AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER BUKU IIIA BORANG PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PASCASARAJANA UNIV.HALU OLEO BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KENDARI 2019 BAN-PT
AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER
BUKU IIIA BORANG PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM PASCASARAJANA UNIV.HALU OLEO
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KENDARI 2019
BAN-PT
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 1
DAFTAR ISI
Halaman
STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN
5
STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
11
STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN
18
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA
32
STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
55
STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI
99
STANDAR 7
PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
118
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 2
BORANG PROGRAM STUDI
IDENTITAS
Program Studi (PS) : Magister Hukum Unit Pengelola Program Studi : Koordinator Magister Hukum Pascasarjana UHO. Perguruan Tinggi : Universitas Halu Oleo Nomor SK Pendirian PS (*) : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo
Tanggal SK Pendirian PS : 27 Februari 2016 Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS : Oktober 2017 Nomor SK Izin Operasional (*) : Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan
Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo
Tanggal SK Izin Operasional : 25 April 2017 Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :- Nomor SK BAN-PT : Alamat PS : Alamat : Kampus Abdullah Silondae Kemaraya
Kendari, Sulawesi Tenggara 93121 No. Telepon PS : (0401) 3127180 No. Faksimili PS : (0401) 3127187 Homepage dan E-mail PS : [email protected] (*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 3
Bagi PS yang dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.
No. Nama Dosen
Tetap
NIDN**
Tgl. Lahir Jabatan Akade
mik
Gelar Akademik
Pendidikan S2, S2, S3 dan Asal PT
Bidang Keahlian
untuk Setiap
Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Muhammad Jufri 0009086004 09/08/1960 Guru Besar
Dr. M.S S.H
S1:UNHAS S2: UNHAS S3: UA
Hukum Tata Negara
2 Sukring 0003056904 03/05/1969 Lektor Kepala
Dr. M.Ag S.Ag
S1: IAIN Kendari S2: UIN Makassar S3: UIN Makassar
Pendidikan & Keguruan Islam
3 Deity Yuningsih 0001016424 01/01/1964 Lektor Kepala
Dr. M.H S.H
S1: Universitas Bandar Lampung S2: UNHAS S3: UNHAS
Hukum Perdata
4 Muhammad Satria
0013106804 13/10/1968 Lektor Kepala
Dr. M.Kn S.H
S1: UNHAS S2: UGM S3: UA
Hukum Perdata
5 Ruliah 0006017403 06/01/1974 Lektor Kepala
Dr. M.H S.H
S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UNHAS
Hukum Perdata
6 Guswan Hakim 0010175513 23/04/1969 Lektor Kepala
Dr. M.H S,H
S1: UMI S2: UNHAS S3: UA
Hukum Perdata
7 Muhammad Sjaiful
0026016804 26/01/1968 Lektor Kepala
Dr. M.H S.H
S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UA
Hukum Perdata
8 Herman 0006037603 06/03/1976 Lektor Kepala
Dr. LL.M S.H
S1: UMI S2: UGM S3: UA
Hukum Pidana
9 Handrawan 0025048402 25/04/1984 Lektor Dr. M.H S.H
S1: UHO S2: UA S3: UA
Hukum Pidana
10 Guasman Tatawu 0003037310 03/03/1973 Lektor Dr. M.H S.H
S1: UMI S2: UII S3: UA
Hukum Tata Negara
11 Muhammad Sabaruddin Sinapoy
0001097303 01/09/1973 Lektor Dr. M.H S.H
S1: UNIV. JAYA BAYA S2: UGM S3: UA
Hukum Tata Negara
12 Oheo K. Haris
0016067305 16/06/1973 Lektor Dr. LL.M M.Sc S.H
S1: UII S2: UGM S3: UA
Hukum Pidana
13 Hj. Sabrina Hidayat
0028096505 28/09/1965 Lektor Dr. M.H S.H
S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UNHAS
Hukum Pidana
14 La Sensu
0001037210 01/03/1972 Lektor Dr. M.H S.H
S1:UNIV. TRITUNGGAL SBY S2: UNPAD S3: UNHAS
Hukum Tata Negara
15 Zahrowati
0015077610 15/07/1976 Lektor Dr. M.H S.H
S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UNHAS
Hukum Perdata
16 Idaman Alwi
0017127705 17/12/1977 Asisten Ahli
Dr. M.A S.Ag
S1: IAIN ALAUDDIN S2: UGM S3: UGM
Filsafat Ilmu
17 Kamaruddin Jafar
0020027002 20/02/1970 Asisten Ahli
Dr. M.H S.H
S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UNHAS
Hukum Tata Negara
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 4
IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM STUDI
Nama : Dr. Oheo K.. Haris,S.H.,LL.,M.,M.Sc. NIDN : 0016067305 Jabatan : Koordinator Program Studi Magister Hukum Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan :
Nama : Dr.Herman,S.H.,LL.M NIDN : 0006037603 Jabatan : Dekan FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan : Nama : Prof.Dr.H.Muhammad Jufri,S.H.,M.S NIDN : 0009086004 Jabatan : Guru Besar FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan : Nama : Dr.Kamaruddin,S.H.,M.H NIDN : 0020027002 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan Nama : Dr.Muhammad Sjaiful,S.H.,M.H NIDN : 0026016804 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan Nama : Dr. Hj. Sabrina Hidayat,S.H.,M.H NIDN : 0028096505 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 5
STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta
pihak-pihak yang dilibatkan
Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian pada
Program Studi Magister Hukum diawali dengan pengusulan dari Program Studi
Magister Hukum yang merupakan turunan Visi dan Misi Universitas Halu Oleo dan
Pascasarjana. Adapun tahap pelaksanaan penyusunan visi misi dilaksanakan
melalui tiga langkah antara lain:
Langkah Pertama Persiapan
1. Koodinator program studi Magister Hukum (MH) mengusulkan TIM Penyusun
Borang MH sekaligus mengadakan Lokakarya kepada Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo
2. Direktur Pascasarjana menerbitkan Surat Keptusan (SK) tertanggal 9-10
Agustus 2018. SK ini mengacu pada SK Nomor 17/UN.29/SK/2018
3. Merujuk pada SK tersebut, Program Magister Ilmu Pascasarjana UHO
mengadakan Lokakarya tanggal 9 Agustus 2018
Langkah Kedua Penyelenggaraan Kegiatan
1. Koordinator Program Studi S2 Magister Hukum Mengundang Seluruh Dosen
dan Praktisi Hukum yang terkait, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah,
Polri, Kejaksaan, Pengaracara, Kemenkumham dan Biro Hukum.
2. Tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Halu Oleo melakukan pertemuan kedua pada
tanggal 9 Maret 2018 untuk membahas tugas pokok dan fungsi kerja tim.
Selain itu mengkaji keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran
Program Studi Magister Hukum dengan Pascasarjana Universitas Halu Oleo
dan Universitas
3. Tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Halu Oleo melakukan pertemuan yang ketiga pada
tanggal 27 April 2018 dalam bentuk sarasehan visi, misi, tujuan dan sasaran
Program Studi Magister Hukum dengan para pemangku kepentingan baik
secara internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk meminta saran
sebagai masukan dalam menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran
Program Studi Magister Hukum.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 6
4. Tim perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Magister Hukum
melakukan pertemuan keempat pada tanggal 3 Mei 2018 untuk
mengsinkronisasikan berbagai masukan pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan periode pencapaian target dan lingkup visi, misi, tujuan
dan sasaran Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu
Oleo. Hasil-hasil perubahan didokumentasikan dalam bentuk berita acara.
Langkah Ketiga Penyempurnaan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Koordinator Program Studi Magister Hukum bersama tim melakukan rapat
akhir dalam rangka finalisasi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada
tanggal 14 Mei 2018 dengan mempertimbangkan masukan dari hasil rapat-
rapat sebelumnya.
2. Hasil rapat finalisasi rumusan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran
selanjutnya diajukan kepada direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo
dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor UHO untuk disahkan melalui
Surat Keputusan Nomor: 507/UN29/SK/2018
Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam menysusn Visi dan Misi
Untuk menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, berikut
ditampilkan dalam bentuk skema perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Program
Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo disajikan dalam bentuk
Bagan 1.
Bagan 1 Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran
PPs Magister Hukum.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 7
Visi program studi
VIsi Program Magister Hukum adalah menjadi magister yang Profesional, Mandiri,
Inovatif, dan Adaptif pelopor pendidikan hukum yang berorientasi yuris serta memiliki
kompetensi hukum pemerintahan dan hukum kemaritiman serta menjunjung
integritas moral (integrity of morality) pada tahun 2021.
Makna kata professional, mandiri, inovatif, adaptif, pelopor pendidikan hukum, dan
orientasi yuris adalah sebabagai berikut:
1. Profesional yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu
mengimplementasikan teori-teori hukum (knowledge & skill) dalam praktek
pekerjaannya;
2. Mandiri yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu mengatasi
permasalahan hukum secara individu;
3. Inovatif yaitu lulusan Program Magister Hukum selalu mengembangkan
pengetahuan dengan melaksanakan penelitian;
4. Adaptif yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu menyesuaikan dan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Misi program studi
Misi (M) Program Studi Magister Hukum adalah sebagai berikut:
M1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris
yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi pada mutu serta daya saing
nasional maupun Internasional;
M2.Mengembangkan penelitian yang inovatif yang beroreantasi pada hukum
pemerintahan dan kemaritiman
M3.Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum pemerintahan
dan kemaritiman;
M4. Menjalin kerjasama dengan para pihak (stakeholder) terkait yang berorientasi
pada mutu serta daya saing nasional dan Internasional.
Tujuan program studi
Tujuan (T) yang hendak dicapai oleh Program Magister Hukum adalah sebagai
berikut:
T1. Mensinkronkan mata kuliah MH dengan mahasiswa sebagai ahli hukum ketika
menamatkan studi dari pascasarjana;
T2. Menghasilkan lulusan Magister Hukum yang mampu bersaing nasional dan
internasional sebagai ahli hukum yang mampu memecahkan persolan hukum
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 8
T3. Meningkatkan integritas moral dan pengetahuan mahasiswa Magister Hukum.
Sasaran dan Strategi Pencapaian
Penjabaran tentang Sasaran dan Strategi Pencapaiannya perolehan termuat dalam
data RESNTRA Program Studi Magister Hukum tahun 2018-2022. Dokumen
tersebut disusun oleh Tim Penysusun yang dibentuk berdasarkan SK Direktur
Pascasarajana Universitas Halu OIeo Nomor 17/UN29.19/SK/2018. Adapun
Sasaran dan Strategi Pencapaian adalah sebagai berikut;
1. Mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Magister Hukum
bertaraf nasional dan internasional (T1);
2. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan
mahasiswa Magister Hukum dalam menunjang pembangunan nasional (T2);
3. Memperluas jaringan (networking) dengan program Magister Hukum dari bebagai
universitas baik dalam negeri maupun luar negeri (T3)
1.2. Sosialisasi
Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.
1. Upaya sosialisasi visi dan misi Program Studi Magister Hukum (S2) PPs
UHO dilakukan dengan dua cara yaitu secara terjadwal dan tidak terjadwal baik
kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
Sosialisasi secara terjadwal dilakukan setiap penerimaan mahasiswa
baru dirangkaikan dengan acara ramah tama dengan seluruh civitas
akademika dan stakeholders. Disamping itu, juga dilakukan kepada
mahasiswa saat mengikuti perkuliahan penyetaraan bagi mahasiswa
baru setiap tahun ajaran baru. Sedangkan yang tidak terjadwal
dilakukan kepada mahasiswa setiap momen pertemuan yang bersifat
formal dan non formal.
2. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada dosen dan
mahasiswa Program Studi Magister Hukum (S2) Program Studi Magister Hukum
juga dilaksanakan melalui:
a. Pertemuan pada masa awal perkuliahan;
b. Pembagian pedoman penulisanTesis;
c. Penyebaran panflet; dan
d. Penyebaran panduan akademik.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 9
3. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada tenaga
kependidikan melalui TV informasi, website pascasarjana
Universitas Halu Oleo, panduan akademik, dan rapat internal tenaga
kependidikan.
4. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang visi dan misi
dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan
angket yang disebar kepada mahasiswa tentang visi misi dan tujuan
prodi cukup baik terutama yang berkaitan dengan substansinya. Hal ini
terlihat pada kinerja yang mengedepankan layanan kepada mahasiswa
dalam urusan administrasi dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa.
Civitas akademika dalam menangani administrasi penyelenggaraan
seminar proposal, seminar hasil dan ujian tertutup telah memberikan
layanan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang ditetapkan dalam
panduan akademik.
Tabel . Tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap
terhadap Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum
Pemahaman sivitas akademika Program Studi Magister Hukum
Dosen Mahasiswa Tenaga Kependidikan
Tingkat pemahaman dosen terhadap visi dan misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum dari sebanyak 10 orang atau 71,43% dari jumlah dosen tetap = 14 orang, yang dipilih secara acak menunjukkan 6 orang atau 60% menyatakan adanya pemahaman yang baik dan 4 orang atau 40% menyatakan memahami dengan sangat baik visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Magister Hukum.
Tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Magister Hukum sebanyak 20 orang atau 40% dari total mahasiswa aktif = 86 orang, dipilih secara proporsional yang mewakili angkatan Tahun 2016 dan angkatan Tahun 2017 menunjukkan bahwa 24 (80%) memiliki pemahaman yang baik dan 6 orang (20%) memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap visi dan misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum.
Tingkat pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi dan misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum, dari 22 orang atau 30% dari total staf (74 orang) yang dipilih secara random sampling yang menyatakan memaham dengan baik sebanyak 17 orang atau 77,27% dan 22,73% menyatakan sangat baik.
Hasil evaluasi pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan
tenagakependidikan terhadap visi, misi, dan Program Studi Magister Hukum
disajikanpada Gambar 2
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 10
Hasil evaluasi pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan
tenagakependidikan terhadap visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister
Hukum disajikanpada Gambar 2.
0% 20% 40% 60% 80%
Dosen
Mahasiswa
Tenaga
Kependidikan
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tingkat Pemahaman Sivitas Akademik Program Studi Magister Ilmu
Gambar 2. Tingkat Pemahaman sivitas akademika atas Visi, Misi dan Tujuan
Program Studi Magister Hukum
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 11
STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
2.1 Sistem Tata Pamong
Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan
Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para
konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, yang kemudian
disingkat dengan MH Pasacasarjana UHO yang mendapat izin tanggal 25 April 2017 terbit
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas
Halu Oleo
Sesuai dengan Surat Keputusan KEMENRISTEK telah melaksanakan sistem tata pamong
sesuai dengan rencana. Tata pamong ini berdasarkan 5 poin utama antara lain: kredibel,
transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
1. Kredibilitas
pengelolaan sistem tata pamong Magister Hukum pascasarjana di laksanakan oleh
koordinator program studi Magister Hukum yang memenuhi kualifikasi pendidikan doktor
serta staf program studi Magister Hukum yang mempunyai pengalaman dalam membantu
semua kegiatan akademik.
2. Tranparans
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 12
Aspek transparan ini menyusun program dan perencanaan terkait anggaran. Salah satu
contoh adalah susunan alokasi keungan yang kemudian dikonsultasikan pada sub bidang
terkait melalui rapat. Bentuk lainnya adalah keterbukaan data informasi akademik,
administrasi dan kemahasiswaan.
3. Akuntabel
Pada poin ini mengutamakan ukuran serta pertanggungjawaban kegiatan akademik.
Disamping itu, sistem ini juga selalu mengadakan evaluasi setiap kegiatan khususnya terkait
dengan perkuliahan, baik itu diikuti oleh mahasiswa maupun dosen yang telah dibebankan
kinerja dosen.
4. Bertanggungjawab
Mekanisme ini mengacu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu tidak
kalah penting adalah hasil penelitian dosen Magister Hukum yang selalu mempublikasikan
tulisan baik dalam skala nasional dan internasional.
5. Adil
Prinsip ini adalah bagian penting dalam melaksankan kegiatan akademik sepertihalnya
penerimaan mahasiswa baru, kesempatan mendapatkan beasiswa, mahasiswa berprestasi
dan lain sebagainya sepanjang kegiatan tersebut menunjang kegiatan akademik di level
pascasarajana khususnya Magister Hukum.
2.2 Kepemimpinan
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 13
Secara umum, sikap kepemimpinan ini mencerminkan pada perilaku semua elemen dalam
Magister Hukum yang selalu mengedepankan etika kelembagaan, nilai tata krama, norma-
norma yang hidup dalam masyarakat serta menghasilkan kebijakan tepat guna.
Sikap ini pula mampu memberikan proyeksi kegiatan Magister Hukum ke depan serta
merealisasikan visi dan misi MH yang selalu fokus pada pendidikan hukum yang
menghasilkan lulusan sebagai yuris yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi
pada mutu serta daya saing nasional maupun Internasional. Selain itu, prinsip langkah ini
juga akan mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menunjang pendidikan hukum.
Akhirnya pandangan kepemimpinan ini tentunya akan menyelenggarakan pengabdian pada
masyarakat dan kerjasama yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional dan
Internasional.
2.3 Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.
Dalam pengelolaan MH Pascasarjana UHO berfokus pada; Sistem Rencana, Sistem
Organsasi, Sistem Peningkatan Sumber Daya Staf MH.
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO melaksanakan sesuai dengan Standar
Operational Procedures (SOP) yang meliputi :
1. Struktur Program
Kegiatan srtuktur program studi Magister Hukum pascasarjana UHO adalah sebagai berikut:
a. Bagian pengajaran, pada bidang memfokuskan pada kegiatan akademik yang
disusun mulai dari persiapan sarana dan prasana ruangan kelas dengan
menggunakan media infocus kemudian diikuti dengan penyusunan tim pengajar,
jadwal perkuliahan, ujian tengah dan akhir semester. Sedangkan bahan perkuliahan
bagi pengajar/dosen mengacu/merujuk pada Rencana Pembelajaran Studi (RPS)
b. Bagian Penelitian, bidang ini merencanakan kegiatan akademik terkait dengan
penelitian Tridharma Universitas Halu Oleo yang mana bagi dosen mempersiapkan
bahan-bahan penelitian berdasarkan bidang kompetensi/keahlian masing-masing.
Secara kompetitif para dosen Magister Hukum mengajukan proposal penelitian
dalam konteks hukum pada Lembaga Pengabdian dan Penelitian Kepada
Masyarakat (LPPM UHO). Dana penelitian yang tersedia berasal dari anggaran
LPPM UHO. Adapun prosedurnya dilakukan dengan cara seleksi dari tim penilai
universitas.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 14
c. Bagian Pengabdian, pada aspek ini memusatkan kegiatan akademik yang bertalian
dengan implementasi ilmu hukum dan praktik lapangan. Kegiatan ini berupa
pengabdian atau sosialisasi hukum kepada siswa sekolah, kelompok masyarakat
adat, dan instansi atau lembaga-lembaga lainnya. Kegiatan ini pula bertujuan untuk
membukan jaringan dalam hal pengembangan dan praktik hukum.
d. Bagian pengelolaan, bidang ini telah direncanakan oleh pascasarjana Universitas
Halu Oleh sebagai induk dari Magister Hukum. Adapun progran dan agenda tahunan
telah disusun sedemikian rupa termasuk jangka pendek dan panjang program
Magister Hukum. Pada akhir program pascasarjana tersebut, akan dievaluasi
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi program studi Magister Hukum pascasarjana UHO adalah sebagai
berikut:
a. Bagian pengajaran yang menyelaraskan kegiatan akademik berdasarkan jadwal
perkulian termasuk susunan dosen yang telah dirancang melalui rapat akademik
Magister Hukum. Jadwal perkuliahan mengacu pada kompetensi masing-masing
tenaga pengajar. Selain itu, tenaga pengajar juga direkrut dari praktisi sepertihalnya
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 15
dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pengacara dan sebagainya bilamana
dianggap perlu.
b. Bagian penelitan ini yakni merencanakan dan mengharmonisasikan kegiatan
akademik terhadap kegiatan penelitian.
c. Bagian pengabdian pada masyarakat tersebut adalah menyelaraskan kegiatan
akademik. Kegiatan akademik ini berupa penyuluhan hukum, bantuan hukum pada
masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan tujuannya adalah menyelesaikan dan
memberikan solusi hukum serta mendampingi baik itu masyarakat dan organisasi
masyarakat.
3. Struktur Memajukan kapasitas staf pengajar Magister Hukum pascasarjana UHO
sebagai berikut:
a. Bagian pengajaran meliputi menyiapkan dan membagi tim pengajar berdasarkan
mata kuliah dan yang berbasis kompetensi.
b. Bagian penelitian terdiri dari merencanakan dan menunjuk tim dosen peneliti serta
mengikutsertakan dosen dan mahasiswa Magister Hukum sesuai dengan rencana
prosedur dan strategi keahlian tim pengajar Magister Hukum pascasarjana UHO.
c. Bagian pengabdian untuk masyarakat adalah aktivitas dedikasi sosial yang telah
disusun dan dibagi atas beberapa tim penyuluh, advokasi, dan bantuan hukum
dosen. Tim ini dibentuk tentunya merujuk pada keahlian para dosen berbasis
kepakaran ilmu pengetahuan hukum.
d. Bagian pengelolaan yaitu aspek yang menyelenggarakan dan menentukan
karyawan yang bertanggung jawab atas perencanaan Magister Hukum.
2.4 Penjaminan Mutu
Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.
Program Magister Hukum pascasarjana UHO memiliiki standar strategi dan perencanaan yang
disusun oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) Pascasarjana UHO. Hal ini adalah bagian dari program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Tugas dan fungsi UJM ini berdasarkan SK Rektor UHO
yang berjalan efektif dan efiisien. Adapun langkah strategis telah dilaksanakan secara maksimal.
UJM Pascasarjana UHO telah menjalankan fungsinya dalam mengimplementasikan dan
mengevaluasi atas perencanaan akademik Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini dilaksanakan
secara berkelanjutan melalui rapat akademik, rapat kerja, dan rapat pimpinan. Adapun sasaran
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 16
evaluasi UJM ini diikuti oleh pimpinan pascasarjana, koordinator program studi Magister Hukum,
para dosen termasuk dosen luar serta karyawan Magister Hukum.
UJM pascasarjana melaksanakan kegiatan akademik program pascasarjana UHO antara lain:
1. Pembaruan dan penyempurnaan kurikulum Magister Hukum termasuk visi, misi tujuan
program studi yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan universitas;
2. Pembaruan dan penyempurnaan proses penerapan mata kuliah antara lain penyusunan
Rencana Pembelajaran Studi (RPS) Magister Hukum Pascasarjana UHO termasuk
kegiatan evaluasi;
3. Meskipun Magister Hukum Pascasarjana UHO belum mengeluarkan lulusan, akan tetapi
program studi ini mencari dan mengukur kebutuhan lembaga-lembaga terkait terhadap
lulusan Magister Hukum pascasarjana UHO.
Pembaharuan dan penerapan silabus Magister Hukum dilakukan secara bertahap antara lain;
1. Pengkajian silabus/kurikulum ini dievaluasi minimal 3 tahun sekali;
2. Perbaikan proses metode penyusunan silabus/kurikulum dilaksanakan pada awal
semester melalui rapat akademik;
3. Secara teknis koreksi atas aplikasi silabus/kurikulum dilaksanakan sesuai kebutuhan
Telaah serta analisis UJM UHO sepenuhnya menyerahan pada program studi Magister Hukum.
Penyerahan ini sesui dengan program penyelenggaraan di Universitas Halu Oleo. Selain itu,
dalam rangka kolaborasi dan partisipasi dengan beberapa universitas lainnya, UJM UHO
melaksanakan kegiatan ini tetap menjaga prinsip/asas serta dasar pengesahan
silabus/kurikulum antara lain kapabilitas keilmuan, silabus/kurikulum utama, dan kelembagaan.
Usaha UJM UHP dalam mendukung program studi Magister Hukum adalah bagian dari fungsi
UJM berdasarkan Surat Keputusan Rektor mengenai penjaminan mutu di universitas Halu Oleo,
Pascasarjana serta program studi Magister Hukum.
Disamping itu, pengawasan dan pengelolaan kualitas program studi Magister Hukum telah
menjalankan tugas dan fungsinya yang mengikutsertakan beberapa unsur yakni; para tenaga
pengajar Magister Hukum, mahasiswa, unsur penegak hukum sepertihalnya, Kejaksaan,
Kepolisian, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada
di wilayah Sulawesi Tenggara.
BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 17
Secara profesional, UJM UHO dan program studi Magister Hukum di dukung sumber daya
manusia berbasis kompetensi dan revolusi industri 4.0. Penjaminan mutu ini mengikuti
kebutuhan masyarakat serta program studi Magister Hukum yang akan diakreditasi.
2.5 Umpan Balik
Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:
Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut
(1) (2) (3)
Dosen
Mahasiswa
Alumni
Pengguna lulusan
2.6 Keberlanjutan
Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal:
a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:
b. Upaya peningkatan mutu manajemen:
c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 18
STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN
3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru
Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini.
Pelaksanaan sistem rekrutmen mahasiswa baru pada PS Magister Hukum terintegrasi
dengan Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan terpusat di Universitas dengan Kebijakan
rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan
keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi magister
di PPs- UHO adalah sama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kebijakan sistem Rekruitmen Mahasiswa Baru Program Magister Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Kebijakan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada Program
Magister Pascasarjana Universitas Halu Oleo merujuk pada Peraturan Rektor Nomor:
798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik UHO pada Pasal 18 ayat 1, 2, 3,
4, dan 5. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa Program Magister
Pascasarjana Universitas Halu Oleo mengacu pada keputusan direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman
Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo pada Bab II. Keterlibatan PS Magister
Hukum dapat dilihat melalui peran koordinator program studi dalam rapat penentuan kuota
atau jumlah mahasiswa yang akan diterima baik pada tingkat Pascasarjana Universitas
Halu Oleo maupun program studi. Kebijakan rekrutmen mahasiswa baru PS Magister
Hukum dilakukan satu kali setahun pada tahun ajaran baru dengan tahapan pelaksanaan
sebagai berikut: Tahap I. Publikasi dan Sosialisasi
1) Proses rekrutmen dimulai dengan melakukan publikasi penerimaan mahasiwa baru
baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat diakses pada lama
www.okesultra.com/pendaftaran-mahasiswa-baru-program-magister-dan-doktor
melalui web site Pascasarjana Universitas Halu Oleo:
https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/.
2) Menyebarkan informasi melalui web uho.ac.id, http://repasca.uho.ac.id/ dan
https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/program-studi/
3) Sosialisasi ke masyarakat baik melalui kunjungan ke instansi pemerintah maupun
melalui kegiatan expo tahunan UHO, memasang spanduk, brosur dan lain-lain.
TahapII.TahapanPenerimaan
1) Pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 19
2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Pascasarjana Universitas Halu
Oleo dilaksanakan secara terpusat pada PPs UHO dengan mengacu pada peraturan
akademik.
3) Membuka dan menerima pendaftaran serta menyediakan formulir pendaftaran
Tahap III. Tahapan Seleksi
1) Seleksi administratif (berkas) mahasiswa baru
2) Seleksi masuk PPs dilakukan melalui jalur ujian tertulis/praktek/wawancara.
3) Calon mahasiswa yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi yang
diawali dengan tahap wawancara oleh 2 (dua) orang tim pewawancara. Dengan
menggunakan pedoman wawancara seleksi calon mahasiswa, tim pewawancara
menilai tingkat kesiapan dan kemampuan calon mahasiswa untuk direkrut sebagai
mahasiswa. Hasil wawancara selanjutnya menjadi agenda rapat panitia penerima
mahasiswa baru sekaligus menetapkan calon mahasiswa yang lulus berdasarkan
kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus
selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Halu Oleo.
2. Kriteria Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Setiap calon mahasiswa baru pada Program Magister Pascasarjana Universitas Halu
Oleo yang mendaftar harus memenuhi kriteria yang merujuk pada Pedoman Akademik
Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:
4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan sekarang dalam proses revisi padoman akademik tahun
2017/2018 sebagai berikut:
1) Mengisi formulir calon mahasiswa.
2) Mengunggah (upload) kelengkapan dokumen:
a. Foto digital berwarna dengan latar berwarna merah untuk perempuan dan biru
untuk laki-laki.
b. Fotocopy ijazah sarjana (S1) yang telah dilegalisir.
c. Fotocopy transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir dengan syarat IPK S1:
minimal 2,75 bagi tamatan S1, tahun 1991 ke atas.
minimal 2,50 bagi tamatan S1, tahun 1990 ke bawah.
Calon mahasiswa yang telah mendaftar secara online dan memiliki kartu tanda
peserta SMMPPS akan mengikuti 3 (tiga) tahapan evaluasi, yaitu: (1) Tes potensi
akademik (2) Placement test bahasa inggris dan (3) Wawacaran. Tes potesi akademik
dan placement test bahasa inggris dilakukan dengan menggunakan Computer Based
Test (CBT) sedangkan wawancara dilakukan secara langsung. Hasil tes potensi akademik
dan wawancara menjadi faktor penentu kelulusan.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 20
Hasil placement test bahasa inggris dapat menjadi nilai mata kuliah bahasa inggris
apabila memenuhi kriteria nilai sesuai ketentuan, yaitu nilai minimal >= 450. Apabila tidak
dapat memenuhi nilai yang disyaratkan, maka wajib mengikuti perkuliahan bahasa inggris
selama minimal 1 semester. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan
secara online melalui laman resmi UHO. Penerimaan mahasiswa baru selain melalui jalur
penerimaan regular, juga melalui jalur kemitraan yang diatur berdasarkan keputusan
Rektor.
3. Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Sistem pengambilan keputusan didasarkan pada Surat Keputusan yang memuat
tentang sistem penerimaan mahasiswa baru dan juga pengambilan keputusan dalam
penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa pindah program studi dan mahasiswa
pindahan antar perguruan tinggi. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru diawali
dengan pertemuan yang dihadiri seluruh komponen pimpinan universitas, pimpinan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan program studi untuk membahas kebijakan
yang akan diambil dalam rangka penerimaan mahasiswa baru.
Sistem pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat panitia penerimaan
mahasiswa baru di Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Keputusan dilakukan dengan
mempertimbangkan kelengkapan administrasi, hasil test tertulis dan tes wawancara
dengan berdasarkan pada pedoman akademik dan standar kriteria kelulusan yang telah
ditentukan. Selanjutnya hasil keputusan rapat diajukan ke Rektor untuk dibuatkan surat
keputusan Rektor Universitas Halu Oelo tentang penetapan kelulusan calon mahasiswa
baru pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Hasil keputusan kelulusan calon
mahasiswa baru disampaikan secara tertulis ke alamat calon mahasiswa yang dinyatakan
lulus dan ditempel pada papan pengumuman
4. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Penerimaan calon mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo
melalui Seleksi Mandiri Masuk Program Pascasarjana (SMMPPS) Universitas Halu Oleo.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman www.uho.ac.id. dengan mengisi
semua identitas dan persyaratan sesuai format yang telah disiapkan sesuai Panduan
Pendaftaran Online Seleksi Masuk Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dengan tahapan
sebagai berikut:
1) Mengkases halaman www.repasca.uho.ac.id, maka akan muncul tampilan
halaman utama seperti pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat dua pilihan
menu, Menu pertama untuk membuat username dan password jika pendaftar belum
melakukan proses pendaftaran. Menu kedua untuk melakukan login kedalam
sistem jika Pendaftar sudah pernah melakukan pendaftaran.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 21
2) Pada gambar di atas, merupakan tampilan signup/mendaftar ketika memilih pilihan
yang pertama pada halaman awal. Calon Mahasiswa mengisi user baru sesuai dengan
form pengisian yang disediakan dan di isi dengan data yang sebenarnya. Username
dan Password harap di INGAT dengan baik untuk mempermudah proses login
kedalam sistem.
3) Selanjutnya Pada gambar di atas, merupakan tampilan login ketika memilih pilihan
yang kedua pada tampilan awal. Pendaftar melakukan Login kedalam sistem
dengan memasukan Username dan Password yang didaftarkan pada saat melakukan
pendaftaran.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 22
4) Setelah berhasil melakukan pendaftaran awal, selanjutnya akan masuk kedalam
halaman dashboard pendaftar seperti pada gambar dibawah ini. Didalam halaman
dashboard tersebut, disebelah kiri terdapat beberapa tahap-tahap yang harus
diselesaikan oleh pendaftar. Tahap-tahap tersebut harus diselesaikan secara
berurutan, mulai tahap ke 1 membuat user sampai tahap ke 8 yaitu cetak kartu
ujian. Pendaftar tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum
menyelesaikan tahap sebelumnya.
5) Seperti yang dijelaskan pada gambar di atas, pendaftar selanjutnya megerjakan
tahap 2. Pada tahap 2 berisi tentang kode pembayaran. Kode pembayaran ini yang
harus dibawa oleh Pendaftar ke Bank Sultra untuk melakukan proses pembayaran.
Biaya pendaftaran untuk Program Studi Magister Hukum sama dengan program
studi lain dilingkup Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebesar Rp 500.000.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 23
Setelah melakukan proses pembayaran di bank SULTRA maka, pendaftar masuk
kedalam sistem untuk memastikan apakah sudah membayar atau belum. Untuk
melihat itu, silahkan lihat di tahap 3 pada dashboard, seperti gambar dibawah ini.
6) Setelah melakukan pembayaran, pendaftar selanjutnya mengisi data pokok ke
dalam form yang telah disediakan didalam sistem pada tahap 4 seperti pada gambar
dibawah ini.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 24
Setelah pendaftar mengisi data pokoknya, maka akan muncul tampilan data
pendaftar seperti pada gambar dibawah ini.
7) Setelah mengisi data pokok, selanjutnya mengerjakan tahap 5 yaitu proses upload
foto, ijazah dan transkrip kedalam sistem seperti pada gambar dibawah ini.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 25
8) Setelah melakukan proses upload foto, ijazah dan transkrip, selanjutnya pendaftar
melanjutkan ke tahap 6 yaitu mengisi pilihan Proragm Studi yang diminati. Pada tahap
ini, diberikan dua pilihan yang dapat dipilih oleh pendaftar. Silahkan pendaftar memilih
pilihan program studi yang diminati seperti pada gambar dibawah ini.
Setelah mengisi pilihan program studi, maka akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah ini
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 26
9) Setelah menyelesaikan tahap pengisian pilihan program studi, pendaftar melakukan
tahapan selanjutnya yaitu tahap 7 mencetak biodata pendaftar kemudian di print out
seperti gambar dibawah ini
Secara Sederhana Diagram Alir Tahapan dan Syarat Pendaftaran Penerimaan
Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Pencetakan kartu ujian dapat dilakukan setelah penguman lolos berkas (sesuai
jadwal yang ditentukan)
Pelaksanaan Computer Based Test TPA, sesuai dengan waktu dan lokasi yang
tercetak pada kartu ujian
Pelaksanaan wawancara sesuai dengan waktu dan lokasi yang tercetak pada kartu
ujian. Verifikasi berkas dengan membawa dokumen sebagai berikut:
1. Form Data (versi cetak) yang ditempel pas foto berwarna ukuran 4x6
2. Legalisir Ijazah S1/S2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 27
3. Legalisir Transkrip Nilai S1/S2
4. Sinopsis Penelitian maks 3 halaman (untuk S3)
5. Surat Izin Tugas Belajar (Formulir A)
6, Surat Rekomendasi Kelayakan Akademik (Formulir B)
7. Surat Jaminan Pembiayaan (Formulir C)
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari instansi yang berwenang
9. Pernyataan Keabsahan Dokumen (Formulir D)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 28
3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan
3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = … Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5)
Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = … tahun Catatan: (1)TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang (2)Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT. (3)Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum
Ikut SeleksiLulus
Seleksi
Bukan
TransferTransfer
Bukan
TransferTransfer
Bukan
TransferTransfer Min Rat Mak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TS-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TS-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TS-1 60 60 34 34 0 34 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TS 60 65 52 0 0 52 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 120 125 86 0 34 52 34 0 0 0
Rataan #DIV/0!
Jumlah Total MahasiswaJumlah Calon MahasiswaTahun
Akademik
Daya
Tampung
Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Lulusan IPK Lulusan RegulerJumlah
Mahasiswa WNA
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 29
3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah).
No. Nama Mahasiswa Jenis Prestasi Kegiatan, Waktu, dan
Tempat
Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 La Ngakarisu Presentasi Terbaik Pendampingan, 2017, Kabupaten Kolaka
Lokal
2 Honesto Ruddy Dangsilolo Peserta Penyidik Terbaik KPK, 2016, Jakarta Nasional
3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada enam tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Tahun Masuk Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun
Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer)
TS-5 TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TS-4 (a)= (b)= (c)=
TS-3
TS-2
TS-1 (d)=34 (e) =34 (f) =
TS 52
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.
3.3 Evaluasi Lulusan
3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan
Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?
tidak ada
ada Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 30
3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:
Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna)= ...
No. Jenis Kemampuan
Tanggapan Pihak Pengguna
Pemanfaatan Hasil Pelacakan Sangat Baik
Baik Cukup Kurang
(%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Integritas (etika dan moral) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)
0.00 0.00 0.00 0.00
3 Keluasan wawasan antar disiplin ilmu
0.00 0.00 0.00 0.00
4 Kepemimpinan 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Kerjasama dalam tim 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bahasa asing 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Komunikasi 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Penggunaan teknologi informasi
0.00 0.00 0.00 0.00
9 Pengembangan diri 0.00 0.00 0.00 0.00
Total (a)= 0.00 (b)= 0.00
(c)= 0.00
(d)= 0.00
Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan
(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 31
3.4 Himpunan Alumni
Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 32
STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA
4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan
Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
Sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Studi
Magister Hukum dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Sistem Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
Sistem rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good
Governanance yang meliputi prinsip transparansi, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
Perencanaan ini berdasarkan Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi
Universitas Halu Oleo. Program dilaksanakan secara terintegrasi yang mengacu pada
rasio sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hasil seleksi kebutuhan dosen
Magister Hukum dihimpun selanjutnya di transfer ke dalam Rencana Strategi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Halu Oleo. Perolehan hasil ini
berdasarkan kebutuhan tenaga pengajar dalam durasi 5 (lima) tahun yakni Rencana
Strategis Ketenegaan Perguruan Tinggi 2015-2019.
Sistem kebutuhan dosen, dimulai dari surat permintaan dari Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo yang kemudian diusulkan ke Rektor Universitas Halu Oleo.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo, selanjutnya
Rektor Univeristas Halu Oleo menyampaikan nama-nama dosen yang mempunyai
keahlian hukum berbasis kompetensi keilmuan. Sumber daya manusia sesuai dengan
keahlian tenaga pendidik dan berpendidikan S3 (Doktor).
Dasar kompetensi ini dengan melampirkan ijazah S1, S2, dan S3 yang dilengkapi dengan
Transkrip Nilai S1, S2, dan S3. Pengalaman dosen adalah prasyarat mengajar di
Magister Hukum. Hal ini diukur dari mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang berlatar
belakang keahliannya, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata
Negara dan lain sebagainya. Kemudian, penerimaan dosen kompetensi dalam Program
Studi Magister Hukum dilakukan dengan dua sistem yakni Universitas Halu Oleo
mengadakan pergantian jabatan dan penerimaan staf Program Studi Magister Hukum.
Pascasarajana Universitas Halu Oleo mengrekrut staf program studi dengan cara menilai
beban pekerjaan serta memenuhi persyaratan antara lain: (a) Mempunyai kualifikasi
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 33
sarjana Strata Satu (S1); (b) Memiliki pengetahuan ilmu komputer khususnya word dan
excel; (c) Menandatangani perjanjian kontrak; (d) Membuat pemutusan hubungan kerja
yang telah disepakati masing-masing pihak.
2. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Penugasan tenaga pengajar pada Program Studi Magister Hukum berdasarkan pada
pangkalan dosen yang kemudian menyaring para dosen berbasi kompetensi atau
keahlian hukum masing-masing. Setalah itu, diusulkan kepada DIrektur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo yang menentukan dan memutuskan sebagai dosen tetap. Adapun
dosen yang mengasuh matakuliah terdiri dari dua dosen. Kemudian, berdasarkan
ususlan formasi pegawai BAK Universitas Halu Oleo menempatkan dan mengalokasikan
staf Program Studi Magister Hukum. Sedangkan staf yang telah melengkapi ketentuan
dan prasyarat harus meneken surat pernyataan yang telah diputuskan oleh Pascasarjana
Universitas Halu Oleo.
Pascasarjana Universitas Halu Oleo menugaskan dosen Program Studi Magister Hukum
yang berbasis kompetensi. Kemudian dosen kompetensi tersebut mengampuh mata
kuliah yang dijadwalkan. Sedangkan koordinator Magister Hukum menunjuk dosen yang
telah ditunjuk untuk mengasuh mata kuliah wajib. Pihak Pascasarjana Universitas Halu
Oleo memutuskan usulan Program Studi Magister Hukum tentang penugasan staf
program studi. Adapun pencantuman staf program studi adalah sebagai berikut: (a)
Koordinator Program Studi Magister Hukum mengajukan dosen dan staf Program Studi
Magister Hukum kedapa Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Kemudian
Direktur mengusulkan kepada Rektor Universitas Halu Oleo berdasarkan keahlian hukum
untuk masing-masing dosen; (b) Basis kompetensi dosen dinyatakan dengan keahlian
yang linier, hasil karya ilmiah, serta profesionalisme dalam mengajar dan meneliti; (c)
Pada akhirnya Rektor Universitas Halu Oleo menugaskan masing-masing dosen
berdasarkan ajuan dan prasaran dari Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo
3. Pembinaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Dalam rangka menjamin mutu pengaturan dan pengelolaan Program Studi Magister
Hukum Universitas Halu Oleo, maka kegiatan efisiensi dan efektivitas tenaga pengajar
dan tenaga kependidikan haruslah terkonsulidasi dan terpadu dengan pihak Universitas
Halu Oleo. Berdasarkan fungsi dan wewenang Badan Layanan Umum (BLU) Universitas
Halu Oleo, prototipe BLU ini telah mensejahterakan dosen dan staf Program Studi
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 34
Magister Hukum. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
4.2 Monitoring dan Evaluasi
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.
Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam kerja akademik dosen dan kinerja tenaga
kependidikan pada Program Studi Magister Hukum berpedoman pada statuta Universitas
Halu Oleo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 149
Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo, Peraturan Rektor
Nomor 798/UN29/SK/PP/2015 dan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas
Halu Oleo Nomor 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang panduan akademik Pascasarjana
Universitas Halu Oleo yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Dosen Serta Tenaga Kependidikan
Sistem monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi
Magister Hukum mengacu pada pedoman tertulis yang mengatur tentang sistem
monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang
diatur dalam Statuta UHO, Peraturan Rektor Nomor
798/UN29/SK/PP/2015 tentang peraturan akademik Universitas Halu Oleo, Renstra
Universitas Halu Oleo dan Renstra Pascasarjana Universitas Halu Oleo tahun 2015-
1019. Pada tingkat Program Studi Magister Hukum sistem monitoring dan evaluasi
kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh UJM dan Kelompok Kerja
Jaminan Mutu (KKJM). KKJM yang dibentuk pada unit jaminan mutu tingkat PPs yang
berfungsi sebagai pelaksanaan siklus penjamin mutu. Sistem monitoring dan evaluasi,
rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan pada Program
Studi Magister Hukum secara berkala dijalankan diprogram studi. Kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui sejak dini jika tidak terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan.
Proses monitoring dan evaluasi ini tertuang dalam manual prosedur yang sudah ada
Kode Dokumen MM-SPMI-PPS UHO/3/1/1 Revisi ke 4. Evaluasi Kinerja Dosen (EKD)
adalah kegiatan mengkaji kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 35
pengabdian kepada masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi (monev) pada Program
Studi Magister Hukum diselenggarakan dengan dibentuknya tim Unit Jaminan Mutu
(UJM) PPs. Tim ini terdiri atas Direktur dan Wadir I sebagai Pelindung dan
Penanggungjawab, Koordinator UJM dan Tim pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo
mendasarkan pekerjaannya pada dokumen mutu Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Monitoring dan Evaluasi kinerja tenaga kependidikan tercantum dalam manual prosedur
evaluasi kinerja tenaga kependidikan dengan Kode Dokumen MM-SPMI-PPS
UHO/3/1/2a-2n. Agar memudahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelacakan rekam jejak kinerja akademik dosen pada Program Studi Magister Hukum
terintegrasi dengan pihak universitas dalam mengembangkan sistem informasi berbasis
elektronik. Sistem informasi yang terdiri atas sejumlah data base yang terintegrasi dibuat
dalam rangka membantu proses administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, dan
kecepatan proses pengambilan keputusan manajemen di Universitas Halu Oleo.
2. Rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan a) Rekam jejak
kinerja akademik dosen
Tenaga pendidik/dosen pada Program Studi Magister Hukum dalam melaksanakan
segala tugasnya senantiasa di monitor, diantaranya dengan adanya absensi kehadiran
dosen dan juga melalui berita acara perkuliahan yang dapat di gunakan untuk melihat
kesesuaian antara materi yang diajarkan dikelas dengan satuan acara perkuliahan yang
sebelumnya telah disusun. Adapun beberapa komponen yang dijadikan sebagai aspek
penilaian yang kemudian akan dihitung dengan bobot tertentu yang telah ditentukan
secara baku untuk berlaku di lingkungan Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Adapun
komponen tersebut terdiri dari: prestasi kerja yang meliputi kualitas hasil kerja nyata yang
dihasilkan dan kuantitas hasil pekerjaan yang dihasilkan dalam mengajar di kelas
dedikasi yang meliputi disiplin kerja, rasa tanggung jawab dan loyalitas pada
kepentingan.
Sistem informasi yang terdiri dari adalah sistem informasi akademik (SIAKAD) Online
yang dapat diakses pada situs http://siakad.uho.ac.id. Selain pada situs tersebut saat ini
juga terdapat SISTER dimana terdapat menu pendidik yang didalamnya juga terdapat
menu portofolio pendidik yang memuat data-data tentang riwayat hidup, riwayat
pendidikan, riwayat jabatan, riwayat penelitian, riwayat pengabdian kepada mansyarakat,
data sertifikasi dosen, kepangkatan, workshop/pelatihan, karya ilmiah (buku/tulisan),
penghargaan, dan lainnya.
Data-data yang ada dalam sistem tersebut bersifar self updated sehingga masing-masing
pendidik dapat meng-update sendiri datanya secara online dengan menggunakan user
name dan password masing-masing dosen. Melalui data-data dari portofolio tersebut,
pimpinan dan unuit kerja terkait dapat memantau aktivitas pelaksanaan tridharma
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 36
perguruan tinggi masing-masing pendidik. Selain itu, terdapat sistem pemutakhiran data
dosen melalui operator PDPT melalui http://forlap.dikti.go.id seluruh sistem aplikasi
seperti kenaikan pangkat, sertifikasi dosen, beasiswa, Sistem Informasi Pengembangan
Karier Dosan (SIPKD), dan sistem informasi lainnya yang terkait dengan data dosen
merujuk pada data yang tersedia pada PDPT. Demikian pula sistem informasi kinerja
pendidik yang berisi tentang beban kerja dosen dalam melaksanakan kegiatan setiap
semester.
Rekam jejak dosen didokumentasikan dalam bentuk SK, Surat Tugas, dan bukti lain yang
dapat dipertanggungjawabkan. Semua dokumen tersebut dilampirkan pada setiap
kenaikan pangkat dan jabatan. Selain dalam dokumen konvesional, setiap dosen harus
melaporkan kegiatan tridarmanya dalam bentuk softcopy (Beban Kerja Dosen, BKD)
pada setiap semester. Beban kerja dosen dievaluasi oleh koordinator Program Studi
Magister Hukum untuk menilai batas minimal kinerja seorang pendidik. Setelah disetujui
oleh Ketua program studi, BKD dievaluasi oleh Assesor. Selain itu sistem monitoring dan
evaluasi untuk dosen dilakukan tiap akhir semester dengan mengharuskan mahasiswa
mengisi questioner.
Monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan dapat juga dilakukan dengan
mengisi surat keluhan dan dimasukkan dalam kotak saran sesuai dengan SOP dengan
nomor dokumen 018/SOP-PPS/2018 tentang penanganan keluhan stakeholder dan
suasana akademik. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara berkala dijalankan di
Program Studi Magister Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejak dini jika
terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sesuai SOP tentang pengendalian layanan
tidak sesuai dengan tujuan segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau
meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan administrasi dan akademik
dengan standar/persyaratan awal yang telah ditetapkan.
b) Rekam jejak kinerja tenaga kependidikan
Sistem informasi lainnya yang telah ada dan terpusat di UHO adalah Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini digunakan di Bagian Kepegawaian UHO dalam
rangka monitoring kepangkatan pegawai di UHO. Untuk tenaga kependidikan, sistem
monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Acuan
untuk memonitor dan evaluasi tenaga kependidikan adalah buku Tugas Pokok dan
Fungsi. Kedisiplinan pegawai dibuktikan dengan daftar kehadiran harian, melalui absensi
secara elektronik (menggunakan sidik jari). Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga
kependidikan tercantum dalam SOP evaluasi kinerja tenaga kependidikan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 37
4.3 Dosen Tetap
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.
4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:
No. Nama Dosen
Tetap(1)
NIDN(2) Tgl.
Lahir Jabatan
Akademik Gelar
Akademik
Pendidikan S1, S2, S3
dan Asal PT(3)
Bidang Keahlian untuk Setiap
Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Muhammad Jufri
0009086004 Guru Besar
Ya S3 Hukum Tata Negara
1
2 Sukring 0003056904 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Islam
2
3 Deity Yuningsih
0001016424 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Perdata
3
4 Muhammad Satria
0013106804 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Perdata
4
5 Ruliah 0006017403 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Perdata
5
6 Guswan Hakim
0010175513 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Perdata
6
7 Muhammad Sjaiful
0026016804 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Perdata
7
8 Herman 0006037603 Lektor Kepala
Ya S3 Hukum Pidana
8
9 Handrawan 0025048402 Lektor Tidak S3 Hukum Pidana
9
10 Guasman Tatawu
0003037310 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara
10
11 Muhammad Sabaruddin Sinapoy
0001097303 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara
11
12 Oheo K. Haris
0016067305 Lektor Ya S3 Hukum Pidana
12
13 Hj. Sabrina Hidayat
0028096505 Lektor Ya S3 Hukum Pidana
13
14 La Sensu 0001037210 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara
14
15 Zahrowati 0015077610 Lektor Tidak S3 Hukum Perdata
15
16 Idaman Alwi 0017127705 Lektor Tidak S3 Hukum Islam
16
17 Kamaruddin Jafar
0020027002 Lektor Tidak S3 Hukum Tata Negara
17
Keterangan: (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar
dilampirkan. (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 38
4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu)
No. Nama
Dosen Tetap
SKS Pengajaran pada SKS
Pene-litian
SKS Pengab-
dian kepada Masya-rakat
SKS Manajemen** Jum-
lah SKS PS Sendiri
PS Lain PT Sen-
diri PT Lain PT Sen-
diri PT
Lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Muhammad Jufri
7 6 2 4 2 2 2 25
2 Sukring 4 4 0 2 2 2 0 14 3 Deity Yuningsih 4 4 2 2 2 2 2 18 4 Muhamad
Satria 2 5 0 1 1 0 0 9
5 Ruliah 2 4 0 2 2 0 0 10 6 Guswan Hakim 2 5 0 1 1 0 0 9 7 Muhammad
Sjaiful 4 5 0 1 2 2 0 14
8 Herman 4 4 0 1 2 10 0 21 9 Handrawan 4 5 0 1 0 0 0 10 10 Guasman
Tatawu 4 4 0 1 0 6 0 15
11 Muhammad Sabaruddin Sinapoy
2 5 0 1 0 0 0 8
12 Oheo K. Haris 4 5 0 1 2 4 0 16 13 Hj. Sabrina
Hidayat 4 6 0 1 1 0 0 12
14 La Sensu 2 5 0 1 0 4 0 12 15 Zahrowati 2 5 0 1 0 0 0 8 16 Idaman Alwi 2 6 0 1 0 0 0 9 17 Kamaruddin
Jafar 2 5 0 1 0 0 0 8
Jumlah 55 83 4 23 17 32 4 218 Rata-rata* 3.24 4.88 0.24 1.35 1.00 1.88 0.24 12.82
Catatan: SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah. * rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap. ** SKS manajemen dihitung sbb :
Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. - rektor/direktur politeknik 12 SKS - pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS - ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS - pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 SKS - sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS
- sekretaris PS 3 SKS Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru
disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.
4.4 Dosen Tidak Tetap
4.4 Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 39
No. Nama Dosen
Tidak Tetap(1)
NIDN(2) Tgl.
Lahir Jabatan
Akademik Gelar
Akademik Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT(3)
Bidang Keahlian untuk Setiap
Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Muh. Amir S.H
Keterangan: (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar
dilampirkan. (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.
4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun
terakhir
4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang
yang sesuai dengan bidang PS
No. Nama Dosen Jenjang
Pendidikan Lanjut
Bidang Studi
Perguruan Tinggi
Negara Tahun Mulai Studi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)
No. Nama Tenaga Ahli/Pakar Nama dan Judul Kegiatan Waktu Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4)
1 G.H. Addink Climate Change and Environmental Law
2018
2 Irwansyah Metode Penelitian Hukum 2018
3 Dr (HC) Susi Pudjiastuti (KKP/Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)
Perikanan Berkelanjutan 2017
4 Dr. Ir. T. Ersti Yulika Sari, M.Si. (UNRI/Dosen FPIK)
Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab
2017
5
Septiana, A.Pi., M.M. (KKP/Sekertaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan)
Peranan BKIPM dalam Mendukung Ekspor Produk Perikanan dan Pencegahan Penyelundupan Sumberdaya Ikan
2017
6
H.Abdurahman Saleh, SH., MSi. (Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengara)
Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung, Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
2016
7 Zainal Arifin Muchtar Kuliah Umum " Reformasi Hukum dalam Perundang-undangan"
2016
8 La Ode Syarif Kuliah Umum " Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "
2016
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 40
9 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Kuliah Umum " Pengawasan Persaingan Usaha dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
2016
4.5.3 Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT
No. Nama Dosen Jenis Kegiatan* Tempat Waktu Sebagai
Penyaji Peserta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Muhammad Jufri
Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi " TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
2018 V V
The 8th International Conference on Innovation and Collaboration towards ASEAN Community 2015, Implementation of Law Government in of Fort to Build the Nation CharactersImplementation of Law Government in of Fort to Build the Nation Characters
Plaza in, Kendari 2015 V
2 Sukring Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"
Kendari 2016 V
Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur
Kendari 2016 V
3 Deity Yuningsih
Seminar Nasional dan Konferensi APHKI V Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menghasilakn Paten Berbasis Penelitian
Kendari 2015 V
Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatatnegaraan
Kendari 2016 V
FGD : Penataan Kewenangan DPD
Kendari 2016 V
Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"
Kendari 2016 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 41
4 Muhammad Satria
Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"
Kendari 2016 V
Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur
Kendari 2016 V
5 Ruliah Seminar Internasional dengan Tema "Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia"
Kendari 2015 V
Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk Wilayah Timur
Makassar 2016 V
Simposium Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Migas Berbasis Budaya Serta Pengukuhan Pengurus ICKN (Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara)
Makassar 2016 V
Diskusi Kebangsaan Badan Pengkajian MPR RI dengan Tema "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945
Kendari 2016 V
Focus Group Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Tema "Penataan Kewenangan DPD"
Kendari 2016 V
Focus Group Discussion dan Seminar Penguatan Lembaga Adat Nusantara
Jakarta 2016 V
Focus Group Discussion "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Putusan Pengadilan dan Hukum Nasional
Makassar 2017 V
6 Guswan Hakim
Seminar Internasional dengan Tema "Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia"
Kendari 2015 V
Seminar Nasional "Dualisme Pengelolaan Pemerintahan Desa" Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya 2015 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 42
Seminar Hak Cipta & Public Awareness On Copyrights 2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya 2015 V
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasistas Paralegal
Kendari 2015 V
Bimtek Peningkatan Kapasitas Paralegal Kabupaten Konawe Selatan
Konawe 2015 V
Pelatihan "Pengembangan Keterampilan Dasar teknik Instruksional (PEKERTI)" LPMP UHO
Kendari 2016 V
Focus Group Discussion dan Seminar Penguatan Lembaga Adat Nusantara
Jakarta 2016 V
Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan MPR RI
Kendari 2016 V
Focus Group Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Tema "Penataan Kewenangan DPD"
Kendari 2016 V
Seminar dan Focus Group Discussion Penguatan Lembaga Adat Nusantara dengan Tema : " Reaktualisasi Model Kepemimpinan Klasik Kerajaan/Kesultanan Nusantara"
Jakarta 2016 V
Seminar Internasional Gerhana Matahari Total (GMT) Tahun 2016 dan Parade Kebudayaan Sulawesi Tengah
Palu 2016 V
International Conference and Call For Paper Faculty Of Law Sultan Agung Islamic University
Semarang 2017 V
Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas hukum Universitas Halu Oleo
Kendari 2017 V
Workshop "Penyamaan Persepsi Bagi Calon Assesor Beban Kerja Dosen (BKD) Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo
Kendari 2018 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 43
Seminar Regional Konstitusi "Penegasan Demokrasi Konstitusional UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Halu Oleo
Kendari 2018 V
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Penelitian dan Pengabdian Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo
Kendari 2018 V
7 Muhammad Sjaiful
Nilai Hukum Perspektif Syariah Versus Epistemologi Hukum Berbasis Hukum Kodrat dan Positivisme, Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada 11 April 2015.
Solo 2015 V
Titik Kritis Hermeneutika sebagai Metode Tafsir terhadap Nilai-Nilai Kefilsafatan Hukum Islam, Konfrensi ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, bertempat di Kampus Pascasarjana Imu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.
Bandung 2016 V
Contract Restructuring on Islamic Financial Institutions Which Based Maqashid Syariah In Indonesia, dalam kegiatan First Gadjah Mada International Conference on Islamic Accounting and Finance
Yogyakarta 2016 V
The Model for Resolution of Land Conflict Through the Mediation Integrating Legal ,Aid Based on College In South Easr Sulawesi Province In The Sharia Perspective, dalam kegiatan The 1st International Conference on Islamic Bussiness Law: Sharia Compliance
Surabaya 2017 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 44
The Legal Study on Corporate Social Responsibility In The Realization for Environmental Development In South East Sulawesi, dalam kegiatan The International Conference on Law, Governance and Globalization, Faculty of Law, Airlangga University
Surabaya 2017 V
The Effectiveness of Mediation Based on In South East Sulawesi Province, Indonesia dalam kegiatan The 2nd The International Conference on Law, Governance and Globalization, Faculty of Law, Airlangga University
Surabaya 2018 V
8 Herman Pelatihan Reviwer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Seluruh Indonesia
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2018 V
9 Handrawan
10 Guasman Tatawu
Rapat Koodinasi Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum dan Bintek bagi Pengelola Video Conference di Jakarta
Jakarta 2016 V
11 Sabaruddin Sinapoy
4th TWINSEA International Workshop "Enhancing Resilience In Indonesia and South East Asia Cities Through Low Regret Adaptation Measures"
Bali, Indonesia 2017 V
Seminar Regional Konstitusi "Penegasan Demokrasi Konstitusional UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Halu Oleo
Kendari 2018 V
The 1st Annual Scientific Symposium Of Indonesian Collegians In Japan (ASSIGN) 2018
Tokyo 2018 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 45
Seminar Nasional "Perspektif Hukum Atas Kemaritiman, General Administrative Law Act, Perizinan dan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan"
Kendari 2018 V
Pelatihan Penguatan Kapasitas Politik Bagi Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari 2018 V
The 1st International Conference On Maritime Infrastucture and Development (ICMID)
Kendari 2018 V
12 Oheo K. Haris
Pembicara Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi "TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, 23-25 November 2018
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2018 V
Pembicara International Conference of Law and Free Trade, at Garden Palace Hotel Surabaya, 29-30 October 2018.
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
2018 V
The 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (ICoL GaS)
FAKULTAS HUKUM JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO, JAWA TENGAH
2018 V
13 Hj. Sabrina Hidayat
Seminar Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Makassar 2016 V
Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan MPR RI
Kendari 2016 V
Focus Group Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Tema "Penataan Kewenangan DPD"
Kendari 2016 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 46
Diskusi Kebangsaan Badan Pengkajian MPR RI dengan Tema "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945
Kendari 2016 V
Pelatihan "Pengembangan Keterampilan Dasar teknik Instruksional (PEKERTI)" LPMP UHO
Kendari 2016 V
Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Kendari 2017 V
Seminar Nasional "Perspektif Hukum Atas Kemaritiman, General Administrative Law Act, Perizinan dan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan"
Kendari 2018 V
simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer
Padang 2018 V
Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V, 3 April 2018, Kerjasama Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Padang
Fakultas Hukum Universitas Andalas
2018 V
Seminar Regional Konstitusi "Penegasan Demokrasi Konstitusional UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Halu Oleo
Kendari 2018 V
14 La Sensu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, Sumber dana, APBD,
Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah., Sulawesi Tenggara
2017 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 47
Pendamping Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kabupaten Buton Tengah
2017 V
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris)
Pemerintah Kabupaten Muna
2017 V
15 Zahrowati Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"
Kendari 2016 V
Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur
Kendari 2016 V
16 Idaman Alwi Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"
Kendari 2016 V
Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur
Kendari 2016 V
17 Kamaruddin Jafar
Parameter HAM dalam Produk Hukum Daerah
Kendari 2017 V
Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur
Kendari 2016 V
* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll
4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai: 4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber
No. Nama Dosen Nama Lembaga Waktu Tingkat
(Lokal, Nasional, Internasional)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Muhammad Jufri The 8th International Conference on Innovation And Cillaboration Towards Asean Community 2015
2013 2013
International Conference Indonesia-
2014 2014
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 48
Australia Relations From The Perspective of International Law, Human Rights Security and Regional
Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan di Indonesia
2014 2014
The 9 thCRISU-CUPT International Conference 2014
2014 2014
Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum
2014 2014
Konferensi Internasional Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin Makassar, 15-17 Oktober 2015
2015 2015
The Contitutional Court of the Republic Indonesia
2017 2017
2 Sukring Narasumber; Motivasi Pegawai Statistik Prov. Sultra
2017 2017
Narasumber Di PT Pegadaian (persero). Pada Calon Jemaah Haji
2017 2017
Nara Sumber di BNN Prop. Sulawesi Tenggara
2017 2017
Penghargaam Dari Kapolda Sultra sebagai Pembina Kerohanian
2017 2017
3 Oheo K. Haris Pembicara Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi "TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,
2018 2018
Pembicara International Conference of Law and Free Trade, at Garden Palace Hotel Surabaya
2018 2018
Pembicara the 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON
2018 2018
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 49
LAW, GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (ICoL GaS) ON 25th & 26th SEPTEMBER 2018, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah
Pemateri Corporate Crime of Legal Comparison between Criminal Law in the Netherlands and Indonesia
2017 2017
Pembicara Lokarkarya Eksaminasi Publik di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Hotel de’Blizt, Kendari
2016 2016
4.5.4.2 Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah
No. Nama Dosen Nama Lembaga Waktu Tingkat
(Nasional, Internasional)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Muhammad Jufri Pengurus ICMI Orwil Sultra
2016 2017
Tim Ahli Deks Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara
2017 2018
Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basarnas) Provinsi Sultra
2017 2018
Majelis Ulama Indonesia Prov. Sultra
2017 2018
2 Sukring Sekretaris umum Bakomubin Sultra 2016 - 2021
2016 2021
Ketua Komisi Dakwah, MUI Prov. Sultra 2017- 2022
2017 2022
Wakil Ketua PW NU Prov. Sultra 2017 - 2022
2017 2022
3 Deity Yuningsih Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)
2018 2020
Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI)
2018 2020
Asosiasi Dosen Hukum Perbandingan Indonesia (ADPHI)
2018 2020
Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia (APHLI)
2018 2020
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 50
Asosiasi Pengajar Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)
2018 2020
Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)
2018 2020
4 Muh. Satria Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)
2018 2020
5 Ruliah Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
2018 2020
6 Guswan Hakim Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
2018 2020
Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)
2018 2020
Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)
2018 2020
7 Muhammad Sjaiful Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)
2018 2020
8 Herman Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
2018 2020
9 Guasman Tatawu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari
2004 2006
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)
2012 2015
10 Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (APHTN-HAN)
2017 2020
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)
2018 2020
11 Oheo K. Haris Pengurus Alumni Netherlands Support Office (NESO)
2008
Pembina Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
2004 2006
Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
2008 2009
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 51
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI)
2017 2018
12 Hj. Sabrina Hidayat
Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah (Puteri Muhammadiyah) Sulsel
1995 2000
Tim Perumus Sosialisasi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Wilayah Indonesia Timur Tahun
2006 2006
Lembaga PSG dan Pemberdayaan Perempuan Universitas Halu Oleo
2006 2009
Majelis Hukum & HAM pada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tenggara
2007 2015
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tenggara selaku Koordinator Majelis Hukum & HAM dan Lembaga Penelitian & Pengembangan Aisyiyah
2015 2020
Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sultra
2017 2022
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
2018 2020
13 La Sensu Kepengurusan DPD GMPK Kota Kendari Tahun 2016, dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum DPD GMPK Kota Kendari, Nomor : 49/ KPTS/ GMPK/ ORG/ XI/ 2016
2016 2017
Pengurus Majelis Wilayah KAHMI SULAWESI TENGGARA MASA BAKTI 2011-2016, dengan jabatan sebagai BIRO PEMBINAAN UMAT, nomor : 050/SK/PKMN-KAHMI/III/2011
2011 2012
Wakil Ketua Pengurus dalam susunan Kepengurusan DPD GRANAT (Gerakan
2017 2022
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 52
Nasional Anti Narkoba) Provinsi Sulawesi Tenggara
LBH PEKAT – IB SULAWESI TENGGARA dalam susunan Kepengurusan DPD PEKAT - IB (Pembela Kesatuan Tanah Air – Indonesia Bersatu) Provinsi Sulawesi Tenggara
2017 2022
Kepengurusan MPW - ADI (Majelis Pengurus Wilayah – Asosiasi Dosen Indonesia) Provinsi Sulawesi Tenggara
2017 2022
14 Idaman Alwi Sekretaris Umum PMII Rayon Fak. Ushuluddin, IAIN Alauddin Makassar
1997 1998
Sekretaris Lembaga Studi Agama dan Sosial, Makassar
1998 2000
Anggota Departemen Penalaran dan Keilmuan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, IAIN Alauddin Makassar
1997 2000
Koordinator Pusat Kajian Lintas-generasi IAIN Alauddin Makassar
1998 2000
Anggota Dewan Pembina Asosiasi Jurnalis IAIN Alauddin Makassar
1999 2001
Koordinator Kajian dan Riset RETAS Institute Yogyakarta
2003 2005
Presidium Eksponen Ngabean Kulon
2004 2005
Dewan Pembina Himpunan Mahasiswa Konawe (HIMAKO) Yogyakarta
2004 2005
Anggota Majelis Pembina PMII Cabang Konawe
Anggota Dewan Sara Laskar Penegak Hukum Adat Tolaki (Bawaa Pobende Sarano Tolaki- BANDERANO Tolaki)
4.5.4.3 Visiting professor
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 53
No. Nama Dosen Nama Lembaga Waktu Tingkat
(Nasional, Internasional)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Muhammad Jufri Universitas Muhammadiyah
2004 2019
4.5.5 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan,
penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).
No. Nama Dosen Prestasi yang Dicapai* Waktu
Pencapaian
Tingkat (Lokal, Nasional,
Internasional)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Muhammad Jufri Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX
2016
2 Ruliah Anugerah Atas Peran Serta dan Usaha Yang Luar Biasa Untuk Mewujudkan Menerbitkan Buku Sejarah Daerah Terbesar Yang Pertama "Tolaki, Sejarah, Identitas dan Budaya"
2016
3 Oheo K. Haris PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI DOSEN BERPRESTASI PADA FALTAS HUKUM
2017
* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.
4.6 Tenaga kependidikan
4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang
melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:
No. Jenis Tenaga Kependidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir Unit Kerja
S3 S2 S2 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Pustakawan * 0 3 9 0 2 0 0
Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Fakultas,
Universitas 2 Laboran/ Teknisi/
Analis/ Operator/ Programer
0 4 18 0 6 0 0 0 Program Studi, Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Universitas
3 Tenaga Administrasi 0 16 18 0 0 0 0 2 Program Studi, Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Universitas
4 Lainnya : … 0 0 1 0 2 0 0 25 Total 0 23 46 0 10 0 0 27
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 54
* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
tenaga kependidikan.
Upaya yang telah dilakukan oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah
merekomendasi dan memberikan tugas untuk magang/pelatihan teknis sesuai dengan
bidangnya, rekomendasi tugas dan izin belajar bagi tenaga kependidikan diberikan
untuk mengikuti pelatihan dan studi lanjut S1 dan S2 dengan bea siswa UHO.
Selanjutnya telah dilakukan pelatihan teknis operasional dan interpretasi perekaman
bagi tenaga laboratorium. Kemudian telah dikirim tenaga kependidikan untuk
mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi pengelolaan layanan administrasi.
Kemudian telah dikirim tenaga kependidikan untuk mengikuti SIAKAD dan EPSBED
yang diselenggarakan oleh LPPMP Universitas Halu Oleo. Upaya yang dilakukan
Program Studi Magister Hukum dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
tenaga kependidikan adalah:
1) Mengusulkan tenaga kependidikan kepada Rektor melalui Direktur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal
D3 yang sesuai dengan bidang tugas.
2) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk
mengirim tenaga kependidikan mengikuti pelatihan IT.
3) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk
mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan ESBED.
4) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk
mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan Digital Library.
5) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk
mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan website.
6) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo mengirim
tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sistim kearsipan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 55
STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
5.1 Kurikulum
• Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
• Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
• Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
5.1.1 Kompetensi
Uraikan secara ringkas kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya).
1. Kompetensi Utama
Lulusan Program Magister Hukumdiharapkan memiliki kompetensi utama antara
lain:
1) Mampu mengembangkan ilmu Hukum untuk melakukan perencanaan,
pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi dengan memanfaatkan
IPTEKS sehingga menghasilkan sumberdaya yang profesional.
2) Mampu mengembangkan berbagai sumber belajar dan media untuk
mendukung pelaksanaan pembelajaran bidang ilmu Hukum yang inovatif
dan teruji dengan memanfaatkan potensi lokal dan nasional untuk
menghasilkan sumber daya yang kreatif, problem solver, dan berkarakter
berbasis IPTEKS.
3) Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS untuk menghasilkan
publikasi ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun internasional
4) Mampu berkontribusi dalam mengembangkan Hukum organisasi dan
birokrasi yang inovatif, dan berkarakter untuk mewujudkan organisasi yang
sehat dan professional.
2. Kompetensi Pendukung
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 56
Secara umum kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumharus
memiliki etika dan integritas, memiliki kemampuan leadership, analitis dan
berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan kooperatif. Karena itu secara
spesifik kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumyaitu:
1) Mampu mengusulkan solusi alternatif dalam memecahkan
permasalahan sosio-kultural yang dihadapi oleh masyarakat dengan
pendekatan Ilmu Hukum.
2) Mampu menunjukkan hasil kerja profesional berdasarkan disiplin
ilmunya untuk memajukan masyarakat dan organisasi atau instansi tempat
berkecimpung dan mengembangkan karir.
3) Mampu mampu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pokok ilmiah keHukuman
secara berkelanjutan serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang
dalam pembangunan Hukum dan masyarakat.
4) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keHukuman dan
menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan bemasyarakat.
3. Kompetensi lainnya
Lulusan Program Magister Hukum diharapkan memiliki kompetensi lainnya
antara lain:
1) Kemampuan mengembangkan potensi diri yang mendukung kecakapan
hidup (life skill), kepribadian dan spritual yang matang serta karakter
humanis (soft skill).
2) Mampu memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas
masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur
yang ada dalam masyarakat melalui pemanfaatan data dan informasi hasil
riset dalam bidang keHukuman.
3) Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta
mengevaluasi pembanguan bidang keHukuman melalui pemanfaatan
hasil- hasil penelitian keHukumn kontemporer untuk menghasilkan karya
ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional.
Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002.
5.1.2 Struktur Kurikulum
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 57
Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No. 232/U/2000).
5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini.
