AKTIVITAS MOHAMMAD HATTA Dian Safitri Abtrak: Untuk ...jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel6FB32F079EBE052809206CF... · Lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi

1

AKTIVITAS MOHAMMAD HATTA

Dian Safitri

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang

E-mail: [email protected]

Abtrak: Untuk menjelaskan dasar-dasar pemikiran Mohammad Hatta,

untuk menjelaskan keadaan politik Indonesia pada tahun 1950-1957,

untuk menjelaskan aktivitas Mohammad Hatta dan untuk menjelaskan

kontribusi penelitian terhadap pendidikan sejarah. Metode yang dipakai

dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada lima tahap yaitu

pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah Selama menjadi wakil presiden,

Hatta memang tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan kebijakan

yang berarti, namun Hatta berusaha untuk membagun negeri ini ke arah

yang lebih baik. Ia melakukan tugasnya dengan baik dengan

memberikan arahan, saran, bahkan kritikan kepada pemerintah apabila

dirasa perlu. Selain aktif dalam pemerintahan dalam menjalankan tugas

negara, baik bidang ekonomi, politik luar negeri, militer, sosial dan

pendidikan. Hatta juga aktif membangun ekonomi Indonesia dengan

terjun langsung ke lapangan mengembangkan koperasi yang dianggap

mampu meningkatkan ekonomi Indonesia. Dengan jerih payah dan

usaha untuk membangun koperasi akhirnya Hatta berhasil

mengembangkan koperasi.

Kata Kunci: Aktivitas, Mohammad Hatta.

Abtrak: To clarify the premises of Mohammad Hatta, to explain the

political situation in Indonesia in 1950-1957, to describe the activities of

Mohammad Hatta, and to explain the contribution of research to the

study of history. The method used in this study is the historical method.

There are five stages: topic selection, heuristics, source criticism,

2

interpretation and historiography. Results During the discussion of this

research is to be vice president, Hatta did not have the power to make a

meaningful policy, but Hatta trying to membagun this country into a

better direction. He did his job well by providing guidance, advice, and

even criticism of the government if necessary. In addition to active duty

in the government in the state, both in economics, foreign policy,

military, social and educational. Hatta also actively building Indonesia's

economy to go directly to the field to develop cooperatives are

considered to improve the economy of Indonesia. With toil and effort to

build a cooperative Hatta finally succeeded in developing cooperative.

Key word: Activity, Mohammad Hatta.

Hatta merupakan tokoh besar Indonesia yang jasa-jasanya kepada bangsa

Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja. Hatta merupakan seorang administrator

yang ahli dalam penyelenggaraan negara namun tidak terampil dalam menghadapi

massa. Memasuki tahun 1950 kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang

politik, ekonomi dan sosial. Jatuh bangunnya kabinet, selama periode demokasi

liberal keterpurukan tersebut sebagai akibat dari partai-partai politik yang lebih

mementingkan golongannya sendiri untuk memperoleh kekuasaan daripada

memikirkan keadaan negara.

Alasan pemilihan judul didasarkan pada keadaan Indonesia, terutama

dalam pemerintahan yang mengalami kebobrokan seperti dalam masalah korupsi

dan demoralisasi. Hampir semua pejabat dan politisi terlibat kasus korupsi dari

masa kolonialisme hingga saat ini. Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang

bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik.

Mohammad Hatta adalah seorang demokrat, teguh dan konsekuen dengan

pendiriannya (misalnya Mohammad Hatta berketetapan hati tidak akan menikah

sebelum Indonesia merdeka, sumpah itu ditepati ketika Hatta menjadi wakil

presiden dan tidak segan-segan untuk meninggalkan jabatannya karena prinsip

hidupnya tidak mengijinkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati

nuraninya), jujur, tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya

diri sendiri terlihat dari penolakan kenaikan gaji presiden dan wakil presiden pada

3

1951 mengingat perekonomian rakyat belum stabil dan Hatta adalah orang yang

sederhana, kesederhanaan itu tercetus dalam keinginannya untuk tidak

dimakamkan di Taman Pahlawan (Widjaja, 1990: 15). Selain pejuang dan

Proklamator Republik Indonesia Hatta adalah The Guardian of National

Conscience, penjaga hati nurani nasional bangsa Indonesia. Hatta adalah tokoh

yang berani mengingatkan apabila ada penyimpangan. Hatta sering menegur

perdana menteri yang melakukan penyimpangan, misalnya saat menegur dan

menolak kebijakan Ali-Baba pada masa Kabinet Ali I yang ditujukan atas Menteri

Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo (Yayasan Idayu, 1980: 169)..

Gagasan demokrasi mendominasi pemikiran para pemimpin bangsa pada

awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sepanjang menyangkut peranan

negara dan peranan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan dari usul serta

dukungan atas usul itu di dalam BPUPKI menjelang kemerdekaan. Sejak semula

kecenderungan untuk lebih memberi porsi yang lebih besar bagi peranan rakyat

lebih mendapat tempat di kalangan pemimpin dan masyarakat Indonesia.

Pernyataan konsep kedaulatan rakyat telah tertuang di dalam konstitusi serta

pernyataaan bahwa pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

MPR dapat dianggap sebagai gambaran pemberian posisi penting bagi peranan

rakyat ini pada waktu itu (Mahfud MD, 2000: 45).

