Page 1
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 1/29
PERMOHONAN
PENGUJIANUNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIANO. 41 TAHUN 1999
TENTANGKEHUTANAN
Terhadap
UNDANG-UNDANG DASARNEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
DIAJUKAN OLEH :
TIM ADVOKATMASYARAKAT ADAT
NUASANTARA
Jalan Tebat Utara II C No.22
Jakarta Selatan DKI Indonesia
Telp/Fax. 021-8297 954
PADA
MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA
19 Maret 2012
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
Page 2
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 2/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
2
KepadaYangTerhormat,
KETUAMAHKAMAHKONSTITUSIREPUBLIKINDONESIA
di-JalanMedanMerdekaBaratNo.6JakartaPusat10110Indonesia
Perihal:Permohonan Pengujian Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 41
Tahun1999tentangKehutananTerhadapUndang-undangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945
Denganhormat,
Perkenankanlah Kami SULISTIONO, SH., IKI DULAGIN, SH,.MH.,
SUSILANINGTYAS, SH., ANDI MUTTAQIEN, SH., ABDUL HARIS, SH., JUDIANTO
SIMANJUTAK, SH., ERASMUS CAHYADI, SH., Semuanya adalah Advokat danPengabdi Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKAT MASARAKAT
ADATNUSANTARA,dalamhalinimemilihdomisilihukumdiJalanTebetUtaraIIC
No.22 Jakarta Selatan DKI Indonesia Telp/Fax. 021-8297954, bertindak bersama-samadan/atausendiri-sendiriuntukdanatasnama:
1. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), dalam hal ini
berdasarkanPasal18ayat(1)AnggaranDasar(AD),diwaikilioleh:
Nama :IR.ABDONNABABAN
JenisKelamin :Laki-laki
Tempat,TanggalLahir :TapanuliUtara,2April1964Kewarganegaran :Indonesia
Jabatan :SEKRETARISJENDERAL(SEKJEND)AMANAlamat :JalanTebetUtaraIICNo.22JakartaSelatanDKI
IndonesiaTelp/Fax.021-8297954
Untukselanjutnyadisebutsebagai……………………….………...…….PEMOHONI
2. KESATUANMASYARAKATHUKUMADATKENEGERIANKUNTU KabupatenKamparProvinsiRiau,dalamhalinidiwakilioleh;
Nama :H.BUSTAMIRJenisKelamin :Laki-laki
Tempat,TanggalLahir :Kuntu,26Maret1949
Kewarganegaraan :IndonesiaJabatan :KhalifahKuntu,denganGelarDatukBandaro
Alamat :JalanRayaKuntuRt/Rw002/001DesaKuntuKecamatanKamparKiri
KabupatenKampar,ProvinsiRiau
Untukselanjutnyadisebutsebagai………………………………...…….PEMOHONII
Page 3
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 3/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
3
3. KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISITU Kabupaten Lebak
ProvinsiBanten,dalamhalinidiwakilioleh;
Nama :H.MOCH.OKRIaliasH.OKRI
jenisKelamin :Laki-laki
Tempat,TanggalLahir :Lebak,10Mei1937Kewarganegaraan :Indonesia
Jabatan :OlotKesepuhanCisituAlamat :KesepuhanCisitu,Rt/Rw02/02
DesaKujangsari,KecamatanCibeber
KabupatenLebak,ProvinsiBanten.Untukselanjutnyadisebutsebagai………………….…………...…….PEMOHONIII
UntukselanjutnyasecarakeseluruhanPEMOHONtersebutdisebutPARAPEMOHON,
dengan inimengajukan permohonanPengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa“negara”,jo.Pasal4ayat(3)sepanjangfrasa“dandiakuikeberadaannya,sertatidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa
“hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) HutanNegara, dan; (b) Hutanhak”,Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkansepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadatyangbersangkutanmasih
adadandiakuikeberadaannya”,danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999
tentangKehutananterhadapUUD1945;
I. PENDAHULUAN
AlineaIVPembukaanUndangUndangDasarNegaraRepublikIndonesiatahun1945telahsangatjelasmenyebutkantujuandaripembentukanNegaraKesatuanRepublik
Indonesia (NKRI) yaitu untuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, danseterusnya,… Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnyamenjadi dasar
dariperumusanPasal33ayat(3)UUD1945yangmemberikanmandatkepadanegaraagarpemanfaatanbumi(tanah),airdankekayaanalamyangterkandungdidalamnya
sebesar-besarnyadigunakanuntukmenciptakankemakmuranbagirakyatIndonesia.
Oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenaitanah,airdansemuasumberdayaalamdiIndonesiaseharusnyamerujuk
tujuanyanghendakdicapainegaramelaluiPasal33UUD1945tersebut;
Dalamrangkamenjalankanmandatkonstitusitersebutmakapadasektorkehutanan
sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusunUndang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU
Kehutanan). Pasal 3 UU Kehutanan menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan
kehutananbertujuanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyatyangberkeadilandanberkelanjutan;
Page 4
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 4/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
4
Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan
sebagaialatolehnegarauntukmengambilalihhakkesatuanmasyarakathukumadat
ataswilayahhutan adat-nyauntuk kemudiandijadikansebagaihutannegara,yangselanjutnya justeru atas nama negara dijual/diberikan/diserahkan kepada para
pemilikmodaluntukdieksploitasidengan tanpamemperhatikanhakserta kearifan
lokal kesatuanmasyarakat hukum adat diwilayan tersebut, hal inimenyebabkanterjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan
pengelolabaruatashutanadatmereka.Praktikdemikianterjadidisebagianbesarwilayahnegara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnyamenyebabkan terjadinya
aruspenolakanataspemberlakukanUUKehutanan;
Arus penolakan terhadap pemberlakuanUUKehutanan ini disuarakan secara terus
menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam aksi-aksidemonstrasi,danlaporan-laporanpengaduankelembaga-lembaganegara termasuk
KomisiNasionalHakAsasiManusia,bahkankeaparatpenegakhukum,namunupaya-
upaya penolakan di lapanganditanggapidengan tindakan-tindakan kekerasan darinegara dan swasta. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, UU Kehutanan
menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan
masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat
melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangunperadabandiwilayahadatnya.Sayangnya, klaim negara ataskawasanhutan selalu
dianggaplebihsahihketimbangklaimmasyarakatadat.Padahalhakmasyarakatadat
ataswilayahadat yangsebagianbesardiklaimsebagaikawasanhutanolehnegara,selalujauhlebihdahuluadanyadarihakNegara;
Dalamprakteknya,pemerintahseringmengeluarkankeputusanpenunjukankawasanhutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan
masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannyatelahadapemukiman-pemukimanmasyarakat adat didalamnya.DataKementerian
Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 31.957
desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebutmenggantungkanhidupnyadarisumberdayahutan.Secaraumum,masyarakatyang
tinggaldanhidupdidesa-desadidalamdansekitarhutanbaikyangmengidentifikasidirisebagaimasyarakatadatataumasyarakatlokalhidupdalamkemiskinan.CIFOR
(2006)menyebutkanbahwa15%dari48jutaorangyangtinggaldidalamdansekitar
hutan merupakan masyarakat miskin. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan2010–2014menunjukkanbahwapadatahun2003,adasekitar10,2jutaorangmiskin
yang berada di sekitar wilayah hutan. Sementara itu data lain yang dirilis oleh
Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007memperlihatkan masih terdapat 5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar
kawasanhutan.
Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadadap kesatuan
masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadidilapangan,adalah:
Page 5
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 5/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
5
1. Kesatuanmasyarakathukumadatdenganperusahaan(sebagaimanayangdialami
olehPemohonII),dan;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (sebagaimana yangdialamiolehPemohonIII);
Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan bahwa
pengaturantentangkawasanhutandiIndonesiatidakmemperhatikanklaimkesatuanmasyarakat hukum adat atas wilayah adat-nya. Padahal kesatuan masyarakat
hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber daya-nya sendiriyangberimbaspadaperbedaanbasisklaimdenganpihaklaintermasukpemerintah
(negara)terhadapkawasanhutan.Dalamkenyataannya,kesatuanmasyarakathukum
adat belummemperoleh hak-hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak
jarangmerekajusterudianggapsebagaikriminalketikamerekamengakseskawasanhutan yangmereka akui sebagaiwilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagaibagiandarihutannegarasebagaimanadinyatakandalamPasal1angka6,Pasal4ayat
(3) dan pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini.
