AMDAL.docx

Kerangka Acuan Analisis Dampak

Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

MUH. ALGANI RASIDI

D51112007

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil

menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang

berjudul arsitektur vernakular.

Makalah ini berisikan informasi tentang perkembangan arsitektur

khususnya membahas Arsitektur Vernakular. Diharapkan Makalah ini dapat

memberikan informasi kepada kita agar lebih memahami persoalan yang

lebih hakiki dalam belajar dari desain arsitektur vernakular, baik dalam

dimensi proses maupun produk, pada dasarnya adalah salah satu apresiasi

yang dapat diambil manakala kita diperhadapkan pada kenyataan akan

eksistensi arsitektur vernakular.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu

kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Gowa, 17 Desember 2012

Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 1

C. Tujuan 1

D. Manfaat 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Arsitektur Vernakular 3

B. Proses Desain Arsitektur Vernakular 7

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 11

B. Saran 11

Daftar Pustaka 12

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam

pembangunan perekonomian nasional adalah sektor perhotelan dan pariwisata.

Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka

meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka

memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan industri perhotelan semakin pesat seiring dengan

perkembangan dunia usaha, ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel

yang ada, mulai dari yang bertaraf regional sampai bertaraf internasional. Meski

dihadapkan pada persoalan persaingan yang sangat ketat, tidak menghalangi

motivasi kuat para investor dan pengembang untuk melirik kota ini.

Kondisi tersebut di atas tentu saja menjadi kebanggaan Pemerintah Kota

Setempat, namun perlu dipahami bahwa pembangunan hotel yang begitu pesat

saat ini akan membawa pengaruh dan berdampak signifikan terhadap

lingkungan sekitar. Sudahkah hotel-hotel tersebut peduli terhadap masalah

lingkungan sekitar saat dibangun maupun beroperasi?. Oleh karena itu, setiap

pembangunan proyek wajib dilakukan AMDAL terlebih dahulu untuk mengetahui

dampak yang akan terjadi setelah bangunan proyek itu selesai di bangun.

4

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu

sebagai berikut:

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi

kepada pembaca untuk lebih memahami persoalan yang lebih hakiki dalam jagad

arsitektur. Lebih lanjut mengenai

Makalah ini juga dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin meneliti

lebih jauh tentang hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur vernakular.

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan suatu keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

“…kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan…”

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

* Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)* Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

6

* Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)* Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.

B. KEGUNAAN AMDAL

a) Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

b) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup

dari rencana usaha dan/atau kegiatan

c) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha

dan/atau kegiatan

d) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup

e) Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu

rencana usaha dan atau kegiatan

“…memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif”

“…digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan”

C. PROSEDUR AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari :

a) Proses penapisan (screening) wajib AMDALb) Proses pengumuman dan konsultasi masyarakatc) Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)d) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau

kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi

7

masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

D. SIAPA YANG HARUS MENYUSUN AMDAL?

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL?

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi

8

Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

E. UKL dan UPL ?

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.

UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

a) Identitas pemrakarsab) Rencana Usaha dan/atau kegiatanc) Dampak Lingkungan yang akan terjadid) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

9

e) Tanda tangan dan cap

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

a) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota

b) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota

c) Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara

Nama Industri Alamat Jenis Kegiatan Dok. Yang Dimiliki

1) Bahari Inn Jl. Kol Sugiono Perhotelan UKL-UPL

2) Semeru Jl. Ahmad Yani Perhotelan UKL-UPL

3) Margadana Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Perhotelan UKL-UPL

4) Hotel Cosmopolitan Jl.AR.Hakim Perhotelan UKL-UPL

F. KAITAN AMDAL DENGAN DOKUMEN/KAJIAN LINGKUNGAN LAINNYA ?

AMDAL-UKL/UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban

10

lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.

Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya

11

Bangunan Hotel Clarion Resahkan Warga

KAMIS, 19 JANUARI 2012 20:06

Dewan Minta Pembangunannya Dihentikan,nBeri Ganti Rugi Rumah yang Rusak

MAKASSAR, CAKRAWALA  - Untuk terus memanjakan pengunjung, menajemen Hotel Clarion berupaya terus melakukan

penambahan fasilitas kamar. Namun disayangkan upaya itu justru dinilai merugikan dan meresahkan warga yang tinggal di sekitar Hotel terutama yang berdomisili di jalan Bonto Sunggu.

