AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI …eprints.ums.ac.id/79142/3/np Sekar (akt).pdf · adanya papan informasi yang ditempatkan di setiap Dusun dan di Kantor Desa. Kata

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA DI DESA LOSARI KECAMATAN

AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

SEKAR RARAS CAHYANINGRUM

B200150083

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

i

HALAMAN PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI

DANA DESA DI DESA LOSARI KECAMATAN AMPELGADING

KABUPATEN PEMALANG

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


B200150083

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Fatchan Achyani, SE.,Msi.

NIK/NIDN: 643/614086801

ii

HALAMAN PENGESAHAN



KABUPATEN PEMALANG

oleh:


B200150083

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Selasa, 12 November 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Fatchan Achyani, SE.,Msi. (.............................)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Drs. Yuli Tri Cahyono,M.M.,Ak. (.............................)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Eko Sugiyanto, S.E.,M.Si. (.............................)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Syamsudin, M. M

NIK. 19570217 1986 031 001

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2019

Penulis


B200150083

1



KABUPATEN PEMALANG

Abstrak

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan

dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan

komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Losari,

kecamatan Ampelgading, kabupaten Pemalang adalah pemerintah desa yang

mendukung adanya Good Governance khususnya akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa

terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Losari, kecamatan Ampelgading, kabupaten

Pemalang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan

menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang

kompeten dalam pengelolaan ADD di desa Losari. Hasil penelitian ini menunjukkan

pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Losari

sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang

berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Losari adalah dengan

adanya papan informasi yang ditempatkan di setiap Dusun dan di Kantor Desa.

Kata Kunci : transparansi, akuntabilitas, alokasi dana desa (ADD)

Abstract

Accountability is a responsibility of the goverment to report and present activities

that have been implemented to the public. By doing that the goverment can be work

transparently with the commitment that has been arranged in its implementation.

Losari village goverment, Ampelgading district, Pemalang district is a village

goverment that supports the existence of good governance, especially accountability

and transparency. This research aims to assess the accountability and transparency of

village goverment to the management of Village Funds in Losari village,

Ampelgading sub-district, Pemalang district. The method used is descriptive

qualitative research method and using the technique of research data with

observation, interview, and documentation. The sample used in this research is a

competent village apparatus in ADD management in Losari village. The results of

this research indicate the financial management of Village Funds implemented by the

village goverment Losari already in accordance with the legislation and provisions in

force. Transparency conducted by the village goverment Losari is by using

information boards that are placed in every village and village office.

Keywords : Transparency, Accountability, Village Funds Allocation (ADD)

1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam

bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang

ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-

2

transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan

transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan

oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah

kebutuhan yang tidak lagi terelakan saat ini.

Desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu yang berarti tanah air, tanah asal,

atau tanah kelahiran. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (

dikepalai oleh seorang Kepala Desa ) atau desa merupakan kelompok rumah di luar

kota yang merupakan kesatuan.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun

juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan

pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun

terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan

pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara

benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah

berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi

desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur,

dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan

dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pemerintah

desa menjadi penguat status desa sebagai lembaga pemerintahan dan diharapkan

dapat menunjukkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan

adanya undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai

pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan

untuk menjadi desa yang mandiri. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor

43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014

tentang desa.

ADD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi

3

Dana Alokasi Khusus. Penggunaan ADD membutuhkan adanya sebuah perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

Didalam penggunaan ADD rawan terhadap tindakan penyelewengan yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD.

Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa,

masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh

dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga

penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam

melaksanakan kewenangan,hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang

dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas

tinggi.

Pemberian ADD kepada desa, dapat dijadikan cerminan terwujudnya good

governance, dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan

sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong adanya

akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia yang good governance terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi,dan

Nepotisme.

