analisa kebutuhan diklat prioritas - Sumbarprov

1

ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT PRIORITAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh

Dr. RAHMEDI YONIS, S.Sos, M.Si

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat

ABSTRAK

Kinerja suatu organisasi pemerintah sangat tergantung

kepada kompetensi yang dimiliki para pegawainya.

Kompetensi yang dibutuhkan aparatur tersebut mencakup

tingkat pengetahuan, keterampilan/kemampuan dan sikap

perilaku yang sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan

yang akan dilakukan. Peningkatan kompetensi aparatur

dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat),

yakni mengacu kepada prioritas pembangunan kualitas

SDM Aparatur dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur tersebut

dilakukan melalui Analisa Kebutuhan Diklat sehingga

diketahui kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dan

jenis Diklat yang akan dilaksanakan untuk aparatur.

Kata Kunci : Analisa kebutuhan diklat, diklat prioritas,

kompetensi aparatur, kinerja organisasi.

A. Pendahuluan

Kondisi SDM Aparatur di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa

SDM aparatur yang ada kurang dari apa yang diharapkan. Potret SDM

aparatur tersebut menunjukkan profesionalisme yang masih rendah, kurang

efektif dan inovatif bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin

masih banyak potret negatif lainnya yang pada intinya menunjukkan bahwa

aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan

dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM Aparatur

Indonesia. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan

konsistensi yang tinggi.

2

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam pemerintahan yang

handal dan profesional sangat diperlukan agar tanggung jawab

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana

dengan baik. Upaya merealisasikan kehendak masyarakat dalam

memberikan pelayanan publik oleh pemerintah, sangat ditentukan oleh

kapasitas dan kompetensi SDM aparatur yang mendukung. Oleh karena itu

peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur harus dilakukan

secara berkesinambungan dan menjadi suatu keharusan melalui

pembinaan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan

profesional. Salah satu wujud pembinaan tersebut diantaranya melalui

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Seiring dengan konsep good governence, pemerintah telah

berupaya untuk memperbaiki kualitas dan performance ini mulai dari

perbaikan sistem rekruitmen pegawai maupun pendidikan dan pelatihan

aparatur. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas

atau jabatan birokrasi melalui diklat berorientasi pada standar kompetensi

jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja

disesuaikan dengan kebutuhan stakeholdernya. Kualitas aparatur tidak

mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk

meningkatkannya.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan bagian integral dari

sistem pembinaan pegawai. Melalui Diklat upaya peningkatan kemampuan

pegawai yang lebih profesional dapat diwujudkan terutama untuk

memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi sekaligus

pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan

Diklat ini sangat tergantung kepada perencanaan yang matang dan

komprehensif termasuk di dalamnya pengidentifikasian kebutuhan diklat

berbasis kompetensi melalui analisa kebutuhan Diklat. Analisa kebutuhan

diklat ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang spesifik

serta akurat mengenai susunan kemampuan dan kompetensi yang

dibutuhkan oleh setiap jabatan struktural pada setiap lembaga

pemerintahan.

3

B. Agenda Kebutuhan Diklat Prioritas

Tingginya tuntutan peningkatan kompetensi aparatur di setiap SKPD

di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membawa konsekuensi

terhadap banyaknya kebutuhan akan diklat. Dimana semua kebutuhan

diklat yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan riil pekerjaan di

lapangan sudah tentu sulit terpenuhi semuanya. Hal ini disebabkan oleh

berbagai keterbatasan yang dimiliki, antara lain a) Keterbatasan dana untuk

pendidikan dan pelatihan, b) Keterbatasan sarana dan prasarana lembaga

diklat, dan c) Keterbatasan tenaga pengelola/SDM kediklatan.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Bappeda Provinsi

Sumatera Barat, 2011), yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Nomor 5, tanggal 6 Juli 2011, maka dapat dikemukakan agenda prioritas

dalam pemenuhan kebutuhan diklat bagi aparatur dilingkungan pemerintah

provinsi yang dipilah ke dalam 4 agenda sasaran prioritas diklat yaitu

sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk meraih

status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari sebelumnya status

Disclaimer (2010) dan WDP (2011).

2) Meningkatnya kinerja aparatur sebagai petugas lapangan (tenaga

operasional) yang secara langsung bekerja sebagai unjung tombak

untuk mensukseskan program prioritas pembangunan dan peningkatan

ekonomi rakyat.