Keresahan warga tersebut didasarkan pada surat yang diajukan warga Jalan Bonto Sunggu sejak   agustus lalu. Surat keberatan itu ditujukan kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Tapi meski sudah berbulan-bulan surat itu diterima namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Dalam surat keberatan warga disebutkan, pembangunan penambahan kamar hotel dinilai menyalahi aturan pemerintah kota karena   sangat menganggu ketenangan dan ketentraman warga. Gangguan yang dimaksud karena kendaraan proyek  lalu lalang di lokasi pemukiman penduduk tanpa mengenal waktu, termasuk polusi debu jalanan yang beterbangan di area pemukiman penduduk karena tidak adanya proses penyiraman.

Surat yang ditandatangani sekitar 14 warga itu juga menyebutkan,  drainase (got) disepanjang jalan tertutup sehingga mengakibatkan terjadinya genangan jika hujan turun. Kondisi ini sangat menganggu kenyamanan warga.  Termasuk mempertanyakan apakah bangunan tersebut memiliki Amdal atau tidak.  Surat ini juga ditembuskan ke Wali Kota, Ketua DPRD Makassar, Kepala Bapedalda Makassar dan Lurah Mannuruki.

Kepala bidang penertiban DTRB, Abu sofyan, saat dikonfirmasi Cakrawala, Rabu 18 Januari menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak Hotel Clarion terkait adanya keluhan warga.

"Kami akan meninjau kembali hasil pertemuan beberapa waktu lalu terkait masalah ini. Kalau pihak clarion belum mengambil sikap, maka kami akan melakukan pemanggilan ulang," ujar Abu Sofyan.

Menanggapi keresahan warga itu, pernyatan cukup keras diungkapkan, St Muhyina Muin, anggota DPRD Makassar. Dia meminta pembangunan penambahan gedung Hotel Clarion dihentikan sementara sebelum langkah antisipasi dilakukan, sebab cukup membahyakan keselamatan warga setempat.

Dia mengaku cukup prihatin dengan keresahan warga karena bisa membahayakan kehidupan masyarakat akibat pembangunan clarion. “Saya prihatin dengan kondisi ini karena akanmerugikan masyarakat sekitar. Bagus kalau hanya kerugian materil, tapi jangan sampai konstruksi bangunan nantinya akan merenggut korban. Jadi sebaiknya pembangunan itu dihentikan dulu,” tegas Muhyina, Rabu kemarin.

Legislator ini juag menyesalkan sikap DTRB yang tidak serius menanggapi keresahan warga. Tapi sebaliknya kalau sudah ada korban jiwa, baru panik dan mencari-cari alasan pembenaran.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, M Yunus HJ. Dia menilai pembangunan tambahan gedung Hotel Clarion cukup membahayakan keselamatan warga yang tinggal di sekitar hotel, sebab rumah penduduk terkena tuntuhan batu sisa-sisa bangunan.

Untuk itu diminta pihak manajemen Hotel Clarion malakukan antisipasi dan memperhatikan keresahan warga untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.  

12

“Pihak Clarion harus melakukan tindak antisipasi agar batu-batu sisa bangunan tidak jatuh di rumah-rumah dan merugikan masyarakat yang bermukim disamping hotel. Jangan sampai terjadi musibah kecelakaan yang lebih besar lagi hingga mengancam keselamatan masyarakat,” bebernya.

Dia menambahkan, atap rumah warga yang terlanjur rusak, Yunus, meminta pihak clarion untuk memberikan ganti rugi. (fik-del)

Pembangunan Hotel Clarion Diduga Lakukan Pelanggaran

Rabu, 22 Februari 2012 21:17 WITA | Hukum

Makassar (ANTARA News) - Grand Clarion Hotel Makassar, Sulawesi Selatan diduga melakukan pelanggaran berat terkait pembangunan penambahan kamar hotel dan fasilitas lainnya yang tidak sesuai aturan dan izin pembangunan yang terkesan dipaksakan."Kami menilai ada kesalahan dalam pembangunan tambahan hotel tersebut, mulai dari izin pembangunan dan ganguan kebisingan yang ditimbulkan bagi warga sekitar," kata anggota Komisi C DPRD Makassar membidangi Pembangunan, Amar Busthanul di Makassar, Rabu.

Selain ganguan kebisingan, ganguan lainnya seperti menghambat arus lalulintas dan sempat menimbulkan banjir pada rumah warga sekitar belum lama ini di Jalan Bontto Langkasa lantaran penumpukan sisa batu dan sebagainya masih menumpuk di drainase, kata Amar, pihak Clarion akan di panggil untuk menjelaskan.

