Amir Khoiri Abstrak: Gerakan umat Islam dalam menuntut ...staiindo.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/8.1.-DIRASAT-2017-Edisi...gerakan politik Islam dan gerakan dakwah adalah saling

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia

Amir Khoiri

Dosen STAI Indonesia

Abstrak: Gerakan umat Islam dalam menuntut keadilan terhadap

pelaku tindakan penistaan agama yang memicu terjadinya aksi

unjuk rasa “terbesar” dalam sejarah sosial politik di Indonesia

dituding sebagai gerakan politisasi agama dan mencederai ideologi

kebhinekaan. Aksi-aksi tandingan dan pemberitaan media

mainstream berupaya mempertegas nuansa politik di dalamnya

serta membuktikan bahwa gerakan tersebut jauh dari karakter

dakwah profetik bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Pada

dasarnya, akar sejarah dinamika politik Islam tidak bisa lepas dari

perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan

para sahabat. Sejarah awal gerakan politik Islam menunjukkan

bahwa ada hubungan yang erat antara gerakan politik Islam dengan

kegiatan dakwah. Banyak ilmuwan muslim menyebut bahwa

gerakan politik Islam dan gerakan dakwah adalah saling mengisi

antara satu dengan yang lain.

Kata kunci: Pergerakan, Umat Islam, Politik, Dakwah

A. Pendahuluan

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah,

mengajak dan menyeru orang lain untuk menerima Islam, dan

meyakininya dengan cara tersendiri. Dakwah menjadi penting karena

meliputi semua persoalan yang di dakwahinya oleh karena itu manusia di

anugrahi akal sehingga dituntut untuk berusaha mencurahkan potensi

insaninya dengan mempelajari, memahami, merenungkan, serta

mengamalkan pesan dakwah tersebut sehingga bisa di ambil manfaat

darinya.

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Dakwah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari

pengalaman keislaman seseorang dalam sosio-budayanya, maka

penyampaian pesan dakwah ini pun dapat dilakukan dengan berbagai cara 1

yang sesuai dengan keahliannya. Selama hal tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip kaidah ajaran Islam, maka dakwah dapat dilakukan

dengan cara: Lisan, Tulisan, Seni, Sastra, Budaya dan Sebagainya. Baik di

lakukan secara individu atau kelompok.

Islam telah memberi kemudahan bagi seluruh pemeluknya yang

ingin menyebarluaskan seluruh perintah dan larangan Allah SWT

khususnya, bagi para juru dakwah (baik personal maupun kelompok).

Allah memberikan kebebasan dalam menyapaikan pesan dakwah dengan

berbagai metode dakwah, serta kendaraan yang dipergunakan dalam

menyampaikan pesan-pesan agama. Dalam Surat an-Nahl ayat 125, Allah

berfirman: � ر�� ����� وٱ����� ٱ���� و���� ����� � أ��� إن ٱدع إ� ���� � � � ر�� �� أ�� �� �� �� ����ۦ و�� أ�� ������� � ��

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat

petunjuk.”

Akan tetapi seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan

karena terjadinya berbagai differensiasi dalam sendi kehidupan, maka

keinginan untuk menghadirkan ajaran agama (Islam) yang lebih

kontributif dan konstektual manjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa

ditunda-tunda lagi. Karena betapapun sempurananya ajaran suatu agama

yang terekam dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan al-Hadits, ajaran-ajaran

tersebut tidak akan mempunyai makna, ketika tidak mampu di break down

menjadi panduan fungsional yang dapat dirasakan bagi kebutuhan umat 2

manusia.

150 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

1 Fathi Yakan, Membongkar jahilyah Meraih Sukses Dakwah, (Solo: Intermedia, 2003), h. 55

2 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah-Kajian Ontologis, Epistemologi dan Aksiologis, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2003), h. xi

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 151

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Dengan demikian maka tugas dakwahpun menjadi lebih kompleks

lagi, sehingga tidak jarang kita dengar ada yang disebut dengan dakwah

melalui internet, dakwah melalui media cetak, elektronik. Berangkat dari

kompleksnya kehidupan itu pula maka tidak sedikit masyarakat yang

mendirikan lemabaga-lembaga atau institusi yang bergerak di bidang

dakwah. Lebih dari itu, sepanjang sejarah sosial umat Islam di Indonesia,

telah berdiri berbagai organisasi sosial keagamaan, perkongsian ekonomi,

dan partai politik yang mengindentifikasi sebagai penggiat dakwah yang

berperan aktif dalam mensyiarkan ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan

yang menjadi spesifikasi organisasi masing-masing.