Gagasan parlementarisme segera muncul dari Komite Nasional Indonesia

yang sebenarnya berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan

berbagai kekuasaan. Dalam rapatnya 16 Oktober 1945 KNIP mengusulkan agar

komite tersebut diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan Garis-Garis Besar

Haluan Negara dan Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja

KNIP untuk melaksanakan fungsinya yang baru sebagai pemegang kekuasaan

legislatif. Atas desakan rapat KNIP itu maka Wakil Presiden Mohammad Hatta

yang bertindak atas nama Presiden waktu itu segera mengeluarkan maklumat yang

kemudian dikenal sebagai Maklumat No. X Tahun 1945 (Mahfud MD, 2000: 47).

Setelah dikeluarkan Maklumat 16 Oktober tersebut, BPKNIP mengajukan

usul pembentukan partai-partai politik, pemerintah menyetujuinya dengan

mengeluarkan Maklumat 3 November 1945, sistem parlementer terjadi dengan

keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945 Maklumat itu

4

dikeluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Pusat ini berisi perubahan sistem

Kabinet Presidensil menjadi Parlementer, suatu sistem yang sifatya pluralistic-

liberal (Mahfud, 2000: 48). Dari tiga maklumat tersebut jelas bahwa paham

demokrasi yang memberi tekanan pada peranan rakyat daripada peranan negara

pada awal-awal kemerdekaan lebih menonjol dan tidak mendapat tantangan dari

aliran lain. Kesemuanya itu merupakan pertanda bahwa sistem politik authoriter

digeser oleh sistem libertarian (demokrasi liberal) dengan sistem multipartai.

(Mahfud, 2000: 48).

Sebagai sistem politik yang liberal UUDS 1950 juga menganut sistem

parlementarime secara konstitusional serta sistem multipartai seperti yang terjadi

pada kurun waktu 1945-1949. Sistem yang menyediakan saluran aspirasi politik

melalui partai politik ini ternyata menimbulkan instabilitas nasional, sehingga

dalam masa berlakunya UUDS 1950 tercatat tujuh kali jatuh bangunya kabinet

(Rusadi Kartaprawira 1977: 147). Sistem parlementer dianggap kurang cocok

untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa

negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh

bersama menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan

konstruktif setelah kemerdekaan tercapai. Lemahnya benih-benih demokrasi

sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan

Dewan Perwakilan Rakyat (Budiardjo, 1982: 69).

Umumnya kabinet sebelum pemilihan umum yang diadakan dalam tahun

1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan dan dalam hal

ini menghambat perkembangan ekonomi politik oleh karena pemerintah tidak

mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Setelah pemilihan umum

tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak dapat

menghindarkan perpecahan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.

Terdapat beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh

saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan

kekuatan yang paling penting, yaitu presiden yang tidak mau bertindak sebagai

“rubberstamp president” (presiden yang membubuhi capnya) dan tentara yang

karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

5

Faktor-faktor seperti ini ditambah dengan tidak mempunyai anggota-

anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus

mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Soekarno

sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang

menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian

masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir (Budiarjo, 1982: 70).

Tujuan dari penelitian ini Untuk menjelaskan dasar-dasar pemikiran

Mohammad Hatta, untuk menjelaskan keadaan politik Indonesia pada tahun 1950-

1957, untuk menjelaskan aktivitas Mohammad Hatta dan untuk menjelaskan

kontribusi penelitian terhadap pendidikan sejarah. Pada penelitian ini peneliti

berharap, sebagai generasi muda sebagai penerus bangasa yang akan memimpin

bangsa ini, agar belajar nilai-nilai yang diajarkan Mohammad Hatta. Pada

penelitian selanjutnya dapat mengulas bagaimana kebijakan politik Hatta dari

sudut pandang lain, seperti ekonomi terutama ekonomi koperasi yang

dikembangkan Hatta di Indonesia atau aktivitas politik Mohammad Hatta setelah

mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena meskipun Hatta tidak terlibat

lagi dalam panggung politik, namun ia tetap melakukan kritik terhadap kebijakan

pemerintah yang menyimpang.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah

metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalis

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975: 32).

Metode penelitian sejarah pada umumnya dilakukan dengan langkah-langkah di

antaranya : 1) Pemilihan topik, 2) Pengumpulan sumber (heuristik), 3) Kritik

sumber (kritik ekstern dan kritik intern), 4) Interpretasi (sintesis dan analisis), dan

5) Penulisan sejarah (Historiografi) yang dilakukan dengan serius, cermat, dan

hati-hati (Suplemen Penulisan Skripsi, 2007: 19). Dalam penulisan skripsi ini,

pemilihan topik berdasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

Kedekatan emosional dalam penelitian in didasarkan penulis pada ketertarikan

penulis terhadap keteguhan hati atau prinsip hidup Mohammad Hatta sebagai

founding father bangsa Indonesia. Sedangkan kedekatan intelektual dalam

6

penulisan skripsi ini, adalah penggambaran sejarah kontemporer pada masa 1950-

1957, dalam hal ini aktivitas Mohammad Hatta dengan pemikiran-pemikirannya.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI), buku-buku tulisan Mohammad Hatta sendiri, seperti

Ekonomi Terpimpin dan lain-lain dan koran-koran yang terbit pada tahun 1950-an

seperti Mimbar Indonesia dan Keng Po Koran-koran yang terbit pada tahun 1950-

an. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Sumber sekunder dari

penelitian ini adalah: buku-buku penunjang seperti, Pemikiran Politik Indonesia

karangan Herbert Feith, Indonesia dan Percaturan Politik Internasional karangan

H. Roeslan Abdulgani, sejarah politik Indonesia, pemahaman sejarah Indonesia,

foto-foto Hatta , lapiran UUDS tahun 1950.

Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang

diperlukan, Apakah sumber itu asli, turunan, atau palsu. Dalam penelitian ini,

kritik eksternal dilakukan dengan cara melihat latar belakang penulis (sumber

buku), seperti pendidikannya serta kepentingan dia menulis. Penulis merasa perlu

mengetahui hal ini karena penjelasan yang diberikan oleh pengarang suatu buku

akan sangat dipengaruhi oleh subjektifitas pribadinya, misalnya pada buku yang

ditulis oleh I Wangsa Widjaja, mantan sekretaris Mohammad Hatta, pendidikan

Wangsa Widjaja meskipun tidak terlalu tinggi namun ia menjalin hubungan yang

sangat dekat dengan Hatta dan tulisannya tersebut berdasarkan fakta yang ia alami

selama menjadi sekretaris pribadinya. Penulis lain yang merupakan orang-orang

dari orang luar lingkungan Hatta, seperti Deliar Noer tetapi memiliki kemampuan

akademis dalam menulis kisah sejarah terutama tentang biografi Mohammad

Hatta karyanya layak digunakan, karena penulis tersebut menggunakan sumber-

sumber yang relevan. Tahun terbitan, artinya angka penerbitan tersebut dapat

menunjukkan informasi yang sesuai dengan kondisi saat terjadinya peristiwa

sejarah serta keaslian sumber, artinya kepustakaan tersebut ditulis oleh orang atau

lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam buku Mohammad Hatta,

Demokrasi Kita, yang terbit pada tahun 1960, buku berisi kritik terhadap

kebijakan Soekarno yang dianggap sebagai diktator karena melakukan

pelanggaran terdapat asas demokrasi. Buku terbitan tersebut dianggap valid

7

karena sesuai dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Meskipun buku tersebut

larang terbit oleh rezim Orde Lama namun, terbit kembali pada tahun 1980-an.

Kritik internal dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara,

melakukan pengklasifisian terhadap sumber-sumber tertulis, berupa buku-buku,

arsip surat kabar yang terbit pada tahun 1950-an sehingga dapat diperoleh sumber

informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji. Kritik

yang dilakukan oleh penulis adalah melihat isi buku, kemudian membandingkan

dengan buku yang lain. Apabila ada perbedaan dalam kedua sumber tersebut,

penulis mengambil dari sumber yang paling akurat. Buku yang dijadikan sebagai

buku utama bagi penulis antara lain Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-

1980, Bung Hatta, Kumpulan Karangan Mohammad Hatta, Demokrasi Kita,

Mohammad Hatta, Biografi Politik, Indonesia Merdeka, Biografi Politik

Mohammad Hatta, Mohammad Hatta Kumpulan Pidato III, Islam Masyarakat

Demokrasi dan Perdamaian, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomi dan

Kooperasi, Ekonomi Terpimpin dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis

melakukan kritik intern pada buku Deliar Noer, Biografi Politik Mohammad

Hatta, isinya tentang aktivitas yang dilakukan Hatta selama menjadi wakil

presiden salah satunya melakukan perjalan di dalam maupun luar negeri. Penulis

kemudian membandingkan dengan Koran Mimbar Indonesia, 23 Desember 1950,

yang isinya tentang perjalanan Mohammad Hatta di Sumatra berarti kedua sumber

tersebut relevan karena memuat isi yang sama.

Interpretasi adalah melakukan analisa fakta yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah dengan mengkaitkan dengan kajian pustaka dari beberapa

penulisan sejarah yang telah ada sebelumnya dengan tema yang sama, maka

dengan begitu tersusunlah sebuah serangkaian fakta-fakta yang menyeluruh.

analisis data melalui reduksi data, dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu

dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Historiografi, yaitu upaya penyusunan atau merangkaikan fakta yang

ditemukan berikut maknanya secara kronologis dan sistematis, menjadi satu-

kesatuan dalam bentuk tulisan sejarah Untuk mendapat gambaran yang jelas

8

mengenai skripsi ini, penulis mencantumkan sistematika penulisannya, antara

lain:

Bab I, merupakan pendahuluan yang antara lain berisi latar belakang dan

permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan,

metode penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang Dasar-Dasar Pemikiran Mohammad Hatta

berisi tentang riwayat hidup Mohammad Hatta, pemikirannya tentang sosialime,

demokrasi, dan bentuk eegara yang kemudian berpengaruh pada kebijakan-

kebijakan Mohammad Hatta baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, maupun

konstitusi.

Bab II berisi tentang Gambaran kondisi Politik di Indonesia tahun 1950

1957, yang menguraikan konsisi politik Indonesia, pemilihan umum, sampai pada

pemunduran diri Hatta sebagai wakil presiden

Bab IV menguraikan tentang rumusan masalah yang terakhir yaitu

tentang Aktivitas Mohammad Hatta pada 1950-1957, baik di bidang ekonomi,

militer, politik, dan kontribusi penelitian terhadap pendidikan sejakan

Bab V adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan hasil keseluruhan

penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran-Pemikiran Hatta

Hatta termasuk pemikir Indonesia yang mempunyai pendapat bahwa

perkembangan suatu masyarakat memerlukan perencanaan yang rasional. Hatta

memilih cara yang bertahap tapi nyata. Ini tercermin jauh sebelum Indonesia

merdeka. Pemikiran Hatta adalah bukan hanya mencapai Indonesia merdeka,

tetapi juga mempersiapkan Indonesia untuk memperjuangkan dan mengisi

kemerdekaan itu sebaik-baiknya. dengan memperhatikan keperluan yang

dibutuhkan bangsa Indonesia untuk membangun suatu sistem perekonomian dan

politik yang layak dan handal.

