Analisa Kebutuhan Otonomi Khusus bagi Kalimantan Timur

0

PERLUKAH OTONOMI KHUSUS BAGI KALIMANTAN TIMUR?

ANALISA DARI SUDUT PANDANG PENDAPATAN DAERAH DAN

KONDISI EKONOMI DAERAH

Oleh : Laura C. Rawung

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sistem desentralisasi. Di

antara desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia, terdapat desentralisasi khusus

atau asimetri yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki

kekhusususan atau keistimewaan tertentu. Desentralisasi asimetri tersebut lebih

dikenal dengan nama Otonomi Khusus. Daerah yang memiliki otonomi khusus di

Indonesia adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh

Darussalam, Papua dan Papua Barat. DKI Jakarta diberikan otonomi khusus karena

sebagai ibukota negara, DI Yogyakarta karena memiliki keistimewaan sebagai kota

budaya dan kesultanan, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang

menjalankan syariat Islam, serta Papua dan Papua Barat yang memiliki kekayaan

sumber daya alam yang besar dan masih merupakan daerah tertinggal. Dengan

status otonomi khusus ini, maka dari sisi keuangan, setiap daerah berhak

memperoleh tambahan dana transfer dari pusat, dibandingkan daerah-daerah lain

yang tidak memperoleh status otonomi khusus.

Keberadaan otonomi khusus bagi daerah tertentu ini menjadi pro dan kontra

di masyarakat. Beberapa daerah lain di Indonesia juga kemudian menuntut

pemberian status otonomi khusus, karena seperti sudah dijelaskan di atas, dengan

status otonomi khusus maka daerah berhak mendapatkan tambahan dana transfer

1

dari pusat. Salah satu daerah yang cukup gencar menuntut diberikannya status

otonomi khusus adalah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini beralasan bahwa

kontribusi sumber daya alam khususnya pertambangan minyak dan gas bumi yang

dihasilkan dari daerah ini cukup besar yang diserahkan kepada pemerintah pusat,

sehingga sudah selayaknya pemerintah pusat mengembalikan dana tersebut ke

Kalimantan Timur, artinya mengalokasikan dana transfer (dana bagi hasil) yang lebih

besar dibandingkan dengan daerah lain. Namun apakah benar bahwa Provinsi

Kalimantan Timur benar-benar membutuhkan dana transfer yang lebih besar lagi

untuk pembangunan daerahnya, ataukah hanya merupakan sifat ego saja karena

merasa telah berkontribusi lebih besar bagi Indonesia?. Berikut ini disampaikan

beberapa penjelasan dilihat dari sudut pandang APBD dan kondisi ekonomi di

Kalimantan Timur dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 18 menyebutkan bahwa

sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sistem desentralisasi. Kekuasaan

pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik Indonesia yang diuraikan dalam

berbagai urusan pemerintahan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014,

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sistem desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah-daerah, dimana

tiap daerah (yaitu provinsi, kabupaten dan kota) mempunyai pemerintahan daerah

sendiri. Setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah

dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi

daerah memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan

bertanggung jawab dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi yang

ada pada tiap daerah.

Dengan sistem desentralisasi ini setiap daerah berhak untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 pasal 4).

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tersebut sebagian

diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini sejalan dengan konsep

sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, khususnya desentralisasi fiskal.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang

lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga

3. Penerimaan daerah

4. Pengeluaran daerah

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

4

Desentralisasi menurut bentuknya terbagi 2 (dua) yaitu desentralisasi simetri

dan desentralisasi asimetri. Desentralisasi simetris adalah desentralisasi yang setara

di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sedangkan desentralisasi asimetri diberikan

bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhususan atau keistimewaan tertentu.

Desentralisasi asimetri berarti suatu langkah akomodasi adanya perbedaan-

perbedaan yang ada dalam suatu entitas pemerintahan dengan memformalkan

perbedaan tersebut dalam penanganan tertentu. Desentralisasi asimetri di Indonesia

lebih umum dikenal dengan nama Otonomi Khusus.

Otonomi khusus menyebabkan terjadinya desentralisasi fiskal asimetri yang

memberikan daerah-daerah tersebut tambahan dana transfer dari pusat ke daerah.

