AKTA PENDIRIAN PT. NUSANTARA EKSPEDISINomor :004 Pada hari ini, hari Senin Tanggal 1 Juni 2008 Pukul
09.00WITA(Pukul Sembilan Waktu Indonesia bagian Tengah).menghadap di hadapan saya, Syahrir Baso Lukkasa. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut Ika di pada Hardianti pada bahagian Pokatong tanggal di Tanda akhir akta ini.-----------------------------------------------Nyonya lahir Sarjana enam Pendidikan, tahun Jalan nomor Manado, bertempat pemegang Agustus
seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua (06-08-1972), swasta, Bontoala, tinggal Kartu Makassar, Penduduk Penganyoman, Nomor 11, Kelurahan Pandang, Kecamatan
21.5303.0608.1915,Warga Negara Indonesia;------------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya nama puluh selaku Direktur Utama yang mewakili di dua direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas Perseroan yang satu Terbatas anggaran dua (PT). dasarnya ribu di Berkedudukan tertanggal Makassar,
Januari
delapan(21-01-2008) yang telah HAM
Nomor, yang dibuat dihadapan Syahrir Baso Lukkasa, Sarjana mendapat Hukum, Notaris Makassar, Menteri pengesahan dari Hukum dan
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empat belas Februari tahun dua ribu delapan(14-02-2008) Nomor : AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008;----------------------------------akta tertanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu delapan(28-01-2008) Nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal AHU . 90256 . AH . 01 . 01 TH 2008 (14-02-2008) Nomor AHU . 90256 . AH . 01 .
01 TH 2008;------------------------------------------Yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris berturut-turut yaitu :----------Tuan ratus Syamsudin enam Kasiano, puluh di lahir di Makassar, pada tanggal tujuh belas Februari tahun seribu sembilan lima(17-02-1965), Jalan Metro swasta, Bunga bertempat Warga 009, tinggal Tanjung
Nomor empat puluh tujuh,Rukun Tetangga 008, Rukun Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 737112.170265.4265, Warga Negara Indonesia;---------------------------Tuan enam Kurniawan puluh dua Saleh, lahir di Makassar, pada tanggal lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus (15-07-1962), swasta, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu, Nomor dua ratus lima puluh tiga Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 737112.150762.4573, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama serta menandatangani minuta akta ini sebagai tanda persetujuan;--------------------------------------Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris---------Para penghadap bertindak telah sebagaimana dan tersebut untuk
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, sepakat suatu setuju bersama-sama mendirikan perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------------------------------- PASAL 1 -----------------------1. Perseroan ini diberi nama Perseroan Terbatas : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Nusantara
Ekspedisi (Persero), Pongtiku
disingkat nomor 176,
PT. dan
Nusantara berkantor Sulawesi
Ekspedisi di Jalan Selatan,
berkedudukan
Makassar,
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Perseroan.------------------------------------------2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan peraturan Dewan Komisaris, serta yang mengindahkan --------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN---------------------------------- PASAL 2 -----------------------Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 28-01-2008 (dua puluh (enam delapan belas Januari tahun tahun dua dua ribu ribu delapan) delapan) dan serta memperoleh status badan hukum sejak tanggal 16-02-2008 Februari didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------------------ PASAL 3------------------------1. Maksud dan tujuan Perseroan jasa ialah di bidang perundang-undangan
berlaku.--------------------------------------------
pelayanan
pengiriman
barang.------------------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:--------------------------------------------a. Pengiriman barang dagangan
material/proyek;-------b. Pengiriman barang saat pindah rumah/kantor, kendaraan dan lain
lain.--------------------------Dengan tujuan pengiriman Indonesia bagian timur, yaitu Ambon, Sorong, Fak-Fak, Biak, Nebire, Serui, Jayapura, Timika, dan Marauke melalui laut.---------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------- PASAL 4 -----------------------1. Modal dasar Perseroan (Empat ini puluh sebesar delapan Rp. miliar Rp.
48.000.000.000,00 puluh ribu)
rupiah) terbagi atas 480.000 (empat ratus delapan saham dengan ribu nilai rupiah) nominal per 100.000,00 (seratus lembar
saham.----------------------2. Dari modal tersebut telah ditempatkan oleh para
pendiri, yaitu: a. Nyonya IKA HARDIANTI
POKATONG.--------------------Tersebut Rp. sebanyak 80.000 (delapan (delapan puluh ribu milyar
rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar 8.000.000.000,00 rupiah).-------b. Tuan SYAMSUDIN KASIANO.---------------------------Tersebut sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lebar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)-------------c. Tuan KURNIAWAN SALEH.-----------------------------Tersebut sebanyak 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lebar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).----------d. Tuan DONO INDROANTO.------------------------------Tersebut sebanyak 20.000 (dua puluh milyar rupiah) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).--------------
Sehingga
seluruhnya saham
berjumlah atau dengan
200.000 nilai
(dua nominal
ratus Rp.
ribu)lembar
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) 3. 50% (lima yang puluh telah persen) Rp. dari nilai nominal di setiap
saham milyar saat
ditempatkan telah
tersebut penuh
atas,atau (sepuluh uang
seluruhnya
berjumlah
10.000.000.000,00
rupiah),
disetorkan akta ini, persen) oleh
dengan
tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada penandatanganan 50% (lima uang sedangkan atau sisanya Rp. sebesar penuh pada puluh tunai sebesar
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan disetor dengan saat masing-masing ini telah sendiri mendapat anggaran dasar
pengesahanan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--------------------------4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh dengan perseroan saham saham menurut Rapat yang keperluan Umum hak modal Perseroan, Saham. dalam dahulu hari Para untuk sejak Daftar persetujuan Pemegang tercatat terlebih
pemegang Pemegang mengambil itu dalam tanggal jumlah
namanya
mempunyai waktu di mereka belum
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan jangka 14(empat lakukan belas) dan penawaran masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan saham yang yang masih 14 miliki(proporsional).-----bagian maka setelah terhitung oleh Direksi lewat sejak ada Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada saham-saham saham jangka sisa yang waktu diambil berhaK menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang berminat. pemegang tidak harus berminat Apabila hari (empat belas) saham diambil
penawaran saham saham, setelah
kepada yang yang
tersebut bagian kepada dahulu
masih
pemegang karyawan dan bila
Direksi
menawarkan terlebih
perseroan
penawaran pada karyawan perseroan itu masih
ada
sisa
saham
yang
telah
diambil sisa
bagian, saham
Direksi tersebut
berhak
secara
bebas
menawarkan
kepada pihak lain.--------------------------------------------------------------SAHAM--------------------------------------------------PASAL 5-----------------------1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.-------------------------------------2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanayalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-------------------------------------------3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.---------------------4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau yang berhak seorang ditunjuk lain atau sebagai diberi hak kuasa kuasa yang mereka itu bersama sajalah oleh dan yang hukum
mempergunakan
diberikan
atas saham tersebut.---------------------------------5. Selama berhak ketentuan dalam ayat 4 di atas belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu ditangguhkan.------------------------------6. Seorang diambil pemegang dengan saham menurut Rapat hukum Umum harus Pemegang tunduk Saham
kepada anggaran dasar dan kepada semua keuptusan yang sah dalam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2(dua) pemegang saham.-------------------------SURAT SAHAM--------------------------
-------------------------PASAL 6 -----------------------1. Perseroan dapat mengeluarkan surat
saham.-------------
2. Apabila
dikeluarkan
surat
saham,maka
untuk
setiap
saham diberi sehelai surat saham.-------------------3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----------------------------4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus
dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang
Saham;-------------------b. Nomor saham;--------------------------------c. Tanggal pengeluaran surat surat