Pemikiran Hatta dipengaruhi oleh berbagai latar belakang. Hatta

dibesarkan dalam zaman penjajahan, membuat Hatta melihat keprihatihatinan

9

akibat perlakuan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Keadaan rakyat Indonesia

inilah kemudian Hatta menolak keras imperialisme dan kolonialisme dalam

bentuk apapun. Latar belakang pendidikan dan organisasi yang digeluti juga

mempengaruhinya menjadi seseorang yang rasional. Hatta menganut ideologi

sosialisme demokrat. Ideologinya tersebut menjadi konsep dari setiap

pemikirannya baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dijalankan dengan

konsep kedaulatan rakyat atau yang dikenal dengan istilah demokrasi.

Hatta sebagai seorang sosialis, sosialisme yang berhaluan Islam. Ia

memberikan pemahaman mengenai sosialisme yang berkaca dari kehidupan di

desa yang berupa gotong royong dan azas kekeluargaan yang merupakan

kesinambungan dari kolektivisme yang beraturan. Pada intinya Hatta

menginginkan tidak adanya pemimpin yang besar yang tidak tekontrol untuk

melaksanakan segala keinginannya, sebaliknya menginginkan azas kekeluargaan

yang mufakat.

Sosialisme yang dianut Hatta tidak lepas juga dari pengaruh Barat, karena

ia memang menempuh studinya di Belanda sehingga sedikit banyak terpengaruh.

Ia banyak menimba ilmu dari Fabian Society (Inggris) yang merupakan

laboratorium yang mengolah masalah-masalah kemasyarakatan. Salah satu

pengaruh yang menonjol dalam diri Hatta adalah koperasi yang diterapkannya di

Indonesia yang merupakan hasil belajarnya selama di Scandinavia. Dengan

koperasi rupanya Hatta ada kecocokan untuk diterapkan di Indonesia, yang

merupakan paham sosialis (Noer, 1990:715-716).

Sosialisme Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) aliran yaitu dari Barat

berupa Marxisme atau sosialisme demokrasi, dari Islam, dan dari dasar hidup asli

bangsa Indonesia yang berbentuk kolektivisme. Persamaan yang ada pada diri

Hatta dan Soekarno dalam memandang tumbuhnya sosialisme tidak lepas dari

adanya cita-cita bersama untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme-

imperialisme untuk mencapai kemerdekaan bersama (Hatta, 1957:106-116).

Hatta memberikan nama Kedaulatan Rakyat pada konsepsi demokrasinya

yang mengandung arti demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial. Istilah

Kedaulatan Rakyat konsepsi Hatta itu tercakup seluruh kehidupan masyarakat

untuk mencapai kemakmuran, beliau mengatakan, Volkssouveriniteit, Kedaulatan

10

Rakyat J.J. Rousseau, berlainan dengan Kedaulatan Rakyat konsepsinya.

Terdahulu berdasarkan individualisme, sedangkan konsepsi kedaulatan rakyat

Hatta berdasarkan rasa bersama atau kolektiviteit. Demokrasi atau Kedaulatan

Rakyat konsepsi Hatta bersendi pada demokrasi tua yang ada di Indonesia

(Widjaja, 1956:287). Azas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada

pada rakyat sehingga semua hukum harus bersandar pada keadilan dan kebenaran

hidup dalam hati rakyat banyak. Dengan kata lain, semua perekonomian negeri

harus diputuskan oleh rakyat dengan musyawarah. Demokrasi yang ada di

Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) sendi yaitu (1) cita-cita rapat, yang

menekankan adanya musyawarah untuk mufakat. (2) cita-cita protes massa, yaitu

hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang

dipandang tidak adil (3) cita-cita tolong-menolong, bahwa dalam hati sanubari

rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas sehingga persekutuan

asli di Indonesia memakai asas kolektivisme, tetapi bukan kolektivisme yang

berdasarkan sentralisasi (satu pimpinan di atas) melainkan desentralisasi yaitu

tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri (Hatta, 1957: 252).

Pemikiran Hatta tentang keadilan sosial dapat dilihat dan ditelusuri pada

saat ia berbicara tentang Pancasila. Salah satu jalan untuk mencapai keadilan

sosial ialah kooperasi, yang mewujudkan kerjasama dengan dasar tolong-

menolong. Organisasi kooperasi sesuai dengan cita-cita Islam, karena Islam

meletakkan tanggung jawab pada individu untuk keselamatan masyarakat

seluruhnya. Untuk mencapai keadilan sosial menurut Islam, negara hendaknya

merupakan suatu welfare state (yang menjamin kemakmuran bagi semua orang).

Bukan hanya kemakmuran jasmani saja melainkan kemakmuran rohani.

Kesejahteraan hidup akan tercapai apabila ada keseimbangan antara kemakmuran

jasmani dan rohani (Hatta, 1957: 25).

Pemikiran Hatta dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945 yang kini

tertuang dalam UUD 1945 mencakup beberapa hal. Pertama, mengenai pasal yang

menyangkut hak-hak warga negara meliputi pasal 26 (sebelum diamandemen

pasal 26 terdiri dari 2 ayat, setelah diamandemen pasal 26 terdiri dari 3 ayat).

Pasal 27 ayat 2 (isinya sama dengan UUD 1945 sebelum dan sesudah

diamandemen yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi

11

kemanusiaan) dan pasal 28 (tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Kemerdekaan

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang). Kedua, berkaitan dengan jaminan

negara untuk masalah kesejahteraan rakyat (demokrasi ekonomi), meliputi pasal

33 (sebelum diamandemen terdiri dari 3 ayat dan setelah amandemen terdiri dari 5

ayat) dan pasal 34 (setelah amandemen terdiri dari 5 ayat). Ketiga, kepiawaian

Hatta dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Islam agar mencabut tujuh anak kalimat

bersyarat dalam naskah pembukaan UUD 1945 yang semula berbunyi, “Dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi kata

“Ketuhanan Yang Maha Esa”

Khusus mengenai butir keempat, Hatta memiliki pertimbangan objektif

dan subjektif, yang dapat menjadi bahan pemikiran anggota MPR sekarang.

