ALASAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS BIDANG PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA TAHUN 2013 Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Oleh : Dzikri Nurhabibi NIM : 1112113000103 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016
120
Embed
ALASAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMITRAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40980/1/DZIKRI... · ini memiliki tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor – faktor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ALASAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMITRAAN
STRATEGIS BIDANG PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA
TAHUN 2013
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)
Oleh :
Dzikri Nurhabibi
NIM : 1112113000103
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016
PERI\TYATAA}I BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul :
ALASAI{ INDOI{ESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG
PARTWISATA DENGAIY YIETNAM PADA TAHTJN 2013
Merupakan karya asli saya yang diajukan qntuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Starata satu di Universitas IslamNegeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Semua sumber yang saya gunakan dalarn penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan karya orang lain maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakartq 22 Desember 2016
Dzikri Nwhabibi
1.
3.
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa
Nama
NIM
Program Studi
Mengetahui,
Ketua Program Studi
tn.^.
: Dzikri Nurhabibi
:1112113000103
: Ilmu Hubungan Internasional
Telah menyelasaikan penulisan skripsi dengan judul
ALASAN INDOI\TESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG
DENGAN VIETNAM PADA TAHT]N 2013
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 16 Desember 2016
PARIWISATA
Menyetujui
Pembimbing,
A. Svaifuddin Zuhri. S.IP. LLMl Badrus Sholeh. MA
|{IP. 1 97102111999031002
PENGESAIIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
ALASAI\I INDONESIA I}ALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDAI\G
PARIWISATA DENGAI\I VIETNAM PADA TAHT]N 2013
Oleh:
Dzikri Nurhabibi1112113000103
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Itmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri runD Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28
Desember 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubtmgao Internasional.
Ketua,
Aa'lr '
Sekretaris,
Diterima dan dinyatakan memenuhi2016.
syaxat kelulusan pada tanggal 28 Desember
m
1.
Ketua Program Studi,
iv
ABSTRAKSI
Skripsi ini memaparkan tentang analisis kebijakan Indonesia untuk melakukan
kerjasama Indonesia dengan Vietnam di bidang pariwisata pada tahun 2013. Skripsi
ini memiliki tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi
keputusan Indonesia untuk melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata dengan
Vietnam pada tahun 2013.
Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
cara telaah pustaka dan juga wawancara untuk menmabah sumber. Dalam proses
penelitian, data yang penulis dapatkan diverifikasi, kemudian diklarifikasi serta
diolah dalam proses penelitian. Setelah itu penulis mengaitkan data yang didapatkan
dengan analsis kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti.
Dari hasil analisa menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti,
maka dapat disimpulkan ada dua faktor utama yang menjadi latar belakang Indonesia
dalam melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam. Dua faktor tersebut
melipiti faktor internal dan eksternal . Faktor internal meliputi sosial budaya,
ekonomi, dan letak geografis. Faktor eksternal meliputi tindakan aktor lain dan juga
kondisi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa faktor ini digunakan sebagai
alasan bagi Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasmaa kemitraan startegis dalam
bidang pariwisata dengan Vietnam pada tahun 2013.
Keywords : Kerjasama, Rencana Aksi, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan
Nasional, ILO, Organisasi Internasional, ASEAN
v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas karunia nikmat dan kasih sayangnya saya
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ kerjasama Indonesia dan Vietnam
dibidang Pariwsata periode 2013-2015” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Solawat serta salam juga saya ucapakan kepada Nabi
Muhammad SAW.
Skripsi ini penulis dedikasikan untuk Mamah dan Bapak tercinta. Kedua orang
yang paling berharga dalam hidup penulis, kedua orang yang hebat, tangguh dan
salah satu sumber keberkahan di dunia dan akhirat bagi penulis. Semoga Allah
senantiasa menyayangi mereka. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi
ini penulis juga mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai
pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung
penulisan skripsi ini, diantaranya :
1. Kepada orang tua penulis, terima kasih bapak dan mamah H. Nahrowi Sukri
Kasim dan Hj. Maesaroh Muslih yang telah sabar dan selalu mendukung
penulis dalam menyelasikan masa studi. Kepada adik dan kakak penulis Asep
Abdul Sofyan, M.Kom., Eis Mulyanah, S.Pd.I. Taufiq Sholeh, S.E.I., Siti
Kholisoh, S.E.I dan si Bungsu Anjani Dewinta Fitri. Kedua keponakan yang
vi
penulis sayangi Adek Hifzhi dan kaka Izdihar. Untuk Emak, Tante Dewi,
Tante Dea, Teteh Ratna, dan Mamih Hj. Kokom. Penulis sayang kalian
Semua.
2. Kepada Pembimbing Skripsi penulis Bapak. Syaifuddin Zuhri, S.IP., L.M,
terimakasih telah memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi serta
dukungan selama ini untuk menyelesaikan skripsi.
3. Dosen-dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, terimakasih untuk ilmu, nasihat, dan inspirasi yang diberikan selama
penulis menjalani masa studi.
4. Kepada Empok Maria Ulfah dan Bang Alvin, terima kasih bantuan dan
support selama penulis menyelasaikan tugas akhir, semoga Allah membalas
kebaikan kalian berdua.
5. Sahabat seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2012: Nurul
Pewawancara : Maria Ulfah, S. Sos. Mahasiswi Austronesia,
Universitas Hamburg German
Narasumber : Prof. Jan Van Der Putten, Prof Bidang Austronesia
Universitas Hamburg, Jerman
WaktuWawancara : Selasa, 6 Desember 2016. Pukul 14.00Waktu
Hamburg
What, do you think, are the underlying factors that encourage the two nation
states to establish cooperation in the sector of tourism?
