AKSES ENERGI DAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI DIY Dinas PUP-ESDM DIY Yogyakarta, 23 Mei 2014
AKSES ENERGI DAN PENGEMBANGAN
ENERGI TERBARUKAN DI DIY
Dinas PUP-ESDM DIY
Yogyakarta, 23 Mei 2014
Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa dalam rangka
mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan
ketahanan energi nasional maka pengelolaan energi nasional ditujukan antara
lain untuk menuju tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak
mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
dengan cara:
• Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada
masyarakat tidak mampu
• Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga
dapat mengurangi disparitas antar daerah”
1. Potensi EBT
2. Kelistrikan
3. Migas
4. Kebutuhan energi
5. Simpul2 ekonomi
DIY berada dalamsistem InterkoneksiJAMALI
DIY belum memilikisistem pembangkitberskala besar
Asumsi :
Pertumbuhan
penduduk1,3%
Pertumbuhan ekonomi
6,9%
Kebutuhan energi : 7,9%
DIY tidak mempunyaideposit sumber dayaenergi fosil
Pasokan migasberasal dari luardaerah
Potensi EBT :
o Matahari
o Air
o Bayu
o Bioenergi
Tidak punya Panas Bumi
• Penggunaan Listrik, BBM dan LPG terus
mengalami kenaikan di DIY, namun masih
terdapat disparitas penggunaan antar
wilayah di DIY
• Penggunaan energi dan pelayanannya
terkonsentrasi dalam poros vertikal
Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman
merupakan pengguna energi terbesar
untuk Listrik, premium, solar dan LPG,
dan Kabupaten Kulon Progo merupakan
pengguna energi terkecil.
A. PENYEDIAAN LISTRIK
TahunKapasitas GI
MVA
B.Puncak
MW
Daya terjual
GWh
2005 556 273 690.585
2006 556 268 674.134
2007 586 262 745.557
2008 616 275 770.293
2009 616 305 794.493
2010 616 320 819.785
2011 646 346 851.527
2012 646 355 891.764
• Penyediaan utama listrik dipasok oleh
PT PLN Distribusi Jawa Tengah-DIY
yang berada dalam sistem
interkoneksi JAMALI melalui 8 Rayon
• Sebagian kecil pasokan listrik
menggunakan PLTS, PLTBayu,
PLTMH, dan PLT Biogas
0
20
40
60
Sleman GunungKidul
KulonProgo
Bantul
7
54 57
8
Jum
lah
Du
sun
Kabupaten
Rekapitulasi Dusun Belum Berlistrik DIY
Penyediaan minyak dan gas bumi
dilakukan PT. PERTAMINA :
o SPBU/SPBN utk BBM
o SPBE/agen/pangkalan utk LPG
Sebagian kecil bahan bakar berasal
dari EBT (biogas, biomassa)
B. PENYEDIAAN BAHAN BAKAR
1. Bahan Bakar
Bersubsidi : Konsumen
penggunan tertentu (Usaha
Mikro, Usaha Perikanan,
Usaha Pertanian, Angkutan
UmumPelayanan Umum)
wajib mendapatkan BBM
Bersubsidi
2. LPG : Pembangunan
infrastruktur energi di titik-
titik kantong kemiskinan
KUOTA DAN REALISASI
BAHAN BAKAR BERSUBSIDI TAHUN 2013
DI DIY
No Kab/KotaPremium Solar
LPG Tabung 3 Kg
Kuota (KL)
Realisasi (KL)
Kuota (KL)
Realisasi (KL)
Realisasi (Tabung)
1 Yogyakarta 99.887 98.624 12.759 12.544 5.212.220
2 Bantul 122.757 115.696 28.338 28.120 5.794.920
3 Kulonprogo 48.031 47.090 15.456 16.600 2.144.800
4 Gunungkidul 51.869 52.829 17.369 17.296 2.394.540
5 Sleman 227.174 222.656 49.809 52.719 8.075.530
DIY 549.718 536.895 123.731 127.279 23.622.010
• Pasal 20 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2007
tentang Energi : “Penyediaan energi oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
diutamakan didaerah yang belum berkembang,
daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan
menggunakan sumber energi setempat,
khususnya sumber energi terbarukan”.