"Sudah berapa kali warga melakukan demo lantas tidak dipeduli pihak manajemen Clarion. Untuk mengatasi hal itu kami akan menjadwalkan memanggil Direktur Grand Clarion Anggiat Sinaga untuk memberikan penjelasan kepada DPRD dan warga," terangnya.

Ia menyatakan, beberapa kali DPRD Makassar meminta pihak Clarion melakukan pembenahan pembangunan tetapi tidak digubris dan terus melakukan pembangunan karena meresahkan warga sekitar, apabila pihak Clarion tidak mengindahkan maka akan dikeluarkan rekomendasi pembongkaran.

"Akan dikeluarkan rekomendasi pembongkaran bangunan baru tersebut bila tidak diindahkan, kasihan masyarakat umum terkena imbasnya," tegasnya. 

Politisi Partai Gerindra ini juga mengemukakan, bukan hanya manajemen Grand Clarion Hotel, pihaknya akan memanggil Dinas Perizinanan dan Tata Ruang dan Bangunan sekaligus mengevaluasi hasil kerja mereka karena dianggap terus memberikan peluang kepada para pengusaha untuk membangun tidak sesuai etika kota.  

"Berulang kali masyarakat mengadukan hal ini, maka dari itu segera dilakukan rapat evaluasi dengan semua pihak terkait," ulasnya. 

Sebelumnya, warga sekitar pembangunan tambahan untuk perluasan Grand Clarion Hotel di jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, tepatnya jalan Bonto Langkasa melakukan protes lantaran kebisingan dan sempat mengakibatkan banjir hingga masuk ke dalam rumah mereka yang sebelumnya tidak pernah terjadi.  

Bahkan izin prinsip dan persetujuan dari warga sekitar terkait pembangunan belum dikantongi pihak Clarion, sementara pembangunan terus digenjot sehingga membuat kebisingan.

13

"Tidak ada solusi, kami sudah demo tetapi tidak digubris menajemen Clarion, ini sudah sangat meresahkan, pertemuan lalu (14/2) tidak ada hasil dan mengambang," tutur Edy salah satu warga. 

Senada, warga lain Prof Jamil Sayuti mengaku, sebelumnya warga mengeluhkan pembangunan penambahan hotel Grand Clarion lantaran mengundang kebisingan ketika pekerjanya sedang bekerja.

"Ini sudah diluar kewajaran tidak ada tindaklanjut dari manajemen Clarion," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, General Manager Grand Clarion Hotel Anggiat Sinaga berkilah bahwa semua prosedur pembangunan sudah sesuai, bahkan kebisingan tidak menggangu warga, meskipun telah dilakukan pertemuan dengan warga dan Clarion dan tidak menghasilkan apa-apa. 

"Sangat konyol lah jika hotel dibangun tanpa ada izin IMB, sudahlah yang logika saja. Apanya Clarion tidak respon jalan segera diperbaiki, got segera diperbaiki, lampu jalan sudah diganti semua." kilahnya.  (T.KR-DF/S016) 

Payah! Pembangunan Hotel Grand Clarion Makasar Diduga Tak Sesuai AmdalLENSAINDOENSIA.COM: Pembangunan Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makasar, diduga tak sesuai dengan Amdal. Sehingga, berdampak pada lingkungan warga sekitar, yakni berakibat banjir di pemukiman warga.

“Got jadi tersumbat. Tahun 2011, tidak ada yang begini. Makanya, kita pertanyakan amdalnya,” ujar Andi, salah seorang ketika melakukan aksi demo di dalam Hotel Grand Clarion.

Menurut warga, aksi demo di dalam hotel itu terpaksa dilakukan lantaran pihak hotel tak pernah menggubris aspirasi warga sekitar. Bahkan, beberapa kali pertemuan antara pihak pengelola hotel dengan warga pun selalu tidak ada penyelesaian.

“Sekarang ibu-ibu rumah tangga sudah tidak tahan, makanya jalan satu-satunya langsung masuk ke hotel. Bayangkan, ada orang tua yang sedang sakit terpaksa harus diungsikan,” ujar warga lainnya.

Selain menyebababkan banjir di Jl Bontosunggu, pembangunan Hotel Grand Clarion juga menyebabkan air drainase meluap di Jl Bontocani dan Jl Bontote’ne.

