ALOKASI PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN PADA UKM OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG TANGERANG Skripsi Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh : A. Fauzan NIM: 10204612576 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009 / 1430 H.
105
Embed
Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan Pada UKM Oleh BRI ... · Skripsi yang berjudul Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan Pada UKM Oleh BRI Syariah Cabang Tangerang telah diujikan dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ALOKASI PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN PADA UKM
OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH
CABANG TANGERANG
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh :
A. Fauzan NIM: 10204612576
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 / 1430 H.
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan jiblakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 13 Februari 2009 M.
17 Shafar 1430 H.
Penulis
ALOKASI PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN PADA UKM
OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH
CABANG TANGERANG
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Oleh :
A. Fauzan NIM: 10204612576
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof. Dr. H. Hasanudin AF, MA H. Martono, SE, MM
NIP. 150 210 422
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 / 1430 H.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan Pada UKM Oleh
BRI Syariah Cabang Tangerang telah diujikan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi
Mumalat Konsentrasi Perbankan Syariah.
Jakarta, 13 Februari 2009 M.
17 Shafar 1430 H.
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA,
MM
NIP. 150 210 422
PANITIA UJIAN MUNAQASAH
1. Ketua : Dr. Euis Amalia. M.Ag
(.............................)
NIP. 150 282 631
2. Sekretaris : Ah. Azharudin Lathif, M.Ag,M.H
(..............................)
NIP. 150 318 308
3. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Hasanudin AF, M.A
(..............................)
NIP. 150 210 422
4. Pembimbing II: H. Martono, SE, MM
(..............................)
5. Penguji I : Dr. Euis Amalia. M.Ag
(..............................)
NIP. 150 282 631
6. Penguji II : Dr. H. Fuad Thohari. MA.
(..............................)
NIP. 150 299 479
� ا�����ــــــ�� ا� ا��� KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur
penulis kehadirat Allah SWT, Dialah sumber tertinggi spirit, optimisme, dan
energi bagi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan meskipun melalui proses
yang dalam pengalaman pribadi peneliti.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda
Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju
zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para sahabat dan keluarganya beliau
yang telah memperjuangkan agama Allah SWT dalam berbagai gelombang
kehidupan, hingga berakhir dengan kemenangan dan kejayaan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun waktu, tenaga, dan
pikiran telah diperjuangkan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis
miliki, demi terselesaikannya skripsi ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya
dan pembaca pada umumnya.
Penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu
penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu
syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum Islam. Oleh karena itu, penulis
menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
1. Teristimewa, kedua orang tua yang tercinta Bapak Ach. Zubairi dan Ibu
Arifah, dengan curahan cinta dan kasih sayangnya telah memberikan
semua bantuan yang tiada habisnya kepada penulis. Dengan bangga
penulis persembahkan skripsi ini sebagai bukti tanggung jawab penulis
merinci jasa dan kebaikan beliau berdua. “ Semoga Allah selalu menyertai
dalam setiap langkah beliau”.
2. Prof. Dr. Drs. H. Amin Suma, SH, MA.MM. Selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Euis Amalia, M.Ag. selaku ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Ah.
Azharudin Lathif, M.Ag,M.H. selaku sekretaris Jurusan Mualat yang
selalu memberikan kemudahan demi lancarnya dan terselesaikannya
skripsi ini.
4. Bpk Prof .Dr.H.Hasanudin AF, MA selaku pembimbing I dan Bapak
H.Martono. SE. MM, selaku pembimbing II. Terima kasih atas kebaikan
dan kesabaranya dalam membimbing penulis, semoga waktu, tenaga dan
pikiran yang tersita untuk membimbing penulis selalu dicatat sebagai
amal ibadah.
5. Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag. Selaku pembantu Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum.
6. Para dosen dan staf karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah
membantu memberi kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan
skripsi.
7. Bapak Manajer dan Staf BRI Syariah Cabang Tangerang serta para
informan khususnya, terima kasih karena telah banyak membantu
berpartisipasi dengan meluangkan waktunya dalam proses wawancara.
Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kalian.
8. Kakakku Faizah, perjuanganmu selalu menginspirasiku, dan ponakanku
Nabil yang lucu. Adikku Atiyatur Rahmah yang selalu menyemangatkan
disaat lelahku, serta saudara-saudara dari Pamekasan.
9. Saudaraku yang disana, Istiyanatur Rahmah dan Laikatul Maghfirah
(Lilik), berkat kalian pula skripsi ini bisa diselesaikan, yang selalu
mendorongku
10. Semua teman-teman Fakultas Syari’ah dan Hukum Angkatan 2002,
khususnya temen-temen kelas PS, terima kasih atas senyuman hangatnya
dan kebaikan serta semangat kalian yang selalu diberikan kepada penulis
11. Seseorang yang selalu berusaha mengisi sepiku, datang dan pergi yang
setia dan hangat menemani dalam penatku kaulah bidadari itu.
