Top Banner
i ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D.III) YOLANDA BONAFANTURA BAUK NIM : 62140048 Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika Jakarta 2017
80

ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

Dec 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

i

ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS

GAJI KARYAWAN TETAP PADA BIRO

KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN

LUAR NEGERI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D.III)

YOLANDA BONAFANTURA BAUK

NIM : 62140048

Program Studi Manajemen Perpajakan

Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika

Jakarta

2017

Page 2: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

ii

Page 3: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

iii

Page 4: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

iv

Page 5: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Tuhan yang maha Esa,yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya,sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini

dengan baik. Dimana tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana.

Adapun judul tugasa khir, yang penuli sambil sebagai berikut, “Analisa Penerapan

metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) atas gaji Karyawan

tetap pada biro kepegawaian kementerian luar negeri”.

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan

program Diploma III Institusi. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil

penelitian (eksperimen),observasi dan beberapa sumber literature yang mendukung

penulisan ini. Penulis menyadari bahwa ,maka penulisan tugas akhir ini tidak akan

lancar.Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada:

1. Direktur Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.

2. Ketua Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.

3. Bapak Dedi Suharyadi, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

4. Bapak Dede Suleman, SE, MM,selaku Asisten Pembimbin Tugas Akhir.

5. Semua dosen dari Perpajakan Diploma tiga (D.III) yang telah memberikan penulis

dengan semua bahan yang diperlukan.

6. Ucapan terimakasih ditujukan kepada keluarga penulis, terutama kedua orangtua,

saudara-saudara yang telah sangat membantu dalam mendorong, menyarankan

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Page 6: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

vi

7. Mybestfriend yangselalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir

ini.

8. Ucapanterima kasih ditujukan kepada teman-teman 62.6A.31atas waktunya saat

kita bersama-sama.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu

sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulismenya dari bahwa penulisan tugas akhir

ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang

bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan

bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 22 Juni 2017

Penulis

Yoland Bonafantura Bauk

Page 7: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

vii

ABSTRAK

Yolanda Bonafantura Bauk (62140048),Analisa Penerapan metode gross up dalam

perhitungan pajak penghasilan (PPh) atas gaji karyawan tetap pada Biro

Kepegawaian Kementerian luar negeri.

Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan

kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal 21

merupakan Pajak yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat.

Metode gross up adalah metode dimana perusahan memberikan tunjangan pajak yang

besarnya sesuai dengan PPh pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

besarnya beban pajak Penghasilan PPh 21 sebelum penerapan dan sesudah penerapan

metode gross up. Sebelum Penerapan metode Gross up beban pajak terutang setiap

Karyawan lebih kecil Rp 273.510, dibandingkan dengan sesudah penerapan metode

Gross up beban pajak terutang akan lebih besar menjadi Rp 385.352, dan selisihnya Rp

11.842, oleh karena itu peneliti mencoba untuk menerapkan ternyata mengakibatkan

adanya perbedaan dalam menghasilkan beban pajak yang terutang yang harus dibayar

oleh setiap karyawan, karena dalam perhitungan sebelum penerapan metode gross up,

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan sesudah penerapan, oleh karena itu dalam

menerapkan metode gross up perlu banyak pertimbangan.

Kata Kunci : PPh 21, Metode Gross up.

Page 8: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

viii

ABSTRACT

Yolanda BonafanturaBauk (62140048), Analysis ofApplication of the method gross

upin the calculation of income tax (VAT) on salaries of permanent employees at the

Bureau of Personnel Ministry of Foreign Affairs.

Indonesia is a country that democracy gives its rights and obligations to the community,

the Income Tax (VAT), article 21 is a tax that is often associated directly with the

public. Metode gross up is a method where a company provides tax benefits in the

amount of income tax in accordance with Article 21. This study aims to determine the

amount of income tax Income tax expense 21 before application and after application of

themethod. gross-upBefore the application of methods Gross ups Employees Income

smaller Rp 273 510, compared with after the application of methods Gross up employee

income will be greater to Rp 385 352, and the difference is USD 11842,therefore the

researchers are trying to apply it caused the difference in yield tax expense payable to

be paid by each employee, as in the calculation of gross-up prior to the application of

the method, the value is smaller than that after implementation.

Keywords: Income tax atrticle 21, Gross-up method

Page 9: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

ix

DAFTAR ISI

Lembar Judul Tugas Akhir ...................................................................................... i

Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir .............................................................. ii

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah ........................................ iii

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir ................................................. iv

Lembar Konsultasi Tugas Akhir ............................................................................. v

Kata Pengantar ........................................................................................................ vi

Abstrak .................................................................................................................... viii

Daftar Isi .................................................................................................................. x

Daftar Gambar ......................................................................................................... xiii

Daftar Tabel............................................................................................................. xiv

Daftar Lampiran ...................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2. Perumusan Masalah................................................................. 3

1.3. Tujuan dan Manfaat....................................................................... 3

1.4. Metode Pengumpulan Data........................................................... 4

1.5. Ruang Lingkup.............................................................................. 5

1.6. Sistematika Penulisan .......................................................... 6

BAB II LANDASAN TEORI........................................................... 7

2.1. Pajak............................................................................................... 7

2.1.1. Pengertian Pajak.............................................................. 7

2.1.2. Fungsi Pajak................................................................... 8

2.1.3. Jenis Pajak........................................................................... 9

Page 10: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

x

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.................................................... 10

2.1.5. Tarif Pajak.......................................................................... 12

2.2. Pajak Penghasilan......................................................................... 13

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan.............................................. 13

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan.................................................... 14

2.2.3. Tidak Termasuk Subjek Penghasilan.................................. 16

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan...................................................... 17

2.2.5. Tidak Termasuk Subjek Penghasilan.................................. 20

2.2.6. Penghasilan Tida Kena Pajak 21.......................................... 23

2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak......................................................... 24

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21............................................................. 25

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.................................. 25

2.3.2. Tarif PPh pasal 21................................................................. 26

2.3.3. Subjek Pajak PPh Pasal 21................................................... 26

2.3.4. Tidak Termasuk subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21...... 27

2.3.5. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.................................. 27