saham;------------------d. Nilai saham.------------------------------5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus nominal
dicantumkan:-----------------------------------------a. Nama dan alamat Pemegang
Saham;-------------------b. Nomor surat kolektif
saham;-----------------------c. Tanggal pengeluaran surat kolektif
saham;---------d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif
saham;-----e. Jumlah -----6. Surat saham dan surat kolektif saham harus saham dan nomor surat saham yang
bersangkutan.-------------------------------
ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.---------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM------------------------------------------ PASAL 7 ------------------------
1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----------------------a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis
penggantian surat saham adalah pemilik saham tersebut.----------------------------------------b. Perseroan rusak.--c. Asli surat saham rusak tersebut wajib telah menerima surat saham yang
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.---d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan surat penggantian ------2. Dalam saham hal surat saham hilang, penggantian surat
saham.--------------------------------------
tersebut
dapat
dilakukan
jika:-----------------------a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.--------------b. Perseroan atas c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham cukup memberikan oleh jaminan direksi yang dipandang Perseroan telah hilangnya mendapatkan surat dokumen saham
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia tersebut.-----------------------------------
dan------------------------------
d. Rencana dimana sebelum -
pengeluaran saham
pengganti
surat
saham dalam surat
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek Perseroan dicatatkan pengganti waktu paling kurang 14 (empat belas) hari pengeluaran saham.--------------------------------------
3. Semua biaya pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.--4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.----------------------------------------------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS------------------------------- PASAL 8 -----------------------1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakan di tempat kedudukan Perseroan.---------------------------------2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya
dicatat:---------------------------------------------a. Nama dan alamat para Pemegang
Saham;--------------b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;--------------------c. Jumlah yang disetor atas setiap
saham;------------d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal
pendaftaran
jaminan
fidusia;----------------------------------e. Keterangan lain penyetoran saham dalam bentuk selain
uang;--------------------------------------f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----------------------------------------3. Dalam anggota Daftar Khusus dan dicatat Dewan keterangan Komisaris pada mengenai beserta perseroan
kepemilikan Saham dan/atau perubahan kepemilikan Saham Direksi dalam keluarganya Perseroan dan/atau
lain serta tanggal saham itu diperoleh.--------------4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat belum tinggal dengan maka alamat surat yang disertai pemanggilan Saham yang tanda itu dan paling penerimaan kepada Direksi. Selama segala Pemegang pemberitahuan
dilakukan, pada
pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----------5. Direksi Daftar berkewajiban Pemegang untuk dan menyimpan Daftar dan memelihara sebaik-
Saham
Khusus
baiknya.---------------------------------------------6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam Kerja Kantor Perseroan.---------------------------------------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----------------
------------------------ PASAL 9 ----------------------1. Pemindahan pemindahan memindahkan hak atas saham harus berdasarkan oleh akta yang
hak
yang
ditanda-tangani
dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah.-------------------------------------2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
atau
salinannya
disampaikan
kepada
Perseroan.--------------3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-------4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara apabila 1(satu) Indonesia seorang tahun untuk orang atau badan hukum Indonesia jangka hak atau waktu atas pemegang atau dan saham dalam badan hukum kehilangan tersebut
kewarganegaraan diwajibkan suatu
Indonesianya,maka menjual
memindahkan menurut
tanah itu kepada seorang warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ketentuan Anggaran Dasar.---------------------------------------------------------------DIREKSI------------------------------------------------ PASAL 10 ----------------------1. Perseroan terdiri diurus dari dan dipimpin oleh 3 Direksi (tiga) yang
sekurang-kurangnya
orang.
Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.---------------2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti
ketentuan:-----------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----------------------------------------------
c. Peraturan dengan
perundang-undangan kegiatan
yang
terkait usaha
Perseroan.-------------------------3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:------------------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan Perseroan bersalah menyebabkan suatu pailit; dinyatakan
atau---------------------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau keuangan yang Negara dan/atau dengan BUMN sektor berkaitan
keuangan.------------4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dan 3 pasal ini, dibuktikan dengan surat oleh pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Direksi surat tersebut disimpan Perseroan.--------------------5. Akibat adalah yang berlaku.--------------------------------------------6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar hukum sesuai dari tidak dipenuhinya persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini dengan peraturan perundang-undangan
ini.------------------------------------------------7. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon dari yang diajukan seorang pemegang yang dan bagi saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) jumlah dengan seluruh hak saham Perseroan yang sah, ditempatkan pencalonan -8. a Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang RUPS mengangkatnya tahun ke dan 6 berakhir (enam) pada penutupan tanggal setelah suara
tersebut
mengikat
RUPS.-----------------------------------------------
pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.----------------------------------------b. Pemberhentian ditentukan ----c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.--------------------------9. Dalam anggota hal RUPS tidak menetapkan dan saat mulai dan mulai demikian lain berlaku sejak oleh
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila RUPS.-----------------------------------
berlakunya pemberhentian
pengangkatan Direksi, maka anggota
pemberhentian tersebut
pengangkatan,
Direksi
berlaku sejak ditutupnya RUPS.--------10.RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.----------11.Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud apabila yang bersangkutan:---------------------------------------a. Tidak dapat melaksankan tugas dengan pada ayat 10 pasal ini dilakukan berdasarkan kenyataan, anggota Direksi
baik;--------b. Tidak melaksanakan ketentuan dan/atau peraturan ketentuan
perundang-undangan
Anggaran Dasar;-------c. Terlibat Perseroan dalam tindakan yang merugikan dan/atau
Negara;----------------------------------d. Dinyatakan Pengadilan bersalah yang dengan kekuatan putusan hukum
mempunyai
yang tetap.--------------12.Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan oleh RUPS alasan demi lainnya kepentingan yang dan dinilai tepat
tujuan Perseroan.-----13.Keputusan pada ayat pemberhentian 11 pasal diberi ini sebagaimana diambil dimaksud yang
pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud setelah untuk bersangkutan kesempatan membela
diri.-----------------------14.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.--------------------
15.Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan sedarah sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-------------------------16.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal salah ini, RUPS di berwenang antara memberhentikan seorang
mereka.----------------------------17.Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas oleh dan/atau dan tunjangan wewenang kepada lainnya tersebut termasuk dapat Dewan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan RUPS dilimpahkan -----18.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan tidak lowong yang Direktur mengakibatkan Utama jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau adanya sebagaimana ditentukan terjadi untuk lowong tersebut.-------------------------------------------19.Apabila seluruh puluh) pada suatu waktu oleh sebab apapun dalam Pasal 11 ayat 1, maka dalam harus diselenggarakan anggota Direksi RUPS yang