3) Meningkatnya efektifitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan

daerah sehingga terbangun siklus perencanaan pembangunan yang

berjalan dan terlaksana secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

4) Meningkatnya disiplin dan motivasi kerja aparatur pemerintah daerah

dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang diembannya.

Maka disusunlah rencana kebutuhan diklat berdasarkan skala

prioritas dari masing-masing SKPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat

4

tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Agenda kebutuhan Diklat prioritas

bagi aparatur tersebut bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset /Barang

Daerah Untuk Meraih Status Opini WTP.

2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Petugas Lapangan/Operasional Untuk

Mensukseskan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan Kualitas, Efektifitas dan Keterpaduan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta

Kualitas Hasil Pekerjaan Aparatur Pemerintah Daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pejabat Struktural Dilingkungan

Pemerintah Daerah.

6. Meningkatkan Motivasi Kerja Dan Kompetensi Petugas Pelaksana/ Staf

Yang Bekerja Tidak Optimal.

C. Agenda Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Diklat

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Keuangan dan Aset/

Barang Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik dapat terjadi

pada seorang karyawan baru yang dalam masa peralihan dari dunia

akademis ke dunia kerja., sehingga bagi mereka diperlukan adanya

kegiatan Diklat dalam bentuk orientasi atau pengenalan dunia kerja. Inti

perubahan paradigma ini juga bisa dialami oleh pegawai negeri yang

menempati posisi baru yang sama sekali berbeda dan membutuhkan

keahlian khusus. Dengan demikian diwajibkan kepadanya untuk menjalani

penjenjangan pendidikan dan pelatihan seperti yang diamantkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Adanya fakta temuan dalam administrasi keuangan dan aset

pemerintahan yang belum sempurna adalah beban yang harus dipikul

semua aparatur pemerintah, karena bagaimanapun juga pengelolaan

keuangan dan aset daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja

5

penyelenggaraan daerah itu sendiri. Sebagai abdi negara, setiap aparatur

yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan dan aset daerah,

diharapkan dapat mengatur dan mengurus keuangan dan aset daerah.

Dengan demikian diharapkan dalam hal pengadministrasian ataupun

pelaporan keuangan dan aset daerah, dapat membantu permasalahan

yang selama ini dihadapi para pengelola keuangan dan aset daerah dalam

pekerjaannya.

Untuk itu dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pengelola

keuangan dan aset/barang daerah perlu diberikan diklat yang berkenaan

dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi :

1) Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

2) Diklat Penatausahaan Aset Daerah

3) Diklat Bendaharawan Keuangan

4) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

5) Diklat Pengawasan Keuangan dan Aset

6) Diklat Penyusunan Laporan Keuangan

7) Diklat Penyusunan Laporan Barang/Aset

8) Diklat Akutansi dan Pelaporan Keuangan

9) Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja/APBD

10) Diklat Pajak Daerah dan Retribusi

11) Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

12) Diklat Verifikasi Keuangan

13) Diklat Pengelolaan Keuangan Nagari

14) Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

15) Diklat Aplikasi Keuangan dan Komputerisasi

16) Diklat Penilaian Aset

17) Diklat Pengelolaan APBD

2. Peningkatan Kinerja Aparatur Sebagai Petugas Lapangan untuk

Mensukseskan Program Prioritas Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan merupakan suatu proses yang

memerlukan perencanaan dan pelaksanaan secara matang, serta didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal

6

tersebut, dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi, loyalitas

serta profesionalisme yang tinggi dan tentunya mampu menjadi pelayan

masyarakat sesuai kebutuhan perkembangan zaman.

Sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah, antara lain

dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan

infrastruktur dibutuhkan aparatur sebagai petugas lapangan yang memiliki

pengetahuan serta kemampuan (skill) di bidangnya. Pengembangan

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang

berkesinambungan dapat dipandang sebagai suatu upaya dalam

meningkatkan kinerja aparatur khususnya sebagai petugas lapangan dalam

melaksanakan tugasnya.

Untuk peningkatan kompetensi petugas lapangan sebagai ujung

tombak terdepan/operasional perlu diprioritaskan diklat yang meliputi :

1) Diklat Peraturan Perundang-undangan Daerah

2) Diklat Advokasi

3) Diklat Peningkatan SDM di Bidang Penanganan Perkara

4) TOT dan Fasilitator/Penyuluh Hak Azazi Manusia bagi Aparatur dan

Masyarakat.

