ANALISA DUKUNGAN QATAR TERHADAP OPOSISI PEMERINTAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40931/1/ABDULLAH...i PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Skripsi yang berjudul: ANALISA

ANALISA DUKUNGAN QATAR TERHADAP OPOSISI

PEMERINTAH SURIAH PERIODE 2011-2013

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:

Abdullah Zein

1112113000050

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

ANALISA DUKUNGAN QATAR TERHADAP OPOSISI PEMERINTAH

SURIAH PERIODE 2011-2013

1. Merupakan karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti jika karya saya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 16 Mei 2017

.

Abdullah Zein

ii

iii

iv

ABSTRAKSI

Skripsi ini menganalisa dukungan Qatar terhadap pihak oposisi di Suriah

Periode 2011-2013. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan

mengumpulkan data melalui studi pustaka. Kerangka teori yang digunakan adalah

konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan ekonomi, konsep power, dan

konsep geopolitik.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dukungan Qatar terhadap oposisi

pemerintah di Suriah disebabkan oleh adanya beragam kepentingan Qatar dalam

konflik tersebut. Salah satunya adalah kepentingan ekonomi melalui rencana

pengajuan pembangunan proyek pipa gas menuju Eropa yang nantinya akan

melalui wilayah Suriah. Adanya penolakan dari Bashar al-Assad sebagai

pemimpin Suriah mempersulit proses pendistribusian ekspor gas alam dan minyak

bumi dari Qatar menuju Eropa. Selama ini sebagian besar negara-negara di Eropa

mendapatkan suplai gas alam dari Rusia. Dengan adanya Qatar sebagai pensuplai

baru terhadap gas alam negara-negara di Eropa tentunya akan menurunkan tingkat

ketergantungan negara-negara Eropa terhadap Rusia. Untuk itu dukungan Qatar

terhadap pihak oposisi di Suriah tidak terlepas dari kepentingan aliansinya, yakni

Amerika Serikat guna menurunkan dominasi Rusia di Eropa. Di sisi lain

dukungan Qatar terhadap pihak oposisi Suriah juga termasuk sebagai salah satu

usaha Qatar untuk menciptakan image sebagai Regional Power di kawasan Timur

Tengah. Adanya dukungan dari Amerika Serikat serta peningkatan power di

bidang ekonomi merubah pola kepentingan Qatar dalam merumuskan kebijakan

luar negerinya menjadi bersifat high politics dan diaplikasikan melalui dukungan

diplomatik, bantuan finansial, serta pernyataan keberpihakannya kepada pihak

oposisi dalam konflik Suriah.

Kata kunci: Qatar, Suriah, Pipa Minyak dan Gas Alam, Geopolitik, Power

Oposisi Suriah.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil „alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT., atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., beserta para keluarga, sahabat, dan

pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk mendapatkan

gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis berhasil menyusun skripsi ini

berkat bantuan dan dukungan yang sangat luar biasa dari berbagai pihak. Oleh

sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Ibu Masniyah Ahmad dan Bapak Abdul

Rachman Zaini, beserta kedua kakak penulis Nuralfiah dan Umar Zen,

yang telah memberikan doa, saran, serta dukungan, baik moril maupun

materil. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT

untuk penulis.

2. Bapak Aiyub Mohsin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah dengan

setulus hati bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama

penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas kesabaran, kepercayaan, dan

ilmu yang sangat bermanfaat yang telah Bapak berikan kepada penulis.

3. Bapak M. Adian Firnas, M.Si selaku ketua Program Studi Hubungan

Internasional. Terima kasih banyak atas kesempatan, dan ilmu yang telah

Bapak berikan kepada penulis.

4. Jajaran dosen pada Program Studi Hubungan Internasional: Pak Badrus,

Pak Kiky, Bu Indri, Pak Irfan, Pak Fajri, Bu Debby, Kak Muti, Bang Ulum,

Pak Nazar, Pak Teguh, Pak Andar, Pak Adian, Pak Taufiq, Pak Febri, Bu

Eva, Bu Rahmi, serta dosen lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah

diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

vi

5. Teman terdekat saya, Karimah yang selalu memberikan semangat dan

dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat penulis, Khoiriyah, Deedat Akhmad, Labib Syarief, Ratna

Widya Laili, Fajar Fachrian, Fathu Hidayat, Hasymi Romadhony, M.

Ichsan Fadillah, Niyomi Devita, Dita Kirana, Octaviani Nur Asruni, Rizki

Ahmad, Reza Fahlefi, Nurul Minchah, Amrullah Yaqob, M. Rizky

Indrawan, Dinda Cipta Savitry, Dara Amalia Pratiwi, Djordi Prakoso, dan

Guntomo Rahardjo. Terima kasih telah mendampingi perjalanan penulis

sejak awal perkuliahan, terima kasih atas kebersamaannya selama empat

tahun ini dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

7. Teman-teman Prodi Hubungan Ilmu Hubungan Internasional A, B, C, dan

D angkatan 2012 yang merupakan teman seperjuangan sejak awal

perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan dan keceriaan selama masa

perkuliahan.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, Semoga Allah SWT

senantiasa membalas segala kebaikan yang ada. Penulis berharap penulis berharap

skripsi ini dapat menjadi persembahan bagi semua pihak yang membantu dan

mendukung penulis. Penulis juga sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak

kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis

sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif sehingga skripsi

dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi pembacanya. Aamiin.

Jakarta, 17 Mei 2017

Abdullah Zein

vii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................................. ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ........................................... iii

ABSTRAKSI ................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR .................................................................................. v

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL ........................................ ix

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

1.2. Pertanyaan Penelitian ...................................................................... 8

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 8

1.4. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 9

1.5. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 12

1.5.1. Konsep Kepentingan Ekonomi ........................................... 12

1.5.2. Konsep Power ....................................................................... 13

1.5.3. Konsep Geopolitik ................................................................ 17

1.5.4. Konsep Aliansi ...................................................................... 20

1.6. Metode Penelitian ............................................................................ 22

1.7. Sistematika Penulisan ..................................................................... 23

BAB II KRISIS POLITIK DI SURIAH

2.1. Arab Spring di Suriah .................................................................... 25

2.1.1. Latar belakang Konflik ....................................................... 25

2.1.2. Persaingan Pembangunan

Pipa Minyak dan Gas Alam ................................................ 30

2.2. Oposisi Pemerintah di Suriah ........................................................ 33

2.2.1. Syrian National Coalition (SNC) ......................................... 33

2.2.2. Free Syrian Army (FSA) ....................................................... 34

2.2.3. Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham ............................................ 35

2.2.4. Syrian Opposition Coalition (SOC) ...................................... 36

viii

2.2.5. Supreme Military Council (SMC) ......................................... 38

BAB III PERAN QATAR DALAM KONFLIK SURIAH

3.1. Qatar di Timur Tengah ................................................................. 41

3.2. Kebijakan Luar Negeri Qatar ....................................................... 44

3.2.1. Kebijakan Luar Negeri Qatar Sebelum Arab Spring ....... 44

3.2.2. Kebijakan Luar Negeri Qatar Pasca Arab Spring ............ 50

3.3. Hubungan Qatar Dengan Suriah Sebelum Arab Spring ............. 51

3.3.1. Kerjasama di Bidang Pariwisata dan Properti ................. 52

3.3.2. Kerjasama di Bidang Perbankan ....................................... 53

3.4. Bentuk Dukungan Qatar Terhadap

Oposisi Pemerintah Suriah ..................................................... 55

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DUKUNGAN QATAR

TERHADAP OPOSISI SURIAH

4.1. Faktor Yang Mendorong Dukungan Qatar Terhadap Oposisi

Pemerintah Suriah .......................................................................... 59

4.1.1. Faktor Internal ..................................................................... 59

A. Peningkatan Kapasitas dan

Kapabilitas Power Qatar ................................................... 60

B. Kepentingan Ekonomi Qatar ............................................ 64

4.2.2. Faktor Eksternal .................................................................. 70

A. Geopolitik ........................................................................... 70

B. Aliansi Dengan Amerika Serikat ...................................... 73

BAB V KESIMPULAN ......................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 78

ix

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

Gambar I.1 Peningkatan GDP Qatar tahun 2000-2011 .......................... 16

Gambar II. 1 Tulisan Yang Dibuat Oleh Anak-anak di Dara’a ................ 27

Gambar II. 2 Wilayah Kekuasaan dan Sengketa pada

Konflik di Suriah Hingga Juli 2013 .................................... 29

Gambar II. 3 Peta Rencana Pembangunan Pipa Gas dan Minyak Bumi

Qatar dan Iran ..................................................................... 32

Gambar III.1 Peta Wilayah Qatar .............................................................. 42

Gambar III.2 Produksi Gas Alam dan Minyak Bumi

Qatar Tahun 2011 ................................................................ 43

Bagan III.1 Kerjasama Qatar Suriah di Bidang Perbankan .................... 54

Grafik IV.1 Sektor Yang Berkontribusi Terhadap

GDP Qatar 2006-2011 ......................................................... 61

Diagram IV.1 Tujuan Ekspor LNG Qatar Hingga Tahun 2011 .................. 68

Gambar IV.2 Rencana Pembangunan Pipa Gas

dan Minyak Bumi Qatar menuju Turki ............................... 69

x

DAFTAR SINGKATAN

ATACMS : Army Tactical Missile System

BMD : Ballistic Missile Defense

CENTCOM : Central Command

CFACC : Coalition Forward Air Component Command

DCA : Defence Cooperation Agreement

GDP : Gross Domestic Product

HAM : Hak Asasi Manusia

JEM : Justice Equity Movement

LCC : Local Coordinating Council

MCAF : Military Construction Air Force

NTC : National Transitional Council

SMC : Supreme Military Council

SNC : Syrian National Coalition

SOC : Syrian Opposition Coalition

SRGC : Syrian Revolution General Commission

THAAD : Terminal High Latitude Area Air Defense

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini menganalisa dukungan Qatar terhadap pihak oposisi Suriah

pada masa kepemimpinan Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani dan Perdana

Menteri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani. Analisa skripsi ini ditujukan

pada faktor yang mendorong dukungan Qatar terhadap oposisi Suriah periode

2011-2013 ketika proses Arab Spring berlangsung.

Pada tahun 2011, bertepatan dengan momentum krisis politik di beberapa

negara arab atau yang dikenal dengan istilah Arab Spring, terjadi perubahan pola

kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Qatar yang dahulunya dikenal sebagai

negara mediator, menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam stabilitas

politik di kawasan Timur Tengah.1

Perubahan skema kebijakan luar negeri tersebut ditetapkan oleh Perdana

Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr

al-Thani. Bentuk baru dari perubahan skema kebijakan luar negeri Qatar adalah

keikutsertaan secara aktif terhadap berbagai konflik di negara yang berada di

dalam maupun di luar kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut terkait dengan

usaha Qatar untuk membentuk image negara dominan di kawasan regional Timur

Tengah. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, kebijakan luar negeri Qatar

1 Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in peacemaking,” London

School of Economic and Political Science No. 24 Juli 2012 hal. 4. Tersedia di

http://eprints.lse.ac.uk/59266/1/The-Qatari-Spring%20-%20Qatars-Emerging-Role-in-

Peacemaking.pdf diakses pada 10 November 2016.

http://eprints.lse.ac.uk/59266/1/The-Qatari-Spring%20-%20Qatars-Emerging-Role-in-Peacemaking.pdf


2

terkesan aktif dan seringkali menunjukkan keberpihakan negara tersebut kepada

kelompok revolusi, kelompok oposisi pemerintah, serta kelompok kebebasan. Hal

ini menimbulkan kesan sebagai kebijakan yang seringkali bertentangan dengan

pemerintah di negara Timur Tengah lainnya. 2

Menurut Sultan Barakat, Qatar sering dipandang sebagai aktor yang

berusaha untuk memainkan perannya di semua sisi (Playing all sides).

Kebijakannya dinilai sebagai sebuah strategi yang dirancang untuk mencapai

kepentingan geostrategic Qatar dalam persaingannya baik dengan Arab Saudi

maupun Iran. 3

Melalui kepemimpinan Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, Qatar

memilih untuk menghilangkan unsur-unsur normatif yang tidak sesuai dengan

kepentingannya dan merubah pola kebijakan luar negeri yang sebelumnya banyak

berperan sebagai mediator guna menyelesaikan konflik di negara-negara kawasan

Timur Tengah, menjadi negara yang memperlihatkan keberpihakannya dalam

mendukung pihak oposisi pemerintah.4

Salah satu isu yang mendapat perhatian besar dari Qatar adalah konflik

yang terjadi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi pemerintah Suriah.

2 Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in peacemaking,” London

School of Economic and Political Science No. 24 Juli 2012. hal. 4. Tersedia di


Peacemaking.pdf diakses pada 10 November 2016. 3 Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in peacemaking,” London



Peacemaking.pdf diakses pada 10 November 2016. 4 Khaled Hroub, “Qatar: Geostrategic media and foreign policy”, NOREF: Norwegian

Peacebuilding Resource Center, Policy Brief. Februari 2013. Hal. 1. Tersedia di

http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16c

ca31498bb8f6.pdf diakses pada 10 November 2016.





http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16cca31498bb8f6.pdf


3

Seiring dengan perkembangan kebijakan luar negeri Qatar, Al-Jazeera mulai

digunakan sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan negaranya. Sejak

minggu ketiga bulan Maret 2011, Al-Jazeera sebagai media yang dikuasai oleh

Qatar mulai memperlihatkan keberpihakannya terhadap oposisi pemerintah seperti

dengan menggunakan istilah “revolution” dan “revolutionaries” untuk

mendeskripsikan krisis politik yang terjadi di Suriah.5

Qatar bersama dengan Arab Saudi dan Turki telah memberikan dukungan

serta bantuan yang signifikan terhadap pihak oposisi pemerintah dalam konflik

Suriah. hal ini dapat terlihat dari pernyataan Sheikh Hamad yang menyatakan

keberpihakannya melalui pernyataannya,

We should do whatever necessary to help them [the Syrian rebels],

including giving them weapon to defend themselves. So I think they‟re

right to defend themselves by weapons, and I think we should help these

people by all means.6 [kita harus melakukan apapun yang diperlukan

untuk membantu mereka (pemberontak Suriah) termasuk mempersenjatai

mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk itu saya (Sheikh

Hamad) fikir mereka benar untuk mempertahankan diri mereka dengan

senjata, dan saya fikir kita harus membantu orang-orang ini dengan cara

apapun].

Dukungan nyata yang dilakukan Qatar salah satunya dengan menjadi

negara tuan rumah dalam formasi pembentukan Syrian Opposition Coalition

5 Khaled Hroub, “Qatar: Geostrategic media and foreign policy”, NOREF: Norwegian

Peacebuilding Resource Center, Policy Brief. Februari 2013. Hal. 1. Tersedia di

http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16c

ca31498bb8f6.pdf diakses pada 10 November 2016. 6 “Qatar crosses the Syrian Rubicon: £63m to buy weapons for the rebels”. Tersedia di

https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/syria-conflict-rebels-qatar-weapons diakses

pada 23 April 2017.



https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/syria-conflict-rebels-qatar-weapons

4

(SOC), yakni sebuah organisasi yang bertugas mengakomodir oposisi pemerintah

Suriah yang disahkan pada November 2012. Kelompok koalisi tersebut bertujuan

untuk menyatukan negara-negara pendukung oposisi Bashar al-Assad dalam satu

organisasi untuk dapat berkoordinasi.7 Organisasi tersebut juga telah diakui oleh

negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab sebagai organisasi yang

merepresentasikan pihak oposisi terhadap rezim Bashar al-Assad.8

Selanjutnya pada 7 Desember 2012 para pemimpin militer yang tergabung

dalam SOC mengadakan konferensi, termasuk di dalamnya perwakilan dari

Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Yordania untuk membentuk dewan militer

yang dikenal sebagai Supreme Joint Military Council atau Supreme Military

Council (SMC) di Antalya, Turki.9 Dewan militer tersebut kemudian

berkontribusi besar dalam mengirimkan bantuan terhadap pihak oposisi. Dengan

kata lain, SMC tersebut berdiri sebagai badan institusi yang memiliki kapabilitas

dalam meningkatkan dominasi pihak oposisi Suriah di bidang militer.10

7 Asaad Al-Saleh, “Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising and the Future

of the Country,” Institute For Sosial Policy And Understanding. Juni 2013. Hal. 14. Tersedia di

http://mob11.all4syria.info/wp-

content/uploads/2013/06/ISPU_Dissecting_an_Evolving_Conflict.pdf diakses pada 10 November

2016. 8 Asaad Al-Saleh, “Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising and the Future




2016. 9 Jeffrey White, “Syria’s Military Opposition: How Effective, United, or Extremist?”.

