Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan dasar bagi perubahan yang lebih luas. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan prasyarat bagi tumbuhnya partisipasi publik dalam berbagai proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menyebabkan terciptanya akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi tidak akan berarti banyak jika masyarakat tidak mendapat akses yang adil untuk memperoleh informasi yang relevan yang seharusnya mendasari keputusan mereka. Sebaliknya, jika masyarakat mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, keputusan ini lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan hak masyarakat atas tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhi. Transparansi dan partisipasi berarti hanya dapat muncul apabila ada komitmen yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Keduanya transparansi dan partisipasi memerlukan suatu proses pelembagaan sehingga praktik- praktik yang terkait dengannya dapat terlaksana secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu proses pelembagaan ini adalah melalui kerangka formal (peraturan dan ketentuan) yang didukung dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif kongkrit yang terkait. Konsultan Individu UIDP-USDRP Bidang TPA Kabupaten Barru 1
31
Embed
akuntabilitas transparansi partisipasi dalam perencanaan pemda
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah, transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas merupakan dasar bagi perubahan yang lebih luas. Transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintah merupakan prasyarat bagi tumbuhnya partisipasi publik dalam
berbagai proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menyebabkan terciptanya
akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi tidak akan berarti banyak jika masyarakat tidak
mendapat akses yang adil untuk memperoleh informasi yang relevan yang seharusnya
mendasari keputusan mereka. Sebaliknya, jika masyarakat mendapatkan informasi dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, keputusan ini lebih dapat
dipertanggungjawabkan, dan hak masyarakat atas tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhi.
Transparansi dan partisipasi berarti hanya dapat muncul apabila ada komitmen yang kuat dari
para penyelenggara pemerintahan. Keduanya transparansi dan partisipasi memerlukan suatu
proses pelembagaan sehingga praktik-praktik yang terkait dengannya dapat terlaksana secara
konsisten dan berkesinambungan. Salah satu proses pelembagaan ini adalah melalui
kerangka formal (peraturan dan ketentuan) yang didukung dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif
kongkrit yang terkait. Konsultan Individu UIDP-USDRP Bidang TPA Kabupaten Barru
menggunakan kedua pendekatan dalam rangka mewujudkan hal tersebut yakni: (i) mendorong
Pemda untuk melaksanakan inisiatif kongkrit dalam pelaksanaan reformasi tata pemerintahan,
sehingga pemerintahan dan masyarakat mulai terbiasa, dan (ii) mendukung terbitnya dasar
peraturan untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
Dalam rangka mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Implementasi ketiga
pendekatan tersebut membutuhkan waktu, proses/tahapan dan kerja serius yang tak kenal
lelah. Tahapan/proses dan capaian pelaksanaan kegiatan oleh Konsultan Individual TPA-
UIDP/USDRP Kabupaten Barru, tersaji dalam laporan dua mingguan ini. Kami menyadari
bahwa penyajian laporan ini kemungkinan banyak dijumpai ketidaksempurnaan, sehingga kami
berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan selanjutnya.
1
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
BAB I. PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Tujuan dan Sasaran 3
1.3. Lingkup Pekerjaan 4
1.4. Struktur Pelaporan 4
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 6
2.1. Hasil Kemajuan Kegiatan 6
2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut 7
2.3. Laporan Kegiatan Dwi Mingguan 8
2.4. Lembar Waktu Kerja dan Prestasi 11
BAB III. KAJIAN TPA 13
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 16
LAMPIRAN-LAMPIRAN 17
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Beberapa studi tentang reformasi di negara-negara berkembang menjelaskan bahwa
kepemimpinan, persepsi dan perilaku dari pengambil keputusan merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu prakarsa reformasi. Salah
2
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
satu syarat yang diperlukan untuk mendorong partisipasi adalah adanya perhatian dan
keinginan yang cukup dari sisi pengambil keputusan (Eksekutif maupun legislatif) untuk
melibatkan warganya dalam urusan publik. studi menyangkut situasi di beberapa daerah
menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga semakin terjamin manakala staf birokrasi di
level menengah juga mendukungnya.