Struktur kurikulum Program Magister Hukumberdasarkan urutan mata kuliah setiap semester
telah tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Program Magister-Universitas Halu Oleo
berdasarkan SK direktur Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Olelo
Nomor: ……/SK/UN29.19/PP/2015. Mata kuliah dan urutannya sesuai dengan standar
kompetensi dan profil lulusan. Beban studi mahasiswa merupakan kegiatan akademik yang
wajib dilakukan/diikuti oleh mahasiswa, terdiri atas perkuliahan, tugas-tugas terstruktur,
praktek lapangan, studi kasus, seminar dan tesis, yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu
per semester. Kegiatan perkuliahan pada Program Magister Hukum, dilakukan secara
terstruktur dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS) selama III semester kuliah kelas
dan satu semester tesis, yang dirancang untuk mendukung sepenuhnya pencapaian standar
kompetensi. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 34 SKS mata kuliah wajib prodi dan 4
mata kuliah atau 8 SKS mata kulihan pilihan dan 6 sks tesis. Struktur kurikulum Program
Magister Hukumterdiri atas:
1) Semester I. Mata Kuliah wajib prodi atau inti adalah 5 mata kuliah atau 11 SKS dan
Institusi atau Universitas 2 mata kuliah 0 SKS
2) Semester II. Mata kuliah wajib prodi atau inti pada adalah 7 mata kuliah atau 15 SKS
dan Institusi atau universitas 1 mata kuliah 2 SKS
3) Semester III. Mata Kuliah pilihan, dimana mahasiwa wajib memilih 4 mata kuliah atau 8
sks dari 24 sks atau 12 mata kuliah pilihan yang telah ditentukan.
4) Semester IV. Tesis yaitu 6 sks. Pra tesis didahului dengan Seminar, yaitu 1 SKS.
Perkuliahan pada Program Magister Hukum diselenggarakan dalam waktu 3 semester dan 1
semester penulisan tesis. Dengan demikian mahasiswa dapat selesai dalam waktu kurang
dari 4 semester. Frekuensi kuliah 16 kali pertemuan terdiri atas tatap muka 50 menit, kegiatan
terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit. Dua kali pertemuan ujian yaitu Ujian
Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), baik ujian tengah semester dan ujian
akhir semester bisa diadakan dalam bentuk tertulis maupun tugas-tugas sesuai dengan
karakter masing-masing mata kuliah. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimum
80% kehadiran untuk setiap mata kuliah.
Mahasiswa yang frekuensi kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti
ujian semester. Kemudian kuliah tatap muka, juga diberikan tugas-tugas terstruktur dan
tidak terstruktur yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok tugas-tugas ini akan dinilai
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 58
dan mendapat porsi 20% dalam komponen nilai akhir. Selanjutnya mahasiswa
diperkenankan mengajukan judul tesis dan usul dosen pembimbing pada akhir semester
kedua. Atas usul Koordinator Program Magister Hukum kepada direktur Program Magister-
UHO menerbitkan surat keputusan tentang dosen pembimbing tesis. Umumnya mahasiswa
Program Magister Hukum dibimbing oleh dua orang dosen. Setelah mahasiswa memperoleh
Surat Keputusan Dekan tentang dosen pembimbing, mahasiswa dapat memulai proses
bimbingan. Setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2,
mahasiswa mengusulkan pada Koordinator Program Magister Hukumuntuk menempuh ujian
proposal tesis, selanjutnya Koordinator merekomendasikan atau menentukan dosen penguji
dan waktu ujian. Dosen penguji terdiri atas dua dosen pembimbing dan tiga orang dosen selain
pembimbing. Jika mahasiswa lulus ujian proposal tesis maka mahasiswa tersebut dapat mulai
melakukan penelitian.
Selama proses melakukan penelitian mahasiswa selalu berkonsultasi dengan para dosen
pembimbing dan penguji. Selanjutnya mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian
dan dosen sudah menyetujui naskah hasil penelitian mahasiswa dapat mengusulkan kepada
Koordinator Program Magister Hukum untuk diselenggarakan seminar hasil penelitian.
Seminar hasil penelitian dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 dosen pembimbing dan dua orang
dari tiga dosen penguji serta sekurang-kurangnya 5 orang mahasiswa. Jika dosen pembimbing
dan penguji berpendapat bahwa mahasiswa tersebut sudah layak untuk ujian tesis maka
mahasiswa dapat mengusulkan kepada Koordinator Program Magister Hukumuntuk ujian
akhir tesis.
Koordinator Program Magister mengusulkan kepada Direktur Program Magister-UHO tentang
susunan tim penguji tesis. Atas usul Koordinator Program Magister tersebut Direktur
menentukan lima dosen penguji tesis yang terdiri atas dua dosen pembimbing dan tiga orang
dosen selain pembimbing. Ujian tesis hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-
kurangnya tiga orang dosen yaitu satu pembimbing dan dua orang dosen penguji. Masa
studi pada Program Magister Hukum paling lama 6 (enam) semester, apabila melewati batas
masa studi tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan permohonan
perpanjang studi kepada Rektor selama 1 semester. Selanjutnya jika mahasiswa telah
mengajukan permohonan studi selama satu semester belum juga dapat menyelesaikan
srudinya maka mahasiswa tersebut akan di DO atau dapat meminta surat keterngan
pengunduran diri apabila belum diterbitkan SK DO.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 59
Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:
Smt Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot sks
sks MK dlm Kurikulum
Bobot Tugas
***
Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak Penyelenggara
Inti **
Institusional Deskripsi Silabus SAP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I MIH8102 Teori Hukum 3 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8103 Politik Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8104 Filsafat Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8105 Sejarah Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8106 Hukum Hak Asasi Manusia
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
II PPS8304 Wawasan Kemaritiman
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8207 Teori dan Hukum Konstitusi
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8208 Hukum Lingkungan 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 60
MIH8209 Aspek-Aspek Pengubah Hukum
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8210 Penemuan Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8211 Kebijakan Hukum Pidana
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8212 Hukum Persaingan Usaha
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8213 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
3 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
III MIH8314 Hukum Perizinan 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8315 Perbandingan Hukum Tata Negara
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8316 Hukum Otonomi Daerah dan Desa
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8317 Hukum Pelayanan Publik
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8318 Perbandingan Hukum Pidana
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 61
MIH8319 Kriminologi dan Viktimologi
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8320 Teori Pertanggungjawaban Pidana
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8321 Kejahatan Kontemporer
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8322 Hukum Ekonomi Syariah
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8323 Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8324 Hukum Investasi 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
MIH8325 Kontrak-Kontrak Internasional (P)
2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
IV MIH8427 Seminar 1 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
PPS8406 Tesis 6 V V V V V V MH Pascasarjana UHO
(1) Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)
(2) Menurut rujukan peer group / Kepmendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 62
(3) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 63
5.1.2.2 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada
tabel berikut:
Semester Kode MK Nama MK (pilihan) Bobot SKS
Unit/ Jur/ Fak Pengelola
(1) (2) (3) (4) (6)
III MIH8314 Hukum Perizinan 2 Program Studi Hukum
MIH8315 Perbandingan Hukum Tata Negara
2 Program Studi Hukum
MIH8316 Hukum Otonomi Daerah dan Desa
2 Program Studi Hukum
MIH8317 Hukum Pelayanan Publik 2 Program Studi Hukum
MIH8318 Perbandingan Hukum Pidana 2 Program Studi Hukum
MIH8319 Kriminologi dan Viktimologi 2 Program Studi Hukum
MIH8320 Teori Pertanggungjawaban Pidana
2 Program Studi Hukum
MIH8321 Kejahatan Kontemporer 2 Program Studi Hukum
MIH8322 Hukum Ekonomi Syariah 2 Program Studi Hukum
MIH8323 Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif
2 Program Studi Hukum
MIH8324 Hukum Investasi 2 Program Studi Hukum
MIH8325 Kontrak-Kontrak Internasional 2 Program Studi Hukum
Total SKS
5.1.3 Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut.
Mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses
peninjauan tersebut, serta hasil peninjauan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mekanisme peninjauan kurikulum
Mekanisme peninjauan kurikulum pada Program Studi Magister Hukum dilakukan
oleh tim kelompok bidang ilmu hukum. Peninjauan kurikulum dilakukan pada tahun
2017 berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi
terkait standarisasi kompetensi lulusan program studi magister di Indonesia sehingga
Visi Misi pada Program Studi Magister Hukum diselaraskan dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan dengan perubahan dan
perkembangan kebutuhan pengguna. Revisi dan perbaikan kurikulum, Koordinator
Program Studi Magister Hukum berupaya melakukan pembenahan kurikulum secara
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 64
berkala dan kontinyu, dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain adalah
kesesuaian antara materi kurikulum dengan perkembangan visi-misi-tujuan program
studi, relevansi antar kurikulum yang digunakan dengan kebutuhan masyarakat
pengguna lulusan, hasil evaluasi penyelenggaraan kurikulum sebelumnya, serta
fleksibilitas atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Metode pelaksanaan peninjauan kurikulum melalui lokakarya rekontsruksi kurikulum
sesuai Permenrsitekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDIKTI dengan melibatkan
alumni sebagai narasumber. Selanjutnya peninjauan kurikulum juga merujuk pada
merujuk pada Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud 49 Tahun 2014
dan Permenristek nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan
Tinggi serta Panduan Praktis Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2017. Hasil
peninjauan tersebut selanjutnya diserahkan ke Kelompok Kerja Jaminan Mutu
(K2JM). Peninjauan dilakukan terhadap aspek: (1) Kesesuaian kurikulum dengan visi
dan misi program studi; (2) Struktur kurikulum; (3) Cakupan kurikulum; (4)
Ketersediaan peta kurikulum; (5) Urutan mata kuliah di dalam peta kurikulum; (6)
Urutan pelaksanaan mata kuliah di dalam kurikulum dibandingkan peta kurikulum; (7)
Relevansi kurikulum; (8) Relevansi kesesuaian kurikulum; (9) Beban kredit kurikulum;
(10) Integrasi kurikulum; (11) Kesesuaian keahlian pendidik dengan mata kuliah yang
diajarkan (12) Fleksibilitas kurikulum; (13) Fleksibilitas mata kuliah pilihan; (14)
Kesesuaian praktikum; dan (15) Kecukupan modul praktikum.
Peninjaun kurikulum dilakukan secara mandiri melalui proses
pengayaan/pembaharuan untuk persiapan rekonstruksi kurikulum baru. Peninjauan
kurikulum Program Studi Magister Hukum disusun mengikuti prosedur-prosedur yang
ditentukan sebelumnya antara lain dengan menerbitkan manual prosedur
penyusunan kurikulum, technical assistance. Bentuk kegiatan pengayaan berupa
workshop dengan melibatkan: pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa,
dan tenaga kependidikan), pemangku kepentingan eksternal (masyarakat) dan
lembaga penegak hukum. Pengembangan kurikulum memperhatikan visi, misi, dan
umpan balik program studi. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, kemudian
dilakukan lokakarya kurikulum yang hasilnya dirumuskan oleh tim perumus yang
bertanggung jawab sampai dengan pengusulan kepada Direktur untuk disetujui dan
ditetapkan.
Peran Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam pengembangan kurikulum,
yaitu melaksanakan lokakarya kurikulum secara periodik untuk menyusun: (1) Profil
lulusan; (2) Rumusan kompetensi lulusan; (3) kandungan elemen kompetensi pada
program studi; (4) Bahan kajian mata kuliah PS; (5) Perkiraan dan penetapan beban
SKS mata kuliah PS; (6) Distribusi mata kuliah pada PS; (7) Struktur kurikulum pada
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 65
PS; dan (8) Sistem monitoring dan evaluasi kurikulum. Kemudian rekonstruksi
kurikulum pada Program Studi Magister Hukum juga dilakukan oleh tim pengajar mata
kuliah pada setiap semester. Evaluasi kurikulum juga dilakukan setiap tahun
disesuaikan untuk mengakomodasi mahasiswa yang memiliki asal program sarjana
S1 yang tidak sebidang dan penyesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan.
Pada bulan September Tahun 2017 telah dilakukan peninjauan kembali terhadap
kurikulum Tahun 2013 yang selanjutnya hasil finalisasi revisi penyusunan kurikulum
Program Studi Magister Hukum disahkan berdasarkan SK Rektor Nomor:
507/UN29/SK/2018.
2. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan
Penyusunan kurikulum di Program Studi Magister Hukum dilakukan dengan
melibatkan stakeholder terkait unsur pimpinan, dosen, calon mahasiswa, tenaga
kependidikan, kalangan birokrasi, praktisi, toko masyarakat dan pengguna alumni
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Asosiasi Advokat. Peran Koordinator
Program Studi Magister Hukum dalam penyusunan kurikulum program studi berupa
pemberian fasilitas kepada program studi untuk melakukan lokakarya penyusunan
atau peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali atau disesuaikan dengan
perkembangan kebijakan dan memberikan pertimbangan tentang peluang keilmuan
dan praktek sesuai permintaan pasar kerja.
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan kurikulum terdiri dari pemangku
kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan). Selanjutnya
sebagai Narasumber/pemateri yaitu Rektor UHO dengan Tema ―Kebijakan
Universitas dalam Pengembangan Kurikulum Program Pascasarjana‖, (2) Direktur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo sekaligus menjadi Narasumber dengan Tema
―Kebijakan Program Pascasarjana dalam Pengembangan Kurikulum Program
Pascasarjana‖, (3) Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum, dan (5) Seluruh
Mahasiswa Aktif Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu
Oleo, (4) Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Halu Oleo.
Hasil peninjauan kurikulum yang merujuk pada kerangka regulasi pengembangan
kurikulum tersebut, UHO menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum
sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo.
Kebijakan institusi tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen SK
Direktur Pascasarjana Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 66
Akademik Program Pascasarjana dan Peraturan Rektor Nomor:
798/UN29/SK/PP/2015 Tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo,
khususnya Bab X pasal 46 – 55. Hasil peninjauan kurikulum antara lain memuat:
1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada program
studi merupakan kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2) KKNI terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang harus
dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang
berlaku secara nasional, terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian (MPK), kelompok kajian yang mencirikan tujuan pendidikan dalam
bentuk penciri ilmu dan keterampilan (MKK), Mata kuliah keahlian berkarya (MKB),
sikap berperilaku dalam berkarya (MPB), dan cara berkehidupan bermasyarakat
(MBB), sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam
penyelesaian program studi.
4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pembelajaran yang
merupakan bagian dari kurikulum yang berlaku di universitas, terdiri atas keseluruhan
atau sebagian dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti, yang disusun dengan
memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas universitas.
5) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa
kelompok mata kuliah yang disebut: (a) kelompok bidang keahlian tertentu, atau (b)
kelompok bidang konsentrasi tertentu, atau (c) kelompok lain, yang disebut sebagai
kelompok bidang keahlian yang merupakan pilihan untuk melengkapi jumlah SKS.
6) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa
dalam bidang ilmu hukum dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan
diberi beban SKS tertentu untuk dilaksanakan menurut sistem semester.
7) Kurikulum memberikan ciri spesifik Program Studi Magister Hukum dan
memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan
umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
Tuliskan hasil peninjauan kurikulum mengikuti format tabel berikut.
No. No. MK
Nama MK
MK Baru/ Lama/Hapus
Perubahan pada Alasan
Peninjauan
Atas Usulan/
Masukan dari
Berlaku Mulai
Sem./Th. Silabus
/SAP Buku Ajar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 67
5.2 Persyaratan Mengikuti Pendidikan Magister, Proses Pelaksanaan dan
Persyaratan Kelulusannya.
5.2.1 Jelaskan persyaratan mukim (residency requirement), pelaksanaan dan kendala yang
dihadapi.
Mahasiswa Program Studi Magister Hukum harus memenuhi persyaratan mukim
(residency requirement) di Kota Kendari. Persyaratan ini diperlukan agar mahasiswa
dapat berkonsentrasi dalam menempuh studinya sehingga dapat lulus tepat waktu.
Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh. Mahasiswa Program
Studi Magister Hukum harus mempunyai alamat tinggal Kendari minimal 3 semester,
karena pada 2 semester awal terdapat mata kuliah wajib yang harus diselesaikan
dan persiapan ujian proposal tesis. Pada dasarnya selama penyelesaian studi
mahasiswa harus berdomisili di Kota Kendari, tetapi tergantung pada data yang harus
diperoleh untuk kebutuhan penyelesaian tesis. Kendala yang dihadapi sampai saat
ini belum ada karena sebahagian besar mahasiswa berdomisili di Kota Kendari.
5.2.2 Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris
digunakan standar TOEFL.
Persyaratan akademik yang masuk dalam kurikulum non-SKS Program Studi
Magister Hukum adalah penguasaan bahasa asing (Inggris). Saat ini baru
menggunakan bahasa inggris (standar TOEFL) setara dengan nilai TOEFL ≥ 450.
Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Kompetensi ini sangat berguna mahasiswa untuk
menelaah berbagai sumber bacaan untuk keperluan tesis dan kemampuan
menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Bagi mahasiswa yang ingin
meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan bahasa Inggris dan pencapaian
skor TOEFL tersebut, maka Pascasarjana Universitas Halu Oleo menyarankan untuk
mengikuti kursus bahasa Inggris pada UPT Bahasa Universitas Halu Oleo. Proses
pelaksanaan TOEFL pada Program Studi Magister Hukum telah diatur melalui SOP
dengan Nomor Dokumen: 014/SOP-PPS/2018. Sertifikat TOEFL yang dikeluarkan
oleh UPT Bahasa Universitas Halu Oleo atau lembaga lain yang kualitasnya diakui
oleh Universitas Halu Oleo dengan skor nilai minimal 450 bagi program magister
atau sertifikat kelulusan kuliah Bahasa Inggris nol kredit yang diselenggarakan oleh
Program Pascasarjana.
5.2.3 Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa
perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.
Persyaratan perkuliahan pada Program Studi Magister Hukum telah diatur melalui SOP
dengan nomor dokumen 002/SOP-PPS/2018 tujuannya adalah tertibnya mekanisme
layanan registrasi dan untuk memperoleh data mahasiswa setiap semester dengan
jelas dan akurat. Selanjutnya setiap mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 68
pada semester berjalan yang dibuktikan dengan Slip pembayaran SPP atau UKT dan
KRS. Mahasiswa dipersyaratkan kehadiran 80% pada kuliah terstruktur. Sedangkan
mata kuliah tidak terstruktur diserahkan sepenuhnya kepada Pembina mata kuliah.
Syarat kehadiran minimal 80% dari jumlah pertemuan dalam setiap semester sesuai
buku pedoman akademik dan SOP. Selanjutnya ujian mata kuliah diserahkan
sepenuhnya kepada dosen pengampuh mata kuliah untuk membuat soal ujian mata
kuliah. Peran koordinator PS memberikan saran dan masukan kepada dosen
pengampuh agar mutu soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa isinya sesuai
perkembangan ilmu mutakhir dalam bidang Program Studi Magister Hukum.
Pelaksanaan kuliah dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan Sistem Kredit
Semester (SKS), berupa satu Satuan Kredit Semester (SKS) yang terdiri dari kegiatan-
kegiatan setiap Minggunya, yaitu tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit
dan kegiatan mandiri 60 menit. Proses pembelajaran diselenggarakan secara
sistematis dan terstruktur seperti memberi kuliah, tugas-tugas khusus serta seminar
mandiri atau kelompok. Metode pengajaran di kelas dilakukan dengan cara: (a) Metode
kuliah: untuk membahas teori ataupun kajian hasil temuan penelitian. (b) Diskusi
kelas: digunakan dalam kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa
terhadap teori-teori hukum yang dikaji dan juga studi normatif dari hasil temuan
penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. (c) Tugas/karya mandiri: tugas/
karya mandiri yang dimaksud adalah pekerjaan- pekerjaan mahasiswa yang ditulis
dalam bentuk paper (studi kasus) sebagai satu syarat dalam pengambilan materi
kuliah. Dalam proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada konteks teoritis
tetapi juga mengkombinasikan dengan realitas yang terjadi, sehingga materi yang
dipelajari dalam proses pembelajaran berkesinambungan antara teoritis dan
faktualnya. Proses penilaian dilakukan melalui :
1. Penilaian Tugas-tugas dengan proporsi 20%;
2. Ujian Tengah Semester (UTS) proporsinya 40%;
3. Ujian Akhir Semester (UAS) proporsinya 40%.
Dosen masing-masing mata kuliah mempunyai kewenangan penuh untuk
menentukan jenis ujian, nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah ujian
dilaksanakan.
Kendala yang dihadapi saat ini relatif belum ada, kondisi ini dapat dicermati bahwa
sampai saat ini mahasiswa Program Studi Magister Hukum maupun dosen pengampuh
mata kuliah belum ada yang komplain terhadap persyaratan perkuliahan dan ujian
mata kuliah (atau tugas-tugas dari komisi pembimbing) yang isinya berupa
perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Meskipun demikian karena kesibukan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 69
dari mahasiswa sendiri, sehingga kualitas diskusi dan konsultasi dengan dosen
pengampuh mata kuliah dianggap masih kurang. Karena itu kedepan Koordinator
Program Studi Magister Hukum berupa untuk meningkatkan motivasi dan semangat
mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan ilmu mutakhir dalam bidang Ilmu
Hukum baik lokal, nasional maupun internasional.
5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis.
Prosedur pendaftaran seminar hasil penelitian sesuai Surat keputusan direktur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang
Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo adalah:
1. Mendaftarkan diri ke Program Studi dengan melampirkan:
1) Foto copy proposal/hasil penelitian tesis yang telah diperbaiki dan disetujui
komisi pembimbing;
2) Fotokopi sertifikat tes TOEFL yang dilegalisir dengan nilai minimal 450 dan
Program Studi Magister Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga Bahasa
Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;
3) Sertifikat Pra-Pascasarjana dan KRS semester berjalan;
4) Kartu kontrol seminar yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi,
harus memenuhi minimal 10 (sepuluh) kali menghadiri seminar proposal
dan/atau seminar hasil penelitian dengan komposisi 60% dari Program Studi
mahasiswa yang bersangkutan dan 40% dari Program studi yang lain;
5) Koordinator Program Studi mengusulkan matriks jadwal dan komposisi dosen
penguji kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo melalui Wakil
Direktur I;
2. Bagian Keuangan:
1) Mengecek/menvalidasi bukti pembayaran UKT untuk semester yang telah dan
sedang berlangsung;
2) Memberikan keterangan hasil pengecekan/validasi bukti pembayaran UKT yang
akan digunakan Bagian Akademik untuk proses lebih lanjut;
3. Bagian Akademik
1) Menyetor fotocopy kelengkapan berkas dari Program Studi dan bukti
pembayaran UKT yang telah divalidasi Bank / BAUK UHO sebanyak 3 (tiga)
rangkap;
2) Menetapkan waktu dan ruang seminar (paling lambat 3 hari setelah
mengusul rencana jadwal seminar) dengan ketentuan mahasiswa yang
bersangkutan telah memperoleh kesepakatan waktu dari tim penguji;
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 70
3) Tim seminar membuat SK penetapan penguji yang ditandatangani oleh Direktur
Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;
4) Mengambil undangan seminar yang telah ditetapkan oleh Direktur Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk diedarkan kepada masing-masing
dosen penguji dengan melampirkan 1 (satu) eksemplar naskah seminar
proposal/hasil penelitian yang telah diperbaiki paling lambat 7 hari sebelum
pelaksanaan seminar.
Cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis telah diatur dalam SOP
dengan Nomor dokumen 010/SOP-PPS/2018 dan buku pedoman penulisan tesis.
Pengajuan rencana penelitian tesis, dimulai dengan mahasiswa mengajukan judul
penelitian dan calon dosen pembimbing ke Koordinator Program Studi Magister
Hukum. Selanjutnya Koordinator Program Studi Magister Hukum menempatkan
dosen
pembimbing sesuai dengan kompetensi keilmuan dosen yang bersangkutan.
Setelah mahasiswa mendapat komisi pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) dosen
pembimbing (Ketua dan Anggota), maka dikeluarkan SK bimbingan oleh
Direktur, kemudian mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
Tahap selanjutnya mahasiswa menyusun proposal dan diajukan untuk ujian setelah
mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
1. Penyajian rencana penelitian
Rencana penelitian mahasiswa harus diuji dalam forum ujian oleh 5 orang penguji.
yang merupakan kelompok tenaga akademik yang diberi tugas oleh Program Studi.