Dana transfer dari pusat ke daerah menjadi salah satu pendapatan daerah dalam

sturktur APBD. Dana transfer tersebut dapat berupa dana perimbangan dan juga

dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (termasuk dalam Lain-lain Pendapatan

yang Sah). Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dalam

struktur APBD : - Pendapatan Asli Daerah

- Dana Perimbangan

- Lain-lain Pendapatan yang Sah

Secara keseluruhan, alokasi anggaran APBN untuk transfer ke daerah yang

terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, sesuai

yang tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN TA. 2014, diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal

antara pusat dan daerah, serta antar daerah

2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu

pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah

5

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antardaerah

4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional

5. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan

pembangunan daerah

6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar,

dan terdepan

7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana

transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Adapun kebutuhan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur dapat dianalisa

dari faktor-faktor berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan

provinsi lainnya

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai

perwujudan Desentralisasi. PAD terdiri atas:

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- Lain-lain PAD yang sah

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan

ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan gambaran kemandirian suatu

daerah termasuk juga potensi dan aktivitas usaha yang ada di daerah.

Pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam

6

memperoleh pendapatan sendiri. Berikut ini grafik perbandingan PAD Provinsi,

Kabupaten/Kota pada seluruh Provinsi di Indonesia.

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota TA. 2014

Pada grafik 1 di atas dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur TA. 2014 sebesar Rp7.236,49 Miliar

masih berada di atas rata-rata nasional sebesar Rp 5.313,03 Miliar, dimana

pendapatan asli daerah Kalimantan Timur juga berada pada urutan nomor 7

(tujuh) nasional. Hal ini berarti PAD di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup

besar dibanding sebagian besar daerah-daerah lain di Indonesia.

Grafik 2. Rasio PAD terhadap Jumlah Pendapatan Daerah TA. 2014

Sumber : kemendagri.go.id

7

Jika dilihat dari rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah pada grafik 2 di

atas, maka provinsi Kalimantan Timur memiliki rasio PAD sebesar 20,95 %

pada TA. 2014. Rasio ini juga berada di atas rata-rata nasional sebesar

17,30 %, dimana Kalimantan Timur berada pada urutan ke 10. Artinya dari

seluruh pendapatan daerah yang diterima di Provinsi Kalimantan Timur 20,95%

di antaranya adalah penerimaan dari daerah sendiri yang berasal dari pajak,

retribusi daerah dan PAD lain-lain.

2. Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan provinsi

lainnya

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintahan Daerah. Dana

Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus. Tuntutan Provinsi Kalimantan Timur untuk otonomi khusus

yakni peningkatan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Grafik 3. Dana Perimbangan Provinsi, Kabupaten/Kota TA. 2014

8

Grafik 4. Rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan

Provinsi, Kabupaten/Kota TA. 2014

Pada grafik 3 di atas dapat terlihat bahwa Dana Perimbangan dari Pusat ke

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur TA. 2014 sebesar

Rp21.998,23 Miliar masih berada di atas rata-rata nasional sebesar

Rp14.168,57 Miliar. Perhitungan rasio Dana Perimbangan pada Provinsi

Kalimantan Timur seperti terlihat pada grafik 4 di atas adalah 63,69 % dari total

pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Rasio ini

dapat dikatakan cukup kecil dibandingkan rata-rata nasional sebesar 67,31%,

dimana daerah yang memiliki rasio dana perimbangan paling besar adalah

Maluku Utara sebesar 84,30%. Rasio dana perimbangan yang semakin kecil

berarti menunjukkan pendapatan dari PAD yang semakin besar dan semakin

berkurangnya ketergantungan daerah terhadap dana pusat.

Sumber : kemendagri.go.id

9

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan

provinsi lainnya

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk

memperoleh pendapatan selain PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman

Daerah. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas:

- Pendapatan Hibah

- Pendapatan Dana Darurat

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

- Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya.