KetentuaninimenunjukkanbahwaUUKehutananmemilikicarapandangyangtidaktepat terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang
merupakankawasanhutanadat-nya;
DikatakantidaktepatkarenaUUKehutanantidakmemperhatikanaspekhistorisdari
klaimkesatuanmasyarakathukumadatataswilayahadat-nya.Kesatuanmasyarakathukum adattelahadajauhsebelumlahirnyaNegaraRepublikIndonesia.Kenyataan
inibahkandisadarisecarasungguh-sungguholehparapendiribangsayangtercermindariperdebatan-perdebatanyangseriustentangkeberadaanmasyarakatadatdalamsidang-sidangBadanPerjuanganUsahaPersiapanKemerdekaanIndonesia(BPUPKI);
Perdebatan-perdebatandalamsidang-sidangBPUPKItentangmasyarakatadatdalamkonteksnegarayangsedangdibangunpada saat itukemudianterkristalisasidalam
Pasal18UUD1945.DalampenjelasanIIPasal18UUD1945(sebelumamandemen)dikemukakan bahwa: “dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250
ZelfbesturendelandschappendanVolksgemeenschappen,sepertidesadiJawadanBali,
negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagaidaerahyangbersifatistimewa”;
Selanjutnyadisebutkan bahwa “NegaraRepublikIndonesiamenghormati kedudukan
daerah-daerahistimewatersebutdansegalaperaturanNegarayangmengenaidaerah-daerahituakanmengingatihak-hakasal-usuldaerahtersebut ”;
Denganpenjelasanitu,parapendiribangsahendakmengatakanbahwadi Indonesiaterdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli. Istilah
’susunan asli’ tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yangmempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau Zelfbesturende landschappen atau
kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa pengurusan diri sendiri itu terjadi didalamsebuah bentang lingkungan (landscape) yangdihasilkan oleh perkembangan
Page 6
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 6/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
6
masyarakat,yangdapatdilihatdarifrasayangmenggabungkanistilah Zelfbesturende
danlandschappen.Artinya,pengurusandirisendiritersebutberkaitandengansebuah
wilayah. Hendak pula dikatakan bahwa penyelenggaraan Negara melaluipembangunan nasional tidak bolehmengabaikan apalagi sengaja dihapuskan oleh
pemerintah;
Secarasosiologis,kesatuanmasyarakathukumadatmemilikiketerikatanyangsangat
kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif dengan hutan. Diberbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat dengan hutan
tercermin dalammodel-model pengelolaanmasyarakat adat atas hutan yang pada
umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya berisi aturan mengenaitatacara pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya,
penggembalaan ternak, perburuan satwa dan pemungutan hasil hutan. PadahalKeberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dikenal
dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada
masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak diKalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada
masyarakatBatakdiTapanuliUtara,dansebagainya;
Praktek-praktek tersebut menunjukan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat
telahmelakukanpengelolaansumberdayaalam(hutan)secaraturun-temurun.Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan
alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat
beragam,dinamis,terpaduyangmenghasilkanberbagaimanfaatbagimasyarakatdanlingkungan,baiksecaraekonomi,sosialbudaya,religi,danekologi(Suhardjito,Khan,
Djatmiko,dkk);
Pada dasarnya, adanya suatu regulasi yang secara khusus mengatur tentang
bagaimana sumber daya alam berupa hutan dilindungi dan dimanfaatkan adalahsesuatuyangpentingdanmerupakankeharusan,supayasumberdayaalamberupa
hutanyangadadandimilikiolehbangsainidapatdikeloladandimanfaatkansecara
baikdanlestari dalam rangkamewujudkankesejahteraan dankemakmuran rakyatsecaraberkeadilan,namunapabiladanternyatadalampelaksanannyaUUKehutanan
initelahdigunakanuntukmengusurdanmengusirkesatuanmasyarakathukumadatdari kawasan hutan adat mereka, yang merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan mereka, atas dasar pemikiran tersebut maka PARA
PEMOHONsecarategasmenyatakanmenolakkeberadaandankeberlakuanPasal1angka(6)sepanjangfrasa“negara”,jo.Pasal4ayat(3)sepanjangfrasa“dandiakui
keberadaannya,sertatidakbertentangandengankepentingannasional”,jo.Pasal5
ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)HutanNegara,dan; (b)Hutanhak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkan
status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adatditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutanmasihadadandiakuikeberadaannya”,danayat(4),sertaPasal67UU
No.41Tahun1999tentangKehutanan;
Page 7
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 7/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
7
II. KEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSI
1. BahwaPasal24ayat(2)PerubahanKetigaUUD1945menyatakan:“KekuasaankehakimandilakukanolehsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilanyangdi
bawahnyadanolehsebuahMahkamahKonstitusi”;
2. BahwaselanjutnyaPasal24Cayat(1)PerubahanKetigaUUD1945menyatakan:
“MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutussengketakewenanganlembaganegarayangkewenangannyadiberikan
olehUUD,memutuspembubaranpartaipolitikdanmemutusperselisihantentanghasilPemilihanUmum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas,Mahkamah Konstitusi mempunyai hak
atau kewenangan untukmelakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap
UUD1945yangjugadidasarkanpadaPasal10ayat(1)UUNo.24Tahun2003tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan:
“MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yangputusannyabersifatfinaluntuk:(a)mengujiundang-undang(UU)terhadap
UUDRItahun1945 ”;
4. BahwaolehkarenaobjekpermohonanpengujianiniadalahPasal1angka(6)
sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakuikeberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo.
Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)
Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkanstatushutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannyamasyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”,danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentang
Kehutanan, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusiberwenanguntukmemeriksadanmengadilipermohonanaquo;
III. KEDUDUKANHUKUMDANKEPENTINGANKONSTITUSIONALPARAPEMOHON
5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukanpermohonanpengujianUndang-undangterhadapUndang-UndangDasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan
ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagipenguatanprinsip-prinsipNegaraHukum;
6. BahwaMahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,berfungsiantaralainsebagai
“ guardian”dari“constitutionalrights”setiapwargaNegaraRepublikIndonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yangbertugasmenjagahakasasimanusiasebagaihakkonstitusionaldanhakhukum
Page 8
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 8/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
8
setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian,
memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka (6)
sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakuikeberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, jo.
Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)
Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkanstatushutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannyamasyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”,danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentang
Kehutanan, yang PARA PEMOHON nilai bertentangan dengan semangatdanjiwasertapasal-pasaldalamUndangUndangDasarNegaraRepublikIndonesia
Tahun1945;
7. BahwaberdasarkanPasal51ayat(1)UUMKjo.Pasal3PeraturanMahkamah
Konstitusi No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam PerkaraPengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunyaundang-undangyaitu:a. peroranganwarganegaraIndonesia;
b. kesatuanmasyarakathukumadatsepanjangmasihhidupdansesuaidenganperkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesiayangdiaturdalamundang-undang;
c. badanhukumpublikatauprivat;d. lembagaNegara;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa”Yangdimaksuddengan hakkonstitusionaladalah hak hak yangdiatur dalam
UUD1945”;
9. Bahwa berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi No006/PUU-III/2005 dan
putusan-putusanMahkamahberikutnya,Mahkamahtelahmenentukan5syaratmengenaikerugiankonstitusionalsebagaimanadimaksuddalamPasal 51ayat
(1)UUMK,sebagaiberikut:a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang
diberikanolehUUD1945;
b. hakdan/ataukewenangankonstitusionaltersebutdianggaptelahdirugikanolehberlakunyaundang-undangyangdimohonkanpengujian;
c. kerugianhakdan/ataukewenangankonstitusionaltersebutbersifatspesifik
danaktual,setidaktidaknyabersifatpotensilyangmenurutpenalaranyangwajardapatdipastikanakanterjadi;
d. adahubungansebabakibat(causalverband)antarakerugianhakdan/ataukewenangan konstitusional dengan undangundang yang dimohonkan
pengujian;dan,
Page 9
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 9/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
9
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akanatautidaklagiterjadi;PEMOHONIADALAHBADANHUKUMPRIVAT
10. Bahwa PEMOHON I adalah pemohon yang merupakan Badan Hukum Privatyang legalstandingdanmenggunakanhaknyauntukmengajukanpermohonan
inidenganmenggunakanprosedurorganizationstanding(legalstanding);
11. Bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
pemohonpengujianundang-undangkarena terdapatketerkaitan sabab-akibat
(causa verband ) dengan disahkannyadan diberlakukannya UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, sehinggamenyebabkanhak konstitusi PEMOHON Idirugikan;
12. Bahwa doktrin organization standing atau legal standingmerupakan sebuah
prosedurberacarayangtidakhanyadikenaldalamdoktrinakantetapijugatelah
dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-undangNo.23Tahun1997tentangPengelolaanLingkunganHidupsebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup,Undang-undangNo.8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-undang No. 41 Tahun
1999tentangKehutanansendiri;
13. BahwapadapraktiknyadalamsistemperadilandiIndonesia,penggunaanlegal
standingtelahditerimadandiakuimenjadimekanismedalamupayapencarian
keadilan,yangmanadapatdibuktikanantaralain;a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang
PengujianUndang-UndangNomor7Tahun2004tentangSumberDayaAir
terhadapUUD1945;b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
KehutananmenjadiUndang-UndangterhadapUUD1945;c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentangKetenagalistrikan;
d. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentangPencegahanPenyalahgunaandan/atauPenodaanAgama.
14. Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umumadalahorganisasiyangmemenuhipersyaratanyangditentukandalamberbagai
peraturanperundang-undanganmaupunyurisprudensi,yaitu:a. Berbentukbadanhukumatauyayasan;
Page 10
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 10/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
10
b. Dalamanggarandasarorganisasiyangbersangkutanmenyebutkandengan
tegasmengenaitujuandidirikannyaorganisasitersebut;
c. Telahmelaksanakankegiatansesuaidengananggarandasarnya;
15. BahwaPEMOHONIadalahOrganisasiNonPemerintahatauLembagaSwadaya
Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, ataskehendakdankeinginansendiriditengahmasyarakatyangdidirikanatasdasar
kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasimanusiadiIndonesiadenganfocuskesatuanmasyarakathukumadat;
16. BahwatugasdanperananPEMOHONIdalammelaksanakankegiatan-kegiatanperlindungandanpenegakanhakasasimanusiadiIndonesiatelahsecaraterus-
menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untukmemerperjuangkanhak-hakasasimanusia;
17. BahwatugasdanperananPEMOHONIdalammelaksanakankegiatan-kegiatanpenegakan,perlindungandanpembelaanhak-hakasasimanusia,dalamhalini
mendayagunakanlembaganyasebagaisaranauntukmengikutsertakansebanyak
mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan danpenghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa
membedakan jenis kelamin, sukubangsa, ras, agama, dll.Hal ini tercermin didalamAnggaranDasardan/atauaktapendirianparaPemohon;
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum PEMOHON I dalam mengajukanPermohonan Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat
dibuktikandenganAnggaranDasarPEMOHON;
19. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON, disebutkan secara tegas
bahwaAMANbersifatindependendannir-laba,denganfungsi;a. Sebagaiwadah berhimpunnyaMasyarakatAdat yangmerasa senasib dan
sepenanggungan sebagai korban penindasan, eksploitasi danperampasan
atas hak-hak adatnya dan yang memiliki kehendak untuk mewujudkanmasyarakatadatyangberdaulatsecarapolitik,mandirisecaraekonomi,dan
bermartabatsecarabudaya;b. Membeladanmemberdayakanhak-hakMasyarakatAdat;
c. Menampung,memadukan,menyalurkandanmemperjuangkanaspirasidan
kepentinganMasyarakat Adat serta meningkatkan kesadaran politik danhukum sertamenyiapkan kader-kader penggerakMasyarakat Adatdalam
segalaaspekkehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara;
20. Bahwa PEMOHON I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya telah
melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerusdalamrangkamenjalankantugasdanperannyatersebut.Halmanaini
telahmenjadipengetahuanumum(notoirefeiten)yangbahkanhinggakedunia
internasional;
Page 11
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 11/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
11
21. Bahwa beberapa bentuk upaya-upaya dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh
PEMOHON I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut adalah
sebagaiberikut;a. TerwujudnyaNotaKesepahamanantaraAliansiMasyarakatAdatNusantara
(AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang
ditanda tangani pada Selasa, 17 Maret 2009, bertempat di Gedung YTKIJalanGatotoSubrotoNo.44 Jakarta,yangisinyapada intinyamenyatakan
bahwa kedua belah pihak ( preliminary understanding of parties) danmerumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka “pengarus-
utamaanPendekatanBerbasisHakAsasiManusiaMasyrakatAdatdi
Indonesia”;b. TerwujudnyaPiagamKerjas Sama antaraKementerianLingkungan Hidup
dan Masyarakat Adat Nusantara, yang ditanda tangani pada 27 Januari2010, yang isinya pada intinya adalah “untuk meningkatkan peran
masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup”;c. TerwujudnyaNotaKesepahamanantaraAliansiMasyarakatAdatNusantara
dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang
Peningkatan Peran Masyarakat Adat Dalam Upaya PenciptaanKeadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat, yang ditanda
tanganipadaMinggu,18September2011;
22. Bahwausaha-usahaperlindungan,pemajuandanpemenuhanhakasasimanusia
yangdilakukanolehPEMOHONItelahdicantumkandidalamUUD1945,yangdalampermohonaniniterutamaPasal27ayat(1),Pasal28Dayat(1),Pasal28I
ayat(2),Pasal28Iayat(4)danpasal28Iayat(5);
23. Bahwausaha-usahaperlindungan,pemajuandanpemenuhanhakasasimanusia
yangdilakukanolehPEMOHONItelahdicantumkandidalamundang-undangnasional,yakniUndang-UndangNo.39Tahun1999tentangHakAsasiManusia;
24. Bahwausaha-usahaperlindungan,pemajuandanpemenuhanhakasasimanusiayangdilakukan olehPEMOHONI telah dicantumkanpula didalamberbagai
prinsip-prinsiphukumInternasionaltentangHakAsasiManusia;
25. Bahwa selain itu PEMOHON I memiliki hak konstitusional untuk
memperjuangkanhaknyasecarabersamauntukkepentinganbangsadannegaraini.MenurutPasal28Cayat(2)Undang-UndangDasar1945dinyatakan :“Setiap
orangberhakuntukmemajukandirinyadalammemperjuangkanhaknyasecara
kolektifuntukmembangunmasyarakat,bangsadannegaranya.”;
26. Sementaraitu,persoalanHakAsasiManusiamenyangkutmasyarakatadatyangmenjadi objek UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diujikan
merupakanpersoalansetiapumatmanusiakarenasifat universalnyasehingga
bahkan persoalan HAM tidakhanyamenjadi urusanPEMOHON I yang nota-
Page 12
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 12/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
12
bene langsung bersentuhan dengan persoalan HAM, namun juga menjadi
persoalansetiapmanusiadiduniaini;