5) TOT Outbond Bagi Aparatur

6) Diklat Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

7) Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

8) Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

9) Diklat Teknologi Informatika Komputer

10) Diklat Sistim Informasi Manajemen Perkantoran

11) Diklat Penyusunan Renstra SKPD

12) Diklat Manajemen Perkantoran Modern

13) Diklat Operator Pengelola Administrasi Perkantoran

14) Diklat Operator Komputer/Internet

15) Diklat Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

16) Diklat Mitigasi Bencana dan Penanggulangan

17) Diklat Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

18) Diklat Pelatih Pemberdayaan Masyarakat

7

19) Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan dan

Rehabilitasi Pengungsi

20) Diklat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

21) Diklat Penulisan Berita Untuk Ditampilkan di Website

22) Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS) Bagi Pejabat

Strategis dan Pelaksana

23) Diklat Teknis Irigasi

24) Diklat Penyuluh Pertanian

25) Diklat Penyuluh Peternakan

26) Diklat Pengawasan dan Pembinaan Usaha Makro, Kecil, Menengah

dan Koperasi

27) Diklat Pengawas Jalan dan Jembatan

28) Diklat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan SDA

29) Diklat Pengendalian Dampak Lingkungan

30) Diklat Pengawas Sekolah

31) Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (P2UPD)

32) Diklat Pengawas Tenaga Kesehatan

33) Diklat Pengawasan dan Perizinan

34) Diklat Pengolahan Data

35) Diklat Manajemen Konstruksi/ke PU an

36) Diklat Pembuatan SOP

37) Diklat Manajemen Pelayanan Publik

38) Diklat Survey dan Pemetaan ( GIS )

39) Diklat Teknis Pengairan

40) Diklat Teknis Pengembangan Pelaku Usaha Produksi

41) Diklat Teknis Pengelolaan Industri Kecil Menegah

42) Diklat Pembinaan dan Pengembangan Industri Pangan

43) Diklat Sertifikasi Kehalalan Mutu Produk Makanan

44) Diklat Kewirausahaan

45) Diklat Manajemen Berbasis Sekolah (Ka. Sekolah dan Pengawas)

46) Diklat Keselamatan Lalu Lintas

47) Diklat Teknis Telekomunikasi

8

48) Diklat Pemograman Berbasis Web

49) Diklat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

50) Diklat Manajemen Pengembangan Wisata

51) Diklat Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan

52) Diklat Pencegahan Narkoba di Lingkungan Kerja

53) Diklat ABS-SBK bagi PNS

54) Diklat Pelestarian Naskah/Arsip/Dokumentasi dan Cagar Budaya

55) Diklat Analisis Laboratorium Air, Udara dan Tanah

56) Diklat Penyuluh Kesehatan

57) Diklat Penyuluh KB

58) Diklat Perlindungan Perempuan dan Anak

59) Diklat AKD Bagi Aparatur di Lingkungan Pemda

60) Diklat Manajemen Pelayanan Prima Bagi Pelaksana Teknis

61) Diklat Pengolahan Data Elektronik Berbasis IT

3. Peningkatan Kualitas, Efektifitas dan Keterpaduan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang terpadu dan

bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah,

diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sebagai langkah awal

dalam perwujudan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kompetensi

aparatur pemerintahan yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan

dan pengawasan pembangunan di berbagai bidang.

Untuk peningkatan kualitas, efektifitas dan keterpaduan perencanaan

pembangunan tersebut prioritas diklat yang dibutuhkan antara lain :

1) Diklat Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Diklat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

3) Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan LAKIP

4) Diklat Perencanaan dan Penganggaran Daerah

5) Diklat Teknis Perencanaan Dan Program

6) Diklat Perencanaan Pembangunan Terintegrasi

7) Diklat Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja

9

8) Diklat Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

9) Diklat Perencanaan Kelautan Wilayah Pesisir

10) Diklat Perencanaan Pembangunan Transportasi

11) Diklat Perencanaan Tata Ruang Pemukiman dan Wilayah Pedesaan

12) Diklat Perencanaan Tata Ruang Pemukiman dan Wilayah Perkotaan.