Transfer dana otonomi khusus termasuk dalam Lain-lain Pendapatan yang

Sah, khususnya pada rekening Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus. Berikut ini alokasi dana otonomi khusus pada APBN TA. 2014:

No Provinsi Dana Otonomi Khusus

1 Provinsi Papua Rp 6,8 triliun

2 Provinsi Papua Barat Rp 2,5 triliun

3 Provinsi Aceh Rp 6,8 triliun

4 DI Yogyakarta Rp 523,9 miliar

Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2014

10

Grafik 5. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Provinsi, Kabupaten/Kota TA. 2014

Pada grafik 5 di atas dapat terlihat bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur TA. 2014 sebesar

Rp5.306,40 Miliar masih berada di atas rata-rata nasional sebesar Rp 3.955,62

Miliar. Walaupun Kalimantan Timur tidak memperoleh dana otonomi khusus

seperti Papua, Papua Barat, Aceh dan DI Yogyakarta, namun Lain-lain

Pendapatan yang Sah di Kalimantan Timur masih tergolong cukup besar.

4. Total Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan provinsi

lainnya

Berikut ini disajikan grafik keseluruhan total Pendapatan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota pada seluruh provinsi di Indonesia.

11

Grafik 6. Pendapatan Provinsi, Kabupaten/Kota TA. 2014

Pada grafik 6 di atas dapat terlihat bahwa keseluruhan Pendapatan Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur TA. 2014 sebesar

Rp34.541,13 Miliar masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya

sebesar Rp 23.437,20 Miliar, dimana pendapatan Kalimantan Timur berada

pada urutan nomor 7 nasional. Bahkan pendapatan daerah Kalimantan Timur

tersebut masih berada di atas beberapa daerah yang mendapatkan tambahan

transfer dana perimbangan dari pusat karena otonomi khusus, yaitu provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (Rp31.299,30 Milyar) dan DI Yogyakarta

(Rp10.194,41 Milyar).

Dari analisa perbandingan data-data pendapatan daerah di atas, baik dari

aspek pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah,

maupun total pendapatan secara keseluruhan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki pendapatan daerah yang cukup

besar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tingkat kemandirian Provinsi

Kalimantan Timur juga dapat dikatakan cukup lebih mandiri dibandingkan daerah –

12

daerah lain, terbukti dengan rasio PAD terhadap Pendapatan yang cukup besar, dan

rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan yang cukup kecil dibandingkan

provinsi lain.

Selain dari aspek Pendapatan pada APBD, dapat juga dianalisa kebutuhan

otonomi khusus di Kalimantan Timur dilihat dari perbandingan kondisi ekonomi di

antara provinsi-provinsi di Indonesia.

5. PDRB Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan provinsi lainnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang dihasilkan

oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang berada di daerah atau

regional tertentu. PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi memuat

berbagai instrument ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan

makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan

per kapita dan berbagai instrumen lainnya. Grafik 7 berikut ini menggambarkan

PDRB pada masing-masing provinsi di Indonesia.

Grafik 7.

Sumber : bps.go.id

13

Pada grafik di atas dapat terlihat bahwa rata-rata PDRB atas dasar harga

konstan Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar Rp 121.990,49 Miliar, masih

berada pada urutan ke-6 terbesar secara nasional. Hal ini berarti produksi

barang dan jasa yang dihasilkan di Kalimantan Timur masih tergolong lebih

besar dibandingkan daerah lain.

6. PRDB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan provinsi lainnya

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per masing-masing

penduduk. PDRB per kapita merupakan salah satu indicator yang digunakan

untuk menggambarkan tingkat kemakmuran rata-rata masyarakat secara

makro. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan

pendapatan riil penduduk pada suatu daerah tertentu. PDRB per kapita

merupakan pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk yang ada pada

daerah tersebut.

Grafik 8.

Pada grafik 8 di atas dapat terlihat bahwa rata-rata PDRB per kapita atas dasar

harga konstan Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar Rp 22.698,16 Miliar,

Sumber : bps.go.id

14

masih berada pada urutan ke-3 terbesar secara nasional. Hal ini berarti rata-

rata pendapatan riil penduduk di Kalimantan Timur masih tergolong lebih besar

dibandingkan pendapatan di daerah lain.

7. Upah Minimum Propinsi pada Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan

provinsi lainnya

Grafik 9.

Pada grafik 9 di atas dapat terlihat bahwa upah minimum propinsi tahun 2014

sebesar Rp1.886.300,-, berada pada urutan ke-4 tertinggi secara nasional

setelah DKI Jakarta, Papua dan Sulawesi Utara.

