120 ANALISA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN KOTA BEKASI Oleh : Andi Sopandi Manpower planning is a systematic planning process is used as a basis and reference in formulating policies, strategies, and implementation of sustainable manpower development programs. Therefore, the required analysis of potential, input, process, output and employment in a comprehensive impact Keyword: Strategic Planning, Input, Process, Output and Employment Impact I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa penting dan strategisnya kedudukan dari rencana tenaga kerja di daerah baik bersifat rencana tenaga kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka pangjang. Hal demikian sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi khususnya di wilayah perkotaan. Permasalahan klasik yang sering muncul dalam ketenagakerjaan, yaitu masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), upah minimum kota (UMK), sengketa ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja. Masalah-masalah lainnya seperti keterbatasan lapangan kerja dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dan keahlian para pencari kerja. Di lapangan sering kali terjadi kombinasi dari masalah-masalah tersebut di atas sehingga memerlukan strategi penanganan khusus. Sementara itu permasalahan utama ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah adalah masalah pengangguran. Pengangguran sering kali muncul akibat adanya lapangan kerja yang sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya, sementara pencari kerja jumlahnya Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
120
ANALISA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN KOTA BEKASI
Oleh :
Andi Sopandi
Manpower planning is a systematic planning process is used as a basis and reference in formulating policies, strategies, and implementation of sustainable manpower development programs. Therefore, the required analysis of potential, input, process, output and employment in a comprehensive impact
Keyword: Strategic Planning, Input, Process, Output and Employment Impact
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan
Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa penting dan
strategisnya kedudukan dari rencana tenaga kerja di daerah baik bersifat rencana tenaga kerja
tahunan, jangka menengah maupun jangka pangjang. Hal demikian sejalan dengan semakin
kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi khususnya di wilayah perkotaan.
Permasalahan klasik yang sering muncul dalam ketenagakerjaan, yaitu masalah
pemutusan hubungan kerja (PHK), upah minimum kota (UMK), sengketa ketenagakerjaan
antara pengusaha dan pekerja. Masalah-masalah lainnya seperti keterbatasan lapangan kerja
dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dan keahlian para pencari kerja. Di lapangan
sering kali terjadi kombinasi dari masalah-masalah tersebut di atas sehingga memerlukan
strategi penanganan khusus.
Sementara itu permasalahan utama ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah adalah
masalah pengangguran. Pengangguran sering kali muncul akibat adanya lapangan kerja
yang sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya, sementara pencari kerja jumlahnya
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Kebutuhan data untuk keperluan kajian dalam rangka penyusunan masterplan
ketenagakerjaan dapat diidentifikasikan dan diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1 Identifikasi dan Klasifikasi Kebutuhan Data
KEBUTUHAN DATA
A. Data Skunder 1. Sektor ekonomi unggulan/basis 2. Penduduk bekerja per sektor ekonomi 3. Jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran 4. Jumlah angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan yang
ditamatkan 5. Jumlah pencari kerja 6. Distribusi penduduk angkatan kerja 7. Jumlah penyelenggara pelatihan kerja 8. Jumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha 9. Jumlah pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh 10. Peraturan daerah dan peraturan lainnya 11. Upah minimum kota (UMK) B. Data Primer 1. Kapasitas daya tampung BLK/LPK/PJTKI 2. Sarana prasarana BLK/LPK/PJTKI 3. Pola kerjasama antara BLK/LPK/PJTKI, pemerintah dan pengusaha 4. Peranan serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha 5. Penyelenggaraan pelatihan kerja 6. Penyelenggaraan pemagangan 7. Penyelenggaraan bursa kerja
22.. PPeenngguummppuullaann DDaattaa
Pengumpulan data untuk jenis data skunder dilaksanakan dengan cara kolekting
langsung dari instansi sumber datanya. Sedangkan untuk jenis data primer dikumpulkan
melalui pengisian kuesioner/wawancara dengan narasumber yang dipilih secara random
dengan sistim proporsional.