There are very old ties historically. In Central Vietnam there is Cham kingdom,
which is -- speaking people who had ties since the 4th century with Java and other
regions in Indonesia. So there is a very old historical ties after the so-called
Chinese conquest of Vietnam --
And also, The Cold War has drifted them apart, Vietnam was communist, and
during Cold War Indonesia as we all know was Capitalist after 65. So since then
they have been set apart. But now after the economic revival of Vietnam, they are
looking for sources of income. They might be looking also at more similarities
than differences - political differences - that drift them apart. This part of
Southeast Asia there have quite a few commonalities, but on the other hand,
because of all kinds of political contingencies, they have differences. So there are
underlining factors, commonality of history, a growing opportunity and
accelerating globalization - looking for outside sources of income so you’re
looking for tourism, production of all kinds of agricultural stuffs, like coffee and
tea. Vietnam is of course a good coffee producer, Indonesia as well. But I think
tourism has a better perspectives than the other.And also another factor is the
location between Vietnam and Indonesia was very close, It will also detriment the
cooperation.
In the case of Indonesia and Vietnam tourism, what factors do you think will
significantly strengthen the relations?
Again, certain similarities. What we have to look at is what are their assets. One
asset is cultural diversities. In Vietnam, what is always suppressed is the ethnic
diversities - in Indonesia too, by the way. Because in economic factors, one is
cheaper than 500. Because then it becomes chaos and difficult to manage. That
has been for a while now. And especially Indonesia is looking at -- the diversity as
an asset, rather than the hampering factor of the economy. So they are selling
Indonesia, let’s say, as a very multilingual, multiethnic country. Vietnam has
similar ethnic diversity but there is one ethnic group that for a long time has
dominated the rest, and I think it’s still dominating and it very much pushing to
the side, fossilizing the other ethnic groups, they are in the islands of Vietnam.
But they are also selling this ethnic diversity as an asset, to attract people, “come
look at our ethnic people.” So one thing is ethnic diversity.
Second is, of course, to cooperate that we do something that is interesting for
tourists. What do people like? OK, they like certain landmarks, natural landmarks.
So you could sell trips to Halong Bay, very scenic group of islands, together with
trip to Bali or trip Yogyakarta and visiting several Buddhist temples around
Yogyakarta. So, certain cooperation could also extend sales, and they should be
effective. If you really cooperate, you will have many choices for the tourists.
Is there any similarities in the culture, history, ethnic, religion in social aspects?
It’s always doubled, because they are different nations. Two different nations
always want to bring forward their differences because they want to develop
nationalism. But on the other hand, you’re part of the same region, so you have
many similarities. As I’ve said, there are historical ties culturally between Cham
and Java, but they’re growing apart because of historical development. And I
think now, especially in this globalizing world, as part of ASEAN, they could be
looking more at similarities than differences. But of course in Vietnam it’s a little
bit difficult because the political regime is quite conservatives. That is one of the
reasons why they are looking more at “OK, we are apart from the others”, so they
stress more on peculiarities rather than similarities.
Do you think that religion taking part in this cooperation? For example, in
Indonesia the majority is Muslim but in Vietnam the majority is not Muslim.
It depends on what you want from the religion. If you want to attract people for
halal tourism, for example, then it will be much easier to develop that in Indonesia
than Vietnam. But, again, the Chams, they are Muslim group that extends from
Vietnam to Cambodia. I know, in Cambodia they are supported by Malaysians
and they are developing a Malaysian type of Islam; so if Vietnam also wants to
attract halal tourism from either Indonesia, or Middle East, then that would be a
good prospect to develop it there. Other parts of religion, I don’t think Vietnamese
will have problem to come to Indonesia because of religion; Indonesians going to
Vietnam could be, but you could also look for the halal restaurants there in big
cities. Of course, the same problem or issue if you go to Thailand or Myanmar or
any other non-Muslim mainland Southeast Asian states, except perhaps Malaysia.
So, how about the heritage, perhaps for Vietnamese to visit Indonesian temples, is
it religious tourism?
I don’t think so. There are temples in Vietnam, but these temples are either
Buddhist monasteries, but not too many, because they are not like Thai
Buddhism. There are Hindu, again, that is in the Cham area. And many Christians,
so there are churches. But I don’t think there will be many people who visit
monuments in Indonesia or the other way around, because the Cham temples are
not that well-known, and you have bigger, nicer ones in Indonesia. So I think,
maybe Vietnamese want to visit the temples in indonesia. And maybe, again these
Chams, they develop a certain positive self-confident culture in Vietnam, the
Chams -- but I haven’t heard of any groups of Cham people coming to Indonesia.
Based on the data that Nahrowi gather in his research, he sees that the number of
Vietnam tourists who come to Indonesia is lower than Indonesian tourists that
come to Vietnam. So what do you think the aspects that influence this issue?
I haven’t done any research, but I would say that Vietnamese people are still not
looking at Indonesia as tourism destination, so they rather look at China maybe,
though they have difficult relationship with China. Perhaps, even more, they look
at US, and to certain extent to Europe. They don’t look at other nations in
Southeast Asia. Indonesians, they don’t have a very big diaspora and they tend to
visit nearby countries, so I think that is one big reason. I guess when Vietnamese
want to go abroad, they go abroad with their family and they stay for a longer
time, while Indonesians are like “OK, we have 2 days off, let’s go to KL. We’ve
been 10 times to KL and Singapore, now we go to Hanoi, because we haven’t
been there. So it’s time for our city trips.” Among Indonesians, it becomes very
popular.
So, do you have perhaps any suggestion, opinion, or comment about this interview
for him?