Ujian proposal tesis minimal dihadiri oleh 3 orang penguji dan dilaksanakan secara
terbuka, dihadiri minimal oleh 5 orang. Mahasiswa diwajibkan presentasikan rencana
penelitiannya dalam bentuk power point dan membagikan proposalnya kepada
peserta.
2. Penilaian rencana penelitian
Komponen penilaian dalam ujian rencana penelitian (proposal) ini mencakup: (1)
Penguasaan teori ilmunya bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan,
(2) Penguasaan metodologi penelitian, (3) Penguasaan proposal tesis merupakan
kemampuan mengadakan abstraksi dan kemampuan sistematisasi dan perumusan
hasil pemikiran, (4) Penguasaan diri merupakan kemampuan mengendalikan diri dan
etika dalam mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari penguji. Masing-
masing penguji memberikan penilaian dengan nilai lulus proposal tesis minimal 61
(setara B). Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi standar layak, harus
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 71
mengulang ujian proposal tesis, termasuk mengulang proses konsultasi
bimbingan. Setelah persetujuan majelis penguji didapatkan, maka mahasiswa tersebut
diperkenankan ke
lokasi penelitian untuk pengumpulan data dengan membawa surat izin penelitian.
5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar
(internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.
Peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis terdapat pada
panduan akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat keputusan
direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015.
Kemudian dirujuk dari Peraturan Rektor Nomor:
798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo.
Selanjutnya peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam
seminar (internasional, nasional, atau lokal) telah dituangkan dalam SOP pada PS
Magister Hukum dengan nomor dokumen 020/SOP-PPSUH/2018 yang menyatakan
bahwa hasil penelitian tesis diseminarkan secara terbuka.
Pelaksanaan dan Kendala seminar hasil penelitian
Seminar seminar hasil penelitian tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti seminar proposal/hasil
penelitian minimal 6 kali pada program studinya dan minimal 4 kali diluar program
studinya pada lingkup program pascasarjana yang dibuktikan dengan kartu
seminar.
2) Menunjukkan sertifikat pra-pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Halu
Oleo pada saat seminar proposal.
3) Mempersiapkan bahan seminar proposal ataupun bahan seminar hasil melalui
power point yang layak dan komunikatif.
4) Baik seminar proposal maupun seminar hasil penelitian, dapat dilaksanakan
jika dihadiri minimal 10 orang mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu
Oleo sebagai peserta seminar yang dapat berasal dari berbagai program studi dan
dihadiri oleh minimal 1 orang komisi pembimbing dan minimal 2 orang dosen
penguji seminar.
5) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan kemudian (jika
diperlukan).
Dalam pelaksanaan seminar seminar hasil penelitian telah merujuk pada SOP dengan
nomor dokumen 012/SOP-PPSUH/2018, mahasiswa diwajibkan membuat ringkasan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 72
proposal/hasil penelitian digandakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya dipresentasikan
untuk mendapat tanggapan/klarifikasi dan saran/koreksi perbaikan dari peserta
seminar kemudian dilanjutkan oleh dosen yang hadir sebagai penguji/pembimbing
seminar. Dosen penguji/pembimbing seminar terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
Anggota yang diajukan Koordinator Program Studi dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direktur Program Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Koordinator Program Studi Magister Hukum menyelenggarakan seminar hasil
penelitian tesis mahasiswa secara terbuka yang dihadiri oleh dosen pembimbing,
dosen penguji dan mahasiswa minimal 10 orang. Sesuai dengan peraturan,
pembimbing perlu dan selalu mengingatkan tentang kewajiban penyajian hasil
penelitian tesis dalam seminar hasil penelitian yang dilakukan seminar hasil yang
dihadiri oleh komisi pembimbing, tiga (3) orang penguji yang memiliki kompetensi
keilmuan, peserta terdiri atas mahasiswa, umum yang dilakukan secara terbuka.
Seminar hasil penelitian menjadi salah satu penilaian pada saat ujian tesis. Mahasiswa
didorong agar secara aktif selalu mencari peluang-peluang untuk mempresentasikan
hasil penelitian tesis dalam seminar lokal, nasional maupun internasional. Kendala
yang dihadapi adalah kurangnya sponsor untuk memberikan bantuan dana untuk
bisa berpartisipasi dalam seminar nasional dan internasional.
5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
Sistem penjaminan mutu tesis Program Studi Magister Hukum dilakukan secara
terpadu oleh program studi, dosen pembimbing dan dosen penguji sesuai dengan SOP
nomor 012/SOP-PPSUH/2018 tujuannya adalah untuk mencegah praktek-praktek
plagiat dalam karya ilmiah mahasiswa dan menegakkan academic integrity.
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu tesis meliputi:
1) Standarisasi penulisan tesis berdasarkan panduan penulisan tesis Program Studi
Magister Hukum,
2) Standarisasi pembimbing dan penguji tesis harus bergelar doktor dan memiliki
sertifikasi sebagai pendidik,
3) Revisi proposal penelitian harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari
seluruh anggota tim penguji,
4) Revisi laporan akhir tesis harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari
seluruh anggota tim penguji,
5) Pelaksanaan ujian tesis akan bisa dimulai apabila minimal 3 dosen penguji yang
sudah hadir di tempat,
6) Pelaksanaan penilaian kelayakan mutu tesis.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 73
Mutu tesis senantiasa dimonitor sehingga tidak ada celah bagi mahasiswa untuk
melakukan tindakan plagiat. Setiap mahasiswa yang menyetor tugas, karya-karya
ilmiah, dan tesis harus membuat pernyataan di atas kertas bermeterai yang secara
eksplisit menegaskan bahwa karya tersebut bebas dari plagiarisme dan apabila
didapatkan plagiarisme dalam karya tersebut, maka mahasiswa tersebut bersedia
menerima segala sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk menjaga
kelayakan mutu tesis mahasiswa diwajibkan membuat ”Pernyataan Orisinalitas
Tesis”. sebagai berikut: Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya
bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya
ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan
Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan
dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah
penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis
ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister Program Studi
Magister Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan undang- undang
(UU Nomor: 20, Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Kendala: Masih ada mahasiswa yang kurang memahami tata cara penulisan tesis
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya waktu yang dibutuhkan
untuk bisa presentasikan maupun dipamerkan dari karya tesis yang dibuat oleh
mahasiswa cukup
lama. Karena itu upaya yang dilakukan oleh Koordinator Program Studi Magister
Hukum adalah mengajak mahasiswa untuk mengikuti international conference.
5.2.7 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister,
pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
Peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister,
pelaksanaan serta kendala yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Peraturan keanggotaan tim penguji tesis
Peraturan keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi Program Studi Magister
Hukum telah diatur Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo melalui
Surat keputusan direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:
4970/SK/UN29.19/PP/2015, Peraturan Rektor No:
798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo dan SOP
pada Program Studi Magister Hukum nomor 015/SOP-PPSUH/2018 yang
menyatakan bahwa keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir Program Studi Magister
Hukum ditetapkan berdasar SK Direktur bahwa Tim Penguji sebanyak 5 orang yang
terdiri dari dua orang dari dosen pembimbing, dan tiga orang dosen penguji.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 74
Penetapan tim penguji didasarkan pada keahlian keilmuan sesuai dengan topik tesis.
Pembimbing tesis sekaligus sebagai penguji tesis. Syarat untuk menjadi
pembimbing I adalah menyandang jabatan guru besar atau bergelar doktor. Syarat
untuk menjadi pembimbing II adalah bergelar doktor. Selain para pembimbing tesis
mahasiswa diuji oleh dua orang penguji, jabatan guru besar atau bergelar doktor.
Dosen penguji/pembimbing seminar berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua)
pembimbing tesis dan 3 (tiga) orang dosen penguji. Ketua penguji/pembimbing
seminar dijabat oleh dosen penguji diluar dosen pembimbing mahasiswa yang
diuji/seminar tesis, sekretaris dijabat oleh Koordinator Program Studi. Jika
Koordinator Program Studi sebagai pembimbing mahasiswa yang diuji/seminar, maka
sekretaris dijabat oleh salah satu dari 3 (tiga) dosen penguji. Jika ketua tim
penguji seminar/ tesis berhalangan, dapat diganti oleh sekretaris atau salah satu
dosen penguji diluar dosen pembimbing mahasiswa yang diuji. Jika sekretaris panitia
ujian berhalangan, maka jabatan sekretaris dapat didelegasikan oleh ketua kepada
salah satu anggota penguji.
Peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister pada
Program Studi Magister Program Studi Magister Hukum yakni :
1) Dosen yang menjadi Tim Penguji minimal bergelar Doktor
2) Dosen yang menguji harus relevan dengan bidang keilmuannya
3) Dosen yang menjadi Ketua Tim Penguji memiliki minimal fungsional Lektor
4) Dosen yang menguji harus memiliki sertifikat Pendidik
2. Pelaksanaan Ujian Tesis
Pelaksanaan ujian tesis mahasiswa setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Telah melakukan seminar hasil penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas
penguji/pembimbing seminar hasil penelitian disertai matriks hasil perbaikan yang
telah ditandatangani oleh seluruh tim penguji/pembimbing seminar hasil
penelitian, dan telah disetujui oleh komisi pembimbing.
2) Naskah tesisnya telah diperbaiki sesuai saran dan koreksi pada saat seminar hasil
penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3) Telah membuat artikel siap publikasi yang disetujui Komisi Pembimbing, minimal
10 halaman dan maksimal 15 halaman, diserahkan kepada Koordinator Program
Studi dan Bagian Akademik Program Pascasarjana dalam bentuk hard copy dan
soft copy yang telah ditandatangi dosen pembimbing tesis.
4) Telah menyelesaikan semua Matakuliah minimal 36 SKS dengan nilai IPK minimal
3,00 dan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) Matakuliah yang ditunjukan dengan
transkrip nilai sementara.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 75
5) Telah menyelesaikan kewajiban lainya yang terkait dengan biaya pendidikan pada
Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
6) Telah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan nilai minimal
450 dan minimal 500 khusus prodi Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga
Bahasa Inggris yang resmi dan diakui oleh Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
7) Memiliki sertifikat pra-pascasarjana.
Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang diberikan
oleh masing-masing tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang
tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada
mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus
ujian tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali
maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum
juga lulus maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dalam studi pada Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan yang dibuktikan
dengan matriks perbaikan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, mahasiswa
yang bersangkutan dapat menggandakan naskah tesis tersebut minimal 9 (sembilan)
rangkap, kemudian didistribusikan 2 (dua) rangkap untuk Perpustakaan Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk:
Program Studi, Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota), Perpustakaan Universitas
Halu Oleo, Kearsipan Universitas Halu Oleo, Unit Jaminan Mutu Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan mahasiswa yang bersangkutan.
Sebelum naskah tesis didistribusikan, terlebih dahulu disahkan/ditandatangani oleh
Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo.
3. Kendala yang dihadapi
Kendala yang dialami oleh mahasiswa dalam ujian tesis adalah penyesuaian waktu
antar dosen penguji yang satu dengan dosen penguji yang lain karena masing-masing
punya kesibukan sendiri-sendiri. Meskipun demikian kendala terbut masih dapat
diatasi karena Ketua Program Studi Magister Hukum terus memantau dan melakukan
koordinasi antara mahasiswa dengan dosen penguji yang difasilitasi. Karena itu
masing-masing dosen sudah mengalokasikan hari/waktu untuk menghadiri ujian
tersebut yang dibuktikan dengan daftar kesediaan menguji yang telah ditandatangani
atau di paraf oleh tim penguji.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 76
5.3 Pelaksanaan Proses pembelajaran
Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan
Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.
Mekanisme monitoring perkuliahan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu monitoring
kehadiran dosen, monitoring kehadiran mahasiswa, dan monitoring materi kuliah yang
telah diatur dalam SOP pada Program Studi Magister Hukum nomor 005/SOP-PPS/2018
dan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kode/No. SPMI- PPs
UHO/SI/3/1/2h dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Monitoring kehadiran dosen
Kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan dimonitor melalui pengisian peresensi
pada setiap perkuliahan. Peresensi tersebut dievaluasi setiap hari oleh bagian
akademik. Peresensi kehadiran dosen ditanda tangani oleh wakil mahasiswa. Kehadiran
dosen dievaluasi secara berkala setiap semester. Jumlah kehadiran dosen akan
menentukan hasil evaluasi kinerja dosen.
Sesuai aturan yang berlaku di Universitas Halu Oleo, tatap muka perkuliahan
dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dan kewajiban bagi dosen pengampu mata
kuliah untuk melaksanakannya. Tingkat kehadiran dosen dimonitor setiap perkuliahan
dengan melibatkan tenaga kependidikan dan direkap pada akhir semester. Evaluasi
dilakukan dalam rapat pertemuan para dosen Program Studi Magister Hukum akan
dijadikan topik pembicaraan dan kemudian dijadikan catatan bagi dosen yang
bersangkutan.
2. Monitoring kehadiran mahasiswa
Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dimonitor melalui pengisian
peresensi pada setiap perkuliahan dalam setiap semester. Peresensi tersebut
dievaluasi setiap hari oleh bagian akademik. Hasil evaluasi jumlah kehadiran
mahasiswa tersebut digunakan untuk menentukan keikutsertaan mahasiswa dalam
ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Syarat kehadiran mahasiswa untuk
dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester minimal adalah 80% dari
jumlah tatap muka
3. Monitoring materi kuliah
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 77
Monitoring materi kuliah dilaksanakan pada awal, pertengahan, dan akhir
semester. Pada awal semester dosen wajib menyerahkan Satuan Acara Pengajaran
(SAP), pertengahan semester pengelola memantau perkembangan proses pembelajaran
berdasarkan SAP yang telah disepakati, sedangkan pada akhir semester pengelola
melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran secara komprehensif terhadap
setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen. Monitoring yang dilakukan mahasiswa
menggunakan instrumen untuk menilai kompetensi dosen pengampu mata kuliah, yang
meliputi:
1) Penguasaan materi,
2) Kemudahan memahami, dan
3) Relevansi materi perkuliahan dengan kebutuhan pasar kerja.
Penilaian prestasi akademik mahasiswa Program Magister (S-2) menggunakan huruf
dan/atau angka dengan ketentuan sebagaimana pada Tabel 5:
Interval Nilai Nilai Huruf Nilai Angka Nilai Mutu
> 81 A 4,00 Pujian/sangat baik
61-80 B 3,00 Baik
41-60 C 2,00 Cukup
21-40 D 1,00 Kurang
< 20 E 0,00 Gagal
T Tidak lengkap
Komponen penilaian Program Magister (S-2) terdiri atas tugas individu dan tugas
kelompok, Praktikum/Praktek Lapang/Studi Lapang, Ujian Tengah Semester (UTS), dan
Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian terhadap prestasi mahasiswa selain mengunakan
huruf A, B, C, dan E, juga menggunakan huruf T yang berarti Tidak lengkap karena ada
beberapa komponen penilaian tidak ada karena yang bersangkutan berhalangan
(menjalankan tugas dinas atas nama institusi atau sakit). Nilai T harus dilengkapi
paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal pengumuman hasil ujian setiap Matakuliah.
Perbaikan nilai T harus mengikuti format nilai yang telah ditentukan dan ditandatangani
oleh semua dosen Pembina Matakuliah serta diketahui oleh Koordinator Program Studi.
Nilai T yang tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu tersebut, secara otomatis berubah
menjadi nilai E (gagal/tidak lulus).
Pengumuman hasil ujian dilakukan oleh bagian akademik Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo setelah nilai ujian masing-masing Matakuliah ditandatangani oleh
dosen Pembina Matakuliah dan disetor pada bagian akademik. Batas waktu penyetoran nilai
oleh masing- masing dosen, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir
semester (UAS). Pelaksanaan UAS adalah pada pertemuan ke-16 terhitung sejak
pertemuan pertama sebagaimana yang diatur dalam kalender akademik Program
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 78
Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Setiap mahasiswa dapat melihat capaian nilai
matakuliah hasil penilaian dosen melalui lembar pengumuman atau melalui Kartu Hasil
Studi (KHS) yang disiapkan oleh Sub Bagian Akademik Pascasarjana Universitas Halu
Oleo. Capaian nilai ini dapat pula diakses melalui laman web SIAKAD UHO
(http://siakad.uho.ac.id/ademik.php).
5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut
silabusnya.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 79
5.4 Penelitian Tesis
5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup
informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.
Berdasarkan SK direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:
4970/SK/UN29.19/PP/2015, tentang pedoman akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo
bahwa mahasiswa Program Magister (S-2) yang sudah mengumpulkan 12 SKS dapat
mengajukan rencana penelitian melalui Koordinator Program Studi (KPS) untuk selanjutnya
diproses pada Sub Bagian Akademik dan dikonsultasikan pada Wakil Direktur Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan pada Direktur
Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk mendapatkan Surat Keputusan
Penunjukan Komisi Pembimbing.
Judul rencana penelitian yang diajukan oleh mahasiswa harus menunjukkan isu hukum
yang sesuai dengan teori hukum yang sesuai/berkaitan dengan program studi yang diikutinya.
Bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi tertentu (khusus pada program studi yang
menawarkan konsentrasi), harus mengajukan judul rencana penelitian yang sesuai dengan
konsentrasi yang dipilihnya. Komisi pembimbing penulisan tesis terdiri dari 2 orang dosen,
pembimbing I dan II. Sistem pembimbingan tesis pada PS Magister Hukum, mencakup
informasi tentang: Ketersediaan buku panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme
penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.
1. Ketersediaan panduan
Program Studi Magister Hukum telah memiliki panduan berupa Buku Pedoman Penulisan
Tesis. Panduan pembimbingan tugas akhir diterbitkan dalam bentuk buku dan setiap tahun
ajaran baru diberikan kepada setiap mahasiswa baru pada awal semester 1. Selanjutnya
Program Studi Magister Hukum melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang akan
mengambil tugas akhir yang bertujuan untuk memberikan informasi segala sesuatu yang
terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Saat ini sistem pembimbingan penelitian tesis pada
Program Studi Magister Hukum tertuang juga dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana
Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan SOP dengan nomor dokumen
010/SOP-PPS/2018.
2. Kebijakan pembimbingan
Kebijakan pembimbingan pada Program Studi Magister Hukum sesuai persyaratan DIKTI
yang dioperasionakan buku panduan penulisan tesis dan pedoman akademik Pascasarjana
Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 bahwa pembimbing harus dosen
dengan jabatan akademis lektor, memiliki sertifikat pendidik dan berpendidikan Doktor. Saat
ini PS Magister Kajian Bud mengambil kebijakan pembimbing harus dari dosen tetap PS
Magister Kajian Bud agar tanggung jawab pembimbingan dapat lebih terjamin dan terkendali.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 80
Penentuan dosen pembimbing melalui rapat dosen di setiap program studi dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut:
1) Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu
yang akan diteliti mahasiswa, baik ketua maupun anggota pembimbing.
2) Ketua komisi pembimbing harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal
lektor serta memiliki sertifikat pendidik..
3) Anggota komisi pembimbing harus bergelar doktor pada bidang ilmu yang relevan
dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa.
4) Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing harus menandatangi pernyataan
kesediaan untuk membimbing.
3. Mekanisme penunjukan pembimbing
Mekanisme penentuan atau penunjukan pembimbing Program Studi Magister Hukum telah
diatur pada pedoman akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:
4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan SOP dengan nomor dokumen 010/SOP-PPS/2018. Sebelum
dilakukan seleksi komisi pembimbing dengan tahapan kegiatan dilakukan oleh PS sebagai
berikut:
1. Mahasiswa sudah memasukkan judul rencana penelitian ke Prodi pada semester dua.
2. Kaprodi mengundang rapat dosen homebase untuk menentukan pendistribusian
pembimbingan berdasarkan kompetensi dan integritas dengan memperhatikan beban
kerja dosen.
3. Berdasarkan hasil rapat, Kaprodi membuat rancangan pembimbingan untuk
disampaikan pada bagian akademik.
4. Bagian akademik membuat konsep SK penunjukkan dosen pembimbing penelitian
dengan berkonsultasi dengan Wadir I.
5. Bila ada perbaikan maka prodi dapat melakukan konsultasi pada Direktur/Wadir I.
6. Wadir I mengkonsultasikan ke Direktur untuk ditetapkan komisi pembimbing tesis.
7. SK dikembalikan ke bagian akademik untuk didistribusikan kepada mahasiswa,
UJM, Prodi, bagian akademik, dan dosen pembimbing.
Komisi pembimbing yang ditetapkan sebagai pembimbing tesis adalah dosen yang
berkualifikasi doktor yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu
yang akan diteliti atau dikaji oleh mahasiswa. Selanjutnya pembimbing ditunjuk dan ditentukan
oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum melalui mekanisme yang sudah ditentukan,
yaitu mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metodologi penelitian hukum selanjutnya
diperkenankan mengajukan judul dan membuat proposal dan mengisi form pengajuan
pembimbing sebanyak tiga dosen. Koordinator Program Studi Magister Hukum akan
menyeleksi dan menentukan dosen yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dengan
mengacu pada kompetensi, kapasitas bimbingan, ketersediaan waktu dan tempat. Jika tidak
memenuhi ketersedian pembimbing, mahasiswa dihubungi untuk mengisi form pengajuan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 81
pembimbing yang baru atas masukan Koordinator Program Studi Magister Hukum. Setelah
form disetujui oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum baru dibuatkan surat resmi
persetujuan pembimbing sebagai bentuk formal penunjukan pembimbing tesis. Kemudian di
ajukan kepada direktur untuk dibuatkan SK Pembimbingan.
4. Mahasiswa bimbingan
Berdasarkan surat penunjukan pembimbing dalam bentuk SK yang sudah ditanda tangani
oleh Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo, maka secara resmi proses pembimbingan
dimulai dengan menunjukan proposal yang sudah dibuat dan disetujui pada seminar proposal
tesis. Proposal diajukan melalui Koordinator Program Studi Magister Hukum dan disertai
dengan usulan dosen pembimbing, selanjutnya Komisi pembimbing yang terdiri dua dosen
yaitu satu dosen sebagai ketua dan satu anggota yang bertugas mengkaji, mengarahkan dan
mengevaluasi proses pembimbingan dan kelayakan hasil penelitian tesis, sebelum hasilnya
diseminarkan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh dosen, komisi pembimbing dan
mahasiswa Program Studi Magister Hukum maupun peserta lainnya.
Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Wajib, telah
mempunyai topik tesis yang telah disetujui oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum
dan pembimbing. Mahasiswa bimbingan harus terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana
Universitas Halu Oleo pada semester yang bersangkutan, telah memenuhi persyaratan
akademis dan administrasi. Selama dalam proses pembimbingan mahasiswa harus
menyertakan bukti pembimbingan yang tertuang dalam kartu pembimbingan sampai yang
bersangkutan dinyatakan layak untuk diikutkan dalam ujian akhir (ujian tesis). Untuk menjamin
proses pembimbingan dapat berjalan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditentukan
maka Ka.Prodi secara intens melakukan koordinasi dan evaluasi dengan komisi
pembimbing.
5. Proses pembimbingan
Proses pembimbingan dan pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana
kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian tesis yang telah lulus ujian proposal dan
disahkan oleh komisi pembimbing. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang
dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum
melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan
akademik dan administrasi yang berlaku.
Penulisan tesis, harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan Buku Pedoman
Penulisan Tesis. Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan
terhadap karya tulis orang lain dengan menandatangani surat pernyataan. Penulisan tesis
dimulai efektif setelah melakukan penelitian (research) dengan memperhatikan masukan dari
berbagai kegiatan seminar hasil penelitian, seminar nasional/internasional, dan artikel jurnal
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 82
internasional yang relevan. Sistem pembimbingan penelitian tesis pada Koordinator
Program Studi Magister Hukum, mencakup: ketersediaan buku panduan, kebijakan
pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses
pembimbingannya tertuang dalam panduan tertulis yang berupa Buku Pedoman Penulisan
Tesis, SOP dan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Buku panduan
tertulis tersebut telah disosialisasikan setiap awal tahun kepada mahasiswa, dosen,
dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan. Semua isi dalam buku panduan
tersebut telah dilaksanakan dengan konsisten.