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah

dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan ,

proses pembuatan, dan pelaksanannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam

proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada

masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang

menyangkut dengan kepentingan publik,sehingga masyarakat memperoleh akses

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti

bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan,

dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan

4

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa

(PADes),Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di

dalamnya.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah

mengungkapkan hal–hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak

yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan

akses informasi seluas–luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya

transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil–hasil yang dicapai.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang

merupakan pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah

desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila laporan keuangan dapat

disampaikan dengan baik dan tepat waktu, maka kinerja keuangan pemerintah desa

juga akan baik.

Menurut Waluyo (2009) dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas

meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya

sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban

pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja

namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial

dan politik. Prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari

organisasi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang pengawasan

dan penilaian. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari

instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi

pada kepentingan publik.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah

dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan

perusahaan yang baik (Good Governance). Transparansi ditandai oleh apakah

5

kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada

publik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa

berkewajiban mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program

prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu contoh kegiatan pembangunan tersebut adalah pencegahan stunting, desa

perlu menyusun program/kegiatan relevan yang di danai oleh Dana Desa. Maka dari

itu, peneliti memilih Desa Losari sebagai objek penelitian karena desa tersebut

merupakan satu-satunya desa di kecamatan tersebut yang dipilih pemerintah pusat

sebagai lokasi khusus untuk melaksanakan program pencegahan stunting.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Putu Andi SuarJaya Putra,Kadek Sinarwati,dan Made Arie Wahyuni (2017)

yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan

penelitian yang berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LOSARI KECAMATAN

AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG”

2. METODE

Jenis penelitian adalah penelitan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Lokasi penelitian adalah Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten

Pemalang. Subyeknya beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan dengan akurat sesuai dengan ketentuan Pemendagri

Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi : Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, dan

Kaur Perencanaan yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk

mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa)

yang diterapkan di Desa Losari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang.

Data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara langsung

kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa losari Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen

yang dibutuhkan oleh peneliti dari Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten

6

Pemalang. Teknik Pengumpulan Data meliputi Observasi, Wawancara dan

Dokumentasi. Analisis data meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian

data (data display) dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion

drawing/verifications).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Desa losari merupakan bagian wilayah dari kecamatan Ampelgading kabupaten

Pemalang yang secara astronomi terletak antara 109,3ᵒ - 59,05ᵒ Bujur Timur dan

6.55,05ᵒ - 29,20 ᵒ Lintang Selatan. Kondisi topografi wilayah Desa Losari terdiri

dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 15 meter diatas permukaan air

laut (mdpl). Wilayah desa Losari merupakan daerah dataran rendah. Luas wilayah

desa Losari adalah 181,285 Ha

3.2 Hasil Analisis

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas

transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa

dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan ppembangunan desa yang

disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa

dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM

Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan

unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa

terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan

perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota

dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan

kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan

terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

7

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu

tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP

Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas

program,kegiatan,dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja

sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan

pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada

bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir

bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Penganggaran. APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

oleh desa. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran berjalan. Pendapatan desa bersumber dari : Pendapatan

Asli Desa (PADes), Alokasi APBN (Dana Desa), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak meengikat dari pihak ketiga, dan

Lain-lain PADes.

Pelaksanaan. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan

peelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala

desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf

sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang adminitrasi

pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa

sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembanntu

kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang

ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima,menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan,membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa

8

dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa

ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan

dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam

peraturan menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk untuk bendahara.

Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran. Laporan

pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dengan buku kas umum, buku kas

pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan buku kas umum,

buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas Negara.

a. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan menempatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang

telah dicapai.

b. Transparansi Desa Losari

Transparansi diadakan atas dasar arus informasi yang terbuka dan bebas. Seluruh

proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga, hal yang

berhubungan dengan informasi wajib untuk dapat diakses oleh masyarakat luas dan

informasi yang tersedia harus memadai dan mudah dimengerti agar dapat dipantau

oleh publik. Berikut adalah informasi yang diperoleh mengenai transparansi yang

didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Losari :