2.3.6. Jenis PPh Pasal 21................................................................ 28

2.4. Metode Gross Up............................................................................. 29

2.4.1. Pengertian Metode Gross Up.................................................. 29

2.4.2. Tiga Metode Pajak Penghasilan.............................................. 29

2.4.3. Rumus Gross Up..................................................................... 30

2.4.4. Efek Penerapan Metode Gross Up.......................................... 31

BAB III PEMBAHASAN….................................................................................. 32

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan Atau Organisasi................................... 32

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan Atau Organisasi...... 32

3.1.2. Struktur Dan Tata Kerja Organisasi........................................ 34

Page 11: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

xi

3.1.3. Kegiatan Usaha Atau Organisasi............................................ 35

3.2. Hasil Penelitian.................................................................................. 36

3.2.1. Model Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21...................... 36

3.2.2. Model Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross

up.............................................................................................. 44

3.2.3. Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesuda Penerapan

Metode Gross Up.......................................................................54

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 55

4.1. Kesimpulan............................................................................... 55

4.2. Saran.......................................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................. 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................... 57

SURAT KETERANGAN PKL .................................................................................. 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................... 59

Page 12: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar III.1 Struktur Organisasi ........................................................................ 34

Page 13: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II. 1. Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri..................... .13

Tabel II. 2 Penyesuaian Penghasilan Tida Kena Pajak (PTKP).................................... 23

Tabel III. 1.Daftar Gaji Karyawan Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri... 36

Tabel III.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap.......................... 43

Tabel III.3 Daftar Gaji Kepegawaian Kementerian Luar Negeri............................. 44

Tabel III. 4 Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 karyawan Tetap dengan

menggunakan metode Gross up........................................................... 53

Tabel III. 4 Perbandingan antara sesuda dan sebelum Penerapan Metode Gross Up... 54

Page 14: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

3

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A1.Daftar Gaji karyawan bulan Februari pada Biro Kepegawaian Kepegawaian

kementerian luar neg............................................................................................. 59

Page 15: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan hak

kepada setiap warganya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam perumusan dan pengembangan negara. Adanya

pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia,

oleh karena itu pemerintah Indonesia membutukan sumber dana yang pasti setiap

tahunnya.

Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh pemerintah

melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak

diperoleh melalui pemerintah retribusi keuntungan BUMN, denda dan sita,

sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh

melalui, penarikan Pajak Penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak

Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi &

Bangunan (PPB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

merupakan pajak yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Pajak

Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang merupakan komponen terbesar dari

penerimaan Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Page 16: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

5

Dalam banyak perusahaan PPh pasal 21 ditanggung oleh Perusahaa, Metode

ini disebut dengan Net Method. Dan adanya juga Gross Method yang artinya

pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak

penghasilannya. Metode gross up adalah metode dimana perusahan memberikan

tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari

karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan Take Home Pay yang

lebih besar karena gaji yang diperoleh masi ditambah dengan tunjangan pajak.

Pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahan dari koreksi fiskal

positif, karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu

biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan.

Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan

mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitiaan mengenai bagaimana instansi/perusahaan menerapakan metode gross

up dalam perhitungan pajak penghasilan terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan

PPh 21 atas gaji pegawai tetap yang di lakukan dalam Biro Kepegawaian Kantor

Kementerian Luar Negri Republik Indonesi, yang penulis menyusun dalam bentuk

Tugas akhir (TA) yang berjudul:‘’ANALISA PENERAPAN METODE GROSS

UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21

ATAS GAJI KEPEGAWAIAN TETAP PADA BIRO KEPEGAWAIAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI”

Page 17: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

6

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sebelum Penerapan Metode Gross up perhitungan

PPh 21 atas karyawan tetap yang dilakukan di Biro kepegawaian pada Kantor

Kementerian Luar Negeri.

2. Bagaimana penerapan sesudah penerapan metode gross up untuk menghitung

PPh pasal 21 atas karyawan tetap di Kantor Kementerian Luar Negeri.

3. Bagaimana Perbandingan Perhitungan sebelum Penerapan metode gross up

dan sesudah penerapan metode gross up dalam penghematan pembayaran

pajak.

1.3 Tujuan dan manfaat.

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sebelum Penerapan Metode gross up

dalam perhitungan PPh 21 atas Karyawan tetap yang dilakukan di Biro

Kepegawaian pada Kantor Kementerian Luar Negeri.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan sesudah penerapan metode gross up

dalam perhitungan PPh pasal 21 di Biro kepegawaian Kementerian Luar

Negeri.

3. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak sebelum Metode gross up

dan sesuda penerapan metode gross up dalam penghemetan pembayaran

Page 18: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

7

pajak.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah;

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan wawasan berfikir bagi penulis

mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal

21 atas gaji pegawai tetap dan sebagai sarana untuk membandingkan teori

yang telah dipelajari penulis pada masa perkuliahan dengan kenyataan di

lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen untuk

mengupayakan penerapan akuntansi pajaknya dan pelaksanaan kewajiban

perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21-nya agar menjadi lebih efektif

& efisien dan juga sebagai suatu sarana informasi mengenai peraturan-

peraturan terbaru dibidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal penerapan

akuntansi pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan

(PPh) pasal 21 dan dapat menambah kepustakaan serta dapat dijadikan

informasi tambahan dalam penelitian dan penyusunan Laporan Tugas Akhir

Bagi Penulis.

Page 19: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

8

1.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa

metode dengan pengumpulan data yang dibutuhkan.

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan

secara langsung di Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negri.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan penulis berdasarkan study dari buku

perusahaan dengan tujuan membaca buku tentang analisis penerapan metode

gross up dengan mencatat dan mengambil gambaran yang berhubungan

dengan judul dalam Tugas Akhir

3. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara

melakukan tanya-jawab (komunikasi secara langsung) dengan Bapak Maja

Suharyadi selaku pegawai staff dengan tujuan untuk memperoleh informasi

yang diperlukan untuk penelitian.