13) Diklat Perencanaan Pembangunan Prasarana Jalan Daerah

14) Diklat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

15) Diklat Penyusunan Perencanaan Kependidikan

16) Diklat Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan

17) Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik

18) Diklat Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan

19) Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan

20) Diklat Perencanaan Pengembangan Industri Daerah

21) Diklat Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

22) Diklat Perencanaan Pembangunan Pertanian

23) Diklat Perencanaan Pariwisata Daerah

4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Serta

Kualitas Hasil Pekerjaan Aparatur Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan manajemen organisasi dapat berjalan dengan baik,

apabila dapat dilakukan advokasi dan pembinaan kepada semua personil

yang ada tentang pentingnya Tugas Pokok dan Fungsi. Dimana semua

pegawai/staf diharapkan dapat mengerti akan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing, sehingga setiap masalah yang timbul dapat

dilakukan perbaikan – perbaikan dan tercipta suatu kinerja yang optimal.

Penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi serta implementasi kebijakan

organisasi dapat menimbulkan rasa percaya diri, menggairahkan semangat

kerja, meningkatkan motivasi, etos kerja sehingga mendorong

terlaksananya manajemen organisasi secara efisien, efektif dan optimal.

Sehingga penempatan aparat pada suatu jabatan tertentu tidak

berdasarkan atas like and dislike, tetapi berdasarkan atas kompetensi dan

sikap perilaku yang baik, penguasaan akan tugas pokok dan fungsi,

10

tanggung jawab kerja serta memiliki integritas, moral dan dedikasi yang

tinggi.

Untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kualitas hasil pekerjaan aparatur tersebut maka Prioritas Diklat yang

dibutuhkan meliputi:

1) Diklat Pengelolaan Administrasi Perkantoran

2) Diklat Peningkatan Kinerja Organisasi

3) Diklat Humas dan Keprotokolan

4) Diklat Sisitim Informasi Perkantoran

5) Diklat Penatausahaan dan Persuratan

6) Diklat Kepegawaian

7) Diklat Tata Naskah Dinas/Staf Paripurna

8) Diklat Arsiparis

9) Diklat Kepribadian dan Publik Relation

10) Diklat ESQ Bagi PNS

11) Diklat Penyidik PPNS

12) Diklat PPNS Perlindungan Konsumen

13) Diklat Komunikasi Efektif

14) Diklat Manajemen Mutu

15) Diklat Peraturan Perundang-Undangan

16) Diklat Bahasa Asing ( Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dll)

17) Diklat Pelayanan Prima/SPM

18) Diklat Pelayanan Sistem Satu Pintu/SPIP

5. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Kepemimpinan Pejabat

Struktural Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat

berjalan dengan dukungan pemimpin yang berkompetensi dan berkualitas.

Pemimpin yang memiliki kompetensi akan lebih mudah untuk mengelola

dan mengontrol penyelenggaraan urusan pemerintahan dan,

pembangunan. Melalui Pemimpin yang berkualitas akan dapat dibangun

keteladanan kepemimpinan sehingga akan mendekatkan pemimpin dengan

11

masyarakat yang dipimpinnya. Membangun pemimpin daerah yang

berkualitas dapat memudahkan pencapaian setiap tujuan program

pembangunan daerah dengan dukungan dan kerjasama berbagai

komponen masyarakat.

Untuk peningkatan kompetensi kepemimpinan tersebut maka

Prioritas Diklat yang dibutuhkan meliputi:

1) Diklat Kepemimpinan Tingkat I (bagi Pejabat Struktural Eselon I yaitu

Sekda Provinsi).

2) Diklat Kepemimpinan Tingkat II (bagi Pejabat Struktural Eselon II

meliputi Kepala Dinas dan Kepala Badan/SKPD).

3) Diklat Kepemimpinan Tingkat III (bagi Pejabat Struktural Eselon III

meliputi Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala

Bidang).

4) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (bagi Pejabat Struktural Eselon IV

meliputi Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi).

5) Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah.

6) Diklat Kepemimpinan Yang Efektif.

7) Diklat Orator dan Presentasi bagi Pejabat (kemampuan pidato dan

kemampuan mempengaruhi).

8) Diklat Pengembangan Kepribadian Aparatur Profesional

9) Diklat Perancangan Kebijakan Publik

10) Diklat Pengembangan Kepemimpinan Situasional

11) Diklat Pengembangan Negosiasi bagi Pejabat Strategis

12) Diklat Kepamongprajaan bagi Pejabat Strategis Pemda.

6. Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana/Staf yang Bekerja Tidak

Optimal.

Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pembangunan sangat ditentukan oleh dukungan aparatur pemerintah

daerah baik kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, aparatur yang

tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jumlahnya

cukup memadai bila dapat diberdayakan secara optimal. Kondisi aparatur

12

yang ada memperlihatkan bahwa tidak semua penerimaan PNS melalui

mekanisme rekruitmen standar (melalui saringan/test) tetapi juga melalui

pengangkatan PNS honorer tanpa mekanisme seleksi. Sebagian besar

PNS yang diangkat tidak melalui seleksi PNS, kurang memiliki kompetensi

(pengetahuan, kemampuan, dan sikap) sebagaimana yang dibutuhkan oleh

SKPD Pemerintah Daerah. PNS dimaksud cenderung tidak dapat bekerja

secara optimal, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan

pengetahuan dan kemampuan mereka, serta diberikan pelatihan untuk

perbaikan sikap dan perilaku kerja yang bersangkutan.

Untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksana/staf yang bekerja

tidak optimal maka Prioritas Diklat yang dibutuhkan meliputi:

1) Diklat Teknis Disiplin PNS (PP Noomor 53 Tahun 2010)

2) Diklat Teknis Kompensasi PNS dan Sengketa Kepegawaian

3) Diklat Kecerdasan Emosional dan Spritual (ESQ)

4) Diklat Peningkatan Motivasi Berprestasi (AMT)

5) Diklat Pengendalian Kualitas Kerja (TQC)

6) Diklat Standar Pelayanan Minimal (PNS/SKPD)

7) Diklat Pembelajaran Alam Terbuka (Out Bound)

8) Diklat Pembelajaran Komunikasi Efektif.

9) Diklat Teknis Komputer Perkantoran (Office Training)..

D. Kesimpulan

Untuk peningkatan kompetensi aparatur dilingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat sangat perlu disusun kebutuhan pendidikan dan

pelatihan yang harus dipenuhi oleh masing-masing SKPD menurut bidang

tugas dan pekerjaan yang dikelolanya yang mengacu kepada kebutuhan

kompetensi terhadap jabatan dan pekerjaan yang diemban pegawai

meliputi sekretariat daerah, dinas-dinas, badan dan kantor dilingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kompetensi melalui

diklat ditujukan agar aparatur dapat bekerja secara optimal.

Namun karena tingginya tingkat kebutuhan diklat dari setiap SKPD

untuk peningkatan kompetensi aparaturnya sedangkan kemampuan

13

anggaran yang dialokasikan masih sangat terbatas, maka harus disusun

kebutuhan diklat prioritas yang mengacu kepada sasaran yang akan

dicapai (mewujudkan capaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

– 2015) yang meliputi:

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Keuangan dan

Aset/Barang Daerah.

2. Peningkatan Kinerja Aparatur Sebagai Petugas Lapangan untuk

Mensukseskan Program Prioritas Pembangunan.

3. Peningkatan Kualitas, Efektifitas dan Keterpaduan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

4. Peningkatan Motivasi dan Kinerja Aparatur Dalam Melaksanakan

Tugas Pokok dan Fungsi.

5. Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan.

6. Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana/Staf yang Bekerja tidak

optimal.

Mengimplementasikan kebutuhan diklat prioritas ini secara terencana

dan terjadwal ke dalam bentuk tahapan pencapaian kebutuhan diklat di

dalam Roadmap Diklat Aparatur tahun 2014-2024 diharapkan dapat

memberikan hasil guna dan daya guna bagi upaya pemenuhan

peningkatan kompetensi aparatur yang ada di instansi pemerintah daerah

sehingga kinerja aparatur menjadi meningkat dan tugas pokok serta fungsi

lembaga mereka dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya diharapkan

penyusunan Roadmap Diklat dapat meningkatkan SDM aparatur yang

profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. Daftar Pustaka

Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, 2012, “Statistik Diklat Tahun 2011”, Padang.

______, 2013, “Statistik Diklat Tahun 2012”, Padang.

Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, 2012, “Rekapitulasi Kebutuhan Diklat Aparatur Pemerintah Sumatera Barat”, Padang.

14

Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2011, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, Padang.

Pemerintah RI, 2000, “Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Hukum dan Ham, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2011, “Desain dan Strategi Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat 2011-2015”, Padang.

Yonis, Rahmedi, 2011, “Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” Makalah disampaikan pada Rapat Kordinasi Teknis Penyusunan Program Diklat Berbasis Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Barat, 28-30 Maret 2011, Padang.

Yonis, Rahmedi, 2013, “Kajian Kebutuhan Diklat Prioritas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bahan Seminar Penyusunan Roadmap Diklat 2014-2024, 21 November 2013, Padang.