No. I know too little about his research to do any suggestion, so I don’t know. I
think it’s interesting to look at these two nations in Southeast Asia. One thing that
might be interesting, especially from the perspective of Indonesia is that there is a
growing sense of “we are Southeast Asians” or “we are part of ASEAN” because
one thing is the paper identity, if you go to Singapore, if you go to KL, you go to
Thailand, you don’t need a visa, right? So you just hop on, you don’t need to pay
fiscals anymore, so you just go on AirAsia flight form Surabaya and you go
straight to Manila, for instance, or Saigon, or other places. And with that, there is
a growing identity as “we are part of a bigger whole, not only Indonesia, but yeah,
there is bigger unit, which the identity is forging; being someone in Southeast
Asia”, and this, I think, is very new, it’s growing. Madonna is staging is
Singapore, let’s go to Singapore to see Madonna, so you book a trip for two days
just for that. Of course she also has a concert in Japan or America, but that’s much
further away, but Singapore is so close by. And this notion that it’s so close-by
has something to do with AirAsia because it has increased the mobility
enormously in Southeast Asia. And you get a sense of these distances are much
smaller, and much easier. In the old days, of course, you have to apply for a visa,
or firstly you buy a passport which is very hard in Indonesia. So this whole sense
is speeding up the mobility; and with that, there comes a certain sense of
Southeast Asian identity. The growing identity from the national identity become
the regional identity. Then, we would start competing, right? Of course, there’s
always, “I’m Javanese and I’m Indonesian.” But now, “I’m Javanese” is like “OK,
I was born in Jakarta” or “I was born in Surabaya” or “I was born in Semarang”
but my parents are from Kalimantan; so am I a Javanese? No. First of all, “I’m an
indonesian,” and then second, “I’m Southeast Asian,” and maybe “I’m a little bit
of Kalimantan.” This different parts of identities, they are shifting. And it’s
interesting. And for tourism, tourism is not just about shopping, or looking at
buildings or something like that, it’s part of a lifestyle; lifestyle has something to
do with identity, whether you feel good at home, or you feel relaxed, what kind of
personalities you put in yourself. For example, you come to Germany to study, 20
years ago, it’s almost unthinkable. I mean this is something special, and imagine
you have thousands of people going abroad. And it’s not just indonesians, of
course it’s everybody, it’s good to have foreign experience, it’s good for your
language.
Thank you very much.
You’re welcome.
~ . {;,. \' .... -- "~_.,..,.
~4-: ~~
REPUBLIK INDONES
RENCAINA AKSI P ~ERIODE 2012-2015
BAGI IMPLEMENTA.SI DEKLARASI
ANTARA REPUBLIK IND,ONESIA
DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
TENTANG KERANGKA HUBUNGAN PERSAHABATAN DAN KEMITRAAN KOMPIR1EHENSIF
MEMASUKI ABAD KE-21
Dengan tekad untuk memperkuat hubungan persahabatan tradisional kerjasama komprehensif antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam dan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, menuju sebuah kemitraan strategis;
Didorong oleh tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama dalam Deklarasi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam Tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Komprehensif Meniasuki Abad Ke-21 (selanjutnya disebut Deklarasi Indonesia-Viet Nam) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi;
l ' ' #'
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam sepakat untuk merealisasikan Rencana Aksi periode 2012-2015 (selanjutnya disebut Rencana Aksi) untuk m~engimplementasikan Deklarasi Indonesia Viet Nam sebagai berikut:
A. Kerjasama Politik
1. Terus mendorong saling pengertian dan saling dukung bagi komitmen kedua negara dalam asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah kedua negara;
2. Mendorong saling kunjung tingkat tinggi; antar Kementerian dan lembaga pada berbagai tingkatan serta hubungan antara masyarakat guna lebih memperkuat hubungan bilateral;
3. Membentuk Komisi Bersama Kerjasama Bilateral (JCBC) yang dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yang akan diseleng'garakan dua tahun sekali dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. JCBC akan menjadi forum untuk meninjau ulang dan memandu perkembangan kerjasama
bilateral di berbagai bidang sekaligus untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Kedua pihak oleh karenanya sepakat untuk mengoptimalkan peranan Pertemuan Konsultasi Bilateral Bersama untuk tingkat Pejabat Tinggi ( SOM JCM) dengan cara, diantaranya, menyelenggarakan SOM JCM setiap tahun dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. SOM JCM akan mengkoordinasikan persiapan- persiapan yang diperlukan untuk kesuksesan penyelenggaraan JCBC;
4. Untuk memajukan kerjasama antara kedua parlemen di antaranya dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Nasional Republik Sosialis Viet Nam yang ditandatangani di Jakarta pad a tanggal 1 Maret 201 0;
5. Mendorong penguatan kerjasama dan koordinasi antar-parlemen dalam organisasi- organisasi parlemen internasional seperti Uni Antar-Parlemen (IPU), Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), Pertemuan Kem1itraan Parlementer Asia- Eropa (ASEP), Forum Parlementer Asia- Pasifik (APPF), Majelis Parlementer Asia (APA) dan Forum Para Anggota Perlemen Asia- Pasifik untuk Pendidikan (FASPPED);