Resistensi dari staf birokrasi di level menengah ke atas bisa menghambat suatu
prakarsa atau bisa mengurangi efek dan daya ubah suatu prakarsa. Illustrasinya, adalah
misalnya suatu peraturan daerah yang cukup reformis sudah diterbitkan, peraturan
pelaksanaan atau petunjuk teknis kepala daerah yang disusun oleh staf birokrat level
menengah bisa jadi isinya tidak selaras dengan Perda dan bahkan sebaliknya, justru bisa
menjadi alat dari mereka yang resisten untuk memblokir upaya perubahan. Demikian pula
ketika suatu aktivitas yang partisipatif dilaksanakan oleh tenaga ahli yang tidak pro-
partisipatif, bisa menyebabkan implementasi suatu peraturan menyimpang dari tujuannya.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan Konsultan Individual Bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas adalah :
a. Membantu Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan agenda reformasi yang
disetujui, terutama di bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
b. Bekerjasama dengan konsultan lainnya membantu Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa, reformasi pengelolaan keuangan
daerah serta pengelolaan asset dan pendapatan.
Sasaran Konsultan Individual adalah Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan
agenda reformasi sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja yang telah ditentukan pada awal
kegiatan.
1.3. Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan Konsultan Individual di bidang Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas adalah:
a. Mengkoordinasikan dan Membantu Pemkab/Pemkot Peserta USDRP, Khususnya
Gugus Tugas, dalam Melakukan Review dan Pemutakhiran Masing-masing Rencana
Agenda Reformasi TPA.
3
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
b. Membantu Pemkab/Pemkot Peserta USDRP, Khususnya Gugus Tugas, dalam
Menyiapkan atau Menetapkan Peraturan Daerah Mengenai Transparansi dan
Partisipasi
c. Membantu Pemkab/Pemkot Peserta USDRP, Khususnya Gugus Tugas, dalam
Meningkatkan Transparansi Melalui Perbaikan Sosialisasi Informasi dan Dokumen
Publik
d. Membantu Pemkab/Pemkot Peserta USDRP, Khususnya Gugus Tugas, dalam
Memperkuat Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Daerah
e. Mengembangkan sebuah Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pangkalan Data
f. Membantu Pemkab/Pemkot Peserta USDRP, Khususnya Gugus Tugas, dalam
Peningkatan Layanan Publik
g. Penguatan Peran Forum Stakeholders
1.4. Struktur Laporan
Struktur laporan Dwi-Mingguan bidang TPA terdiri dari:
Bab I. Pendahuluan; yang memuat tentang latar belakang proyek USDRP dan
pentingnya keberadaan konsultan individu untuk mendampingi pemda dalam
mempercepat implementasi agenda reformasi Transparansi, Partisipasi dan
Akuntabilitas; Tujuan dan sasaran konsultan individu mendampingi Pemda, lingkup
pekerjaan konsultan individu bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas;
stakeholder yang terlibat dalam kegiatan konsultan individu di daerah.
Bab II. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Bab ini melaporkan mengenai proses
kegiatan, menampilkan Rencana Kerja Tahunan dan Triwulanan Konsultan TPA. Bab ini
juga membahas tentang Hasil Kemajuan Kegiatan dalam bentuk matrik serta
memaparkan mengenai Permasalahan dan Rencana TIndak Lanjut pelaksanaan
kegiatan.
Bab III. Kajian yang berkaitan dengan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
Bab ini memuat kajian teoritis mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang
dihubungkan dengan perspektif penerapan TPA di kabupaten Baru.
Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini memaparkan kesimpulan dari
hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan konsultan individu bidang Transparansi,
4
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
Partisipasi dan Akuntabilitas, serta Rekomendasi sebagai solusi alternative dengan
harapan permasalahan yang ada dapat terjawab demi keberlanjutan agenda reformasi
USDRP di kabupaten Barru. Bab ini juga melampirkan bukti-bukti pendukung berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan.