Tidak ada permasalahan ataupun perdebatan panjang dalam relasi

dakwah dengan gerakan sosial keagamaan, pendidikan, dan ekonomi.

Hampir semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam, mendukung

upaya syiar Islam melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Akan tetapi, ketika

dakwah dikorelasikan dengan politik, permasalahan dan perdebatan

muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya pandangan dikotomis

antara agama dan negara.

Sejatinya, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Natsir bahwa

agama bukan sekedar ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti

shalat, puasa dan sebagainya, tetapi agama meliputi semua kaidah dan

aturan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, agar

kaidah dan aturan tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya,

diharuskan adanya kekuatan berupa kekuasaan dalam negara. Agama

dapat berkembang dengan negara, sebaliknya negara memerlukan agama 3

untuk mengembangkan bidang etika dan moral sosial dan politik.

Oleh karena itu, politik dan dakwah merupakan suatu kesatuan,

mustahil untuk dipisahkan. sebab agama merupakan ajaran tata perilaku

kemanusiaan, sehingga ia bukan hanya sistem teologi tetapi juga sebuah

kebudayaan yang kompleks. Dakwah harus didukung dengan sebuah

kekuasaan politik. Sebab, baik agama maupun politik, secara kasat mata 4

sama-sama berkolerasi dengan kemaslahatan umat.

3 Khumaidi, Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir, Jurnal Online: Kontekstualita, Vol. 23, No. 1, Juni

2008, h. 110. 4 Syaiful Amin Sholihin, Tokoh Agama dan Pilihan Politik, (Yogyakarta, Tugu Pess, 2004), h. 27

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Dengan demikian meskipun bahwa dakwah dan politik adalah dua hal

yang berbeda namun saling terkait dalam mencapai tujuan tertentu, jika

dakwah diletakkan dalam politik maka dakwah akan menjadi instrument

dan sarana untuk mencapai tujuan politik. Berpolitik dalam Islam berarti

menjunjung tinggi dakwah Islamiyah.

B. Gerakan Politik Islam di Indonesia

Setelah merdeka, wacana politik Indonesia mewariskan

kebingungan tertentu, terutama dalam hal pemahaman atas apa yang

dinamakan politik Islam. Sebagai bias dari dinamika politik Islam yang

muncul sejak tahun 1930-an, maka diskursus politik Islam Indonesia pasca

kemerdekaan masih diramaikan dengan polarisasi golongan agama dan

golongan nasionalis sekuler, atau setidaknya golongan netral agama.

Golongan pertama jelas ingin menjadikan Islam sebagai dasar agama yang

secara konkrit diperjuangkan mereka dalam BUPKI atau Sidang

Konstituante, sedangkan kelompok kedua ingin membedakan dan bukan

memisahkan antara persoalan agama dan masalah politik kenegaraan

dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan yang ketiga adalah

kelompok yang tidak sepenuhnya mengosongkan kehidupan politik 5

kenegaraannya dari nilai-nilai Islam.

Interaksi antara ketiga kelompok inilah yang mewarnai politik

Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan nampaknya terus berlanjut

hingga saat ini, dan secara khusus interaksi tersebut memberikan kerangka

bagi berkembangnya pengalaman Islam Indonesia.

Tumbangnya kekuasaan Orde Lama pada tahun 1965-1966 dan

bangkitnya Orde Baru tetap merupakan persoalan amat penting bagi

bangsa Indonesia. Salah satu hal relevan yang muncul sebagai akibat dari

lahirnya Orde Baru adalah perubahan pemikiran ekonomi dan sosial

politik masyarakat Indonesia. Dampak tersebut akan semakin jelas pada

respons pemikiran masyarakat Islam Indonesia. Sebab bagaimanapun juga

perubahan-perubahan pemikiran umum itu mempengaruhi

perkembangan pola pemikiran Islam.