September 2013. Amerika Serikat: The Washington Institute. Hal. 21. Tersedia di

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus128WhiteTablerZelin.p

df diakses pada 17 Mei 2017. 10

Asaad Al-Saleh, “Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising and the Future




2016.

http://mob11.all4syria.info/wp-content/uploads/2013/06/ISPU_Dissecting_an_Evolving_Conflict.pdf




https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus128WhiteTablerZelin.pdf




5

SMC yang telah terbentuk juga memiliki koordinasi dengan Amerika

Serikat. Pasukan militer yang terpilih sebagai anggota SMC merupakan

penggabungan dari kelompok pemberontak yang sebelumnya telah mendapat

dukungan dari Qatar. Bantuan nyata yang diberikan salah satunya terlihat dari

pernyataan presiden Barack Obama yang pada Februari 2012 mengumumkan

akan memberi bantuan melalui SOC yang kemudian didistribusikan pada SMC.11

Disini kita dapat melihat adanya perubahan pola kebijakan luar negeri

Qatar. Sebelumnya Qatar merupakan negara yang mengusung perdamaian dan

berperan sebagai “Third Party” untuk menyelesaikan berbagai macam konflik,

sejak akhir 2011 telah berubah menjadi negara yang menunjukkan

keberpihakannya kepada pemberontak dan oposisi pemerintah. Usaha mediasi

yang telah dilakukan Qatar seperti pada konflik Lebanon antara tentara Israel dan

Hizbullah, konflik Darfur Sudan, konflik antara pemerintah dan pemberontak

Yaman, serta konflik antara Fatah dan Hamas di Palestina.12

Menurut Sultan

Barakat, perubahan pola kebijakan luar negeri Qatar terkait dengan usahanya

dalam pembentukan image sebagai negara dominan di kawasan Timur Tengah.13

11





2016. 12

Khaled Hroub, “Policy Brief: Qatar Geostrategic Media and Foreign Policy”.

Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Februari 2013. Hal 2. Tersedia di

http://noref.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16cca31498bb8f6.

pdf diakses pada 08 Februari 2017. 13

Sultan Barakat, “The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in peacemaking,” London

School of Economic and Political Science No. 24 2012. hal.5. Tersedia di





http://noref.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16cca31498bb8f6.pdf




6

Sultan Barakat mengemukakan bahwa bantuan Qatar terhadap pihak

oposisi pemerintah Suriah didorong oleh kekayaan, keinginan, serta visi dalam

tiga strategi utamanya yakni economic and political liberalization, the pursuit of

an independent foreign policy, dan state branding project. Ketiga strategi tersebut

dapat terlihat sebagai usaha untuk menanamkan image sebagai negara makmur,

netral sehingga Qatar lebih dikenal sebagai aktor yang mampu menjembatani

kepentingan antara negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Barat.14

Di sisi lain menurut Mohammed Nuruzzaman, ternyata intervensi yang

dilakukan oleh Qatar terhadap oposisi pemerintahan Bashar al Assad di Suriah

juga memiliki dimensi kepentingan ekonomi.15

Hal ini terkait dengan proyek

pembuatan jalur pipa minyak dari Qatar menuju Turki yang melewati Suriah.

Perlu diketahui bahwa terdapat persaingan antara Qatar dan Iran dalam

proyek pembangunan pipa minyak dan gas alam menuju ke Eropa melalui

wilayah Suriah. Bashar Al Assad menyadari hal tersebut dan memahami bahwa

negaranya kini menjadi titik penting dalam persaingan pembangunan pipa minyak

baik dari Qatar maupun Iran.16

Bashar al-Assad sendiri menganut aliran Syiah Alawite yang dekat dengan

aliran Syiah Iran, yang dalam hal paham keagamaan seringkali bertentangan

14


School of Economic and Political Science No. 24 2012. hal.4. Tersedia di


Peacemaking.pdf diakses pada 10 November 2016. 15

Mohammed Nuruzzaman, “As Aleppo Falls, Iran Rises”. The National Interest, 20

Desember 2016. Hal 3. Tersedia di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2888942

diakses pada 31 Maret 2017. 16

Christian Lin, “Syrian Buffer Zone Turkey-Qatar Pipeline” ISPSW Strategy Series:

Focus on Defense and International Security, No.367. Agustus 2015. hal. 2. Tersedia di

https://www.files.ethz.ch/isn/192741/367_Lin.pdf diakses pada 10 November 2016.



https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2888942

https://www.files.ethz.ch/isn/192741/367_Lin.pdf

7

dengan paham Sunni yang dianut oleh mayoritas dari penduduk Qatar maupun

Wahabi yang dianut mayoritas penduduk Arab Saudi. Selain itu Bashar al-Assad

juga memiliki hubungan baik dengan Rusia, yang merupakan sekutu dari Iran.

Untuk itu Assad lebih memilih untuk menolak proposal pembangunan pipa

minyak yang diajukan Qatar dan menerima pembangunan proyek pipa yang

diajukan oleh Iran serta menyatakan keberpihakannya yang bertujuan “to protect

the interests of our Russian ally”.17

Permasalahan ini tentunya mendapat perhatian dari negara Adidaya Rusia,

karena selama ini negara tersebut telah mendominasi suplai minyak dan gas alam

bagi negara-negara di Eropa. Selain itu Iran merupakan aliansi dari Rusia yang

telah memiliki koordinasi terkait harga minyak dengan Rusia.18

Untuk itu jika

kesepakatan pembangunan pipa tersebut dijalankan oleh Iran, maka Rusia tidak

sepenuhnya kehilangan kendali dalam kontrol politiknya terhadap negara-negara

Eropa.19

Selain itu Rusia juga memiliki pengaruh besar di Suriah. Hal ini

dikarenakan adanya pangkalan militer Rusia di pelabuhan Tartus, sekitar lima

kilometer perbatasan Suriah.20

Untuk itu intervensi yang dilakukan Qatar di

17

Robert F. Kennedy, Jr. “Why the Arabs dont want us in Syria” Online Politico.

Tersedia di http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-

oil-intervention/ diakses pada 10 Mei 2017. 18




Christian Lin, “Syrian Buffer Zone Turkey-Qatar Pipeline” ISPSW Strategy Series:

Focus on Defense and International Security, No.367. Agustus 2015. hal. 2. Tersedia di

https://www.files.ethz.ch/isn/192741/367_Lin.pdf diakses pada 10 November 2016. 20

Christopher Harmer. “Russian Naval Base Tartus”. Institute for The Study of War. Juli

2012. Hal 1. Tersedia di

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/




8

Suriah menjadi kompleks dan penting karena terkait konstelasi politik negara-

negara Barat dengan aliansi Rusia-Iran.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2011 dan 2013 ketika Qatar

memberikan dukungan politik dan militer kepada koalisi oposisi Suriah.

Penelitian ini juga difokuskan guna menjelaskan faktor yang mendorong

kebijakan luar negeri Qatar untuk memberi dukungan kepada oposisi Suriah

melalui analisis kepentingan ekonomi, aliansi, faktor peningkatan power Qatar,

serta kepentingan geografi terhadap krisis politik di Suriah.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kasus yang dibahas dalam tulisan ini, maka dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian, yakni:

“Faktor apa saja yang mendorong dukungan Qatar terhadap kelompok oposisi

Rezim Bashar al-Assad di Suriah?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami Fenomena Arab Spring di Suriah.

2. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dukungan Qatar terhadap oposisi

pemerintah dalam krisis politik di Suriah.

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_Russian_NavalBaseTartus.pdf

Diakses pada 18 Mei 2017.


9

3. Menganalisa faktor-faktor yang mendorong Qatar untuk mendukung oposisi

pemerintah dalam krisis politik di Suriah.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai pengetahuan melalui hasil analisis dukungan Qatar terhadap oposisi

di Suriah.

2. Untuk memperkaya hasil studi analisis Hubungan Internasional terkait faktor

yang mendorong dukungan Qatar terhadap oposisi di Suriah.

3. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah.

1.4. Tinjauan Pustaka

Osman Antwi-Boateng pada tahun 2013 menulis jurnal yang diterbitkan

oleh European Scientific Journal mengenai perubahan pola kebijakan luar negeri

Qatar. Dalam jurnal yang berjudul “The Rise of Qatar as a Soft Power and The

Challenges” tersebut Osman menjelaskan tentang kebijakan soft-power Qatar

dalam mencapai kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Osman memaparkan

bagaimana Qatar menyebarkan ide-ide tentang stabilitas politik, pertumbuhan

ekonomi, serta pemerataan pendapatan serta sistem pendidikan progresif yang

terjadi di negara tersebut. Penyebaran ide-ide tersebut dilakukan melalui

instrument soft politik yakni investasi di bidang olahraga, bantuan terhadap

10

negara lain, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah melalui peran media

Al-Jazeera.21

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada isu yang

dibahas. Jurnal tersebut tidak memfokuskan pada isu yang terjadi pada Arab

Spring seperti halnya penelitian ini. Penelitian ini juga membahas tidak hanya

terbatas pada kebijakan soft-power Qatar, karena dengan adanya keterlibatan

Qatar dalam pembentukan SOC di Suriah menggambarkan bahwa penelitian ini

mencakup kebijakan hard-power.

Selain itu, Silvia Colombo juga pernah menulis jurnal yang berjudul “The

GCC Countries and The Arab Spring: Between Outreach, Patronage, and

Repression”. Jurnal yang diterbitkan oleh Instituto Affari Internazionali pada

tahun 2012 ini menggambarkan tentang fenomena Arab Spring yang terjadi di

Timur Tengah dan bagaimana gejolak politik yang terjadi memengaruhi negara-

negara teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC).

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana Arab Spring memengaruhi

kondisi internal negara-negara teluk, khususnya dalam lingkup stabilitas politik

negara tersebut. Dalam jurnal tersebut juga membahas tentang kebijakan

21

Osman Antwi Boateng. “The Rise of Qatar as a Soft Power and The Challenges”.

European Scientific Journal vol.2 ISSN: 1857-7881. Desember 2013. Tersedia di

http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2337/2210 diakses pada 10 November 2016.

http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2337/2210

11

intervensi serta bantuan-bantuan yang diberikan bagi rakyat yang terkena dampak

revolusi di Suriah dan Libya.22

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Silvia Colombo dengan penelitian ini

terkait subjek dan objek penelitian serta konsep kerangka berfikir. Pembahasan

pada tulisan ini hanya berfokus pada kepentingan Qatar dalam mendukung pihak

oposisi Bashar al-Assad di Suriah dalam konteks Arab Spring. Meskipun terdapat

kesamaan pembahasan mengenai konsep kepentingan negara terhadap kawasan

dari intervensi yang dilakukan, namun tulisan ini juga mencoba menganalisa

kepentingan ekonomi Qatar sebagai salah satu faktor dalam memahami pola

interaksi antara negara dan struktur sistem kawasan serta mendapati pengaruh dari

identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara.

Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Lina Khatib dengan judul

“Qatar Foreign Policy: the limits of pragmatism” yang secara garis besar

menjelaskan tentang usaha diplomasi publik Qatar dalam perubahan pola

kebijakan luar negerinya untuk menjadi negara dominan di kawasan Timur

Tengah.

Lina Khatib juga memaparkan kebijakan yang dilakukan oleh Qatar

tersebut didorong atas keinginan Qatar untuk menjaga keamanan dan kebijakan

luar negerinya, melawan pengaruh hegemoni kawasan lain (Iran, Arab Saudi),

22

Silvia Colombo, “The GCC Countries and The Arab Spring: Between Outreach,

Patronage, and Repression”, Instituto Affari Internazionali, IAI Working Papers 12. 9 Maret 2012.

Tersedia di http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1209.pdf diakses pada 10 November 2016.

http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1209.pdf

12

memperluas pengaruh Qatar sebagai salah satu aktor dominan di kawasan, serta

untuk memperoleh pengakuan dari komunitas internasional.23

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada unit analisis

kebijakan luar negeri Qatar. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa

intervensi yang dilakukan Qatar terhadap Suriah dalam konteks Arab Spring

merupakan salah satu bentuk kesinambungan dari 3 strategi kebijakan luar negeri

yang diterapkan Qatar yakni economic and political liberalization, the pursuit of

an independent foreign policy, serta state branding Project.24

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konsep Kepentingan Ekonomi

Menurut Kenneth Waltz dalam buku Theory of World Politics membahas

terkait konsep kepentingan sebagai:

“Each state pursues its own interests, however defined, in ways it judges

best. Force is means of achieving the external ends of states because there

exists no consistent, reliable process of reconciling the conflicts of

interests that inevitably arise among similar units in a condition of

anarchy.”25

[Setiap negara berusaha mencapai kepentingannya, meskipun

dengan cara apapun. Jalan kekerasan dapat ditempuh untuk mencapai

keinginan negara ketika tidak adanya proses rekonsiliasi yang konsisten

dan dapat dipercaya terhadap suatu konflik kepentingan yang muncul

antara negara dalam kondisi anarki].

23

Lina Khatib, “Qatar’s Foreign Policy: the limits of pragmatism”, The Royal Institute of

International Affairs, No.89 Februari 2013. Tersedia di http://iis-

db.stanford.edu/pubs/24060/INTA89_2_10_Khatib.pdf diakses pada 10 November 2016. 24

Lina Khatib, “Qatar’s Foreign Policy: the limits of pragmatism”, The Royal Institute of

International Affairs, No.89. Februari 2013. Tersedia di http://iis-

db.stanford.edu/pubs/24060/INTA89_2_10_Khatib.pdf diakses pada 10 November 2016. 25

Robert O. Keohane, Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond.

Amerika Serikat: Westview Press, 1989. hal. 165. Tersedia di

http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/keohane%20neorealism.pdf diakses pada 20

Januari 2016.

http://iis-db.stanford.edu/pubs/24060/INTA89_2_10_Khatib.pdf




http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/keohane%20neorealism.pdf

13

Dengan melihat penjabaran Kenneth Waltz, kita dapat menganalisa

kebijakan luar negeri Qatar dalam memberi dukungan kepada pihak oposisi

Suriah melalui kepentingan ekonomi terkait persaingannya dengan Iran untuk

membangun pipa gas melalui Suriah menuju Turki.

Melalui sudut pandang Waltz, perilaku ini dapat kita pahami sebagai usaha

Qatar dalam mencapai kepentingannya, each states pursues its own interests,

however defined.26

[setiap negara akan berusaha mencapai kepentingannya,

dengan berbagai cara]. Kepentingan yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan

perdagangan minyak ke Eropa.

Jika Qatar berhasil menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad dan

menggantinya dengan interim government yang pro terhadap kebijakan Qatar,

maka otomatis pembangunan pipa gas dari Qatar menuju Turki melalui Suriah

akan mudah diimplementasikan sehingga Qatar dapat menjadi salah satu negara

penyuplai minyak terbesar ke Eropa dan tentunya hal tersebut akan memberikan

keuntungan yang besar bagi Qatar baik dari segi ekonomi maupun politik.

1.5.2. Konsep Power

Dalam ilmu hubungan internasional, orientasi, keputusan, dan tujuan

dalam kebijakan luar negeri merupakan konsep yang terbentuk dalam ranah

pemikiran pembuat kebijakan. Akan tetapi suatu kebijakan juga memiliki

komponen actions atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai

26

Robert O. Keohane, Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond.

Amerika Serikat: Westview Press, 1989. hal. 165. Tersedia di

http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/keohane%20neorealism.pdf diakses pada 20

Januari 2016.


14

tujuannya. Suatu tindakan pada dasarnya adalah bentuk komunikasi yang

ditujukan untuk merubah atau mempertahankan perilaku aktor lainnya. Tindakan

tersebut dapat juga diartikan sebagai “signal” yang dikirim oleh suatu aktor untuk

memperngaruhi aktor lainnya.27

Dalam prosesnya, keberhasilan tindakan (acts) suatu negara untuk

merubah atau mempertahankan perilaku aktor lainnya sangat dipengaruh oleh

power negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian power menurut K. J.

Holsti yakni,

“Power can thus be defined as the general capacity of a state to control

the behavior of others”.28

[Power dapat didefinisikan sebagai kemampuan

suatu negara secara umum untuk mempengaruhi perilaku dari entitas lain].

Salah satu tolak ukur penting dalam mengestimasikan besarnya power

suatu negara adalah melalui GDP nya, hal ini sejalan dengan penjelasan Joshua S.

Goldstein dan Jon C. Pevehouse,

“The best single indicator of a state‟s power may be its total GDP, which

combines overall size, technological level, and wealth”.29

[Salah satu

indikator terbaik dalam mengukur kekuatan suatu negara melalui total

GDP, yang merupakan kombinasi dengan wilayah, tingkat kemajuan

teknologi dan kekayaan].

27

Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations. Princeton: Princeton

University Press. 1970. Hal 161. 28

K. J. Holsti. International Politics: A Framework for Analysis. Fourth Edition. 1983.

USA: Prentice-Hall International, INC. hal. 145. 29

Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. International Relations. Ninth Edition.

2010. USA: Pearson. Hal 45.

15

Dalam politik internasional, acts atau tindakan memiliki beragam bentuk.

Beberapa contoh bentuk tindakan suatu entitas misalnya seperti pemberian

bantuan luar negeri, pameran kekuatan militer, kepemilikan hak veto dalam

dewan keamanan, mengadakan konferensi, hingga mengirimkan senjata dan uang

untuk pergerakan kebebasan.30

Power juga bergantung terhadap elemen non-materil. Menurut Joshua,

hubungan antar negara juga menekankan pentingnya power of ideas yakni

kemampuan untuk memaksimalkan pengaruh melalui proses psikologis. Dengan

membentuk rule of behavior, suatu negara dapat merubah pandangan entitas lain

terhadap kepentingan nasional negaranya. Jika value atau nilai dari suatu negara

dapat tersebar ke negara lain, maka secara tidak langsung negara tersebut telah

mempengaruhi negara lain. Hal ini yang kemudian disebut oleh Joshua sebagai

Soft Power.31

Dibentuknya kebijakan luar negeri Qatar untuk mendukung oposisi

pemerintah Suriah tidak terlepas dari peningkatan kekuatan dan kapabilitas negara

tersebut. hal ini dapat dilihat melalui performa ekonomi Qatar sejak tahun 2004

hingga 2011 dengan peningkatan GDP rata-rata 15.9% per tahun yang bahkan

tercatat telah melampaui Cina dalam hal peningkatan GDP per kapita per tahun.32

Menurut IMF, tercatat GDP per kapita Qatar mencapai $97.840 pada tahun

30

K. J. Holsti. International Politics: A Framework for Analysis. Fourth Edition. 1983.


Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. International Relations. Ninth Edition.

