AKUNTANSI PAJAK (SPT)/ UNDANG- · PDF fileWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG ... keuangan Æsecara fiskal harus mendapat ... PPh Pasal 21 sebulan Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00

AKUNTANSI PAJAK (SPT)/UNDANG-UNDANG

vs

PEMBUKUAN DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN

2

Definisi Akuntansi & Akuntansi PerpajakanPembukuan dalam Perspektif Pajak

Pasal 28 UU No. 28 tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Stelses Kas dan Stelsel Akrual Dalam PembukuanSiklus Akuntansi

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions—in making

reasoned choices among alternative courses of action.”

(Statement of the Accounting Principles Board No. 4, p. 40)

4

InvestorsCommunity

Board of DirectorsManagementEmployees

Suppliers

Employees

Creditors

Customers

Analysts

Government

Major Internal and External Stakeholder Groups

PERATURAN PERPAJAKAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN AKUNTANSIAKUNTANSI PAJAK ADALAH : JURNAL-JURNAL YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK

Niswonger dan Fees (AccountingPrinciples, 2007):

Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagiandari akuntansi yang menekankan kepadapenyusunan surat pemberitahuan pajak (taxreturn) dan pertimbangan konsekuensi perpajakanterhadap transaksi atau kegiatan perusahaandalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan(tax compliance).

6

PENGERTIAN PEMBUKUAN (AKUNTANSI)

MELIPUTIHartaKewajiban ModalPenghasilan dan BiayaHarga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa

Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN

Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI)

Untuk periode Tahun Pajak tersebut

Pasal 1 angka 29 UU KUP

KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2007 - 2008Pasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. PMK No.01/PMK.03/2007

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM 1 (SATU) TAHUN >= 1,8

MILIAR

WAJIB PAJAKBADAN

DI INDONESIA

WAJIBMENYELENGGARAKAN

PEMBUKUAN

KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTPasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

ATAU PEKERJAAN BEBAS, PEREDARAN BRUTO DALAM SATU TAHUN >= 4,8 MILIAR

WAJIB PAJAKBADAN

DI INDONESIA

WAJIBMENYELENGGARAKAN

PEMBUKUAN

KEWAJIBAN PEMBUKUAN TAHUN PAJAK 2009 - DSTPasal 28 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 14 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008

KEWAJIBAN PEMBUKAN

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain

(Pasal 28 ayat 7 UU KUP No.28 Tahun 2007)

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUANTETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2007 - 2008

Pasal 28 ayat (2) UU KUP

WP ORANG PRIBADIYG MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS

YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN

NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 1.800.000.000,00

(PMK NO. 01/PMK.03/2007)

TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPIWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN

WP ORANG PRIBADIYG TIDAK MELAKUKAN

KEGIATAN USAHAATAU

PEKERJAAN BEBAS

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUANTETAPI WAJIB PENCATATAN UNTUK TAHUN 2009 - DST

Pasal 28 ayat (2) UU KUP

WP ORANG PRIBADIYG MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS

YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN

NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 (SATU) TAHUN KURANG DARI Rp 4.800.000.000,00

(Ps. 14 ayat (2) UU PPh No.36 Th 2008)

TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPIWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN

WP ORANG PRIBADIYG TIDAK MELAKUKAN

KEGIATAN USAHAATAU

PEKERJAAN BEBAS

Harus memperhatikan itikad baikMencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnyaDiselenggarakan di IndonesiaHuruf latinAngka ArabSatuan mata uang RupiahBahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa InggrisDiselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kasSekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)

SYARAT PEMBUKUANPasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP

PERUBAHAN THN BUKU DAN/ATAU METODE PEMBUKUAN

TAHUN BUKU

METODE PEMBUKUAN,misal :

Pengakuan Penghasilan & biayaMetode Penyusutan Aktiva TetapMetode Penilaian Persediaan

Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal PajakDiajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan

Pasal 28 ayat (6) UU KUP

PERUBAHAN

PENGERTIAN PENCATATAN

PENGUMPULAN DATA SECARA TERATURtentang

Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;Penghasilan bruto

SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG,

(termasuk Penghasilan yg bukan objek pajakdan/atau yg dikenakan pajak yg

bersifat final)