Teknik dan cara pengumpulan data per jenis data yang kebutuhan untuk kajian dalam
rangka Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sektor ekonomi unggulan/basis Bappeda Kolekting Penduduk bekerja per sektor ekonomi BPS Kolekting Jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran BPS Kolekting Jumlah angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan
BPS Kolekting
Jumlah pencari kerja BPS Kolekting Distribusi penduduk angkatan kerja BPS Kolekting Jumlah penyelenggara pelatihan kerja Disnaker Kolekting Jumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha Disnaker Kolekting Jumlah pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh Disnaker Kolekting Peraturan daerah dan peraturan lainnya Disnaker Kolekting Upah minimum kota (UMK) Disnaker Kolekting Kapasitas daya tampung BLK/LPK BLK/LPK Kuisioner/wawancara Sarana prasarana BLK/LPK BLK/LPK Kuisioner/ wawancara Pola kerjasama antara BLK/LPK, pemerintah dan pengusaha
BLK/LPK Kuisioner/ wawancara
Peranan serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha SP dan Apindo Kuisioner/ wawancara Penyelenggaraan pelatihan kerja Disnaker,
BLK/LPK Kuisioner/ wawancara
Penyelenggaraan pemagangan Disnaker Kuisioner/ wawancara Penyelenggaraan bursa kerja Disnaker Kuisioner/ wawancara Pengiriman tenaga kerja luar negeri PJTKI/PPTKIS Kuisioner/ wawancara
Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan tolls analisis sebagai
berikut : 1) Analisis Sektor Ekonomi Basis; 2) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja; 3) Analisis
elastisitas tenaga kerja; dan 4) Analisis Neraca Tenaga Kerja; serta 5) Analisis SWOT.
Kelima tools analisis tersebut merupakan alat analisis utama. Sedangkan alat analisis
pendukung yang akan digunakan adalah : 1) Angka partisipasi angkatan kerja; 2) Rasio
Ketergantungan; dan 3) Piramida penduduk.
III. HASIL PENELITIAN
1. Analisis Sektor Ekonomi Basis dan Tenaga Kerja Basis
Berdasarkan hasil analisis sector ekonomi basis di tingkat regional (ordo Jabodebek/
Jakarta Bogor Depok dan Bekasi), Kota Bekasi memiliki 9 (Sembilan) sector basis dengan
nilai LQ diatas 1 (satu) yaitu : industry, listrik, gas, air bersih, restoran, perdagangan, jasa
angkutan, pertanian dan jasa pemerintahan umum. Kesembilan sektor tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Analisis Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) ini bermanfaat untuk mengetahui bagian
dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan
produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Penghitungan
APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk
dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.
Tabel 5 Angka Partisipasi Angkatan Kerja
URAIAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL (%)
Angkatan Kerja 700.192 358.340 1.058.532 62,10 Bekerja 611.560 299.562 911.122 86,07 Mencari Kerja 88.632 58.778 147.410 13,93 Bukan Angkatan Kerja 158.638 487.449 646.087 37,90 Sekolah 112.106 94.350 206.456 31,95 Mengurus Rumah Tangga
15.650 381.494 397.144 61,47
Lainnya 30.882 11.605 42.487 6,58 Jumlah 858.830 845.789 1.704.619 100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) penduduk Kota Bekasi tahun 2009
mencapai 62,10%. Berdasarkan jenis kelamin, APAK laki-laki (81,53%) lebih tinggi, hampir
dua kali lipat daripada APAK perempuan (42,37%), karena laki-laki biasanya berperan
sebagai kepala rumah tangga yang memberi nafkah pada keluarga. Perkembangan APAK dari
tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa penduduk angkatan kerja selalu lebih besar dari pada
penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja tahun 2004 sebesar 55,88% dan
meningkat menjadi 62,10% pada tahun 2009. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Tabel 6 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi
URAIAN
TAHUN 2004 TAHUN 2008 TAHUN 2009
JUMLAH (%) JUMLAH (%) JUMLAH (%)
Angkatan Kerja 755,374 55.88% 1,004,681 62.09% 1,058,532 62.10% Bekerja 651,090 86.19% 931,307 92.70% 911,122 86.07% Mencari Kerja 104,284 13.81% 73,374 7.30% 147,410 13.93% Bukan Angkatan Kerja
596,396 44.12% 613,533 37.91% 646,087 37.90%
Sekolah 122,702 20.57% 128,803 20.99% 206,456 31.95% Mengurus Rumah Tangga
319,944 53.65% 405,596 66.11% 397,144 61.47%
LAINNYA 153,750 25.78% 79,854 13.02% 42,487 6.58% JUMLAH 1,351,770 100.00% 1,618,214 100.00% 1,704,619 100.00%
6. Analisis Neraca Tenaga Kerja
Analisis neraca tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui keadaan tenaga kerja di
daerah. Dapat juga digunakan untuk merencanakan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di
masa yang akan datang. Agar dapat menganalisis dan merencanakan persediaan dan
kebutuhan tenaga kerja dengan baik, maka diperlukan data-data pendukung sebagai berikut :
1) Proyeksi penduduk; 2) Proyeksi persediaan angkatan kerja; 3) Proyeksi penyerapan tenaga
kerja.