5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang
dibimbingnya pada TS dengan mengikuti format tabel berikut:
No Nama Dosen Pembimbing Tesis Pendidikan Tertinggi
Jabatan Akademik
Dosen
Banyaknya Mahasiswa yang Dibimbing dan Status
Pembimbing
Ketua Anggota
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Muhammad Jufri S3 GURU BESAR 2 2 2 Herman S3 LEKTOR
KEPALA 2 2
3 Hj. Sabrina Hidayat S3 LEKTOR 2 2 4 La Sensu S3 LEKTOR 2 2 5 Guasman Tatawu S3 LEKTOR 2 2 6 Muhammad Sabaruddin
Sinapoy S3 LEKTOR 2 2
Total 12 12
5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : 0 bulan.
(Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester).
5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran
Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan standard operating procedure (SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev. 5.5.1 Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis
Penyusunan usulan penelitian (proposal) tesis merupakan karya tulis mahasiswa yang
berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada
Program Studi Magister Hukum. Dalam SOP dengan nomor dokumen 010-014/SOP-
PPS/2018 dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo, usulan
penelitian (proposal) tesis ditulis sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang berlaku di
Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Standard Operating Procedure (SOP) proses
penyusunan tesis, terdiri atas beberapa kegiatan:
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 83
1) Penyusunan usulan penelitian tesis dilakukan mahasiswa Program Studi Magister Hukum
setelah mendapat persetujuan dari Koordinator program studi dengan dibimbing oleh dua
orang pembimbing yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2.
2) Setelah melalui tahap ujian proposal dan disetujui oleh komisi pembimbing
direkomendasikan untuk memulai penelitiannya. Jika diperlukan dapat
dibuatpermohonan surat pengantar untuk melakukan penelitian pada instansi yang
dituju, melalui Wakil Direktur I bidang akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
3) Surat pengantar ditujukan ke instansi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Propinsi agar mahasiswa diberikan izin untuk melakukan penelitian.
4) Tahap berikutnya adalah mahasiswa menulis hasil penelitiannya dan selanjutnya dinilai
melalui seminar hasil.
Proses penyusunan usul penelitian telah tertuang di dalam pedoman akademik dan
petunjuk penulisan tesis, oleh karena itu dapat menjadi acuan awal bagi mahasiswa yang
akan mengajukan penyusunan usul penelitian. Adapun proses penyusunan usul penelitian
dan pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mahasiswa mendaftarkan diri ke staf akademik, untuk menyerahkan topik tesis,
menyerahkan fotocopy KHS terakhir dan fotocopy bukti pembayaran SPP terakhir.
2. Mengisi formulir pendaftaran tesis.
3. Mengajukan topik penelitian dan pengusulan Dosen Pembimbing.
4. Program Studi melalui Direktur PPS mengeluarkan surat tugas pembimbingan kepada
Dosen Pembimbing dan memberikan tembusan kepada mahasiswa.
5. Setelah menerima surat tugas, dosen dan mahasiswa baru dapat melaksanakan
aktivitas pembimbingan.
6. Bagi mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian internal atau eksternal
diwajibkan menyerahkan fotocopy surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa
dosen pembimbing yang bersangkutan memperoleh hibah penelitian dari pihak yang
dapat dipertanggungjawabkan
Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis telah tercantum
dalam Prosedur Baku (SOP) PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO. Penelitian
harus senantiasa dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
Sedangkan pengujian terhadap Usulan Penelitian tesis, dilakukan dalam Seminar Proposal.
Setelah dilakukan penelitian, maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan seminar hasil
penelitian sebelum masuk pada tahap ujian tesis. Dengan demikian keberadaan standard
operating procedure (SOP), keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan
mekanisme monev sebagai berikut:
1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 84
Seluruh Proses pengusulan penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis pada
Program Studi Magister Hukum didasarkan atas manual prosedur yang telah
ditetapkan, dimulai: mengajukan judul penelitian dan calon dosen pembimbing sesuai
dengan kompetensi keilmuan calon pembimbing. Keberadaan SOP dengan nomor
dokumen 010-014/SOP-PPS/2018 dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, usulan penelitian (proposal) tesis ditulis sesuai dengan pedoman
penulisan tesis yang berlaku di Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Setelah mendapat
persetujuan dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi Magister Hukum, maka
mahasiswa tersebut dimotivasi untuk menyusun proposal penelitiannya. Proposal diuji
oleh tim penguji dan diwajibkan revisi hasil proposal dan mendapatkan persetujuan tanda
tangan oleh setiap anggota tim penguji.
2. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana
Pelaksanaan proses usul penelitian dilakukan oleh komisi pembimbing dan
Koordinator Program Studi Magister Hukum serta dosen penguji penelitian mahasiswa,
dimulai: mengajukan judul penelitian dan calon dosen pembimbing sesuai dengan
kompetensi keilmuan calon pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dosen
pembimbing dan Koordinator Program Studi, mahasiswa tersebut dimotivasi untuk
menyelesaikan proposal penelitiannya. Tugas Komisi Pembimbing adalah
mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam perencanaan penelitian,
pelaksanaan penelitian serta penulisan Tesis. Komitmen Komisi Pembimbing sangat
dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa yang dibimbing, sejalan
dengan usaha dan kedisiplinan mahasiswa yang dibimbing. Mahasiswa selain
melakukan konsultasi rutin selama masa penyusunan Tesis, juga pembimbing dan
mahasiswa dapat mengadakan sidang komisi jika dipandang perlu oleh komisi
pembimbing maksimum 2 kali selama penyelesaian tesis yang diusulkan melalui
Koordinator Program Studi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana Universitas Halu
Oleo. Sidang Komisi dimaksudkan untuk:
1) Menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas Tesis.
2) Memperoleh kesepahaman antar anggota komisi tentang substansi, arah penelitian
dan materi tesis.
3) Menyelaraskan pendapat antara mahasiswa dengan pembimbing dan atau antar
Komisi Pembimbing tentang substansi, arah penelitian dan materi Tesis.
Sidang Komisi harus terdaftar dan dibiayai oleh Pascasarjana Universitas Halu
Oleo. Alternatif waktu pelaksanaan sidang komisi yaitu: (a) sebelum pengesahan
proposal atau (b) selama proses penelitian atau (c) selama penulisan draf tesis atau (d)
sebelum seminar hasil dan atau (d) sebelum ujian tesis.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 85
3. Mekanisme Monev
Proposal diuji oleh tim penguji dan diwajibkan revisi hasil proposal dan
mendapatkan persetujuan tanda tangan oleh setiap anggota tim penguji. Proses ini
dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, seperti: (a) ketidak sesuaian
landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian, (b) metode penelitian yang kurang
tepat, (c) duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada.
Pelaksanaan penelitian tesis diawali dengan riset pendahuluan (preliminary research)
untuk memperkuat proposal riset yang diajukan, setelah proposal tersebut
diseminarkan dan diperbaiki sesuai hasil seminar barulah mahasiswa tersebut
melakukan penelitian lapangan untuk kemudian menyusun hasil penelitiannya dan
berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya.
5.5.2 Proses penulisan tesis
Proses penulisan tesis dapat dimulai jika penunjukkan komisi pembimbingan telah di
tentukan oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum yang ditandai surat keputusan
direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo tentang pembimbingan dan penyerahan usulan
penyusunan penelitian tesis. Karena itu proses penulisan tesis harus dapat menjamin mutu
penulisan yang telah ditentukan, adapaun proses penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mahasiswa wajib membawa Lembar pembimbingan setiap konsultasi kepada Dosen
Pembimbing.
2. Mahasiawa Program Studi Magister Hukum dalam proses bimbingan harus membawa
naskah proposal atau tesis yang diserahkan kepada dosen pembimbingnya untuk
dikoreksi.
3. Pembimbing diharapkan selalu mengisi dan menandatangani formulir bimbingan dan
lembar bimbingan mahasiswa setiap mahasiswa konsultasi untuk mengetahui bagian
atau sub mana yang menjadi saran koresiknya.
4. Mahasiswa setelah bertemu dosen pembimbingnya memperbaiki naskah tesis atau
proposalnya untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki mahasiswa menghadap kembali
kepada dosen pembimbingnya untuk konsultasi lagi dan jika sudah sesuai dengan
permintaan dosen pembimbing maka tesis/proposal mendapatkan tanda tangan
persetujuan pembimbing.
5. Setelah mendapatkan persetujuan dari dua orang dosen pembimbingnya mahasiswa
Program Studi Magister Hukum meminta pengesahan dari kaprodi untuk selanjutnya
didaftarkan di bagian akademik untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan unjian.
6. Lembar pembimbingan wajib ditunjukkan pada pengelola seminar ketika mendaftarkan
seminar.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 86
7. Lembar pembimbingan dikumpulkan ke pengelola tesis sebagai prasyarat untuk
menempuh ujian tesis.
Proses penulisan naskah tesis merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada
hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah tesis mengikuti ―Pedoman
Penulisan Tesis Program Magister pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
1. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Proses penulisan tesis pada PS Magister Hukum didasarkan atas manual
prosedur dan SOP dengan nomor dokumen 012/SOP-PPS/2018 yang telah ditetapkan,
yaitu Proses penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian di lapangan kemudian disusun
dan dianalisa dengan metode penelitian yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Adapun format tesis disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta mengikuti kaidah-
kaidah penulisan sebuah karya ilmiah yang tercantum dalam buku pedoman penulisan
tesis.
2. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana
Pelaksanaan proses penulisan tesis dilakukan oleh komisi pembimbing dalam proses
penulisan hasil peneltian dan diseminarkan dalam seminar hasil peneltian yang
dilakukan di Program Studi Magister Hukum, yang dipimpin oleh seorang ketua yang
memiliki kompetensi sesuai dengan penelitian mahasiswa yang dihadiri oleh dosen
penguji dan mahasiswa.
3. Mekanisme Monev:
Monitoring dan evaluasi penulisan tesis, mekanismenya hampir sama dengan
mekanisme pengajuan usul penelitian. Mahasiswa harus secara berkala berkonsultasi
dengan dosen pembimbing dengan dilengkapi kartu kendali setiap melakukan
bimbingan. Sebelumnya, tesis tersebut harus diseminarkan Setelah lolos dari
pemeriksaan baru kemudian mahasiswa boleh mengajukan ujian tesis.
5.5.3 Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.
Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan haruslah memiliki integritas dan
dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas. Kelayakan pembimbing dalam
proses pembimbingan pada Program Studi Magister Hukum, telah diatur Peraturan Rektor
Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015. Selanjutnya dioperasionalkan melalui SK direktur
Pascasarjana Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang kualifikasi pembimbing, penguji
dan pengajar. Persyaratan dosen untuk menjadi pembimbing yaitu harus bergelar
akademik doktor yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi Magister Hukum,
berjabatan akademik minimal Lektor dan telah memiliki sertifikat pendidik.
1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP):
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 87
Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada Program Studi Magister
Hukum didasarkan atas SOP dengan nomor dokumen 013/SOP-PPS/2018 dan
manual prosedur yang telah ditetapkan yaitu Dosen yang berhak membimbing
dan menguji tugas akhir adalah dosen yang jabatan fungsionalnya lektor
bergelardoktor (S3) dan profesor. Dosen tersebut juga harus memiliki keahlian
sesuai bidangnya, memiliki penguasaan ilmu serta metodologi.
2. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana
Pelaksanaan proses kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada
Program Studi Magister Hukum ditentukan oleh Koordinator Program Studi Magister
Hukum dengan persetujuan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Komisi
pembimbing penulisan tesis mahasiswa terdiri dari 2 (dua) orang dosen, Pembimbing I
dan Pembimbing II. Penentuan dosen pembimbing melalui rapat dosen di setiap program
studi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Kesesuaian kompetensi bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu
yang dikaji mahasiswa yang dibimbing, baik ketua maupun anggota pembimbing
2. Komisi pembimbing harus bergelar doktor pada bidang ilmu yang relevan dengan
bidang ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa yang akan dibimbing.
3. Dosen yanng ditunjuk menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembimbingan.
3. Mekanisme Monev
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghindari kelebihan jumlah
bimbingan dan ketidaksesuaian keilmuan dosen pembimbing. Koordinator PS membuat
matrikulasi pembimbingan, sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol.
Mahasiswa dan dosen harus mengisi kartu kontrol bimbingan tesis yang mencakup
informasi tentang hari dan tanggal bimbingan, materi yang dikonsultasikan, dan tanda
tangan persetujuan dari dosen pembimbing untuk setiap point revisi yang sudah
diperbaiki
5.5.4 Ujian akhir studi magister.
Mahasiswa berhak mengusulkan ujian tesis setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Telah melakukan seminar hasil penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas
penguji/pembimbing seminar hasil penelitian disertai matriks hasil perbaikan yang telah
ditandatangani oleh seluruh tim penguji/pembimbing seminar hasil penelitian, dan telah
disetujui oleh komisi pembimbing.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 88
2) Naskah tesisnya telah diperbaiki sesuai saran dan koreksi pada saat seminar hasil
penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3) Telah membuat artikel siap publikasi yang disetujui Komisi Pembimbing, minimal 10
halaman dan maksimal 15 halaman, diserahkan kepada Koordinator Program Studi
dan Bagian Akademik Program Pascasarjana dalam bentuk hard copy dan soft copy yang
telah ditandatangi dosen pembimbing tesis.
4) Telah menyelesaikan semua matakuliah minimal 36 SKS dengan nilai IPK minimal 3,00
dan nilai C tidak lebih dari 2 matakuliah yang ditunjukan dengan transkrip nilai.
5) Telah menyelesaikan kewajiban lainya yang terkait dengan biaya pendidikan pada
Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
6) Telah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan nilai minimal 450
dan minimal 500 khusus prodi Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga Bahasa
Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
7) Memiliki sertifikat pra-pascasarjana.
Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang
diberikan oleh masing-masing tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang
tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada
mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus ujian
tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali
maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum
juga lulus maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dalam studi pada Program
Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan yang
dibuktikan dengan matriks perbaikan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing,
mahasiswa yang bersangkutan dapat menggandakan naskah tesis tersebut minimal 9
(sembilan) rangkap, kemudian didistribusikan 2 (dua) rangkap untuk Perpustakaan
Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk:
Program Studi, Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota), Perpustakaan Universitas Halu
Oleo, Kearsipan Universitas Halu Oleo, Unit Jaminan Mutu Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo dan mahasiswa yang bersangkutan. Sebelum naskah tesis
didistribusikan, terlebih dahulu disahkan/ditandatangani oleh Komisi Pembimbing,
Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Ujian akhir Program Studi Magister Hukum adalah ujian tesis secara substantif yang
menilai kemampuan materi semua kegiatan selama proses studi di Program Studi Magister
Hukum. Ujian tesis Program Studi Magister Hukum dapat dilakukan apabila mahasiswa telah
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 89
melengkapi semua persyaratan administrasi serta tesis telah dinyatakan layak dan
disetujui oleh komisi pembimbing.
1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP)
Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada Program Studi Magister
Hukum didasarkan atas SOP dengan nomor dokumen 015/SOP-PPS/2018 dan manual
prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Mahasiswa yang tesisnya disetujui oleh Komisi
Pembimbing, dan telah melakukan seminar hasil penelitian berhak maju ujian tesis.
2. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana
Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada
Koordinator Program Studi Magister Hukum. Berdasarkan usulan ketua komisi
pembimbingke KPS menetapkan tiga orang dosen penguji di luar komisi pembimbing.
Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji
disertai jadwal dan tempat ujian tesis.
3. Mekanisme Monev:
Naskah tesis harus sudah diterima oleh tim penguji satu minggu sebelum ujian
dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi anggota tim penguji membaca tesis
tersebut. Ujian tesis dilaksanakan dalam sidang penguji yang terdiri dari dosen
pembimbing dan penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Ujian tesis dipimpin
oleh Ketua Komisi Ujian yang ditentukan oleh Ketua Program Studi di luar komisi
pembimbing. Apabila ketua komisi ujian tidak hadir karena sesuatu dan lain, Ketua
Program Studi dapat menugaskan Anggota Tim Penguji lainnya sebagai ketua komisi
ujian. Ujian tesis dilaksanakan selama + 150 menit dengan materi tesis antara lain
meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam
penyajian dan mempertahankan tesisnya. Hasil ujian ditetapkan berdasarkan nilai
rata-rata yang diberikan oleh anggota tim penguji terhadap tesis mahasiswa.
Nilai kelulusan didasarkan pada akumulasi nilai matakuliah dan nilai ujian tesis bagi
program magister. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan predikiat
kelulusan dan sebutan gelar. Adapun syarat predikat kelulusan dan sebutan gelar diatur
sebagai berikut:
1. Predikat pujian (cumlaude), didasarkan pada:
a. IPK > 3,75 dan tidak ada nilai C
b. Nilai ujian tesis harus A
c. Masa studi program magister maksimum 5 (lima) semester.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 90
2. Predikat sangat memuaskan didasarkan pada:
a. IPK 3,50 – 3,74
b. IPK > 3,75 tetapi tidak memenuhi syarat-syarat predikat pujian (cumlaude).
c. Masa studi melebihi 4 (empat) semester bagi program magister.
3. Predikat memuaskan bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) jika memiliki IPK 3,0
– 3,49.
Sebutan gelar bagi mahasiswa yang lulus Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor:
239a/UN29/SK/PP/2015 adalah Magister Hukum (M.H.).
5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik
Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:
5.6.1 Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). Siapkan dokumen terkait.
Kebijakan tentang suasana akademik pada Program Studi Magister Hukum agar
menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009. Dokumen
tertulis kebijakan yang mengatur pelaksanaan suasana akademik (otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) tertuang dalam Statuta Universitas Halu
Oleo Bab IX Pasal 83, Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan
Akademik Universitas Halu Oleo Pasal 25, Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas
Halu Oleo Nomor: 2130a/SK/UH29.2/KP/2015. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pada
Program Studi Magister Hukum dioperasionalkan melalui Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
Internal pada Standar Suasana Akademik dengan Kode dokumen Nomor: SPMI- PPs
UHO/SI/3/1/2j dan SOP dengan Nomor Dokumen 018/SOP-PPS/2018. Merujuk pada
aturan dan dokumen di atas maka kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kebijakan otonomi keilmuan
Kebijakan otonomi keilmuan dilakukan dengan cara memberi peluang dan tanggung
jawab penuh kepada sivitas akademika untuk menyelenggarakan kegiatan akademik
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang
berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan. Contoh kebijakan otonomi keilmuan
tersebut adalah:
1) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk menerbitkan Bahan ajar/Modul Kuliah
maupun melakukan publikasi ilmiah.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 91
2) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk menerbitkan tulisan/artikel ilmiah yang
bersumber dari hasil penelitian.
3) Memberikan kebebasan kepada dosen dalam menciptakan gagasan baru sesuai
dengan bidang keahlian dosen.
4) Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengembangkan diri melalui
seminar, pelatihan, workshop, serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5) Memberikan kebebasan dosen dalam melakukan kerja sama dengan dosen diluar
Program Studi Magister Hukum dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
6) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk ikut serta dalam keanggotaan
organisasi di bidang komunikasi.
7) Memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi berbasis software.
8) Program studi memantau keberhasilan program bimbingan penyelesaian tugas akhir
oleh dosen pembimbing tesis setiap semester. Kemudian program studi mempunyai
mekanisme untuk menampung aspirasi/keluhan dan penyelesaian terhadap keluhan
mahasiswa tersebut. Selanjutnya direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo
menfasilitasi dosen dalam bentuk rekomendasi untuk mengikuti seminar nasional
atau internasional untuk dosen dan mahasiswa minimum setahun sekali.
2. Kebijakan kebebasan akademik
Kebijakan kebebasan akademik dilakukan dengan cara memfasilitasi semua
kegiatan sivitas akademika dalam upaya mendalami dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan secara
bertanggung jawab melalui pelaksanaan pengajaran, penelitian, pengabdian dan kegiatan
ekstra kurikuler mahasiswa yang diatur dalam Statuta dan Peraturan Akademik
Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Suasana akademik merupakan ciri yang harus ada
dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dengan suasana akademik yang baik,
setiap anggota sivitas akademika dapat dengan leluasa mengemukakan ide, kreasi, dan
daya inovasinya dalam mengembangkan minat khusus keilmuannya. Terciptanya
suasana akademik yang baik dapat diawali dari adanya kebijakan yang memungkinkan
lahir atau tumbuhnya suasana tersebut. Program Studi Magister Hukum beberapa
kebijakan yang diambil agar tumbuhnya suasana akademik yang kondusif. Kebijakan-
kebijakan tersebut sebagai berikut:
1) Perbaikan metode pembelajaran, perbaikan ini dilakukan melalui pengembangan
metode diskusi kelompok, diskusi kelas dan tutorial. Pada intinya, metode tersebut
dikembangkan sebagai sarana meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan
dosen serta antar mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selain itu, agar meningkatkan
partisipasi aktif mahasiswa.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 92
2) Kebebasan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, para dosen dibebaskan
untuk menentukan masalah yang akan diteliti, sepanjang penelitian tersebut sesuai
dengan latar belakang pendidikan. Begitu juga dengan mahasiswa, pada saat
penelitian untuk tesis, diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan
konsentrasi yang diminati dengan tetap mendapat arahan dari pembimbing.
3. Kebebasan Mimbar Akademik
Kebebasan mimbar akademik, Program Studi Magister Hukum memfasilitasi
dan memberikan kewenangan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk
mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar,
simposium, diskusi panel, ujian dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya dalam kerangka
pelaksanaan pendidikan. Kegiatan Seminar ini diselenggarakan dengan menghadirkan
ilmuwan atau praktisi diluar program studi. Seminar ini dihadiri oleh seluruh dosen baik
dari Pascasarjana Universitas Halu Oleo, mahasiswa S1, S2, S3, dan praktisi. Dengan
adanya seminar ini, maka akan terjadi pertukaran pengetahuan, sehingga baik dosen
maupun mahasiswa bisa memiliki wawasan yang lebih luas terutama pada sesi tanya
jawab dimana suatu permasalahan dapat dibahas lebih dalam. Selain itu setiap dosen
yang telah mencapai jabatan guru besar diwajibkan menyampaikan pidato ilmiah
sesuai dengan bidang keilmuannya dalam rapat senat terbuka. Interaksi sivitas
academika Program Studi Magister Hukum berjalan dengan baik.
Keakraban hubungan dosen, suasana akademik di Program Studi Magister Hukum
dirancang agar setiap civitas academika memiliki kebebasan akademik dan kebebasan
mimbar akademik yang terbuka dan demokratis. Kegiatan administrasi yang dilakukan
oleh staf administrasi yang selalu dikomunikasikan dengan Program Studi Magister
Hukum, sehingga beberapa permasalahan belajar mengajar dan lain-lain yang
dianggap penting segera dapat terselesaikan. Di setiap awal dan akhir semester diadakan
rapat dengan seluruh staf dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Hukum
untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosenmahasiswa) mengacu pada PP 60
tahun 1999 Bab IV tentang kebebasan akdemik dan otonomi keilmuan, pasal 17
sampai dengan 20 dan Statuta Universitas Halu Oleo, Renstra, Panduan Akademik,
Standar Suasana Akademik dengan Kode dokumen Nomor: SPMI- PPs UHO/SI/3/1/2j
dan SOP dengan Nomor Dokumen 018/SOP-PPS/2018. Audit peningkatan suasana
akademik tiap semester dilakukan oleh koordinator UJM bekerja sama dengan LPPMP
ditingkat universitas. Strategi pencapaian kebijakan suasana akademik yang
kondusif dirumuskan dalam nilai-nilai luhur Universitas Halu Oleo yang diimplementasikan
dalam spirit- sosiokultural yaitu: (1) kecerdasan spiritual; (2) kecerdasan intelektual; (3)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 93
kehati- hatian yang tinggi; (4) daya tahan yang tinggi; (5) kecerdasan lingkungan; (6)
kecerdasan sosial; (7) taat asas; (8) kepemimpinan. Pengejewantahan nilai-nilai luhur
tersebut telah diekstraksi slogan: ―UHO BISA JAGAD KITA- yang merupakan akronim
dari Universitas Halu Oleo Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong,
Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.
5.6.2 Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja
mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, common room, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, dan dana agar terciptanya
interaksi akademik antara sivitas akademika koordinator Program Studi Magister Hukum
berkoordinasi dengan direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan Biro Perencanaan
Universitas Halu Oleo. Karena itu peran koordinator program studi untuk memanfatakan,
menjaga dan memelihara sarana yang memadai dalam menunjang kegiatan belajar
mengajar, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Sarana yang dimiliki terdiri dari
ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktik dan laboratorium komputer,
perpustakaan, mushollah, kantin dan tempat parkir. Penggunaan sarana dan prasaran oleh
koordinator Program Studi Magister Hukum merujuk pada Sistem Penjaminan Mutu Internal
pada Standar Sarana dan Prasarana dengan kode dokumen No. SPMI- PPs UHO/SI/3/1/2e.