Komisaris.--------------------------------------
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah lowongan, mengisi jabatan
jabatan hari
anggota
Direksi
Perseroan harus
lowong, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam setelah RUPS terjadi untuk lowongan, mengisi diselenggarakan lowongan
jabatan Direksi tersebut. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum
mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud Perseroan pada ayat ini, maka untuk sementara dengan diurus oleh Dewan Komisaris,
kekuasaan dan wewenang yang sama.-------------20.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri secara kepada Perseroan---------------------------------------b. Perseroan memutuskan Direksi wajib menyelenggarakan pengunduran Dewan anggota RUPS diri untuk anggota dalam dari jabatannya dengan memberitahukan tersebut tertulis mengenai maksudnya
permohonan
dan/atau
Komisaris
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.------c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun Perseroan wajib melaporkan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.--------------------------------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi dengan yang Anggaran bersangkutan Dasar dan tetap berkewajiban perundangmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan undangan yang berlaku.---------------------------e. Direksi tanggung yang mengundurkan setelah diri baru bebas dari
jawab
memperoleh
pembebasan
tanggung jawab dari RUPS Tahunan.----------------f. Dalam hal anggota Direksi jumlah mengundurkan anggota diri
sehingga
mengakibatkan
Direksi
masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.------------------21.Jabatan berakhir apabila:--------------------------------------------a. Meninggal Dunia;----------------------------------b. Masa jabatannya anggota Direksi dengan sendirinya
berakhir;-------------------------c. Dinyatakan pengampunan pailit atau ditaruh suatu di bawah
berdasarkan
keputusan
pengadilan;-----------d. Pengunduran dimaksud dirinya dalam ayat efektif 20 sebagaimana pasal ini;
atau---------------------e. Tidak anggota lagi memenuhi persyaratan sebagai peraturan
Direksi
berdasarkan
perundanganperundangan.-------------------------------------22.Bagi anggota Direksi yang berhenti dunia, sebelum yang yang oleh
maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal wajib atas maka bersangkutan pertanggungjawaban belum RUPS.-23.Anggota sementara mereka Dasar ini Direksi waktu atau bertindak dapat oleh diberhentikan Komisaris dengan indikasi melalaikan untuk apabila Anggaran melakukan kewajiban diterima menyampaikan
tindakan-tindakan
pertanggungjawabannya
Dewan
bertentangan terdapat atau
kerugian
Perseroan
atau
terdapat
alasan
yang
mendesak
bagi
Perseroan, ketentuan
dengan
memperhatikan
ketentuansebagai
berikut:-------------------------------------a. Keputusan pemberhentian dilakukan Dewan sesuai Komisaris anggota tata dengan mengenai Direksi cara
sementara
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.--b. Pemberhentian diberitahukan bersangkutan menyebabkan sementara secara disertai tindakan dimaksud kepada alasan tersebut harus yang yang dengan
tertulis
tembusan kepada Direksi.-c. Pemberitahuan huruf paling b ayat lambat sebagaimana ini 2 (dua) dimaksud dalam hari dalam waktu setelah sementara
disampaikan
ditetapkannya
pemberhentian
tersebut.-------------------------------d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak dalam ------e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh RUPS lima) oleh hari Dewan setelah harus Komisaris pemberhentian diselenggarakan yang akan sementara dimaksud berwenang maupun menjalankan di pengurus luar perseroan serta mewakili perseroan baik di pengadilan.---------------------------------
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan ------f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan pemberhentian sementara tersebut.-----------------------------------
diberi
kesempatan
untuk
membela
diri---------------------g. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Saham yang dipilih oleh Saham dan Pemegang ------h. Dalam huruf hal e RUPS di RUPS sebagaimana tidak dimaksud dapat dalam Pemegang antara yang dari
hadir.--------------------------------------
atas tidak
mengambil maka
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud diselenggarakan, anggota pemberhentian sementara Direksi
menjadi batal.--------------------i. Pemberhentian alasan yang sementara sama, apabila batal tidak dapat
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan pemberhentian sebagaimana sementara dinyatakan
dimaksud pada huruf h ayat ini.-------j. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.-----------------------------24. Anggota Direksi dilarang tersebut memangku di jabatan ini,
rangkap
sebagaimana
bawah
yaitu:-----------a. Anggota Negara, Usaha -------b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Direksi Badan pada Milik Badan Milik Usaha Daerah, Milik Badan Swasta;
Usaha
dan/atau-----------------------------------
Milik
Negara;
dan/atau----------------------------------c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;d. Pengurus kepala e. Jabatan benturan lainnya yang sesuai dapat dengan menimbulkan dan/atau ketentuan yang jabatan dalam partai politik dan/atau calon kepala
calon/anggota
legislatif, daerah/wakil
dan/atau
daerah;------------------------------------
kepentingan
peraturan perundang-undangan.-----25. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk diperlukan dalam ketentuan ayat dari 24 pasal ini Dewan persetujuan Rapat
Komisaris.-------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI------------------------------ PASAL 11 -----------------------1. Direksi bertugas dengan menjalankan segala tindakan yang untuk
berkaitan
pengurusan
Perseroan
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan kejadian diatur Anggaran dengan dalam Dasar pembatasan-pembatasan peraturan dan/atau perundangKeputusan sebagaimana undangan,
RUPS.-----------------------2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :-----------------------------a. Direksi berwenang
untuk:--------------------------a Menetapkan kebijakan kepengurusan
Perseroan;-------------------------------a Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada atau orang di dalam dan atau di luar pengadilan untuk itu seorang kepada pegawai maupun beberapa atau baik atau badan
orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk seseorang Perseroan bersama-sama atau beberapa kepada
sendiri-sendiri
orang
lain;--------------------------------a Mengatur kepegawaian ketentuan-ketentuan Perseroan termasuk tentang penetapan
gaji, pensiunan atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;---------------------a Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan dan memberhentikan peraturan pegawai Perseroan yang berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan perundangan-perundangan berlaku;-----------------------------------a Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan
(Corporate Secretary);---------------------a Menghapus selanjutnya dipertanggungjawabkan buku piutang dilaporkan dalam macet yang dan Laporan
Tahunan;-----------------------------------a Tidak menagih lagi sebagian pokok atau seluruh rangka kepada cara
pituang namun Dewan
diluar dengan
dalam melaporkan
restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit kewajiban yang Komisaris ketentuan tata
pelaporannya
ditetapkan
oleh
Dewan
Komisaris;---------------------------------a Melakukan Segala tindakan dan perbuatan
lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau dengan pihak lain dengan Perseroan, pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.---------------------------------------b. Direksi untuk:-----------------------b Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;---------b Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja serta kepada lainnya, berikut paling untuk perubahannya baru dimulai menyampaikannya Dewan Komisaris berkewajiban
lambat 60 (enam puluh)hari sebelum tahun buku mendapatkan persetujuan;--------------------b Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;----b Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan, Perseroan serta dokumen tentang sebagaimana pengurusan keuangan dalam Dokumen dimaksud
Undang-Undang ------b
Perusahaan;---------------------------
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;----------------
b
Menyusun oleh buku
Laporan
Tahunan
setelah
ditelaah waktu untuk
Dewan
Komisaris berakhir
dalam
jangka RUPS
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun Perseroan kepada disetujui dan disahkan;---------------------b Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai
Laporan Tahunan;----------------------------b Menyampaikan yang telah Neraca dan Laporan oleh Laba Rugi
disahkan
RUPS
kepada
Menteri;------------------------------------b Memelihara Khusus, Tahunan Daftar Pemegang Saham, Rapat Daftar Dewan
Risalah dan
RUPS, dokumen
Risalah
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan keuangan Persero debagaimana dimaksud pada huruf b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;----b Menyimpan RUPS, Risalah dokumen di tempat Rapat Direksi, kedudukan Dewan Perseroan: dan dan