Pasal 28 ayat (9) UU KUP

KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN

BADAN ORANG PRIBADI

Pasal 28 ayat (11) UU KUP

PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN TERMASUK PEMBUKUAN SECARA ELEKTRONIK/PROGRAM APLIKASI ONLINE

SELAMA 10 TAHUNDI INDONESIA

Tempat Kedudukan

Tempat Kegiatanatau

Tempat Tinggal

KEGIATAN PENCATATANPasal 28 ayat (12) UU KUP dan Peraturan Menkeu

(Keputusan Dirjen Pajak KEP-520/PJ./2000)

1. WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

PENCATATAN WAJIB

DILAKUKAN

SYARAT PENCATATAN

1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ;

* YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAUPENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO

* PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA

FINAL3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN

MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER

STELSEL PENGAKUAN PENDAPATAN

STELSEL AKRUAL STELSEL KAS

PENGHASILAN/BIAYA PENGHASILAN/BIAYA

DIAKUI/DIHITUNG PADA WAKTU PEROLEHAN ATAU

TERUTANG

CO. JASA KONTRUKSI

DIAKUI/DIHITUNGBERDASARKAN PH YANG DITERIMA DAN

DIKELUARKAN SCR TUNAI

CO. JASA KONTRUKSI

PERLAKUAN PAJAK ATAS STESEL KAS

PENJUALAN HARUS DIHITUNG SELURUHNYA BAIK KAS/KREDIT

PEROLEHAN HARTA TETAP HARUS DISUSUTKAN

TAAT ASAS (KONSISTEN)- METODE PENYUSUTAN-PENILAIAN PERSEDIAAN - DLL.

GANTI METODE

• LAPOR DJP SEBELUM DIMULAINYA PEMBUKUAN SERTA ALASAN SERTA AKIBATNYA

PERIODE PEMBUKUAN BEDA DENGAN TAHUN TAKWIN• HARUS MENYEBUTKAN TAHUN YANG

DIDALAMNYA 6 BULAN PERTAMA ATAU TERAKHIR

• CO. PEMBUKUAN 1 JULI 2009 S.D. 30 JUNI 2010 TAHUN PAJAKNYA ADALAH TAHUN 2009

PEMBUKUAN DENGAN MATA UANG ASING

Prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansiyang mengatur penyusunan Laporan KeuanganStandar Akuntansi KeuanganFungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatifyang akan digunakan dalam pengambilankeputusan harus memenuhi tujuan kualitatif:

RelevanDapat dimengertiDaya UjiNetralTepat WaktuDaya BandingLengkap

Batasannya: 1) manfaat lebih besar dari beban, 2)Material (cukup berarti).

22

a) Kesatuan Ekonomi (harus ada pemisahan yg jelasantara perusahaan dengan pemilik)

b) Kesinambungan Usaha (Going Concern)Historical Cost dan Periodisasi

c) Harga Pertukaran yang Obyektif / Wajar Armlength’s Price, tidak dipengaruhi hubunganistimewa, tidak ada transfer pricing

d) Mempertemukan pendapatan dan beban yangpaling tepat berdasarkan Stelsel Akrual Untuktujuan perpajakan, stelsel akrual dan stelsel cashmodified (campuran) diakui untuk penghitunganpenghasilan dan biaya kena pajak.

e) Konsisten jika ada perubahan metode akuntansi/ pembukuan harus diungkapkan dalam laporankeuangan secara fiskal harus mendapatpersetujuan dari Direktur Jenderal Pajak

23

NO ASPEK SPT TAHUNAN PPh BADAN LAPORAN KEUANGAN

1 Pengguna Fiskus Berbagai pengguna (Multi Users)

2 Sifat Informasi Rahasia Dapat digunakan oleh umum, khususnya untuk laporan keuangan listed company.

3 Pedoman Penyusunan

Udang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU): PSAK, Interpretasi PSAK, Peraturan Pemerintah untuk Industri, IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli.

4 Mata Uang Pelaporan

Wajib dalam Rupiah dan mata uang US$ sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait.

Dapat menggunakan mata uang lain selain Rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan remeasurement.

5 Dasar Pencatatan Transaksi

Transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya.

Transaksi dicatat dengan asas substance over form.

6 Batas Waktu Penyampaian

Disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan.

Pasal 66 (1) UU No.40 Tahun 2007 “Perseroan Terbatas”, Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulansetelah tahun buku Perseoran berakhir.

Sumber: Marisi P. Purba, Akuntansi Pajak Penghasilan,2009, hal.3-4.