1.5. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka

perlu dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan

pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang

digunakan adalah daftar gaji pegawai tetap tahun 2016. Agar penelitian ini tidak

meluas dan lebih terarah maka peneliti membatasi hanya membahas mengenai

Page 20: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

9

pelaksanaan penerapan metode gross up dalam perhitungan gaji pegawai tetap di

Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan Tugas Akhir ini,

penulis akan menguraikan secara garis besarnya dalam beberapa bab dengan

rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan

Masalah, Tujuan dan manfaat, Metode Pengumpulan Data, Ruang

Lingkup, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan teori pajak secara umum, Pajak Penghasilan

(PPh) secara umum, Pajak Penghasilan 21, dan uraian tentang

Metode Gross up.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan profil tentang sejarah perkembangan

perusahaan/organisasi, struktur organisasi, Kegiatan usaha, di Biro

Kepegawaian Kementerian Luar Negeri, Pelaksanaan Penerapan

Metode gross up dalam perhitungan gaji pegawai tetap di Biro

Kepegawaian Kementerian Luar Negeri.

BAB IV PENUTUP

Page 21: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

10

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang terdapat

dalam penulisan Tugas Akhir.

Page 22: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 yaitu :

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’’.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011 : 1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkanUndang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum”.

Menurut P. J. A. Andriani dalam Waluyo (2009 : 2) :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang di paksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk

menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip Priantura (2012:2):

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan

Page 23: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

12

kedudukan tertentu tetapi bukan suatu hukuman menurut Peraturan yang

ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal

balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesehjatraan secara

umum.

Ciri-ciri pajak dari berbagai definisi diatas adalah:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintahan;

2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan

pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan;

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah;

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment;

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

pemerintah;

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Waluyo (2011:6) bahwa fungsi pajak terbagi

menjadi 2 (dua), yaitu:

1 Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Page 24: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

13

Yaitu Sebagai sumber Dana yang diperuntukan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.

Contoh : Dimasukannya Pajak dalam APBN sebagai penerimaan Dalam

Negeri

2 Fungsi Mengatur (Regulasi)

Yaitu Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang

Sosial Ekonomi.

Contoh : Dikenakan Pajaknya lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis Pajak menurut Resmi (2013:7) dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung atau dipikul

sendiri oleh Wajip Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan oleh

orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada oarang lain.

2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan

keadaan Pribadi Wajib Pajak atau pengenaan Pajak memperlihatkan

pada keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Page 25: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

14

b. Pajak Objektif, yaitu yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik

berupa denda, keadaan, perbuatan, atau pristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar Pajak tanpa memperhatikan keadaan

pribadi Subjek Pajak (Wajip Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewa (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, Pajak dikelompokan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada

umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik

dari tingkat I (Pajak Provinsi) maupun Daerah tingkat II (Pajak

Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Air

Permukaan, Pajak Restorant, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak

Reklamae, Pajak Penerang Jalan, Pajak Parkir, serta Pajak Air Tanah.

Page 26: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

15

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan Pajak menurut Resmi (2013;11) yaitu:

1. Offical Assesment System

Sistem pemungutan Pajak yang memeberi kewenangan aparatur

Perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah Pajak yang terutang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan para aparatur Perpajakan.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Self Asessment System.

Sistem pemungutan yang memberi wewenang Pajak, dan menentukan

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem

ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya

berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung

Pajak, mampu memahami Undang-undang Perpajakan yang berlaku, dan

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya

membayara pajak, oleh karena itu, Wajip Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri Pajak yang terutang,

2. Memperhitungkan Pajak yang terutang

3. Membayar sendiri jumlah Pajak yang terutang

Page 27: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

16

4. Melaporkan sendiri jumlah Pajak yang terutang dan,

5. Mempertanggungjawabkan Pajak yang terutang.

Contoh: PPh Pribadi / Badan.

3. With Holding System.

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

ditunjuk untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undanggan yang Perpajakan,

keputusan Presiden, dan peraturan lainya untuk memotong dan memungut

Pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana

Perpajakan yang tersedia.

Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, dan 26.

2.1.5 Tarif Pajak

Menururt Mardiasmo (2011;9) ada 4 macam tarif Pajak:

1. Tarif sebanding / Proporsional.

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenakan Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang proporsional

terhadap besarnya nilai yang dikenakan Pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didaerah Pabean akan

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap.

Page 28: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

17

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Meterai untuk Cek dan Bilyet giro dengan

nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

Pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam Negeri.

Tabel II.1

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000.00 5%

Diatas Rp. 50.000.000.00 s.d. Rp 250.000.000.00 15%

Diatas Rp. 250.000.000.00 s.d Rp 500.000.000.00 25%

Diatas Rp 500.000.000.00 30%

Sumber : Mardiasmo;2011

Menurut kenaikan persentasi Tarifnya, tarif Progresif dibagi menjadi

1) Tarif Progresif progresif : kenaikan persentanse semakin besar

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentanse tetap

Page 29: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

18

3) Tarif progresif Degresif : kenaikan persentanse semakin kecil

4. Tarif Degresif Persentase : tarif yang digunakan semakin kecil bila

jumlah dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 1

adalah ‘’Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak’’.

Menurut Muyassaroh (2012 : 32) “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang

dikenakan oleh orang Pribadi atau Badan, berkenan dengan Penghasilan yang

diterima atau diperoleh satu tahun Pajak’’

Menurut Resmi (2009;88) “Pajak penghasilan adalah Pajak yang

dikenakan atas subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam

satu tahun pajak.’’

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang PPh No. 36 Tahun

2008 pasal 2 adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai suatu

kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Page 30: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

19

Menurut Resmi (2013:75) ‘’Subjek Pajak Penghasilan adalah segala

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi

sasaran untuk Pajak Penghasilan.’’