12. Semu teman-teman seperjuangan, Abdul Manan Rifa, Anis Fauzan,
4. Perbankan syariah memberikan pembayaran kepada mitra binaan
5. Instansi pemerintah melalui dinas memberikan bantuan teknis
6. Karena keterbatasan jumlah SDM perbankan syariah, maka
meminta bantuan KKMB untuk melakukan pembinaan terhadap
mitra binaan
7. Lembaga pendamping melakukan pembinaan untuk aspek
perbankan
8. Dinas terkait melakukan konsultasi dengan lembaga pendamping
atas kemajuan usaha mitra binaan
C. Proporsi Pembiayaan UKM dan Non UKM Oleh BRI Syariah
Instansi Pembina Perbankan Syariah Pendamping
Dinas Mitra Binaan KKMB, KT, PSM,
ORSOS, LSM
2
1 3 4 6
7 5
8
Untuk melihat bagaimanakah Bank Rakyat Indonesia memperhatikan
UKM, maka indicator yang penting untuk dilihat antara lain seberapa besar
porsi pembiayaan yang diberikan Bank Rakyat Indonesia kepada UKM.
Untuk melihat kondisi tersebut, berikut akan dianalisis mengenai proporsi
pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan.
1. Pembiayaan Musyarakah
Proporsi rata-rata pembiayaan musyarakah BRI Syariah untuk UKM
tahun 2003-2007 adalah 36 %, sedangkan untuk non UKM sebesar 64 %.
Sepanjang tahun 2003, pembiayaan musyarakah kepada UKM relatif masih
kecil.
Dalam perkembangannya pembiayaan musyarakah pada tahun 2004,
untuk UKM meningkat sangat besar, bahkan dalam proporsi pembiayaan
untuk UKM pernah mencapai 80 %. Proporsi pembiayaan untuk UKM tahun
2006 dan tahun 2007 berbeda jauh dengan proporsi tahun 2004. Dengan kata
lain, pembiayaan musyarakah terhadap kelompok Non UKM jauh lebih
tinggi.
Kondisi seperti itu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab
turunnya proporsi pembiayaan musyarakah untuk UKM. Salah satunya biasa
disebabkan kelompok UKM kurang meminati pembiayaan musyarakah
karena pembiayaan ini bersifat janka panjang. Akan tetapi dengan melihat
kondisi seperti itu Bank Rakyat Indonesia lebih memprioritaskan
pembiayaan kepada UKM.
Gambar 1.5
2. Pembiayaan Mudharabah
Proporsi pembiayaan mudharabah dari waktu ke waktu berbeda
dengan proporsi pembiayaan untuk UKM relatif lebih kecil dibanding
pembiayaan non UKM. Akan tetapi sejak awal tahun 2004, 2006 sampai
2007, terjadi peningkatan proporsi yang sangat besar, bahkan dalam satu
bulan di tahun 2007, terjadi peningkatan proporsi yang sangat besar, bahkan
dalam satu bulan di tahun 2004 mencapai 100% untuk pembiayaan
mudharabah. Proporsi rata-rata pembiayaan mudharabah Bank Rakyat
Indonesia untuk UKM 2003-2007 sebesar 70% proporsi ini lebih besar
dibandingkan Non UKM, sedangkan untuk Non UKM sebesar 30%
Kebijakan yang dibuat BRI dengan memberikan proporsi
pembiayaan mudharabah untuk UKM lebih besar dari kelompok Non UKM,
kembali menunjukkan bahwa perhatian BRI kepada UKM telah besar sejak
tahun 2004 - 2007.
Gambar 1.6
, 64%
Non UKM
UKM, 36%
Non UKM
UKM
Proporsi Rata-rata Pembiayaan Musyarakah
BRI Syariah Tahun 2003-2007
Non UKM
, 30%
UKM, 70%
UKM
Proporsi Rata-rata Pembiayaan
Mudharabah BRI Syariah Tahun 2003-2007
D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Pada BRI Syari’ah
Prosedur pengajuan merupakan langkah awal merealisasi pembiayaan.
Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberian
pembiayaan merupakan usaha pencapaian tujuan pada kegiatan pembiayaan.
Sebelum suatu pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa
pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dapat diperoleh kembali.
Unit pembiayaan di cabang syari’ah merupakan unit kerja yang terdiri
dari beberapa petugas marketing pembiayaan yang biasa disebut dengan
Account Officer (A/O). Tugas pokok dari para A/O ini adalah melakukan
proses atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Biasanya
proses pembiayaan tersebut dimulai dengan proses penyelidikan, dimana pada
tahap ini petugas A/O mencari atau pun ditemui oleh para calon nasabah
pembiayaan untuk kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui
kebutuhan calon nasabah. Dari hasil wawancara A/O akan memutuskan
apakah kebutuhan calon nasabah tersebut dapat diproses lebih lanjut atau
tidak.
Apabila A/O berkesimpulan bahwa kebutuhan calon nasabah tersebut
dapat diproses lebih lanjut, maka A/O meminta calon nasabah untuk membuat
permohonan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses
pengumpulan informasi dan data awal (data collecting) yang meliputi legalitas
usaha serta calon nasabah, data keuangan perusahaan, data legalitas jaminan,
fasilitas serta kolektibilitas pinjaman apabila calon nasabah sudah
mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank lain serta informasi yang
menyangkut proyek ataupun usaha yang akan dibiayai. Data dan legalitas
jaminan akan diteruskan kepada Unit Credit Investigation pada bagian Credit
Support dari Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia (Legal and Human
Resources Division/HRD).