“Transparansi keuangan dalam wujud keterbukaan pemerintah desa

mengenai informasi keuangan kepada masyarakat. Untuk desa Losari sudah

melaksanakan transparansi melalui papan informasi APBDesa di balai desa

maupun papan informasi di setiap dusun yang terdiri dari 4 dusun, dan

sistem keuangan desa juga sudah dapat diakses melalui internet.” ( Kepala

Desa/Agus Rujito Senin, 17 Juni 2019 pukul 21.07 WIB di Kediaman Kepala

Desa Losari )

9

Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh

mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Losari memberikan informasi terkait

dengan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan alokasi dana desa menurut

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 71-72. Berikut uraian dari pemerintah desa

Losari :

“Iya ada, jadi di setiap kegiatan itu terpampang papan proyek atau papan

kegiatan dan disitu tertera nominal untuk kegiatannya apa. Laporan realisasi

dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES ini diinformasikan

juga kepada masyarakat melalui media tertulis. Laporan

pertanggungjawaban dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.” .” ( Kepala

Desa/Agus Rujito Senin, 17 Juni 2019 pukul 21.09 WIB di Kediaman Kepala

Desa Losari )

Transparansi merupakan hal seluruh lapisan masyarakat terhadap keterbukaan

dan kebebasan untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari

pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, seperti

halnya dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola

dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh aparatur

desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Losari

sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan terhadap

masyarakat desa dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat desa

kepada aparat desa yang dipercaya diberikan amanah dalam mengelola dana desa

yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aparatur desa tersebut

mencoba melakukan yang terbaik dalam mengelola Alokasi Dana Desa seperti

memasang papan informasi APBDES di Balai Desa dan juga disetiap dusun di desa

tersebut.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang

diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan

atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan

aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atau hak-hak

yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

10

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat

dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik

maupun secara tidak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena

sukarela.

Perencanaan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa

yang penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui

Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut

mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan

menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang ber alokasi di

desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi

yang berkembang.

Perencanaan pengelolaan ADD Desa Losari dimulai dari penyusunan laporan

keuangan yang mengacu pada APBDes tahun berjalan lalu menyusun peraturan desa

tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian disetujui kepala desa.

Ditindaklanjuti pembahasan bersama BPD lalu disampaikan pada bagian hukum lalu

disampaikan pada bupati melalui camat. Perencanaan pengelolaan ADD Desa Losari

seperti hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Losari bersama

dengan sekretaris desa, yaitu :

“ Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam penyusunan

pelaporan keuangan itu mengacu pada APBDes tahun berjalan dengan

prosesnya yang pertama sekretaris desa telah menyusun peraturan desa

tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian sekretaris desa

menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa untuk

disetujui, setelah rancangan peraturan APBDes disampaikan ke kepala desa

kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan BPD atau Badan

Permusyawaratan Desa untuk disepakati, kemudian setelah disepekati

pemerintah desa melalui sekretaris desa mengundangkan peraturan desa

tentang APBDes tahun 2018 kemudian ditindaklanjuti ke bagian hukum

untuk mendapatkan klarifikasi,setelah klarifikasi itu selesai pemerintah desa

menyampaikan peraturan desa tersebut kepada bupati melalui camat”

(Sekretaris Desa Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.08 WIB di Kantor Kepala

Desa Losari)

Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus

dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan

lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan

11

ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPesa ini akan

menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan

RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan

RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan

APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutya disesuaikan dengan

program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta pemerintah

provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa

untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun

kedepan. Berikut uraian Sekretaris desa mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa

Losari :

“Pemerintah desa Losari sudah melaksanakan penyusunan RKPDesa sesuai

dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sekretaris desa Losari sudah

menyampaikan APBDesa kepada kepala desa untuk disetujui. Pemerintah

desa Losari dan BPD juga sudah membahas sesuai dengan Pemendagri

Nomor 20 Tahun 2018 bahwa APBDesa ditetapkan berdasarkan kesepakatan

antara pemerintah desa dengan BPD. Pemerintah desa setelah menetapkan

APBDesa tahun 2018 setelah diundangkan kemudian ditindaklanjuti dengan

mengajukan klarifikasi ke bagian hukum sekretaris daerah kabupaten

pemalang untuk mendapatkan persetujuan, kemudian setelah persetujuan itu

turun kami menyampaikan APBDesa.” (Sekretaris Desa Senin, 17 Juni 2019

pukul 10.10 WIB di Kantor Kepala Desa Losari)

Perencanaan pengelolaan ADD pada desa ini pada prinsipnya sudah

teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut

dibuktikan dengan adanya pelaksanaan musyawarah desa membuka kesempatan

untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekalipun sebagai media belajar

bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang

diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa dan unsur

Kelembagaan Desa.


sudah memperlihatkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel dan transparan.

Hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Losari dalam tahapan perencanaan

menyusun program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-

musyawarah yang diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan

12

Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan

akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance.

Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber

dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan

program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh

masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas

kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi

kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga masyarakat dengan bebas

dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran

kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan

ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan

masing - masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam

suatu kegiatan atau pelaksanaan program di Desa Losari dalam pengelolaan ADD

dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan

yang dibiayai oleh ADD. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan yang

mengatakan :

”Tahap pertama musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan, kedua

merencanakan kegiatan pembangunan dan rencana anggaran belanja, ketiga

membuat tim pengelola kegiatan, kemudian tahap ke empat melaksanakan

kegiatan sesuai tahapan atau termin yang ditentukan”. (Huprani/Kaur

Perencanaan Senin, 17 Juni 2019 pukul 08.46 WIB di Kantor Kepala Desa

Losari)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata

Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD

ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa

prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan

melalui RKD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh

pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem

keuangan desa terpusat. Berikut hasil wawancara bersama dengan Kaur Perencanaan

desa Losari :

13

“ Semua penerimaan maupun pengeluaran desa dilakukan dengan rekening

kas desa. Kemudian pelaksana kegiatan memberikan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa

memberikan SPP kepada Sekretaris. Sekretaris memverifikasi SPP dan

Kepala Desa menyetujuinya, lalu bendahara melakukan pembayaran.”

(Huprani/Kaur Perencanaan Senin, 17 Juni 2019 pukul 08.48 WIB di Kantor

Kepala Desa Losari)



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan ADD senantiasa

dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa

terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat

diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi

ketentuan pelaksanaan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan

kegiatan.

Penatausahaan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan

bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan

pencatatan setiap pemasukkan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku

setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua

hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala

Desa selaku pemangku kewenangan tertinggi.

Penatausahaan Desa Losari secara teknis telah berpedoman pada Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Peraturan Desa

Nomor 6 Tahun 2018 mengenai APBDesa yang telah dibahas dan disepakati

bersama antara Kepala desa dengan BPD. Penatausahaan yang dilakukan oleh

Bendahara desa Losari melalui pencatatan yang meliputi buku kas umum, buku kas

pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya. Berikut adalah hasil

wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Losari :

“ Setiap bendahara ada petunjuk umum jadi otomatis sudah sesuai dengan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 misalnya seperti penyusunan anggaran

pun ada petunjuk atau pedoman umum”. (Kaur Keuangan Desa/Supriyanto

Senin, 17 Juni 2019 pukul 10.20 WIB di Kantor Kepala Desa Losari)

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat

14

secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk

laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Losari adalah Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Pajak, Buku Bank.



Adapun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat secara hasil fisik juga

sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Desa tersebut juga

sudah menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota melaui

camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang

sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan format Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan.

Kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun berkenaan dan program pemerintah

dan pemerintah di daerah yang masuk ke desa. Berikut hasil wawancara dengan

Kepala Desa Losari :

“ Setiap semester kalau tahap pertama biasanya dilaporkan bulan juli dan

tahap terakhir di bulan oktober sampai desember” ( Kepala Desa/ Agus

Rujito Senin, 17 Juni 2019 pukul 21.07 WIB di Kediaman Kepala Desa

Losari)

Menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas,

kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk

didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota

setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan

paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester

satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

untuk semester dua. Menurut pendapat kepala desa mengenai laporan realisasi Dana

Desa :

“Iya, untuk semester pertama biasanya dilakukan di bulan juli dan semester

kedua dibulan oktober sampai desember. Itupun tergantung kesiapan desa

masing-masing yaa. Cuma kita semaksimal mungkin sesuai jadwal bisa kita

selesaikan di bulan juli dan tahap kedua di bulan desember tersebut.