27. BahwaLebihjauh,pengajuanpermohonanpengujianpasal-pasaldalamUUNo.
41Tahun1999 tentangKehutananaquo,merupakanwujud dari kepedulian
dan upaya para pemohonuntuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hakasasimanusiadiIndonesia;
28. Bahwadengandemikian,adanyaPasal1ayat(6),jo.Pasal4ayat(3),jo.Pasal5,
danPasal67ayat(1dan2)dariUUNo.41Tahun1999tentangKehutananyang
diujikan dalam permohonan a quo, melanggar hak konstitusi dariPEMOHON I, secara cara langsung maupun tidak langsung, merugikan
berbagaimacamusaha-usahayangtelahdilakukansecaraterus-menerusdalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk
mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yangselamainitelahdilakukanolehPEMOHONI;
PEMOHONKESATUANMASYARAKATHUKUMADAT
29. BahwaPEMOHONIIdanPEMOHONIIIadalahkesatuanmasyarakathukumadat
yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
NegaraKesatuanRepublikIndonesiayangdiaturdalamundang-undang;
30. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III memilik kedudukan hukum (legal
standing) sebagai PEMOHON pengujian undang-undang karena terdapatketerkaitan sebab-akibat (causal verbal ) secara langsung dari berlakunya
Undang-undang Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusional PARAPEMOHONdirugikan;
31. BahwaPEMOHONIIdanPEMOHONIIIadalahkesatuanmasyarakatadatyangsecarafaktualmenjadikorbanlangsungmaupuntidaklangsungyaituhilangnya
wilayahhutanadatnya,sebagaiakibatdaripemberlakuanUUKehutanan,yangmengakibatkan terjadinya kerugian atas hak-hak konstitusional PARA
PEMOHON;
32. BahwaPEMOHONIIdanPEMOHONIIImerasadanmenilaihadirnyapasal-pasal
dan ayat-ayat di dalam undang-undang a quo yang diujikan selain telah
menyebabkan PARA PEMOHON kehilangan wilayah hutan adat-nya jugamenimbulkanmasalahlainsebagaimasalahikutannyayaitukehilangansumber
penghasilan serta terancam pemidanaan baik bagi PARA PEMOHON sendirimaupunbagianggotakesatuanmasyarakathukumadatnya;
Page 13
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 13/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
13
33. Bahwa PEMOHON II adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu,denganpimpinankesatuanmasyarakathukumadatyangbergelarDatuk
Khalifah,yangmerupakansalahsatubentukkesatuanmasyarakathukumadatyang banyak terdapat di Indonesia, yang dalam hal ini merupakan bentuk
kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di Kampar Kiri
KabupatenKamparProvinsiRiau;
34. Bahwa KenegerianKuntu yang dimaksudkan disini adalah nama bagi sebuahperkampungan (negeri) tua di Provinsi Riau yang sarat dengan sejarah, baik
agama, adat istiadat maupun perannya sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Menurutmasyarakat setempatNegeriKuntu telah ada sejak500 (limaratus)tahunsebelummasehidankisahpanjangnegerituainitelahlamaterukirdalam
lembaran sejarah adat Minang Kabau yakni sebagai wilayah Minang KabauTimuratauKerajaanKuntu (MD.Mansur Dkk, “MinangkabauBathara Jakarta,
1970);
35. Bahwa dalammemenuhi kebutuhan dasarhidupnya, sebagai pilar utamahak
konstitusionalPEMOHONII,menjadikanhutanadatsebagaisaranaterpenting,
untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan danmeningkatkankualitashidupdankehidupannya,demikesejahteraandiriserta
keluarganya;
36. Bahwa ketenangan dan ketentraman hidup dengan segala hak, wilayah dan
hukum adat yang ada dan berlaku pada Kesatuan Masyarakat Hukum AdatPEMOHONIImulaiterganggubahkanhilangsejakkeluarnyaSuratKeputusan
MenteriKehutananNo.137/KPTs-II/1997tentang IzinUsahaHutanProduksi
danHutanTanamanIndustridibawahbenderagroupusahaPT.RiauAndalanPulpdanPaper(selanjutnyaditulisPT.RAPP)seluas280.500(duaratusdelapan
puluhribulimaratus)ha;
37. Bahwa dilapangan pada prakteknya, sebenarnya PT. RAPP sudahmelakukan
kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri sejak sekitar tahun 1994, dansejak dimulainya kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri ini pula-lah
terjadinya konflik menyangkut wilayah kesatuan masyarakat hukum adat(termasuk kawasanhutan adat)KenegerianKuntu serta beberapa Kenegerian
lainnyadenganPT.RAPP;
38. Bahwa PT. RAPP beroprasi di wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat
PEMOHON II didasarkan pada ijin usaha hutan tanaman industri untuk
menunjang kegiatan usaha pulp dan paper (produsen kertas) atau sebagaipenyediakayubagibahanbakupembuatankertas;
39. Bahwaakibatkegiatanusahatanamanindustrikayuuntukkebutuhanpulpdan
paper PT. RAPP diwilayah komunitas masyarakat hukum adat PEMOHON II,
telah menyebabkan PEMOHON II kehilangan wilayah hutan adatnya yangmerupakanbagianpentingbagikomunitasmasyarakathukumadatPEMOHON
Page 14
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 14/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
14
II untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan dan
meningkatkankualitashidupdankehidupannya,demikesejahteraandiriserta
keluarganya;
40. BahwaberdasarkanhasilpemetaanpartisipatifyangdilakukanolehPEMOHON
II,daritotal280.500(duaratusdelapanpuluhlimaratus)Ha,KawasanHutanProduksidanHutanTanamanIndustrimilkPT.RAPP,diperkirakanseluas1.700
(seributujuhratus)Ha,ditanamdiatasKawasanHutanMasyarakatHukumAdatKenegerianKUNTU;
41. BahwaPEMOHONIIIadalah salahsatudari limabelas(15)Kasepuhanyangtergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ada di Kawasan
PengununganHalimun,danKasepuhanCisitutelahadasejakTahun1621;
42. Bahwa secara administrasi Kasepuhan Cisitu berada di Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Ada dua desa yangmasukdalamwilayahadatCisituyaitu;DesaKujangsaridanDesaSitumulya.InfrastrukturKasepuhan
akhir-akhir ini berkembang dimana mempunyai beberapa fasilitas umum
seperti;Jalan,saluranair,listrik,gedungsaranapendidikan,Mesjid,KantorDesa,RumahAdatdanPendopoAdatdanperumahanyangcukupmapan;
43. BahwaPopulasiwargaadatKasepuhanCisitupadatahun2010,mencapai676
kepala keluarga (kk) dengan 2.191 Jiwa. Jumlah warga yang laki-laki adalah
1.111 jiwa. Matapencaharian utama masyarakat adat bertani. Khusus hasilpertanian, padi, tidak diperjualbelikan. Untuk hasil komoditi lainnya boleh
dijual.Kegiatanpertaniansangatproduktifdikarenakanlahanyangmasihsubur
dansangatmembantudalamketahananpanganmasyarakatCisitu.