Sementara, Direktur Utama Grand Clarion, Anggiat Sinaga, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa persoalan dengan warga sekitar dianggapnya sudah selesai.

“Kan seluruh Makassar banjir. Cuma mereka pikir dan mengasumsikan bahwa banjir di Bontosunggu akibat pembangunan hotel kita,” jelas Anggiat. *dae

14

LINGKUNGAN—Wajib Amdal Bagi Bangunan Komersial di MakassarHotel-hotel berbintang di Makassar wajib Amdal

MAKASSAR–Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Surono mengatakan, pendirian bangunan komersil harus memiliki izin lingkungan atau dokumen Amdal.“Karena itu, kami terus menyosialisasikan ini meskipun agak terlambat, karena instruksinya baru diterima 23 Februari 2012,” kata Surono di Makassar, Rabu.Menurut dia, untuk bangunan komersil yang sudah terlanjur membangun dengan hanya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diminta untuk segera melengkapi dokumennya dengan izin lingkungan.Dia mengatakan, pentingnya dokumen lingkungan itu untuk bangunan komersil, agar ke depan tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada keseimbangan ekosisten dan lingkungan hidup.“Karena itu, baik yang sementara masih membangun maupun yang sudah selesai membangun, pemilik bangunan komersil itu harus segera mengurus dokumen Amdalnya,” katanya.Yopi Lumendong, peneliti Amdal dari Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa pembangunan kawasan dan hotel di wilayah kota Makassar wajib memiliki analisa dampak lingkungan. “Ini menjadi syarat untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB),” katanya.Dia mengatakan ketentuan Amdal menjadi wajib sebab akan ada sanksi hukum jika hal tersebut tidak diindahkan. Bahkan, katanya, bangunan-bangun besar berttingkat seperti hotel jika tidak memiliki izin Amdal bisa dihentikan kegiatannya. (ant/mnk)

Walhi Aceh : Ada Pembohongan Publik Dalam Proses AMDAL Best Western

TM Zulfikas, Direktur Walhi Aceh. (Pri)

Banda Aceh.  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyatakan ada upaya pembohongan publik yang dilakukan oleh Bapedalda Aceh dalam proses penyusunan dokumen AMDAL pembangunan Hotel dan Mall Best Western . Hal tersebut dikatakan oleh TM. Zulfikar, Direktur Walhi Aceh kepada AtjehLINK.com, Selasa (10/01).“Seharusnya seperti tersebut dalam dokumen AMDAL, lokasi pembangunan itu ada di Jalan Iskandar Muda, Banda Aceh” kata Zulfikar. Ia merasa heran saat membaca Pengumuman AMDAL bernomor No. 11/XI/AMDAL/2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Aceh. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Aceh, Ir. Husaini Syamaun, MM.Sementara pelaksana PT Jakarta Intiland melakukan pembangunan di Jalan Abu Lam U, di Sisi Tenggara Mesjid Raya Baiturrahman. “Inilah yang namanya pembohongan publik” katanya. Menurut Zulfikar, jika terjadi pemidahan lokasi pembangunan seharusnya pihak pengembang memberitahukan melalui media massa.TM Zulfikar menyatakan Walhi Aceh mengajukan gugatan pidana terhadap Kepala BAPEDALDA sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan Amdal tersebut. “Ini adalah tindakan kriminal, kami akan mempidanakan kepada BAPEDALDA jika memang AMDAL tersebut diterbitkan”, tegasnya.TM. Zulfikar juga menambahkan bahwa Walhi Aceh menolak pembangunan Best Western Hotel dan Mall tersebut karena beberapa hal. Diantaranya, lokasi pembangunan merupakan kawasan lindung, dengan status cagar budaya.Menurutnya sekitar Mesjid Raya Baiturrahman sebagai kawasan yang dilindungi karena mempunyai nilai historis. Rencana pembangunan ini juga melanggar pasal 10 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029. (MP)

15

http://atjehlink.com/walhi-aceh-ada-pembohongan-publik-dalam-proses-amdal-best-western/

16

Pembangunan Hotel, Memangnya Kenapa?Oleh Muslim Amiren

SEBENARNYA penulis tidak ingin mencampuri urusan rencana pembangunan Hotel Best Western di dekat Masjid Raya Baiturrahman. Apalagi, menurut Walikota Banda Aceh, pihak investor belum pun mengajukan izinnya (Serambinews, 14 Januari 2012: 15.11 WIB). Namun penulis melihat ada “sesuatu” yang nggak nyambung, antara masalah yang sebenarnya dengan “bola panas” isu yang sedang berkembang.