Sedangkan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) dan (4)

subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan subjek Pajak Luar Negeri,

yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri:

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam

satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,

BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial

Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan

bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang

memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Page 31: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

20

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan atau

melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Menurut pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang tidak

termasuk Subjek Pajak Penghasilan adalah:

Page 32: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

21

1. Kantor perwakilan Negara Asing

2. Pejabat-pejabat Perwakilan Diplomatik atau Pejabat-pejabat lain dari

Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan Negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan

diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan

memberikan pemberlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat;

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada

pemerintah yang dananya yang berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasioanal bukan warga Negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegitan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 36. Tahun 2008 tentang

perubahan ke empat atas UU No 7. Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, objek

Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau

Page 33: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

22

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam

bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo, (2011:19) ‘’Objek pajak penghasilan merupakan

segala sesuatu (Barang, Jasa, Kegiatan atau Keadaan yang dikenakan Pajak)”.

Menurut Resmi (2013 :80) Dilihat dari mengalirnya tambahan

kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, objek Penghasilan dapat

dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akatuaris,

akuntan, pengacara dan lain sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak

bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan

harta atau hal yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan

4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang perubahan,

Keempat atas UU No 7. Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang termasuk

objek Pajak adalah:

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, honorarium, upah, tunjangan,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Page 34: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

23

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;

4. Keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan

dalam bentuk apa pun;

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbang

yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

sederajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan

kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan;

Page 35: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

24

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak;

6. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Page 36: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

25

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke

empat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk

objek Pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan yang diterima oleh Penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan peraturan pemerintah, dan harta Hibah yang diterima oleh

sedarah dalam garis keturunan satu derajat, badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi

yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur

dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan

diantara pihak-pihak yang bersangkutan ;

1. Warisan

2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaiman

Page 37: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

26

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagaimana pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal:

3. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natural dan / atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,

Wajib Pajak dikenakan secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15.

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada oarang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuran bea siswa

5. Dividen atau bagian labah yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara,

atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha

yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia dengan syarat;

6. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

7. Bagian Perseroan Terbatas, badan usaha milik Negara, dan badan usaha.

milik daerah, yang menerima Dividen, kepemilikan saham pada badan

yang yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua pulu lima persen)

dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada bagian 7 dalam bidang-bidang tertentu yag telah

Page 38: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

27

ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh, oleh anggota dari Perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan

kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagin laba dari badan pasangan usaha yang didirikan menjalankan

usaha atau kegiatan Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha

tersebut;

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diaturkan

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya

yang ditanamakan kembali dalm bentuk sarana maupun prasarana kegiatan

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

dan

14. Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Page 39: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

28

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Kementerian Keuangan.

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2013:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena Pajak. Untuk menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri

penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PTKP yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 17 tahun 2000

mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan harga kebutuhan

pokok setiap tahunnya. Penyesuaian PTKP terakhir diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan No. 162/PMK/.011/2011 yang diberlakukan efektif 1 januari

2013.

Tabel II.2

Penyesuaian PTKP

Keterangan PTKP

1. Diri Wajib Pajak Rp 54.000.000

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah Kawin Rp 58.500.000

3. Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau

memperoleh penghasilan yang digabung dengan

penghasilan suami

Rp 63.000.000

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah

semendah dalam garis keturunan lurus yang menjadi

Rp 67.500.000

Page 40: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

29

tanggungannya maksimal

Sumber: Buku pelajaran surakarta;2016

Menurut Sumarsan, (2013:151)

Wajib pajak mempunyai anggota keluarga sedarah atau semendah dalam

garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua,

mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak

Kena Pajak untuk paling banyak 3 (Tiga) orang, yang menjadi anggota keluarga

menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai

Penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011;143) berdasarkan undang-undang Pajak

Penghasilan untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar

pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT) yang menjdi dasar pengenaan Pajak adalah Penghasilan Kena Pajak.

Sedangkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri adalah Penghasilan Bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung

sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung

sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) : Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) : Penghasilan Netto-PT

Page 41: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

30

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, “Penghasilan (PPh) Pasal 21

adalah pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat atas penghasilan

berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek dalam negeri.”

Menurut Resmi (2009;167), “Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak

atas Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

negeri.

2.3.2 Tarif PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo;2011 PPh Pasal 21 dikenakan penghasilan atas orang

pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari:

a. Sampai dengan Rp 50.000.000 : 5%

b. Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 : 15%

c. Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 : 25%

d. Diatas Rp 500.000.000

Page 42: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

31

2.3.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 penerima

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang

merupakan:

1. Pegawai

2. Penerima uang pesongan, pensiun atau manfaat pensiun, tujangan hari tua

atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya Bukan pegawai yang

menerima atau me mperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,

jasa, atau kegiatan anatara lain merupakan :

1. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

2. Penasehat, pengajar, pelati, penceramah, penyuluh dan moderator

3. Agen iklan

4. Pengawas atau pengelola proyek

5. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi

prantara

6. Petugas penjaja barang dagang

7. Distributor multi level marketing

8. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris

9. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, penyanyi. Pelawak, bintang

film, bintang iklan, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, dan lain sebagainya.

Page 43: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

32

2.3.4 Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Peraturan Kementerian Nomor 252/PMK.03/2008 yang tidak

termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak

penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsult atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja

pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan

lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga

negara Indonesia tidak menjalankan atau kegiatan atau pekerjaan lain

untuk memperoleh penghasilan diIndonesia

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Setiawati (2009:409) “Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi Subjek Dalam Negeri

yang dapat dipakai, atau mengkonsumsi untuk menambah kekayaan dengan nama

dan bentuk apapun yaitu :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik bersifat

teratur maupun tidak teratur

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima Pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

Page 44: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

33

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima berupa uang

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan pembayaran lain.

4. Penghasilan Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupah, upah,

harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan bulanan

yaitu berupa imbalan kepada bukan Pegawai antara lain berupa Honorium,

komisi, fee dan imbalan dan bentuk apapun yang berhubungan dengan

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

5. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama

dan dalam bentuk apapun.