44. BahwaWilayahadatatauyangdisebut sebagaiWewengkonKasepuhanCisituterletak di sebelah selatan pegunungan Halimun. Secara administratif Negara
wewengkon ini terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi
Banten.Batas-bataswewengkonKasepuhanCisituadalahsebagaiberikut;
• SebelahUtara:GunungSanggaBuana(KasepuhanUrug),Bogor
• SebelahTimur:GunungPalasari(KasepuhanCiptagelar)
• SebelahSelatan:MuaraKidang(KasepuhanCisungsang)
• SebelahBarat:GunungTumbal(KasepuhanCisungsang)
45. Bahwa secara fisiografi, wewengkon Kasepuhan Cisitu merupakan wilayah
perbukitan terjal hinggapegunungan.Wilayahinidibatasioleh lembah sungai
yangberbentukVdengandasaryangberbatu.Kemiringandiatas40%dengantemperaturrata-rataharianantara20–30derajatCelsius;
46. Bahwaberdasarkanpemetaanpartisipatif(BulanJanuari2010),yangdifasilitasi
oleh AMAN, JKPP dan FWI, luas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah 7.200
Hektare[2].Sebelumnya,parakaolotanhanyamemperkirakanluaswewengkon
Page 15
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 15/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
15
tersebutsekitar5.000hektaresaja.PemetaanmenggunakanalatGlobalPosition
System(GPS)danCitraLandSat;
47. Bahwa sebenarnyakebijakanpenetapanpengelolaanKawasanHutanHalimun
SalaksebagaiKawasanHutanLindungtelahdimulaisejakPemerintahanHindia
Belanda pada tahun 1924-1934, kemudian pada tahun 1935 dilakukanperubahan penetapan kawasan ini menjadi Cagar Alam dan pengelolaannya
dilakukan oleh Jawatan Kehutanan. Bahwa kemudian berdasarkan PPNo. 35Tahun1963tentangPenunjukanKawasanHutan,satatuskawasanhutanCagar
Alam dirubah menjadi Kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya
diserahkan kepada Perum Perhutani, dan terakhir berdasarkan SK MenteriKehutanan RI No. 282/Kpts-II/1992, pengelolaan kawasan Hutan Taman
NasionalinidiserahkankepadaBalaiTamanNasionalGunungGedePengrango;
48. Bahwapada awalditetapkan sebagaKawasanHutanCagarAlamhanyaseluas
40.000 Ha, dan kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/2003,luasKawasanHutanCagarAlamyangtelahberubahnamanyamenjadi
KawasanHutanTamanNasionalditambahluasnyamenjadi113.357Ha;
49. Bahwa persoalan muncul ketika berlakunya ketentuan Pasal-pasal dalam UU
Kehutanan yang dimohonkanpengujiannya dalam permohonan a quo sertaadanyapenambahanluasanKawasanTamanNasionaltersebutyangdilakukan
dengantanpasepengetahuan,keterlibatanapalagisepersetujuanPEMOHONIII,
ini menyebabkan seluruh wilayah adat (bukan saja kawasan hutan adat)PEMOHON IIImasukdalam kawasanTamanNasional, sehinggaPEMOHON III
dan kesatuan masyarakat hukum adat-nya kehilangan aksess dan hak atas
pemenfaatandanpengelolaankawasanadatnyadanbahkanbeberapa anggotakesatuanmasyarakat adatnyamengalami tindakankriminalsasi karenamasuk
kedalamKawasanHutanTamanNasionalHalimunSalak;
50. BahwaPEMOHONIIIdalamrangkamemperolehkembaliwilayahadatnya,saat
ini terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekstensinya sertamendapatkan pengakuan sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Terus
melakukanberbagaiupaya,yangmanasaatinisalahsatuhasilatasupayayangtelah dilakukan adalah telah didapatnya pengakuan yang diberikan oleh
PemerintahDaerahBantendenganmengeluarkanSuratKeputusanBupati (SK
Bupati)tentangpengakuankeberadaandanwilayahCisitu;
51. Bahwa amat disesalkan, meskipun PEMOHON III saat ini pada akhirnya
mendapatkanpengakuandari PemeritahKabupaten Lebak, namunpengakuaninitidaksertamertamengembalikankekuasaandankewenanganPEMOHONIII
atas wilayah kawasan masyarakat hukum adatnya yang saat ini menjadiKawasanTamanNasional;
52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON II dan PEMOHON IIImemiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian
Page 16
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 16/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
16
Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband)
dengan diundangkannya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yang menyebabkan hak-hak konstitusional PEMOHON II danPEMOHONIIIsecarafaktualdirugikan;
IV. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON PENGUJIAN
UNDANG–UNDANG(HAKUJIMATERIIL)
53. BahwaPARAPEMOHONsebagaibagiandarimasyarakatIndonesiaberhakatas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuanyangsamadidepanhukum”;
54. Bahwa PARA PEMOHON juga berhak untuk mengembangkan dirinya, dalam
rangkapemenuhankebutuhandasarnya,demimeningkatkankualitashidupnya,
dankesejahteraanumatmanusia;
55. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PARA PEMOHON telah memenuhi
kualitasmaupun kapasitas sebagai PEMOHON “KesatuanMasyarakat HukumAdat”danPEMOHON“BadanHukumPrivat”dalampengujianUndang-undang
terhadapUndangUndangDasar1945,sebagaimanaditentukandalamPasal51huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang
MahkamahKonstitusisebagaimanadiubahdenganUndang-undangNo.8Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusi,karenaPARAPEMOHONmemilikihakdankepentingan
hukum serta mewakili kepentingan public untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa “negara”, jo. Pasal 4 ayat (3)sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingannasional”,jo. Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)HutanNegara,dan;(b)Hutanhak”,Ayat(2),Ayat(3)
sepanjangfrasa “pemerintahmenetapkanstatushutansebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurutkenyataannyamasyarakathukumadatyangbersangkutanmasihadadandiakui
keberadaannya”,danayat(4),sertaPasal67UUKehutananterhadapUndangUndangDasarRepublikIndonesiaTahun1945;
56. Bahwapasal-pasaldalamUUKehutanantersebut,melanggarjaminanbagiparakorban untuk tidakmengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk
mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk
mendapatkan perlindungan dari undang-undang, jaminan bahwa undang-undangyangberkaitandenganhakasasimanusiatersebutmemenuhiprinsip-
prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negarayangberadab.Olehkarenaitu,kepentingan-kepentinganPARAPEMOHONyang
dirugikanoleh Pasal-pasal dalamUUKehutanan, sebagaimanadisebutkandan
diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan permohonan,merupakan kerugianPARA PEMOHON baik sebagai lembaga yang mewakili kepentingan hukum
Page 17
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 17/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
17
korban sebagai individu, maupun sebagai kelompok kesatuan masyarakat
hukumadatyangmenjadisubjekkorbandariundang-undangtersebut;
V. ALASAN-ALASANPERMOHONAN
RUANG LINGKUP PASAL, AYAT DAN FRASA DALAM UU NO. 41 TAHUN 1999
TENTANGKEHUTANANYANGDILAKUKANPENGUJIANTERHADAPUUD1945
31. BahwaketentuanPasal1ayat(6)UUKehutananberbunyi;
“hutanadatadalahhutanNegarayangberadadalamwilayahmasyarakathukumadat ”;
32. BahwaPasal4ayat(3)UUKehutananberbunyi;“ penguasaaanhutanolehNegaratetapmemperhatikanhakmasyarakathukum
adat,sepanjangkenyataannyamasihadadandiakuikeberadaannya,sertatidak
bertentangandengankepentingannasional ”;
33. BahwaketentuanPasal5UUKehutanan,menyatakan; Ayat(1)“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;
a. HutanNegara,dan;b. Hutanhak;
Ayat (2) “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat
berupahutanadat”;
Ayat (3 ) “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih adadandiakuikeberadaannya”;
Ayat (4 ) “apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutantidakadalagi,makahakpengelolaanhutanadatkembalikepadaPemerintah” ;
34. BahwaketentuanPasal67UUKehutanan,menyatakan;
Ayat (1) “masyarakat hukum adat sepanjangmenurutkenyatannyamasih ada
dandiakuikeberadaannyaberhak:a. Melakukanpemungutanhasilhutanuntukpemenuhankebutuhanhidup
seharimasyarakatadatyangbersangkutan;
b. Melakukankegiatanpengelolaan hutan berdasarkanhukumadatyangberlakudantidak bertentangandenganundang-undang;
c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahterannya”;
Page 18
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 18/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
18
Ayat (2) “ pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”;
Ayat(3) “ketentuanlebihlanjutsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat
(2)diaturdenganPeraturanDaerah”;
PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG
FRASA“PEMERINTAHMENETAPKANSTATUSHUTANSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
MENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
BERSANGKUTANMASIHADADANDIAKUIKEBERADAANNYA”,DANAYAT(4)UUNO.41TAHUN1999TENTANGKEHUTANANBERTENTANGANDENGANPRINSIP-
PRINSIPNEGARAHUKUMYANGDITEGASKANDIDALAMPASAL1AYAT(3)UUD
1945
36. BahwaPasal1ayat(3)Undang-UndangDasar1945,dengantegasmenyatakan,“NegaraIndonesiaadalahnegarahukum”;
37. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqiemengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan danpembatasan kekuasaanmenurut
sistemkonstitusionalyangdiaturdalamUndang-UndangDasar,adanyajaminanhakasasimanusiadalamUndang-UndangDasar,adanyaprinsipperadilanyang
bebasdantidakmemihakyangmenjaminpersamaansetiapwarganegaradalamhukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaanwewenangolehpihakyangberkuasa;
38. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh FransMagnis Suseno,
adalah “…didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harusdijalankanatasdasarhukumyangbaikdanadil.Hukummenjadilandasandari
segenaptindakannegara,danhukumitusendiriharusbaikdanadil.Baikkarena
sesuaidenganapayangdiharapkanolehmasyarakatdarihukum,danadilkarenamaksuddasar segenaphukumadalahkeadilan. Adaempatalasanutamauntuk
menuntutagarnegaradiselenggarakandanmenjalankantugasnyaberdasarkan
hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutanperlakuan yang sama (3) legitimasidemokratis, dan (4) tuntutan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika
PolitikPrinsip-prinsipMoralDasarKenegaraanModern,Jakarta:Gramedia,hal295);
39. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum,khususnya dalam pengertian rechtstaat , Julius Stahl mensyaratkan beberapa
Page 19
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 19/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
19
prinsip, yang meliputi: a. Perlindungan hak asasi manusia ( grondrechten); b.