CONTOH JURNAL

PENDAPATAN

HARTA HUTANG

BIAYA

MODAL

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN:

PPh PASAL 21/26PPh PASAL 22PPh PASAL 23PPh PASAL 4(2)

PAJAK PENGHASILAN TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN ATAS HAK TANAH DAN BANGUNAN & BEA METERAI

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 21/26

Saat Terutang PPh Pasal 21/26 (Pasal 21 Peraturan DirjenPajak - PER - 31/PJ/2009, 25 Mei 2009):

1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi PenerimaPenghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saatterutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPhPasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran ataupada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Ilustrasi Kasus:Ahmad Zakaria, ber-NPWP, pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadidengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21adalah sebagai berikut :Gaji sebulan Rp 2.500.000,00Pengurangan :1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 2.500.000,00 Rp 125.000,002. Iuran pensiun Rp 100.000,00

Rp 225.000,00Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 2.275.000,00 Rp 27.300.000,00PTKP setahun- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00- tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00

Rp 17.160.000,00Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 10.140.000,00PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.140.000,00= Rp 507.000,00PPh Pasal 21 sebulan Rp 507.000,00 : 12 = Rp 42.250,00

Jurnal Akuntansi:1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan:

Biaya Gaji 2.500.000Iuran Pensiun Terutang 100.000PPh Pasal 21 Terutang 42.250Kas dan Bank 2.357.750

2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun via bank:PPh Pasal 21 Terutang 42.250Iuran Pensiun Terutang 100.000

Kas dan Bank 142.250

Ilustrasi Kasus:Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin), ber-NPWP, bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi JaminanKematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gajiuntuk setiap bulan.

Perhitungan PPh Pasal 21/bulan:Gaji setahun (12xRp 2.750.000,00) = Rp 33.000.000,00Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00 = Rp 330.000,00Premi Jaminan Kematian12 x Rp 8.250,00 = Rp 99.000,00

Jumlah Rp 33.429.000,00Pengurangan :1. Biaya Jabatan

5% x Rp 33.429.000,00= Rp 1.671.450,002. Iuran pensiun setahun

12 x Rp 50.000,00= Rp 600.000,003. Iuran Jaminan Hari Tua

12 x Rp 55.000,00= Rp 660.000,00Jumlah Rp 2.931.450,00Penghasilan neto setahun = Rp 30.497.550,00PTKP- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 14.657.550,00Pembulatan Rp 14.657.000,00PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 14.657.000,00= Rp 732.850,00

Bagaimana jurnal akuntansi atas PPh Pasal 21 di atas?

Jurnal Akuntansi:1. Saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan:

Biaya Gaji 2.750.000Biaya Asuransi- JKK 27.500Biaya Asuransi- Jaminan Kematian 8.250

Asuransi- JKK Terutang 27.500Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250Iuran Pensiun Terutang 50.000Iuran JHT Terutang 55.000PPh Pasal 21 Terutang 732.850Kas dan Bank 1.912.150

2. Saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan pembayaran pensiun viabank:PPh Pasal 21 Terutang 732.850Asuransi- JKK Terutang 27.500Asuransi- Jaminan Kematian Terutang 8.250Iuran Pensiun Terutang 50.000Iuran JHT Terutang 55.000

Kas dan Bank 873.600

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 22

SAAT TERUTANG PPH PASAL 22 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor254/KMK.03/2001):

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengansaat pembayaran Bea Masuk.Dalam hal pembayaran Bea Masuk atas impor barang ditunda atau dibebaskan, maka PajakPenghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumenPemberitahuan Impor Barang (PIB).Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran,Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat PemerintahDaerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yangbersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), terutang dandipungut pada saat pembayaran.Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalambidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industriotomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasilproduksinya di dalam negeri, terutang dan dipungut pada saat penjualan (industrirokok mulai 1 Januari 2009 tidak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, lihat PMK210/PMK.03/2008).Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang olehPertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenispremix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya, dipungut pada saatpenerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN-PPh PASAL 22

Ilustrasi Kasus:PT Blora adalah produsen semen Empat Roda dan menjual semen kepada PT Jaya, distributorsemen, senilai Rp 400.000.000 secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan sebesar 0,25%dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).Jurnal oleh PT Blora selaku Pemungut PPh 22:Saat terjadi transaksi:Kas dan Bank Rp 401.000.000