2.3.6 Jenis PPh Pasal 21.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan

anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelolah kegiatan

perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja secara kontrak untuk

suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja

penuj (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Pegawai tidak tetap atau Pegawi Lepas adalah pegawai yang menerima

penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan, jumlah

Page 45: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

34

hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu

jenis pekerjaan yang dimintah oleh pemberi kerja.

2.4 Metode Gross Up

2.4.1 Pengertian Metode Gross Up

Menurut Gunarso (2010) Metode gross-up memberikan tunjangan pajak

sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan

besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai yang

dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar

perhitungan rumus metode gross-up adalah penghasilan kena pajak (PKP)

sebelum ada tunjangan. Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan

besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan akan

ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (taxable). Bagi perusahaan, beban

yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan

atau bersifat deductable expenses dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

2.4.2 Tiga metode pemotongan Pajak Penghasilan

Menurut Gunarso (2009) ada 3 (Tiga) Pemotongan Pajak Penghasilan

pasal 21 yaitu:

1. Net method adalah PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi penghasilan.

Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas

Page 46: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

35

karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila

dilakukan sebagai koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena

bersifat nondeductable expenses menjadikan PPh perusahaan lebih besar.

Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang

besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak

termasuk dalam perhitungan penghasilan.

2. Gross Method adalah metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21

ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima

karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang

masing-masing karyawan sehingga menjadikan take home pay karyawan

berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan

dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban

memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak.

3. Gross up- Method adalah metode di mana perusahaan memberikan

tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji

karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak

menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (deductable

expenses) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi

karyawan menambah penghasilan bruto, take home pay sama dengan net

method, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Page 47: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

36

2.4.3 Rumus Gross Up

Menurut Gunarso;2010 Rumus gross up Formula untuk perhitungan

besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dalam Gross-Up method dibagi ke dalam empat

lapisan rentang PKP

1. PKP s.d Rp 47.500.000 : ( PKP setahun -0) x 5/95 +0

2. PKP >Rp 47.500.000 s.d.Rp 217.500.000 : (PKP setahun – 47.500.00 ) x

15/85 + 2.500.000

3. PKP > Rp 217.500.000 s.d. Rp405.000.000 : (PKP setahun-217.500.000)

x 25/75 + 32.500.000

4. PKP >Rp 405.000.000: (PKP setahun-405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

Keterangan : PKP (PKP sebelum tunjangan pajak

2.4.4 Efek Penerapan Metode Gross up

Menurut Gunarso;2010 Penerapan metode Gross-Up menimbulkan

perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan

merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (deductable) maka

ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa

mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan

perusahaan. Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan

penghasila (taxable), yang kemudian jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong

jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga take home pay

jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal

21 juga terpenuhi.

Page 48: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

37

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan umum Perusahaan atau Organisasi

3.1.1 Sejarah dan perkembangan perusahaan atau organisasi

Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang beralamatkan

di JL. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat. Kementrian Luar Negeri, disingkat

Kemlu, (dahulu Depertemen Luar Negri) adalah kementeria dalam pemerintah

Indonesia yang membidang urusan Luar Negri. Pada tanggal 19 Agustus 1945

setelah Proklamasi tanggal 17, kemudian dibentuk Kementrian Luar Negri

(kementerian dahulu dieja dan disebut’’kementrian’’) dalam kabinet presidensil

merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi negara Republik Indonesia

pada 17 Agustus 1945. Dalam perkembangan pernah disebut sebagai

“departemen”, kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 39

Tahun2008 penamaannya kembali menjadi “kementerian Luar Negeri”.

Pada tahun 1945, sampai tahun 1950, Kementerian Luar Negeri

merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang

menentukan dalam perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan

bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik Luar Negeri

Indonesia. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional,

menggalang solidaritas negara-negara disegala bidang dan dengan berbagai

macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

Page 49: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

38

Visi dan Misi Kantor Kementerian Luar Negeri.

1. Visi

Terwujudny wibawa Diplomasi guna memperkuat jati diri sebagai Maritim

untuk kepentingan rakyat.

2. Misi

a. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai maritim

dalam kerja sama Internasional untuk memajukan kepentingan

nasional.

b. Memantapkan Peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru

pelaksana hubungan luar negei dengan dukungan dan peran aktif

pemangku kepentingan Nasioanal.

c. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia yang mumpuni.

Page 50: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

39

3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Gambar III.I

Struktur Organisasi

Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri

1. Direktur

Memimpin, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan

dan kapala bagian (manajer) dan menyampaikan laporan kepada atasan.

2. Manajer

Menentukan dan memimpin segala aktifitas dan segala sesuatunya untuk

menyelenggarakan tercapainya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

3. Bendahara.

DIREKTUR

MANAJER BENDAHARA SEKRETARIS

STAFF ADMIN SUPERVESIOR

STAFF

Page 51: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

40

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Satker.

4. Sekretaris

Membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan terutama untuk

penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan

manajerial seorang pemimpin, Menyimpan berbagai macam catatan

pengeluaran sehari-hari untuk pimpinan dan penyediaan dana untuk

keperluan sehari-hari.

5. Staff administrasi

Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk

seluru pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan

peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan atau

jabatan

6. Supervesior

Mengatur kerjanya para bawahannya, bertanggung jawab atas hasil kerja

staff, memberi motivasi kepada staff bawahannya serta memberikan

Breafing bersama staff.

7. Staff

Mengamati kegiatan-kegiatan operasional dan kondisi-kondisi yang

dihadapi untuk mengadakan apakah instruksi-instruksi telah dijalankan

dengan baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau memperlancar

proses pencapaian tujuan.

Page 52: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

41

3.1.3 Kegiatan Usaha atau Organisasi.

Kegiatan usaha utama dari Kementerian Luar Negeri adalah, untuk

mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang

solidaritas, teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya

memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

Pada organisasi Biro kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesi merupaka unsur pembantu pimpinan Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluru unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negri.

Kemudian mempunyai fungsi untuk menyelenggara organisasi, dan

program kementrian luar negri, pembinaan dan pemberi dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumatanggaan, arsip dan

dokumentasi Kementerian Luar Negeri.