Hasil penilaian ini akan diteruskan kembali kepada A/O untuk
melengkapi analisa dalam proposal pembiayaan yang disusun oleh A/O.
Berdasarkan evaluasi awal (prelinenary evaluation ) dari informasi tersebut
diatas A/O akan melakukan pembicaraan awal dengan Kepala Bagian
Pembiayaan untuk mendapatkan keputusan awal, apakah permohonan calon
nasabah dapat dilanjutkan kepada tahap pembuatan proposal pembiayaan atau
ditolak.
Dalam prakteknya di Bank Rakyat Indonesia Syari’ah, sebelum
pembuatan proposal pembiayaan, A/O dan Kepala Bagian Pembiayaan
terlebih dahulu mengadakan pembicaraan non formal dengan Kepala Cabang
Syari’ah serta Kepala Unit Usaha Syari’ah mengenai permohonan nasabah
tersebut.
Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi serta efektifitas dari
pembuatan serta pengajuan proposal sehingga proposal yang nantinya
diajukan benar-benar proposal yang tingkat probabilitasnya besar untuk
disetujui oleh Komite Pembiayaan yang merupakan lembaga pemutus dari
suatu permohonan pembiayaan.
Proposal pembiayaan calon nasabah yang diajukan oleh A/O kepada
Komite Pembiayaan. Dalam salah satu bentuk proposal pembiayaan yang akan
diajukan oleh A/O untuk permohonan pembiayaan modal kerja proyek dari
suatu perusahaan, dalam proposal tersebut antara lain berisikan hal-hal atau
terdiri dari beberapa bagian informasi, yaitu: tujuan dari proposal, profil calon
nasabah, usaha yang dijalani saat ini, hubungan perbankan, aspek keuangan,
permasalahan, gambaran proyek atau obyek yang akan dibiayai. Kondisi
proyek saat ini, aspek syariah, sumber pembayaran, jaminan serta
rekomendasi dari A/O.
Bagian "tujuan dari proposal" berisikan informasi mengenai tujuan
dari proposal tersebut diajukan oleh A/O yang biasanya meliputi informasi
nama atau nama usaha dari pihak pemohon atau calon nasabah, nilai
pembiayaan yang diajukan serta penggunaan pembiayan tersebut.
Bagian "profil dari nasabah" berisikan informasi antara lain tentang
nama perusahaan, bidang usaha, alamat, nomor Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), riwayat singkat perusahaan, susunan pengurus serta susunan
pemegang saham.
Bagian "usaha yang dijalani saat ini" berisikan informasi tentang
bidang usaha yang saat ini dilakukan, pengalaman atau usaha yang pernah
dikerjakan, prospek dari usaha yang akan dikerjakan pada waktu mendatang.
Bagian "hubungan perbankan" berisikan informasi riwayat singkat
perusahaan selama pernah berhubungan dengan perbankan, mutasi rekening
perusahaan serta hasil dari evaluasi (bank cheking) dari catatan hubungan
perusahaan dengan dunia perbankan pada saat ini untuk mengetahui apakah
calon nasabah sudah pernah atau masih memiliki fasilitas pembiayaan dari
bank lain dan bagaimana kondisi kolektibilitasnya.
Bagian "Aspek Keuangan" berisi informasi tentang analisa laporan
keuangan untuk beberapa tahun terakhir (umumnya tiga tahun kebelakang)
dalam bentuk rasio-rasio keuangan yang penting dan diikuti dengan
kesimpulan kualitatif dari A/O tentang kondisi keuangan dari calon nasabah.
Bagian "Permasalahan" informasi yang dikemukakan berupa informasi
tentang masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh calon nasabah sehingga
untuk mengatasi masalah tersebut calon nasabah memerlukan pembiayaan dari
bank.
Bagian "Gambaran Usaha" berisikan informasi tentang usaha apa yang
menjadi obyek pembiayaan, nomor kontrak, pemilik usaha, jangka waktu,
lingkup pekerjaannya serta detail proses dari pekerjaan usahanya.
Bagian "Kondisi Usaha Saat Ini" berisikan informasi mengenai
kondisi usaha yang akan dibiayai sehingga dari informasi ini dapat diketahui
latar belakang dari permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah
kepada bank. Selain itu dalam bagian ini juga diberikan informasi mengenai
detail nilai-nilai dari bagian-bagian usaha yang di jalani.
Bagian "Aspek Syari’ah" memberikan informasi mengenai akad yang
akan digunakan untuk pembiayaan tersebut yang dilengkapi dengan tata cara
penarikan, pembayaran bagi hasil atau margin serta perlunasan pembiayaan.
Biasanya tata cara tersebut juga dituangkan dalam bentuk bagan atau skema
untuk mempermudah gambaran dari proses akad.