Dengan asumsi bahwa LPP 3,03% (sesuai dengan asumsi proyeksi penduduk dalam
dokumen RPJMD), maka dapat diproyeksikan kembali jumlah penduduk Kota Bekasi hingga
tahun 2015 sebagaimana tabel berikut.
Tabel 7 Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015
Identifikasi KSF dilakukan dengan cara menyusun daftar KSF potensial yang
berhubungan dengan penyusunan masterplan ketenagakerjaan. KSF potensial diperoleh dari
hasil analisis kualitatif melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden di
lapangan.
Hasil identifikasi KSF untuk acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan sebagai
berikut: 1) Rencana tenaga kerja 2) Upah minimum Kota (UMK) 3) Peraturan daerah dan peraturan lainnya. 4) Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) 5) Jumlah perusahaan besar dan menengah 6) Ketersediaan tenaga kerja 7) Kebutuhan tenaga kerja 8) Pengangguran 9) Pemutusan hubungan kerja 10) Penyelesaian sengketa buruh dan pengusaha 11) Fasilitasi tripatrit 12) Jumlah balai latihan kerja 13) Pertumbuhan perusahaan 14) Investasi 15) Kebijakan tata ruang untuk industry 16) Kompetisi minat usaha bagi pengusaha dengan
daerah lain 17) Kualitas tenaga kerja 18) Jumlah lembaga pendidikan SMK dan akademi
19) Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan 20) Pasar bebas dan tenaga kerja global 21) PPTKIS 22) Apindo 23) Serikat buruh/pekerja 24) Informasi ketenagakerjaan 25) Pengawas ketenagakerjaan 26) Letak geografis wilayah 27) Infrastruktur kota 28) Sektor ekonomi basis 29) Kondisi social budaya 30) Keamanan dan ketertiban 31) Tenaga kerja luar daerah 32) Kebijakan 1 juta tenaga kerja di Jawa Barat 33) BLK Cevest 34) Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek 35) UMK wilayah Jabodetabek 36) Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek
7.2 Identifikasi Situasi Internal dan Eksternal
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Berdasarkan hasil identifikasi KSF, isu strategis utama yang berpengaruh terhadap
situasi internal acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan sebagai berikut :
Tabel 11 Key Success Factors Acuan
Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan
NO KEY SUCCESS FACTORS (KSF)
INTERNAL EKSTERNAL 1. Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Pasar bebas dan tenaga kerja global 2. Ketersediaan tenaga kerja Tenaga kerja luar daerah 3. Pertumbuhan perusahaan PPTKIS 4. Alokasi anggaran APBD untuk
ketenagakerjaan Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat
5. Informasi ketenagakerjaan BLK Cevest 6. Pengangguran
Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek
7. Peraturan daerah dan peraturan lainnya UMK wilayah Jabode-tabek 8. Pemutusan hubung-an kerja (PHK) Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek
7.2.1 Analisis Situasi Internal dan Eksternal
Analisis situasi internal dan eksternal (SWOT) merupakan analisis lanjutan dari hasil-
hasil analisis sebelumnya baik yang bersifat kualitatif maupun analisis kuantitatif untuk
penyusunan masterplan ketenagakerjaan. Hasil analisis SWOT disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 12
Hasil Analisis SWOT
SWOT ANALISIS LINGKUNGAN BOBOT RATING SKOR
INTERNAL
KEK
UA
TA
N (S
)
Ketersediaan tenaga kerja 0,30 4 1,20 Pertumbuhan perusahaan 0,40 4 1,60 Informasi ketenagakerjaan 0,15 3 0,45 Pemutusan hubung-an kerja (PHK) 0,15 2 0,30
TOTAL 1,00 3,55
KEL
EMA
HA
N (W
)
Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) 0,40 4 1,60 Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan 0,35 4 1,40 Pengangguran 0,10 3 0,30 Peraturan daerah dan peraturan lainnya 0,15 3 0,45
TOTAL 1,00 3,75 EKSTERNAL
L U A N G (PPTKIS 0,30 4 1,20
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat 0,10 2 0,20 BLK Cevest 0,20 3 0,60 Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek
0,40 4 1,60
TOTAL 1,00 3,60
AN
CA
MA
N
(T)
Pasar bebas dan tenaga kerja global 0,30 4 1,20 Tenaga kerja luar daerah 0,20 3 0,60 UMK wilayah Jabode-tabek 0,20 2 0,40 Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek 0,30 2 0,60
TOTAL 1,00 2,80 Keterangan : a) Skala Bobot 0-1, skala 0 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya,
skala 1 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. b) Skala Rating 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya,
skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. c) Skala Skor 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya,
skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar.