3.2 Hasil Penelitian.

3.2.1 Model Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Daftar gaji pegawai tetap Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia Bulan Februari 2016.

Page 53: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

42

Tabel III.1

Tabel daftar gaji Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri

Sumber:Data Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri.

Dari keterangan daftar gaji diatas maka akan diperjelaskan perhitungan Pajak

Penghasilan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan Biro Kepegawaian

Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Nama Stat

us

Gaji

Pokok

Tunjan

gan

jabatan

Tunjan

gan

beras

Tunjan

ga

pajak

Jumlah

kotor

iuran

Pajak

peng

hasila

n

Sew

a

ru

ma

h

Juml

ah

poton

g

Jumlah

bersi

Rp Rp Rp RP RP RP RP RP RP RP

Lany

hidayat K/0 4.429.300 510.000 72.420

77.062 5.078.7

92

442.930 77.06

2

7.00

0

526.9

92

4.551.8

00

Andriw

ati K/1 4.872.230 553.000 144.840

50.491 5.567.6

14

487.223 50.49

1

7.00

0

544.7

14

5.022.9

00

Johania

r K/1 4.579.190 629.000 144.840

76.666 5.340.7

85

457.919 76.66

6

7.00

0

541.5

85

4.799.2

00

Rita

Elviani K/2 4.382.112 539.000 217.260

31.812 5.131.2

23

438.211 31.81

2

7.00

0

477.0

23

4.654.2

00

Kartina K/2 4.324.134 599.000 289.680 45.137 5.159.0

50

432.413 45.13

7

7.00

0

484.5

50

4.674.5

00

Albine

Rosw K/2 4.662.448 536.000 217.260

44.462 5.424.2

06

466.244 44.46

2

7.00

0

517.7

06

4.906.5

00

Jumla

h

27.249.41

4

3.366.0

00

1.086.3

00 325.630

31.701.

670

2.274.9

40

325.6

30

42.0

00

3.029.

570

28.609.

100

Page 54: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

43

Nama (1): Lany Hidayat

Status : K/0 (Kawin tidak ada anak.)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.429.300

Tunjangan jabatan, Rp 510.000

Tunjangan beras Rp 77.420

Tunjangan khusus Pajak RP 77.062 +

Penghasilan Bruto Rp 5.078.792

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.078.792 Rp 253.940

Iuran pegawai / bulan Rp 442.930

Pajak Penghasilan Rp 77.062

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (780.932)

Penghasilan netto setahun Rp ( 4.297.860)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/0

Page 55: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

44

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp 375.000 +

Rp (4.875.000 )

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 577.140

PPh pasal 21 Terutang perbulan dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

577.140 sama dengan 28.857

Nama (2) : Andriwati

Status : K/1 (Kawin dan mempunyai satu anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.872.230

Tunjangan jabatan, Rp 553.00

Tunjangan beras Rp 144.840

Tunjangan khusus Pajak RP 50.491 +

Penghasilan Bruto Rp 5.567.614

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.567.614 Rp 278.381

Iuran pegawai / bulan Rp 487.223

Page 56: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

45

Pajak Penghasilan Rp 50.491

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (823.095)

Penghasilan netto setahun Rp 4.744.519

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 1 orang Rp 375.000 +

Rp (5.250.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 505.481

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 505.481

sama dengan Rp. 25.274.

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Nama (3) : Johaniar

Status : K/1 (Kawin dan mempunyai satu anak)

Page 57: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

46

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.579.190

Tunjangan jabatan, Rp 629.000

Tunjangan beras Rp 144.840

Tunjangan khusus Pajak RP 76.666 +

Penghasilan Bruto Rp (5.340.785)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.340.785 Rp 267.039

Iuran pegawai / bulan Rp 457.919

Pajak Penghasilan Rp 76.666

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (808.624.)

Penghasilan netto setahun Rp (4.532.161)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/0

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.000

tanggunagan 1 orang Rp 375.000 +

Page 58: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

47

Rp (5.520.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 987.839

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 987.839

sama dengan Rp. 49.392

Nama (4) : Rita elfiana

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.382.112

Tunjangan jabatan, Rp 539.000

Tunjangan beras Rp 217.260

Tunjangan khusus Pajak RP 31.812 +

Penghasilan Bruto Rp 5.131.223

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.131.223 Rp 256.561

Iuran pegawai / bulan Rp 438.211

Pajak Penghasilan Rp 77.666

Page 59: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

48

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (733.584.)

Penghasilan netto setahun Rp 4.397.639

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 1.227.361

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

1.227.361 sama dengan Rp.61.368.

Nama (5) : Kartini

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.324.134

Tunjangan jabatan, Rp 599.000

Page 60: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

49

Tunjangan beras Rp 289.680

Tunjangan khusus Pajak RP 45.137 +

Penghasilan Bruto Rp (5.159.050)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.159.050 Rp 257.952

Iuran pegawai / bulan Rp 466.244

Pajak Penghasilan Rp 44.462

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (775.658)

Penghasilan netto setahun Rp 4.383.392

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 1.242.608

Page 61: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

50

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

1.242.608 sama dengan Rp.62.130.

Nama (6) : Albine rosita

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.662.448

Tunjangan jabatan, Rp 536.000

Tunjangan beras Rp 217.260

Tunjangan khusus Pajak RP 44.462 +

Penghasilan Bruto Rp (5.424.206)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.424.206 Rp 217.210

Iuran pegawai / bulan Rp 466.244

Pajak Penghasilan Rp 44.462

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (734.916)

Penghasilan netto setahun Rp (4.689.290)

Page 62: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

51

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 935.710

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 935.710

sama dengan Rp.46.786.