Bagian "Sumber Pembayaran" memberikan informasi mengenai
pengamanan-pengamanan yang akan dilakukan untuk menjamin pengambilan
dari pembiayaan yang akan diberikan termasuk cara pembayaran yang harus
dilakukan oleh calon nasabah.
Bagian "Jaminan" memberikan informasi tentang barang atau benda
yang akan menjadi jaminan atas pembiayaan yang dapat digunakan apabila
calon nasabah melakukan wanprestasi atau default. Dalam bagian ini
diinformasikan juga bentuk lokasi, cara pengikatan jaminan serta nilai dari
jaminan.
Bagian "Perimbangan dan Rekomendasi" memberikan informasi
tentang pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar proposal diajukan disertai
dengan nilai plafond, besarnya nisbah/margin, jangka waktu pembiayaan,
kegunaan, biaya-biaya yang harus dibayar, pengikatan jaminan dan
pembiayaan, asuransi serta persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon
nasabah.
Dari proses yang dilakukan di lapangan, untuk memberikan
pembiayaan kepada calon nasabah dapat disimpulkan bahwa prosedur
pengalokasian pembiayaan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai
berikut:
1. Pembiayaan produktif:
Permohonan pembiayaan mengajukan surat permohonan
pembiayaan serta melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
NPWP Perusahaan atas NPWP perorangan, para pengurus dan komisaris,
akte pendirian dan akte perubahan, surat pengesahan Menkeh RI, copy
KTP pengurus dan komisaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP
(Surat Ijin Usaha Perdagangan) TDR (Tanda Daftar Rekanan), SIUJK
(Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Ijin-ijin atau legalitas usaha lainnya
bila ada, struktur organisasi perusahaan, data karyawan, rekening bank
perusahaan, copy sertifikat atau bukti legalitas jaminan yang akan
diserahkan, neraca dan laporan laba rugi dua tahun terakhir, copy kontrak-
kontrak terakhir yang telah selesai dikerjakan, rencana proyek yang akan
diterima (apabila ada), data pemasok dominan data pemberi kontrak
jaminan.
2. Pembiayaan Konsumtif:
Pemohon pembiayaan berusia minimal dua puluh tiga tahun,
pemohon berstatus PNS, Pegawai BUMN / BUMD, anggota TNI / POLRI,
pegawai swasta perusahaan terpercaya, pegawai perusahaan multi
nasional, Warga Negara RI, Pensiunan PNS atau Purnawirawan TNI dan
POLRI, pemohonan mempunyai penghasilan tetap dan mampu
mengangsur, mempunyai masa kerja minimal tiga tahun (sebagai pegawai
tetap), mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan
dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: fotocopy KTP
yang masih berlaku, fotocopy kartu keluarga, slip gaji terkhir dan bukti
penghasilan lain jika ada surat pernyataan persetujuan dari suami/istri
pemohon, fotocopy surat nikah, surat keterangan masa kerja dari atasan,
surat kuasa memotong atau menyalurkan gaji (dari pemohon kepada
bendahara di instansi tempat pemohon bekerja) dan lain sebagainya. Surat
permohonan pembiayaan ini diajukan ke Unit Pemasaran Bisnis yang
kemudian didaftarkan ke Unit Umum dan Akuntansi47
E. Analisa SWOT dan Strategi dalam Alokasi Penyaluran dana Pembiayaan
Pada UKM Oleh BRI Syari’ah
Dengan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung untuk
berkembangya pola pembiayaan khususnya pembiayaan produktif kepada
UKM yang berbasis syari’ah, untuk meningkatkan mutu dan kualitas
pembiayaan UKM merupakan peluang bagi BRI untuk mengembangkan
ekspansi usahanya. Namun dengan kondisi yang ada maka diperlukan
47
TB. Rifki Account Officer Bank BRI Syariah Mampang, Wawancara Pribadi 24 November
2007
alternatif strategi untuk mengembangkan pola-pola penyaluran pembiayaan
yang tepat untuk diaplikasikan terhadap UKM yang membutuhkan modal.
Dalam menentukan alternatif strategi yang tepat diperlukan beberapa
tahap yang dimulai dengan penentuan misi dan tujuan perusahaan,
perumusan misi mendefinisikan pada segmen apa suatu perusahaan bergerak
dan menjawab pertanyaan mengapa perusahaan ada. Sedangkan tujuan
memberikan kepekaan arah, menfokuskan lingkup usaha serta membantu
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai.48
Setelah perumusan misi dan tujuan maka langkah selanjutnya adalah
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yakni kekuatan dan kelemahan
serta peluang dan ancaman. Pengidentifikasian dilanjutkan dengan
menentukan alternatif strategi bagi perusahaan dengan analisis matriks
SWOT (strength, weaknes, opportunity, threats).
1. Analisis Internal
a. Strengths (Kekuatan)
1) Lokasi Bank Rakyat Indonesia Syari’ah di kabupaten Tangerang
Karena salah satu pertimbangan mengapa nasabah adalah? lokasi
yang strategis letak gedung yang cukup strategis berada di sekitar jalan
Jl. Ahmad Yani No. 17 Blok G-H Tangerang, sehingga dapat diakses
oleh kendaraan dari berbagai daerah di Tangerang, memudahkan nasabah
untuk mengakses bank.
