11/04/2014 1 Konsultasi Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut Agus Setyarso Sekretaris Eksekutif Seknas Pembangunan KPH April 2014 [email protected]Butir Paparan 1. Konteks 2. Beberapa terobosan yang (dapat) dilakukan 3. Situasi di tapak 4. Tantangan litbang kehutanan 5. Contoh clinical R&D
24
Embed
Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut · Alignment KPH pada kebijakan dan program Litbanghut Agus Setyarso Sekretaris Eksekutif Seknas Pembangunan KPH April 2014 [email protected]
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025 (Hernowo, 2014)
RPJM 1 (2005 – 2009)
RPJM 2 (2010– 2014)
RPJM 4 (2020– 2025)
RPJM 3 (2015– 2019)
Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
11/04/2014
3
RPJMN-III, 2015-2019 (Hernowo, 2014)
SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA ALAM
IP - TEKnologi
Situasi Pembangunan KPH
The positive side: • Sudah ada 120 KPH “beroperasi” (2014) • Akan dibentuk 109 KPH pada tahun 2015 • Komitmen untuk menyelesaikan pembentukan 600 KPH
pada 2019 • KPH menjanjikan produk kreatif dengan keunggulan
komparatif tinggi. • Operasi KPH dapat mendongkrak kontribusi Kehutanan
pada PDB sebesar 3% pada 2020 dan menjadi 7% pada 2025
• “No KPH no Budget” dari Bappenas • Rencana “no KPH no Aid” (?)
11/04/2014
4
Challenges:
• Politik SDA masih berbasis perijinan – kemenangan Freeport memperpanjang ijin pembangunan KPH memerlukan reforma regulasi
• Struktur dan fungsi Kemenhut masih berbasis pembedaan fungsi kawasan – sinergi pada kerangka shared service belum banyak berjalan
• Pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan masih berbasis perijinan dan pengawasan – komitmen daerah untuk membangun KPH belum optimal
• Tidak cukup tersedia SDM profesional di KPH • Tidak cukup SDM kehutanan di Dinas/Pemda • Sebagian besar KPH dibangun pada lansekap yang
sudah terdegradasi • Sebagian besar KPH mempunyai isu sosial tinggi • Sebagian KPH dikelola berbasis adat • KPH di wilayah Timur menghadapi tantangan biaya
akses pasar yang tinggi • Sistem inventarisasi berbagai produk kreatif (HHBK,
jasling, karbon) belum dikuasai • Sistem kelestarian HHBK, jasling, karbon belum
dikuasai • Meskipun produk kreatif dapat dibangkitkan, KPH
• Sosialiasasi ke pemerintahan daerah – belum cukup
• Fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang (inventarisasi, tatahutan, RP) KPH – dengan pendampingan “tenaga ahli”
• Upaya internalisasi program bantuan LN: GIZ, FCPF, FIP, AFD, IFACS(?), Korea
• Upaya internalisasi program Kemenhut: BP2SDMK (SMKK dan Basarhut, Bakwan, Pusdiklat), Perubahan struktur di BUK, fasilitasi dan peran Pusdal, fasilitasi RHL pada KPH, klaster HHBK di KPH (?)
11/04/2014
6
Situasi di tapak
Tipologi Pemda
• Komitmen penuh dari Kepala Daerah dan DPRD
• Komitmen dari Kadishut
• Komitmen belum jelas
• Pemda non otonomi khusus
• Pemda otonomi khusus ( Aceh, Papua, DIY)
11/04/2014
7
Tipologi KPH B 1.1 KPHL
B 1.2 KPHP
B 1.3 KPHK
B 2.1 KPH Kab/Kota
B 2.2 KPH Provinsi
B 2.3 KPH Nasional
B 3.1 KPH Kecil < 50.000 Ha
B 3.2 KPH Sedang 50.000 Ha - 100.000 Ha
B 3.3 KPH Besar > 100.000 Ha
B.4.1. KPH lahan mineral
B.4.2. KPH lahan Gambut
B.5.1. KPH Kontinen
B.5.2. KPH Pulau Kecil
Tipologi Penguasaan Lahan Hutan
C 1.1 Wilayah Tertentu < 10% C 1.2 Wilayah Tertentu 10 - 50% C 1.3 Wilayah Tertentu > 50% C 2.1 Wilayah Tertentu < 10% ; > 70% IUPHHK C 2.2 Wilayah Tertentu < 10% ; > 70% Masyarakat C 2.3 Wilayah Tertentu 10 – 15% ; > 30% IUPHHK C 2. 4 Wilayah Tertentu 10-50% ; 70% sisa Masyarakat C 2.5 Wilayah Tertentu > 50% ; 70% sisa IUPHHK C 2.6 Wilayah Tertentu > 50% ; 70% sisa Masyarakat C 3.1 Wilayah Tertentu < 10%, sisanya areal adat C 3.2 Wilayah Tertentu 10-15%, sisanya areal adat C 3.3 Wilayah Tertentu dengan siknifikansi areal adat,
masyarakat dan IUPHHK
11/04/2014
8
Tipologi Berbasis DAS D 1.1 KPH DAS sempit D 1.2 KPH DAS sedang / Sub DAS D 1.3 KPH DAS besar D 1.4 KPH DAS lahan gambut
KPH dalam Situasi Konflik E 1.1 KPH “ Aman “ konflik E 1.2 KPH rawan perubahan RTWT E 1.3 KPH rawan tumpang tindih ijin E 1.4 KPH yang identitas penggunaan lahan tinggi E 1.5 KPH rawan konflik tenurial
Tantangan Litbanghut
11/04/2014
9
Tahapan
• Research need assessment – dengan fokus KPH
• Reorientasi – refocusing program litbanghut
• Peningkatan kapasitas litbanghut
• Peningkatan jejaring riset (misalnya dengan RAKI)
• Penyempurnaan kelembagaan litbang
• Kontribusi KPH untuk pendanaan litbang
Tantangan Libang di Tingkat Makro
• Research need assessment di tingkat makro
• Politik pembangunan berbasis SDA – hutan
• Ekonomi Politik KPH
• Riset Kebijakan untuk mendukung KPH
• Konstelasi KPH dalam penanggulangan perubahan iklim
• Alignment litbang – kebijakan – implementasi
• Monitroing dan evaluasi dampat litbang
11/04/2014
10
Tantangan Litbanghut di tingkat mikro • Research need assessemnt di tingkat mikro • Ekonomi politik kehutanan di daerah • Birokrasi dan government relations • Riset kebijakan pemerintah daerah • Hutan adat pada kerangka KPH – generic dan clinical • Riset transformasi resolusi konflik – generic dan clinical • Litbang community venturing – generic dan clinical • Pengembangan teknologi sistem produksi kelas perusahaan –
clinical • Pengembangan teknologi pasca panen – clinical • Litbang pemasaran hasil hutan – clinical • Litbang sistem produksi pada hutan lindung – clinical • litbang sistem produksi pada hutan konservasi – clinical • Riset safeguards sosial dan produksi untuk sistem produksi - clinical
Contoh potensi litbang klinis
11/04/2014
11
Luas wilayah KPHP Model Gularaya berdasarkan fungsi hutan (
SK menhut no 465/Menhut-II/2011 ) :
Secara administratif masuk wilayah Kab Konsel dam Kota Kendari