Pembagian kekuasaan ( scheiding vanmachten); c. Pemerintahan berdasarkan
undang-undang (wetmatigheid van bestuur ); dan d. Adanya peradilanadministrasitatausahanegara(administratieverechspraak );
40. Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12
prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini.Keseluruhannyamerupakanpilarutamayangmenyanggaberdiridantegaknya
suatunegara, sehinggadapatdisebut sebagai Negara Hukumdalamarti yangsebenarnya.Keduabelasprinsippokoktersebutmeliputi:a.supremasihukum
( supremasioflaw );b.persamaandalamhukum(equalitybeforethelaw );c.asas
legalitas(dueprocessoflaw );d.pembatasankekuasaan(limitationofpower );e.organ-organeksekutifyangbersifatindependen(independentexecutiveorgan);f.
peradilanyangbebasdantidakmemihak(impartialandindependentjudiciary );g.peradilan tatausahanegara (administrativecourt );h.peradilan tatanegara
(constitusional court ); i. perlindungan hak asasi manusia (human rights
protection);j.bersifatdemokratis(democratischerechstaat );k.berfungsisebagaisaranamewujudkan tujuankesejahteraan (welfare rechtsstaat ); i. transparansi
dankontrolsosial(tranparencyandsocialcontrol );
41. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindunganterhadaphakasasimanusiatersebutdimasyarakatkansecaraluasdalamrangka
mempromosikanpenghormatandanperlindunganterhadaphakasasimanusia
sebagaiciriyangpentingsuatunegarahukumyangdemokratis.Setiapmanusiasejakkelahirannyamenyandanghak-hakdankewajiban-kewajibanyangbersifat
bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan
kekuasaansuatunegaratidakbolehmengurangiartiataumaknakebebasandanhak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Diceymenekankan prinsip bahwa isi
konstitusi suatu negara yang menganut negara hukum—rule of law , harusmengikutiperumusanhak-hakdasar(constitutionbasedonhumanrights).Selain
prinsipthesupremacyoflaw ,danequalitybeforethelaw ;
42. BahwapenekananA.V.Dicey jugaditegaskanolehEricBarendt.Dikatakannya,
bahwa karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama adalahmemberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain keharusan untuk
memberikanbatasanpadakekuasaanlegislatifdaneksekutif,sertamendorong
penguatandanindependensiinstitusiperadilan;
43. Bahwa hakasasimanusiaadalah substansi darinegara hukum jugadikatakan
oleh Brian Z. Tamanaha, dalam bukunya “On The Rule of Law ”. DinyatakanTamanaha, bahwa substansidari the rule of law adalah pada pemenuhan hak
asasimanusia.Menurutnyahakindividu,hakatas keadilandantindakanyangbermartabat,sertapemenuhankesejahteraansosial,menjadiintidaritheruleof
law . Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, adalah
instrumen atau prosedur untuk mencapai kesejahteraan yang menjadisubstansi;
Page 20
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 20/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
20
44. BahwapengertiannegarahukumIndonesiayangberdasarpadaUUD1945dan
Pancasila, menurut Simorangkir, adalah berbeda dengan pengertian negarahukumdalamkerangkarechtsstaat ,sepertiyangberlakudiBelanda.Akantetapi
lebihmendekatinegarahukumdalampengertianruleoflaw ;
45. Bahwa Moh. Mahfud MD, juga memberikan pendapat yang senada dengan
Simorangkir.DikatakanMahfud,penggunaanistilahrechtsstaat dalamUUD1945sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun
demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat
kental adalah meteri-materi yang bernuansakan anglo saxon, khususnyaketentuanyangmengaturtentangjaminanperlindunganhakasasimanusia;
46. BahwamenurutKusumadiPudjosewojodikarenakan Indonesia adalahnegara
hukum,maka segala kewenangan dan tindakanalat-alat perlengkapannegara
haruspulaberdasarkandandiaturolehhukum.Penguasabukanlahpembentukhukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum
berlakubukankarenaditetapkanolehpenguasa,akantetapikarenahukumitu
sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintaipertanggungjawaban jikadalammenjalankankekuasaannyamelampauibatas-
batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawanhukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi
kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia.
Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsurpentingdalamsebuahnegarahukum;
47. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsepnegarahukumyangdianutdiIndonesiatelahdinyatakandalamBabXA(Pasal
28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khususpenegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang
demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “untuk menegakkan danmelindungi hak asasimanusia sesuai denganprinsip negarahukumyangdemokratis,makapelaksanaanhakasasimanusia
dijamin,diaturdandituangkandalamperaturanperundang-undangan”;
48. Bahwa di dalamnegara hukum, aturan perundangan-undanganyang tercipta,
harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip olehJimlyAsshiddiqie,dariWolfgangFriedmandalambukunya,“LawinaChanging
Society ”,membedakanantaraorganizedpublicpower (theruleoflawdalamarti
formil),dengan theruleofjustlaw (theruleoflaw dalamartimateril).Negarahukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti
sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belumtentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam arti materiel
(modern)atau theruleofjustlaw merupakanperwujudandariNegarahukum
dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang
Page 21
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 21/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
21
menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-
undangandalamartisempit;
49. BahwaketentuanPasal-pasalaquo,jelastidakmencerminkanaturanyangjelas,
mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil ( fair ). Rumusan
dalamPasal-pasalaquo yangmengandungunsur-unsurdiskriminasi terhadapkesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan dengan ketentuan
peraturanperundanganyanglebihtinggi(UUD1945)adalahmerupakanbentukpelanggaranataskonsepnegarahukum(ruleoflaw )dimana“alegalsystemin
whichrulesareclear,wellunderstood,andfairlyenforced ”;
50. Bahwaruleoflaw dapatdimaknaisebagai“alegalsysteminwhichrulesareclear,
well-understood,andfairlyenforced ”.Dengansatuciri-ciriantaralainpersamaandi depan hukum (equality before the law ), dan kepastian hukum yang
mengandungasaslegalitas,prediktibilitas,dantransparansi;
51. BahwaketentuanPasal1angka(6)sepanjangfrasa“negara”,jo.Pasal4ayat(3)
sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingannasional”,jo. Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)HutanNegara,dan;(b)Hutanhak”,Ayat(2)sepanjang
frasa“hutanNegarasebagaimanadimaksudpadaayat1hurufa,dapatberupahutanadat”, Ayat (3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkan status hutan
sebagaimanadimaksudpadaayat (1)danayat (2);dan hutan adatditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakat hukum adat yangbersangkutanmasihadadandiakuikeberadaannya”,danayat(4)undang-undang aquo,telah
melanggarprinsippersamaandidepanhukumsebagaisalahcirinegarahukum
atauruleoflaw karenabertentangandenganasaslegalitas,prediktibilitas,dantransparansi, yang diakui dan diatur dalam konstitusi, yang menjadi sa;ah satu
prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum;
PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAKBERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)HUTAN NEGARA, DAN; (b) HUTAN HAK”, AYAT (2), AYAT (3) SEPANJANG
FRASA“PEMERINTAHMENETAPKANSTATUSHUTANSEBAGAIMANADIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANGMENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
BERSANGKUTANMASIHADADANDIAKUIKEBERADAANNYA”, DANAYAT (4),SERTA PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN,
BERTENTANGAN DENGAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, SEBAGAIMANA
DIATURDALAMPASAL28DAYAT(1)UUD1945
52. Bahwakepastianhukumdanperlakuanyangsamadimukahukummerupakan
ciridarinegarahukumatauruleoflaw sebagaimanadinyatakandalamPasal1ayat (3)UUD1945yangmenyatakanbahwa“Negara Indonesiaadalahnegara
Page 22
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 22/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
22
hukum”, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa
ditiadakan;
53. Bahwaasaskepastianhukumyangadiljugamerupakanprinsippentingdalam
negarahukum(ruleoflaw)jugadapatdimaknaisebagai“alegalsysteminwhich