48
Freddy Rangkuti Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep
Perencanaan Menghadapi Abad 21(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006)h. 6
2) Dukungan pemerintah daerah maupun pusat untuk memajukan
UKM
Dalam rangka melindungi kepentingan dan keprcayaan
masyarakat kepada industri perbankan secara berkesinambungan,
pemerintah mengeluarkan berbagai macam ketentuan yang bersangkutan
dengan penyaluran pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2002, tentang Pengaturan,
Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan.
3) Memiliki visi sosial dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah
Dengan melihat visi utamaya adalah melakukan kegiatan
perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha
mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi
masyarakat.
4) BRI yang dikenal masyarakat sebagai bank ritel sebagai bank pro
UKM.
Bank Rakyat Indonesia mempunyai brand image dimasyarakat
adalah bank yang mendukung kemajuan UKM dengan menyalurkan
pembiayaan, sehingga tidak salah apabila Unit Usahanya (BRI Syariah)
menjiplak sebagai bank yang fokus penyalurannya adalah target
memajukan UKM.49
49 Seputar Indonesia Senin Edisi senin, 3 Desember 2008
b. Weakneses (Kelemahan)
1) Terbatasnya kantor cabang Bank Rakyat Indonesia Syari’ah di
kabupaten Tangerang.
Kantor cabang BRI Syariah di Tangerang hanya terdapat satu
kantor cabang dan 2 kantor cabag pembantu, sehingga tidak merata
hingga kepelosok desa atau ke kecamatan yang ada di Tangerang seperti
halnya BRI (konvensional)
2) Kurangnya Sumber Daya Insani BRI Syari’ah yang ahli di bidang
pembiayaan.
Perlu disadari bahwa kualitas Sumber Daya Insani yang betul-
betul tidak memenuhi standar yang ada dalam bidang pembiayaan, hal ini
dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama
dalam kajian fiqihnya. Sehingga harus diadakan restrukturisasi kembali
dibidang Sumber Daya Insani dengan melakukan beberapa pelatihan-
pelatihan yang melibatkan lembaga konsultan dan lembaga terkait.
3) Banyaknya UKM yang unbankable.
Kabupaten Tangerang merupakan daerah industri, tapi tidak
jarang UKM yang belum bankable yakni UKM yang belum memenuhi
syarat dalam pengajuan pembiayaan, baik dari segi legalitas hukumnya,
maupun jaminan yang dimiliki. Sehingga diperlukan sebuah program pola
kemitraan (lingkage program) dengan bekerjasama dengan lembaga
terkait misalkan LKM, BPRS, BMT, secara tekhnis bank melakukan
pembinaan kepada lembaga terkait itu sekaligus memberikan
pembiayaan. Sehingga dalam jangka tiga tahun UKM yang mereka bina
itu sudah bankable
4) Jaminan pembiayaan yang tidak terjangkau oleh UKM
Di bank manapun, hal paling utama dalam menyalurkan
pembiayaan adalah jaminan (collateral), dimana jaminan itu merupakan
kebijakan dari bank demi menjalankan prinsip kehati-hatiannya. Tetapi
hal ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan bahwa
kecenderungan nasabah dalam pengajuan permohonan adalah yang paling
berat yaitu jaminan.
2. Analisis Eksternal
c. Opportunities (Peluang)
1) Masyarakat sudah aware dengan sistem bagi hasil.
Kebutuhan masyarakat akan produk pembiayaan dengan pola
syariah merupakan salah satu peluang bagi bank untuk meningkatkan
pembiayaan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan bukan hanya karena
orientasi keuntungan tetapi karena mereka memiliki keyakinan bahwa
bank syariah mempunyai nilai bisnis yang sesuai dengan syariat Islam
2) Mayoritas masyarakat muslim di Tangerang bergerak di sektor riil
Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang mayoritas
penduduknya muslim yang rata-rata bergerak di bidang industri kecil.
Dengan melihat peluang tersebut maka sangat cocok bagi Bank Rakyat
Indonesia Syariah Tangerang untuk menyalurkan pembiayaannya.
Menurut data dari Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP),
tercatat 1.407 unit usaha industri yang ada di Kota Tangerang yang
mempekerjakan 149.827 tenaga kerja. Kegiatan industri yang telah
berkembang di atas lahan seluas 1.367,1 hektar tersebut masih
memiliki peluang untuk dikembangkan lagi.
3) Komitmen pemerintah dalam hal penjaminan kredit.
Dalam komitmen pemerintah untuk sebuah produk pembiayaan
melakukan penjaminan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh bank.
dengan penjaminan itu pihak bank sebagai penyalur dana pada UKM
menjadi lebih berani tidak setengah hati. Dalam hal ini BRI Syariah
melakukan model penjaminan cash collateral, yaitu BRI Syariah yang
bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi
calon mitra binaan. Dinas pemerintah menyetorkan nama calon mitra
binaannya sekaligus memberikan dana bergulir kepada BRI Syari’ah.
d. Threat (Ancaman)
1) Lambatnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan bank
syari’ah
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan
syariah merupakan suatu ancaman, bagi sebagian masyarakat Tangerang
keberadaan bank syariah masih dianggap baru oleh sebagian masyarakat
meskipun sudah lebih dari 10 tahun.