5 Bakhtiar Effendy, "Repolitisasi Islam : Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?", dalam Politik Demi Tuhan,

(Bandung Pustaka Hidayah, 1999), h. 38

152 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Dalam kaitannya dengan dinamika politik Islam, "Orde Baru yang

dibentuk oleh Soeharto tidak menggambarkan kemenangan bagi 6

kekuatan-kekuatan Islam Indonesia." Sebab, di masa Orde Baru,

intelektualisme, termasuk di dalamnya pemikiran politik Islam,

berkembang pesat, tetapi sama sekali berada di luar aktivitas politik

kepartaian.

Jelasnya, pada masa Orde Baru, wacana pemikiran politik

mengalami kevakuman, tetapi dalam politik Islam, kevakuman itu hanya

terjadi dalam konteks partai politik. Sedangkan di luar partai politik

pemikiran politik Islam terus berkembang secara signifikan, sejalan dengan

derasnya dinamika pemikiran intelektualisme baru Islam. Produktivitas

para cendekiawan muslim dalam menghasilkan karya-karya dalam

pemikiran politik, lebih tinggi di bandingkan dengan cendekiawan

Indonesia lainnya.

Gerakan-gerakan politik yang "berbau" Islam, pada masa sini benar-

benar dikebiri, terlebih dengan andilnya kelompok militer dalam

mendukung sikap politik Soeharto. Salah satu upaya sistematis yang

dilancarkan Soeharto untuk menghindari dominasi kelompok muslim

yang menawarkan ideologi alternatif (Islam) bagi negara Indonesia adalah

dengan mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi

di Indonesia.

Secara umum, kegiatan politik pasca Orde Baru berorientasi pada

proses liberalisasi politik yang menuntu redefinisi hak-hak politik rakyat

yang selama bertahun-tahun diberangus Orde Baru. Sayangnya,

sebagaimana diungkapkan oleh M. Deden Ridwan, bahwa "di tengah

suasana transisi itu, hampir tidak ada kalangan - termasuk umat Islam - 7

yang begitu peduli pada kewajiban-kewajiban politik mereka." Padahal

berdemokrasi mesti dimulai dengan belajar menjalani dan mengakui

pelbagai paradoks. Demokrasi hanya akan tegak manakala ada keikhlasan

semua orang untuk mendamaikan kebebasan dengan keseimbangan

antara hak dan kewajiban.

6 John Obert Voll, Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press,

1997), h. 3107 M. Deden Ridwan, "Perubahan Politik dan Kebangkitan Peran Umat Islam", dalam Kehampaan Spiritual

Masyarakat Modern, (Jakarta : Media Cita, 2000), Cet. Ke-1, h. 224

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 153

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru menjadi fenomena tersendiri bagi

bangkitnya partai Islam di Indonesia, meski masih diragukan apakah juga

mengindikasikan bangkitnya politik Islam di Indonesia. Tapi setidaknya,

angin reformasi telah mendorong umat Islam untuk merestrukturisasi

peran politiknya yang selama Orde Baru terpuruk. Hal ini ditandai dengan

semangat yang luar biasa para cendikiawan, tokoh-tokoh Islam, dan ulama

dalam mendirikan partai politik atau sekedar berafiliasi ke partai politik

tertentu.

Dalam waktu singkat dan tanpa ada yang bisa menghalangi, partai-

partai politik bermunculan. Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah

periode reformasi dimulai, Indonesia mempunyai lebih dari 170-an partai.

Partai-partai yang menggunakan lebel agama sudah berada di atas angka

50-an termasuk partai-partai Islam. Setelah melalui proses verifikasi, hanya

48 partai yang dinilai layak mengikuti pemilu, dan satu pertiganya adalah

partai-partai Islam.