rules are clear, well-understood, and fairly enforced” . Kepastian hukum inimengandungasaslegalitas,prediktibilitas,dantransparansi;
54. Bahwa Negarahukumjugamestimengikuti konsep hukum, yang olehGustav
Radbruch diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) general precepts, yaitu:
purposiveness, justice, and legal certainty (lihat penjelasan mengenai konsepRadbruchdalamTorbenSpaak,“Meta-EthicandLegalTheory:TheCaseofGustav
Radbruch” );
55. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller
dalambukunyaTheMoralityofLaw (moralitasHukum),diantaranyayaitu;a. Hukum-hukumharusdibuatsedemikianrupasehinggadapatdimengertioleh
rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk
kejelasan;b. Aturan-aturantidakbolehbertentangansatusamalain;
c. Dalamhukumharusadaketegasan.Hukumtidakbolehdiubah-ubahsetiapwaktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya
kepadanya;
d. Harusadakonsistensiantaraaturan-aturansebagaimanayangdiumumkandenganpelaksanaansenyatanya;
56. BahwaketentuanPasal1angka(6)sepanjangfrasa“negara”,jo.Pasal4ayat(3)sepanjangfrasa“dandiakuikeberadaannya,sertatidakbertentangandengan
kepentingannasional”,jo. Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)HutanNegara,dan;(b)Hutanhak”,Ayat(2)sepanjang
frasa“hutanNegarasebagaimanadimaksudpadaayat1hurufa,dapatberupa
hutanadat”, Ayat (3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkan status hutansebagaimanadimaksudpada ayat(1)danayat (2); danhutanadatditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakat hukumadat yangbersangkutanmasih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), sertaPasal67Undang-
undang a quo, telahmelanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur
dalamPasal28Dayat(1)UUD1945;
PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)
SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAKBERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)
SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)HUTANNEGARA,DAN;(b)HUTANHAK”,AYAT(2),AYAT(3)SEPANJANGFRASA
“PEMERINTAHMENETAPKANSTATUSHUTANSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA
AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANGMENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
Page 23
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 23/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
23
BERSANGKUTAN MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4)
UUNO.41TAHUN1999TENTANGKEHUTANANTELAHMEMBATASIHAK-HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DEMIMEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP, DAN HAK ATAS RASA AMAN, SERTA
UNTUKBEBASDARIRASATAKUT SEBAGAIMANADIATUR DALAMPASAL28C
AYAT(1)DANPASAL28GAYAT(1)UUD1945
57. BahwaPasal28Cayat(1)UUD1945telahmemberikanjaminankonstitusionalbagi setiapwarga negara untukmengembangkandirinya,demimeningkatkan
kualitashidupnyadankesejahteraanumatmanusia.DisebutkandidalamPasal
tersebutbahwa,“Setiaporangberhakmengembangkandirimelaluipemenuhankebutuhandasarnya,berhakmendapatpendidikandanmemperolehmanfaatdari
ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demimeningkatkan kualitashidupnyadandemikesejahteraanumatmanusia”;
58. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untukmendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk
bebas dari rasa takut. Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa,
“ setiaporang berhak atasperlindungandiripribadi, keluarga,kehormatan danmartabat,danhartabendayangdibawahkekuasaannya,sertaberhakatasrasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidakberbuatsesuatuyangmerupakanhakasasi”;
59. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hakkeamanansebagaihakdasaryangtidakbolehterabaikandalampemenuhannya.
HalinisebagaimanaditegaskandalamPembukaanPiagamHakAsasiManusia,
padaTAPMPRNo. XVII/MPR/1998 tentangHak AsasiManusia.Alinea keduaPiagam menyebutkan, “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang
melekatpadadirimanusiasecarakodrati,universal,danabadisebagaianugerahTuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak
mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak
keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikanatau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan
tanggungjawabyangtimbulsebagaiakibatperkembangankehidupannyadalammasyarakat .”;
60. Bahwahakbagisetiaporanguntukmengembangkandirimerupakanhakasasimanusiayangsifatnyapokokdanmendasar,karenaakanberpengaruhterhadap
pemenuhanhak-haklain.HalinisebagaimanadisebutkandalamBagianKetiga
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminanterhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua dimensi pengakuan
sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hakekonomi,sosialdanbudaya;
61. Bahwaperaturanperundang-undangandiIndonesiatelahmemberikanjaminanbagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
Page 24
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 24/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
24
martabat, dan hakmiliknya. Sebagiamana ditegaskandalamPasal29 ayat (1)
Undang-UndangNo.39Tahun1999 tentangHakAsasiManusia,“Setiaporang
berhakatasperlindungandiripribadi,keluarga,kehormatan,martabat,danhakmiliknya” ;
62. Bahwa dalam pelaksanaan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasimanusia, di dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah
prinsipindivisibility ,sertaprinsipinterdependencedaninterrelatedness;
63. Bahwaprinsipindivisibility memilikipengertianbahwaseluruhkomponenhak
asasi manusia memiliki status yang sama dan setara, tidak ada yang lebihpentingdaripadayanglain.Olehkarenaitu,jikaadapenyangkalanatassatuhak
tertentu,makaakanlangsungmenghambatpenikmatanhaklainnya;
64. Bahwa prinsip interdependence dan interrelatedness inginmenegaskan bahwa
tiap hak akan berhubungan dan menyumbang pada pemenuhan hak danmartabatorang.Hakataskesehatanmisalnyatergantungpadapemenuhanhak
ataspembangunan,hakataspendidikandanhakatasinformasi;
65. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak
untukmengembangkan diri demimemenuhi kebutuhan dasar hidupdan hakatasrasaaman,akanberdampakdanberhubunganpadapemenuhanhakdasar
lainnya. Termasukdi dalamnyamenghambat pemenuhan hak atas pekerjaan,
hakataskesehatan,hakataspendidikan,hakatashartabenda,danlainnya;
66. Bahwakeberadaanketentuanpasal-pasalpadaUUaquotelahmembatasihak
konstitusional PARA PEMOHON untuk mengembangkan diri, dalam rangkamemenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan
masyarakat hukum adatnya hanya karena wilayahnya itu dijadikan KawasanHutanTamanNasionaldan/ataudiberikankepaadaperusahaanuntukdijadikan
kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan tanaman
insdustri;
67. Bahwa ketentuan pasal-pasal pada UU a quo terbukti telah menciptakan rasaketakutan dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk
mengeloladanmemanfaatkansemuapotensidansumberdayaalamyangadadi
wilayahPARAPEMOHONsebagaikesatuanmasyarakathukumadatdalamrangkamemenuhikebutuhanhidupnya:
PASAL 1 ANGKA (6) SEPANJANG FRASA “NEGARA”, JO. PASAL 4 AYAT (3)SEPANJANG FRASA “DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL”, JO. PASAL 5 AYAT (1)SEPANJANG FRASA “HUTAN BERDASARKAN STATUSNYA TERDIRI DARI; (a)
HUTANNEGARA,DAN;(b)HUTANHAK”,AYAT(2),AYAT(3)SEPANJANGFRASA
“PEMERINTAHMENETAPKANSTATUSHUTANSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT (1) DAN AYAT (2); DAN HUTAN ADAT DITETAPKAN SEPANJANG
Page 25
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 25/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
25
MENURUT KENYATAANNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
BERSANGKUTANMASIHADADANDIAKUI KEBERADAANNYA”, DAN AYAT (4),
SERTA PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANBERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAKUAN IDENTITAS BUDAYA
DANPENGHORMATANKESATUANMASYARAKATHUKUMADATBESERTAHAK-
HAK TRADISIONALNYA, SEBAGAIMANADIATUR DALAMPASAL 18B AYAT (2)DANPASAL28IAYAT(3)UUD1945
68. BahwaketentuanPasal18BAyat(2)UUD1945,menyatakan“Negaramengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diaturdalamundang-undang”,adapunketentuanPasal28Iayat(3)UUD1945menyatakan“Identitasbudayadanhakmasyarakattradisionaldihormatiselaras
denganperkembanganzamandanperadaban”;
69. Bahwa berdasarkanketentuanPasal18B ayat (2) danPasal28I ayat (3)UUD
1945tersebut,secaraeksplisittelahditentukanbahwa;
a. Negaraberkewajibanuntukmengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuanmasyarakathukumadatbesertahak-haktradisionalnya;