Berikut ini merupakan Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap

pada biro kepegawaian kementerian luar negeri setiap bulannya

Tabel III.2

Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap

N0 NAMA PENGHASILAN

BRUTO/BULAN

PENGHASILAN

NETTO/BULAN

PKP

21/BULAN

PPH PASAL

21/BULAN

1 LANI HIDAYATI 5.078.792 4.297.860 577.140 28.587

2 ANDRIWATI 5.567.614 4.744.519 505.481 25.247

3 JOHANIAR 5.340.000 4.532.161 987.839 49.392

4 RITA ELVIANA 5.131.223 4.397.639 1.227.361 61.368

5 KARTINA 5.159.050 4.383.392 1.242.648 62.130

Page 63: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

52

6 ALBINE ROSITA 5.424.206 4.689.290 935.710 46.786

JUMLAH 31.700.885

27.044.861

5.476.179

273.510

Data kepegawaian kementerian luar negeri yang diolah.

Dari tabel Rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan Bruto Per bulan

Rp 31.700.885, Penghasilan netto per bulan sebesar Rp 27.044.861, penghasilan

kena pajakanya per bulan sebesar Rp 5.476.179 sedangkan PPh pasal 21 yang

terutang yang disetor Ke Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Tiap

bulannya adalah Rp, 273.510.

3.2.2 Model Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross up

Daftar gaji dan penghasilan karyawan tetap obyek penelitian yaitu Biro

Kepe

gawaian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Tabel III.3

Tabel daftar gaji Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri

Nama Status

Gaji Pokok

Tunjangan Jabatan

Tunjangan beras

Tunjanga pajak

Jumlah kotor

iuran

Pajak penghasilan

Sewa rumah

Jumlah potong

Jumlah bersi

Rp Rp Rp RP RP RP RP RP RP RP

Lany hidayat

K/0 4.429.300 510.000 72.420 77.062 5.078.792 442.930 77.062 7.000 526.992 4.551.800

Andriwati K/1 4.872.230 553.000 144.840 50.491 5.567.614 487.223 50.491 7.000 544.714 5.022.900 Johaniar K/1 4.579.190 629.000 144.840 76.666 5.340.785 457.919 76.666 7.000 541.585 4.799.200 Rita Elviani

K/2 4.382.112 539.000 217.260 31.812 5.131.223 438.211 31.812 7.000 477.023 4.654.200

Kartina K/2 4.324.134 599.000 289.680 45.137 5.159.050 432.413 45.137 7.000 484.550 4.674.500

Page 64: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

53

Sumber: Data Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri.

Dari keterangan daftar gaji diatas maka akan diperjelaskan perhitunngan

gaji metode Gross upnya adalah sebagai berikut:

Nama (1): Lany Hidayat

Status : K/0 (Kawin tidak ada anak.)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.429.300

Tunjangan jabatan, Rp 510.000

Tunjangan beras Rp 77.420

Tunjangan khusus Pajak RP 77.062 +

Penghasilan Bruto Rp 5.078.792

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.078.792 Rp 253.940

Iuran pegawai / bulan Rp 442.930

Pajak Penghasilan Rp 77.062

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (780.932)

Albine Rosw

K/2 4.662.448 536.000 217.260 44.462 5.424.206 466.244 44.462 7.000 517.706 4.906.500

Jumlah

27.249.414 3.366.000 1.086.300 325.630 31.701.670

2.274.940 325.630 42.00

0 3.029.570

28.609.100

Page 65: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

54

Penghasilan netto setahun Rp ( 4.297.860)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/0

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp 375.000 +

Rp (4.875.000 )

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 577.140

PPh pasal 21 Terutang perbulan dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

577.140 sama dengan 28.857

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (577.140-0) x 5/95 + 0

= Rp 30.375.

Nama (2) : Andriwati

Status : K/1 (Kawin dan mempunyai satu anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Page 66: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

55

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.872.230

Tunjangan jabatan, Rp 553.00

Tunjangan beras Rp 144.840

Tunjangan khusus Pajak RP 50.491 +

Penghasilan Bruto Rp 5.567.614

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.567.614 Rp 278.381

Iuran pegawai / bulan Rp 487.223

Pajak Penghasilan Rp 50.491

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (823.095)

Penghasilan netto setahun Rp 4.744.519

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 1 orang Rp 375.000 +

Page 67: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

56

Rp (5.250.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 505.481

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 505.481

sama dengan Rp. 25.274.

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (505.481-0) x 5/95 + 0

= Rp 26.604

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Nama (3) : Johaniar

Status : K/1 (Kawin dan mempunyai satu anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.579.190

Tunjangan jabatan, Rp 629.000

Page 68: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

57

Tunjangan beras Rp 144.840

Tunjangan khusus Pajak RP 76.666 +

Penghasilan Bruto Rp (5.340.785)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.340.785 Rp 267.039

Iuran pegawai / bulan Rp 457.919

Pajak Penghasilan Rp 76.666

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (808.624.)

Penghasilan netto setahun Rp (4.532.161)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/0

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.000

tanggunagan 1 orang Rp 375.000 +

Rp (5.520.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 987.839

Page 69: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

58

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 987.839

sama dengan Rp. 49.392

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (987.839-0) x 5/95 + 0

= Rp 51.991

Nama (4) : Rita elfiana

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.382.112

Tunjangan jabatan, Rp 539.000

Tunjangan beras Rp 217.260

Tunjangan khusus Pajak RP 31.812 +

Penghasilan Bruto Rp 5.131.223

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.131.223 Rp 256.561

Page 70: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

59

Iuran pegawai / bulan Rp 438.211

Pajak Penghasilan Rp 77.666

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (733.584.)

Penghasilan netto setahun Rp 4.397.639

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 1.227.361

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

1.227.361 sama dengan Rp.61.368.

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (1.227.361-0) x 5/95 + 0

Page 71: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

60

= Rp 64.597

Nama (5) : Kartini

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.324.134

Tunjangan jabatan, Rp 599.000

Tunjangan beras Rp 289.680

Tunjangan khusus Pajak RP 45.137 +

Penghasilan Bruto Rp (5.159.050)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.159.050 Rp 257.952

Iuran pegawai / bulan Rp 466.244

Pajak Penghasilan Rp 44.462

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (775.658)

Penghasilan netto setahun Rp 4.383.392

Page 72: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

61

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 1.242.608

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp,

1.242.608 sama dengan Rp.62.130.