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Risalah Rapat Komisaris Tahunan serta Laporan
keuangan
Perseroan
dokumen
Perseroan lainnya;--------------------------b Menyusun Standar pemisahan sistem akuntansi sesuai dengan
Akuntansi fungsi
Keuangan pengurusan,
berdasarkan pencatatan
prinsip-prinsip pengendalian intern terutama penyimpanan dan pengawasan;-----------------b Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;-----------------------b Menyiapkan susunan organisasi Perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-------
b
Memberikan
penjelasan
tentang
segala
hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;----------b Menjalankan sesuai RUPS dengan kewajiban-kewajiban ketentuan yang lainnya dalam
diatur
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh berdasarkan peraturan perundangundangan.-----------------------------------3. Dalam melaksanakan tenaga, tugasnya, pikiran, Direksi perhatian wajib dan tujuan
mencurahkan pencapaian --
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan Perseroan.------------------------------------------
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi prinsip serta kewajaran.------------------------------------------5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung usaha jawab menjalankan dengan tugas untuk yang kepentingan Perseroan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan efisiensi, dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, transparasi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
perundang-undangan berlaku.---------------------6. Setiap secara atau usaha anggota pribadi Direksi apabila bertanggung yang tugasnya untuk jawab
penuh
bersangkutan anggota
bersalah yang dapat
lalai
menjalankan
kepentingan
Perseroan,
kecuali
Direksi
bersangkutan
membuktikan:------------------------------------
a. Kerugian atau
tersebut
bukan
karena
kesalahan
kelalaiannya;------------------------------------b. Telah sesuai melakukan dengan pengurusan maksud dengan dan itikad tujuan
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan Perseroan;----------------------c. Tidak mempunyai yang benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan mengakibatkan kerugian; dan-----------------------d. Telah timbul mengambil atau tindakan untuk mencegah kerugian
berlanjutnya
tersebut.-------------------7. Dengan dan memperhatikan di Direksi di peraturan Pasar dari bawah perundang-undangan Modal, harus Dewan perbuatanmendapat Komisaris
ketentuan
bidang
perbuatan persetujuan
ini
tertulis
untuk:-----------------a. Melepas tertentu atau yang menjual dan menghapus oleh Rapat aktiva Dewan
tetap milik Perseroan yang melebihi jumlah ditetapkan Komisaris;------------b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak Bangunan Operate perjanjian dari 3 manajemen, Guna and lain Serah Bangun yang tahun kerjasama (Built, Guna dan Milik lisensi ang (Built, yang Operate
Transfer/BOT),
Own/BOO)
perjanjiansifat
mempunyai atau
sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih (tiga) perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3
(tiga) tahun;-----------c. Mengambil bagian baik sebagian atau
seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan penyelamatan ketentuan berlaku;---------------------------d. Melepaskan badan lain, sebagian membubarkan atau atau Untuk badan dan oleh batas batas seluruhnya melikuidasi melepaskan lain dalam sampai yang baru yang piutang, tidak dalam rangka dengan yang sesuai
penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau perusahaan atau badan lain dimana Perseroan memiliki dalam rangka piutang, dengan untuk pernyertaan. atau sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan perusahaan penyelamatan dilakukan jumlah jumlah atau atau penyelesaian Direksi tertentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sedangkan melebihi ditetapkan Dewan kewenangan Direksi ------8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan lengkap atau penjelasan Direksi, dan dokumen Komisaris secara harus dari Dewan Direksi sebagaimana
oleh Dewan Komisaris tersebut dilakukan oleh dengan persetujuan tertulis Komisaris.----------------------------------
memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.9. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan dan melepaskan atas :--------------------------------a. Piutang pokok macet atas dalam rangka kredit; hak
restrukturisasi
penyelesaian
atau--------------------b. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam oleh rangka Direksi penyelesaian dengan kredit.Dilakukan tertulis persetujuan
terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dengan ketentuan RUPS dari waktu kewaktu menetapkan jumlah piutang selisih maksimum pokok antara dan (limit) macet nilai hapus tagih hapus dengan atas yang tagih nilai piutang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih maupun pokok hak
pengalihan menetapkan persetujuan dapat dalam Perseroan dengan berlaku.-10.Perbuatan-perbuatan dengan dibidang
pelepasan
pokok macet tersebut diatas. Dewan Komisaris kebijakan/tata hapus tagih cara tersebut pengajuan diatas. lain
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris melakukan perbuatan-perbuatan rangka sepanjang tidak percepatan piutang bertentangan yang
penyelesaian/restrukturisasi peraturan
perundang-undangan
dibawah ketentuan Pasar
ini
hanya
dapat
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan memperhatikan perundang-undangan Modal,
untuk:----------------------------------a. Melakukan ditentukan transaksi dalam material peraturan sebagaimana perundang-
undangan yang ;---------b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan peraturan c. Melakukan peraturan sebagaimana ditentukan dalam yang memenuhi yang perundang-undangan transaksi lain, guna
berlaku;------------------perundang-undangan
berlaku;------------------11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
untuk:-------a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1(satu) tahun buku; atau-------------------------b. Menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan.------Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.----------------------------------12. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan:-----------------------------------------a. Direktur mewakili Perseroan;--------------------------------------b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan seorang untuk kepada Direktur dan atas pihak yang nama ketiga, maka salah Utama berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
ditetapkan berwenang Direksi
berdasarkan bertindak serta
keputusan
Direksi mewakili
Perseroan.---------------------------------
------13. Direksi lebih untuk perbuatan wakil atau tertentu atau kepada yang atas tanggung dengan surat
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau untuk 14. Pembagian tugas dan wewenang dan setiap anggota tersebut, keputusan sebagai kepadanya kuasanya, mereka dalam memberikan kekuasaan
perbuatan
tertentu
diatur
kuasa.----------------------------------------------
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan ditetapkan pembagian tugas wewenang maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi berdasarkan Direksi.----------------------15. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan
keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dan/atau dengan peraturan Anggaran perundang-undangan Dasar
ini.------------------------16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-------------------------------------------a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau---------------------------------------------b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.------------c. Dalam yang hal terdapat keadaan mewakili sebagaimana Perseroan
dimaksud dalam ayat 16 huruf b pasal ini, berhak adalah:-------------------------
d. Anggota mempunyai
Direksi benturan
lainnya
yang
tidak dengan
kepentingan
Perseroan;------------e. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi dengan -------f. Pihak lain yang ditunjuk Direksi benturan RUPS dalam hal mempunyai benturan kepentingan Perseroan;
atau---------------------------------------
seluruh Komisaris
anggota mempunyai
atau
Dewan
kepentingan
dengan Perseroan.-----------------------------------RAPAT DIREKSI-------------------------------------------- PASAL 12 ----------------------
1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:---------------------------------------a. Dipandang anggota perlu oleh seorang atau lebih
Direksi;
atau-------------------------------------b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;--------------------------c. Dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.-2. Rapat direksi yang dianggap utama sah apabila diadakan di di
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya wilayah atau ditempat lain dalam Republik
Indonesia.----------------------------------3. Pemanggilan apapun oleh Perseroan Rapat dan Direksi dilakukan yang djangka dengan waktu sarana paling
anggota
Direksi
berhak
mewakili
disampaikan
lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam -4. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.----------------------------------------5. Pemanggilan disyaratkan dalam rapat dijadwalkan Rapat apabila atau Direksi semua untuk terlebih anggota rapat-rapat dahulu Direksi yang tidak hadir telah Rapat keadaan mendesak.-------------------------------------------
berdasarkan
keputusan
Direksi.-----------------6. Dalam rapat hal anggota rapat Direksi maka tidak dapat menghadiri dapat media
secara
fisik,
anggota
Direksi
menghadiri
dengan
melalui
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.----7. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota lainnya.-----------------------------8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang dibikan khusus untuk keperluan itu.------------------------------------------------9. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota yang Direksi diwakilinya.----------------------------10.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil Direksi
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih
dari (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.------------------------------------------------11.Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur tidak Utama tidak ada atau berhalangan pihak ketiga, untuk maka menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana perlu dibuktikan kepada Wakil Direktur yang mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan perlu Rapat karena sebab apapun, pihak hal mana maka tidak salah Rapat dibuktikan Direksi kepada tersebut ketiga,
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam dapat mengetuai Direksi.--------------12.Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.----------------------------13.Dalam hal keputusan mufakat, tidak dapat diambil diambil dengan dengan untuk
musyawarah
maka
keputusan
pemungutan suara setuju lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam tersebut.--------------------------------14.Apabila yang jumlah sesuai suara yang setuju dan yang tidak Ketua rapat
setuju sama banyaknya maka keputusan rapat adalah dengan pendapat Rapat.-------------------------15.Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung transaksi, dalam mana mempunyai kontrak Perseroan kepentingan atau kontrak menjadi salah dalam yang satu suatu pihaknya diusulkan,
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat
Direksi
dan
tidak
berhak
untuk
ikut
dalam
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 16.Setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan dalam Rapat
mengeluarkan Direksi.--------
suara
blanko
17.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang Rapat dikeluarkan dalam
Direksi.---------------------18.Dalam Rapat yang setiap yang hadir, Rapat Direksi harus oleh dibuat Risalah dan
ditandatangani yang berisi
Ketua yang
Rapat
seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Direksi hal-hal dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting
opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-------19.Salinan risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 untuk pasal asli ini disampai Risalah kepada Dewan Direksi Rapat Komisaris menyimpan diketahui, sedangkan
Direksi.--------------------------20.Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dengan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis tersebut.-----------------------DEWAN KOMISARIS-------------------------------------------- PASAL 13 ----------------------1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 mengenai serta usul yang diajukan secara menandatangani persetujuan
(tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota sebagai Komisaris Utama.----------------------------------------------2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiriDewan sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Direksi, Komisaris seorang Utama, diantaranya dan apabila diangkat diperlukan
seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil
Komisaris.-----3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengkuti ketentuan:------------------------------------------a. UUPT;--------------------------------------------b. Peraturan dengan perundang-undangan kegiatan yang terkait usaha
Perseroan.-------------------------4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah sebelum pernah :---------------------a. Dinyatakan pailit;--------------------------------b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan Perseroan bersalah atau Perum menyebabkan dinyatakan suatu pailit; orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun pengangkatannya
atau----------------c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan dan/atau keuangan yang Negara dan/atau dengan BUMN sektor berkaitan
keuangan.------------d. Pemenuhan pada ayat persyaratan 3 dan 4 sebagaimana pasal ini, dimaksud
dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut ------5. Akibat adalah -6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.----------------------------------7. Para dari anggota calon Dewan atau Komisaris saham yang diangkat yang mewakili oleh RUPS, oleh hukum sesuai dari tidak dipenuhinya persyaratan disimpan oleh Perseroan.----------------------------------
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini dengan peraturan perundang-undangan berlaku.--------------------------------------------
calon-calon
diajukan
seorang
pemegang
sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.-------------------------------------------8. a. Para anggota waktu oleh Dewan RUPS Komisaris sejak yang diangkat tanggal untuk yang dan
jangka
terhitung
ditetapkan setelah
mengangkatnya namun
berakhir pada penutupan RUPS tahunan tanggal pengangkatannya,
ke 5 (lima) dengan
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir-----------------b. Pemberhentian demikian berlaku sejak
penutupan
tersebut,
kecuali
apabila
ditentukan lain oleh RUPS. c. Setelah anggota masa Dewan jabatannya Komisaris berakhir, dapat para
diangkat
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.---------------------10.Dalam Dewan hal RUPS tidak menetapkan saat mulai dan
berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris, anggota maka Dewan pengangkatan Komisaris pemberhentian tersebut
mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 11.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan yang kenyataan, anggota Dewan Komisaris antara bersangkutan
lain:----------------------------a. Tidak baik; dan/atau-----------------------------------------b. Tidak Anggaran ------c. Terlibat Perseroan dalam tindakan dan/atau yang merugikan Negara; melaksanakan ketentuan dan/atau Dasar peraturan ketentuan ini; dapat melaksanakan tugasnya dengan
perundang-undangan
dan/atau------------------------------------
dan/atau-------------------------d. Dinyatakan Pengadilan bersalah yang dengan kekuatan putusan hukum
mempunyai
yang tetap.--------------12.Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris
dapat
diberhentikan yang
oleh
RUPS tepat dan
berdasarkan oleh RUPS
alasan demi tujuan
lainnya
dinilai
kepentingan
Perseroan.--------------------------------13.Rencana pemberhentian dimaksud kepada secara anggota pada anggota lisan ayat Dewan atau Dewan 9 Komisaris pasal ini yang oleh
sebagaimana diberitahukan bersangkutan Pemegang
Komisaris tertulis
Saham.----------------------------------------------14.Keputusan 11 pasal pemberhentian ini diambil kesempatan sebagaimana setelah yang untuk dimaksud pada
ayat 9 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat bersangkutan membela diberi
diri.-----------------------15.Pemberhentian pada ayat 11 pemberhentian hormat.-------------------16.Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara karena huruf c alasan dan d sebagaimana pasal ini dimaksud merupakan tidak
dengan
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garas lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).----------------17.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 pasal ini, salah maka seorang RUPS di berwenang antara memberhentikan
mereka.----------------------18.Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan
tunjangan/fasailitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan berlaku.---------------------19.Pembagian Komisaris kelancaran Dewan kerja diatur tugasnya diantara oleh mereka Dewan para anggota dan dapat
yang
Dewan untuk dibantu
sendiri,
Komisaris
oleh Sekertaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Komisaris. Bagi Sekretaris Dewan Komisaris yang bukan pegawai Perseroan, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jenis serta jumlahnya ditetapkan Perseroan.20.Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan oleh Dewan Komisaris atas beban
Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan
tersebut.---21.Apabila dalam karena sebab apapun juga Perseroan tidak paling lambat 60 (enam puluh) hari
mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka waktu setelah terjadi lowongan, harus diselenggatakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.-------------------------------------------22. a. Seorang anggota diri Dewan Komisaris jabatannya berhak dengan