5
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. HASIL KEMAJUAN KEGIATAN
2.1.1 Aktifitas dan Koordinasi yang dilakukan
Aktifitas Konsultan Individu TPA pada Dua Minggu pertama bulan Pebruari tahun 2010 ini
secara garis besar sebagai berikut :
Bersama Sekretaris PMU, mengkoordinir pelaksanaan distribusi SK Tim PMU dan SK
Tim PIU. Pada kesempatan yang sama konsultan TPA juga melakukan upaya
membangun pemahaman personil PMU Kab. Barru mengenai target out put yang
harus dicapai khususnya kepada personil bidang TPA. Target out dimaksud
didasarkan pada Project Management Manual (PMM) USDRP dan SK Bupati Barru
No. 312 tahun 2009 tentang rencana tindak agenda reformasi USDRP Kabupaten
Barru
Konsultan TPA juga melakukan koordinasi dengan PMU dan Pihak Pengelola Website
Resmi Pemkab Barru membahas mengenai kemungkinan pelaksanaan pelatihan
Pengelolaan dan Maintenance Website kepada staf pengelola website resmi pemkab
Barru, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban dan masih dalam
pertimbangan pihak terkait.
Konsultan TPA juga menghadiri dan memantau Pelaksanaan Acara Musrenbang
Kecamatan Partisipatif di Kecamatan Barru Kab. Barru yang melibatkan masyarakat
dari semua unsur secara terwakili.
Konsultan TPA juga melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka desiminasi informasi dan sejumlah dokumen publik melalui website resmi
pemkab barru. Pihak yang terkait dengan hal tersebut antara lain Badan Pengelola
Keuangan Daerah, Bagian Penyusunan Program Setda Kab. Barru, Bagian Humas
Setda Kab. Barru, Staf Pengelola Website Resmi Pemkab Barru pada Dinas Kominfo
dan Budpar Kab. Barru.
2.1.2. Hasil dan Kesepakatan Kordinasi
Serangkaian kordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait di lingkup pemkab
Barru menghasilkan beberapa hal yakni :
1. Terdistribusikannya SK Bupati Barru No. 115 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
PMU dan SK Bupati Barru No. 116 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim PIU kepada
semua personil Tim.
6
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
2. Terbangunnya pemahaman personil PMU Kab. Barru bidang TPA mengenai target
out put yang harus dicapai berdasarkan PMM dan SK Bupati Barru No. 312 tahun
2009 tentang Rencana Tindak Agenda Reformasi USDRP Kab. Barru.
3. Terbangunnya komitmen mengenai desiminasi informasi dan sejumlah dokumen
publik melalui website resmi pemkab barru. Hal ini terlihat dengan di desiminasikannya
Ringkasan APBD Kab. Barru Tahun 2008 dan Ringkasan APBD Kab. Barru Tahun
2009 pada Website Resmi Pemkab Barru (www.barru.go.id).
4. Pengelola website juga berkomitmen untuk mendesiminasikan informasi menyangkut
pengadaan barang dan jasa serta dokumen – dokumen perencanaan diantaranya
adalah dokumen RPJMD.
2.2. PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1. Permasalahan
1. Belum ada jawaban dari pihak Dinas Kominfo dan Budpar mengenai rencana
Pelatihan Pengelolaan dan Maintenance Website kepada staf pengelola website resmi
pemkab Barru.
2. Pengelola website resmi pemkab Barru telah memperoleh dokumen RPJMD tahun
2006 – 2010 namun belum ditampilkan lewat website.
2. Tindak lanjut
Konsultan individual akan memaksimalkan kegiatan koordinasi baik kepada Project
Management Unit (PMU), maupun pimpinan SKPD lainnya yang terkait secara langsung
dengan agenda reformasi TPA untuk peningkatan progress capaian program sesuai
dengan agenda dua mingguan, triwulanan, dan tahunan yang akan disepakati bersama.