6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dalam upaya menuju pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 melalui, diantaranya, mendorong pelaksanaan secara efektif Piagam ASEAN dan Roadmap Masyarakat A SEAN, seraya terus meningkatkan sentralitas A SEAN dalam arsitektur regional yang terus berkembang; terus menegakkan dan mempromosikan asas- asas yang telah diakui secara umum dan secara internasional telah dijunjung dalam instrumen- instrumen Politik ASEAN dan norma- norma regional seperti Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAG) di Asia Tenggara, Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC);
7. Melanjutkan kerjasama dalam mendorong perdamaian, keamanan dan keselamatan navigasi di Laut China Selatan, antara lain dengan bekerjasam1a dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memastikan pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif dari DOC sejalan dengan Pedoman lmplementasi DOC yang telah disepakati, dan penyelesaian akhir tata laku regional di Laut China Selatan;
8. Mempromosikan multilateralisme secara terus- menerus, memperkuat peranan vital dan kontribusi Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, penyelesaian sengketa secara damai, perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata- senjata pemusnah massal, dan pembangunan berkelanjutan, serta menjamin keikutsertaan dan keterwakilan negara- negara berkembang dalam proses pembuatan keputusannya. Saling mendukung pencalonan masing- masing sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan- pemilihan selanjutnya dan, pada prinsipnya, menyediakan
dukungan bersama untuk pencalonan masing-masing di masa mendatang pada forum multilaterallainnya sesuai dengan semangat ASEAN;
9. Saling mendukung pada forum- forum regional dan internasional. Sehubungan dengan hal ini, Viet Nam telah sepakat untuk memberikan dukungannya bagi kesuksesan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 dan Kerjasama Ekonomi Asia- Pasifik (APEC) pada tahun 2013;
10. Bekerjasama memajukan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara negara- negara berkembang dalam berbagai kerangka kerjasama seperti Gerakan Non-Biok (NAM), Kelompok 77 dan Cina, Kemitraan Strategis Baru Asia- Afrika (NAASP) dengan maksud untuk memajukan peranan dan kemampuan kerangka kerja ini untuk menyelesaikan permasalahan dan isu global; bekerja bersama dan dengan negara-negara ASEAN lainnya mempromosikan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat dalam kerangka kerjasama regional seperti APEC, Pertemuan Asia- Eropa (ASEM) dan Forum Kerjasama Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC);
11. 1Menyelesaikan perjanjian delimitasi Zona Ekslusif Ekonomi antara kedua negara dalam waktu dekat dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan kelautan serta penegakan hukum laut masing-masing.
B. Kerjasama Pertahanan dan Keamanan
12. Mendorong kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Viet Nam dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Penguatan Kerjasama antara Pejabat- Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Terkait yang ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010, dengan cakupan kerjasama meliputi pertukaran kunjungan antara instansi Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, konsultasi berkala mengenai permasalahan pertahanan yang menjadi perhatian bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen militer, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, dan bidang- bidang kerjasama lainnya yang telah disepakati bersama;
13. Memperkuat hubungan intelijen bilateral antara Badan lntelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) dan General Department of Intelligence Kementerian Pertahanan Viet Nam;
14. Meningkatkan lebih jauh kerjasama intelijen dalam bidang yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama antara Badan lntelijen Negara (BIN) dan General Department of Intelligence Kementerian Keamanan Publik Viet Nam untuk mendukung deteksi dini dan peringatan dini terhadap terorisme, radikalisme, dan kejahatan transnasional demi perlindungan keamanan dan keselamatan nasional;
15. Mendorong hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, diantaranya, Organisasi Polisi Kriminal lnternasional (INTERPOL) dan Kepala- Kepala Polisi
ASEAN (ASEANAPOL) dalam menghadapi permasalahan keamanan nontradisional seperti terorisme, penyelundupan, peredaran obat terlarang, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, pencucian uang', kejahatan dunia maya, dan kejahatan- kejahatan transnasional dan terorganisasi lainnya melalui pelaksanaan perjanjian- perjanjian kerjasama yang sudah ada, terutama Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Mencegah dan Memerangi Kejahatan dan mendorong bidang-bidang kerjasama lain sesuai hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara;
16. Mengembangkan kerjasama Kepala- Kepala Lembaga Keamanan ASEAN (MACOSA) dan Konferensi Masyarakat lntelijen ASEAN (A/CC);
17. Meningkatkan kerjasama saling berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas dengan cara mengintensifkan pertukaran pelatihan dan pendidikan di antara lembaga kepolisian, termasuk pelatihan bahasa Indonesia dan Vietnam, pelatihan untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, pelatihan pada Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC), pendidikan pada Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Rl (Sespim Polri). Kerjasama semacam itu hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kerja persetujuan kerjasama keamanan diantara kedua negara;
18. Membangun kerjasama keamanan maritim dan peningkatan kapasitas yang lebih erat melalui saling berbagi informasi dan pengalaman terbaik serta pelaksanaan patroli laut yang terkoordinasi.
C. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
19. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi, llmiah, dan Teknis (JCESTC), khususnya dalam sektor- sektor industri kecil dan menengah ( SM/s) dan kerjasama teknis dengan maksud untuk menjajaki konsep, pendekatan, dan modalitas baru pada berbagai area kerjasama. Dalam hal ini, kedua pihak berkomitmen untuk meneruskan penyelenggaraan JCESTC berkala secara dua tahunan sesuai kesepakatan bersama, khususnya JCESTC ke-6 di Indonesia tahun 2011/2012 dan JCESTC ke-7 di Viet Nam tahun 2013/2014;
20. Mendorong pencapaian nilai perdagangan dua arah hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 dengan cara mendorong lebih jauh keterlibatan sektor swasta kedua negara yang lebih besar, diantaranya dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan promosi perdagangan bersama, pertukaran informasi, dan pertemuan bisn is;
21. Mendorong pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian Perdagangan Beras antara Kementerian Perdagangan Indonesia dan Kementerian lndustri dan Perdagangan Viet Nam. Mempercepat pembentukan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama dalam bidang Kopi Robusta dan
Komisi Bersama Kopi Robusta. Mendorong lebih jauh perdagangan dua arah untuk produk- produk pertanian, seperti lada, beras, dan produk- produk industri seperti alas kaki, kerajinan tangan, makanan dan minuman, produk farmasi, dan kosmetika;
22. Meningkatkan arus investasi dua arah dengan cara memajukan pertukaran, kontak di antara lembaga- lembaga otorita pengelolaan investasi kedua negara dan asosiasi- asosiasi bisnis untuk mempercepat proyek- proyek pada bidang yang potensial; menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat bisnis untuk mempromosikan perdagangan dan investasi langsung; dan mendorong pelaksanaan Persetujuan lnvestasi Komprehensif ASEAN;
23. Meningkatkan kerjasama bilateral pemrosesan dan penyulingan mineral dan batubara dengan cara memfasilitasi dan mendorong investasi sektor swasta di kedua negara;
24. Memperluas dan memperdalam kerjasama pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran kedua negara; dan untuk meningkatkan kemitraan ekonomi bcrdasarkan asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling melengkapi, dan kemajemukan; mempercepat program- program kerjasama tiga pihak antara kedua negara dan negara ketiga, baik dengan entitas ekonomi maju ataupun berkembang; dan meningkatkan kerjasama mempromosikan ekonomi karbon rendah dan hijau;
25. Mendorong pertukaran keahlian, pengalaman, dan praktek- praktek terbaik tentang pelaksanaan kemitraan publik- swasta.
D. Kerjasama Pert:anian, Kehutanan, Ke/autan, Perikanan, dan Administrasi Pertanahan
26. Mempercepat pelaksanaan mekanisrh'e yang sudah ada dalam melanjutkan kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan maksud untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, bantuan teknis, produktivitas dan diversifikasi, pengelolaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pada bidang-bidang dimaksud;
27. Melaksanakan Penelitian Bersama mengenai teknologi produksi padi hibrida ataupun teknologi dan industri pembibitan (sebagaimana disebutkan dalam Catatan Perterr.uan antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Viet Nam tertanggal 23 Oktober 2008);
28. Memperbaharui Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pertanian dengan tujuan menyediakan kerangka kerja hukum untuk kerjasama lebih jauh dalam bidang pertanian;
29. Mendorong pertukaran informasi terkait bidang pertanian; dan membentuk kerjasama gabungan untuk produksi, pemrosesan, dan penjajakan pasar untuk produk-produk pertanian seperti beras, lada, teh, karet, dan lainnya;
30. Mengintensifkan kerjasama kehutanan, termasuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan terkaitnya, mencegah kebakaran hutan dan meningkatkan pengelolaan :kayu;
31. Mempercepat pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Kerjasam1a Kelautan dan Perikanan yang telah ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010 dengan melaksanakan Pertemuan Komisi Teknis Bersama tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan secara tahunan pada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama;
32. Mendorong pelaksanaan kerjasama gabungan dalam hal keamanan produk perikanan, kendali mutu, dan jaminan sebagaimana ditetapkan dalam komunike bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Sosialis Viet Nam;
33. Mendorong kerjasama pemulangan awak kapal penangkap ikan dan nelayan, yang ditangkap dan/ atau ditahan karena melakukan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan ilegal (IUU fishing) di yurisdiksi pihak lain, ke negara asalnya. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan pemulangan akan ditanggung oleh negara asal awak kapal dan nelayan dimaksud . Kedua pihak akan mempertimbangkan pemulangan semacam itu berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan juga semangat persahabatan dan kemanusiaan;
34. Mendorong kerjasama dalam bidang pelestarian kelautan, pulau- pulau kecil, dan pengelolaan zona pesisir terpadu;
35. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dalam bidang administrasi pertanahan dan pertukaran pengalaman, delegasi, dan informasi yang saling menguntungkan antara instansi- instansi administrasi pertanahan Pemerintah kedua negara untuk pengembangan administrasi pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.
E. Kerjasama Perhubungan
36. Mendorong maskapai-maskapai penerbangan kedua negara untuk meningkatkan pelayanan penerbangan antara Indonesia dengan Viet Nam dan sebaliknya dengan Memorandum Saling Pengertian yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2004;
·'.
37. Mendorong kerjasama dalam bidang perhubungan laut, termasuk penyediaan pelayanan kapal muatan barang dan menjamin keselamatan bagi kapal- kapal yang berlayar diantara kedua negara; pembagian pengalaman dalam hal keselamatan dan keamanan maritim dan pengembangan pelabuhan laut; dan pelatihan sumberdaya manusia pada sektor kelautan.
F. Kerjasama lnformasi dan Komunikasi
38. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang informasi dan komunikas' dalam kegiatan- kegiatan seperti pertukaran informasi dan pengalaman dalam manajemen sektoral negara; kerjasama dalam pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia; pertukaran informasi peluang bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ; mendorong kerjasama dalam bidang pos dan telekomunikasi, penyiaran (khususnya penyiaran televisi dan radio publik dan pertukaran pengalaman dalam bidang penyiaran digital);
G. Kerjasama Pariwisata
39. Mengimplementasikan program- program kerjasama pariwisata jangka pendek untuk periode 2011- 2013 berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pariwisata yang telah disepakati diantara kedua Pemerintah;
40. Meningkatkan pembagian informasi dan pengalaman, khususnya dalam bidang pariwisata terkait pengembangan sumberdaya manusia;
41. Menjajaki kemungkinan menyelenggarakan program- program promosi pariwisata bersama, termasuk yang bertemakan Jejak Peradaban pada media massa dan festival-festival pariwisata;
42. Merancang rute - rute yang menghubungkan tujuan- tujuan pariwisata diantara kedua negara sehingga akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung;
43. Menyelenggarakan secara periodik pameran - pameran, acara- acara perdagangan- investasi- pariwisata secara bergiliran pada salah satu negara dengan maksud untuk mempromosikan pemasaran industri pariwisata di kedua negara.