mengundurkan
dari
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----------------------b. Perseroan untuk diri wajib menyelenggarakan pemohonan dan/atau RUPS
memutuskan anggota
pengunduran anggota
Direksi
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling
lambat
60
(enam
puluh) surat
hari
setelah
diterimanya diri.------c. Dalam hal
pengunduran
Perseroan
tidak
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS , namun Perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang.-------d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap dan berkewajiban tanggung menyelesaikan sesuai tugas dengan jawabnya
Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.-------e. Dalam jumlah masing hal anggota Dewan Dewan Komisaris masing(tiga)
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan anggota menjadi Komisaris dari 3 kurang
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan anggota Komisaris Dewan yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah Komisaris.-------------------------23. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:-----------------------------------a. Meninggal dunia;----------------------------------b. Masa jabatannya
berakhir--------------------------c. Dinyatakan pengampuan pailit atau ditaruh suatu di bawah
berdasarkan
keputusan
pengadilan;-----------d. Pengunduran efektif;----------------------e. Tidak anggota peraturan -------24.Ketentuan yang dilarang.---------------------------------------25.Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun berhenti tindakannya setelah karena masa jabatannya berakhir maka kecuali yang meninggal yang dunia, belum sebagaimana ayat 26 huruf c pasal ini lagi memenuhi persyaratan sebagai dirinya
Dewan
Komisaris
berdasarkan perundang-
undangan.----------------------------------
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakanditerima oleh pertanggungjawabannya
RUPS.-------------------------------------------26.Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:-------------------------------------a. Anggota Negara, Usaha ------b. Pengurus legislated partai politik dan/atau calon anggota kepala Direksi Badan pada Badan Milik Usaha Daerah, Milik Badan Milik
Usaha
Swasta;-------------------------------------
dan/atau
daerah/wakil kepala daerah;--
c. Jabatan peraturan
lainnya
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan;
dan/atau----------------------d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.--------------------------------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---------------------------- PASAL 14 ----------------------1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan dan/atau -2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:------------------------------a. Dewan Komisaris berwenang untuk:--------------a.1 Memeriksa persediaan mencocokan buku-buku, keadaan surat-surat uang kas buku, dan (untuk tugas yang secara khusus diberikan keputusan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan RUPS.-----------------------------------------------
barang-barang,
memeriksa
keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-----a Memasuki halaman bangunan-bangunan atau atau dan halamanyang oleh
tempat-tempat
lain
dipergunakan
dikuasai
Perseroan-------------------------------a Meminta segala memberikan yang keterangan/penjelasan persoalan Perseroan semua yang dan dari
Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai menyangkut Direksi harus pengelolaan
keterangan/penjelasan dengan Perseroan
berkenaan
sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;--a.4 Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;--------------------------------a.5 Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Komisaris; a.6 Mengangkat Sekertaris dan Dewan memberhentkan Komisaris, seorang usul
atas
RUPS;-----------------------------------a.7 Memberhentikan sesuai dengan sementara ketentuan anggota Direksi Dasar
Anggaran
ini;------------------------------------a.8 Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;------a.9 Menggunakan tenaga ahli untuk hal
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;--------------------------------a.10 Melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-------------------------------
a.11 Menghadiri
Rapat
Direksi
dan
memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;----------------------------a Melaksanakan lainnya dengan kewenangan tidak pengawasan bertentangan
sepanjang peraturan
perundang-undangan
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----------b Memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan;------b.2 Memberikan Rencana Rencana disiapkan pendapat dan dan persetujuan dan yang Tahunan dengan
Jangka Kerja serta
Panjang rencana
Perseroan lainnya,
Anggaran sesuai
Perseroan,
Direksi,
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----------b.3 Mengikuti, kegiatan dan masalah saran mengawasi kepada RUPS perkembangan pendapat setiap bagi mengenai penting
Perseroan, yang
memberikan
dianggap
kepengurusan Perseroan;-----------------b.4 Melaporkan dengan segera kepada RUPS
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;----------b Mengusulkan Akuntan kepada yang RUPS akan penunjukan melakukan
Publik
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;---b.6 Meneliti tanggapan Laporan dan menelaah yang serta memberikan dan Direksi
atas
laporan
berkala
Tahunan
disiapkan
serta menandatangani Laporan Tahunan;---b.7 Memberikan penjelasan, pendapat dan saran
kepada
RUPS
mengenai
Laporan
Tahunan,
apabila diminta;------------------------b Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;-------------------b.9 Melaporkan pada kepada Perseroan dan mengenai Perseroan
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya Perseroan tersebut lain;-----------------------------------b.10 Memberikan pengawasan laporan yang telah tentang dilakukan tugas selama
tahun buku yang b.11 Melaksanakan rangka nasihat, dengan undangan, tugas
lampau kepada RUPS;----lainnya dan dalam
kewajiban pengawasan
pemberian perundang-
sepanjang ketentuan,
tidak peraturan
bertentangan dan keputusan
Anggaran Dasar,
RUPS;-----------------------------------3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan harus:-------------------------------a. Mematuhi Anggaran Dasar serta efisiensi, dan peraturan Komisaris
perundang-undangan profesionalisme, kemandirian, pertanggungjawaban, -------b. Beritikad bertanggung pengawasan Direksi sesuai ------baik, jawab dan dengan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta
-kewajaran;---------------------------------
penuh dalam
kehati-hatian menjalankan nasihat dan Perseroan
dan tugas
pemberian kepentingan maksud
kepada dan tujuan
untuk
Persero.------------------------------------
4. Setiap penuh
anggota secara atau
Dewan pribadi lalai yang
Komisaris apabila
bertanggung yang tugasnya
jawab untuk dapat
bersangkutan
bersalah Komisaris
menjalankan
kepentingan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan berangkutan membuktikan:-----------------------a. Telah sesuai melakukan dengan pengawasan maksud dengan dan itikad tujuan
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan Perseroan;----------------------b. Tidak mempunyai kepentingan yang pribadi baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi mengakibatkan kerugian; dan----------c. Telah untuk memberikan mencegah nasihat timbul kepada Direksi
atau
berlanjutnya
kerugian tersebut.-----------------------------------------------------------RAPAT DEWAN KOMISARIS----------------------------------------- PASAL 15 ---------------------1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------------2. Penyelenggaraan dilakukan Rapat Dewan setiap Komisaris dapat waktu,
apabila:-------------------------------a. Dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota -b. Atas permintaan atau secara tertulis dari Dewan Komisaris;---------------------------------
seseorang
lebih
anggota
Direksi.----------------------------3. Dewan setiap Komisaris bulan mengadakan dalam dapat rapat rapat paling sedikit Dewan
sekali,
tersebut
Komisaris
mengundang
Direksi.----------------------------4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Republik kegiatan usaha yang utamanya atau ditempat lain di dalam Wilayah Indonesia.--------------------------5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Komisaris Utama, atau apabila Wakil Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Pemanggilan rapat dewan Komisaris dilakukan dengan sarana apapun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-------------------------------------------6. Pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan rapat.------------------------------------7. Pemanggilan tidak Rapat Dewan Komisaris semua terlebih anggota dahulu Dewan tempat
disyaratkan
apabila
Komisaris hadir dalam rapat atau untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------------8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan
Komisaris media
dapat
menghadiri
rapat
dengan
melalui
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya.----------------------------------9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.-------------10.Seorang dalam Komisaris diberikan anggota lainnya Dewan Komisaris seorang kuasa untuk dapat diwakili Dewan yang