2010. USA: Pearson. Hal 46. 32

Ibrahim dan Frank Harrigan. “Qatar’s Economy: Past, Present and Future”. Qatar

Foundation Academic Journal QScience Connect. 17 September 2012. Hal 11. Tersedia di

http://www.mdps.gov.qa/en/knowledge/Doc/Studies/Qatars_Economy_Past_Present_and_Future_

2012_EN.pdf diakses pada 5 Mei 2017.

http://www.mdps.gov.qa/en/knowledge/Doc/Studies/Qatars_Economy_Past_Present_and_Future_2012_EN.pdf


16

2011.33

Peningkatan GDP tersebut mencerminkan peningkatan power dari Qatar

untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang independen dengan memberi

dukungan kepada pihak oposisi pemerintah Suriah.

Gambar I.1. Peningkatan GDP Qatar tahun 2000-2011

Sumber: Ibrahim, Frank Harrigan. Qatar’s Economy34

1.5.3. Konsep Geopolitik

Pengertian geopolitik menurut Saul Cohen sebagai “the analysis of the

interaction between, on the other hand, geographical setting and, on the other

hand, political processes”. (analisis dari interaksi antara lingkungan geografis,

33

International Monetary Fund, “IMF Country Report: Qatar 2012 Article IV

Consultation”. IMF Country Report No.13/14. January 2013. Hal 27. Tersedia di

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf diakses pada 12 Juni 2017. 34




2012_EN.pdf diakses pada 5 Mei 2017.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf



17

dan di sisi lain, proses politik). Menurut Cohen, proses politik yang dimaksud

disini termasuk pengaruh baik dari level internasional dan domestik yang dinamis

serta interaksi negara secara geografis yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Both geographical settings and political processes are dynamic, and each

influences and is influenced by the other. Geopolitics addresses the

consequences of this interaction.”35

[Lingkungan geografis dan proses

politik keduanya bersifat dinamis dan saling mempengaruhi satu sama

lain. Geopolitik itu sendiri menunjukkan konsekuensi dari adanya interaksi

tersebut].

Saul Cohen juga menjelaskan tentang geopolitik kawasan atau The

Geopolitical Region. Geopolitik kawasan terhubung berdasarkan letak geografis

yang bersinggungan, serta memiliki interaksi politik, budaya dan militer dan

biasanya memiliki kemiripan dalam hal penduduk serta sejarah pembentukan

negara.36

Dalam perkembangannya, geopolitik kawasan menjadi faktor penting

dalam sistem internasional sebagai kerangka kekuatan guna membentuk stabilitas

global dan memperkuat sistem balance of power. Saul cohen juga menjelaskan,

dengan mengartikan tatanan geopolitik sebagai suatu sistem dapat menjadikannya

35

Leondhart van Efferink, “Definition of Geopolitics”, Exploring Geopolitics: The

Academic Faces In The Geopolitical Debate. Januari 2009. Tersedia di

http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Efferink_van_Leonhardt_The_Definition_of_Ge

opolitics_Classicial_French_Critical/ diakses pada 20 Januari 2016. 36

Saul Bernard Cohen, “Geopolitics: The Geography of International Relations”. Third

Edition. Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 2015. Hal. 52

http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Efferink_van_Leonhardt_The_Definition_of_Geopolitics_Classicial_French_Critical/


18

sebagai model analisis hubungan antara struktur politik dan lingkungan

geografisnya.37

Tatanan sistem geopolitik tersusun atas geostrategic realms, major power,

regional power, dan relative regional state. Yang pertama adalah geostrategic

realms. Negara yang tergolong kedalam tatanan ini adalah negara yang menjadi

major power dalam struktur internasional dan berperan sebagai inti dari geopolitik

secara global. Urutan selanjutnya dalam tatanan geostrategic adalah negara yang

menjadi regional power, yakni negara yang memiliki power lebih besar

dibandingkan negara lain di kawasannya. Kategori selanjutnya adalah relative

regional state, yakni negara yang terkumpul dalam suatu kawasan dengan power

yang relatif berada dibawah regional power. Meskipun begitu, negara relative

regional state juga memiliki kemungkinan untuk menjadi ancaman terhadap

regional power dengan menyediakan markas teroris.38

Urutan hierarki negara tersebut ditentukan melalui faktor materil dan non-

materil. Faktor materil yakni populasi, wilayah, tingkat pendapatan ekonomi, serta

anggaran militer dan teknologi. Sedangkan faktor non-materil yang digunakan

disini termasuk value atau nilai dari suatu negara, sosial ekonomi, pengaruh

politik dan karakteristik perilaku politik. Akan tetapi, pada dasarnya tidak semua

kawasan memiliki kesamaan. Bahkan beberapa kawasan memiliki lebih dari satu

37


Edition. Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 2015. Hal. 53 38



19

regional power, dan biasanya beberapa negara regional power di kawasan

memiliki hubungan ketergantungan yang tinggi dengan negara major power.39

Negara pada tatanan ketiga atau relative regional state mempengaruhi

kawasan dengan cara yang unik. Negara tersebut biasanya berkompetisi secara

tidak langsung dengan regional power dalam hal ideologi dan political

ground/grassroot, yakni pergerakan politik yang pada prosesnya dimulai dari

komunitas, kelompok, atau masyarakat bawah. Saul Cohen menggolongkan Qatar

sebagai bagian dari negara tatanan regional ketiga, karena negara tersebut

memberikan pengaruhnya dengan memberikan bantuan militer kepada kelompok

non-negara di Timur Tengah seperti yang terjadi pada krisis di Suriah.40

Sistem politik antara negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat

dikatakan memiliki sistem yang kompleks. Salah satu faktor penyebabnya karena

banyak negara di luar kawasan Timur Tengah seperti Amerika dan Rusia yang

memiliki kepentingan baik yang bersifat ekonomi maupun politik sehingga

mempengaruhi hubungan antara negara-negara Timur Tengah. Selain itu beragam

persaingan ideologi juga ikut berpengaruh terhadap stabilitas politik di kawasan

tersebut.

Qatar yang merupakan negara penghasil gas alam terbesar ketiga di dunia,

ikut andil dalam kontestasi persaingan negara-negara di Timur Tengah. Bersama

39





20

dengan Arab Saudi dan Iran, masing-masing saling berusaha meningkatkan image

sebagai negara dominan di kawasan Timur Tengah.

Bantuan Qatar terhadap koalisi oposisi Suriah dapat dipahami sebagai

salah satu bentuk kebijakan Qatar dalam membentuk image sebagai regional

power di kawasan Timur Tengah. Krisis politik Suriah yang menjadi bagian dari

proses Arab Spring di Timur Tengah telah menjadi isu internasional. Dengan

mendukung koalisi oposisi Suriah, maka Qatar secara tidak langsung ikut serta

dalam proses demokratisasi di negara tersebut, sehingga dapat meningkatkan

value atau nilai dari negaranya terhadap negara yang mendukung demokrasi

melalui usahanya melawan pemerintahan otoriter di Suriah.

1.5.4. Konsep Aliansi

Beberapa negara dalam usaha mencapai kepentingannya sering kali

membutuhkan bantuan dari negara lain. Salah satu bentuk kerjasama antar negara

adalah dengan membentuk Aliansi. Menurut pandangan Joshua S. Goldstein,

aliansi adalah

a coalition of states that coordinates their actions to accomplish some

end.41

[suatu kerjasama dari satu negara atau lebih yang

mengkoordinasikan tindakan mereka untuk mencapai suatu tujuan].

Secara umum, Aliansi memiliki tujuan untuk menghimpun kekuatan dari

para anggotanya. Bagi negara kecil, aliansi dapat menjadi elemen penting bagi

41

Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse. “International Relations” Ninth Edition. 2010.

USA: Pearson. Hal 63.

21

akumulasi perhitungan power negara tersebut, Sedangkan bagi negara besar,

Aliansi dapat merubah struktur power di suatu sistem.42

Menurut pandangan realisme, Aliansi merupakan hubungan yang

terbentuk berdasarkan kepentingan negara dan dapat berubah seiring dengan

perkembangan kepentingan. Aliansi juga dapat menciptakan yang disebut dengan

Security Dilemma. Misalnya sebagai contoh, ketika dalam suatu wilayah terdapat

tiga negara, negara pertama dan kedua memiliki persaingan dan negara ketiga

memiliki kebebasan untuk memilih keberpihakannya. Keadaan itu akan menuntut

negara pertama dan kedua yang saling bersaing untuk membangun pertahanan

yang cukup guna menangkal potensi ancaman dari aliansi yang dibentuk negara

pesaingnya dengan negara ketiga. 43

Aliansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep aliansi sebagai

strategic partnership dimana kerjasama dipahami sebagai sensu stricte, dan sensu

largo. Sensu stricte berarti hubungan antara dua negara atau lebih berdasarkan

perjanjian kerjasama yang dibangun guna menggabungkan kekuatan militer,

politik dan ekonomi untuk menangkal ancaman dari third party atau pihak ketiga

dalam bentuk pakta non-agresi, perjanjian pertahanan, serta keamanan kolektif. Di

sisi lain aliansi bertujuan sebagai sensu largo, yakni kerjasama antara dua negara

42


USA: Pearson. Hal 63. 43



22

atau lebih guna mengkoordinasikan tindakannya dalam mengimplementasikan

suatu tujuan.44

Hal ini terjadi pada hubungan yang terbentuk antara Qatar dengan Iran.

Persaingan kedua negara tersebut ternyata tidak terlepas dari rivalitas dua negara

besar yakni Amerika Serikat dan Rusia. Adanya pangkalan militer Amerika di

Qatar menciptakan security dilemma bagi Iran. Untuk itu pilihan rasional yang

dimiliki Iran adalah untuk berkoalisi dengan Rusia guna menangkal threat atau

ancaman yang disebabkan oleh Aliansi Qatar-Amerika Serikat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan menganalisa

data yang kemudian digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian

berdasarkan sebuah studi kasus. Dari studi kasus tersebut kemudian penulis dapat

menentukan fokus isu dalam proses pengumpulan data.45

Sumber data yang akan penulis gunakan berdasarkan realita sosial yang

penulis temukan dalam buku, jurnal, artikel, serta website akademis dengan

menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan observasi tersebut kemudian

penulis merumuskan pertanyaan dan menseleksi data yang relevan terhadap isu

studi kasus yang telah penulis tentukan. Setelah itu penulis menganalisa dengan

44 Lucyna Czechowska, “The Concept of Strategic Partnership as an Input In The Modern

Alliance Theory”. The Copernicus Journal of Political Studies 2013, No. 2. Nicolaus Copernicus

University in Torun, Poland. Hal 45. Tersedia di

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies/The_Copernic

us_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-

r2013-t-n2_(4)-s36-51/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)-s36-51.pdf

diakses pada 18 Juni 2017. 45

Robert E. Stake. The Art of Case Study Research. California: Sage publications, 1995.

Tersedia di http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf Diakses pada 20 Januari 2016.

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)-s36-51/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)-s36-51.pdf



http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf

23

menggunakan kerangka berfikir yang relevan untuk menjelaskan fenomena

tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran skripsi secara umum, dimulai dari latar

belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KRISIS POLITIK DI SURIAH

Kemudian pada bab dua akan dibahas mengenai gambaran penyebab dan

perkembangan krisis politik yang terjadi di Suriah, adanya konflik kepentingan

persaingan pembangunan pipa minyak dan gas alam antara Qatar yang didukung

oleh Amerika Serikat, serta Iran yang mendapat dukungan dari Rusia dalam

konflik tersebut, serta kelompok-kelompok yang menjadi oposisi dari pemerintah

Suriah.

BAB III PERAN QATAR DALAM KONFLIK SURIAH

Selanjutnya pada bab tiga akan diuraikan perubahan kebijakan Qatar yang

signifikan sebelum dan setelah terjadinya Arab Spring, serta akan diuraikan juga

hubungan bilateral dan kerjasama yang terjalin antara Qatar dengan Suriah baik di

bidang pariwisata dan properti, maupun di bidang perbankan sebelum terjadinya

krisis politik Suriah. Selain itu pada bab ini akan diuraikan lebih mendalam terkait

bentuk dukungan Qatar terhadap pihak oposisi Suriah.

24

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DUKUNGAN QATAR

TERHADAP OPOSISI SURIAH

Bab empat dalam penelitian ini akan menganalisa secara mendalam faktor-

faktor yang menjadi pendorong bagi Qatar untuk memberikan dukungan kepada

pihak oposisi pemerintah Suriah melalui analisa faktor internal yang meliputi

dengan menggunakan konsep kepentingan ekonomi dan konsep power, serta

faktor eksternal yang meliputi konsep kepentingan geopolitik, serta Aliansi.

BAB V KESIMPULAN

Bab lima berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dijabarkan

pada skripsi ini. Pada bab ini juga akan ditemukan jawaban dari pertanyaan

penelitian.

25

BAB II

KRISIS POLITIK DI SURIAH

Koalisi Oposisi Suriah terbentuk karena adanya krisis politik yang terjadi

di Suriah. Krisis politik tersebut merupakan bagian dari peristiwa Arab Spring

yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pada Bab ini akan dijelaskan bagaimana

awal mula proses terjadinya Arab Spring yang berdampak pada perpolitikan

negara-negara di Timur Tengah termasuk Suriah dan bagaimana koalisi oposisi

terhadap pemerintah Suriah terbentuk.

2.1. Arab Spring di Suriah

2.1.1. Latar belakang Konflik

Krisis politik di Suriah diawali dengan adanya demonstrasi di Damaskus

pada 15 Maret 2011 yang beberapa hari kemudian menyebar ke Dara’a dan

akhirnya memicu konflik dengan aparat pemerintah. Konflik di Suriah sendiri

mirip dengan beberapa konflik di negara-negara arab lain, yakni berawal dari

protes terhadap kebijakan pemerintah dan berkembang menjadi pergerakan

revolusi.46

Demonstrasi yang dilakukan masyarakat pada awalnya sebagai bentuk

protes terhadap otoritarianisme dan menuntut kebebasan individu. Akan tetapi,

respon berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah pada demonstran yang

46

Jared Markland, Krittika Lalwaney “The Syrian National Council: A Victorious

Opposition?” The George Washington University of International Affairs. Mei 2012. Hal 2.

26

terjadi di wilayah Selatan kota Dara’a merubah aksi demonstrasi menjadi

pergerakan revolusi.47

Pada Februari 2011, beberapa anak di kota Dara’a yang berusia antara

sembilan hingga lima belas tahun membuat graffiti (tulisan atau gambar di

tembok dengan menggunakan cat) berwarna merah. Tulisan tersebut berarti “Your

Turn Doctor” yang mengindikasikan sindiran terhadap Bashar al-Assad dan anti

pemerintah di sekolah mereka. Hal tersebut menyebabkan mereka ditangkap oleh

petugas pemerintah. Ketika mereka dibebaskan, tubuh dan wajah anak-anak

tersebut menunjukkan adanya penyiksaan, beberapa diantaranya terlihat

mengalami luka bakar, dan diantara mereka ada yang kehilangan kuku jarinya.48

Salah satunya adalah Yacob, anak yang menjadi korban kekerasan aparat

pemerintah. Dia memberi keterangan terhadap media VICE bahwa ia dipaksa

untuk tidur tanpa mengenakan busana diatas matras yang basah dan membeku.

Selain itu polisi Dara’a juga menyiksa dengan menyengat listrik menggunakan

pecutan yang terbuat dari logam. Sementara itu Yacob juga mengakui bahwa

47





2016. 48





2016.





27

orang yang menginterogasinya bernama Atef Najib, yakni pemimpin pasukan

keamanan di Dara’a dan merupakan sepupu dari presiden Bashar al-Assad.49

Gambar II. 1 Salah Satu Tulisan Yang Dibuat Oleh Anak-anak di Sekolah

Dara’a

Sumber: Vice News50

Melihat peristiwa yang dialami anak-anak tersebut, pada Maret 2011

masyarakat kota Dara’a turun ke jalan dan memulai demonstrasi. Akan tetapi

aparat pemerintah merespon dengan tindakan represif yang menyebabkan

49

Vice News “The Young Men Who Started Syria’s Revolution Speak About Daraa,

Where It All Began” 15 Maret 2016. Tersedia di https://news.vice.com/article/the-young-men-

who-started-syrias-revolution-speak-about-daraa-where-it-all-began Diakses pada 31 Maret 2017. 50

Vice News “The Young Men Who Started Syria’s Revolution Speak About Daraa,

Where It All Began” 15 Maret 2016. Tersedia di https://news.vice.com/article/the-young-men-

who-started-syrias-revolution-speak-about-daraa-where-it-all-began Diakses pada 31 Maret 2017.

https://news.vice.com/article/the-young-men-who-started-syrias-revolution-speak-about-daraa-where-it-all-began




28

terbunuhnya 4 orang demonstran. Tindakan represif tersebut merubah demonstrasi

menjadi pergerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintah.51

Dalam merespon kekerasan yang terus berkembang, kelompok oposisi

memulai melakukan pergerakan yang terorganisir. Dimulai dengan pergerakan

para aktivis muda dari masyarakat sipil di Suriah yang membentuk Local

Coordinating Council (LCC). Kelompok ini melakukan usaha protes dengan

mendokumentasikan kekerasan petugas keamanan pemerintah terhadap

demonstran dan menyebarkannya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter,

dan Youtube.52

Pada level distrik dan kota, pihak oposisi membentuk Revolutionary

Councils (Dewan Revolusi), yakni perwakilan yang terdiri dari para intelektual

dan pelaku bisnis yang berkontribusi dengan bertindak sebagai media untuk

mendistribusikan informasi yang dikumpulkan oleh LCC.