Terdapat juga pendapat yang meragukan kualitas pelayanan dan
fasilitas transaksi yang mampu diberikan oleh bank syariah dan juga
kredibilitasnya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengetahui
bagaimana operasional bank syariah. 50
2) Minimnya fasilitas tekhnologi di tiap kecamatan.
Ancaman yang sering terjadi disebagian masyarakat bahwa Bank
Rakyat Indonesia Syariah tidak seperti bank lain, yang memiliki jaringan
ATM yang luas di berbagai pelosok kecamatan. Sehingga nasabah harus
rela melakukan transasksi di ATM Bersama.
3) Kurangnya pembinaan dari lembaga penyalur pembiayaan
Salah satu dari kesulitan UKM dalam mengajukan
pembiayaan adalah karena mereka kurang memahami bagaiman
menyusun sebuah proposal usaha. Ini dikarenakan kurangya
pemahaman mereka, karena mereka kurang pembinaan dalam hal
penyusunan peroposal, terutama dalam menyusun cash flow usaha
yang menjadi syarat mutlak dalam pengajuan
3. Alternatif Strategi
Dengan analisa tersebut dapat diketahui faktor internal (kekuatan
dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), kemudian
50
Kajian Perbankan Syariah, Pemetaan Hasil Penelitian Potensi, prefrensi dan perilaku
masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, (Bank Indonesia dengan Institut Pertanian
Bogor,2005)h 88
menentukan strategi apa yang dapat digunakan oleh BRI Syariah dalam
menghadapi penyaluran pembiayaan.
Berdasarkan keterangan atau data tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman di atas, maka Bank Rakyat Indonesia Syariah dapat
mengambil beberapa strategi antara lain :
a. Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan BRI Syariah
Tangerang yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut
dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Untuk studi kasus di BRI
Syariah Tangerang ini, ada beberapa kekuatan yang dapat dioptimalkan
dalam rangka memanfaatkan peluang-peluang, diantaranya perusahaan-
perusahaan besar di Tangerang masih banyak menanggung pembiayaan
bermasalah, sehingga BRI Syariah harus menyalurkan pembiayaan ke
sektor UKM yang usahanya cepat memberikan hasil, kota Tangerang
merupakan kota industri sehingga banyak industri kecil yang potensial
untuk dikembangkan. Tentunya faktor-faktor ini dapat menjadi modal
utama dalam mengembangkan jaringan perbankan syari’ah di Kabupaten
Tangerang. Karena Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan bank yang
baru berdiri di kabupaten Tangerang, maka yang harus dikembangkan
adalah pengalokasian pembiayaan sampai kepelosok desa harus
ditingkatkan, mengingat sebelumnya bahwa induk dari BRI Syariah lebih
dekat dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)
b. Strategi ST
Strategi ini adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki BRI Syariah
Tangerang untuk mengatasi ancaman. Dimana mayoritas penduduk
Kabupaten Tangerang masyarakat muslim yakni 82,7%. Dengan begitu
BRI mempunyai peluang untuk meraup nasabah tetapi banyak ancaman
antara lain : Lambatnya pemahaman masyarakat tentang produk
pembiayaan syariah, sehingga BRI Syariah harus menggunakan strategi
pembianaan kepada masyarakat dengan membentuk binaan-binaan melalui
program di pedesaan yang bekerjasama dengan instansi terkait atau
lembaga lainnya. Pembinaan ini guna mempermudah dalam menyusun
proposal usaha dan manajemen usaha.
Adapun ancaman selanjutnya adalah sebagian masyarakat muslim
mengaggap bahwa sistem bagi hasil kurang menguntungkan, sehingga BRI
Syariah harus memasang strategi :
a) Mempengaruhi para pemegang kebijakan sehingga tercipta sistem
usaha yang competable dan kondusif.
b) Mendorong penyebaran fatwa melalui sinergisasi dengan tokoh-tokoh
agama, seperti MUI Kabupaten dan tokoh masyarakat.
c) Mendorong pengembangan keilmuan ekonomi Islam, tahapan ini
melibatkan para Ulama yang kompeten, asosiasi-asosiasi yang konsen
di bidang ini, lembaga-lembaga keuangan syari’ah dan pihak akademisi
yang ahli serta konsen dalam kajian ekonomi Islam.
c. Strategi WO
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada
dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Belum adanya kantor
pelayanan Bank Rakyat Indonesia Syari’ah di pelosok kabupaten
Tangerang, dapat diantisipasi dengan sebuah rekomendasi dalam
membentuk sistem office chanelling yaitu Bank Induk dapat melayani
transaksi syari’ah dalam penyaluran untuk mendapatkan pembiayaan
karena BRI Konvensional memiliki cabang dimana-mana dan telah
memiliki jaringan dan fasilitas Online yang lebih canggih.