rapat
hanya
oleh
anggota tertulis
berdasarkan
khusus
keperluan
itu.--------------------------11.Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.----------------------------12.Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari (satu perdua) jumlah anggota Dewan Komisaris ayat -13.Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. 5 atau wakilnya dan yang ayat sah 6 dengan pasal memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini.------------------------------------------------
Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, serta Wakil Komisaris Utama tidak ada, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka hadir salah dan seorang dipilih dapat anggota dalam Dewan Rapat Komisaris Dewan Rapat yang Dewan Komisaris
tersebut
mengetuai
Komisaris.--------------------------------
14.Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.---------------------15.Dalam hal keputusan mufakat, tidak dapat diambil diambil dengan dengan
musyawarah
maka
keputusan
pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.--------------------16.Apabila yang jumlah sesuai suara yang setuju dan yang tidak ketua
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah dengan pendapat Rapat.------------------17.Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, transaksi, dalam harus mana mana mempunyai kontrak Perseroan kepentingan kontrak menjadi salah dalam yang satu suatu pihaknya suatu harus dalam atau sifat diusulkan,
mengatakan Perseroan dan
kepentingan salah berhak satu
dalam
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam menjadi tidak pihaknya ikut menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris untuk pengambilan suara mngenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.-------------------------------------18.Setiap anggota dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan -19.Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan dalam jumlah Rapat suara yang Dewan dikeluarkan suatu blanko dalam rapat dewan Komisaris.------------------------------------------
Komisaris.--------------
20.Dalam risalah
setiap Rapat
Rapat Dewan
Dewan
Komisaris yang
harus
dibuat
Komisaris
ditandatangani
oleh Ketua rapat Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan (termasuk pernyataan hal-hal ketidaksetujuan/ yang dissenting opinion anggota Dewan Komisaris jika ada) diputuskan.-------------------------21.Salinan risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 pasal ini disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan risalah asli dewan Komisaris.--------------22.Dewan Komisaris yang dapat dan juga mengambil tanpa keputusanmengadakan
keputusan
sah
mengikat
rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang asal-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---------------RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN-------------------------------- PASAL 16 ----------------------1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya, memuat:---------------a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program Dewan Komisaris.------------------------------------------
kerja/kegiatan;-----------b. Anggaran anggaran perseroan yang dirinci atas setiap kerja/
program
kegiatan;-----------------c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak
perusahaannya; dan----------------------------------------------d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.---------------------------------------2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.-------------------------------------------3. Rancangan Perseroan Komisaris, persetujuan -4. Rancangan Perseroan rencana disetujui kerja oleh dan Dewan Anggaran Komisaris Tahunan paling selanjutnya Rencana yang Kerja dan Anggaran oleh Tahunan Direksi Dewan hari Dewan
telah
ditandatangani oleh 60 direksi (enam
disampaikan paling
kepada puluh)
lambat
sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan Komisaris.------------------------------------------
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun Anggaran Perseroan berjalan. 5. Dalam hal rancangan dalam 3 kurun Rencana waktu Kerja dan Anggaran dimaksud dan yang
Tahunan Perseroan Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris pada ayat Anggaran sebagaimana Rencana pasal ini, maka Kerja
Tahunan
Perseroan
sebelumnya
diberlakukan.-----------------------------TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN----------------------------------- PASAL 17 ----------------------1. Tahun buku Perseroan adalah pada akhir bulan
Desember
tiap-tiap
tahun
dan
buku
Perseroan
ditutup.----------2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurangkurangnya :---------------------------------a. Laporan kurangnya lampau sebelumnya, perubahan Keuangan neraca dalam yang akhir laba serta terdiri tahun rugi atas buku dari sekurangyang tahun tahun baru buku buku
perbandingan
dengan
laporan
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ekuitas, catatan atas laporan keuangan tersebut;------------------------------b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;------------c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;-------------------------------------d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----e. Laporan mengenai oleh tugas Dewan pengawas Komisaris yang selama telah tahun
dilaksanakan
buku yang baru lampau;--------------------------f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris;--------------------------------------g. Gaji dan tunjangan/ fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun baru yang bersangkutan).-----------------h. Rancangan yang telah Laporan Tahunan termasuk seluruh Laporan anggota
Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, ditandatangani oleh
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.--------------------------3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan tersebut tersendiri Tahunan.----4. Dalam Dewan dan hal terdapat yang anggota tidak Direksi atau anggota Laporan yang alasannya dinyatakan yang secara oleh tertulis Direksi atau dalam alasan surat Laporan
dilekatkan
dalam
Komisaris tidak
menandatangani secara
Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini memberi alasan tertulis, bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.-------5. Persetujuan Laporan laba Laporan Tahunan, tahunan termasuk pengesahan tugas oleh
Keuangan
serta
laporan
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan ditetapkan RUPS.---------------------------6. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.------7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Anggota Keuangan Dewan oleh RUPS, berarti memberikan dan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan Komisaris atas Pengurusan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan sesuai Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta yang dengan ketentuan
berlaku.-------------------------------
8. Laporan disediakan
Tahunan di
termasuk
Laporan sejak
Keuangan tanggal Pemegang
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus kantor untuk Perseroan pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya kepentingan saham.--------------------------9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/ Rugi diatur dalam surat kabar dalam berbahasa Indonesia dan berperedaran Nasional, menurut tata cara sebagaimana peraturan perseroan.--------------------------------------------PELAPORAN----------------------------------------------- PASAL 18 ----------------------1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -2. Laporan pasal berkala sebagaimana laporan dimaksud triwulan pada dan ayat 1 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.------------------------------------------
ini
meliputi
Laporan
Tahunan.---3. Setelah laporan berkala sebagaimana khusus dimaksud pada Dewan
ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan kepada Komisaris.----4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.------------------------5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan tersebut.-------perundang-
----------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 19 ----------------------1. RUPS dalam Perseroan
adalah :------------------------a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal
17.---------------------------------------------b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran kebutuhan
Dasar disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan sebagaimana diatur dalam pasal 21.--------------2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini
berarti kecuali
yaitu
RUPS dengan
Tahunan
dan tegas
RUPS
Luar
Biasa,
dinyatakan
lain.----------------3. RUPS
dengan
mata
acara
lain-lain
tidak
berhak
mengambil keputusan.----------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN---------------------------------- PASAL 20 ----------------------1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap
tahun.---------------2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan buku Tahunan yang