PPh pasal 22 terutang 1.000.000Penjualan 400.000.000

Saat penyetoran PPh Pasal 22:PPh pasal 22 terutang Rp 1.000.000

Kas dan Bank 1.000.000Jurnal oleh PT Jaya selaku Pihak yang Dipungut:Saat terjadi transaksi:Pembelian Rp 400.000.000PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000

Kas dan Bank 401.000.000Saat pengkreditan PPh Pasal 22 di PPh Badan terutang akhir tahun:PPh terutang Rp 1.000.000

PPh pasal 22-Dibayar dimuka 1.000.000

SAATTERUTANG PPH PASAL 23:◦ Ketentuan sebelum 1 Januari 2009:

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannyapembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan,tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu (Peraturan PemerintahNo.138Tahun 2000).

◦ Ketentuan sejak 1 Januari 2009:“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa punyang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempopembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negerilainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajakoleh pihak yang wajib membayarkan….” (Pasal 23 UU Nomor 36Tahun 2008).

◦ Note:Selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapansaat terutang PPh Pasal 23, dimana menurut Undang-undang PPh yang berlakusekarang PPh Pasal 23 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakahdilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagian WajibPajak memotong PPh Pasal 23 pada saat adanya pembayaran.

PT Naroda meminjam dana sebesar Rp 1 miliar kepada PT ABC, (bukan bank), dengan tingkatbunga 10% per tahun dengan pembayaran tiap tengah tahun (semi annual).Atas pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp 50 juta tiap semester, maka jurnal yang terkait:Bagi PT Naroda (pihak yang membayar):◦ Saat pembayaran bunga:

Biaya bunga 50.000.000PPh Pasal 23 terutang 7.500.000Kas dan Bank 42.500.000

◦ Saat menyetor PPh Pasal 23 ke kas negara:PPh Pasal 23 terutang 7.500.000

Kas dan bank 7.500.000Bagi PT ABC (pihak yang menerima penghasilan bunga):◦ Saat pembayaran bunga:

Kas dan bank 42.750.000PPh Pasal 23 – Dibayar dimuka 7.500.000

Penghasilan bunga pinjaman 50.000.000◦ Saat mengkreditkan PPh Pasal 23 ke PPh Badan terutang akhir tahun:

PPh Badan terutang 7.500.000PPh Pasal 23-dibayar dimuka 7.500.000

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabunganlainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, danbunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepadaanggota koperasi orang pribadi;

b) penghasilan berupa hadiah undian;c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaanmodal pada perusahaan pasangannya yang diterima olehperusahaan modal ventura;

d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupatanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usahareal estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

e) penghasilan tertentu lainnya;yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah(Pasal 4 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008).

PT Aman membayar sewa bangunan sebesar Rp50.000.000 kepada PT XYZ. Atas sewa bangunandikenakan PPh final 10%.Jurnal yang terkait dengan transaksi di atas:1)Pihak yang membayar sewa:

Beban sewa bangunan Rp 50.000.000PPh Final –Terutang 5.000.000Kas dan Bank 45.000.000

2) Pihak yang menerima penghasilan:Kas dan Bank Rp 45.000.000Beban PPh Final 5.000.000 notcreditable

Penghasilan Sewa Bangunan Rp 50.000.000

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harusdibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesarPajak Penghasilan yang terutang menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; danPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yangboleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahunpajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajakuntuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnyaangsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajakuntuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitungkembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlakumulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapanpajak.

Tuan Andi, WP OP, memiliki data Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SuratPemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 sbb:Pajak PenghasilanTerutang Rp 50.000.000,00Dikurangi:Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21) Rp15.000.000,00Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp10.000.000,00Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp7.500.000,00 (+)Jumlah kredit pajak Rp35.000.000,00 (-)Selisih Rp15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesarRp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

1)Jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 25 setiap bulan:PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 1.250.000

Kas dan bank Rp 1.250.0002) Jurnal pada saat mengkreditkan PPh Pasal 25 di akhir tahun:

PPh Badan-Terutang Rp 15.000.000PPh Pasal 25-dibayar dimuka Rp 15.000.000

1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:Akun Pajak Masukan (Value AddedTax – In /VAT-in)Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar ataudipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.Akun Pajak KeluaranUntuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut ataspenyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain.

2) Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahanBKP/JKP antara lain perolehan secara tunai dan secarakredit, terdapat diskon atau tidak, terjadinya retur barangatau tidak, terjadi penggantian FP yang mengakibatkanpembetulan SPT Masa PPN, dll.

3) Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitanFP, khususnya FP standar menjadi hal penting yang harusdiperhatikan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembukuanterkait dengan PPN secara benar.

1) Pencatatan akuntansi yang harus diperhatikan adalah:Akun Pajak Masukan (Value AddedTax – In /VAT-in)Untuk mencatat besarnya PPN terutang yang dibayar ataudipungut atas terjadinya transaksi pembelian BKP dan JKP.Akun Pajak KeluaranUntuk mencatat besarnya PPN terutang yang wajib dipungut ataspenyerahan BKP dan JKP kepada pihak lain.

2) Beberapa kemungkinan transaksi perolehan dan penyerahan BKP/JKPantara lain perolehan secara tunai dan secara kredit, terdapat diskonatau tidak, terjadinya retur barang atau tidak, terjadi penggantian FPyang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN, kompensasi PPN lebihbayar ke masa berikutnya.

3) Pemahaman saat terutang dan saat paling lambat penerbitan FP,khususnya FP standar menjadi hal penting yang harus diperhatikan olehWajib Pajak untuk melakukan pembukuan terkait dengan PPN secarabenar.

PT ABC, telah PKP, melakukan penjualan barang secara tunai, diskon 10%, kepadaPT XYZ dengan harga jual sebesar Rp 100 juta.◦ Harga jual Rp 100.000.000◦ Potongan tunai Rp 10.000.000◦ Jumlah Pembayaran Rp 90.000.000◦ PPN (10%) Rp 9.000.000Potongan harga yang tercantum dalam FP dapat mengurangi dasar pengenaan PPN.Ayat jurnal terkait:Bagi PT ABC selaku penjual:Kas Rp 99.000.000Potongan Penjualan 10.000.000

Penjualan 100.000.000Pajak Keluaran 9.000.000

Bagi PT XYZ selaku pembeli:Pembelian-net Rp 90.000.000Pajak Masukan 9.000.000

Kas Rp 99.000.000

Masih melanjutkan kasus sebelumnya, jika PT ABC juga melakukan pembelianbarang secara tunai kepada PT FGH dengan harga jual sebesar Rp 88 juta termasukPPN, maka jurnal terkait:Bagi PT ABC selaku pembeli:Pembelian-net Rp 80.000.000Pajak Masukan 8.000.000

Kas Rp 88.000.000Jika pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC pada dilaporkan padaSPT Masa PPN yang sama, maka pencatatan akuntansi untukmenunjukkan selisih kurang atau lebih bayar PPN sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp 9.000.000Pajak Masukan Rp 8.000.000PPNTerutang Rp 1.000.000Selanjutnya, penyetoran PPN terutang ke kas negara:PPN terutang Rp 1.000.000

Kas dan Bank Rp 1.000.000

BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakandalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biayadalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melaluiamortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebutdapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang-undangPajak Penghasilan;BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakandalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biayadalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melaluipenyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11Undang-undang Pajak Penghasilan.

PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dandipergunakan dalam perusahaan, atau dimilikiuntuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, dapat dikurangkan sekaligussebagai biaya dalam penghitungan PenghasilanKena Pajak;

PENINGKATAN NILAI

KREDIT (PENCAIRAN DANA)

MENINGKATKAN BIAYA PENYUSUTAN

MENCERMINKAN KEMAMPUAN SEBENERNYA

NERACA MENUNJUKKAN POSISI

KEKAYAAN SEBENARNYA

SUBJEK•WP BADAN DN, PEMBUKUAN DAN

SEMUA PAJAK HARUS SUDAH LUNAS

OBJEK•SEMUA AKTIVA BERWUJUD YANG

BUKAN UNTUK DI JUAL

TARIF REVALUASI 10% FINAL

TIDAK BOLEH DIALIHKAN SELAMA 5 TH, KECUALI KE PEMERINTAH, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN

JIKA DIALIHKAN SANKSI 20% OLD

OLD

Pasal 8 (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

a.Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan

penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau

b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah

memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan

Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak PenghasilanWajib Pajak badan dalam negeriyang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau

kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;

b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapatpersetujuan; atau

C.Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yangtidak dapat diperbaiki lagi.

NEW