Penulis melihat, isu ini bisa menjurus ke arah pembodohan masyarakat. Dan bila berkembang lebih besar, bisa menjadi sumber friksi antara masyarakat dan pemerintah kota. Apa pun motifnya, penulis berharap isu ini tidak berkembang destruktif mengingat masa pemilukada sedang menuju puncaknya. 

Pihak yang tidak setuju dengan rencana pembangunan Hotel Best Western itu mengatakan bahwa mereka menentang pembangunan Best Western karena menyimpang dengan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Konon, AMDAL dilakukan di Jalan Iskandar Muda, dekat Simpang Jam, sedangkan pembangunannya dilakukan di bekas Geunta Plaza (Serambi, 14 Januari 2012). 

Argumentasi lainnya menyebutkan bahwa rakyat Aceh bukan menolak pendirian mall dan hotel. Tapi, posisi keberadaannya tidak di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, melainkan satu kilometer dari Masjid Raya. Kenyataannya, masyarakat yang protes mayoritas bukan karena AMDAL, tetapi karena “image negatif” yang melekat pada hotel. 

Hal ini jangan dibiarkan berlarut-larut, harus secepatnya di-clear-kan. Jawaban Walikota bahwa pihak investor belum pun mengajukan izin tidak cukup. Itu terkesan menggampangkan dan seperti nggak mau tahu. Seharusnya Walikota mengontak pihak terkait di Provinsi untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Bila perlu, bertemu dengan pihak Best Western dan menanyakan keseriusan mereka, tanpa perlu menuduh pihak tertentu punya agenda tertentu. 

Sembari membereskan masalah ini dengan memberi informasi yang lebih terbuka, kini saatnya pemerintah kota dituntut lebih berani untuk memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan hotel bagi pariwisata. Tanpa perlu takut kehilangan suara pada pemilihan berikutnya. Sampaikan yang benar, walau pahit.

Melihat contohTerlepas dari persoalan pro dan kontra masalah pembangunan hotel Best Western, mari sejenak kita lihat contoh ke tempat atau masjid lain. Ambil saja masjid yang paling fenomenal, yaitu Masjid Nabawi atau disebut juga Masjid Nabi. Di mana bila seseorang shalat di Mesjid ini, maka lebih baik dari pada shalat 1.000 rakaat di masjid lain, termasuk di Masjid Raya Baiturrahman. 

Timbul pertanyaan, apakah hotel di sana jauhnya 1 kilometer dari masjid? Tidak, di sebelah Masjid Nabawi terdapat Madinah Hilton Hotel yang hanya dibatasi pagar masjid, bukan beton. Para Jamaah Haji Plus biasanya menginap di hotel ini sehingga mereka bisa langsung menuju mesjid setiap kali azan bergema. 

Di mesjid ini juga terdapat makam Rasulullah yang mulia dan juga Raudhah, yang merupakan salah satu taman surga dan tempat makbul-nya doa. Di belakang hotel Madinah Hilton terdapat sebuah hotel lain yaitu Radisson Hotel, yang tidak kalah terkenal.

Lalu, mari kita berkunjung ke tempat yang paling sakral di dunia, yaitu Masjidil Haram. Siapa yang shalat di sini, maka shalatnya lebih baik dari 100.000 shalat di masjid lain. Tapi siapa yang menyangka bahwa tidak jauh dari tempat ini, Kerajaan Arab Saudi baru saja membangun hotel yang sangat megah yaitu Makkah Clock Royal Tower. Tempat digantungnya jam terbesar di dunia, mengalahkan jam GMT di London. 

Tidak jauh dari tempat ini juga terdapat hotel megah lainnya yaitu Movenpick Hotel Mekkah. Banyak lagi hotel-hotel lain yang bertebaran di sekitar Masjidil Haram. Khususnya di sekitar Jabal Umar yang menjadi tempat paling megah di sekitar Masjidil Haram, di mana tender pembangunannya dimenangkan oleh kontraktor negeri jiran, Malaysia.     

17

Pembangunan hotel adalah keniscayaan bagi sebuah kota pariwisata, mengingat tamu yang berkunjung kualitasnya semakin meningkat dari hari ke hari. Di sisi lain, pembangunan hotel juga diperlukan untuk meningkatkan keindahan kota. Demikian juga dengan pembangunan Hotel Best Western. Saya pikir, salahnya bukan di hotel, tetapi di pemahaman masyarakat. 