H. Kerjasama 1/mu Pengetahuan dan Teknologi
44. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; merundingkan dan memfinalisasi Perjanjian Kerjasama llmiah dan Teknis; dan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama llmu Pengetahuan, Teknologi, dan lnovasi antara Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Sosialis Viet Nam;
45. Mendorong kerjasama ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi, khususnya dalam bidang- bidang (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi, termasuk energi alternatif dan energi terbarukan, (iii) Teknologi lnformasi dan Komunikasi, (iv) Kesehatan dan Kedokteran, (v) Teknologi Transportasi, (vi) Teknologi Pertahanan, (vii) Bahan Lanjutan, (viii) Peringatan Bencana Alam (Gempa bumi, Tsunami, Topan), (ix) Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan lklim, (x) bidang- bidang kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi lainnya yang disepakati bersama, untuk ditentukan kemudian;
46. Mendorong kerjasama penelitian bersama; peningkatan kapasitas bersama melalui program pertukaran ahli; pelatihan bersama, seminar dan lokakarya; dan penerbitan bersama pada bidang- bidang kerjasama yang telah disepakati.
I. Kerjasama Eksplorasi Minyak dan Gas
47. Memperkuat dan mendorong kerjasama antara PERTAMINA dan PETROVIETNAM dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas;
48. Memelihara dan memfasilitasi kerjasama tripartit antara PERTAMINA, PETROVIETNAM, dan PETRONAS untuk mengimplementasikan eksplorasi minyak dan gas bersama di blok Randugunting (di Indonesia), blok- blok 10 dan 11-1 Conson JOC (di VietNam), dan blok SK305 (di Malaysia);
49. Mendiskusikan realisasi minat investasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di kedua negara.
50. Mulai melaksanakan kajian dan penelitian di area-area yang telah disetujui untuk menjajaki kemungkinan melakukan unitisasi;
51. Meningkatkan kerjasama dalam bidang- bidang operasional perminyakan dan pencegahan resiko terkait lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan- kegiatan industri minyak dan gas.
J. Kerjasama Pendidikan
52. Menyelesaikan Memorandum Saling Pengertian Ke-rjasama dalam Bidang Pendidikan Tahun 2005 dan memperbaharui Memorandum Saling Pengertian ini untuk periode baru 2011- 2015.
53. Meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Viet Nam dalam bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik.
K. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama Kesejahteraan Masyarakat
54. Meningkatkan kerjasama antara Kementerian- Kementerian Tenaga Kerja kedua negara untuk melakukan pertukaran kebijakan dan pengalaman, melakukan kunjungan studi, dan mengimplementasikan proyek- proyek terkait dalam bidang- bidang manajemen tenaga kerja, bimbingan karir, dan pendidikan kejuruan melalui kerangka kerjasama bilateral dan multilateral;
55. Menugaskan kedua Kementerian yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara untuk mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka kerjasama bilater~l dan multilateral.
L. Kerjasama Kesehatan
56. Mengintensifkan lebih lanjut lagi kerjasama bilateral, regional, dan internasional yang sudah ada dalam bidang kesehatan;
57. Mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan darurat yang menyangkut kesehatan, pemberantasan penyakit m·enular seperti flu burung, dan perbaikan kesehatan umum.
M. Kerjasama Teknis
58. Memperkuat kerjasama teknis diantara kedua negara, khususnya dalam melaksanakan program-program peningkatan kapasitas dalam berbagai bidang dalam kerangka kerjasama Selatan- Selatan. Program-program peningkatan kapasitas itu akan termasuk pembagian pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, pengiriman para ahli, dan program-program lainnya yang menjadi kepentingan bersama;
59. Mendorong keikutsertaan Viet Nam dalam berbagai progJaro kerjas~m,s
teknis yang akan diadakan di Indonesia selama tahun 2012 - 2015, ~d~n
sebaliknya.