b. Negara berkewajiban untuk menghormati identitas budaya dan hak-haktradisionaldarimasyarakathukumadat;
70. Bahwa pasal di atas telah secara jelas dan tegas mememerintahkan kepadaNegaramelaluipemerintahuntuk;
1. Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
besertahak-haktradisionalnya;2. Menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat
hukumadat;
71. Bahwarumusantentangsubjekmasyarakathukumadat,objekhakmasyarakat
adat serta hak masyarakat hukum adat, telah banyak dirumuskan oleh parapakarhukumadatyangdalamrangkamempermudahdapatdilihatdariuraian
berikut;
72. Bahwa rumusan tentang subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia
nerupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), geneologis(keturunan), dan territorial-geneologis (wilayah dan keturunan), sehingga
terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat
lainnya(TerHaar,1939dalamAbdurahman&Wentzel,1997;Sutanto-sutanto,1999;Titahelu1998);
73. Bahwa yangmenjadi objekdari hakmasyarakat hukum adat adalah hak atas
wilayahadatnya(hakulayat)yangmeliputiair,tumbuh-tumbuhan(pepohonan),
danbinatang,bebatuan yangmemilikinilai ekonomis(didalam tanah),bahangalian,danjugasepanjangpesisirpantai,jugadiataspermukaanari,didalam
Page 26
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 26/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
26
air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya. Adapun wilayah adat ini
mempuntai batas-batasyang jelasbaik secara factual (batas alam atau tanda-
tandadilapangan)maupunsimbolis(bunyigongyangmasihterdengar),yangmanauntukmelihatbagaimanahukumadatmengaurdanmenetukanhubungan
dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah
dilakukanolehaturandankelembagaanadat(Mahdi1991dalamAbdurahman&Wenyzel1997);
74. Bahwa adapun hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya,
mencakup;
a. Mengatur danmenyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman,bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan wilayah
permukiman/persawahanbaru,dll),danpemeliharaantanah;b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
(memberikanhaktertentukepadasubjektertentu);
c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang danperbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli,
warisan,dll);
75. BahwamenurutMariaSumardjono(1999),dalambahasasederhananyauntuk
melihatkriteriapenentudiakuidandihormatinyamasyarakathukumadatdanidentitassertahak-halnyaadalahdari;
a. Adanyamasyarakat hukumadat yangmemenuhiciri-ciri tertentusebagai
subjekhakulayat;b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum
(ruanghidup)yangmerupakanobjekhakulayat;
c. Adanya kewenanganmasyarakat hukum adat untukmelakukan tindakan-tindakantertentuyangberhubungandengantanah,sumberdayaalamlain
sertaperbuatan-perbuatanhukum;
76. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa masyarakat
hukumadatmemerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklisif: tidaktumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum adat dapat
melestarikan,memanfaatkan(termasukmembudidayakan),memasarkanhasil-hasilkekayanalamyangberadadidilayahadatnya,sertahaktersebuttidakbisa
dipindahtangankankepadapihaklaindiluarmasyarakathukumadattersebut,
karenanya kemudian identitas budaya serta hak masyarakat hukum adatmendapatkanperhatiandanperlindunganyangtagasdalamUUD1945;
77. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal dalam UU Kehutanan yangdiujikan dalam permohonan a quo, yang secara tegas telah menyebabkan
terjadinyaperampasandanpenghancuranatasmasyarakathukumadatbesertawilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya, mejadikan ketentuan-
ketentuan ini bertentangan dengan Pasal18B ayat (2) dan Pasal28I ayat (3)
UUD1945;
Page 27
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 27/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
27
PASAL 67 UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN KESATUANMASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA,
SEBAGAIMANADIATURDALAMPASAL18BAYAT(2)UUD1945
78. Bahwa prinsip-prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah secara tegas diatur dalamPasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diaturdalamundang-undang”;
79. Bahwa berdasarkan ketentuan dalamPasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut,
maka menjadi jelas, bahwa pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-kesatuanmasyarakathukumadatsertahak-haktradisionalnyasepanjangmasih
hidupdansesuaidenganperkembanganmasyarakatdanprinsip-prinsipNegara
hukumadalahmerupakankewajibanNegara;
80. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuanmasyarakathukumadatsertahak-haktradisionalnyatersebuttelahsecarajelas
dantegasdisebutkanakandiaturdalamundang-undang;
81. Bahwa karena perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya melalui undang-undangmerupakan amanat Pasal 18Bayat (2)UUD 1945, sehingga undang-undang tersebut merupakan masuk kedalam
kategori undang-undang organic (undang-undang yang pembentukannyadidasarkanpadaamanatUUD1945);
82. Bahwaberdasarkanuraiandatas,makapengaturanketentuandalamPasal67UU Kehutanan yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan
keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan PeraturanDaerah (Perda) adalah jelas merupakan pengaturan yang inskonstitusional,
sebab secaranyatabertantangandenganketentuandalamPasal 18Bayat (2)
UUD1945.
VI. PETITUM
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim padaMahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus
permohonanujimateriiliniuntukmemutussebagaiberikut:
Page 28
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 28/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
28
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-undang yang
diajukanPARAPEMOHONuntukseluruhnya;
2. MenyatakanketentuanPasal1angka(6)sepanjangfrasa“negara”,jo.Pasal
4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangandengankepentingannasional”,jo.Pasal5ayat(1)sepanjangfrasa“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;(a)HutanNegara,dan;(b)
Hutanhak”, Ayat(2), Ayat(3) sepanjang frasa“pemerintahmenetapkanstatushutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2);danhutan
adatditetapkansepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat
yangbersangkutan masihada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) ,serta Pasal 67 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangandenganPasal1ayat(3),Pasal18Bayat(2),Pasal28Cayat(1),Pasal28Dayat(1),Pasal28Gayat(1),danPasal28Iayat(3)UUD1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (6) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “hutanadatadalah
hutanyangberadadalamwilayahmasyarakathukumadat ”;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “ penguasaaanhutanoleh Negara tetapmemperhatikan hak masyarakat hukumadat, sepanjang
kenyataannyamasihada”;
5. MenyatakanketentuanPasal5ayat(1),ayat(2),ayat(3),UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca; Ayat(1)“hutanberdasarkanstatusnyaterdiridari;
a. HutanNegara,b. Hutanhak,dan;
c. Hutanadat;
Ayat (2) “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud padaayat(1);
6. MenyatakanketentuanPasal5ayat(2)danayat(4),sertaPasal67UUNo.41
Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukummengikatdengansegalaakibathukumnya;
7. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mempunyaiputusanlain,mohonputusanyangseadil-adilnya—exaequoetbono.
Jakarta,19Maret2012
Hormatkami,
Page 29
5/14/2018 an PUU UU No.41 Thn 1999 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/an-puu-uu-no41-thn-1999 29/29
PermohonanPengujianPasal 1angka (6)sepanjang frasa“negara”, jo. Pasal4 ayat(3) sepanjangfrasa “dandiakui
keberadaannya, serta tidak bertentangandengan kepentingan nasional”, jo. Pasal5 ayat(1) sepanjangfrasa “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) Hutan Negara, dan; (b) Hutan hak”, Ayat (2), Ayat (3) sepanjang frasa
“pemerintahmenetapkan statushutansebagaimanadimaksudpadaayat (1)dan ayat(2); danhutanadat ditetapkan
sepanjangmenurutkenyataannyamasyarakathukumadat yangbersangkutanmasih adadandiakui keberadaannya”,
danayat(4),sertaPasal67UUNo.41Tahun1999tentangKehutananterhadapUUD1945
29
TIMADVOKATMASYARAKATADATNUSANTARA,
SULISTIONO,SH.
IKIDULAGIN,SH.,MH.
ANDIMUTTAQIENSH..
SUSILANINGTYAS,SH.
ABDULHARIS,SH.
ERASMUSCAHYADI,SH.