Ini yang perlu sosialisasi dan pencerahan. Bukankah kita sudah punya qanun yang melarang tamu hotel bukan muhrim menginap dalam satu kamar? Tinggal aplikasi dan pengawasannya saja yang harus diperbaiki.

Pengembangan kotaPenulis berpikir, sudah saatnya pemerintah kota fokus pada pengembangan kota dan keindahannya, tanpa melupakan rakyat kecil di dalamnya. Salah satu yang bisa dicontoh ialah Jokowi, walikota Solo, yang untuk kedua kalinya terpilih 96%. Beliau membuat kota Solo menjadi benar-benar nyaman bagi masyarakatnya. Pembangunan mall baru ditempatkan di daerah-daerah pinggiran yang masih sepi. Sarana transportasi ke sana dibangun dengan baik. 

Sentra-sentra ekonomi baru ditumbuhkan hingga pinggiran. Untuk memindahkan pedagang kaki lima ke lokasi baru, tidak perlu Satpol PP. Tetapi, pedagang sendiri yang memindahkan barang-barang dagangan mereka. Mengapa? Karena Beliau tidak hanya membangun kota, tetapi juga mengkomunikasikannya dengan baik. Contoh saja pertemuan dengan pedagang hampir seratus kali sebelum dipindahkan. 

Demikian pula pembenahan yang perlu dicontoh ialah mengembangkan daerah pinggiran, membuka kenyamanan akses ke tengah kota serta mempertinggi kualitas hidup (kualitas air bersih, sanitasi MCK, telekomunikasi murah dan transportasi terjangkau). 

Masjid Raya Baiturrahman adalah ikon kota Banda Aceh, bahkan Aceh. Sudah selayaknya dari sinilah pembenahan harus dimulai. Misal, adanya transportasi gratis keliling untuk pengunjung, melakukan City Tour atau Sight Seeing. Rutenya adalah Mesjid Raya, Rumoh Aceh, Museum Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, Pendopo, Taman Putroe Phang, Kerkhof, Museum Tsunami, Taman Sari, Pesawat Seulawah RI 001, Kapal Apung, dan kembali ke Masjid Raya. 

Kemudian, tempat di belakang Masjid Raya dibenahi menjadi tempat yang nyaman bagi pejalan kaki. Bila perlu, jalan Perdagangan hanya dikhususkan bagi pejalan kaki seperti Rundle Street di Adelaide, Australia, atau Nanjing Road di Shanghai, Cina. Ini tidak sulit diwujudkan jika semuanya lebih dulu dikomunikasikan dengan baik, termasuk rencana pembangunan hotel di sekitar Masjid Raya Baiturrahman itu. Kenapa tidak?

18

Menyoal AMDAL “Best Western”PRO kontra rencana pembangunan sektor akomodasi berskala internasional, dengan nama Best Western Hotel dan Mall, berhampiran Masjid Raya Baiturrahman, terus bergulir hingga pekan ini. Suara pro pembangunan hotel dan mall antara lain datang dari Ketua DPRK Banda Aceh sebagaimana dikemukakan Yudi Kurnia bahwa pihaknya sudah menyetujui dan merekomendasikan rencana pembangunan Best Western Hotel dan Mall, karena dinilai positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ibukota Provinsi Aceh itu. “Kami mempelajari rancangan pembangunan hotel itu justru mendukung konsep Banda Aceh sebagai bandar wisata Islami,” (The Atjeh Post, 5/1).

Sementara itu, arus penolakan antara lain disuarakan oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Koalisi Peduli Masjid Raya Baiturrahman (KPMRB), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Mahasiswa IAIN Ar-Raniry dan serta melalui sejumlah jejaring sosial. Pada prinsipnya para pihak yang menolak pembangunan hotel dan mall, yang ketinggiannya melebihi menara Masjid Raya itu, menilai pembangunan hotel dan mall tersebut dapat merusak pemandangan dan keindahan serta keagungan masjid kebangaan rakyat Aceh. “Kami tidak menolak investasi masuk ke Aceh, tapi tidak pada tempatnya jika hotel dan mall berdiri didekat masjid, sebab secara otomatis akan mengganggu aktivitas masyarakat muslim menunaikan ibadah,” seperti diungkapkan Faisal Ali (The Gatra News, 14/1).