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
LAPORAN KEGIATAN DWI-MINGGUAN
BIDANG : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
KABUPATEN : Barru
PERIODE PELAPORAN : 1 s/d 15 Pebruari 2010
NO.
KEGIATAN KONSLTAN MENURUT JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN
PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KET.
RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIANA. Penyebarluasan Dokumen Dan
Informasi Publik Mengawal tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam SK Bupati No. 312 khususnya menyangkut peningkatan kinerja penyebarluasan dokumen dan informasi public
Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis USDRP membahas progress kemajuan terkait penyebarluasan informasi public.
Dokumen dan informasi public telah tersebarluaskan melalui media cetak dan media elektronik. Serta melalui penyelenggaraan even/kegiatan.
Pemkab Barru telah menetapkan SK Bupati Nomor 115 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim PMU dimana didalam Tim tersebut terdapat bidang TPA yang nantinya diharapkan dapat mengkoordinir pencapaian target out put bidang TPA, termasuk didalamnya penyebarluasan dokumen dan informasi publik.
B. Penanganan Keluhan Mengawal tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam SK Bupati No. 312 khususnya menyangkut penanganan keluhan
Koordinasi intens dengan Pemkab dalam rangka penerapan penanganan keluhan.
Keluhan warga ditangani secara maksimal oleh suatu lembaga yang ditugasi khusus untuk hal tersebut
Telah ada komitmen pemkab untuk memaksimalkan penanganan keluhan warga. Tugas tersebut selama ini melekat pada tupoksi Inspektorat Daerah
C. Partisipasi publik dalam penyusunan peraturan daerah
Mengawal tindak lanjut pelaksanaan
- Telah dilakukan interview dengan
masyarakat terlibat dalam setiap tahapan
Berdasarkan hasil koordinasi, Pemkab telah
8
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
NO.
KEGIATAN KONSLTAN MENURUT JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN
PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KET.
RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIAN
dan perencanaan pembangunan kesepakatan yang tertuang dalam SK Bupati No. 312 khususnya menyangkut peningkatan partisipasi public dalam penyusunan perda dan perencanaan pembangunan
beberapa orang mengenai kondisi pertisipasi masyarakat dalam perencanaan.
- Telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi yang mengahasilkan komitmen/kesepakatan menyangkut pengembangan partisipasi publik
perencanaan pembangunan
menyatakan komitmen dan mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan
D. Peningkatan Pelayanan Terpadu/ Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Terpadu (OSS)
Peningkatan efektifitas Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Barru, yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2007
Koordinasi intens dengan Pemkab dalam rangka efiktifitas organisasi dan kegiatan Kantor Pelayanan Satu Pintu .
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan secara efektif dengan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat
Telah dilakukan serangkaian koordinasi dengan mitra kerja pemkab, dalam rangka efektifitas pelaksanaan Sistem Pelayanan Satu Pintu
E. Penguatan Peran Forum Stakeholder
Mengidentifikasi beberapa orang actor local yang punya potensi membangun sebuah organisasi sebagai cikal bakal Forum Stakeholder
Diskusi dengan beberapa actor local mengenai fungsi dan peran forum stakeholder dalam mengawal pembangunan di
Peran forum stakeholder semakin jelas sebagai mitra pemerintah dalam mengawal proses pembangunan
Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemkab dan pihak terkait dalam rangka penguatan peran forum stakeholder
9
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
NO.
KEGIATAN KONSLTAN MENURUT JENIS RENCANA TINDAK PEMBARUAN
PROSES KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN KET.
RENCANA PENCAPAIAN TARGET PENCAPAIAN
kabupaten Barru.F. perumusan perda transparansi
dan partisipasiPerda Transparansi Menindak lanjuti
kesepakatan menyangkut perumusan dan penetapan perda transparansi
Koordinasi secara intens dengan PMU dan Bagian Hukum SETDAKAB Barru mengenai perumusan dan penetapan perda transparansi serta perencanaan alokasi anggarannya.
