AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENDESA PDTT DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP PAPARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT 18 Mei 2017
AKUNTABILITAS KEGIATAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA KEMENDESA PDTT
DALAM MEWUJUDKAN OPINI WTP
PAPARAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDTT
18 Mei 2017
KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN
SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU
ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN
DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK
YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ADALAH KEWAJIBAN
SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNG
JAWABKAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PELAKSANAAN
MISI ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN DAN
SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT
PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIK
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi
kreteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana APBN.
Bantuan Pemerintah tersebut dapat diberikan dalam bentuk
uang atau barang dan/atau jasa.
5
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian,
pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah
yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/
Lembaga yang bersumber dari APBN .
Bantuan Pemerintah:
a. Pemberian penghargaan;
b. Beasiswa;
c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d. Bantuan operasional;
e. Bantuan sarana/ prasarana;
f. Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh PA.
6
1. Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan
bantuan operasional dialokasikan pada kelompok akun Belanja
Barang Non Operasional.
2. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan
Tunjangan Lainnya dialokasikan pada kelompok akun Belanja Gaji
danTunjangan Pegawai Non PNS.
3. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan
bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada
kelompok akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda.
4. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan
pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.
7
PEDOMAN UMUM dan
TEKNIS
PA menunjuk Pejabat Eselon I yang
bertanggung jawab terhadap program Bantuan
Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk
teknis
Ditetapkan PA
Petunjuk Teknis paling sedikit memuat:
a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
f. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. Tata kelola pencairan dana Bantuan
Pemerintah;
h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;
j. Ketentuan perpajakan; dan
k. Sanksi .
Penetapan Penerima Bantuan
PPK
Seleksi
Surat
Keputusan
Disah
kan KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat :
1. Identitas penerima bantuan;
2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang;
3. Nomor rekening penerima bantuan untuk
Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.
Kriteria
sesuai juknis
8
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga
Pemerintah maupun Non Pemerintah
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam
bentuk :
1. Barang; atau
2. Uang
Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang
PPKPenyedia
Barang1
Penerima
Bantuan2
1. Pengadaan barang
berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang
mengatur mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak
dengan penyedia barang
Penyedia Barang dapat menyampaikan
barang langsung kepada Penerima atau PPK
yang menyampaikan kepada Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang
dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
Penyedia Barang melalui mekanisme LS
9
Diberikan dengan ketentuan :
1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima
bantuan; atau
2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Dalam bentuk Uang
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan
sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian
Kerjasama minimal memuat :
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat penyaluran;
6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli
barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana
yang tidak digunakan ke Kas Negara;
9. sanksi;
10. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporankeuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikankepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelahtahun anggaran berakhir.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN
Opini BPK
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material daninformasi keuangan dalam LK dapat diandalkan
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan &diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yangdikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidakdikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapatdiperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidakdapat meyakini LK apakah bebas dari salah saji material)
Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajardalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangandalam LK tidak dapat diandalkan
12
13
Kecukupan
PengungkapanKepatuhan
terhadap per-UU
Kesesuaian
dengan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Efektivitas
SPI
Kegiatan
Bantuan
Pemerintah
Sesuai dengan
PMK 173
Ungkapkan di
CaLK Belanja
526 dihubungkan
dengan
penambahan
persediaan dan
proses hibah
Bantuan
Pemerintah yang
ada di Neraca
hanya untuk
pengadaan tahun
berjalan dan
segera proses
hibah
Implementasi
SPIP
PROSES HIBAH YANG HARUS DISELESAIKAN PADA TAHUN 2017 OLEH DITJEN PDTu
ADALAH SEBESAR Rp1,3 T
15
PENGAWASAN
(PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008)
AUDIT
REVIU
EVALUASI
PEMANTAUAN
PENGAWASAN LAINNYA
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA(PENDAPATAN & PENGELUARAN)
Peru-musan
Kebijakan
Perenca-naan
Pengang-garan
Pelaksa-naan
Anggaran
Panata-usahaan
Pelapo-ran
Moni-toring dan
Evaluasi AKUNTA-BILITAS
KEUANGAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
WILAYAH TERTIB
ADMINISTRASIWTA
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
WILAYAH
BEBAS DARI
KORUPSI
WTP
WBK
GOOD
GOVERNANCE
& CLEAN
GOVERNMENT
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif
Pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance)
WILAYAH
BIROKRASI
BERSIH DAN
MELAYANI
WBBM
16
.
TERIMA KASIH
1717