Dari fenomena tersebut diketahui bahwa arus penolakan pembangunan hotel dan mall ternyata lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui arus penolakan tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah keputusan perencanaan. Oleh karena itu, menarik untuk mempertanyakan mengapa penduduk menolak kehadiran hotel dan mall?. Seterusnya, materi yang akan dibincangkan dalam tulisan ini memberi tumpuan kepada persoalan-persoalan yang harus dijadikan pertimbangan oleh segenap pemangku kepentingan sebelum lahirnya sebuah keputusan.Perencanaan berbasis Masyarakat

Para ahli sering menyebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu model top-down (atas bawah) dan modelbottom-up (bawah-atas) serta kombinasi antara kedua pendekatan tersebut. Pada model top-down, perencanaan dibuat oleh pengambil kebijakan tanpa melibatkan bawahan. Sedangkan, pada model bottom-up, proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan bawahan. Pertanyaannya, model mana yang harus diadopsi oleh pengambil kebijakan sebelum melahirkan suatu keputusan?. Pengalaman menunjukkan, seringkali pola pembangunan top-down mengalami kegagalan ketika diimplementasi di lapangan. Oleh karena itu, pembangunan yang digagas tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga gagal mendapat tempat di hati masyarakat.

Untuk mengeliminir tingkat kegagalan, pihak perencana harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sebelum mengambil keputusan. Apalagi kehadiran hotel dan mal tersebut dikaitkan dengan Bandar Wisata Islami. Dalam konteks kepariwisataan dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan variabel

19

terpenting penentu keberhasilan program pariwisata. Contohnya, sebagaimana dilaporkan oleh Ioannides (1995), pemerintah Cyprus tidak melibatkan dan tidak mendengar aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kawasan Taman Nasional. Akibatnya, secara drastis masyarakat menghentikan pembangunan kawasan tersebut.

Demikian halnya, dengan rencana pembangunan hotel dan mall di samping halaman Masjid Baiturrahman sejatinya juga melibatkan masyarakat ketika perencanaan itu sedang berproses. Apalagi kalau kehadiran hotel dan mall tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Padahal kita maklum wisatawan yang berkunjung ke Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dimana motivasi mereka berkunjung lebih kepada untuk menikmati keunikan budaya dan agama. Sebenarnya dengan jumlah hotel dan tempat-tempat penginapan yang ada sekarang sudah lebih dari cukup untuk menampung wisatawan. Tambahan lagi, tingkat hunian hotel di Aceh menunjukkan trend kurang menggembirakan kecuali ketika ada even-even yang bersifat temporer.

Memang tidak dapat dinafikan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) aspek sosial budaya merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan untuk keperluan rekomendasi rencana pembangunan hotel yang diperkirakan menelan biaya 200 milyar itu. Namun demikian, menurut hemat penulis berkait dengan penyusunan AMDAL Best Western Hotel dan Mall ini ditenggarai ada “kecederaan” pada aspek sosial budaya.

Idealnya, kajian sosial budaya yang dilakukan dalam kerangka Amdal harus melibatkan komponen masyarakat yang bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat Aceh. Saya berani berasumsi, komponen penting dan strategis berkenaan luput dari penjaringan ini. Mengapa saya berani katakan seperti itu?. Jelas terlihat dari pihak yang menentang kehadiran hotel dan mall antara lain berasal dari kalangan ulama yang diwakili oleh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), maupun dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sebagaimana diungkapkan Prof Muslim Ibrahim bahwa rencana pembangunan hotel dan mall di kawasan atau di lingkungan masjid Raya Baiturrahman itu dapat menganggu kehormatan masjid. Beliau malah menyarankan hotel dan mall tetap dibangun namun memilih lokasi ditempat lain (Voice of America, 9/1). Nah, seandainya komponen tersebut turut dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL besar kemungkinan dan dapat dipastikan rencana pendirian hotel dan mall tidak akan menuai protes seperti yang terlihat hari ini.

Belajar dari pengalaman penolakan rencana pendirian Best Western Hotel dan Mall, sejatinya pihak-pihak berkuasa terutama Pemerintah Kota Banda Aceh harus melibatkan masyarakat lokal dan segenap pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maka dengan sendirinya mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

http://manteb.com/berita/4415/Pembangunan.Hotel.Saripetojo.Terganjal.Ijin.AMDAL.Lalin

20

PEMBANGUNAN HOTEL SARIPETOJO TERGANJAL IJIN AMDAL LALINMANTEB.com - Rencana pembangunan hotel di lahan bekas pabrik es Saripetojo yang akan dilakukan setelah lebaran nanti harus tertunda kembali. Pasalnya pembangunan hotel  ini masih terganjal  ijin AMDAL dimana harus menunggu pembangunan underpass kawasan Purwosari selesai.