Sementara pada level nasional, dibentuk sebuah komisi yakni Syrian

Revolution General Commission (SRGC), yang dipimpin oleh aktivis oposisi

bernama Suhair Atassi. Organisasi tersebut dibentuk pada Agustus 2011 dan

berfungsi sebagai representasi dari lima puluh enam organisasi revolusi termasuk

LCC di Suriah. Meskipun pada akhirnya SRGC dibubarkan, namun organisasi

51





2016. 52





2016.





29

tersebut memiliki peran penting pada level domestik dalam membantu

mengumpulkan data serta memberi dukungan dan menyebarkan informasi

mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Syria masa

kepemimpinan Bashar al-Assad.53

Gambar II. 2 Wilayah Kekuasaan dan Sengketa pada Konflik di Suriah

Hingga Juli 2013

Sumber: Washington Institute54

53





2016. 54

Jeffrey White, “Syria’s Military Opposition: How Effective, United, or Extremist?”.



df diakses pada 17 Mei 2017.





30

2.1.2. Persaingan Pembangunan Pipa Minyak dan Gas Alam

Konflik Suriah ternyata telah banyak mendapat perhatian dari dunia

internasional. Menurut Mohammed Nuruzzaman, ternyata terdapat beragam

kepentingan dari negara diluar wilayah Timur Tengah yang ikut andil dalam krisis

politik di Suriah yang pada umumnya dengan menggunakan isu demokrasi serta

kemanusiaan sehingga menambah kompleksitas krisis tersebut.55

Salah satu kepentingan tersebut adalah ekonomi. Wilayah strategis Suriah

menyebabkan negara tersebut menjadi medan persaingan dalam proyek

pembangunan pipa minyak negara-negara di teluk Persia menuju ke pasar Eropa.

Untuk itu Nuruzzaman melihat konflik tersebut juga sebagai perang persaingan

ekonomi. 56

Selama ini suplai pasar minyak bagi negara-negara Eropa di dominasi oleh

Rusia. Pada tahun 2009, Qatar mengajukan proyek pembangunan pipa minyak

dari Qatar menuju ke Turki melalui Arab Saudi, Yordania dan Suriah yang pada

akhirnya akan mencapai pasar di Eropa. Tentunya sebagai salah satu negara

penguasa gas alam di Teluk Persia, Qatar dapat menyediakan gas alam dan

minyak bumi dengan harga yang lebih murah di pasar Eropa. Pengajuan proyek

55




Thrassy N. Marketos, “East Mediteranean Geopolitical Energy Elbowing”. Forum of

EthnoGeoPolitics Vol. 2 No. 2, 2014. Hal 59. Tersedia di

http://www.ethnogeopolitics.org/cms/wp-

content/uploads/2014/12/ForumEthnoGeoPoliticsVol2No2November2014.pdf diakses pada 31

Maret 2017.


http://www.ethnogeopolitics.org/cms/wp-content/uploads/2014/12/ForumEthnoGeoPoliticsVol2No2November2014.pdf


31

tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang notabene sebagai negara

rival dari Rusia. 57

Pengajuan pembangunan pipa minyak Qatar tersebut secara langsung

menjadi ancaman bagi kepentingan Iran dan Rusia. Bagi Iran, jika penjualan

minyak Qatar berhasil menembus pasar Eropa, maka akan terjadi eksploitasi dan

keuntungan yang tidak berimbang atas penjualan minyak yang dihasilkan dari

ladang minyak di teluk Persia. Ladang minyak tersebut berada diantara Iran dan

Qatar yakni di sebelah selatan provinsi Fars, Iran dan sebelah Utara Dome, Qatar

sehingga hal tersebut akan lebih menguntungkan Qatar dengan menggunakan

ladang minyak yang sama. Lebih jauh lagi hal tersebut tentunya akan memberi

dampak buruk terhadap persaingan Iran - Arab Saudi.58

57






diakses pada 31 Maret 2017.



32

Gambar II. 3 Peta Rencana Pembangunan Pipa Gas dan Minyak Bumi

Qatar dan Iran

Sumber: Middle East Observer59

Sementara bagi Rusia hal ini jelas menjadi ancaman. Jika Qatar berhasil

mendapatkan akses pendistribusian minyak ke Eropa, maka hal tersebut sejalan

dengan keinginan Amerika karena dapat berdampak negatif bagi kontrol politik

Rusia di Eropa.

Pada tahun 2009, Bashar al-Assad menolak untuk menandatangani

perjanjian pembangunan pipa minyak yang diajukan oleh Qatar dan secara dengan

jelas menyatakan keberpihakannya terhadap Iran dan Rusia. Namun baik Qatar,

Turki, maupun Amerika Serikat tidak menyerah. Untuk itu terjadinya krisis politik

di Suriah pada Maret 2011 menjadi momentum bagi negara-negara tersebut

59

“Is the Qatar Gas Behind the Continuous War in Libya and Syria?” Middle East

Observer. 26 Oktober 2016. Tersedia di https://www.middleeastobserver.org/2016/10/26/is-the-

qatar-gas-behind-the-continuous-war-in-libya-and-syria/ diakses pada 31 Maret 2017.

https://www.middleeastobserver.org/2016/10/26/is-the-qatar-gas-behind-the-continuous-war-in-libya-and-syria/


33

dengan memberi dukungan kepada para pihak oposisi Pemerintah Suriah guna

melengserkan Rezim Bashar al-Assad.60

2.2. Oposisi Pemerintah Suriah

2.2.1. Syrian National Coalition (SNC)

Syrian National Coalition atau SNC merupakan kelompok koalisi oposisi

politik pemerintah Suriah yang telah diakui di tingkat Internasional. Kelompok

tersebut dibentuk pada 2 Oktober 2011 di Istanbul, Turki. Organisasi ini dipimpin

oleh Burhan Ghalion, politisi sekaligus peneliti yang mengenyam pendidikan di

Paris, Perancis. 61

Anggota dari SNC merupakan orang-orang berpendidikan, termasuk elit

masyarakat yang berorientasi pada negara-negara barat. Beberapa anggotanya

telah diasingkan baik oleh rezim Assad maupun masa kepemimpinan ayahnya

karena dianggap sebagai aktivis yang memberikan banyak tekanan pada

pemerintah sejak awal tahun 1980.62

SNC berfungsi sebagai payung organisasi yang berisikan tujuh kelompok

oposisi pemerintah Bashar al-Assad dengan pendistribusian perwakilan dari total

22 kursi, yakni:

60




Elizabeth O’Bagy, “Syria’s Political Opposition”. April 2012. USA: Washington DC.

Hal. 6. Tersedia di

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Political_Opposition.pdf diakses pada

17 Mei 2017. 62


Hal. 10. Tersedia di


17 Mei 2017.


http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Political_Opposition.pdf


34

a. Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) mendapat 5 kursi perwakilan

b. Damascus Declaration mendapat 4 kursi perwakilan

c. The National Bloc mendapat 4 kursi perwakilan

d. The Local Coordination Committee mendapat 6 kursi perwakilan

e. Kurdish Bloc mendapat 4 kursi perwakilan, serta

f. The Assyrian Bloc mendapat 1 kursi perwakilan

SNC merupakan organisasi oposisi pemerintah Bashar al-Assad yang

mendapat pengakuan dari tujuh puluh negara yang tergabung dalam pertemuan

Friends of Syria Summit pada 1 April 2012 di Istanbul, Turki. Pengakuan tersebut

menjadikan SNC dianggap sebagai “legitimate representative” di level

internasional. 63

2.2.2. Free Syrian Army (FSA)

Pada Juli 2011, Kolonel Riad Asa’ad mendeklarasikan pembentukan Free

Syrian Army (FSA). Tujuan dari organisasi ini, seperti yang dikemukakan oleh

Safak Timur, yakni melindungi masyarakat Syria yang tidak bersenjata, serta

untuk mendapatkan kebebasan, mengembalikan martabat, serta menggulingkan

pemerintahan Bashar al-Assad (“protect the free and armless Syrian people and to

gain freedom, dignity, and overthrow the regime.”).64

63


Hal. 9. Tersedia di


17 Mei 2017. 64


Hal. 7. Tersedia di


17 Mei 2017.



35

Organisasi tersebut berpusat di Homs, kota terbesar ketiga di Syria. Pada

awal terbentuknya, FSA bertugas untuk melindungi para demonstran dari pasukan

keamanan pemerintah. Untuk itu masyarakat sipil yang tergabung dalam FSA

cenderung memiliki persenjataan. Hal ini yang menjadi awal mula dari

pembelotan masyarakat sipil bersenjata untuk memerangi pemerintah.65

2.2.3. Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham

Organisasi ini dibentuk pada 12 Januari 2012. Jabhat al-Nusra dipimpin

oleh Abu Mohammed al-Gholani “al-Fateh” (sang penakluk). Organisasi ini

memiliki hubungan langsung dengan al-Qaeda di Iraq. Para pasukannya dikenal

dengan keahliannya untuk melakukan serangan melalui bom bunuh diri di wilayah

penting dari daerah kekuasaan rezim Bashar al-Assad seperti pangkalan militer

serta ladang minyak, kemudian memimpin pasukan pemberontak lain untuk

menguasainya.66

Yang membedakan Jabhat al-Nusra dengan organisasi lainnya adalah

penolakannya terhadap bantuan negara-negara barat. Mereka menganggap dengan

menerima bantuan dari negara Barat sama halnya dengan menjadi pasukan dari

negara-negara barat itu sendiri.67

65


Hal. 7. Tersedia di


17 Mei 2017. 66

Claude Moniquet, “The involvement of Salafism/Wahhabism In The Support and

Suplly of Arms To Rebel Groups Around The World”. 11 Juni 2013. Belgium: Brussels. Hal. 17.

Tersedia di http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-

AFET_ET(2013)457137_EN.pdf diakses pada 17 Mei 2017. 67




http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-AFET_ET(2013)457137_EN.pdf


36

Organisasi ini seringkali bekerja sama dengan FSA. Mereka aktif

melakukan pergerakan di wilayah yang memiliki mayoritas berpenduduk Sunni,

misalnya di wilayah Timur Suriah seperti Idlib, Aleppo, dan wilayah utara Hama.

Hal ini disebabkan karena Jabhat al-Nusra menganggap diri mereka sebagai

organisasi pelindung Sunni dari kelompok Syiah dan Alawite.68

Berbeda dengan

organisasi oposisi pemerintah Suriah yang lain, Jabhat al-Nusra dapat dilihat

sebagai organisasi yang mendasarkan pada kepentingan ideologi.

2.2.4. Syrian Opposition Coalition (SOC)

Syrian Opposition Coalition (SOC) atau yang juga dikenal dengan The

National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces merupakan

organisasi yang mendapat pengakuan dari Amerika Serikat sebagai perwakilan

dari pihak oposisi Pemerintah Bashar al-Assad. Dibentuk pada bulan November

2012 pada konferensi yang diadakan di Doha, Qatar.69

Organisasi ini berfungsi untuk mewakili pihak oposisi pemerintah Suriah

di bidang politik dan menyatukan mereka dengan membentuk pemerintah transisi

yang dipersiapkan untuk menggantikan rezim Bashar al-Assad. SOC juga

digunakan untuk menyalurkan bantuan internasional bagi oposisi pemerintah







Ken Sofer. Juliana Shafroth, “The Structure and Organization of the Syrian

Opposition”. 14 Mei 2013. Amerika Serikat: Washington DC. Hal 3. Tersedia di

https://www.americanprogress.org/wp-

content/uploads/2013/05/StructureAndOrganizationSyrianOpposition-copy.pdf diakses pada 17

Mei 2017.





https://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/2013/05/StructureAndOrganizationSyrianOpposition-copy.pdf


37

Suriah, karena organisasi ini di sisi lain juga bertindak sebagai payung organisasi

oposisi dari mayoritas aktivis, pasukan bersenjata, dan dewan oposisi pemerintah

Suriah. Dengan kata lain pembentukan SOC dapat berfungsi untuk mengakomodir

pihak oposisi terhadap pemerintah Suriah.

Terdapat 71 perwakilan pihak oposisi, termasuk di dalamnya perwakilan

dari Syrian National Council (SNC), Muslim Brotherhood of Syria (Ikhwanul

Muslimin di Suriah), Syrian Revolution General Commission (SGRC), Local

Coordination Committees (LCC), beberapa pemimpin politik dari partai Kurdish,

serta para dewan dan individu yang menjadi oposisi terhadap pemerintah Suriah.70

Pada awal pembentukannya Ghassan Hitto terpilih sebagai perdana

menteri dari Pemerintah transisi SOC pada Maret 2013. Ghassan memiliki latar

belakang pebisnis yang telah belajar di Amerika Serikat. Dia juga mendapat

dukungan yang kuat dari Syrian National Council (SNC) dan Ikhwanul Muslimin.

Sementara Moaz al-Khatib yang merupakan Islamis moderat terpilih menjadi

presiden SOC pada November 2012. Moaz menjadi pemimpin hanya dalam waktu

yang relatif singkat dan mengundurkan diri pada April 2013.

2.2.5. Supreme Military Council (SMC)

Organisasi ini dibentuk pada 7 Desember 2012 di Antalya, Turki.

Pembentukan organisasi ini diawali dengan negosiasi yang dilakukan oleh Qatar

70

Ken Sofer. Juliana Shafroth, “The Structure and Organization of the Syrian

Opposition”. 14 Mei 2013. Amerika Serikat: Washington DC. Hal 3. Tersedia di

https://www.americanprogress.org/wp-

content/uploads/2013/05/StructureAndOrganizationSyrianOpposition-copy.pdf diakses pada 17

Mei 2017.



38

dan Arab Saudi guna mewadahi bantuan militer untuk pihak oposisi terhadap

pemerintah Suriah.71

Konferensi pembentukan SMC dihadiri oleh lebih dari 260

pemimpin pemberontak Suriah serta perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris,

Perancis, dan Yordania. Dalam konferensi tersebut terpilih 30 anggota yang

tergabung dalam struktur komando yang disebut sebagai Supreme Joint Military

Command Council atau Supreme Military Command (SMC).72

Pengaruh Qatar dan Saudi Arabia sangat terlihat jelas, karena di dalam

anggota SMC juga termasuk penggabungan dari kelompok-kelompok militer yang

didukung oleh Qatar dan Saudi Arabia yaitu anggota dari kelompok militer pihak

oposisi di 17 Provinsi yang dikenal sebagai Joint Command.73

Struktur keanggotaan di SMC tersusun secara linear dan terorganisir,

namun tidak bersifat kohesif. Pada masa awal pembentukannya, kepemimpinan

tertinggi dalam SMC diketuai oleh Salim Idriss sebagai Commander in Chief yang

memimpin langsung seluruh anggota SMC di 5 wilayah Suriah meliputi Utara,

Timur, Barat & Pusat, Selatan, dan di wilayah Homs.74

71






Hal. 9. Tersedia di


17 Mei 2017. 73


Hal. 9. Tersedia di


17 Mei 2017. 74







39

Setiap wilayah memiliki ketua dan wakil ketua, serta perwakilan di lima

bidang yakni operations, intelligence, supplies and equipment, administration and

finance, dan bidang transitional justice). Selain itu terdapat dua komite yang

mengurus persenjataan dan finansial (armaments and financial) di setiap

perwakilan Wilayah.75

Tidak seperti organisasi oposisi representatif internasional pada umumnya,

legitimasi dari SMC lebih bersifat bottom up daripada top down. Hal ini

disebabkan karena keanggotaan SMC yang merupakan gabungan dari kelompok

militer oposisi pemerintah Suriah yang satu sama lain memiliki kepentingan yang

berbeda.76

Anggota dari SMC adalah para pemimpin lapangan yang menempati

posisi penting di setiap wilayah. Karena struktur keanggotaan di SMC bersifat

bottom-up, maka otoritas dalam struktur hierarki di SMC sangat bergantung pada

besarnya kekuatan dan pengaruh dari pemimpin tersebut sehingga tidak ada

legitimasi institusi di organisasi tersebut melainkan legitimasi yang dimiliki oleh

para pemimpin itu sendiri. Untuk itu kepatuhan terhadap segala perintah dan








Hal. 9. Tersedia di


17 Mei 2017.






40

komando yang diberikan oleh seorang komandan sangat bergantung pada loyalitas

dari setiap anggota.77

Seperti tujuan awalnya, SMC berperan penting dalam menyatukan serta

mengkoordinasikan berbagai kelompok pemberontak. Hal tersebut dapat

dilakukan karena SMC memiliki kapabilitas untuk mendistribusikan bantuan dari

negara-negara pendukung pihak oposisi.