Fenomena ini melahirkan penilaian tersendiri dalam diri umat

Islam, dan yang paling umum adalah adanya anggapan bahwa telah terjadi

repolitisasi Islam, walau sebenarnya umat Islam tidak pernah berhenti

berpolitik, dan meski Islam juga bukan agama politik. Namun, suatu hal

yang perlu diingat, bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah

beragama Islam. Langsung atau tidak langsung, hal itu mempunyai

implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apapun, lebih-lebih

partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis seperti

itu. Artinya, massa Islam akan menjadi "harta" yang diperebutkan oleh

partai-partai yang baru muncul dan dipertahankan oleh partai-partai yang 8

sudah lama ada.

Pada masa inilah muncul fenomena “partai dakwah” sebuah slogan

verbal yang diharapkan dapat membius orientasi politik umat Islam untuk

mendukung partai politik yang mengidentikan dirinya sebagai gerakan

dakwah. Hanya saja perilaku yang ditunjukkan oleh politisi, praktisi, dan

simpatisan partai dengan slogan di atas menimbulkan gesekan tersendiri

dalam masyarakat. Pasalnya, gerakan “politik dakwah” tersebut terkesan

kurang menjunjung nilai demokrasi atau lebih menunjukkan sikap

militansinya atau fundamentalis dan konservatifnya.

8 Bahtiar Effendy, "Islam di Tengah Polarisasi Politik", dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern,

(Jakarta : Media Cita, 2000), Cet. Ke-1, h. 205

154 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Apresiasi politik umat Islam, khususnya di Indonesia, tentunya akan

menggambarkan pandangan mereka tentang Islam dan politik. Bisa saja

perilaku itu berubah-ubah pada setiap fase perkembangan politik di

Indonesia, sesuai dengan tingkat pemahaman yang diterima ataupun

respons yang dikembangkan oleh umat Islam pada setiap fasenya, di

samping adanya intervensi pengarahan dari para penguasa terhadap

apresiasi politik umat Islam, baik secara persuasif maupun represif.

C. Rekonstruksi Dakwah dalam Politik

Dari gambaran tentang dinamika politik Islam di Indonesia nampak

bahwa Islam dan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan, meski bentuk

dan pola relasi tersebut berbeda-beda. Karenanya dakwah sebagai bagian

dari ajaran Islam memiliki pola relasi yang sama dalam prinsip pemikiran

politik umat Islam di Indonesia.

Dakwah merupakan rekonstruksi muslim sesuai dengan ajaran

Islam. Semua bidang kehidupan dakwah dijadikan arena dakwah, dan

seluruh kegiatan hidup manusia ela digunakan sarana atau wasilah

dakwah. Kegiatan politik misalnya, sebagaimana kegiatan ekonomi,

usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan ilmu dan

teknologi, kreasi seni, kodifikasi hukum, dan lain sebagainya, bagi seorang 9

muslim seharusnya memang menjadi alat dakwah.

Sebaliknya, menjadikan dakwah sebagai alat politik adalah sesuatu

yang tidak dibenarkan. Dakwah harus diposisikan pada dimensi yang

bebas dan tidak monopoli atau subsosial daripada lembaga atau kekuatan

politik tertentu. Sebaliknya, dakwah harus menjadi bahagian dari

berbagai pihak yaitu negara, organisasi, lembaga dan partai politik, dalam

menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hal tersebut didasarkan pada

pemikiran sejarah bahwa dakwah lebih tua usianya daripada politik dan

dakwah bersifat universal.

9 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1991), h. 27

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 155

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Politik sebagai salah satu aspek kehidupan manusia menurut Deliar

Noer adalah perilaku atau tindakan baik yang dimanifestasikan melalui

aktivitas-aktivitas atau pun berupa sikap, yang tujuannya adalah

melakukan perbuhan terhadap ta tanan masyarakat a tau 10

mempertahankannya dengan menggunakan kekuasaan. Dengan

demikian, dalam pandangan Deliar Noer kekuasaan bukanlah politik tapi

perilaku atau tindakan untuk melakukan perubahan atau

mempertahankan tatanan masyarakatlah yang menjadi hakikat politik,

sementara kekuasaan hanyalah alat yang digunakan dalam politik

(perilaku/tindakan), karena dengan kekuasaanlah sebuah kebijakan

politik dapat dipatuhi dan terlaksana

Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia, bahkan

bagi seorang muslim hendaknya menjadi kegiatan integral dari kehidupan

yang utuh, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya ela hidup secara

teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala

perangkat kekuasaannya. Politik sangat menentukan corak sosial, 11

ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Dakwah sebagai titah daripada Allah SWT harus lebih abadi

daripada masyarakat, budaya, politik bahkan negara. Oleh sebab itu,

seharusnya politik yang dijadikan sebagai instrumen dakwah, bukan

sebaliknya. Memang tidak ada asas naqli yang melarang mendirikan partai

politik berdasarkan agama. Niat mendirikan partai politik untuk

menegakkan agama adalah sesuatu yang sah. Namun kerena berbagai

kepentingan yang bersifat duniawi, politik sering kali menyimpang

daripada tujuan semula. Politik dengan sifat relativismenya mudah larut

pada kepentingan sesaat, terutama untuk kepentingan pemilih, sehingga

keputusan politik sangat mementingkan konstituennya. Dengan kata lain,

seorang politikus menjadi wakil daripada orang yang memilihnya.

Sedangkan dalam dakwah, bukan kepentingan sasaran yang utama, tetapi

nilai-nilai kebenaran yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah yang 12

harus disampaikan

10 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 6

11 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, h. 27

12 Buyung Ali Sihombing, “Realitas dan Idealitas Politik Islam: Simbiosis Politik dengan Dakwah”, dalam

Jurnal Miqot, Vol. XXII, Nombor 1, Januari 2003. Medan: IAIN Press, h. 157

156 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Dakwah sebagaimana disebutkan di atas merupakan sebuah

kegiatan untuk merekonstruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Sehingga seluruh aspek kehidupan manusia adalah arena dakwah. Untuk

merealisasikan dakwah dalam setiap bentuk aktivitas manusia, maka

seluruh kegiatan atau profesi manusia juga merupakan sarana maupun alat

(instrumen) dakwah Islam. Tanggung jawab dakwah tidak hanya tugas

ulama, kiyai atau ustadz akan tetapi merupakan tugas ekonom, politikus

penguasa dan profesi lainnya. Pada diri mereka juga ada kewajiban dan

tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah menurut kemampuan 13

dimilikinya.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa politik dan dakwah memiliki

hubungan yang sangat erat dalam perspektif Islam. Nabi Muhammad

SAW ketika di Madinah telah memberi contoh bagaimana berperan dalam

pgembangan Islam. Politik menyangkut urusan kekuasaan dan cara-cara

menggunakan kekuasaan. Dalam prakteknya, politik selalu dihubungkan

dengan cara dan proses dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara.

Oleh karena itu politik merupakan salah satu kegiatan penting dalam

masyarakat, dikarenakan hampir seluruh masyarakat di dunia ini hidup

dalam suatu sistem politik. Politik memiliki peran penting dalam

menentukan corak dan bentuk pengaturan kehidupan sosial, ekonomi,

budaya, hukum dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks itu, menarik sekali mengikuti jalan pikiran Ibn

Khaldun (1332-1406 M). Menurut beliau pemerintah akan lebih berwibawa

jika pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai

agama. Bahkan hal tersebut akan bertahan apabila dalam pelaksanaannya

mengikut nilai-nilai kebenaran, kerana hati manusia hanya dapat

disatupadukan dengan pertolongan Allah Swt. Kekuasaan yang

berasaskan agama akan menjadi kokoh kerana mendapat dukungan

rakyat. Selain itu agama dapat meredakan pertentangan dalam masyarakat 14

dan rasa iri hati untuk terwujudnya persaudaraan sejati.

13 M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, h. 27

14 Charles Issawi, An Arab Philosophy of History. (Terj.) A. Mukti Ali. (Jakarta: Tintamas, 1976), h.180

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 157

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Oleh karena itu, aktivitas politik sejatinya berdasarkan agama

yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadis. Politik tidak berjalan sendiri

tanpa dikawal oleh agama dan tidak memisahkannya dengan dakwah.

