataupun Divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola etika bisnis. Dengan begitu

semua karyawan akan selalu memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang telah

dibuat oleh perusahaan.

6. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PT BANK


Tabel 6.1


PRINSIP GCG

PEDOMAN UMUM

PRINSIP GCG

INDONESIA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BANK BTN(*)

ANALISA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BERDASARKA

N PEDOMAN 200

9

201

0

201

1

TANGGUNG

JAWAB

a. Berpegang Pada Prinsip

Kehati-hatian √ √ √

b. Memastikan Kepatuhan

Terhadap Peraturan

Perundang-undangan,

Anggaran Dasar dan

Peraturan Perusahaan

√ √ √

c. Peduli Terhadap

Masyarakat √ √ √

d. Peduli Terhadap

Kelestarian Lingkungan di

Sekitar Perusahaan √ √ √

e. Membuat Perencanaan

dan Pelaksanaan Yang

Memadai


2006

Bank BTN telah mempertanggungjawabkannya agar informasi yang diberikan

berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Standar Laporan

Keuangan Bank BTN tahun 2009 Laporan keuangan Bank disajikan sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang

“Akuntansi Perbankan”. Namun PSAK No. 31, “Akuntansi Perbankan”, yang telah

diterapkan Bank dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009, telah dicabut

efektif tanggal 1 Januari 2010 berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006),

“Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 50 (Revisi 2006),

“Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, efektif pada 1 Januari 2010. Dan

Laporan keuangan tahun 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”.

Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BTN telah melakukan rapat

Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi

pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang

dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi. Bidang-bidang yang dikaji dalam

tersebut adalah Bidang Kepengurusan, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Pengendalian

Internal, dan Bidang GCG.

Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-

hatian, Bank BTN dalam telah melaporkan beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah

mengenai Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP). Selain itu Code of conduct Bank BTN juga memuat aturan akan fungsi

kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Dalam hal tanggung jawab sosial, pada tahun 2009-2011 Bank telah melaksanakan

berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN green community, bantuan sosial

kepada warga Surabaya serta pemberian bantuan social lainnya, mudik bersama Bank

BTN “Terase Asyik” dan”Mudik Untuk Semua”, beasiswa kepada putera-puteri debitur

KPR Bank BTN, operasi jantung anak beserta bantuan mobil untuk kampanye Jantung

Sehat, bantuan bencana Alam di Padang dan bantuan kepada korban bencana alam

letusan Gunung Merapi, Integrated Community Program, bantuan pembinaan kepada

atlet judo dalam rangka mendukung program Indonesia Emas 2011, serta bantuan

program kemitraan lainnya.

7. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI PT BANK


Tabel 7.1


PRINSIP GCG

PEDOMAN UMUM

PRINSIP GCG

INDONESIA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BANK BTN(*)

ANALISA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BERDASARKA

N PEDOMAN 200

9

201

0

201

1

INDEPENDENS

I

a. Menghindari

Terjadinya Dominasi

Oleh Pihak Manapun √ √ √

b. Tidak Terpengaruh

Oleh Kepentingan

Tertentu √ √ √

c. Bebas dari Benturan

Kepentingan (confict of

interest) √ √ √

d. Bebas dari Segala

Pengaruh atau Tekanan √ √ √

e. Melaksanakan Fungsi

dan Tugasnya Sesuai

dengan Anggaran Dasar

dan Peraturan Perundang-

undangan

√ √ √

f. Tidak Saling

Mendominasi dan atau

Melempar Tanggung

Jawab Antara Satu

dengan Yang Lain

√ √ √


2006

Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara independen

sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi oleh pihak lain. Bank BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu

mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Kewajiban ini dimuat

dalam code of conduct tentang aktivitas politik yang dibuat oleh Bank BTN. Isi dari code

of conduct tersebut terdapat 3 poin yang sangat jelas bahwa karyawan tidak

diperkenankan mengikuti berbagai aktivitas politik.

Bank BTN juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari

terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah,

komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris. Begitu juga dalam

persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan

Direksi juga mengatur hal tersebut. Selain itu, informasi lain juga dapat ditemui di dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, program institusionalisasi dan

internalisasi, serta code of conduct Bank BTN mengenai penanganan benturan

kepentingan.