77

Elizabeth O’Bagy, “The Free Syrian Army”. Maret 2013. Amerika Serikat: Institute for

the Study of War. Hal 6. Tersedia di Elizabeth O’Bagy, “Syria’s Political Opposition”. April 2012.

USA: Washington DC. Hal. 9. Tersedia di


17 Mei 2017.


41

BAB III

PERAN QATAR DALAM KONFLIK SURIAH

Fenomena Arab Spring di Timur Tengah telah menarik perhatian dunia

internasional. Salah satunya adalah konflik politik yang terjadi di Suriah. beberapa

entitas internasional baik itu organisasi internasional, organisasi regional, maupun

negara sebagian besar telah memberi respon terkait konflik tersebut. Salah satu

negara yang berperan aktif dalam perkembangan konflik di Suriah adalah Qatar.

Untuk memahami peran Qatar dalam konflik politik di Suriah, akan di jelaskan

terlebih dahulu kedudukan maupun kapasitas Qatar di regional Timur Tengah dan

di Dunia Internasional, Transformasi kebijakan luar negeri Qatar, serta hubungan

Qatar dengan Suriah.

3.1. Qatar di Timur Tengah

Sebelum menjadi negara pengekspor minyak dan memiliki pendapatan

perkapita terbesar di dunia, Qatar merupakan negara kecil di pesisir laut yang

berada dibawah perlindungan kerajaan Inggris dengan perekonomian yang

bergantung pada perdagangan mutiara dan hasil peternakan.78

78

Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2016 – Qatar Country

Report. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung, 2016. Hal. 3. Tersedia di https://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Qatar.pdf diakses pada

17 Mei 2017.

https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Qatar.pdf


42

Gambar III.1 Peta Wilayah Qatar

Sumber: Congressional Research Service79

Luas wilayah Qatar sekitar 11,586 km persegi dengan perkiraan populasi

per 15 Juli 2015 sekitar 2.2 Juta orang.80

Qatar memiliki persediaan gas alam

ketiga terbesar di dunia yang terpusat di bagian Utara dan berbatasan dengan Iran.

Pada 1 Januari 2011, tercatat Qatar memiliki 883.2 triliun kaki kubik gas alam dan

2.3 miliar barel minyak mentah. Hingga pada akhir 2011, Qatar tercatat memiliki

sekitar 12 persen dari total persediaan minyak bumi di dunia yang menurut IMF

79

Kenneth Katzman. “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy”. Congressional

Research Service (CRS) Report. 15 Maret 2017. Hal. 2. Tersedia di

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44533.pdf diakses pada 9 Mei 2017. 80


Research Service (CRS) Report. 15 Maret 2017. Hal. 2. Tersedia di

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44533.pdf diakses pada 9 Mei 2017.

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44533.pdf


43

mencapai 7.361 triliun kaki kubik (trillion cubic feet / TFT). Total minyak yang

dimiliki Qatar diperkirakan memiliki produksi rasio hingga lebih dari 100 tahun.81

Gambar III.2 Produksi Gas Alam dan Minyak Bumi Qatar Tahun 2011

Sumber: IMF Country Report 201282

Setelah mundurnya pasukan Inggris pada akhir tahun 1960, Qatar mulai

melakukan negosiasi dengan negara-negara Emirat Arab dan Bahrain untuk

mendirikan negara federasi, akan tetapi negosiasi tersebut mengalami kegagalan.

Hingga akhirnya pada tanggal 1 September 1971, Qatar mendeklarasikan

kedaulatannya. Pada 22 Februari 1972, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani

menjadi emir (sebutan untuk seorang pemimpin negara) dan dikenal sebagai

pemimpin yang otoriter hingga akhirnya digantikan oleh anaknya pada 1995.83

81



http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf diakses pada 10 Mei 2017. 82







17 Mei 2017.





44

Dalam perkembangannya, Qatar merupakan anggota sekaligus negara

yang ikut serta dalam founding summit dari Gulf Cooperation Council (GCC)

pada 1981. Pada masa pembentukannya, organisasi tersebut beranggotakan enam

negara teluk yakni Arab Saudi, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, dan

Oman yang berusaha bekerjasama menjalin koordinasi, dan membangun

integrasi.84

Menurut Ghassan Alshihaby, di antara negara-negara teluk sendiri

memiliki hubungan yang kompleks, khususnya ketika terjadi krisis Arab Spring.

Menurut pandangannya, negara teluk dapat dikelompokkan sebagai tiga kubu,

yakni Qatar sebagai kubu pertama, kemudian Bahrain, Arab Saudi dan Uni Emirat

Arab sebagai kubu kedua, dan Oman dengan Kuwait sebagai kubu ketiga.

Diantara ketiga kubu tersebut saling mengalami kesenjangan serta krisis

kepercayaan antara satu dengan yang lain.85

3.2. Kebijakan Luar Negeri Qatar

3.2.1. Kebijakan Luar Negeri Qatar Sebelum Arab Spring

Kebijakan Luar negeri Qatar yang aktif dimulai sejak Sheikh Hamad bin

Khalifa Al Thani memegang kekuasaan pada 1995 melalui kudeta non-militer

84 Ghassan Alshihaby, “Gulf Cooperation Council’s Challenges and Prospects”.

AlJazeera Center for Studies. 31 Maret 2014. Hal. 27. Tersedia di

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/3/31/2015331131534662734Gulf%20Cooper

ation.pdf diakses pada 14 Juni 2017.

85

Ghassan Alshihaby, “Gulf Cooperation Council’s Challenges and Prospects”.

AlJazeera Center for Studies. 31 Maret 2014. Hal. 28. Tersedia di

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/3/31/2015331131534662734Gulf%20Cooper

ation.pdf diakses pada 14 Juni 2017.

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/3/31/2015331131534662734Gulf%20Cooperation.pdf




45

yang dilakukan terhadap ayahnya, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani. 86

Kudeta

tesebut disebabkan oleh adanya kekecewaan Sheikh Hamad terhadap

kepemimpinan ayahnya atas pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan

potensi yang dimiliki Qatar. Sheikh Hamad menganggap bahwa Sheikh Khalifa

terlalu mengeksploitasi ekonomi dari sumber daya Qatar tanpa mengembangkan

perekonomian negaranya. Terbukti setelah Sheikh Hamad memimpin dengan

memberlakukan reformasi politik, memberlakukan pengembangan ekonomi, serta

menghapus Kementerian Informasi dan mendirikan al-Jazeera, Qatar cenderung

stabil baik secara ekonomi maupun politik. 87

Sheikh Hamad bersama dengan Perdana Menteri yang merangkap sebagai

Menteri Luar Negeri, Hamad Bin Jassim bin Jabr Al Thani banyak

memberlakukan perubahan yang signifikan pada kebijakan luar negeri Qatar

yakni melalui penerapan agenda liberalisasi politik. Hal ini terkait dengan tiga

strategi utama Qatar, yakni political and economic liberalization (liberalisasi di

bidang ekonomi dan politik), state branding (mempromosikan negaranya), serta

pursuing an independent foreign policy (menerapkan independensi dalam

kebijakan luar negerinya). Beberapa contoh dari liberalisasi yang diberlakukan

Sheikh Hamad yakni untuk pertama kalinya Qatar memberlakukan pemilihan

86




17 Mei 2017. 87

Lina Khatib, “Corruption in Qatar? The Link between he Governance Regime and

Anti-Corruption Indicators. ERCAS Working Paper No. 40. Carnegie Middle East Center.

Desember 2013. Hal 10. Tersedia di http://www.againstcorruption.eu/wp-

content/uploads/2013/12/WP-40-Qatar-paper.pdf diakses pada 13 Juni 2017.



http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/12/WP-40-Qatar-paper.pdf


46

umum untuk tingkat kota pada tahun 1999, membentuk Ruling Family Council

pada tahun 2000, serta merumuskan konstitusi baru pada 2003. 88

Selain itu, Qatar juga memberlakukan liberalisasi ekonomi sebagai usaha

Qatar untuk merubah skema pertumbuhan ekonominya dari ketergantungan

terhadap gas alam dan minyak bumi dengan melakukan ekspansi ke sektor

pariwisata, baja, dan industri petrokimia, memberlakukan investasi dan

privatisasi, serta membuka pasar modal Doha pada tahun 1995.89

Salah satu strategi yang dilakukan Qatar adalah state branding dengan

tujuan membentuk image positif di dunia internasional. Kebijakan tersebut

diimplementasikan melalui empat bidang antara lain, pendidikan dan budaya,

olahraga, turisme, serta mengembangkan media Arab, yakni Al Jazeera.90

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Qatar membangun kembali

Museum of Islamic Art dan National Museum of Qatar, guna mempromosikan

budaya Qatar bagi para turis. Selain itu, negara teluk ini juga berperan aktif dalam

konferensi internasional dengan menjadi tuan rumah dari pertemuan World Trade

88


School of Economic and Political Science No. 24 July 2012. hal. 7. Tersedia di



89















47

Internasional (WTO) pada 2001 dan United Nations Summit pada 2006 yang

bertema Sustained Peace in the Middle East.91

Dalam menjalankan strategi pursuing an independent foreign policy, Qatar

mulai menjalankan Kebijakan Luar Negeri yang aktif. Salah satu bentuk

kebijakan luar negeri Qatar adalah melakukan usaha mediasi terhadap konflik-

konflik yang terjadi di Timur Tengah maupun di wilayah Afrika Tengah.

Kebijakan tersebut mengacu pada konstitusi Qatar artikel 7 tahun 2003 yakni,

The foreign policy of the state is based on the principle of strengthening

international peace and security by means of encouraging peaceful

resolution of internasional disputes by peaceful means, and supporting the

people‟s right to self-determination and non-interference in internal

affairs of the State, and cooperation with peace-loving nations” [kebijakan

luar negeri negara (Qatar) berdasarkan pada prinsip untuk memperkuat

perdamaian dan keamanan dengan tujuan mendukung resolusi perdamaian

pada sengketa internasional dengan tujuan mendukung hak masyarakat

atas keinginan dirinya sendiri dan tidak ada intervensi terhadap urusan

internal negara, serta bekerjasama dengan negara yang mencintai

perdamaian].92

Salah satu usaha yang dilakukan Qatar adalah menjadi mediator pada

konflik perang selama 33 hari yang terjadi di Libanon antara tentara Israel dan

Hizbullah. Pada awal tahun 2007, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani merupakan

satu-satunya pemimpin negara Arab yang datang mengunjungi distrik tempat

91





Constitute Project, “Qatar’s Constitution of 2003”. England: Oxford University Press,

Inc, 2016. Tersedia di https://www.constituteproject.org/constitution/Qatar_2003.pdf?lang=en

Diakses pada 25 Januari 2017.



https://www.constituteproject.org/constitution/Qatar_2003.pdf?lang=en

48

markas Hizbullah di wilayah Beirut, dan wilayah Selatan Libanon yang hancur

akibat perang. Qatar mendonasikan senilai $300 juta dolar Amerika untuk

merekonstruksi dan memperbaiki rumah serta fasilitas umum yang mengalami

kerusakan. Bersamaan dengan bantuan tersebut, Qatar mengadakan beberapa

pertemuan dengan kelompok-kelompok di Libanon guna menjalin hubungan baik

dalam usaha mediasi. 93

Pada 16 Mei 2008, Qatar mengadakan pertemuan di Doha guna membahas

konflik Lebanon. Pertemuan tersebut berlangsung selama lima hari dan

menghasilkan dua poin utama, yakni: pertama, pemimpin pasukan pemerintah

Libanon, Jenderal Michel Suleiman akan ditunjuk sebagai kandidat Presiden.

Kedua, pemerintah akan memberikan kelompok Hizbullah hak veto untuk

menguasai 30 kursi di kabinet, atau setara dengan sepertiga dari keseluruhan

cabinet. Perjanjian tersebut diterima oleh dewan keamanan PBB serta para

pemimpin yang ikut menghadiri pertemuan tersebut.94

Selain itu Qatar juga menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di

Darfur, Sudan. Pada September 2008 Qatar ditunjuk oleh Liga Arab sebagai

perwakilan untuk melakukan mediasi antara pemerintah Sudan dengan berbagai

kelompok pemberontak di Doha. termasuk pasukan pemberontak terbesar di

Darfur, yakni Justice Equity Movement (JEM). Pada Februari 2010 pemerintah

93

Sultan Barakat, “Qatari Mediation: Between Ambition and Achievement”. Brookings

Doha Center Analysis Paper No.12 November 2014. Hal 16. Tersedia di

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Final-PDF-English.pdf diakses pada 15

Februari 2017. 94




Februari 2017.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Final-PDF-English.pdf


49

Sudan yang dipimpin oleh Omar al-Bashir dan JEM menandatangani perjanjian

gencatan senjata, dan Omar mendeklarasikan berakhirnya konflik. Dokumen yang

berisikan perjanjian tersebut dikenal dengan Doha Agreement (Perjanjian Doha).95

Selain melakukan mediasi di Sudan, pada bulan Mei 2007, Sheikh Hamad

bin Khalifa serta Menteri Luar Negerinya mengunjungi Yaman dalam usaha

memfasilitasi negosiasi terkait sengketa yang terjadi di Yaman antara pemerintah

dengan pemberontak Houthi.96

Usaha mediasi menghasilkan persetujuan melalui penandatanganan

perjanjian perdamaian di Doha pada 1 Februari 2008 dengan persetujuan bahwa

Qatar akan menyerahkan bantuan senilai $300-500 juta untuk membantu

pembangunan kembali provinsi Saada. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah

Yaman setuju untuk membebaskan tahanan, memberikan amnesti, serta

merekonstruksi wilayah pemberontak Houti yang hancur akibat perang, dan

sebagai gantinya pemberontak Houti setuju akan melucuti senjata mereka.97

Mediasi yang telah dilakukan Qatar antara lain, konflik Hizbullah dan

Israel di Libanon (2007/2008), pemerintah Sudan dan pemberontak Darfur

95

Mehran Kamrava, “Mediation and Qatari Foreign Policy”. Middle East Journal 15

Oktober 2011 No. 65. Middle East Institute. Tersedia di

http://www18.georgetown.edu/data/people/mk556/publication-61175.pdf diakses pada 21 Februari

2017. 96




Februari 2017. 97




Februari 2017.

http://www18.georgetown.edu/data/people/mk556/publication-61175.pdf



50

(2009), konflik antara pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi

(2009/2010), serta konflik antara Fatah dan Hamas di Palestina (2012).98

3.2.2. Kebijakan Luar Negeri Qatar Pasca Arab Spring

Ketika terjadi Arab Spring, kebijakan luar negeri Qatar mendapat

perubahan signifikan. Qatar yang sebelumnya memfokuskan negaranya sebagai

mediator dalam berbagai konflik, mulai bertransformasi menjadi negara yang

banyak melakukan intervensi dan memberi dukungan terhadap beberapa usaha

revolusi maupun transisi pemerintahan di negara-negara Timur Tengah dan Afrika

Barat.

Salah satunya adalah intervensi yang dilakukan Qatar pada konflik politik

di Libya pada Februari 2011 di kota Benghazi. Konflik tersebut terjadi

dikarenakan adanya pelanggaran HAM serta tuduhan tindak korupsi yang

dilakukan oleh oknum pemerintah sehingga mengalami ekskalasi konflik dan

berujung pada tuntutan untuk mengakhiri rezim otoriter Muammar Gaddafi.99

Pada 27 Februari 2011, dibentuk National Transitional Council (NTC),

yakni koalisi oposisi pasukan pemerintah Gaddafi. Qatar menjadi negara Arab

pertama yang memberi pengakuan terhadap NTC yang merupakan kelompok

pemberontak terbesar di Libya. Selain itu Qatar juga memberi dukungan dengan

98

Khaled Hroub, “Policy Brief: Qatar Geostrategic Media and Foreign Policy”.

Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Februari 2013. Hal 2. Tersedia di

http://noref.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f4595b32095e70d0c16cca31498bb8f6.

pdf diakses pada 08 Februari 2017 99

Maya Bhardwaj, “Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From

Revolution to Civil War”. The Washington University International Review. Washington

University in St. Louis. Maret 2012. Hal 81. Tersedia di

http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_2012.pdf#page=76 diakses pada 28

Februari 2017.



http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_2012.pdf#page=76

51

mengadakan pelatihan militer kepada pemberontak di Libya dan menjadi salah

satu negara yang mengusung adanya zona larangan terbang atau no fly zone di

Libya pada forum PBB.100

Dewan Keamanan PBB memberi otoritas dan menyetujui penggunaan

senjata untuk melindungi warga sipil Libya dari penindasan rezim Muammar

Gaddafi Pada 19 Maret 2011. Qatar memilih untuk menjadi fasilitator dari

intervensi yang dilakukan NATO di Libya dengan mengirimkan enam pesawat jet

mirage dibawah perintah NATO untuk menerapkan zona larangan terbang (no fly

zone). Qatar juga menyediakan dana sebesar $400 juta dolar Amerika untuk

membantu operasi dari NTC yang merupakan organisasi pemberontak terbesar

terhadap rezim Muammar Gaddafi.101

3.1. Hubungan Qatar Dengan Suriah Sebelum Arab Spring

Pada tahun 2005 pemerintah Suriah menerapkan kebijakan ekonomi

terbuka dan memberi peluang bagi para negara investor khususnya yang berada di

kawasan Timur Tengah dan negara-negara teluk. Qatar sebagai salah satu negara

penghasil minyak terbesar di kawasan Arab melihat hal tersebut sebagai sebuah

peluang untuk menjalin kerjasama dengan Suriah. Akan tetapi terjadi krisis politik

di Suriah pada awal tahun 2011 yang merubah pola hubungan kedua negara

100

Lina Khatib, “Qatar’s Foreign Policy: The Limits of Pragmatism”. International

Affairs Journal Vol. 89. Blackwell Publishing Ltd. Hal 421 tersedia di

https://fsi.stanford.edu/sites/default/files/INTA89_2_10_Khatib.pdf diakses pada 22 Februari

2017. 101

Mohammed Nuruzzaman, “Qatar and the Arab Spring: Down the Foreign Policy

Slope”. Contemporary Arab Affairs. Vol. 8. Issue 2. 2015. Hal 4. Tersedia di

https://www.researchgate.net/publication/274085009_Qatar_and_the_Arab_Spring_Down_the_Fo

reign_Policy_Slope diakses pada 28 Februari 2017.

https://fsi.stanford.edu/sites/default/files/INTA89_2_10_Khatib.pdf

https://www.researchgate.net/publication/274085009_Qatar_and_the_Arab_Spring_Down_the_Foreign_Policy_Slope


52

tersebut. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana hubungan kedua negara sebelum

terjadinya Arab Spring.

3.3.1. Kerjasama di Bidang Pariwisata dan Properti

Kenaikan harga minyak yang dimulai sejak tahun 2003 menghasilkan

peningkatan pada nilai tukar uang negara-negara penghasil komoditas tersebut.

Kejadian ini ikut mempengaruhi peningkatan dalam investasi yang dilakukan

negara-negara produsen minyak.

Setelah kejadian 9/11 dan bertepatan dengan diterapkannya Arab Free

Trade Area pada 2005, investasi yang sebelumnya dikirim ke Amerika Serikat

dan negara-negara Eropa mulai dialihkan ke negara-negara di kawasan Timur

Mediterania. Negara-negara di kawasan Mashriq (terbit matahari) mendapat porsi

yang besar dari pengalihan investasi tersebut. Hal ini dapat terlihat hingga tahun

2007, Investasi Langsung Asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di negara

Mashriq mengalami peningkatan terbesar yakni mencapai 14 persen.102

Suriah merupakan salah satu negara Mashriq yang berada di sebelah

Timur negara Mesir. Dengan menipisnya ketersediaan minyak bumi yang menjadi

sumber pendapatan negara serta adanya defisit di sektor perdagangan

internasional pada tahun 2004, pemerintah Suriah dibawah kepemimpinan Bashar

102

Valerie Clerc dan Armand Hurault. “Property Investments and Prestige Projects in

Damascus: Urban and Town Planning Metamorphosis”. Built Environment, Vol. 36, No. 2. 2010.

Hal 162. https://halshs.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/554925/filename/2010_VCAH_BE_Property_Investments_and_Presti

ge_project_in_Damascus.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/554925/filename/2010_VCAH_BE_Property_Investments_and_Prestige_project_in_Damascus.pdf



53

al-Assad menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk

menciptakan iklim yang baik bagi investasi asing terhadap pengusaha domestik.103

Kebijakan ini sejalan dengan rencana yang telah di inisiasi Bashar al-

Assad melalui ketentuan hukum no. 10 tahun 1991 untuk meningkatkan kondisi

pengusaha domestik. Salah satu sektor penting yang difokuskan oleh pemerintah

Suriah adalah pariwisata. Untuk itu dibentuk Tourism Investment Market (TIM)

yang berfungsi menjembatani investor asing dengan perusahaan domestik sebagai

pemilik lahan. Qatar sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas

alam terbesar di dunia memanfaatkan momentum tersebut. Melalui Qatari Diar

(perusahaan yang bergerak di bidang properti dan di danai oleh pemerintah Qatar)

negara tersebut menjalin kerjasama dengan pemerintah Suriah dengan

menginvestasikan pembangunan lahan di beberapa wilayah Suriah seperti Emaar,

Khams Shammat dan Yaafour Gardens. 104

3.3.2. Kerjasama Qatar-Suriah di Bidang Perbankan

Selain memberikan investasi langsung, Qatar juga membantu

perekonomian Suriah melalui investasi portfolio. Qatar mendanai pembangunan

dua bank di Suriah yaitu Qatar National Bank-Syria (QNBS) dan Syrian

103





ge_project_in_Damascus.pdf diakses pada 17 Mei 2017. 104





ge_project_in_Damascus.pdf diakses pada 17 Mei 2017.







54

International Islamic Bank (SIIB) dan salah satunya menjadi bank swasta terbesar

di Suriah.105

Bagan III.1 Kerjasama Qatar Suriah di Bidang Perbankan

Sumber: Rashad Kattan “Mapping The Ailing Syrian Banking Sector”106

Qatar National Bank-Syria (QNBS) merupakan cabang dari Qatar

National Bank (QNB) yang berpusat di Doha. QNBS memiliki total aset senilai

$333 juta dolar Amerika sehingga menempatkannya sebagai bank swasta dengan

kepemilikan modal terbesar di Suriah pada tahun 2009. QNB menjadi lembaga

asing yang memiliki saham terbesar yakni dengan presentase 50.81%.

Bank kedua di Suriah yang juga mendapat dana dari Qatar adalah Syria

International Islamic Bank (SIIB) yang merupakan cabang dari Qatar

International Islamic Bank atau (QIIB) yang berpusat di Doha. SIIB mulai

105

Rashad Kattan. “Mapping the Ailing (but resilient) Syrian Banking Sector”. Syria

Studies, Volume 7 No. 3. 2015. Hal 10 Tersedia di https://ojs.st-

andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1175/910 diakses pada 29 Maret 2017. 106


Studies, Volume 7 No. 3. 2015. Hal 11. Tersedia di https://ojs.st-

andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1175/910 diakses pada 29 Maret 2017.

https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1175/910




55

beroperasi pada September 2007 dengan total asset sebesar $188.88 dolar

Amerika dengan 30% dari total saham dimiliki oleh QIIB.107

3.3. Bentuk Dukungan Qatar Terhadap Koalisi Oposisi Suriah

Qatar merupakan negara dengan wilayah yang relatif kecil dan dengan

sistem pemerintahan kerajaan dan memiliki populasi kurang dari 250.000 jiwa.

Sejak akhir tahun 2011 Qatar telah banyak mengeluarkan kebijakan luar negeri

yang pro-aktif melalui keikutsertaannya terhadap berbagai konflik di regional

Timur Tengah maupun dalam isu internasional, yakni melalui bidang diplomasi

dan militer.

Salah satu bentuk kebijakan luar negeri Qatar yang dapat dilihat memiliki

resiko besar adalah dukungannya terhadap kelompok Oposisi Pemerintah di

Suriah. Bantuan Qatar terhadap pemberontak pemerintah Bashar al-Assad

dilakukan baik melalui kebijakan Soft Power maupun Hard Power.

Hal ini sehubungan dengan pernyataan yang dikeluarkan Sheikh Hamad

Bin Jasim al-Thani yang menjabat sebagai perdana menteri sekaligus sebagai

menteri luar negeri Qatar pada hari senin 27 Februari 2012 yang mengatakan,


including giving them weapon to defend themselves. So i think they‟re

right to defend themselves by weapons, and i think we should help these

107


Studies, Volume 7 No. 3. 2015. Hal. 11.. Tersedia di https://ojs.st-

andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1175/910 diakses pada 29 Maret 2017.



56

people by all means”108

[kita harus melakukan apapun yang diperlukan

untuk membantu mereka (pemberontak Suriah), termasuk mempersenjatai

mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk itu saya (sheikh

hamad) fikir mereka benar untuk mempertahankan diri mereka dengan

senjata, dan saya fikir kita harus membantu orang-orang ini dengan cara

apapun].

Ketika terjadinya krisis politik di Suriah pada awal November 2011, Qatar

telah berperan penting dengan menyediakan pemberitaan yang intens atas krisis

politik tersebut melalui instrumen media Al-Jazeera. Dengan kata lain Qatar juga

ikut berkontribusi dengan melakukan proses penyebaran ide dan meningkatkan

kesadaran masyarakat serta memobilisasi perlawanan terhadap kepemimpinan

Bashar al-Assad.109

Melalui jalur diplomasi perdana menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim

al-Thani berhasil menangguhkan keanggotaan perwakilan Suriah dari Liga Arab

yang berdampak pada pemberian sanksi ekonomi terhadap Suriah. Hal ini

dilakukan agar Koalisi Oposisi Pasukan Suriah menjadi perwakilan dari warga

Suriah pada pertemuan Liga Arab di Doha yang dilangsungkan pada Maret 2013.

Untuk itu sebagai langkah nyata Qatar mengizinkan pihak oposisi Suriah untuk

membuka kantor kedutaan di Doha setelah menutup kantor kedutaan Suriah yang

108

“Qatar crosses the Syrian Rubicon: £63m to buy weapons for the rebels”. The

guardian. Tersedia di https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/syria-conflict-rebels-qatar-

weapons diakses pada 23 April 2017. 109

Mohammed Nuruzzaman. “Qatar and the Arab Spring: Down the Foreign Policy

Slope”. Contemporary Arab Affairs. Vol. 8. Issue 2. 2015. Hal 4. Tersedia di

https://www.researchgate.net/publication/274085009_Qatar_and_the_Arab_Spring_Down_the_Fo

reign_Policy_Slope diakses pada 28 Februari 2017.





57

berada dibawah kepemimpinan Bashar.110

Hal ini menjadikan Qatar sebagai

negara teluk pertama yang menutup hubungan diplomasi dengan Suriah.

Pada November 2012, Qatar juga menjadi tuan rumah dalam pembentukan

organisasi Syrian Opposition Coalition (SOC). SOC bertujuan untuk menyatukan

serta menjadi wadah bagi pihak oposisi Suriah dalam satu organisasi. Organisasi

tersebut juga mendapat pengakuan dari Liga Arab, Perancis, Uni Eropa, Serta

Amerika Serikat.

Hal ini menjadi penting karena selain SOC berperan sebagai payung

organisasi bagi pihak oposisi Suriah, pembentukan SOC juga berfungsi untuk

mengakomodir pihak oposisi terhadap pemerintah Suriah, termasuk dalam

mempersiapkan pemerintah transisi untuk menggantikan pemerintah Bashar al-

Assad. Hal ini sejalan dengan pernyataan administrasi Barack Obama pada 11

Desember 2012 yang menyatakan:

[The U.S. has] made a decision that the Syrian Opposition Coalition is

now inclusive enough, is reflective and representative enough of the

Syrian population that we consider them the legitimate representative of

the Syrian people in opposition to the Assad regime, and so we will

provide them recognition.”111

110

“Syria opposition open embassy in Qatar”. 28 Maret 2013. Tersedia di

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332801947829802.html diakses pada 24

April 2017. 111





2016.

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332801947829802.html



58

Selain itu Qatar juga mengirimkan bantuan finansial sebesar $3 miliar

dolar Amerika ketika terjadi konflik antara April 2012 hingga Maret 2013.

Melalui wawancara media Financial Times dengan para pemberontak di Suriah,

beberapa diantaranya memberi informasi bahwa Qatar telah mendonasikan sekitar

$50.000 dolar Amerika untuk pemberontak dan keluarganya sebagai bantuan

kemanusiaan. Pada tenggang waktu yang sama, yakni antara April 2012 hingga

Maret 2013, Qatar juga tercatat telah mengirimkan senjata sebanyak lebih dari 70

kargo pesawat yang didistribusikan melalui Turki. 112

112

Roula Khalaf and Abigail Fielding Smith. “Qatar bankrolls Syrian Revolt With Cash

and Arms”. Financial Times 16 Mei 2013. Tersedia di http://www.ft.com/cms/s/0/86e3f28e-be3a-

11e2-bb35-00144feab7de.html?ft_site=falcon#axzz4fBGyUbtc diakses pada 24 April 2017.

http://www.ft.com/cms/s/0/86e3f28e-be3a-11e2-bb35-00144feab7de.html?ft_site=falcon#axzz4fBGyUbtc


59

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DUKUNGAN

QATAR TERHADAP OPOSISI SURIAH

4.1. Faktor yang mendorong Dukungan Qatar terhadap Oposisi

Pemerintah Suriah

Dukungan Qatar untuk mendukung pihak oposisi pemerintah Suriah

merupakan kebijakan luar negeri yang dirancang oleh perdana menteri sekaligus

menteri luar negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jabr al-Thani. Dukungan tersebut

tergolong sebagai kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai

kepentingan Qatar. Untuk itu pada Bab ini penulis mencoba menganalisa

dukungan Qatar melalui faktor internal dan eksternal yang menjadi latar belakang

kebijakan luar negeri tersebut.

4.1.1. Faktor Internal

Salah satu faktor yang mempengaruhi Qatar dalam merumuskan kebijakan

untuk mendukung oposisi pemerintah Suriah dapat dilihat melalui faktor internal

domestik Qatar. Penulis melakukan observasi adanya peningkatan kapasitas &

kapabilitas power Qatar, serta kepentingan ekonomi menjadi faktor dominan yang

mendorong kebijakan luar negeri tersebut.

60

A. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Power Qatar

Sejak Sheikh Hamad Bin Khalifa al-Thani mengambil alih kekuasaan

melalui kudeta non-militer terhadap ayahnya pada tahun 1995, negara Qatar

mengalami perubahan yang signifikan baik dari segi ekonomi, pembangunan

infrastruktur, sistem politik, maupun kebijakan luar negeri.

Di bidang sumber daya, Qatar merupakan negara penghasil gas alam

terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Iran. Menurut U.S. Energy Information

Administration pada tahun 2012, tercatat bahwa 57.8% dari total pendapatan

Qatar berasal dari hasil ekspor di bidang hidrokarbon, yakni nilai sekitar $55

miliar dolar Amerika.113

113

U.S. Energy Information Administration, Countries: Qatar. 30 Januari 2014. Hal 1.

Tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/darp/dv/darp20140213_04_/darp

20140213_04_en.pdf diakses pada 27 April 2017.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/darp/dv/darp20140213_04_/darp20140213_04_en.pdf


61

Grafik IV.1 Sektor Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan GDP Qatar

2006-2011

Sumber: Ibrahim, Harrigan. Qatar’s Economy114

Qatar menjadi negara dengan tingkat pendapatan perkapita terbesar di

dunia. Menurut IMF, tercatat GDP per kapita Qatar mencapai $97.840 pada tahun

2011.115

Kekayaan atas gas alam dan minyak bumi menjadikan masyarakatnya

tidak perlu membayar pajak. Kesehatan, air, listrik, dan pendidikan dibebaskan

dari biaya, serta terdapat subsidi terhadap kepentingan publik seperti rumah dan

pernikahan.116

Kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting atas terjaganya

stabilitas politik domestik.

114




2012_EN.pdf diakses pada 5 Mei 2017. 115



http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf diakses pada 12 Juni 2017. 116


Report. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung 2016. Hal. 14. Tersedia di https://www.bti-





62

Sebagai salah satu negara eksportir gas alam dan minyak bumi terbesar di

dunia, Qatar mengalami peningkatan GDP yang signifikan sejak tahun 2004

hingga 2011 mencapai rata-rata 15.9% per tahun. Qatar juga tercatat memiliki

total GDP perkapita terbesar di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Joshua S.

Goldstein, bahwa “The best single indicator of a state‟s power may be its total

GDP”.117

Menurut Joshua Goldstein, tingkat GDP berpengaruh terhadap power

suatu negara.

Peningkatan GDP Qatar yang signifikan juga diiringi oleh peningkatan

belanja milter Qatar. Hal ini terlihat pada tahun 2012, Qatar membeli sistem

Ballistic Missile Defense (BMD) dengan jenis PAC-3 senilai $10 miliar dolar

Amerika. Pada tahun yang sama, Qatar juga membeli Terminal High Latitude

Area Air Defense (THAAD) yakni sistem pertahanan misil terbaru pada tahun

2012. Di sektor udara, Qatar membeli 72 pesawat perang dengan jenis F-15

dengan total nilai $21 miliar dolar Amerika. Qatar juga membeli helicopter

berjenis AH-64 Apache, UH-60 Blackhawk, dan MH-60 Seahawk. Di bidang misil

dan sistem roket, Qatar membelanjakan senilai $260 juta dolar Amerika untuk

membeli Hellfire missile, High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS),

Army Tactical Missile System (ATACMS) dan Guided Multiple Launch Rocket

System (GLMRS) dengan jenis M31A1.118


26 April 2017. 117




Research Service (CRS) Report. 9 Juni 2017. Hal. 15. Tersedia di




63

Power merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh

terhadap proses serta tingkat keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara, hal

ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh K.J Holsti bahwa “Power

can thus be defined as the general capacity of a state to control the behavior of

other”.119

(Power dapat di definisikan sebagai kapasitas suatu negara dalam

mengendalikan perilaku [negara] lain). Dengan kata lain, power menjadi salah

satu indikator penting dalam mempengaruhi negara lain.