Realitas saat ini adalah bahwa dakwah dilakukan oleh ulama dan da'i,

sementara kekuasaan politik oleh sultan, raja atau presiden. Hal ini

menyebabkan terjadinya pemisahan antara pelaksanaan politik dan

dakwah. Padahal Nabi Muhammad SAW dan para khulafa al-rasyidin tidak

pernah memisahkan antara praktek politik dengan aktivitas dakwah.

Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya tidak

terlepas dari praktek-praktek politik untuk melaksanakan yang makruf 15

dan mencegah yang mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi politik

dalam penyebaran agama menjadi relevan dan penting dipraktekkan.

Agama dan politik mempunyai kaitan yang sukar dipisahkan. Sebab hidup

di dunia tidak hanya untuk kepentingan dunia semata, tapi dunia harus 16

mampu membawa setiap muslim untuk kebahagiaan di akhirat.

Sesungguhnya kehidupan di dunia bukanlah tujuan akhir dari

kehidupan manusia. Kehidupan di dunia hanya satu babak yang dijalani

menuju kehidupan akhirat. Ajaran Islam yang bersifat politik menaruh

perhatian terhadap kehidupan dunia. Disebabkan itu, imamah merupakan

warisan yang ditinggalkan Nabi Saw. untuk melaksanakan hukum-hukum

Allah swt. demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Menurut M. Amien Rais aktivitas politik dinilai baik, bilamana

memberi manfaat bagi seluruh rakyat dan sesuai dengan konsep rahmat 17

sejagat atau menurut istilah al-Quran rahmah li al-'alamin. Selanjutnya

beliau menyatakan bahwa politik harus difahami dalam tiga kategori:

Pertama, politik sebagai amanah dari masyarakat yang harus

dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan harus dipandang

sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah untuk mengayomi

masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara orde atau tertib

sosial yang egalitarian.

15 Muhammad Husayn Haykal, Hayātu Muhammad. (Al-Qāhirah: Dar al Ma'arif, 1972), h. 106.

16 'Ali 'Abd al Mu'ti Muhammad, Al Fikr al-Siyasi fi al-Islam. (Iskandariyah: Dar al-Jami 'ah, 1978), h. 39.

17 M. Amien Rais, Hubungan antara Politik dan Dakwah: Berguru kepada M. Natsir,(Bandung: Mujahid, 2004), h. 10.

158 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Kedua, aktivitas politik harus dipertanggungjawabkan kepada Allah

SWT, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,

set iap orang pada dasarnya pemimpin yang harus

mempertanggung jawabkan kepemimpinannya atau tugas-

tugasnya, yang bukan hanya tanggung jawab di hadapan lembaga

atau institusi, melainkan juga di hadapan Allah kelak di akherat,

tanggung jawab inilah justru yang paling penting.

Ketiga, aktivitas politik harus sejalan dengan prinsip-prinsip

persaudaraan dalam Islam. yakni persamaan diantara umat

manusia, yang dalam arti luas meliputi batas-batas etnik, rasial, 18

agama, latar belakang sosial, keturunan, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas nampak jelas bahwa dakwah dan politik

adalah dunia yang terkadang menampilkan wajah dan perspektif berbeda.

Politik adalah dunia yang berhubungan erat dengan kekuasaan dan

persoalan mengelola negara oleh karena itu politik cenderung

menghalalkan segala cara untuk memperoleh tujuan politiknya dan tidak

terlalu memperdulikan efek yang akan terjadi. Berbeda dengan politik

yang bersifat duniawi, dakwah bersifat lebih sakral. Dakwah menjadi

semacam media untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran dan ide yang

berkembang dalam Islam.

Aktifitas dakwah memiliki peranan yang cukup signifikan dan

strategis dalam proses penyebaran ajaran agama Islam. Proses penyebaran

dan perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini

tidak bisa dipisahkan dari peran penting dakwah itu sendiri. Islam melalui

dakwah diharapkan mampu melakukan proses internalisasi nilai-nilai

Islam sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu,

keluarga, masyarakat dan negara untuk kebahagiaan manusia dunia dan

akhirat. Pemahaman yang demikian menempatkan dakwah sebagai

program besar dan penting atau azmil umur. Oleh karena itu, aktivitas

dakwah menuntut keterlibatan semua umat Islam dalam berbagai profesi

dan keahlian dan melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang

politik.