Pertimbangan objektifnya karena berdasarkan aspirasi yang berkembang antar lain

didukung oleh laporan intelijen Jepang. Di wilayah yang bukan merupakan basis

Islam seperti Sulawesi Utara, sebagian Maluku dan Nusa Tenggara Timur, tidak

akan menggabungkan diri ke wilayah Indonesia apabila tujuh kata itu tidak

dihapus dari pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945 (Bangun 2003: 239-

240).

Hatta lebih mementingkan tujuan, sedangkan persatuan dipandangnya

sebagai alat. Hatta menolak negara kesatuan dan lebih menganjurkan dibentuknya

negara serikat, sebagai sebuah konsekuensi dari konsep kedaulatan rakyat yang

digulirkannya.

Keadaan Politik 1950-1957

Usaha-usaha untuk kembali ke negara kesatuan disuarakan di berbagai

daerah. Rakyat menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungan dengan

Republik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah ke daerah yang lain atau

negara bagian ke negara bagian yang lain secara konstitusional dimungkinkan

oleh Pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan

tersebut dikehendaki oleh rakyat dan diatur dengan Undang-Undang Federal

(Sekretariat Negara RI, 1981: 42).

12

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara juga menganut sistem kabinet

parlementer sama seperti dalam Konstitusi RIS. Presiden hanya sebagai Kepala

Negara (pasal 45) dan bukan kepala pemerintahan. Pemerintahan di tangan Dewan

Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri (Joeniarto,1990: 83).

Sistem pemerintahan parlementer yang diikuti oleh sistem multipartai,

menimbulkan instabilitas pemerintahan. Dalam periode ini ada tujuh buah kabinet,

hal ini disebabkan usaha membentuk kabinet seringkali menemui kegagalan

dalam membentuk kabinet, sehingga masa demisioner menjadi terulur-ulur.

Dengar pendapat antara presiden dengan berbagai pimpinan/tokoh kekuatan

politik mengukur waktu dan tidak selalu diakhiri dengan keberhasilan untuk

membentuk kabinet.

Partai-partai politik yang yang lebih mementingkan partai atau

golongannya daripada memperjuangkan kepentingan rakyat banyak,

penyalahgunaan kekuasaan seperti pemberian lisensi istimewa kepada kawan-

kawan segolongan atau separtai, baik untuk kepentingan partai maupun untuk

kepentingan pribadi, timbulnya demokrasi tanpa batas dalam parlemen. Yang

paling memberatkan ialah bahwa belaiau sebahai wakil presiden tidak dapat

berbuat apa-apa, karena menurut konstitusi wakil presiden tidak mempunyai

kekuasaan, menyebabkan Hatta memundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Aktivitas Mohammad Hatta pada 1950-1957

Selama menjabat sebagai wakil presiden Konstitusional, Hatta tidak aktif

dalam mengatur pemerintahan. ia merupakan tempat orang bertanya, baik oleh

orang pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Ia juga memberi teguran, saran

dan pendapat dalam banyak hal yang dirasanya perlu untuk dikemukakan. Sebagai

wakil presiden konstitusional, bila tidak setuju dengan keputusan kabinet, Hatta

hanya melayangkan surat mempertanyakan keputusan tersebut, dan tidak

mendesak keinginannya. Jika turut dalam sidang kabinet, paling banyak ia hanya

memberi saran. Ia juga sering melayangkan saran lewat surat sebagai bahan

pertimbangan.

13

Pada saat Hatta akan menunaikan ibadah Haji ke Mekah, Ia memadukan

kunjungan kenegaraan ke Mesir dan Timur Tengah dengan tugas keagamaan)

berdasarkan pertimbangan politik, karena menteri agama dikecam akibat

mismanajemen dalam mengurus angkutan ibadah haji pada tahun 1951. Hatta

mengajukan saran perbaikan kepada pemerintah Saudi Arabia, dalam rangka

memperbaiki kelemahan-kelemahan penyelenggaraan ibadah Haji. pembentukan

Kabinet Boerhanuddin Harahap (Masyumi), diresmikan oleh Hatta. Bung Hatta

dalam melaksanakan salah satu ketentuan (pasal 51) dalam UUD Sementara

Republik Indonesia. Selama menjabat menjadi wakil presiden Bung Hatta hanya

mendapat sekali kesempatan untuk langsung sendiri memenuhi kewajiban dalam

UUD tersebut (Farida, 1980: 436).

Bersamaan dengan hasil pemilihan umum, pada Juli 1956 Hatta mengirim

surat kepada DPR (hasil pemilihan umum) bahwa ia akan mengundurkan diri

sebagai wakil presiden setelah DPR baru tersusum. Hatta menganggap bahwa

dengan pemilihan umum pimpinan negara hendaknya diperbaharui juga (Noer,

2012: 149)

Dalam bidang ekonomi Hatta aktif dan terjun langsung dalam koperasi,

sehingga memperoleh gelar bapak koperasi, Selain menekuni koperasi, dalam

pembangunan ekonomi lainnya, Hatta merasa perlu melakukan pinjaman luar

negeri untuk mengusahakan kemakmuran. Dan memberikan nasehat, saran, dan

teguran terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa perlu.