Setiap kebijakan luar negeri memiliki komponen Actions atau tindakan

sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk merubah atau

mempertahankan perilaku dari suatu objek sehingga dapat sesuai dengan

kepentingannya.120

Setiap negara sebelum merancang kebijakan luar negeri

tentunya telah memperhitungkan bagaimana pengaruh (influence) negara tersebut

terhadap konsekuensi kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Influence atau

pengaruh merupakan salah satu aspek penting dari power yang dapat digunakan

sebagai instrumen dalam memperhitungkan keberhasilan dari kebijakan luar

negerinya. Power yang dimaksud disini adalah seperti yang telah dijelaskan oleh

Joshua S. Goldstein, “power often defined as the ability to get another actor to do

what it would not otherwise have done [or not to do what it would have done]. 121

(kemampuan untuk menjadikan aktor lain melakukan apa yang sebenarnya tidak

akan mereka lakukan dan sebaliknya).

119

K. J. Holsti. “International Politics: A Framework for Analysis”. Fourth Edition. 1983.


K. J. Holsti. “International Politics: A Framework for Analysis”. Fourth Edition. 1983.




64

Kemudian kita dapat menarik alur logika dari penjelasan diatas. Dalam

konteks ini, dukungan Qatar terhadap pihak oposisi Suriah termasuk kedalam

kebijakan luar negeri karena usahanya dalam mempengaruhi perilaku dari negara

lain yang melampaui batas teritorinya. Qatar merupakan negara yang mengalami

peningkatan signifikan dalam konteks GDP dan menjadi salah satu negara

eksportir gas alam dan minyak bumi terbesar di dunia.

Ketika Qatar mengalami peningkatan power, hal ini berpengaruh terhadap

peningkatan influence nya, karena infuence atau pengaruh itu sendiri merupakan

komponen dari power. Influence merupakan hal penting bagi suatu negara dalam

merumuskan kebijakan luar negerinya, karena dapat menjadi salah satu indikator

pembuat kebijakan dalam memperhitungkan keberhasilan actions suatu negara.

Qatar yang sebelumnya merupakan negara yang memfokuskan pada

strategi soft politic dalam usahanya sebagai mediator terhadap konflik di berbagai

negara, telah merubah haluannya dengan merumuskan kebijakan yang bersifat

high politics dengan menyatakan keberpihakannya dalam konflik yang terjadi di

Suriah. Action Qatar dengan memberi bantuan baik secara finansial maupun

melalui jalur diplomatik diketahui berpengaruh terhadap perkembangan konflik

Suriah. Salah satunya adalah melalui bargaining power Qatar di Liga Arab, yakni

diberikannya sanksi terhadap perwakilan dari pemerintah Suriah. Hal ini

menunjukkan adanya perhitungan peningkatan power Qatar melalui proses

pembuatan kebijakannya yang menjadikan negara tersebut memiliki dapat

merumuskan kebijakan yang bersifat high politics.

65

B. Kepentingan Ekonomi Qatar

Minyak bumi dan gas alam merupakan komoditas perdagangan

internasional yang sangat sulit dilepaskan dari unsur politik. Seperti yang

dikemukakan oleh Brenda Shaffer, yakni suplai energi dapat dianggap sebagai

“senjata” dan sebaliknya, gangguan terhadap supplai tersebut terkadang dianggap

sebagai ancaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan mantan Senator Amerika

Serikat, Richard Lugar bahwa,

Energy is a potent weapon and a cut-off of natural gas supplies can

cripple an economy, lead to deaths of citizens, and create domestic

instability”.122

[energi merupakan senjata potensial, dan pemutusan suplai

gas dapat melumpuhkan ekonomi, menuntun pada kematian penduduk,

dan menciptakan instabilitas dalam negeri].

Berbeda dengan komoditas lain seperti petrolium dan batu bara, hasil gas

alam dan minyak memiliki dampak jangka panjang. Hal ini terkait dengan metode

pendistribusian komodits tersebut, yakni melalui pembangunan infrastruktur

permanen berupa pipa minyak dan gas. Untuk itu dibutuhkan persetujuan serta

perjanjian pembangunan infrastruktur permanen dan otomatis menjadikannya

sebagai perjanjian jangka panjang antara negara produsen dan negara konsumen,

karena modal yang diperlukan dalam proses pendistribusian komoditas minyak

dan gas relatif tinggi sehingga membuka kesempatan untuk berpolitik dari

122

Brenda Shaffer, “Natural gas supply stability and foreign policy”. Elsevier Energy

Policy. 15 November 2012. Tersedia di

http://poli.haifa.ac.il/~bshaffer/Shaffer_Natural_Gas_Supply_Stabiity_and_Foreign_Policy.pdf

diakses pada 9 Mei 2017. Hal. 1.


66

perdagangan tersebut. Maka dari itu gas alam dan minyak bumi seringkali

dijadikan sebagai alat kebijakan luar negeri, terutama bagi negara produsen.123

Dalam perdagangan internasional, gas alam berbeda dengan komoditas

lainnya. Metode distribusi melalui pembangunan pipa menjadikan harga

komoditas tersebut tidak ditentukan oleh pasar global, melainkan melalui

perjanjian kontrak antara negara produsen dan negara konsumen. Hal ini yang

kemudian menciptakan perbedaan penentuan harga gas alam di berbagai lokasi

geografis yang berbeda di belahan dunia. Biasanya investasi dalam ekspor impor

di bidang gas alam membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun untuk

kemudian mendapatkan keuntungan.

Untuk itu sebelum membentuk perjanjian, investor akan memastikan

terlebih dahulu komitmen dari perusahaan serta negara yang akan menjalankan

proyek tersebut. Salah satu hal penting dalam pembangunan pipa minyak adalah

kerjasama antara host state atau negara yang menjadi penyalur pendistribusian,

dan negara yang menjadi tempat transit dari pendistribusian pipa guna

mempersiapkan hal-hal teknis seperti persetujuan jalur pemasangan sekaligus

keamanan. Untuk itu diperlukan perjanjian bilateral antar negara dalam

menjalankan proyek tersebut.

Qatar merupakan penghasil Liquified Natural Gas (LNG) terbesar di

dunia. Melalui kontrak jangka panjangnya, ekspor Qatar telah menyediakan

123

Brenda Shaffer, “Natural gas supply stability and foreign policy”. Dalam Jurnal

Elsevier Energy Policy. 15 November 2012. Tersedia di


diakses pada 9 Mei 2017. Hal. 2


67

sebagian besar dari kebutuhan gas alam bagi negara konsumennya. Selama ini,

negara-negara di Eropa dan Asia telah menjadi pasar terbesar bagi penjualan

ekspor LNG Qatar. Pada 2009, Doha menandatangani kontrak jangka panjang

selama 25 tahun untuk melakukan ekspor impor LNG ke negara China. Hal ini

menjadikan Qatar sebagai negara penyuplai LNG terbesar bagi Beijing. Selain itu

Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang juga menjalin hubungan ekspor jangka

panjang dengan Qatar.124

Di benua Eropa, sejak tahun 2009 Inggris telah menjadi salah satu negara

pengimpor LNG terbesar dari Qatar. Pada tahun 2011, Qatar telah menyediakan

sebesar 52% dari total konsumsi gas alam Inggris. Selain itu Belgia dan Spanyol

juga termasuk negara Eropa yang menjadi negara konsumen dari ekspor gas alam

Qatar.125

Hingga tahun 2011, negara-negara di Eropa menjadi pengimpor terbesar

dari keseluruhan ekspor LNG Qatar yakni sebesar 38%, diikuti oleh benua Asia

sebesar 34% dan benua Amerika sebesar 2%. 126

124

Kristina Kausch, ed., “Qatar: The Opportunist”. Geopolitics and Democracy in the

Middle East. FRIDE. 2015. Hal. 65. Tersedia di

http://fride.org/download/geopolitics_and_democracy_in_the_middle_east.pdf diakses pada 17

Mei 2017. 125

Mowafa Taib. “The Mineral Industry of Qatar”. USGS 2009 Minerals Yearbook:

Qatar. Tersedia di https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2009/myb3-2009-qa.pdf

diakses pada 10 Mei 2017. 126



http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf diakses pada 10 Mei 2017.

http://fride.org/download/geopolitics_and_democracy_in_the_middle_east.pdf

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2009/myb3-2009-qa.pdf


68

Diagram IV.1 Tujuan Ekspor LNG Qatar Tahun 2011

Sumber: IMF Country Report 2012127

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa negara-negara di benua Eropa

berpotensi besar untuk menjadi tujuan penjualan ekspor LNG Qatar. Hal ini

sejalan dengan rencana Qatar pada tahun 2009 dengan mengajukan pembangunan

pipa gas sepanjang lebih dari 1500km. Pipa gas tersebut nantinya akan

menghubungkan ekspor gas alam Qatar langsung ke pasar Eropa melalui wilayah

Arab Saudi, Yordania, Suriah, hingga menuju Turki yang akan menjadi host state,

yakni negara terminal pendistribusian ke negara-negara di benua Eropa.128

127 International Monetary Fund, “IMF Country Report: Qatar 2012 Article IV



“Why the Arabs dont want us in Syria”. Tersedia di

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-

intervention/ diakses pada 10 Mei 2017.




69

Gambar IV.2 Rencana Pembangunan Pipa Gas dan Minyak Bumi Qatar

menuju Turki

Sumber: Charis Chang, News.com.au129

Menurut Robert F. Kennedy, Jr., yang merupakan keponakan dari mantan

presiden John F. Kennedy, bahwa sebenarnya konflik di Suriah tidak dimulai

sejak 2011, melainkan pada 2009 sejak penolakan pemimpin Suriah, Bashar al-

Assad untuk menandatangani perjanjian kontrak pembangunan pipa yang diajukan

oleh Qatar. Bashar menyatakan dengan tegas bahwa alasan penolakannya adalah

“to protect the interests of our Russian ally”.130

Pernyataan tersebut secara

langsung telah menunjukkan keberpihakan pemerintah Suriah dalam kontestasi

politik Amerika Serikat dan Rusia.

129

“Is the fight over a gas pipeline fuelling the world’s bloodiest conflict?” 2 Desember

2015. Tersedia di http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-

fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74 diakses

pada 16 Mei 2017. 130

“ Why the Arabs dont want us in Syria”. Tersedia di

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-

intervention/ diakses pada 10 Mei 2017.

http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-gas-pipeline-fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74




70

Ekskalasi konflik tersebut mencapai puncaknya pada momentum Arab

Spring yang terjadi di Suriah. Adanya demonstrasi yang menyebabkan krisis

politik di Suriah membuka celah bagi Qatar dan Amerika Serikat untuk

menurunkan rezim Bashar al-Assad. Hal ini yang menjadi salah satu alasan

penting bagi Qatar untuk memberi dukungan bagi pihak oposisi pemerintah

Suriah.

4.2.2. Faktor Eksternal

A. Geopolitik

Menurut Saul Cohen, geopolitik merupakan konsekuensi atas interaksi

yang terjadi antara lingkungan geografis serta proses politik, baik yang berasal

dari level internasional maupun domestik. Proses politik tersebut bersifat dinamis.

Dalam penjelasannya, Cohen juga menyebutkan tentang geopolitik kawasan,

yakni negara-negara yang bersinggungan secara geografis, serta memiliki

interaksi baik di bidang politik, budaya, maupun militer.131

Menurut Cohen, dengan memahami suatu kawasan sebagai suatu sistem

dapat menjadikannya sebagai model analisis. Hal ini menjadi penting karena

dalam sistem internasional, suatu kawasan dapat berperan sebagai suatu kerangka

kekuatan dalam membentuk stabilitas global dan memperkuat sistem balance of

power.132

131





71

Qatar selama ini tergolong sebagai relative regional state karena negara

tersebut cenderung berperan sebagai negara mediator dan tidak memiliki

pengaruh politik yang kuat di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, semenjak

terjadinya proses Arab Spring, Qatar membuat gebrakan dengan merumuskan

kebijakan yang bersifat high politics dengan menyatakan keberpihakannya dan

memberi dukungan kuat terhadap kelompok pemberontak di beberapa negara

Timur Tengah, salah satunya adalah Suriah.

Krisis politik di Suriah merupakan konflik yang kompleks, karena terdapat

kepentingan dari negara-negara besar yakni Amerika Serikat dan Rusia. Adanya

perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, serta Peningkatan GDP yang

signifikan sejak tahun 2000 hingga akhir 2011 menjadi faktor penting dalam

perhitungan Qatar untuk merubah pola kebijakan luar negerinya.

Qatar menjadi negara Arab pertama yang menarik duta besar dari

Damaskus pada Juli 2011.133

Qatar juga mendonasikan lebih dari $3 miliar dolar

Amerika guna membantu para pemberontak di Suriah.134

Melalui pernyataan

Sheikh Hamad bin Jasim al-Thani,


including giving them weapon to defend themselves. So i think they‟re

133


http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332801947829802.html diakses pada 24

April 2017. 134

Roula Khalaf and Abigail Fielding Smith. “Qatar bankrolls Syrian Revolt With Cash

and Arms”. Financial Times 16 Mei 2013. Tersedia di http://www.ft.com/cms/s/0/86e3f28e-be3a-

11e2-bb35-00144feab7de.html?ft_site=falcon#axzz4fBGyUbtc diakses pada 24 April 2017.




72

right to defend themselves by weapons, and i think we should help these

people by all means”135

Untuk itu kita dapat melihat bahwa Qatar secara langsung telah

mengambil posisi keberpihakannya terhadap pihak oposisi dalam krisis politik

yang terjadi di Suriah. Hal ini sejalan dengan tiga strategi utama Qatar yakni

economic and political liberalization, the pursuit of independent foreign policy,

serta state branding project. Keberpihakannya terhadap kelompok oposisi

menjadi penting sebagai usaha dalam meningkatkan value Qatar sebagai salah

satu faktor non-materil yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh serta

karakteristik politik Qatar di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dapat dipahami

sebagai salah satu usaha Qatar untuk membentuk image sebagai negara yang ikut

berperan aktif sebagai regional power di kawasan Timur Tengah.

B. Aliansi dengan Amerika Serikat

Amerika Serikat pertama kali membuka kedutaan besarnya di Qatar pada

tahun 1973. Pada 23 Juni 1992, Qatar menandatangani perjanjian kerjasama

pertahanan formal dalam bentuk Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan

Amerika Serikat.136

Perjanjian tersebut menjadi langkah awal dalam koordinasi

135

“Qatar crosses the Syrian Rubicon: £63m to buy weapons for the rebels”. The

guardian. Tersedia di https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/syria-conflict-rebels-qatar-

weapons diakses pada 23 April 2017. 136

Christopher M. Blanchard. “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy”.

Congressional Research Service. 9 Juni 2017. Hal. 13. Tersedia di





73

hubungan militer antara kedua negara dan kedekatan keduanya berlangsung

hingga saat ini.137

Meskipun Qatar memiliki wilayah yang relatif kecil dengan populasi yang

sedikit, namun adanya kerjasama di bidang militer yang terjalin dengan Amerika

Serikat sebagai Geostrategic Realm meningkatkan posisi Qatar di Timur Tengah.

Salah satunya adalah kerjasama pembangunan pangkalan udara di wilayah Al-

Udeid sebelah selatan Doha dengan para insinyur Amerika Serikat, yakni Military

Construction Air Force (MCAF). Pangkalan tersebut kemudian berfungsi sebagai

markas komando Amerika Serikat yakni Coalition Forward Air Component

Command (CFACC).138

Melalui investasi dengan total $1 miliar dolar Amerika, Qatar membuat

kontrak serta memberikan izin bagi angkatan udara Amerika untuk menempati

wilayah Qatar. Area tersebut selain berfungsi sebagai salah satu wilayah

pertahanan bagi Qatar, juga telah berkontribusi bagi Amerika dalam operasi

militer Amerika di Irak dan Afganistan.139

Hal ini yang menjadi salah satu faktor

kalkulasi penting bagi Qatar untuk membentuk kebijakan yang bersifat high

politics dengan memberi dukungan terhadap oposisi pemerintah Suriah.

137













74

Menurut Joshua S. Goldstein, aliansi secara umum memiliki tujuan untuk

menghimpun kekuatan dari para anggotanya.140

Bagi Qatar, aliansi dapat menjadi

elemen penting bagi akumulasi perhitungan power negara tersebut dalam

membuat kebijakan, sedangkan bagi Amerika Serikat, Aliansi dapat merubah

struktur power di sistem kawasan Timur Tengah.

Adanya kerjasama perjanjian pertahanan antara Qatar dan Amerika Serikat

menciptakan keleluasaan bagi Qatar dalam mendukung oposisi pemerintah Suriah

baik melalui bantuan finansial maupun militer. Bagi Amerika Serikat, hubungan

dengan Qatar dapat mengimbangi pengaruh Aliansi Rusia-Iran di Timur Tengah.

Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dapat menempatkan angkatan udara di Al-

Udeid, Qatar sebagai cabang dari komando pusat atau Central Command

(CENTCOM) Amerika Serikat di Timur Tengah.141

140







75

BAB V

KESIMPULAN

Sejak tahun 2011, terjadi perubahan skema kebijakan luar negeri Qatar

yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al

Thani yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Bentuk baru dari

perubahan skema kebijakan luar negeri Qatar adalah keikutertaan Qatar terhadap

beragam konflik baik di negara yang berada di dalam maupun di luar kawasan

Timur Tengah. Kebijakan tersebut terkait dengan usaha Qatar untuk membentuk

image negara dominan di kawasan regional Timur Tengah. Dalam usaha

mencapai tujuan tersebut, kebijakan luar negeri Qatar terkesan aktif dan seringkali

menunjukkan keberpihakan negara tersebut kepada kelompok revolusi, kelompok

oposisi pemerintah, serta kelompok kebebasan. Hal ini menimbulkan kesan

sebagai kebijakan kontroversial dan seringkali bertentangan dengan pemerintah di

negara Timur Tengah lainnya.