Ditetapkannya perda transparansi di kabupaten Barru
Dari serangkaian kegiatan koordinasi, Pemkab/Tim Teknis USDRP Kab. Barru telah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan lahirnya perda transparansi
Koordinasi secara intens dengan PMU dan Bagian Hukum SETDAKAB Barru mengenai perumusan dan penetapan perda partisipasi serta perencanaan alokasi anggarannya.
Ditetapkannya perda partisipasi di kabupaten Barru
Dari serangkaian kegiatan koordinasi, Pemkab/Tim Teknis USDRP Kab. Barru telah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan lahirnya perda partisipasi.
10
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA) USDRP KABUPATEN BARRU
LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI
NAMA KONSULTAN : NASRI
WILAYAH KERJA : Kabupaten Barru
PERIODE PELAPORAN : Dua Mingguan XVI (1 – 15 Pebruari 2010)
NO. TGL. PUKUL KEGIATAN
1 1 Pebruari 09.00 – 10.30 Koordinasi dengan Bpk. A. Muhammad (Sek. PMU) membahas mengenai Pendistribusian SK Bupati Barru No. 115 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim PMU dan SK Bupati Barru No. 116 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim PIU kepada seluruh personil Tim.
2 2 Pebruari 11.00 –.12.30 Koordinasi dengan Bpk. Kaharuddin (staf Bappeda) sehubungan Implementasi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Barru.
3 3 Pebruari 09.30 –.10.00 Koordinasi dengan Bpk. Nasaruddin (Kabag Penyusunan Program Setda) sehubungan publikasi/desiminasi Dokumen Publik melalui website resmi pemkab Kab. Barru.
4 4 Pebruari 09.00 –.12.30 Menghadiri dan memantau Pelaksanaan Acara Musrenbang Kecamatan Partisipatif di Kecamatan Barru Kab. Barru
5 5 Pebruari 09.30 – 13.30 Koordinasi dengan Bpk. H. Jamaluddin (staf Dinas Kominfo & Budpar/ Pengelola website Barru) membahas mengenai kemungkinan pelaksanaan pelatihan Pengelolaan dan Maintenance Website kepada staf pengelola website resmi pemkab Barru, serta publikasi/desiminasi informasi dan dokumen public melalui website resmi pemkab barru.
6 6 Pebruari Libur Sabtu7 7 Pebruari Libur Minggu8 8 Pebruari 08.00 – 10.30 Koordinasi dengan Bpk. H. Ahmad Abdillah (staf BPKD)
mengenai desiminasi dokumen APBD dan dokumen keuangan lainnya melalui website resmi pemkab barru
9 9 Pebruari 11.00 – 11.30 Koordinasi dengan Bpk. H. Ahmad Abdillah (staf BPKD) mengenai desiminasi dokumen APBD dan dokumen keuangan lainnya melalui website resmi pemkab barru
10 10 Pebruari 09.00 – 10.30 Koordinasi dengan Bpk. H. Jamaluddin (staf Dinas Kominfo & Budpar/ Pengelola website Barru), mengenai desiminasi informasi dan sejumlah dokumen publik melalui website resmi pemkab barru.
11 11 Pebruari 11.00 – 12.00 Koordinasi dengan Bapak Ir. Mursalim Abdullah (Inspektorat Daerah/Koordinator Bidang TPA-PMU Kab. Barru) terkait SK Tim PMU, target out put yang harus dicapai bidang TPA berdasarkan SK Bupati Barru No. 312 tahun 2009 tentang rencana tindak agenda reformasi USDRP Kabupaten Barru.
12 12 Pebruari 10.30 – 12.00 Koordinasi dengan Bapak Ir. Mursalim Abdullah (Inspektorat Daerah/Koordinator Bidang TPA-PMU Kab. Barru) terkait mekanisme penanganan keluhan di Kabupaten Barru.