18 M. Amien Rais, Hubungan antara Politik dan Dakwah…, h. 10-12.

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 159

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Politik sebenarnya tidak berbeda dengan upaya menata masyarakat,

Melandasi masyarakat dengan akhlakul karimah, menggugah mereka

dengan hilanah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap

persaudaraan dan kasih sayang. Politik juga bertujuan untuk meratakan

keadilan, kesejahteraan, dan tolongmenolong, menegakkan

kepemimpinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, mencintai dan

dicintai umat, menata masyarakat berdasar hukum yang tidak berat

sebelah, dan menegakkan martabat manusia yang mulia untuk membina

perdamaian dan kemajuan yang bermanfaat.

Sejarah mencatat bahwa perkemangan Islam tidak lepas dari

pengaruh politik. John L. Esposito dalam bukunya “Islam and Politics”

menjelaskan bahwa peran politik pada awal Islam mengungkapkan sejarah

yang kaya dan kompleks. Umat Islam terbukti menjadikan iman sebagai

penggerak dan pemersatu umat untuk mencapai kekuasaan politik. Ajara

Islam menjadi ideologi perekat yang mampu motivasi suku Arab untuk

bersatu dalam merlakukan ekspansi dan penaklukan untuk mendirikan

sebuah sistem kekuasaan yang berlandaskan Islam. legitimasi dan otoritas

penguasa, hukum resmi mengakui negara, dan lembaga peradilan, 19

pendidikan, dan sosial yang berakar pada Islam.

Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah Islam, persoalan dakwah dan

politik telah menjadi perhatian serius. Sebahagian ulama menganggap

bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan

masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan

politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan

satu dengan lainnya

Namun, sesungguhnya dakwah dan politik dalam praktek

kehidupan sosial harus dipahami dan digambarkan bagaikan dua sisi mata

uang. Satu sama lain saling melengkapi, tidaklah dianggap sempurna

apabila satu diantaranya tidak ada. Artinya bahwa dakwah dan politik itu

tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Keduanya memiliki titik

temu, di mana dakwah dan politik dipahami sebagai sarana menata

kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan

dan perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

19 John L. Esposito, Islam and Politics, (New York: Syracuse University Press, 1998), h. 31

160 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Bagi setiap muslim, kegiatan politik juga harus menjadi bagian

integral dari kehidupan yang utuh. Oleh karena itu politik adalah sebagai

alat dakwah maka aturan permainan yang harus ditaati juga harus paralel

dengan aturan permainan dakwah. Misalnya, tidak boleh menggunakan

kekerasan atau paksaan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh

menjungkirbalikkan kebenaran dan juga tidak boleh diperkenankan

adanya penggunaan-penggunaan induksi-induksi psikotropik yang

mengelabui masyarakat. Di samping itu, keterbukaan, kejujuran, rasa

tanggung jawab, serta keberanian menyatakan yang benar adalah benar

dan yang batil adalah batil harus emnjadi ciri-ciri politik yang berfungsi

sebagai sarana dakwah.

Untuk itu, agar politik benar-benar dapat menjadi sarana atau media

dakwah, maka sesuai dengan pandangan Amin Rais tentang aktivitas

politik yang baik, maka konstruksi dakwah melalui politik meliputi tiga

aspek:

1. Dakwah harus mendorong terciptanya pemerintahan amanah,

melindungi masyarakat, menegakkan keadilan dengan berpegang

pada pemeliharaan ketertiban sosial dan kesetaraan. Oleh sebab itu,

dakwah dalam konteks ini, baik verbal ataupun non verbal, harus

mengedepankan kepentingan ini. Para ulama dan da'i harus berani

mengkritisi pemerintah dan mendorong mereka mewujudkan

kehidupan sosial politik yang sedemikian rupa dengan tetap

berpegang pada pemeliharaan ketertiban sosial dan egaliter.