Keinginan Hatta agar kemerdekaan itu benar-benar diisi dengan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terlihat dari berbagai anjurannya kepada

kabinet atau menteri ataupun pada konferensi-konferensi. Baginya yang utama

ialah rakyat banyak. Pemimpin termasuk dirinya sendiri, bisa diminta

pengorbanannya. Juga pembangunan gedung yang kurang perlu dikebelakangkan,

apalagi kalau gedung yang ada masih bisa dipergunakan.

Dalam masalah pembinaan ekonomi selama pemerintah Ali I, Hatta benar-

benar tidak dapat mentolerirnya. Terutama kebijaksanaan Menteri Iskaq

Tjokroadisurjo ditolaknya. Kebijaksanaan itu merusak tata tertib kepegawaian

dalam Kementerian Perekonomian, karena jawatan-jawatan dapat dilangkahi

begitu saja oleh pengusaha dalam berhubungan dengan menteri. Pengusaha-

14

pengusaha yang dibina pun merupakan pengusaha-pengusaha aksentas yang

bertamengkan pribumi tetapi sekedar menjual lisensi atau diatur oleh pengusaha

Cina dari belakang, yang dikenal dengan istilah Ali Baba (Noer, 1990: 420).

Pada masalah modal asing , Hatta mencap undang-undang modal asing

yang dihasilkan pada masa Kabinet Ali II itu menuju liberalisme, memperkuat

inisiatif dan kedudukan pengusaha asing di Tanah Air, pendeknya menempuh

jalan kembali ke kapitalisme. Menurut Hatta, politik perekonomian yang lebih

efektif dan sepadan dengan UUD kita ialah mengadakan eksploitasi sendiri

dengan bantuan kapital pinjaman dan managemen dari luar negeri. Pinjaman ini

diangsur membayarnya dari hasil industri yang bersangkutan, sedangkan

manajemen yang disewa dari luar negeri diharuskan juga mendidik bangsa kita

agar ia (manajemen luar itu) kemudian digantikan oleh orang Indonesia Asli

(Noer, 1990: 422).

Peran dan pengaruh Hatta sangat mengesankan dalam menggagas politik

luar negeri. Hatta termasuk pencetus politik luar negeri, “bebas aktif, dan

berlanjut pada masa demokrasi parlementer. Dengan politik luar negeri bebas aktif

Indonesia memainkan peranan yang cukup besar di panggung internasional dalam

dua dekade pertama kemerdekaan. Indonesia turut menggalang negara-negara

Asia dan Afrika untuk meningkatkan daya tawar negara-negara berkembang

dalam percaturan global yang didominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Doktrin politik luar negeri bebas aktif ini sejak awal dianggap sebagai

komitmen nasional yang harus dipegang teguh, sehingga pelanggaran terhadap

doktrin tersebut mengundang kritik yang tajam. Pemerintahan Perdana Menteri

Sukiman Jatuh pada tahun 1952 ketika diketahui bahwa Menteri Luar Negeri

Subardjo secara diam-diam sepakat menerima bantuan ekonomi Amerika

berdasarkan syarat-syarat yang tertuang dalam Mutual Secuity Act Of 1951.

Berdasarkan akta ini negara menerima bantuan ekonomi dan teknis dari Amerika

Serikat terikat dalam perjanjian pertahanan keamanan dengan negara adidaya

tersebut. Dengan demikian Kabinet Soekiman telah menjadikan Indonesia sebagai

negara sekutu Amerika Serikat, sehingga secara jelas telah melanggar doktrin

politik luar negeri bebas aktif. Hal tersebut mengakibatkan kejatuhan Kabinet

Sukiman. Sejak saat itu diputuskan bahwa setiap perjanjian internasional harus

15

diratifikasi parlemen, sehingga eksekutif tidak dapat lagi menjalankan diplomasi

rahasia (Bangun, 2003: 264-265).

Penandatanganan perjanjian MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika

Serikat oleh Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Sukiman,

disalahkan oleh Hatta, menurut kesimpulannya,

Subardjo bersalah dalam hal ini, ia telah mengetahui segala

implikasi perjanjian tersebut yang diperolehnya dari Duta Besar

Amerika Serikat M. Cocchran, dan ia tidak membicarakan

perssetujuan itu sebelumnya dengan kabinet, padahal kepada

Duta Besar Cochran, Subardjo mengaku telah sudah

membicarakannya dengan kabinet. Subardjo telah menjalankan

diplomasi rahasia dengan sendirinua (seorang diri) dengan tidak

menginsyafi bahwa soal semacam ini tidak dapat dirahasiakan.

Ini merupakan kelalaian Subardjo yang kurang periksa dan

kurang perhatian seperti biasanya pekerjaan Subardjo (Noer,

1990: 449).

Pada tahun 1953, Republik Indonesia menggandengkan politif bebas

aktifnya dengan politik bertetangga baik (good neighbor policy). Perkembangan

baru dalam pelaksanaan politik bebas-aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali

Sastroamidjojo I. Kabinet ini tidak menitikberatkan hubungannya ke Barat, tetapi

lebih mendekatkan diri dengan negara Asia-Afrika yang diwujudkan dengan

menggalang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang bertujuan untuk

menghapuskan kolonialisme dan untuk meredakan ketegangan dunia yang

ditimbulkan oleh ancaman perang nuklir antara kedua negara raksasa Amerika

Serikat dan Uni Sovyet. Indonesia kemudian berhasil menyelenggarajan

Konferensi Asia-Afrika di Bandung, pada April 1955.

Hatta tampak sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah tentara.. Pada

umumnya dalam soal-soal yang timbul dalam tentara, Hatta tidak turut

menyelesaikannya secara langsung, juga tidak secara terbuka. Ia lebih

membiarkan pimpinan angkatan dan Kementerian Pertahanan menyelesaikan hal

ini, paling-paling ia hanya menyampaikan pendapat, nasihat, atau anjuran. Ia pun

tidak ingin tentara campur dalam politik secara langsung.