Fokus pada EBT.
Potensi
Air
Angin
Surya
Bioenergi
WORK AREA LAYOUT
SAMAS WIND FARM TURBINE LOCATIONS
POTENSI WASTE TO ENERGI
TAHUN TARGET
2013 107,79 (000 SBM)
2014 112,00 (000 SBM)
2015 117,95 (000 SBM)
2016 123,59 (000 SBM)
2017 130,10 (000 SBM)
DICAPAI MELALUI :
- Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH)
- Pembangunan Digester Biogas untuk Listrik
- Pembangunan Digester Biogas untuk Bahan Bakar
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
KEGIATAN 2015
- Pemasangan PLTS perkotaan dan pedesaan : 150 unit
- Pembangunan PLTMH : 1 unit 30 kW
- Pembangunan Digester Biogas untuk Listrik : 5 unit
- Pembangunan Digester Biogas untuk bahan bakar : 90
unit
PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN
PEMBANGUNAN PLTS SEKTOR ESDM
NO LOKASI TAHUN
SD 2012 2013 2014 Renc 2015
APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN
1 Kota - - - - 65 - 130 -
2 Bantul - 57 - 1 - - -
3 Kulon
Progo
42 275 37 - - - 20 -
4 Gunung
Kidul
- 338 - - - 1 - -
5 Sleman 181 - - - - - - -
TOTAL 223 670 37 1 65 1 150 -
PEMBANGUNAN BIOGAS SEKTOR ESDM
NO LOKASI TAHUN
SD 2012 2013 2014 Renc 2015
APBD APBN HIVOS APBD APBN HIVOS APBD APBN HIVOS APBD APBN
1 Kota - - - - - - - - - - -
2 Bantul 13 41 116 40 - 81 42 - 43 32 -
3 Kulon
Progo
8 2 29 24 - 29 1 - 22 31 -
4 Gunung
Kidul
32 16 36 21 20 - - 120 - - -
5 Sleman 40 50 43 9 - 22 49 - 93 39 -
TOTAL 93 109 224 94 20 132 92 120 164 102 -
PEMBANGUNAN PLTMH
SD TAHUN 2014
NO LOKASI
DANA
APBD APBN LAIN-
LAINProvinsi Kab/Kota
1 Kota - - - -
2 Bantul 2 - 1 -
3 Kulon Progo 2 - - 1
4 Gunung
Kidul
- - - -
5 Sleman - - 3 1
TOTAL 4 - 4 2
PEMBANGUNAN PLT BAYU
SD TAHUN 2014
NO LOKASI
JUMLAH (UNIT) KAPASI
TAS
(kW)APBD APBN LAIN-
LAINProvinsi Kab/Kota
1 Kota - - - -
2 Bantul - - - 35 111
3 Kulon Progo - - - -
4 Gunung Kidul - - - -
5 Sleman - - - -
TOTAL - - - 35 111
1. Masih terdapatnya disparitas akses energi yang ditunjukkan
dengan :
a. lebih majunya wilayah yang mendapat akses ke energi
dibanding yang kurang memiliki akses
b. lebih majunya kabupaten/kecamatan/desa yang mendapat
akses ke energi dibanding yang kurang memiliki akses,
2. Bagaimana masyarakat yang berlokasi didaerah terpencil
dan merupakan masyarakat yang tidak mampu, mendapatkan
akses energi dengan memanfaatan EBT untuk tujuan
pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.
1. Masih diperlukan upaya peningkatan akses energi
masyarakat melalui percepatan pembangunan
infrastruktur energi secara lebih merata menyangkut
peningkatan penyediaan listrik, BBM , LPG serta
pengembangan dan pemanfaatan EBT;
2. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pembangunan dan pengembangan pemanfaatan EBT
dengan memperlakukan masyarakat sebagai pemain aktif
dan bukan semata-mata sebagai penerima proyek EBT
Terima kasihDinas PU, Perumahan dan ESDM