Sebagai upaya untuk memperlancar segenap kegiatan akademik Pascasarjana Universitas
Halu Oleo telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan
PBM antara lain: 7 Gedung perkulaiahan yang terdiri dari 39 ruang perkuliahan, 7 ruang
seminar, 1 Aula, Perpustakaan, Kebun percobaan, 6 hotspot, 1 mushalah, 1 masjid dan 1
kantin.
Sarana perkuliahan di Program Studi Magister Hukum terintegrasi dan tepadu dengan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti LCD, white
board, laptop dan sarana lainnya. Jumlah fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk
hampir semua ruang kuliah yang ada PPs. Karena itu mahasiswa dan dosen dapat
melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang
dalam proses pembelajaran adalah perpustakaan baik perpustakaan Pascasarjana
Universitas Halu Oleo maupun perpustakaan yang ada pada masing-masing PS telah
menyediakan buku-buku terbitan dalam dan luar negeri untuk memenuhi perkembangan
kebutuhan informasi yang semakin meningkat terutama dalam bidang Program Studi
Magister Hukum, jurnal ilmiah, tesis, hasil penelitian dosen, berbagai media cetak dan
dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan jaringan internet.
Penyediaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Pascasarjana Universitas Halu
Oleo antara lain: (1) Proses pembelajaan meliputi: ruang kuiah, ruang praktikum yang
dilengkapi AC, LCD, ruang diskusi, ruang tunggu dosen, ruang baca dan ruang perpustakaan;
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 94
(2) Fasilitas perpustakaan atau ruang baca ditingkat Program Studi seperti e-book, e-liberary
dan pro- quest; (3) Tempat ibadah (musalah) dan tempat parkir yang luas dan aman;
(4) 95% ketersediaan ruangan untuk kebutuhan ruang dosen sebagai tempat pelayanan
akademik; (5) 100% ketersediaan ruangan untuk proses belajar mengajar, dengan
pembagian jadwal ruangan 1 semester sebelum perkuliahan dimulai.
Peran Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam kegiatan yang melibatkan
sumber daya sarana prasarana dengan cara mengusulkan pada tingkat Pascasarjana
Universitas Halu Oleo dan Universitas untuk peningkatan kapasitas band width, perluasan
akses hotspot, jaringan perpustakaan pusat yang terintegrasi secara on line dengan
Koordinator Program Studi Magister Hukum. Selanjutnya, untuk memperluas akses informasi
dalam rangka meningkatkan wawasan akademik sivitas akademika telah diadakan e-book
dan e-journal yang dapat diakses melalui laman www.uho.ac.id. Infrastruktur ini didukung
dengan sistem net working yang berbasis fiber optic yang memiliki kapasitas broad band 100
Mbps. Pada awal tahun 2018 direncanakan kapasitas band width akan ditingkatkan menjadi
250 Mbps. Adanya berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan
yang kondusif antara sivitas akademika dengan pemanfaatan sarana dan prasarana
yang tersedia.
5.6.3 Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses
pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).
Demi terciptanya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, antar
mahasiswa, serta antar dosen maka ditetapkan dan diadakan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan secara terjadwal dan rutin. Kegiatan akademik yang mendorong interaksi
akademik antara dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan perilaku
kecendekiawanan diantaranya dapat dilihat pada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
dosen mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan dan
publikasi hasil penelitian. Program Studi Magister Hukum juga senantiasa mendorong dosen
dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam seminar-seminar ilmiah, baik nasional maupun
internasional sebagai co-presenter.
Peran Koordinator PS Magister Hukum dalam mendorong interaksi akademik
antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan diwujudkan
dalam bentuk: diskusi ilmiah (mahasiswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan topik
perkuliahan baik di ruang kelas maupun di luar kelas), pelatihan, praktek lapang, dan
pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, unit pengelola Program
Studi Magister Hukum menyediakan bantuan dana yang dapat diakses dalam bentuk
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 95
proposal kegiatan dosen maupun mahasiswa. Interaksi tersebut diharapkan dapat
mendorong dan mengembangkan prilaku kecendekiawan mahasiswa antara lain:
1. Program dan kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas
Interaksi akademik dosen dan mahasiswa secara formal untuk pengembangan
perilaku kecendekiawanan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas
dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
1) Pembimbingan selama perkuliahan dan praktikum, pada saat perkuliahan,
dosen melakukan pembimbingan melalui pemberian tugas terstruktur dan integrasi
soft skill dalam penyampaian materi kuliah, sedangkan pada saat praktikum, dosen
melakukan pembimbingan berkaitan dengan materi praktikum, ketika mahasiswa
mengalami permasalahan atau kesulitan selama pelaksanaan praktikum. Dalam
perkuliahan dosen dituntut memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan
umpan balik, sekaligus tanggapan kritis terhadap materi-materi yang diajarkan.
Masukan para mahasiswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi dosen dalam
perkuliahan. Interaksi akademik dilakukan minimal 16 kali setiap semester.
2) Tutorial, proses tutorial yang bertujuan untuk pendalaman materi mata kuliah juga
menjadi salah satu media untuk meningkatkan interaksi akademik antara dosen
dan Mahasiswa Materi kuliah yang belum dipahami secara maksimal dalam proses
perkuliahan, akan dituntaskan dalam proses tutorial. Jika waktu untuk bertanya dalam
proses perkuliahan terkadang menemui hambatan keterbatasan waktu, maka
proses tutorial Mahasiswa mempunyai waktu berinteraksi dengan dosen.
3) Pembimbingan Tugas Akhir (Tesis), Proses pembimbingan tugas akhir dilakukan
melalui beberapa cara, antara lain: (a) Diskusi mengenai materi atau
perkembangan arah penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing; (b) Diskusi
perkembangan ilmu terbaru antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan
secara tidak terjadwal; (c) Mahasiswa diminta untuk membuat summary mengenai
perkembangan ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa tersebut dan
(d) Pemberian masukan dan saran oleh dosen selama pelaksanaan seminar tugas
akhir. Proses pembimbingan tugas akhir (tesis) terjadi proses interaksi yang lebih
intensif antara dosen dan Mahasiswa. Selama proses penyelesaian tesis rata-rata
dilakukan 5-10 kali pertemuan intensif antara dosen dan Mahasiswa.
4) Pembimbingan ekstrakurikuler dan sarasehan, mahasiswa yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler mendapatkan pembimbingan dari dosen pengasuh melalui pemberian
motivasi untuk pengembangan bakat mahasiswa. Sarasehan antara dosen dan
mahasiswa dilakukan secara periodik. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk
mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa secara
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 96
umum sehingga diperoleh kesepakatan bersama yang dapat menunjang kegiatan
akademik.
5) Pembimbingan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen selalu melibatkan
mahasiswa. Hal ini ditujukan agar mahasiswa mengetahui dan memahami kondisi
masyarakat sesungguhnya dan diharapkan mahasiswa juga dapat memberikan solusi
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
6) Kuliah umum, adalah salah satu bentuk kuliah umum yang diperuntukkan bagi semua
sivitas akademika sehingga interaksi akademik antar dosen, antar mahasiswa
dan antar dosen-mahasiswa dapat terjadi.
2. Program dan kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan di luar kelas
Program dan kegiatan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan di luar kelas,
untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif yaitu:
1) Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, dilaksanakan dengan pembiayaan
dari proyek penelitian yang diperoleh oleh dosen yang bersangkutan. Penelitian
bersama dilakukan dengan melibatkan dosen program studi dengan dosen dari luar
program studi. Kajian Penelitian bersama menyangkut penelitian lintas disiplin.
2) Temu alumni, dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang silaturahmi dan untuk
memperoleh data tracer study guna menciptakan suasana akademik.
3) Peer teaching and brainstorming. Dalam kegiatan pembelajaran ini, para
mahasiswa diminta secara berkelompok mempersiapkan materi kuliah yang telah
ditentukan oleh dosen dan mempresentasikannya di kelas.
4) Praktikum Lapangan, Kegiatan praktikum lapangan agar mahasiswa dapat
mulai mengenal dunia kerja dan belajar mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang ada. Pada saat praktikum lapangan dilakukan mahasiswa
dibimbing oleh dosen yang bertugas sebagai pembimbing lapangan.
Akhirnya interaksi secara resmi antara pengelola, dosen dan mahasiswa dimulai
dengan pertemuan orientasi untuk memperkenalkan program pembelajaran bagi mahasiswa
baru, pemberian kewenangan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan
keilmuannya. Interaksi akademik dalam kelas dilakukan melalui kegiatan perkuliahan pada
Program Studi Magister Hukum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang
dapat ditunjukkan dengan frekuensi kehadiran dosen sebanyak 16 kali dalam satu semester.
Selanjutnya mahasiswa diberikan ruang oleh para dosen dan pengelola program studi untuk
melakukan konsultasi akademis maupun non-akademis. Interaksi akademik di luar kelas
dilakukan dalam berbagai forum seperti seminar, lokakarya dan workshop. Interaksi ilmiah
tidak terbatas dilakukan di dalam kelas tetapi dapat berlangsung secara intensif seperti
diskusi dan sharing pengetahuan yang terkait dengan isu yang sedang berkembang. Interaksi
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 97
tersebut untuk saat ini tampaknya berjalan dengan baik mengingat mahasiswa yang
menempuh pendidikan di samping dari kalangan dosen baik PTN maupun PTS, serta dari
kalangan birokrasi dan para praktisi.
Strategi pencapaian kebijakan suasana akademik yang kondusif dirumuskan dalam
nilai-nilai luhur Universitas Halu Oleo yang diimplementasikan dalam spirit-sosio kultural yaitu:
(1) kecerdasan spiritual; (2) kecerdasan intelektual; (3) kehati-hatian yang tinggi; (4) daya
tahan yang tinggi; (5) kecerdasan lingkungan; (6) kecerdasan sosial; (7) taat asas; (8)
kepemimpinan. Pengejawantahan nilai-nilai luhur tersebut telah diekstraksi slogan: ―UHO
BISA JAGAD KITA- yang merupakan akronim dari Universitas Halu Oleo Bersih, Indah, Sejuk,
Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.
5.6.4 Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal
kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya.
Upaya Program Studi Magister Hukum untuk mengembangkan perilaku
kecendekiawanan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun perilaku ilmuwan bagi
seluruh sivitas akademika dan sesuai dengan kode etik, seperti tertuang pada Kode Etik
Dosen dan etika akademik yang telah diatur melalui SOP dengan kode dokumen
018/SOP-PPS/2018 pada point ke dua mengatur tentang etika akademik. Dalam
melakukan pendidikan dan pengajaran dosen Magister Program Studi Magister Hukum harus
berpegang teguh Kode Etik Dosen mencakup:
1) Dosen untuk mengasuh mata kuliah harus sesuai dengan keahliannya, ijazah dan
validasi sejawat. Sesuai Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo tentang
Kualifikasi Minimum Pembimbing, Penguji, dan Pengajar pada Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
2) Dosen harus memiliki dedikasi yang tinggi dengan memberikan seluruh ilmu dan
teknologi yang dikuasainya kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum tanpa
pamrih dari mahasiswa.
3) Dalam proses evaluasi hasil pembelajaran, dosen harus objektif sesuai prestasi
akademik mahasiswa, tanpa dipengaruhi oleh: SARA, hubungan yang bersifat pribadi,
latar belakang, dan sifat mahasiswa.
4) Dosen memfasilitasi mahasiswa agar mampu menjalani proses belajar dan tidak
memberikan tugas yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar.
Dalam melakukan penelitian dosen Program Studi Magister Hukum harus berpegang
teguh pada Kode Etik Dosen yang mencakup:
1) Sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dikuasainya
2) Menghargai hasil penelitian yang bukan menjadi kompetensinya
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 98
3) Menolak penugasan penelitian yang berada di luar kompetensi bidang ilmu dan
teknologi yang dikuasainya
4) Memiliki kejujuran dalam setiap penelitian yang dilakukan mengutamakan objektivitas
dalam menyusun laporan penelitian tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi,
golongan, etnis maupun agama
5) Berusaha menggunakan metode ilmiah dalam membuktikan kebenaran.
Upaya koordinator Program Studi Magister Hukum untuk mengembangkan perilaku
kecendekiawanan dengan kegiatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa
dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:
1. Proyek penelitian yang didanai oleh BOPTN UHO, Pemda (APBD), BLU UHO, DIKTI,
Kemenristek dengan tujuan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi,
politik, sosial, Hukum antara lain:
1) Model Konstruk Masyarakat Hukum Demokrasi (MHD) dalam Mencegah Kecurangan
/Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara
2) Kajian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sulawesi Tenggara
3) Model Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pranata Mediasi yang Mengintegrasikan
Peran Lembaga Hukum
4) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan
Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah
5) Kajian dan Pemetaan Masalah Kemiskinan Daerah Kab. Buton Tengah
6) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan
Masyarakat Hukum Adat Kab. Kolaka Timur
7) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Pengisian Keanggotaan
Badan Permusyarawatan Kab. Kolaka Timur
8) Penyusunanan Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPMD)
9) Revisi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab.
Buton Tengah
10) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang perubahan dan
penyesuaian nama-nama desa dan kecamatan
11) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang lambang daerah Kab.
Muna Barat
12) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang pengelolaan ruang
terbuka hijau
13) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang Perusahaan daerah
Air Minum Kab. Muna Barat tahun 2017
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 99
2. Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang
didanai DIPA-BLU, BOPTN dan mandiri bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan,
Pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Kegiatan
penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, Hukum antara lain:
1) Optimalisasi Pemahaman Hukum Masyarakat Pesisir melalui Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Berazaskan Nilai Kearifaan Lokal di DesaToli-Toli Kec. Lalonggasumeeto
Kab. Konawe
2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum Untuk Mendukung
Pembangunan Daerah Di Desa Lanto Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton
3) Penyuluhan Hukum tentang perlindungan hak anak ats akta kelahiran
4) Penyuluhan Hukum tentang Pemenuhan Hak anak yang Lahir dari perkawinan yang
tidak di catatkan dalam mendapatkan akta kelahiran
5) Penyuluhan Hukum tentang kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah pada desa
wawatu kec. Moramo utara kab. Konsel
6) Pencegahan Berita Hoax Berbasis Literasi SMA Negeri 9 Kota Kendari
Perilaku mahasiswa Program Studi Magister Hukum dari awal masa perkuliahan sudah
diarahkan kepada perilaku mahasiswa yang jujur, disiplin dan mengikuti etika akademik yang
mengacu pada Peraturan Akademik. Selain mengacu pada Peraturan Akademik, mahasiswa
juga wajib menaati dan menghormati norma-norma khusus (kode etik) pada Universitas Halu
Oleo yang merupakan penjabaran dari Peraturan Akademik. Begitu juga dosen dan tenaga
pendukung, selain harus taat pada peraturan kepegawaian, juga harus taat pada kode etik
dosen yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Halu Oleo.
Walaupun memberikan rambu-rambu kode etik tetapi program studi tetap memberikan
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan
mahasiswa. Dengan demikian kode etik digunakan agar dosen dan mahasiswa tidak
menyalahgunakan otonomi dan kebebasan akademik.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 100
Standar 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 6.1 Pengelolaan Dana
Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
Universitas Halu Oleo setiap mengadakan kegiatan rapat kerja atas perencanaan anggaran
tahunnya dilaksanakan diakhir tahun. Kemudian Koordinaotor Program Studi Magister Hukum
memulai dengan mengadakan pertemuan bersama dosen dan para staf. Agenda pertemuan ini
merencanakan anggaran berikutnya. Setelah itu, Koordinator Program Studi Magister Hukum
menyampaikan hasil rapat kepada Direktur Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Selanjutnya
akan menjadi bahan rapat pimpinan tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Hasil dari
rapat pimpinan tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo tentang perencanaan penganggaran
dilaporkan ke Rektor melalui Biro Perencanaan UHO sebagai bahan Rapat Kerja Universtias Halu
Oleo.
Keterlibatan Program Studi Magister Hukum dalam perencanaan anggaran dimulai dengan
melakukan evaluasi program kerja dan anggaran pada tahun sebelumnya dan estimasi dana
masuk pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut selanjutnya dilakukan
perencanaan awal penyusunan anggaran dan program kerja yang dimuat dalam rencana kerja
tahunan (RKT). Langkah selanjutnya adalah memasukkan proposal tentang dana yang
dibutuhkan ke Universitas melalui Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Penggunaan dana oleh
program studi dimulai dengan mengajukan Surat permintaan dana sesuai kebutuhan kepada
Pascasarjana Universtias Halu Oleo melalui Kepala Tata Usaha (KTU). Selanjutnya,
Pascasarjana Universtias Halu Oleo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Rektor
melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat SP2D dicairkan oleh Bendahara
Pembantu PPs berdasarkan SPP yang diajukan. Dana yang telah dicairkan tersebut oleh
Bendahara Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo diserahkan kepada Pascasarjana
Universtias Halu Oleo untuk digunakan sesuai kebutuhan dan dipertanggungjawabkan oleh
program studi melalui Bendahara Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo.
Pengelolaan dana seluruhnya dilakukan oleh Universitas yang didasarkan atas program kerja
yang disusun melalui Rapat Kerja UHO. Proses perencanaan anggaran di UHO mengacu pada
prinsip penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur pengelola di tingkat unit kerja
seperti program studi dengan mengajukan usulan kegiatan dan dana yang dibutuhkan (bottom-
up). Proses penganggaran didasarkan pada Prosedur.
6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada
tabel berikut:
Jenis Dana Jumlah Dana (juta rupiah)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 101
Sumber Dana TS-2 TS-1 TS
Rata-Rata per tahun
Usaha Sendiri
KANTIN 0 0.60 0.70 1.3
PHOTO COPY 0 0.6 0.7 0.433333333
TOKO SOUVENIR 0 1.05 1.15 0.733333333
Jumlah Dana Usaha Sendiri
0 0.85 1 0.616666667
Mahasiswa PENDAFATARAN CALON MAHASISWA BARU PPS UHO
0 2.5 2.85 1.783333333
UKT/SPP MAHASIWA 0 30 32.5 20.83333333
Jumlah Dana Mahasiswa
0 387.6 592.8 326.8
Pemerintah (Daerah & Pusat)
GAJI DOSEN DAN PEGAWAI
0 417.6 625.3 347.6333333
SERTIFIKASI DOSEN/TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR
0 1,995 1,995.00
1330
UANG LAUK PAUK DOSEN
0 588 588 392
REMUNERASI DOSEN
0 132.6 132.6 88.4
BLU UHO STAF PRODI
0 714 714 476
DANA PENGEMBANGAN PRODI
0 14 14 9.333333333
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER, PRINTER,DLL
0 15 15
10
PENGADAAN MOUBILER RUANG PRODI
0 550 550 366.6666667
PENELITIAN 0 2.5 1.5 1.333333333
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
0 689.76 379.67 356.4766667
Jumlah Dana Pemerintah
0 97 0 32.33333333
Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)
PENELITAN KERJASAMA
0 4,798 4389.77 3062.543333
PENGABDIAN KERJASAMA
0 0 0 0
Jumlah Dana Sumber Lain
0 0 20
6.666666667
TOTAL * 0 0 20 6.666666667
0 5217.96 5037.92 3418.626667
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 102
6.2.2 Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir. TS-2 TS-1 TS
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Dana Operasional
(Juta Rupiah)
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Dana Operasional
(Juta Rupiah)
Jumlah Mahasiswa
Jumlah Dana Operasional
(Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A1=0 B1=0 A2=34 B2= 5217.96 A3=86 B3= 5037.92
Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = 85.46566667 Gunakan rumus: (B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)
Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan penelitian tesis).
6.2.3 Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:
Tahun Judul Penelitian Nama Dosen yang Terlibat
Sumber dan
Jenis Dana
Jumlah Dana*
(juta Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
2017-2018
Model Konstruk Masyarakat Hukum Demokrasi (MHD) dalam Mencegah Kecurangan /Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara
Herman, SH.,LL.M, Dr. Kamaruddin, SH.,M.Hum, Sitti Aisa Abdullah, SH.,MH
DIKTI 70
2017-2018
Kajian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sulawesi Tenggara
Prof. Dr. H. MUH. JUFRI, SH.,MS, Dr. DEITY YUNINGSIH, SH.,MH
DIKTI 190
2017-2018
Model Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pranata Mediasi yang Mengintegrasikan Peran Lembaga Hukum
MUH. SJAIFUL, SH.,M.Hum; JUMIATY UKKAS, SH.,MH
DIKTI 120
2016-2017
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah
DR. LA SENSU, SH., MH
LPPM 77.60
2016-2017
Kajian dan Pemetaan Masalah Kemiskinan Daerah Kab. Buton Tengah
DR. LA SENSU, SH., MH
LPPM 97.00
2016-2017
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kab. Kolaka Timur
DR. GUSWAN HAKIM, S.H., M.M
LPPM 46.73
2016-2017
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyarawatan Kab. Kolaka Timur
DR. GUASWAN TATAWU, S.H., M.M
LPPM 46.73
2016-2017
Penyusunanan Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPMD)
DR. HERMAN, SH., LL.M
LPPM 106.70
2016-2017
Revisi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Buton Tengah
DR. LA SENSU, SH., MH
LPPM 97.00
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 103
2016-2017
Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang perubahan dan penyesuaian nama-nama desa dan kecamatan
DR. GUASWAN TATAWU, S.H., M.M
LPPM 48.50
2016-2017
Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang lambang daerah Kab. Muna Barat
DR. GUASWAN TATAWU, S.H., M.M
LPPM 48.50
2016-2017
Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang pengelolaan ruang terbuka hijau
Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H
LPPM 48.50
2016-2017
Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang Perusahaan daerah Air Minum Kab. Muna Barat tahun 2017
DR. GUSWAN HAKIM, S.H., M.M
LPPM 72.50
Jumlah 1069.43
Rata-Rata per Tahun 82.26384615
* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.
6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir
dengan mengikuti format tabel berikut:
6.3 Prasarana
6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:
Ruang Kerja Dosen Jumlah Ruang
Jumlah
Luas (m2)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen 0 0 0
Satu ruang untuk 3-4 dosen 0 0 0
Satu ruang untuk 2 dosen 3 36 36
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)
14 126 126
Total (t) 162
TahunJudul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada
MasyarakatSumber dan Jenis Dana
Jumlah Dana*
(juta Rp)
(1) (2) (4) (5)
2017PENCEGAHAN BERITA HOAX BERBASIS LITERASI
SMA NEGERI 9 KOTA KENDARIMANDIRI 5
2016Optimalisasi Pemahaman Hukum Masyarakat Pesisir melalui
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berazaskan Nilai LPPM UHO 57
2015Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemahaman
Hukum Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Di Desa LPPM UHO 40
2017Penyuluhan Hukum tentang perlindungan hak anak ats akta
kelahiranMANDIRI 5
2017Penyuluhan Hukum tentang Pemenuhan Hak anak yang Lahir
dari perkawinan yang tidak di catatkan dalam mendapatkan MANDIRI 5
2017Penyuluhan Hukum tentang kekuatan hukum sertifikat hak
milik atas tanah pada desa wawatu kec. Moramo utara kab. MANDIRI 5
117
19.5
Jumlah
Rata-Rata per Tahun
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 104
6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) untuk mahasiswa
program magister.
Ketersedian tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) pada Program Magister Hukum
tersedia beberapa tempat antara lain; di perpustaakan, ruang Prodi, dan ruang terbuka.
Jaringan wifi ini dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Dalam rangka mempercepat akses
data, Lembaga Universitas Halu Oleo mengadakan jaringan yang dikenal dengna istilah
backbone dengan mengplilasikan fiber optic (FO) yang dimulai dengan bandwidth internet 100
Mbps kemudian ditingkatkan lagi sampai pada kecepatan 250 Mbps pada awal tahun 2018.