Maka baik dalam hal penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952 yang

inisiatifnya diambil oleh sebagian perwira, peristiwa pembangkangan pimpinan

Angkatan Darat tehadap keputusan pemerintah mengangkat Kolonel Bambang

16

Utoyo sebagai KSAD tahun 1955 atau pun peristiwa AURI di Cililitan tahun itu

juga, ia lebih banyak di belakang dengan menyerahkan penyelesaiannya pada

pemerintah/pimpinan angkatan. Kedudukan konstitusionalnya memang

mengikatnya juga.

Sumbangan Hatta dalam menciptakan pondasi negara demokrasi pada awal

berdirinya Republik Indonesia, sebelum dan sesudah proklamasi. Sejumlah

langkah yang memperlihatkan keterlibatan Hatta dalam mendekatkan cita-cita

menuju negara demokrasi konstitusional yaitu:

a. Mengeluarkan Maklumat X 16 Oktober 1945, yang melepaskan penumpukan

kekuasaan MPR, DPR di tangan presiden yang memegang kendali eksekutif,

ke lembaga Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

b. Manifesto Politik 1 November yang berisi asas-asas dasar negara yang telah

disetujui oleh Badan Pekerja KNIP.

c. Maklumat 3 November 1945 tentang seruan pembentukan partai-partai politik.

d. Dekrit pemerintah 14 November 1945 tentang pembentukan Kabinet

Perlementer.

e. Janji untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum 1953 yang kemudian diundur

pada tahun 1955.

Pada masa demokrasi parlementer Hatta dan Soekarno diundang untuk

memainkan peran sebagai penasihat. Mereka tidak bisa menghindarkan diri untuk

terlibat dalam pertentangan terus-menerus yang muncul antarkelompok politik,

agama, militer, dan kedaerahan selama periode ini. Persaingan antar partai dengan

mengorbankan pemerintahan yang stabil sangat menyakitkan hati Hatta. “Partai-

partai politik dimaksudkan untuk menjadi sarana yang teratur dalam menyalurkan

pandangan umum”, kata Hatta pada tahun 1951, “tetapi dalam perkembangan

kepartaian kita, partai merupakan tujuan dan Negara menjadi alatnya”. Tetapi

Hatta tidak pernah menyarankan agar sistem kepartaian dibubarkan, melainkan

sekadar dirampingkam dan direformasikan. “Demokrasi tidak bisa berlangsung

tanpa partai politik, Hatta menegaskan (Rose, 1991: 298-299).

Menurut Hatta, dalam perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur,

harus disadari secara realistis bahwa diawal kemerdekaan daerah-daerah (terutama

di luar Jawa) hampir tak tersentuh secara konkrit oleh kebijakan perekonomian

17

dari pusat. Harus diakui pula bahwa Indonesia muda adalah kawasan yang amat

luas untuk ukuran alat transportasi dan komunikasi waktu itu. Akan dengan

mudah daerah-daerah itu tercecer dari perhatian para petinggi pemerintah yang

juga baru aja mulai dalam mengurus negara. Hatta menekankan bahwa

pembangunan masyarakat daerah hanya akan berhasil dengan adanya otonomi dan

desentralisasi pada daerah itu. Memberikan otonomi kepada daerah, menurut

Hatta, tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong

berkembangnya oto-aktivitas, artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa

yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya oto-

aktivitas tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yakni pemerintahan

yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi, bagi Hatta, berlawanan

dengan dasar sentralisme yang membulatkan segala kekuasaan di tangan

Pemerintah Pusat dan DPR. Semakin luas daerah negara, semakin banyak

diferensiasi kepentingan hidup, semakin banyak masalah khusus yang mengenai

berbagai daerah masing-masing yang semuanya tidak dapat diurus dari pusat

pemerintahan negara (Subianto: 2004: 153).

Dalam bidang pendidikan, sejak tahun 1951, Hatta memberi kuliah pada

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD, kemudian bernama

Seskoad) di Bandung. Tahun 1954 Hatta mulai mengajar di Universitas Gajah

Mada, Yogyakarta. Hatta juga memberi kuliah pada Akademi Dinas Luar Negeri

(ADLN) yang dibina oleh Kementerian Luar Negeri, dan kadang-kadang beliau

memberikan ceramah, seperti di Universitas Parahyangan, Bandung.

Sejarah dianggap salah satu sarana utama untuk mewujudkan cita-cita

nasional, maka pada hakekatnya merupakan sumber kekuatan bagi berfungsinya

sarana tersebut dengan efektif. Melalui pendidikan manusia mendapatkan unsur-

unsur peradaban masa lampau dan memungkinkan baik untuk mengambil peranan

dalam peradaban masa kini maupun untuk membentuk peradaban di masa datang.

Proses pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan

sejarah, sebab sejarah pada hakekatnya memberikan bahan-bahan agar

terlaksanakannya proses pengembangan daya-daya manusia yang menjadi inti

pendidikan tersebut (Widja, 1989 : 102).

18

Seperti pengajaran lain, sejarah merupakan salah satu wahana untuk

mencerdaskan bangsa dalam arti luas. Dengan sifatnya yang unik, sejarah berpijak

pada fakta masa lampau yang dianalisis untuk memahami masa kini. Tujuan

sejarah ialah mempelajari hal-hal yang unik, tunggal, idiografis, dan sekali terjadi;

sedangkan ilmu-ilmu sosial tertarik kepada yang umum, ajeg, nomotetis, dan

merupakan pola. Pendekatan sejarah juga berbeda dengan ilmu-ilmu social.