Naskah Rencana Aksi ini akan berlaku pada tanggal penanda~toganan.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 14 S~e.otembel 2011, da,::tm Banftsa Indonesia, Bahasa Vietnam dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal perbedaan pena·tskan ,atas Rencana Aksi ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk dan Atas Nama
Pemerintahn epublik lndoneslla
Signed
awa
Untuk dan Atas Nama
P~emerfntah Republik Sosialis Viet Nam
Signed
Pham Binh Minh
~nteri Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
P.LAN OIF ACTION IN THE PERIOD OF 201 2-201 5
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE SOCIALIST REPUBLIC OIF VIET NAM
ON THE !FRAMEWORK OF IFRIENDL Y AND COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
ENTERING THE 21 5T CENTURY
With the determination to strengthen the traditional relations of friendship and comprehensive cooperation between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam and with the desire to raise these relations to a higher level, towards a strategic partnership;
Encouraged by the aims which were agreed upon in the Declaration between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century (hereinafter referred to as the Indonesia - Viet Nam Declaration) signed on 26 June 2003 in HaNoi;
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam agreed to realize the Plan of Action in the period of 2012-2015 (hereinafter refe rred to as the Plan of Action) for implementing the Indonesia -VietNam Declaration with the following details:
A. Political Cooperation
1. To continuously promote mutual understanding and support for t'he two countries' commitment to the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity of both countries;
2. To promote the exchange of high-level visits; visits of Ministries and agencies at various levels as well as people-to-people contacts to further streng:then bilateral relations;
3. To establish a Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) co-chaired by the Minister for Foreign Affairs of the two countries that will be held biennially and alternately in Indonesia and Viet Nam. The JCBC will serve as the forum to review and g:uide the development of bilateral cooperation in various fields as well as to exchange views on bilateral, regional and international issues of mutual interest. The two sides therefore agreed to optimize the role of the Joint Bilateral Consultation Meeting at the Senior Officials level (SOM JCM) by, among others,
convening it annually and alternately in Indonesia and Viet Nam. The SOM JCM will coordinate the preparations needed for the successful convening of the JCBC;
4. To promote cooperation between the two parliaments by, among others, implementing the Memorandum of Understanding (MoU) between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam signed in Jakarta on 1 March 201 0;
5. To encourage the strengthening of inter-parliamentary cooperation and coordination within international parliamentary organizations such as the InterParliamentary Union (IPU), the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), the Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP), the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), the Asian Parliamentary Assembly (APA) and the Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED);
6. To further enhance coordination and collaboration in working towards the establishment of ASEAN Community by 2015 through, inter alia, promoting the effective implementation of the ASEAN Charter and Roadmap for ASEAN Community, while continuing to enhance ASEAN centrality in the evolving regional architecture; to continue to uphold aDd promote commonly and internationally recognized principles enshrined in ASEAN Political instruments and regional norms such as the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia, the Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) and the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC);
7. To continue the cooperation in promotion of peace, security and safety of navigation in the South China Sea, inter alia, to work together with other ASEAN Member States and China to ensure the full and effective implementation of the DOC in conjunction with agreed Guidelines for the Implementation of the DOC, and the eventual conclusion of a regional code of conduct in the South China Sea;
8. To continuously promote multilateralism, reinforce the vital role and contributions of the United Nations (UN) in maintaining and promoting international peace and security, peaceful settlement of disputes, disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction, and sustainable development, as well as ensuring greater participation and representation of developing countries in its decisionmaking processes. To mutually support' the respective candidatures for the UNSC non-permanent seat in the future elections and, in principle, to provide mutual support for the respective candidatures in other multilateral fora in line with the spirit of ASEAN;
9. To support each other in regional and international fora. In this connection, Viet Nam has agreed to lend its support toward the success of Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2011 as well as Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in 2013;
10. To cooperate in promoting closer cooperation and coordination among developing countries within such frameworks as the Non-Aligned Movement (NAM), the Group of 77 and China, the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) with a view to enhancing the roles and ability of these frameworks in solving global problems and issues; to work together and with other ASEAN
countries in promoting closer cooperation and coordination within reg ional frameworks such as APEC, the Asia-Europe Meeting (ASEM) and the Forum for East Asia Latin America Cooperation (FEALAC);
11. To work for a conclusion of an agreement on Exclusive Economic Zone delimitation between the two countries at the earliest possible and to ensure maritime safety and security as well as law enforcement at sea respectively.
B. Defense and Security Cooperation
12. To promote cooperation between the two Ministries of Defense of Indonesia and Viet Nam by implementing the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defense Officials and its Related Activities signed in Ha Noi on 27 October 201 0, with such scope of cooperation as exchange of visits between Defense and Armed Forces agencies, regular consultation on defense issues of common concern, education and train ing, military intelligence exchange, cooperation in science and technology in defense industry, and other areas of cooperation as mutually agreed;
13. To strengthen bilateral intelligence relations between Indonesian Armed Forces Strategic Intelligence Agency (Badan lntelijen Strategis - BAIS) and the General Department of Defense Intelligence of the Ministry of Defense of Viet Nam;
14. To further enhance intelligence cooperation in the area of common concern and interest between the State Intelligence Agency of Indonesia (Badan /ntelijen Negara - BIN) and the General Department of Intelligence of the !Ministry of Public Security of Viet Nam to support early detection and early warning against terrorism, radicalism and transnational crimes for the protection of national security and safety;
15. To encourage relations with international agencies, among others, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL) in addressing non-traditional security issues such as terrorism, smuggling, drug-trafficking, trafficking in persons, international economic crimes, money laundering, cyber crime, and other transnational organized crimes through implementing existing cooperation agreements, notably the 2005 MoU on Cooperation on Preventing and Combating Crimes and promote other areas of cooperation where appropriate and in accordance with the national laws and regulations of the respective countries;
16. To develop cooperation in the ASEAN Chiefs of Security Agencies (MACOSA) and the ASEAN Intelligence Community Conference (AICC);
17. To enhance cooperation on sharing experiences and capacity building through 1
1 intensifying exchange of training and education among police, including training of Indonesian and Vietnamese languages, training on preventing and combating transnational crimes, training for Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), education for Indonesian National Police Leadership School (Sespim POLRI). Such cooperation should be conducted within the framework of agreements on security cooperation between the two countries;
18. To establish closer maritime security cooperation and capacity building through sharing of information and best practices as well as conducting coordinated maritime patrol.