2. Dakwah harus mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki

kesadaran untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya di

hadapan Allah SWT bukan hanya bertanggung jawab terhadap

institusi yang mengangkatnya. Dalam konteks ini para ulama dan

da'i harus berani mengkritik para pemimipin yang hanya memiliki

orientasi politik duniawi yang hanya menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya untuk “menyenangkan” atasannya dengan

membangun kesadaran spiritual bahwa jabatan yang dipegangnya

adalah amanah Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan

kepada-Nya. Dengan demikian, tidak sepatutnya ulama dan da'i

menjadi pendukung pemimpin yang zhalim dan miskin

spiritualitas.

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 161

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

3. Dakwah harus memegang tegush prinsip ukhuwah dalam Islam.

Dalam konteks ini para ulama dan da'i dalam menjalankan aktivitas

dakwahnya melalui bidang politik tidak sepatutnya memicu

perpecahan di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat luas

pada umumnya. Mereka harus terus menjadi perekat umat tanpa

melakukan diskriminasi golongan tertentu. Sikap kritis mereka

hendaknya diarahkan kepada perilaku bukan pada latar belakang

etnis, ras, agama, sosial, keturunan, dan sebagainya.

D. Penutup

Gerakan dakwah dalam ranah politik merupakan hak setiap ulama

dan da'i, akan tetapi gerakan atau organisasi dakwah harus menyadari

serta mewaspadai terhadap orang atau oknum yang hendak memperalat

dakwah sebagai kendaraan politik dunia. Gerakan dakwah harus dapat

mengunakan berbagai instrument kehidupan yang ada saat ini untuk

kepentingan dakwah. Ulama maupun para dai yang bergabung dalam

gerakan organisasi atau gerakan dakwah, harus menyadari bahwasanya

dirinya merupakan bagian dari mata rantai perjuangan umat. Untuk itu

dalam konstruksi dakwahnya mereka harus mampu mendorong

tumbuhnya kesadaran sikap amanah para pemimpin, kepekaan spiritual

dalam mempertanggung jawabkan kepemimpinan, dan menjaga prinsip

ukhuwah dalam Islam guna memunculkan nilai-nilai Islam universal.

162 Amir Khoiri

DAFTAR PUSTAKA

Charles Issawi, An Arab Philosophy of History. (Terj.) A. Mukti Ali. Jakarta:

Tintamas, 1976.

Effendy, Bahtiar, "Islam di Tengah Polarisasi Politik", dalam Kehampaan

Spiritual Masyarakat Modern, Jakarta : Media Cita, 2000.

_________, "Repolitisasi Islam : Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?",

dalam Politik Demi Tuhan, Bandung Pustaka Hidayah, 1999.

Esposito, John L., Islam and Politics, New York: Syracuse University Press,

1998.

Haykal, Muhammad Husayn, Hayaatu Muhammad, Mesir: Dar al Ma'arif,

1972.

Khumaidi, Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir, Jurnal Online:

Kontekstualita, Vol. 23, No. 1, Juni 2008.

Muhammad, 'Ali 'Abd al Mu'ti, Al Fikr al-Siyasi fi al-Islam. Iskandariyah:

Dar al-Jami 'ah, 1978.

Noer, Deliar, Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Rais, M. Amien, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan,

1991.

_________, Hubungan antara Politik dan Dakwah: Berguru kepada M. Natsir,

Bandung: Mujahid, 2004.

Ridwan, M. Deden, "Perubahan Politik dan Kebangkitan Peran Umat

Islam", dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, Jakarta : Media

Cita, 2000.

Sholihin, Syaiful Amin, Tokoh Agama dan Pilihan Politik, Yogyakarta, Tugu

Pess, 2004.

Sihombing, Buyung Ali, “Realitas dan Idealitas Politik Islam: Simbiosis

Politik dengan Dakwah”, dalam Jurnal Miqot, Vol. XXII, Nombor 1,

Januari 2003. Medan: IAIN Press.

Dakwah dalam Bingkai Gerakan Politik Islam di Indonesia 163

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017

Sulthon, Muhammad, Desain Ilmu Dakwah-Kajian Ontologis, Epistemologi dan

Aksiologis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Voll, John Obert, Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern,

Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.

Yakan, Fathi, Membongkar jahilyah Meraih Sukses Dakwah, Solo: Intermedia, 2003.

164 Amir Khoiri

DIRASAT. Vol. 12, No. 01 TAHUN 2017