Guna memenuhi pelaksanaan independensinya, agar tidak saling mendominasi

karyawan Bank BTN juga tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk

apapun. Pernyataan ini termuat dalam beberapa program institusionalisasi dan

internalisasi, serta code of conduct perusahaan tentang pemberian dan penerimaan

hadiah/gratifikasi.

Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan, telah dimuat dalam code of conduct Bank BTN tentang kepatuhan

terhadap peraturan. Terdapat tiga poin yang menjelaskan hal ini. Diantaranya: organ

perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

peraturan Bank. Kemudian Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan

pegawai Bank melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank. Serta

perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN PT BANK


Tabel 8.1


PRINSIP

GCG

PEDOMAN UMUM

PRINSIP GCG

INDONESIA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BANK BTN(*)

ANALISA

PENERAPAN

PRINSIP GCG

BERDASARKA

N PEDOMAN 200

9

201

0

201

1

KEWAJARA

N

a. Memberikan Kesempatan

Kepada Pemangku

Kepentingan Untuk

Memberikan Masukan dan

Menyampaikan Pendapat

Bagi Kepentingan

Perusahaan

b. Membuka Akses

Terhadap Informasi Sesuai

dengan Prinsip Transparansi

dalam Lingkup Kedudukan

Masing-masing

√ √ √

c. Memberikan Perlakuan

yang Setara dan Wajar

Kepada Pemangku

Kepentingan

√ √ √

d. Memberikan Kesempatan

yang Sama Dalam

Penerimaan Karyawan

√ √ √

e. Melaksanakan Tugasnya

Secara Profesional Tanpa

Membedakan Suku, Agama,

Ras, Golongan, Gender, dan

Kondisi Fisik.


2006

Berdasarkan pedoman diatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

memperhatikan kepentingan stakeholder dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil,

pendapatan bank. Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka

Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan

Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi

Kondisi Keuangan Bank.

Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap

pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan

tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang

telah disusun oleh Bank BTN. Dengan demikian jika terjadi suatu permasalahan

mekanisme ini digunakan untuk memperjelas apa langkah yang dilakukan apabila ada

suatu masalah terhadap karyawan.

Bank BTN memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam

mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan

suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Akan tetapi Bank BTN tidak

menjelaskan secara detail mengenai hal ini. Tidak banyak ditemukan penulis mengenai

masalah ini.

9. PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis

dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian,

Bank BTN menerapkan lima prinsip GCG sebagai berikut :

1) Keterbukaan (Transparency)

Bank BTN telah menerapkan prinsip keterbukan dengan baik. Perusahaan

menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi

mengenai perusahan dijelaskan secara terinci oleh Bank BTN setip tahunnya. Informasi

tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi

Bank BTN. Informasi tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi

perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan

pelaksanaan good corporate governance, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan

saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan

dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG, serta budaya perusahaan

yang tertera pada website Bank BTN yaitu www.btn.co.id. Bank BTN juga membentuk

http://www.btn.co.id/

Sekretaris perusahaan yang mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan

bagi para pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (Accountability)

Accountability pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengan

kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan

aktivitasnya sesuai dengan job description-nya. PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menghilangkan perangkapan tugas dan

jabatan. Kemudian Bank BTN memberikan informasi serta kebijakan tentang upaya-

upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Yang

dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan perekrutan

karyawan di bidang tertentu, serta bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan.

Sehingga dalam hal kompetensi organisasi, karyawan sudah berkompetensi dalam

bidangnya masing-masing. Begitu juga mengenai pengendalian perusahaan, Bank BTN

menerapkan Sistem pengendalian Internal yang biasa disebut SPIN. Untuk

mengaplikasikan akuntabilitasnya reward dan punishment system, Bank BTN

memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi

karyawan. Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman

perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati. Dalam menerapkan code of conduct

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan penerapan budaya kerja Bank BTN

yang disebut “POLA PRIMA”

3) Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,

diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para

pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan

standar yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank

BTN telah melakukan rapat Dewan Direksi, membahas berbagai persoalan dan/atau

strategi pengelolaan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap

pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank BTN dalam telah melaporkanya dengan cukup

baik. Bank BTN juga telah melaporkan kegiatan di bidang tanggung jawab sosial pada

tahun 2009-2011, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

4) Independensi (Independency)

Bank BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan

untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Bank BTN juga memberikan informasi agar

karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat

dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kewajiban ini dimuat dalam code of conduct yang

dibuat oleh Bank BTN mengenai aktivitas politik serta penanganan benturan

kepentingan. Karyawan Bank BTN tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam

bentuk apapun guna yang termuat dalam program institusionalisasi dan internalisasi, serta

code of conduct perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi.

. Pelaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan, telah diatur dalam code of conduct Bank BTN tentang kepatuhan

terhadap peraturan.

5) Kewajaran (Fairness)

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah

memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi

Keuangan Bank. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses

lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bank menyampaikan laporan

keuangan per 31 Desember setiap tahunnya yang telah diaudit kepada Bank Indonesia

sesuai dengan ketentuan. Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan

penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara meminimalkan

ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu mekanisme atau tata cara

penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan. Bank BTN memberikan kesempatan yang

setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan

tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan

kondisi fisik akan tetapi tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai hal ini.

9.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi kasus maka terdapat beberapa keterbatasan dalam

pembuatannya. Pertama, hasil dari penelitian ini hanya berasal dari satu perusahaan

dengan fokus perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, dan informasi yaitu

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kedua, data yang digunakan adalah data

sekunder. Kemudian, hasil analisa prinsip GCG dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan

dapat salah diintepretasikan karena data dan fakta yang dianalisis ada yang tanpa

pengesahan dari pihak ketiga yang tidak memihak/netral. Meskipun demikian, hal-

hal diatas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun pendekatan atau

paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas dari bias subjektifitas.

9.3 Saran

Akhirnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini,

penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak tahun

pengamatannya sehingga lebih dapat memahami konsistensi perusahaan dalam

menerapkan prinsip GCG, dan didukung pula dengan data primer dari perusahaan karena

semakin lengkap data.yang didapat validitas akan lebih terjamin. Saran untuk PT Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam Laporan

Tata Kelola Perusahaan lebih rinci dan detail sehingga para pengguna informasi tersebut

lebih mudah memahaminya. Bank BTN seharusnya memberikan penjelasan mengenai

prinsip kewajaran mengenai kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam

mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan

suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi

Dua, Jakarta: Salemba Empat.

Daniri, Mas Ahmad, 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya

dalam Konteks Indonesia. Jakarta Pusat: Ray Indonesia.

Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan

Publik Indonesia. (Online), (http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX-

Oktober-2000.PDF, diakses pada tanggal 20 Mei 2012).

Idroes, Ferry N dan Sugiarto, 2006. Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks

Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Indrayani, Mei dan Nurkholis. 2001. Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen dan

Akuntansi). Vol. II: 136 – 156.

Indrianto, Langgeng. 2005. Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN (Studi

Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan Kediri).

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metode Penelitian Bisnis Untuk

Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

http://www.imfeui.com/uploads/%20file110-XXIX-Oktober-2000.PDF

http://www.imfeui.com/uploads/%20file110-XXIX-Oktober-2000.PDF

Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Enam. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Komisi Pemberantas Korupsi. 2006. Makalah Perbankan Dan Upaya Pemberantasan

Korupsi. p:1.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good

Corporate Governance Indonesia . Jakarta.

Krisna Wijaya. 2002. Reformasi Perbankan Nasional. Jakarta: Harian Kompas.

Moleong, Lexi J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Nugraha, Aditya, 2009, ”Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)”

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999. OECD

Principles of Corporate Governance. OECD Publications Service. France: 9-19.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2009. Laporan Good Corporate Governance

Tahun 2009.


Tahun 2010.


Tahun 2011.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Bussiness. Jakarta: Salemba Empat

Suprayitno, G. (et al.). 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance.

Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Govenance.

Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate

Governance. Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co.

Triana, Yeni. 2003. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Rangka

Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia.

______ . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun1969 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Word Bisiness Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. “WBCSD’s first

report-Corporate Social Responsibility”. Geneva.

Zarkashi, M. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha

Manufaktur, Perbankkan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Penerbit Alfabeta.

http://www.btn.co.id// diakses pada tanggal 20 Mei 2012.

http://www.fcgi.or.id// diakses pada tanggal 20 Mei 2012.

http://www.fcgi.or.id/

Analisa Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG)

Documents