Qatar bersama dengan Arab Saudi dan Turki telah memberikan dukungan

serta bantuan yang signifikan terhadap pihak oposisi pemerintah dalam konflik

Suriah. hal ini dapat terlihat dari pernyataan Sheikh Hamad yang mengatakan

akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu pemberontak Suriah,

termasuk melalui bantuan finansial, maupun militer.

Wilayah Suriah menjadi lokasi strategis dalam persaingan perencanaan

pembangunan pipa minyak menuju pasar Eropa antara Qatar yang didukung oleh

Amerika Serikat, dan Iran yang didukung oleh Rusia. Bashar al-Assad memiliki

76

hubungan baik dengan Rusia, yang merupakan sekutu dari Iran. Untuk itu Assad

lebih memilih untuk menerima pembangunan proyek pipa yang diajukan oleh Iran

dan menyatakan keberpihakannya dengan mengklarifikasi penolakan proposal

Qatar dan menerima pengajuan Iran dengan tujuan “to protect the interests of our

Russian ally”.

Qatar merupakan penghasil Liquified Natural Gas (LNG) terbesar di

dunia. Di benua Eropa, sejak tahun 2009 Inggris telah menjadi salah satu

negara pengimpor LNG terbesar dari Qatar. Pada tahun 2011, Qatar telah

menyediakan sebesar 52% dari total konsumsi gas alam Inggris. Selain itu Belgia

dan Spanyol juga termasuk negara Eropa yang menjadi negara konsumen dari

ekspor gas alam Qatar. Akan tetapi benua Eropa hanya mendapat impor sebesar

30% dari total keseluruhan ekspor LNG Qatar dikarenakan sulitnya

pendistribusian yang selama ini dilakukan melalui jalur laut, sehingga dapat

memakan biaya dan waktu yang relatif lama. Maka dari itu benua Eropa memiliki

potensi besar untuk menjadi tujuan ekspor LNG Qatar.

Selain itu kebijakan Qatar untuk mendukung pihak oposisi Suriah juga

terkait dalam usaha Qatar untuk menjadi regional power di Timur Tengah. Hal ini

sejalan dengan penjelasan Saul Cohen, bahwa geopolitik merupakan analisis

terkait proses politik sebagai konsekuensi dari adanya interaksi. Melalui kebijakan

yang dibuat Sheikh Hamad bin Jasim al-Thani, Qatar secara langsung

mendeklarasikan keberpihakannya terhadap pihak oposisi dalam krisis politik

yang terjadi di Suriah. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam meningkatkan value

Qatar sebagai faktor non-materil yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh

77

politik serta karakteristik politik Qatar. Sejalan dengan penjelasan Sultan Barakat,

bahwa dukungan Qatar tersebut terkait dengan tiga strategi utama Qatar yakni

Economic and Political Liberalization, Independent Foreign Policy, serta State

Branding Project. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penting bagi Qatar untuk

memberi dukungan terhadap oposisi pemerintah Suriah.

Selain itu adanya kerjasama perjanjian pertahanan antara Qatar dan

Amerika Serikat menciptakan keleluasaan bagi Qatar dalam mendukung oposisi

pemerintah Suriah baik melalui bantuan finansial maupun militer. Sedangkan bagi

Amerika Serikat, hubungan dengan Qatar dapat mengimbangi pengaruh Aliansi

Rusia-Iran di Timur Tengah.

Dalam skripsi ini penulis memahami bahwa masih terdapat beberapa

kekurangan, salah satunya adalah tidak adanya pengumpulan data melalui

wawancara langsung terhadap pemerintah Qatar maupun kelompok oposisi

pemerintah Suriah. Akan tetapi, penulis berusaha menutupi kekurangan tersebut

dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data melalui literatur yang

dipublikasikan oleh lembaga penelitian maupun universitas-universitas yang

reliable dan dapat dipercaya di Qatar sehingga data tersebut dapat dipertanggung

jawabkan dan tidak mengurangi kredibilitas dari penelitian ini.

78

Daftar Pustaka

Al-Saleh, Asaad “Dissecting an Evolving Conflict: The Syrian Uprising

and the Future of the Country,” Institute For Sosial Policy And

Understanding. Juni 2013. Tersedia di


content/uploads/2013/06/ISPU_Dissecting_an_Evolving_Conflict.

pdf diakses pada 10 November 2016.

Alshihaby, Ghassan. “Gulf Cooperation Council’s Challenges and

Prospects”. AlJazeera Center for Studies. 31 Maret 2014. Tersedia

di

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/3/31/2015331

131534662734Gulf%20Cooperation.pdf diakses pada 14 Juni

2017.

Antwi, Osman. Boateng. “The Rise of Qatar as a Soft Power and The

Challenges”. European Scientific Journal vol.2 ISSN: 1857-7881.

Desember 2013. Tersedia di


diakses pada 10 November 2016.

Barakat, Sultan. “The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in

peacemaking,” London School of Economic and Political Science

No. 24. Juli 2012. Tersedia di http://eprints.lse.ac.uk/59266/1/The-

Qatari-Spring%20-%20Qatars-Emerging-Role-in-Peacemaking.pdf

diakses pada 10 November 2016.

Barakat, Sultan. “Qatari Mediation: Between Ambition and Achievement”.

Brookings Doha Center Analysis Paper No.12 November 2014.

Hal 16. Tersedia di https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/Final-PDF-English.pdf diakses pada 15

Februari 2017.

Bhardwaj, Maya. “Development of Conflict in Arab Spring Libya and

Syria: From Revolution to Civil War”. The Washington University

International Review. Washington University in St. Louis. Maret


http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_201

2.pdf#page=76 diakses pada 28 Februari 2017.













79

Blanchard, M. Cristopher. “Qatar: Background and U.S. Relations”.

Congressional Research Service. 6 Juni 2012. Hal. 11 Tersedia di

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl31718.pdf diakses pada

16 Mei 2017.

Blanchard, M. Cristopher. “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy”.

Congressional Research Service. 15 Maret 2017. Hal. 16. Tersedia

di https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44533.pdf diakses pada 16 Mei

2017.

Clerc, Valerie dan Armand Hurault. “Property Investments and Prestige

Projects in Damascus: Urban and Town Planning Metamorphosis”.

Built Environment, Vol. 36, No. 2. 2010.

Cohen, Saul Bernard. “Geopolitics: The Geography of International

Relations”. Third Edition. Rowman & Littlefield Publishing

Group, Inc. 2015.

Colombo, Silvia. “The GCC Countries and The Arab Spring: Between

Outreach, Patronage, and Repression”, Instituto Affari

Internazionali, IAI Working Papers 12. 9 Maret 2012. Tersedia di

http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1209.pdf diakses pada 10

November 2016.

Constitute Project. “Qatar’s Constitution of 2003”. England: Oxford

University Press, Inc, 2016. Tersedia di

https://www.constituteproject.org/constitution/Qatar_2003.pdf?lan

g=en Diakses pada 25 Januari 2017.

Czechowska, Lucyna. “The Concept of Strategic Partnership as an Input In

The Modern Alliance Theory”. The Copernicus Journal of

Political Studies 2013, No. 2. Nicolaus Copernicus University in

Torun, Poland. Tersedia di

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/The_Copernicus_Journal_of_

Political_Studies/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-

r2013-t-n2_(4)/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-

r2013-t-n2_(4)-s36-

51/The_Copernicus_Journal_of_Political_Studies-r2013-t-n2_(4)-

s36-51.pdf diakses pada 18 Juni 2017.

Efferink, Van Leondhart. “Definition of Geopolitics”, Exploring

Geopolitics: The Academic Faces In The Geopolitical Debate.

Januari 2009. Tersedia di

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl31718.pdf


http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1209.pdf



80

http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Efferink_van_Le

onhardt_The_Definition_of_Geopolitics_Classicial_French_Critica

l/ diakses pada 20 Januari 2016.

F. Robert, Kennedy, Jr. ““Why the Arabs dont want us in Syria” Online

Politico. Tersedia di http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-

dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/ diakses

pada 10 Mei 2017.

Goldstein, S. Joshua dan Jon C. Pevehouse. International Relations. Ninth

Edition. 2010. USA: Pearson. Hal 45.

Harmer, Christopher. “Russian Naval Base Tartus”. Institute for The Study

of War. Juli 2012. Hal 1. Tersedia di

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder

_Russian_NavalBaseTartus.pdf Diakses pada 18 Mei 2017.

Hroub, Khaled. “Policy Brief: Qatar Geostrategic media and foreign

policy”, Norwegian Peacebuilding Resource Center, Policy Brief.

Februari 2013. Hal 1. Tersedia di

http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/appli

cation/f4595b32095e70d0c16cca31498bb8f6.pdf diakses pada 10

November 2016.

Holsti, K.J. International Politics: A Framework for Analysis. Fourth

Edition. USA: Prentice-Hall International, INC. 1983.

Ibrahim dan Frank Harrigan. “Qatar’s Economy: Past, Present and

Future”. Qatar Foundation Academic Journal QScience Connect.

17 September 2012. Hal 11. Tersedia di

http://www.mdps.gov.qa/en/knowledge/Doc/Studies/Qatars_Econo

my_Past_Present_and_Future_2012_EN.pdf diakses pada 5 Mei

2017.

International Monetary Fund, “IMF Country Report: Qatar 2012 Article

IV Consultation”. IMF Country Report No.13/14. January 2013.

Hal 36. Tersedia di

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1314.pdf diakses

pada 10 Mei 2017.

Jervis, Robert. The Logic of Images in International Relations. Princeton:

Princeton University Press. 1970.













81

Kamrava, Mehran. “Mediation and Qatari Foreign Policy”. Middle East

Journal 15 Oktober 2011 No. 65. Middle East Institute. Tersedia di

http://www18.georgetown.edu/data/people/mk556/publication-

61175.pdf diakses pada 21 Februari 2017.

Kattan, Rashad. “Mapping the Ailing (but resilient) Syrian Banking

Sector”. Syria Studies, Volume 7 No. 3. 2015. Hal 10 Tersedia di



Katzman, Kenneth. “Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy”.

Congressional Research Service (CRS) Report. 15 Maret 2017.

Hal. 14. Tersedia di https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44533.pdf

diakses pada 9 Mei 2017.

Kausch, Kristina, ed. “Qatar: The Opportunist”. Geopolitics and

Democracy in the Middle East. FRIDE. 2015. Hal. 65. Tersedia di

http://fride.org/download/geopolitics_and_democracy_in_the_mid

dle_east.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

Keohane, O. Robert. “Theory of World Politics: Structural Realism and

Beyond”. United States of America: Westview Press. 1989.

Tersedia di

http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/keohane%20n

eorealism.pdf diakses pada 20 Januari 2016.

Khatib, Lina. “Corruption in Qatar? The Link between he Governance

Regime and Anti-Corruption Indicators. ERCAS Working Paper

No. 40. Carnegie Middle East Center. Desember 2013. Hal 10.

Tersedia di http://www.againstcorruption.eu/wp-

content/uploads/2013/12/WP-40-Qatar-paper.pdf diakses pada 13

Juni 2017.

Khatib, Lina. “Qatar’s Foreign Policy: the limits of pragmatism”, The

Royal Institute of International Affairs, No.89. Februari 2013.

Tersedia di http://iis-

db.stanford.edu/pubs/24060/INTA89_2_10_Khatib.pdf Diakses

pada 10 November 2016.

Khalaf, Roula dan Abigail Fielding Smith. “Qatar bankrolls Syrian Revolt

With Cash and Arms”. Financial Times 16 Mei 2013. Tersedia di

http://www.ft.com/cms/s/0/86e3f28e-be3a-11e2-bb35-














82

00144feab7de.html?ft_site=falcon#axzz4fBGyUbtc diakses pada

24 April 2017.

Lin, Christian. “Syrian Buffer Zone Turkey-Qatar Pipeline” ISPSW

Strategy Series: Focus on Defense and International Security,

No.367. Agustus 2015. Tersedia di

https://www.files.ethz.ch/isn/192741/367_Lin.pdf Diakses pada 10

November 2016.

Marketos, N. Thrassy. “East Mediteranean Geopolitical Energy

Elbowing”. Forum of EthnoGeoPolitics Vol. 2 No. 2, 2014. Hal 59.

Tersedia di http://www.ethnogeopolitics.org/cms/wp-

content/uploads/2014/12/ForumEthnoGeoPoliticsVol2No2Novemb

er2014.pdf diakses pada 31 Maret 2017.

Markland, Jared dan Krittika Lalwaney. “The Syrian National Council: A

Victorious Opposition?” The George Washington University of

International Affairs. Mei 2012.

Moniquet, Claude “The involvement of Salafism/Wahhabism In The

Support and Suplly of Arms To Rebel Groups Around The World”.

11 Juni 2013. Belgium: Brussels. Hal. 17. Tersedia di

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/4

57137/EXPO-AFET_ET(2013)457137_EN.pdf diakses pada 17

Mei 2017.

Nuruzzaman, Mohammed. “As Aleppo Falls, Iran Rises”. The National

Interest, 20 Desember 2016. Hal 3. Tersedia di



Nuruzzaman, Mohammed. “Qatar and the Arab Spring: Down the Foreign

Policy Slope”. Contemporary Arab Affairs. Vol. 8. Issue 2. 2015.

Hal 4. Tersedia di

https://www.researchgate.net/publication/274085009_Qatar_and_t

he_Arab_Spring_Down_the_Foreign_Policy_Slope diakses pada

28 Februari 2017.

O’Bagy, Elizabeth. “Syria’s Political Opposition”. April 2012. USA:

Washington DC. Hal. 6. Tersedia di

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Politica

l_Opposition.pdf diakses pada 17 Mei 2017.













83

O’Bagy, Elizabeth. “The Free Syrian Army”. Maret 2013. Amerika

Serikat: Institute for the Study of War. Hal 6. Tersedia di Elizabeth

O’Bagy, “Syria’s Political Opposition”. April 2012. USA:

Washington DC. Hal. 9. Tersedia di

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Politica

l_Opposition.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

Shaffer, Brenda. “Natural gas supply stability and foreign policy”. Elsevier

Energy Policy. 15 November 2012. Tersedia di

http://poli.haifa.ac.il/~bshaffer/Shaffer_Natural_Gas_Supply_Stabi

ity_and_Foreign_Policy.pdf diakses pada 9 Mei 2017.

Stake, E. Robert. The Art of Case Study Research (California: Sage

publications, 1995). Tersedia di

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf diakses pada 20

Januari 2016.

Stiftung, Bertelsmann. Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2016 –

Qatar Country Report. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung, 2016.

Hal. 3. Tersedia di https://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_

2016_Qatar.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

Sofer, Ken dan Juliana Shafroth. “The Structure and Organization of the

Syrian Opposition”. 14 Mei 2013. Amerika Serikat: Washington

DC. Hal 3. Tersedia di https://www.americanprogress.org/wp-

content/uploads/2013/05/StructureAndOrganizationSyrianOppositi

on-copy.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

Taib, Mowafa. “The Mineral Industry of Qatar”. USGS 2009 Minerals

Yearbook: Qatar. Tersedia di

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2009/myb3-2009-

qa.pdf diakses pada 10 Mei 2017.

U.S. Energy Information Administration, Countries: Qatar. 30 Januari


http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/da

rp/dv/darp20140213_04_/darp20140213_04_en.pdf diakses pada

27 April 2017.

White, Jeffrey. “Syria’s Military Opposition: How Effective, United, or

Extremist?”. September 2013. Amerika Serikat: The Washington

Institute. Hal. 21. Tersedia di





http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf











84

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/Poli

cyFocus128WhiteTablerZelin.pdf diakses pada 17 Mei 2017.

“Is the fight over a gas pipeline fuelling the world’s bloodiest conflict?” 2

Desember 2015. Tersedia di

http://www.news.com.au/world/middle-east/is-the-fight-over-a-

gas-pipeline-fuelling-the-worlds-bloodiest-conflict/news-

story/74efcba9554c10bd35e280b63a9afb74 diakses pada 16 Mei

2017.

“Is the Qatar Gas Behind the Continuous War in Libya and Syria?”

Middle East Observer. 26 Oktober 2016. Tersedia di

https://www.middleeastobserver.org/2016/10/26/is-the-qatar-gas-

behind-the-continuous-war-in-libya-and-syria/ diakses pada 31

Maret 2017.

“Qatar crosses the Syrian Rubicon: £63m to buy weapons for the rebels”.

Tersedia di

https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/syria-conflict-

rebels-qatar-weapons diakses pada 23 April 2017.


http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/20133280194

7829802.html diakses pada 24 April 2017.

“Travel Guide: Qatar”, National Geographic, tersedia di

http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/qatar-guide/

diakses pada 7 Februari 2017.

“Why the Arabs dont want us in Syria”. Tersedia di

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-

syria-mideast-conflict-oil-intervention/ diakses pada 10 Mei 2017.












http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/qatar-guide/