diadakan paling lambat dalam bulan Agustus setelah penutupan Tahun bersangkutan.------------------------3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi
menyampaikan :---a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada pasal 17;---------------------------------------------b. Usulan penggunaan laba Perseroan;---------------c. Usulan penetapan buku Kantor Akuntan yang Publik untuk
mengaudit
Perseroan
sedang
berjalan
berdasarkan memberikan
usulan kuasa
dari
Dewan Dewan
Komisaris Komisaris
atau untuk
kepada
menetapkan Kantor Akuntan Publik;---------------Dalam yang rapat, RUPS telah Tahunan diajukan tidak dapat diputuskan hal-hal lain dalam dalam
sebagaimana mengurangi
mestinya ketentuan
dengan
Anggaran dasar ini.--------------------------------4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usulusul yang diajukan oleh:-----------------------------a. Dewan (satu Komisaris dan/ atau seorang dari atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 persepuluh) bagian jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;---------------------------------b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.-----------------------5. Persetujuan Laporan Laporan Tahunan termasuk tugas pengesahan pengawasan
Keuangan
serta
Laporan
Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dijalankan tindakan penipuan kepada selama para tahun anggota buku Direksi yang dan Dewan sejauh Tahunan pidana Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah lalu, tersebut tercermin dan dalam tindak laporan
dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, lainnya.-------------------------------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-------------------------------- PASAL 21 -----------------------RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-------------------
--------TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-----------------PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM----------------------------- PASAL 22 -----------------------1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :----------------------------a. Tempat Perseroan;-----------------------b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan kedudukan
usahanya;-----2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.-------------3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat tanggal pengumuman dan tanggal
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -4. a. Pemanggilan belas) RUPS hari dilakukan sebelum paling lambat 14 pemanggilan.----------------------------------------
(empat
RUPS,
dengan dan
tidak
memperhitungkan
tanggal
pemanggilan
tanggal
RUPS.--------------------------------------------b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling RUPS lambat kedua RUPS 7 (tujuh) hari dengan sebelum tidak dilakukan dan
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal tetapi ----------c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan disertai informasi mencapai bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tidak kuorum.---------------------------------
tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan dibicarakan kantor dalam bidang ----------d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.---------------------e. Tanpa mengurangi Dasar oleh ketentuan Direksi Anggaran lain atau dalam harus Dewan Dasar bahwa dalam bahan RUPS kecuali yang tersedia diatur akan di lain di Pasar
Perseroan peraturan
perundang-undangan
Modal.----------------------------------
Anggaran dilakukan dalam
ini,
pemanggilan
Komisaris menurut cara yang ditentukan ini.-------------------------f. Pengumuman dengan cara kurangnya berbahasa terbit di dan dalam pemanggilan iklan satu 2 (dua) dilakukan sekurangkabar diantaranya Perseroan oleh
memasang
surat
Indonesia, tempat
memiliki peredaran luas dan satu yang kedudukan ditentukan sebagaimana -----g. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan pertama -h. Pengumuman memutuskan dan pemanggilan yang RUPS untuk telah diselenggarakan tetapi tidak RUPS mencapai
Direksi.--------------------------------
kuorum.---------------------------------
hal-hal
berbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan pasar modal.-----------5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:-----------a. Seorang atau lebih pemegang saham yang
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau;-----------------b. Dewan Komisaris.----------------------------------6. Permintaan ini disertai alasannya.------------------------------------------7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada:---------------a. Direksi sesuai tidak melaksanakan RUPS Tahunan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat
dengan
ketentuan
berlaku;--------------------b. Masa jabatan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau;--------------------c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada
pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.---------8. Surat tercatat sebagaimana disampaikan dimaksud pada ayat 6
pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan tembusannya Komisaris.------9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman dan kepada Dewan
pemanggilan dan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 4 pasal
ini :----------------------------------------a. Permintaan ayat 7 penyelenggaraan a pasal RUPS oleh
Pemegang Saham sebagaimana dmaksud pada huruf ini, diajukan kembali atau-----b. Dewan ayat Komisaris 7 melakukan huruf pemanggilan b pasal kepada Dewan Komisaris;
sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada ini.---------------------------------------------10.Dewan dalam RUPS diterima.------------------------------------------PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM---------------------------- PASAL 23 --------------------1. RUPS dipimpin yang oleh seorang semua anggota Dewan atau oleh anggota Komisaris waktu wajib melakukan 30 pemanggilan puluh) RUPS hari
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b pasal ini paling lambat (tiga terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
Komisaris Komisaris. Dewan
ditunjuk hal RUPS tidak
oleh hadir
Dalam
Komisaris
berhalangan,maka
dipimpin
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.Dalam hal semua anggota Direksi tidak RUPS hadir dipimpin atau oleh berhalangan,maka
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.--------------------------2. Dalam hal anggota Komisaris yang
ditunjuk mempunyai hal yang
oleh benturan akan
Dewan
Komisaris atas dalam tidak yang
kepentingan diputuskan yang kepentingan Dewan
RUPS,maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris mempunyai ditunjuk Apabila mempunyai RUPS Dalam lainnya benturan oleh semua dipimpin hal salah oleh
Komisaris. Komisaris salah satu yang yang yang
anggota oleh satu
benturan
kepentingan,maka
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Direktur atas hal ditunjuk benturan dipimpin tidak Direksi salah pemegang Direksi mempunyai
kepentingan oleh anggota
akan diputuskan dalam RUPS,maka RUPS Direksi mempunyai semua mempunyai RUPS seorang yang saham pemegang ditunjuk yang lainnya benturan anggota benturan dipimpin oleh saham oleh hadir
kepentingan.Apabila kepentingan,maka independent
dalam RUPS.--------3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS.-----------------4. Berita 3 pasal pihak acara ini yang berlaku dibuat sebagai sesuai bukti dan dan
dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat yang sah untuk semua pemegang saham dan ketiga tentang saham pihak segala ketiga tentang yang keputusan terjadi
sesuatu
dalam
rapat.--------------
----------KUORUM,HAK SUARA,DAN KEPUTUSAN DALAM--------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--------------------------------------- PASAL 24 ----------------------1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar
ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ketentuan:--------------------------------a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;-------------b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana mengikuti
dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak tercapai,maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;--c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak untuk tercapai,maka mengambil atas permohonan suara Perseroan,kuorum kehadiran,jumlah
keputusan,pemanggilan,dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.------------2. RUPS untuk mengalihkan jaminan hutang kekayaan kekayaan Perseroan Perseroan atau yang
menjadikan
merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak RUPS berkaitan,harus dengan ketentuan mendapat sebagai peretujuan
berikut:---------------a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS;-b. Dalam tidak hal kuorum ayat kehadiran 2 huruf dalam a sebagaimana pasal RUPS ini kedua
dimaksud
dalam
tercapai,
maka
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dengan bagian dari jumlah sah seluruh dan saham hak suara yang keputusan
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (tiga perempat) saham dengan bagian dari jumlah seluruh suara sah hadir dalam hak
RUPS;dan--------------------------c. Dalam tidak untuk waktu Ketua hal kuorum ayat kehadiran 2 huruf atas b sebagaimana pasal ini permohonan suara