Semuanya laporan pertanggungjawaban kita Perdeskan, yang jelas Perdes

ini tidak menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang diatasnya.

15

Dalam lampiran format laporan ada yang biasa disebut dengan PAD, jadi

ada program pemerintah pusat ada program pemerintah daerah baik

provinsi maupun kabupaten.” ( Kepala Desa/ Agus Rujito Senin, 17 Juni

2019 pukul 21.09 WIB di Kediaman Kepala Desa Losari)



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD juga telah melaksanakan

pelaporan dan pertanggungjawaban adminitrasi keuangan ADD dengan baik.

3.3 Pembahasan

a. Transparansi pengelolaan ADD

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab

keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh

masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka

APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan

penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi perencanaan pengelolaan ADD pada desa Losari untuk seluruh

penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu

adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah

oleh masyarakat serta ada papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat.

b. Akuntabilitas pengelolaan ADD

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa

dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas

kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai pemerintah desa dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan

dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Losari pada penerapannya

sudah teralokasi dan berpedoman pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana

16

penyaluran dana ADD dari desa ke masyarakat sudah sesuai proedur tata cara

pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah yang namanya Laporan Realisasi.

Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap

semester dalam setahun, dalam penerapannya laporan ini dilakukan sesuai kesiapan

masing-masing desa tapi desa Losari selalu berusaha semaksimal mungkin sesuai

jadwal yaitu bulan juli dan bulan desember. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap

pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang

tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas

yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan ADD pada desa Losari untuk penerapannya sudah

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, adanya kegiatan pencatatan

kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada

papan pengumuman informasi di setiap dusun, adanya laporan realisasi dan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

b. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan ADD pada Desa Losari pada

penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20

Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan Raperbedes APBDesa yang

dimusyawarahkan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa.

17

c. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada desa Losari telah

akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini

dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan sesuai dengan permendagri

serta desa memiliki rekening kas desa dan Surat Permintaan Pembayaran.

d. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan ADD pada desa Losari telah

memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Pemendagri

Nomor 20 Tahun 2018 baik format Raperbedes tentang APBDesa, Buku kas

umum, buku bank, buku pembantu pajak, Laporan realisasi APBDesa, dan

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

e. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDesa pada desa Losari telah menggunakan format laporan

pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor

20 Tahun 2018 yaitu desa telah melaporkan realisasi semester I dan II, serta

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun akhir

anggaran.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pengelolaan

keuangan desa secara detail dan terperinci termasuk untuk tahapan pembinaan

dan pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal

uang yang tertera secara lebih detail.

b. Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Losari sebagai pelaksana pengelola

keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan

cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan

keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi

baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Ampelgading

hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya staf di

Desa Losari dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan keuangan serta

akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda

rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan

akuntabilitas keuangan desa.

18

DAFTAR PUSTAKA

Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi

pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan

Geger Kabupaten Madiun). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.

Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa

kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). Journal of

Innovation in Business and Economics, 7(2), 143-152.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga.

Manajemen Islam, Volume 3, No 1. STIE PGRI Dewantara: Jombang.

Moeleong L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di

Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2), 273-288.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015

Perda Pemalang Nomor 87 Tahun 2018 tentang ADD

Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong

Harapan, Kota Lhokseumawe. Akuntabilitas, 10(1), 19-30.

Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.Yogyakarta. Graha

Ilmu.

Susliyanti, E. D. (2017). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI

DANA DESA (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten

Bantul Tahun 2015). Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan

Akuntansi, 20(1), 16-26.

Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas

Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika

dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI …eprints.ums.ac.id/79142/3/np Sekar (akt).pdf · adanya papan informasi yang ditempatkan di setiap Dusun dan di Kantor Desa. Kata

Documents