C. Economic and Development Cooperation
19. To consolidate the Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC), especially in the sectors of small and medium industries (SMis) and technical cooperation with a view to exploring new concepts, approaches and modalities of various areas of cooperation. In this respect, both sides are committed to continuing to hold regular JCESTC on the biennial basis as mutually agreed, namely the 6th JCESTC in Indonesia in 2011/2012 and the ih JCESTC in Viet Nam in 2013/2014;
20. To boost the two-way trade value to US$ 5 billion in 2015 by means of further encouraging greater involvement of private sectors of the two countries, among others through promoting joint trade promotion activities, information exchange and business meetings;
21. To encourage the implementation . of the MoU on Rice Trade between the Ministry of Trade of Indonesia and the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam. To expedite the establishment of the MoU on Cooperation in the field of Robusta Coffee and Joint Committee on Robusta Coffee. To further promote the two-way trade in agricultural products, such as pepper, rice as well as industrial products such as footwear, handicrafts, food and beverage, pharmaceutical products, .and cosmetic;
22. To increase the two-way investment flows through enhancing exchanges, contacts between the two countries' investment management authorities and business associations to expedite projects in the potential fields; creating more conducive conditions for business community to promote trade and direct investment; and promoting the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement;
23. To enhance the bilateral cooperation on mineral and coal processing and refinery through facilitating and encouraging private sector investment in both countries;
24. To expand and deepen cooperation at bilateral, regional and international levels to promote economic growth, sustainable development and prosperity of the two countries; and to enhance economic partnership under the principles of equality, mutual benefit, complementarities and diversity; to expedite programs of the tri-party cooperation between the two countries and a third country, developed or emerging economies; and to enhance cooperation in promoting low-carbon and green economy;
25. To encourage the exchange of expertise, experience and best practices regarding the implement:ation of public-private partnership.
E. Transportation Cooperation
36. To encourage airlines of the two countdes to enhance the exercising of flight services between Indonesia and Viet Nam vice versa in accordance with the MoU signed on 13 February 2004;
37. To promote cooperation in the area of maritime transportation, including providing freighter services and ensuring safety for ships trading between the two countries; sharing experiences in maritime safety and security and developing seaports; and training human resources in maritime sector.
F. Information and Communication Cooperation
38. To enhance bilateral cooperation in the fields of information and communication with such activities as exchanging information and experience in sectorial state management; cooperating in training and human resource development; exchanging information in business opportunities in the field of Information and Communication Technology (ICT); as well as encouraging cooperation in the field of post and telecommunication, broadcasting (especially TV and radio public broadcasting and knowledge and experience exchange in the field of digital broadcasting);
G. Tourism Cooperation
39. To implement short-term programs on tourism cooperation for the period of 2011-2013 according to the signed MoU on Tourism Cooperation between the two Governments;
40. To enhance information and experience sharing, especially in the field of tourism related human resource development;
41. To seek the possibility of organizing joint tourism promotional programs, including programs themed the Trail of Civilization on mass media and at tourism festivals;
42 . To design routes connecting tourism destinations of the two countries so as to increase the number of tourists;
43. To organise periodically exhibitions, trade-investment-tourism events on rotation basis in each country in order to promote the marketing of tourism industry of the two countries.
H. Science and Technology Cooperation
44. To enhance bilateral cooperation in the field of science, technology and innovation (STI); to timely negotiate and finalize the Agreem,ent on Scientific and Technical Cooperation; as well as an MoU on STI Cooperation between the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science and Technology of the Socialist Republic of Viet Nam;
45. To encourage cooperation in STI, particularly in the fields of (i) Food and Agriculture, (ii) Energy, including alternative energy and renewable energy,
(iii) Information and Communication Technology, (iv) Health and Medicine, (v) Transportation Technology, (vi) Defense Technology, (vii) Advance Material, (viii) Natural Disaster Warning ·(Earthquake, Tsunami, Typhoon), (ix) Environment Protection and Climate Change, (x) Mutual STI agreed areas to be determined in the future;
46. To encourage joint research cooperation; joint capacity building by program exchange of experts; joint training, seminar and workshops; and joint pubtication of the areas of cooperation agreed.
I. Oil and Gas Exploration Cooperation
47. To strengthen and promote the cooperation between PERTAMINA and PETROVIETNAM in the oil and gas exploration and production;
48. To maintain and facilitate the tripartite cooperation between PERTAMINA, PETROVIETNAM and PETRONAS to implement the joint oil and gas exploration in the Randugunting block (in Indonesia), 10 and 11-1 blocks Ganson JOC (in Viet Nam), and block SK305 (in Malaysia);
49. To discuss the realization of investment interests in exploration and exploitation of oil and gas of both countries;
50. To start conducting study and research in agreed areas to explore the possibility of unitization;
51. To enhance cooperation in the fields of petroleum operation and prevention of environmental risks caused by oil and gas industry activities.
J. Education Cooperation
52. To conclude the 2005 MoU on Cooperation in the Field of Education and to renew this MoU for a new period of 2011-2015;
53. To enhance cooperation between Indonesia and Viet Nam in the field of diplomatic education and training.
K. Human Resource Development and Social We/fares Cooperation
54. To enhance cooperation between the Ministries of Labour of the two countries to exchange policies and experiences, study visits and implement relevant projects in the areas of labour management, career guidance and vocational training through bilateral and multilateral channels;
55. To task the two Ministries responsible for social welfare of the two countries to foster closer coordination and cooperation in policy planning for development and social welfare through bilateral and multilateral channels.
L. Health Cooperation
56. To further intensify the existing bilateral, regional and international cooperation in the field of health;
57. To encourage closer coordination and cooperation between the Ministries of Health of the two countries on solving emergency issues regarding health, combating infectious diseases such as avian flu and improving public health.
M. Technical Cooperation
58. To strengthen technical cooperation between the two countries, particularly on conducting capacity building programs in various fields within the framework of South-South Cooperation. Such capacity building programs will include sharing experiences and knowledge in the form of training, education, dispatching experts, and other programs of common interest;
59. To promote participation of VietNam in various technical cooperation programs held in Indonesia in 2012-2015, and vice versa.
This Plan of Action will come into force from the date of signing.
Done in Jakarta on 14 September 2011, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Pran· of Action, the English text shall prevail.