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (1.242.608-0) x 5/95 + 0

= Rp 65.400.

Nama (6) : Albine rosita

Status : K/2 (Kawin dan mempunyai dua anak)

Perhitungan pajak Penghasilan sebagai berikut

Page 73: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

62

Gaji Pokok Sebulan Rp 4.662.448

Tunjangan jabatan, Rp 536.000

Tunjangan beras Rp 217.260

Tunjangan khusus Pajak RP 44.462 +

Penghasilan Bruto Rp (5.424.206)

Pengurangan :

Biaya Jabatan =5% x 5.424.206 Rp 217.210

Iuran pegawai / bulan Rp 466.244

Pajak Penghasilan Rp 44.462

sewah rumah tunggakan Rp 7.000 +

Rp (734.916)

Penghasilan netto setahun Rp (4.689.290)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Setahun

K/1

Wajib pajak pribadi Rp 4.500.000

tambahan untuk wajub pajak yang kawin Rp 375.00

tanggungan 2 orang Rp 750.000 +

Rp (5.625.000)

Page 74: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

63

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp 935.710

PPh pasal 21 Terutang dapat dari 5% X Rp Penghasilan kena pajak Rp, 935.710

sama dengan Rp.46.786.

Karena penghasilan Kena pajak diatas ada dilapisan yang ke pertama (1) maka

rumus gross up nya yang dipakai adalah :

Tunjangan pajak = (PKP Setahun -0) x 5/95 + 0

= Rp (935.710-0) x 5/95 + 0

= Rp 46.785

Tabel III.4

Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap dengan

menggunakan metode gross up

N0 NAMA PENGHASILAN

BRUTO/BULAN

PENGHASILAN

NETTO/BULAN

PKP

21/BULAN

PPH PASAL

21/BULAN

1 LANI HIDAYATI 5.078.792 4.297.860 577.140 30.375

2 ANDRIWATI 5.567.614 4.744.519 505.481 26.204

3 JOHANIAR 5.340.000 4.532.161 987.839 51.991

4 RITA ELVIANA 5.131.223 4.397.639 1.227.361 64.597

5 KARTINA 5.159.050 4.383.392 1.242.648 65.400

6 ALBINE ROSITA 5.424.206 4.689.290 935.710 46.785

Page 75: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

64

JUMLAH 31.700.885

27.044.861

5.476.179

285.352

Data kepegawaian kementerian luar negeri yang diolah.

Dari tabel Rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan Bruto Per

bulan Rp 31.700.885, Penghasilan netto per bulan sebesar Rp 27.044.861,

penghasilan kena pajakanya per bulan sebesar Rp 5.476.179 sedangkan PPh pasal

21 dengan menggunakan metode gross up yang terutang yang disetor Ke Biro

Kepegawaian Kementerian Luar Negeri Tiap bulannya adalah Rp, 285.352

3.2.3 Perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan metode gross

up.

Tabel III.5

Perbandingan antara sebelum dan sesudah

Penerapan metode Gross up

Keterangan Sebelum

penerapan metode

gross up

Rp

Sesudah

penerapan

Metode Gross up

Rp

Selisih

Rp

Beban pajak

terutang

273.510 285.352 11.842.

Sumber: Hasil dari Data Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri yang diolah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan perhitungan pajak PPh

Page 76: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

65

pasal 21 pada bulan februari 2016 di biro kepegawaian kementerian luar negeri

yang harus di sektor ke biro kepegawaian kementerian luar negeri adalah bahwa

perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan nilai yang besar, karena

sebelum penerapan metode gross up beban pajak terutang yang harus dibayar oleh

setiap karyawan per bulan Rp 273.510, sedangkan sesudah penerapan metode

gross up beban pajak terutang yang harus dibayar sebesar Rp 385.352 oleh

karena itu terjasi keselisihan Rp 11.842 atau perbedaan yaitu dalm perhitungan

PPh pasal 21 pada Biro Kepegaian Kantor Kepegawaian Kementerian Luar

Negeri atas dasar besar iuran wajib pajaknya diperoleh sebesar 5%.

Page 77: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

66

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sebelum dan sesuda penerapan metode Gross up antara lain :

1. Pada biro kepegawaian belum melakukan Penerapan Metode Gross up ,

oleh karena itu peneliti mencoba untuk menerapkan, ternyata

mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban pajak yang

terutang yang harus dibayar oleh setiap karyawan karena dalam

perhitungannya sebelum penerapan metode gross up nilainya lebih kecil

dibandingkan dengan sesudah penerapan metode gross up.

2. Perhitungan PPh pasal 21 pada Biro kepegawaian Kementerian Luar

negeri dasar besar iuran pajaknya sebesar 5%, dari gaji pokok, dan

tunjangan istri suami dan anak.

4.1 Saran

1. Sebaiknya dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode

gross up perlu mempertimbangkan dari perusahaan dan karyawan untuk

memilih dalam menghitung PPh pasal 21 nya karena dalam menerapkan

metode gross up nilainya lebih besar.

2. Para karyawan dan perusahaan juga harus mengetahui informasi-

informasi terbaru dalam perubahan peraturan perpajakan, sehingga tidak

terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pajak penghasilan terutang.

Page 78: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

67

DAFTAR PUSTAKA

Keuangan Republik Indonesia 2008. Perturan Menteri Keuangan

RepublikIndonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Penerimaan

Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kementerian Keungan Republik Indonesia 2008. Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Pegawai Tetap dan

Tidak Tetap.

Mardiasmo. 2011:143. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Muyassaroh. 2012:32. Perpajakan Brivet A dan B. Yogyakarta: Yustisia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

dan Tata Cara Umum Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan.

Siti. 2013:96. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawati. 2009:409. Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis.

Yogyakarta: Andi

Sumarson. 2013:45. Perpajakan Indonesia Edis

Page 79: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

70

Page 80: ANALISA PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM ......Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang memberikan Hak dan kewajiban nya kepada masyarakat, Pajak Penghasilan (PPh), pasal

71