Untuk meminimalisir kelemahan kurangnya SDM bank syari’ah yang
ahli di bidang muamalah, maka perlu mengadakan pelatihan terhadap
karyawannya bersinergi dengan akademisi yang ekspert di bidang
perbankan syari’ah atau kepada pihak-pihak yang telah berpengalaman
dalam mengelola pembiayaan syari’ah. Untuk SDM diutamakan
peningkatan pemahaman tentang pengertian syari’ah dalam arti yang
sebenarnya, tidak hanya dalam ekonomi perbankan, tetapi juga dalam
implikasi lain dalam sendi kehidupan umat Islam. Ini penting karena bagi
sebagian besar umat Islam yang menjadi target market bank syari’ah,
persoalan transaksi perbankan bukan sekedar masalah menyimpan atau
meminjam uang, melainkan juga karena unsur beribadah.
Sedangkan untuk memperluas jaringan UKM yang bankable pihak
BRI Syariah mencanangkan Lingkage Program secara merata yaitu
bekerjasama dengan LKM, BPRS, BMT dan Lembaga atau Instansi terkait
untuk menyalurkan pembiayaan kepada UKM dengan pola kemitraan.
Dengan pola tersebut juga BRI dan UKM tidak kesulitan dalam persyaratan
jaminan karena secara otomatis Instansi atau LKM tersebut sudah
menjamin (cash colletareal), sehingga kecil risiko bagi bank dalam
menyalurkan pembiayaan pada UKM.
d. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang berusaha meminimalisir
kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Untuk kasus di BRI
Syari’ah Tangerang, manajemen dapat mengambil tenaga outsourching
tenaga ahli dari pihak luar yang sudah berpengalaman dalam mengelola
perbankan syari’ah atau mendatangkan konsultan ahli seperti Karim
Bussines Consulting, jika belum ada SDM yang handal untuk mengelola
perbankan syari’ah dengan sistem kontrak, sambil memberikan pelatihan
terhadap kader-kader yang nantinya akan menggantikan pihak out
sourching, sehingga kelemahan kurangnya SDM tidak menjadi kendala
berarti dalam penyaluran pembiayaan di BRI Syariah.
Matrix SWOT
IFAS
EFAS
Strenght
• Lokasi BRI syari’ah Lokasi BRI syari’ah Lokasi BRI syari’ah Lokasi BRI syari’ah yang strategis di yang strategis di yang strategis di yang strategis di kabupaten Tangerang kabupaten Tangerang kabupaten Tangerang kabupaten Tangerang
• Dukungan pemerintah Dukungan pemerintah Dukungan pemerintah Dukungan pemerintah
daerah maupun pusat daerah maupun pusat daerah maupun pusat daerah maupun pusat bagi pembiayaan UKM. bagi pembiayaan UKM. bagi pembiayaan UKM. bagi pembiayaan UKM.
• Memiliki Orientasi sosial Memiliki Orientasi sosial Memiliki Orientasi sosial Memiliki Orientasi sosial
dalam pengentasan dalam pengentasan dalam pengentasan dalam pengentasan kemiskinankemiskinankemiskinankemiskinan
• BRI yang dikenal BRI yang dikenal BRI yang dikenal BRI yang dikenal
masyarakat sebagai masyarakat sebagai masyarakat sebagai masyarakat sebagai bank ritel, sebagai bank bank ritel, sebagai bank bank ritel, sebagai bank bank ritel, sebagai bank pro UKMpro UKMpro UKMpro UKM
Weakness
• Terbatasnya jumlah Terbatasnya jumlah Terbatasnya jumlah Terbatasnya jumlah kantor cabang kantor cabang kantor cabang kantor cabang Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Tangerang. Tangerang. Tangerang. Tangerang.
• Kurangnya SDM BRI Kurangnya SDM BRI Kurangnya SDM BRI Kurangnya SDM BRI Syari’ah yang ahli di Syari’ah yang ahli di Syari’ah yang ahli di Syari’ah yang ahli di bidang pembiayaanbidang pembiayaanbidang pembiayaanbidang pembiayaan
yang tidak yang tidak yang tidak yang tidak terjangkau oleh UKM.terjangkau oleh UKM.terjangkau oleh UKM.terjangkau oleh UKM.
Oportunity
• Masyarakat sudah aware
dengan sistem bagi hasil.
• Mayoritas masyarakat
muslim di Tangerang
bergerak di sektor riil
bidang.
• Komitmen pemerintah
dalam hal penjaminan
kredit.