Sejarah itu diakronis memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu

sinkronis, melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses, sementara ilmu-

ilmu sosial menekankan struktur (Kuntowijoyo, 2001:109).

Pendidikan tidak hanya melibatkan pengajaran di sekolah tetapi, juga

melibatkan pendidikan nilai yaitu penanaman nilai-nilai pada diri seseorang serta

menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. pendidikan nilai

tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata

pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. Dalam penelitian

ini, penulis mencoba menunjukkan pendidikan nilai yang ada dalam diri

Mohammad Hatta. Nilai-Nilai Pendidikan dari Sosok Mohammad Hatta antara

lain:

Nilai cinta tanah air (Patriotisme) pendidikan yang menanamkan nilai-nilai

patriotisme secara mendalam. Memperjuangkan kedaulatan Indonesia melaui

diplomasi Konferensi Meja Bundar yang dilakukan Hatta merupakan sebuah

semangat patriotisme mendalam yang merupakan ekspresi dari cinta tanah air

sendiri. Tidak hanya memperjuangkan, tetapi Hatta mengisi kemerdekaan itu

sebaik-baiknya, yaitu dengan memperhatikan keperluan yang dibutuhkan bangsa

Indonesia untuk membangun suatu sistem perekonomian dan politik yang layak

dan handal.

Nilai demokrasi, nilai demokrasi termasuk di dalamnya, kesediaan untuk

berdialog, berunding, bersepakat, dan mengatasi permasalahan dan konflik dengan

cara-cara damai, bukan dengan kekerasan, melainkan melalui sebuah dialog bagi

pembentukan tata masyarakat yang lebih baik.. Kemampuan berunding dalam

menengahi konflik, mengutamakan dialog daripada kekerasan senjata, telah

menjadi jiwa bagi perjalanan bangsa ini. Nilai demokrasi telah mendarah daging

dalam diri Hatta, bahkan dalam pembuatan Undang-undang menganggap bahwa

19

sangatlah penting untuk memasukkan hak-hak individu tersebut. karena usaha

gigih Bung Hatta itulah kita memiliki pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Nilai moral Mohammad Hatta adalah seorang pemimpin yang jujur,

antikorupsi, memegang teguh prinsip, tegas, terampil berorganisasi, memiliki

intelektual yang taktertandingkan, dan pemegang sosialis yang setia yang

berpihak pada rakyatnya. Hatta adalah seorang pemimpin yang sederhana yang

mampu mengayomi rakyatnya.

Nilai-nilai kemanusiaan seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip

demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat, kemudian dituangkan

dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan, peran daerah, serta masalah

hak asasi manusia (HAM) termasuk di dalamnya keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas Hatta termasuk pemikir Indonesia yang

mempunyai pendapat bahwa perkembangan suatu masyarakat memerlukan

perencanaan yang rasional. Riwayat hidup Hatta terutama pendidikan dan

organisasi yang ia geluti mempengaruhi pemikirannya-pemikirannya seperti

tentang sosialisme, demokrasi, keadilan sosial, ketatanegaraan dan bentuk negara.

Pemikirannya merupakan ide yang cemerlang dari seorang pemimpin yang besar

dan bisa dijadikan cerminan bagi pemimpin di masa mendatang. Dalam masalah

politik masa demokrasi parlementer, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan

oleh pemimpin-pemimpin yang berusaha mengejar kekuasaan. Presiden Soekarno

juga telah melakukan penyimpangan saat menjadi kepala negara. Hal tersebut

yang menyebabkan Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Hatta telah berusaha melakukan tugasnya dengan baik sebagai Wakil Kepala

Negara baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan.

Kontribusi terhadap pendidikan sejarah dalam penelitian ini, penulis

mencoba menunjukkan pendidikan nilai yang ada dalam diri Mohammad Hatta.

Nilai-Nilai Pendidikan dari Sosok Mohammad Hatta antara lain: Nilai Cinta Tanah

Air (Patriotisme), nilai Demokrasi, nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan.

20

Pada penelitian selanjutnya dapat mengulas bagaimana kebijakan politik

Hatta dari sudut pandang lain, seperti ekonomi terutama ekonomi koperasi yang

dikembangkan Hatta di Indonesia atau aktivitas politik Mohammad Hatta setelah

mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena meskipun Hatta tidak terlibat

lagi dalam panggung politik, namun ia tetap melakukan kritik terhadap kebijakan

pemerintah yang menyimpang.

DAFTAR RUJUKAN

Bangun, Rikard. (ed). 2003. Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Budiardjo, Miriam. 1977. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

.

Gottschalk, Louis.1983. Mengerti Sejarah. (terjemahan Nugroho Notosusanto).

Jakarta: UI Press.

Hatta, Mohammad. 1957. Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian. Jakarta:

Tintamas.

Joeniarto. 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi

Aksara.

Kartaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia (suatu model pengantar).

Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang

Budaya.

Mahfud MD, Moh. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (studi tentang

interaksi dan kehidupan ketatanegaraan). Jakarta: Rineka Cipta.

Noer, Deliar. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: PT.

Pustaka Utama Grafiti.

Noer, Deliar. 1990. Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakrta: LP3ES.

Noer, Deliar. 2012. Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa. Jakarta: Kompas

Media Nusantara.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2010. Malang: Universitas Negeri Malang.

Rose, Mavis. 1991. Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

21

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-

1964. Jakarta: Menteri/Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Swasono, Meutia Farida. 1980. Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan. Jakarta:

Sinar Harapan dan Universitas Indonesia Press.

Widja, I Gde. 1989. Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah.

Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.