Setelah dilakukan analisis lanjutan, yakni dengan cara mengurangkan total skor
kelemahan (W) terhadap total skor kekuatan (S) dan mengurangkan total skor ancaman (T)
terhadap total skor peluang (O), maka diperoleh hasil sebagai berikut.
Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis SWOT berada di posisi kuadran IV yaitu
strategi conservative. Strategi conservative adalah strategi meminimalisir kelemahan (W) dan
mengoptimalkan peluang (O).
Berdasarkan hasil analisis diperoleh 14 (empatbelas) strategi yang dapat diterapkan
untuk perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan.
Keempatbelas strategi tersebut sebagai berikut.
1. Pengiriman TKI berkualitas dari penduduk Kota Bekasi untuk meningkatkan LPE.
2. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penempatan kerja.
3. Kerjasama Pemkot dengan PPTKIS.
4. Perda ketenagakerjaan.
5. Penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan LPE.
6. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penyediaan lapangan kerja.
7. Penyediaan lapangan kerja.
8. Perda perbaikan iklim berinvestasi.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM angkatan kerja untuk meningkatkan LPE.
10. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan ketrampilan.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
10) Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi perencanaan tenaga kerja berada pada kuadran
IV (conservative) yaitu strategi untuk mengeliminir kelemahan (Weakness) dan
mengoptimalkan peluang (Opportunity).
11) Terdapat lima strategi perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan
ketenagakerjaan yaitu a) strategi peningkatan alokasi APBD untuk bidang
ketenagakerjaan, b)kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PPTKIS, BLK dan LLS,
c)penyusunan perda tenaga kerja, d)penyediaan lapangan kerja baru dan e)penyusunan
perda perbaikan iklim investasi.
12) Kebijakan yang telah dirumuskan untuk perencanaan tenaga kerja meliputi a)
Peningkatan alokasi anggaran APBD, b) Peningkatan kerjasama Pemkot Bekasi dengan
PPTKIS, BLK Cevest dan LLS, c) Pengaturan ketenagakerjaan, d) Peningkatan investasi
dan usaha mandiri, dan e) Pengaturan investasi.
13) Strategi dan kebijakan dalam perencanaan tenaga kerja pelaksanaannya
diimplementasikan ke dalam 15 program dan 15 kegiatan.
14) Untuk memudahkan implementasi pelaksanaan perencanaan tenaga kerja maka disusun
roadmap tahapan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan ketenagakerjaan dalam
bentuk suatu tabel.
Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: FE-UI. Craib, Ian. 1992. Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas. Jakarta:
Rajawali Pers. Ediyono, Setijati H. 1999. Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang
Berkelanjutan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ife, Jim. 1995. Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practic”. Australia: Longman.
Jhonson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia. Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI
Press. Rangkuti, Freddy. 1999. Analisis SWOT; Teknik Membedah Kasus. Jakarta: Gramedia Setiawan, Bonni. Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga; Teori-Teori Radikal dari
Kalsik Sampai Kontempore”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sheldon E.B and W.E. Moore. 1968. Indicator of Social Change Concepts and Measurements. New York: Russel Sage Foundation.
Sjahrir dan Brown. 1992. Indonesian Financial and Trade Policy Deregulation: Reform and Response, dalam Adrew J. MacIntyre and Kanishaka Jayasuriya (eds). The Dynamic of Economic Policy Reform in South-East Asia and South-West Pasific. Singapore: Oxford University Press.
Todaro, Michael P. 1993. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. Yustika, Ahmad Erani. 2000. “Industrialisasi Pinggiran”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yuwono S, Arief M, Simanjuntak PJ dan Sagir S. 1985. Produktifitas dan Tenaga Kerja
Indonesia. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)