Pihak investor yang akan membangun hotel di lahan bekas pabrik es Saripetojo harus kembali merencanakan pembangunan hotel tersebut. Pasalnya rencana pembangunan hotel yang akan dilakukan usai lebaran nanti dipastikan masih akan molor. Hal ini dikarenakan ijin amdal lalulintas hingga saat ini juga belum diajukan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Surakarta menilai ijin AMDAL lalin yang akan diajukan belum dapat diberikan dalam waktu dekat. Hal ini karena Dishub masih akan melakukan kajian dampak lalulintas yang akan diakibatkan.Sementara saat ini tahapan pembangunan underpass di perlintasan kereta api di Purwosari tengah berlangsung. Lokasi lahan Saripetojo yang berada tak jauh dari perlintasan kereta api yang akan dibangun underpass dipastikan masih harus menunggu hasil kajian lalulintas setelah underpass ini selesai. (Harun Alrosid - Surakarta)

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum mengeluarkan izin pembangunan hotel bintang empat milik manajemen Margo City. Pasalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga kini belum dikantongi oleh pihak Margo City.

"Kita belum dapat mengeluarkan IMB hotel milik Margo City lantaran ada hal yang belum dilengkapi," kata Kepala Bidang (Kabid) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Shandy Samsurizal, di Depok, Selasa (22/11/2011). Shandy mengatakan, secara umum rencana pembangunan hotel Margo City tidak mengalami kendala. Pemerintah mendukung rencana pembangunan tersebut. Manajemen pun sudah memenuhi beberapa persyaratan yang diharuskan. Misalnya, membangun Banjir Kanal Margonda (BKM). "Sekarang ini mereka tengah membangun BKM. Bertahap namun pasti mereka tengah mengurus perizinan pembangunan hotel tersebut," katanya. Selain itu, dia menuturkan, BPPT belum dapat mengeluarkan IMB sebelum pihak manajemen mengurus seluruh rekomendasi dari dinas terkait. Dia mencontohkan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) sudah mengeluarkan siteplan pembangunan hotel Margo.  "Berarti masih ada beberapa yang harus diurus, Hotel Margo City merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pusat belanja Margo. Makanya, ada beberapa izin yang harus diperbarui. Mereka tengah menunggu pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk mendapatkan rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL," katanya. Sebelumnya, General Manager Margo City Kristanto Nasution mengatakan investasi untuk membangun hotel bintang empat tersebut menghabiskan dana sebanyak Rp110 miliar.

21

Rencananya hotel dibangun dengan ketinggian 12 lantai. 

"Nantinya hotel tersebut akan memiliki tiga blok dengan ballroom berkapasitas 1.000 orang. Masih ada potensi pasar lantaran hotel di Depok masih terbilang langka. Di mana target pasarnya adalah mahasiswa dan turis asing," tandas Kristanto. (mrt) (rhs)http://economy.okezone.com/read/2011/11/22/320/532892/proses-pembangunan-hotel-margo-city-terganjal

22

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat tarik

kesimpulan yaitu:

A. Saran

Diharapkan kepada pembaca untuk memahami

sesuai yang telah dirangkum dalam makalah ini.

23

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2012. “AMDAL”.

http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan. (diakses 20

Desember 2012)

Anonim. 2012. “Bangunan Hotel Clarion Resahkan Warga”.

http://cakrawalaberita.com.43011.masterweb.com/metro-makassar/bangunan-

hotel-clarion-resahkan-warga (diakses 21 Desember 2012)

Anonim. 2012. “Pembangunan Hotel Clarion Diduga Lakukan Pelanggaran”.

http://makassar.antaranews.com/berita/36602/pembangunan-hotel-clarion-diduga-

lakukan-pelanggaran. (diakses 20 Desember 2012)

Bagus Irawan. 2008. “Hotel Berwawasan Lingkungan”.

http://bagusirawan.blogspot.com/2008/03/hotel-berwawasan-lingkungan.html.

(diakses 20 Desember 2012)

Harimawan. 2008. “Amdal”. http://harimawan.wordpress.com/2008/03/22/amdal/.

(diakses 20 Desember 2012)

24