Strategy SO
• Pengalokasian Pengalokasian Pengalokasian Pengalokasian pembiayaan sampai ke pembiayaan sampai ke pembiayaan sampai ke pembiayaan sampai ke pelosok desa sampai pelosok desa sampai pelosok desa sampai pelosok desa sampai kecamatankecamatankecamatankecamatan
• BRI Syariah BRI Syariah BRI Syariah BRI Syariah mempertamempertamempertamempertahankan hankan hankan hankan karakternya sebagai karakternya sebagai karakternya sebagai karakternya sebagai bank Pro UKMbank Pro UKMbank Pro UKMbank Pro UKM
Strategy WO
• Membentuk sistem Membentuk sistem Membentuk sistem Membentuk sistem office chanelling office chanelling office chanelling office chanelling yaitu yaitu yaitu yaitu Bank Induk dapat Bank Induk dapat Bank Induk dapat Bank Induk dapat melayani transaksi melayani transaksi melayani transaksi melayani transaksi syariah dalam syariah dalam syariah dalam syariah dalam penyaluran untuk penyaluran untuk penyaluran untuk penyaluran untuk mendapatkan mendapatkan mendapatkan mendapatkan pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan
• Sedangkan untuk Sedangkan untuk Sedangkan untuk Sedangkan untuk
memperluas jaringan memperluas jaringan memperluas jaringan memperluas jaringan UKM yang UKM yang UKM yang UKM yang bankablebankablebankablebankable yang pihak BRI Syariah yang pihak BRI Syariah yang pihak BRI Syariah yang pihak BRI Syariah mencanangkan mencanangkan mencanangkan mencanangkan LingkageLingkageLingkageLingkage Program Program Program Program secara merata.secara merata.secara merata.secara merata.
Threath
• Lambatnya pemahaman
masyarakat tentang
pembiayaan bank syari’ah
• Sebagian masyarakat
masih menganggap
konsep bagi hasil kurang
menguntungkan.
• Persaingan dengan bank
konvensional dan
lembaga keuangan lain
non bank
Strategy ST
• Mempengaruhi para Mempengaruhi para Mempengaruhi para Mempengaruhi para
pemegang kebijakan pemegang kebijakan pemegang kebijakan pemegang kebijakan sehingga tercipta sistem sehingga tercipta sistem sehingga tercipta sistem sehingga tercipta sistem usaha yang usaha yang usaha yang usaha yang competablecompetablecompetablecompetable dan kondusifdan kondusifdan kondusifdan kondusif
• Mendorong penyebarMendorong penyebarMendorong penyebarMendorong penyebaran an an an
fatwa melalui sinergisasi fatwa melalui sinergisasi fatwa melalui sinergisasi fatwa melalui sinergisasi dengan tokohdengan tokohdengan tokohdengan tokoh----tokoh tokoh tokoh tokoh agama, seperti MUI agama, seperti MUI agama, seperti MUI agama, seperti MUI Kabupaten dan tokoh Kabupaten dan tokoh Kabupaten dan tokoh Kabupaten dan tokoh masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat
• Mendorong Mendorong Mendorong Mendorong pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan keilmuan ekonomi Islam keilmuan ekonomi Islam keilmuan ekonomi Islam keilmuan ekonomi Islam
Strategy WT
• MMMMengambil tenaga engambil tenaga engambil tenaga engambil tenaga out out out out sourchingsourchingsourchingsourching tenaga ahli tenaga ahli tenaga ahli tenaga ahli dari pihak luar yang dari pihak luar yang dari pihak luar yang dari pihak luar yang sudsudsudsudah berpengalamanah berpengalamanah berpengalamanah berpengalaman
dengan para tokoh ahli dengan para tokoh ahli dengan para tokoh ahli dengan para tokoh ahli
Melihat analisa SWOT yang dikemukakan di atas, maka ada
beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan UKM
dengan tetap berbasiskan ekonomi syariah. Hal tersebut penting untuk
diperhatikan karena ternyata UKM telah mampu menyerap jumlah
tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Dengan pengembangan
UKM, mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain menyerap
banyak tenaga kerja, ternyata telah terbukti efektif pula menjadi katup
pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta
menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Semakin pesatnya pertumbuhan bank syariah juga
menumbuhkan persepsi mengenai kebankitan sektor riil Indonesia secara
umum. Lebih khusus lagi adalah perkembangan UKM yang selama ini
menjadi tulang punggung dari sektor riil itu sendiri. Tetapi dalam
kenyataannya. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang dipersepsikan.
Setidaknya ada beberapa faktor yang menghambat dan melemahkan
perkembangan UKM dan bank syariah diantaranya:
Pertama adalah bahwa bank syariah di Tangerang tidak
menjangkau keseluruh pelosok desa, sehingga pembiayaan yang
disalurkan BRI Syariah di Tangerang pun tidak terjangkau pula.
Sehingga BRI Syariah harus meerapkan Office Chanelling, yaitu bank
umum konvensional bisa melakukan transaksi syariah. Apalagi BRI
memang tersebar di pelosok desa, bahkan kantor POS di desa bisa
melakukan transaksi perbankan.
Kedua adalah faktor manajemen yang cenderung centralistic.
Tidak seperti Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang beroperasi secara
lokal, bank syariah menghimpun dananya secara langsung atau terpusat.
Dalam artian, bank syariah ternyata cenderung menghimpun dananya
secara massal dan penyaluran pembiayaannya pun dalam jumlah besar.
Kekosongan peran tersebut kemudian digantikan oleh Lembaga
Keuangan Mikro misalkan BMT (Baitul Maal Wattamwil), BPRS,
Koperasi Syariah. Dengan kondisi demikian sebuah keharusan jika BRI