8. Persentase Kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan

provinsi lainnya

Pada grafik 10 dapat terlihat bahwa persentase penduduk miskin per

September 2014 di Kalimantan Timur sebesar 6,38%, tergolong cukup

rendah jika dibandingkan dengan provinsi Papua dan Papua Barat yang

lebih dari 25 % penduduknya masih tergolong penduduk miskin.

Sumber : bps.go.id

15

Grafik 10.

9. Investasi luar negeri dan dalam negeri pada Provinsi Kalimantan Timur

dibandingkan provinsi lainnya

Grafik 11.

Sumber : bps.go.id

Sumber : bps.go.id

16

Grafik 12.

Pada grafik 11 dan 12 di atas dapat terlihat bahwa investasi dalam negeri dan

luar negeri tahun 2013 di Kalimantan Timur masih tergolong cukup besar

dibandingkan daerah lainnya. Investasi dalam negeri dan luar negeri ini dapat

membantu dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur

sehingga tidak semata-mata hanya menggantungkan dari dana pemerintah saja.

Dari analisa perbandingan kondisi ekonomi, yaitu dari perbandingan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Upah Minimum Propinsi, %

Penduduk Miskin, dan Investasi di daerah, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong baik dan lebih tinggi

dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Begitu juga dengan prospek

ekonomi di masa depan dimana investasi-investasi dalam dan luar negeri turut

memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan

Timur.

Sumber : bps.go.id

17

C. KESIMPULAN

Dilihat dari kondisi pendapatan daerah dan kondisi ekonomi di Provinsi

Kalimantan Timur yang tergolong cukup tinggi dan cukup baik dibandingkan dengan

provinsi-provinsi lain di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi

Kalimantan Timur tidaklah urgent membutuhkan adanya status otonomi khusus atau

tambahan dana transfer dari pusat melalui tambahan Dana Bagi Hasil atau Dana

Otonomi Khusus. Dana Pusat yang ditransfer ke daerah ibarat sebuah kue yang

dibagi-bagi seorang ayah kepada anak-anaknya. Apabila seorang anak lagi meminta

diperlakukan istimewa dan meminta tambahan kue yang diberikan kepadanya,

sementara besar kue yang akan dibagikan adalah tetap, tentunya hal ini akan

mengurangi jatah yang seharusnya diterima oleh anak-anak lain yang lebih

membutuhkan. Hal ini membuat pemberian dana transfer dan otonomi khusus oleh

pemerintah pusat sudah tidak sesuai dengan tujuannya, seperti yang disebutkan di

bagian awal di atas, yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dengan

kesenjangan fiskal tersebut, akan menambah kesenjangan pelayanan publik antar

daerah yang berujung pada kesenjangan pembangunan dan kesenjangan

kesejahteraan masyarakat antar daerah di Indonesia.

Selain itu, pemberian otonomi khusus bagi Kalimantan Timur juga dapat

memicu tuntutan dari daerah-daerah lain yang juga merasa perlu mendapat

perhatian khusus atau perhatian lebih dari pemerintah pusat dengan

argumentasinya sendiri. Desentralisasi dengan otonomi daerah hendaknya disertai

dengan upaya peningkatan kemandirian daerah, bukannya peningkatan

ketergantungan pada pemerintah pusat.

18

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

- Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Postur APBD: Informasi

Agregat, Komposisi, Rasio dan Trend Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

TA. 2014. Diakses melalui www.keuda.kemendagri.go.id pada tanggal 9 Mei

2015.

- Biro Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto. Diakses melalui

www.bps.go.id pada tanggal 9 Mei 2015.

- Biro Pusat Statistik. Upah Buruh. Diakses melalui www.bps.go.id pada tanggal 9

Mei 2015.

- Biro Pusat Statistik. Kemiskinan. Diakses melalui www.bps.go.id pada tanggal 9

Mei 2015.

- Susamto, Ahmad A. Handout Materi Kuliah : Tinjauan Singkat Perekonomian

Indonesia.

- Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Diakses dari www.

matakristal.com/pengertian-produk-domestik-regional-bruto-pdrb pada tanggal 9

Mei 2015.

- Satria, Gema dan Salim, Wilmar. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Asimetri

Terhadap Efisiensi Layanan Publik Sektor Pendidikan. Diakses melalui

www.sappk.itb.ac.id Pada tanggal 9 Mei 2015.