Selain akses di Pascasarjana Universitas Halu Oleo, juga tersedia wifi di Fakultas Hukum
Universitas Halu Oleo. Sarana dan prasarana dalam mengolah data pada Program Studi
Magister Hukum secara terpadu tersambung langsung dengan Pascasarjana Universitas Halu
Oleo menggunakan local area network (LAN) yang diikuti pada backbone fiber optic yang
menghubungkan 5 titik di area kampus yang salah satunya adalah Program Studi Magister
Hukum. Dengan demikian, mahasiwa dan dosen dapat mengkases dan mencari bahan jurnal.
6.3.3 Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang
perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:
No. Jenis Prasarana Jumlah
Unit Total Luas
(m2)
Kepemilikan Kondisi Utilisasi (Jam/Min
ggu) SD SW Terawat Tidak
Terawat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Perpustakaan; a) Ruang baca PRODI MH; b) Ruang baca Pascasarajana; c) Ruang baca UHO
1 1 1
40
96.00
169
40
40
40
Ruang Kepala Perpustakaan 1 16.00 40
Ruang Staf Perpustakaan
2 Ruang informasi dan teknologi 1 15.75 40
3 Ruang kelas 21 48 30
4 Ruang Sidang: Ruang Seminar Ruang Rapat Pimpinan Ruang Ujian Tertutup
5 1 5
285.50 44.00 194.10
25 20 25
5 Ruang Dosen Prodi: Ruang Tunggu-1 Ruang Tunggu -2 Ruang Tunggu -3 Ruang Tunggu -4
1 1 1 1
12.21 13.20 13.69 20.00
40 40 40 40
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 105
6 Sanggar Seni 1 24 40
Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:
No. Jenis Prasarana
Penunjang Jumlah
Unit Total Luas
(m2)
Kepemilikan Kondisi Unit
Pengelola SD SW Terawat
Tidak Terawat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Lapangan Sepak Bola
2 17.600 UHO
2 Futsal Outdoor 2 5.000 UHO
3 Tenis Lapangan 5 1.304 UHO
4 Gedung Olah Raga 1 260.87 UHO
5 Lapangan Badminton
4 2.182.24 UHO
6 Volley Outdoor 4 648 UHO
7 Basket Outdoor 2 728 UHO
8 Unit Kegiatan Seni 1 56 UHO
9 Workshop 1 500 UHO
10 Sport Center 1 1.755 UHO
11 Power House 6 330 UHO
12 Masjid/Musholla Sabiilil Muttaqin Musholla
2 1
650.00 44.00
UHO/PPs
PPs
13 Ruang Cleaning Ruang Perlengkapan & Cleaning Service
1
44.00
PPs
14 Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa PPs
1
15.75 PPs
15 Ruang SATPAM 1 22.00 PPs
16 Ruang Fotocopy 1 32.00 PPs
17 Ruang Unit Usaha 1 32.00 PPs
18 Ruang Kantin 1 64.00 PPs
19 Ruang Dharma 1 15.75 PPs
20 Lapangan Parkir Depan Gedung A
1 2250.00 PPs
21 Lapangan Parkir Depan Gedung B
1 1220.00 PPs
22 Lapangan Parkir Tempat Olah Raga
1 1.579.70 PPs
23 Lapangan Parkir Samping Gedung B
1 188.50 PPs
24 Lapangan Parkir Belakang Gedung B
1 1.532.90 PPs
25 Lapangan Parkir Depan Gedung F,G dan H
1 1.020.00 PPs
Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 106
6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (hard copy)
maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya)) Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut: Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS
Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy
(1) (2) (3)
Buku teks 1002 1857
Jurnal nasional yang terakreditasi Dikti/LIPI 5
Jurnal internasional 10
Prosiding 20 20 Tesis 20 61 Disertasi 61 30
Total 30 1968
Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:
Tabel 2. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir
Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Jurnal Terakreditasi Dikti/LIPI
1. JURNAL RECHTS VINDING MEDIA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. AL-AHWAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol 8, No 1 (2015)
2 2 2 2 2 2
3. YUDISIA JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM
Vol 8, No 2 (2017): Yudisia 2 Vol 8, No 1 (2017): Yudisia 2 Vol 7, No 2 (2016): Yudisia 2 Vol 7, No 1 (2016): Yudisia 2 Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA 2 Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA 2
2 2 2 2 2 2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 107
4. JURNAL HUKUM ISLAM
Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
2 2 2 2 2 2
5. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
Vol 24, No 4: OKTOBER 2017 Vol 24, No 3: JULI 2017 Vol 24, No 2: APRIL 2017 Vol 24, No 1: JANUARI 2017 Vol 23, No 4: OKTOBER 2016 Vol 23, No 3: JULI 2016 Vol 23, No 2: APRIL 2016 Vol 23, No 1: JANUARI 2016 Vol 22, No 4: Oktober 2015 Vol 22, No 3: Juli 2015 Vol 22, No 2: APRIL 2015 Vol 22, No 1: Januari 2015
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. JURNAL HUKUM JURISPRUDENCE
Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
2 2 2 2 2 2
7. JURNAL HUKUM PRIORIS
Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015 Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 108
8. JURNAL MIMBAR HUKUM
Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015)
2 2 2 2 2 2 2 2 2
9. JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
VOL 6, NO 3 (2017) VOL 6, NO 2 (2017) VOL 6, NO 1 (2017) VOL 5, NO 3 (2016) VOL 5, NO 2 (2016) VOL 5, NO 1 (2016) VOL 4, NO 3 (2015) VOL 4, NO 2 (2015) VOL 4, NO 1 (2015)
2 2 2 2 2 2 2 2 2
10. JURNAL MEDIA HUKUM
Vol 24, No 2 (2017): December 2017 Vol 24, No 1 (2017): June Vol 23, No 2 (2016): December Vol 23, No 1 (2016): June Vol 22, No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2015)
2 2 2 2 2 2
11. UNIFIKASI JURNAL ILMU HUKUM
VOL 4, NO 2 (2017) VOL 4, NO 1 (2017) VOL 3, NO 2 (2016) VOL 3, NO 1 (2016) VOL 2, NO 2 (2015) VOL 2, NO 1 (2015)
2 2 2 2 2 2
12. JURNAL DINAMIKA HUKUM
Vol 17, No 3 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 3 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 3 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015)
2 2 2 2 2 2 2 2 2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 109
Jurnal Internasional
1. Criminal Law and Philosophy
volume 11 December 2017, Issue 4, Pages 645-865 volume 11 September 2017, Issue 3, Pages 431-644 volume 11 June 2017, Issue 2, Pages 213-429 volume 11 March 2017, Issue 1, Pages 1-211 volume 10 December 2016, Issue 4, Pages 657-888 volume 10 September 2016, Issue 3, Pages 395-655 volume 10 June 2016, Issue 2, Pages 215-394 volume 10 March 2016, Issue 1, Pages 1-214 volume 9 December 2015, Issue 4, Pages 587-784 volume 9 September 2015, Issue 3, Pages 395-585 volume 9 June 2015, Issue 2, Pages 189-394 volume 9 March 2015, Issue 1, Pages 1-188
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. International Journal of Law, Crime and Justice
Volume 51 Pages 1-84 (December 2017)Volume 50 Pages 1-82 (September 2017) Volume 49 Pages 1-70 (June 2017)Volume 48 Pages 1-90 (March 2017) Volume 47 Pages 1-120 (December 2016) Volume 46 Pages 1-116 (September 2016) Volume 45 Pages 1-170 (June 2016)Volume 44 Pages 1-230 (March 2016) Volume 43, Issue 4 Pages 397-700 (December 2015) Volume 43, Issue 3 Pages 293-396 (September 2015) Volume 43, Issue 2 Pages 129-292 (June 2015) Volume 43, Issue 1 Pages 1-128 (March 2015)
2 2 2 2 2 2 2 2 2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 110
3. Jindal Global Law Review
volume 8 October 2017, Issue 2, Pages 117-260 volume 8 April 2017, Issue 1, Pages 1-116 volume 7 October 2016, Issue 2, Pages 117-335 volume 7 April 2016, Issue 1, Pages 1-116 volume 6 October 2015, Issue 2, Pages 137-273 volume 6 April 2015, Issue 1, Pages 1-136
2
2
2
2
2
2
4. Criminal Law Forum vol 28 December 2017, Issue 4, Pages 631-789 vol 28 September 2017, Issue 3, Pages 357-630 vol 28 June 2017, Issue 2, Pages 183-356 vol 28 March 2017, Issue 1, Pages 1-182vol 27 December 2016, Issue 4, Pages 393-550 vol 27 September 2016, Issue 3, Pages 257-391 vol 27 June 2016, Issue 2, Pages 131-256 vol 27 March 2016, Issue 1, Pages 1-130 vol 26 December 2015, Issue 3-4, Pages 347-593 vol 26 June 2015, Issue 2, Pages 181-345 vol 26 March 2015, Issue 1, Pages 1-179
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 111
5. International Journal of Law and Psychiatry
Volume 55 Pages 1-80 (November–December 2017) Volume 54 Pages 1-162 (September–October 2017) Volume 53 Pages 1-110 (July–August 2017) Volume 52 Pages 1-110 (May–June 2017) Volume 51 Pages 1-62 (March–April 2017) Volume 50 Pages 1-82 (January–February 2017) Volume 49, Part B Pages 161-258 (November–December 2016) Volume 49, Part A Pages 1-160 (November–December 2016) Volume 48 Pages 1-92 (September–October 2016) Volume 47 Pages 1-188 (July–August 2016) Volume 46 Pages 1-136 (May–June 2016) Volume 45 Pages 1-88 (March–April 2016) Volume 44 Pages 1-122 (January–February 2016) Volumes 42–43 Pages 1-188 (September–December 2015) Volume 41 Pages 1-106 (July–August 2015) Volume 40 Pages 1-102 (May–June 2015) Volume 39 Pages 1-98 (March–April 2015) Volume 38 Pages 1-114 (January–February 2015)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 112
6. Law and Philosophy volume 36 December 2017, Issue 6, Pages 615-752 volume 36 October 2017, Issue 5, Pages 469-613 volume 36 August 2017, Issue 4, Pages 345-468 volume 36 June 2017, Issue 3, Pages 225-343 volume 36 April 2017, Issue 2, Pages 115-223 volume 36 February 2017, Issue 1, Pages 1-114 volume 35 December 2016, Issue 6, Pages 537-662 volume 35 October 2016, Issue 5, Pages 435-536 volume 35 August 2016, Issue 4, Pages 337-433 volume 35 June 2016, Issue 3, Pages 249-335 volume 35 April 2016, Issue 2, Pages 137-247 volume 35 February 2016, Issue 1, Pages 1-135 volume 34 November 2015, Issue 6, Pages 581-720 volume 34 September 2015, Issue 5, Pages 485-579 volume 34 July 2015, Issue 4, Pages 369-484 volume 34 May 2015, Issue 3, Pages 241-368 volume 34 March 2015, Issue 2, Pages 119-239 volume 34 January 2015, Issue 1, Pages 1-118
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 113
7. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law
vol 48 December 2017, Issue 8, Pages 897-1005 vol 48 November 2017, Issue 7, Pages 757-896 vol 48 September 2017, Issue 6, Pages 623-756 vol 48 August 2017, Issue 5, Pages 501-622 vol 48 June 2017, Issue 4, Pages 381-500 vol 48 May 2017, Issue 3, Pages 251-380 vol 48 March 2017, Issue 2, Pages 129-250 vol 48 February 2017, Issue 1, Pages 1-127 vol 47 December 2016, Issue 8, Pages 887-1002 vol 47 November 2016, Issue 7, Pages 759-885 vol 47 September 2016, Issue 6, Pages 635-758 vol 47 August 2016, Issue 5, Pages 515-634 vol 47 June 2016, Issue 4, Pages 383-514 vol 47 May 2016, Issue 3, Pages 259-382 vol 47 March 2016, Issue 2, Pages 135-257 vol 47 February 2016, Issue 1, Pages 1-133 vol 46 December 2015, Issue 8, Pages 915-1001 vol 46 November 2015, Issue 7, Pages 755-913 vol 46 September 2015, Issue 6, Pages 629-753 vol 46 August 2015, Issue 5, Pages 505-627 vol 46 June 2015, Issue 4, Pages 383-504 vol 46 May 2015, Issue 3, Pages 271-382 vol 46 March 2015, Issue 2, Pages 153-270 vol 46 February 2015, Issue 1, Pages 1-152
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 114
8. International Review of Law and Economics
Volume 52 Pages 1-124 (October 2017)Volume 51 Pages 1-60 (August 2017) Volume 50 Pages 1-60 (June 2017) Volume 49 Pages 1-56 (March 2017) Volume 48 Pages 1-88 (October 2016) Volume 47 Pages 1-96 (August 2016) Volume 47, Supplement Pages 1-72 (August 2016) Volume 46 Pages 1-92 (June 2016) Volume 45 Pages 1-72 (March 2016) Volume 44 Pages 1-86 (October 2015) Volume 43 Pages 1-238 (August 2015) Volume 42 Pages 1-218 (June 2015) Volume 41 Pages 1-116 (March 2015)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Jindal Global Law Review
volume 8 October 2017, Issue 2, Pages 117-260 volume 8 April 2017, Issue 1, Pages 1-116 volume 7 October 2016, Issue 2, Pages 117-335 volume 7 April 2016, Issue 1, Pages 1-116 volume 6 October 2015, Issue 2, Pages 137-273 volume 6 April 2015, Issue 1, Pages 1-136
2 2 2 2 2 2
10. Beijing Law Review Volume 8, Number 4, December 2017 Volume 8, Number 3, September 2017 Volume 8, Number 2, June 2017 Volume 8, Number 1, March 2017 Volume 7, Number 4, December 2016 Volume 7, Number 3, September 2016 Volume 7, Number 2, June 2016 Volume 7, Number 1, March 2016 Volume 6, Number 4, December 2015 Volume 6, Number 3, September 2015 Volume 6, Number 2, June 2015 Volume 6, Number 1, March 2015
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jika melanggan e-journal, agar dilampirkan daftar judul jurnal yang dapat diakses penuh.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 115
6.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:
No.
Nama Laboratorium
Jenis Peralatan Utama
Jumlah Unit
Kepemilikan Kondisi Rata-Rata Waktu
Penggunaan
(jam/minggu)
SD SW Terawat Tidak
Terawat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Lab./Studio Drama dan/Panggung UK Seni UHO
Panggung 1 V V 6
Latar 1 V V 6
Kain Wing 1 V V 7
Peralatan Lampu 25 V V 10
Peralatan alat music dan tari 18 V V 10
Lampu sorot 11 V V 6
Lampu Seba guna 1 V V 6
Kipas 2 V V 6
Lemari 1 V V 6
Meja 1 V V 5
2.
Laboratorium Komputer Program Studi Magister Hukum
Komputer (PC) 30 V V 40
LCD 5 V V 25
TV 1 V V 30
Layar 2 V V 10
Printer 2 V V 25
Kursi Futura 50 V V 40
UPS 2 V V 40
Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 116
6.5 Sistem Informasi 6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk
proses pembelajaran (hardware, software, e-library, dll.), administrasi, dan pengambilan keputusan.
Mekanisme informasi yang berjalan di Program Magister Hukum mengaplikasikan sistem
yang telah disediakna oleh pihak Unversitas Halu Oleo. Proses pembelajaran melalui e-
learning dan e-library dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sarana jaringan internet
ini telah disediakan setiap fakultas, jurusan dan program studi.
Adapun sarana dan prasaran yang telah disediakan adalah sebagai berkut:
1. Fasilitas dan sarana komputeriasi dilingkungan Universitas Halu Oleo telah di dukung
oleh jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Dalam
mengakses data, lingkup Universitas Halu Oelo menyediakan jaringan backbone
kampus menggunakan fiber optic (FO) dengan bandwidth internet 250 Mbps. Begitu
pula dalam rangka meningkatkan kapabilitas dosen, sarana ini menyediakan proses
belajar mengajar berbasis Website. Selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidkan
(LPPMP) telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi dosen UHO tentang
penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran. Dalam rangka efisiensi
akses informasi secara masal, pihak Universitas Halu Oleo menyediakan fasilitas
teleconference sebagai wujud dari program jaringan informasi dan komunikasi
INHERNT (Indonesia Higher Education Network);
2. Fasilitas dan sarana data di lingkup Universitas Halu Oleo dapat memanfaatkan Local
Area Network (LAN) dengan backbone fiber optic yang terhubung ke Pascasarjana
Univeristas Halu Oleo, Unit Pelayanan Terpadu,. Perpustakaan, Unit Pelayanan
Terpadu. Bahasa. Kapasitas bandwith internet saat ini sebesar 100 mbps dan akan terus
ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
3. Fasilitas dan sarana yang digunakan pihak Universitas Halu Oleo meliputi: Sistem
Informasi Akademik (SIAKAD), pembayaran SPP/UKT online, Sistem Informasi
Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB), Sistem Informsai Manajemen Aset dan
Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Data penelitian dan pengabdian dosen
terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemem Penelitian dan Pengabdian
(SIMLITABMAS), dan kinerja dosen menggunakan Sistem Informasi Pengembangan
Kinerja Dosen (SIPKD). Pemutakhiran data dosen maupun data mahasiswa secara
nasional dilaporkan secara berkala melalui EPSBED dan forlap.dikti.go.id/. khusus
untuk layanan perpustakaan tersedia e-journal online.
Mahasiswa Program Studi Magister Hukum diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan
teknologi dan informasi. Upaya tersebut dapat berjalan, maka di Program Studi Magister
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 117
Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo telah tersedia fasilitas internet yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Magister Hukum dalam mengakses
berbagai perkembangan infortmasi. Kaitannya dengan kajian literatur, selain perpustakaan
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Perpustakaan Pusat
Universitas Halu Oleo dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara, maka Program
Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo memiliki ruang baca, yang
disertai fasilitas untuk memudahkan mahasiswa mengakses literatur. Di website Program
Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo juga tersedia tautan akses
jurnal on line seperti jurnal yang terbit dalam lingkup Universitas Halu Oleo melalui
http://ojs.uho.ac.id/index.php/. Dengan demikian, sarana ini dapat mempermudah
mahasiswa untuk mendapatkan akses jurnal. Untuk meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam menyampaikan ide melalui komunikasi oral maupun tertulis, maka
setiap dosen mata kuliah mewajibkan mahasiswa untuk membuat tugas paper dan
dipresentasikan dalam ruang kelas dengan rancangan slide power point yang menarik dan
dengan isi yang dapat menjelaskan semua materi yang akan dipresentasikan.
Sarana dan prasarana atas sistem informasi yang digunakan oleh Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo secara terintegrasi dan terpusat pada tingkat
Universitas Halu Oleo untuk mengelola prasarana dan sarana (hardware, software).
Universitas Halu Oleo menyediakan fasilitas perangkat keras (hardware) berupa server,
fiber optic, wireless, bandwith, Komputer PC, dan jaringan kabel data untuk mendukung
penggunaan sistem informasi di Universitas Halu Oleo. Disamping itu, beberapa software
juga tersedia untuk digunakan dalam pengelolaan prasarana/sarana seperti:
1. Sistem Manajemen Aset dan Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), digunakan
untuk menginventarisasi semua barang yang dimiliki Universitas Halu Oleo.
2. Sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/electronic procurement
(e-proc) digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara online yang ditaut
dengan di laman http://lpse.uho.ac.id/eproc4v
3. Sistem informasi pendaftaran wisuda, digunakan untuk melakukan pendaftaran wisuda
oleh mahasiswa secara on line pada alaman http://wisuda.uho.ac.id/
6.5.2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan
mengikuti format tabel berikut:
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 118
No. Jenis Data
Sistem Pengelolaan Data
Secara Manual
Dengan Komputer
Tanpa Jaringan
Dengan Komputer Jaringan
Lokal (LAN)
Dengan Komputer Jaringan
Luas (WAN)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Mahasiswa V
2 Kartu Rencana Studi (KRS) V
3 Jadwal mata kuliah V
4 Nilai mata kuliah V
5 Transkrip akademik V
6 Lulusan V
7 Dosen V
8 Pegawai V
9 Keuangan V
10 Inventaris V
11 Perpustakaan V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 119
Standar 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam Tiga Tahun
Terakhir 7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis
1. Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut.
No. Nama Dosen Agenda
Penelitian Judul Penelitian
Keterlibatan dengan Jaringan Penelitian*
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dr. La Sensu, S.Ag., S.H., M.H.
“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna).
PEMDA TK II Kabupaten Muna .
2 Dr. Idaman, S.Ag., M.A. Naskah Akademik Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara” Kerjasama Sekretariat DPRD PROV. SULTRA dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Halu Oleo 2018.
Sekretariat DPRD PROV. SULTRA .
3. Dr. Ruliah, S.H., M.H.
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Kecil Dan Nelayan Tradisional Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Tangkapan Di Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe.
PEMDA TK II Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
4 Dr. Muh. Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.H
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA PRAKARSA DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Tentang 1. Adaptasi Perubahan Iklim, 2. Administrasi Kependudukan, 3.
DPRD Prov. Sulawesi Tenggara
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 120
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disbailitas, 4. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga Center for International Forestry Research (CIFOR), International Center for Research in Agroforestry (ICRAF). Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll.)
2. Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir
mengikuti format tabel berikut. No. Nama Mahasiswa Judul Tesis Nama Dosen Pembimbing (1) (2) (3) (4)
1 1. 2. dst.
2 1. 2. dst.
dst. 1. 2. dst.
7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan
mahasiswa.
Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa
Program Studi Magister Hukum dengan menganalisis pendekatan penelitian yang sering
digunakan dalam Program Studi Magister Hukum saat ini secara umum dosen dan mahasiswa
adalah pendekatan konsep hukum, perundang-undangan, perbandingan, dan pendekatan
kasus. Meskipun saat ini terdapat penelitian empiris, namun mahasiswa harus membedakan
dan menerapkan secara konsisten dalam penelitian hukum. Dalam dasarwarsa terakhir,
penelitian dosen dan mahasiswa sudah menggunakan pemikiran baru disesuaikan dengan
perkembangan keilmuan ilmu hukum dan tuntan pengguna alumni dan masyarakat. Apalagi
sebagai Program Studi Magister Hukum harus berpikir yuris, profesional, mandiri, inovatif, dan
adaptif pelopor pendidikan hukum. Oleh karena itu, perkembangan hukum selalu mengikuti
perkembangan zaman.
7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa pada butir 7.1.1.
yang berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.
Hasil penelitian Dosen Program Studi Magister Hukum yang telah dilakukan dari total
penelitian pada memiliki dampak terhadap produktivitas 54%, kesejahteraan masyarakat 24%
dan sisanya 22% berdampak pada mutu lingkungan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 121
tesis mahasiswa dapat disimpulkan bahwa yang berdampak pada peningkatan produktivitas
sebanyak 75%, kesejahteraan masyarakat 15% dan sisanya hanya sekitar 10% yang
berdampak pada peningkatan mutu lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa baik hasil penelitian dosen yang memiliki dampak terbesar pada peningkatan
produktivitas. Selanjutnya yang memiliki dampak yang paling rendah baik hasil penelitian
dosen maupun mahasiswa adalah peningkatan mutu lingkungan. Karena itu ke depan
diharapkan kajian penelitian dosen maupun mahasiswa ke depan difokuskan pada
peningkatan mutu limu hukum, sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan universitas dapat
terselenggara dengan baik.
Dampak hasil penelitian dosen maupun mahasiswa lebih dominan pada peningkatan
produktivitas individu bukan pada organisasi atau lembaga, sehingga agenda penelitian ke
depan dapat mengkaji lebih komprehensif baik peningkatan produktivitas individu maupun
organisasi. Selanjutnya mutu lingkungan kerja lebih dititikberatkan lingkungan kerja bukan
pada lingkungan organisasi secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat yang dikaji pada
penelitian dosen dan mahasiswa hanya menitik beratkan pada kajian kesejahteraan secara
umum atau hanya memfokuskan pada kajian kesejahteraan di level masyarakat secara
general bukan secara individu masyarakatnya. Karena itu agenda riset dosen maupun
mahasiswa dapat mengkaji tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih spesifik yang
menyentuh masyarakat secara individu.
7.1.4 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang
dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan.
7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh
dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
No. Judul(1) Tahun Tingkat(3)
Sumber Dana Kegiatan Penelitian
Jumlah Penelitian dalamTahun Pelaksanaan
Jumlah Penelitian Selama
Tiga Tahun TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti 0 97 20 117
PT yang bersangkutan 0 595 0 595
Depdiknas 0 0 380 380
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas
0 0 0 0
Institusi luar negeri 0 0 0 0
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 122
Nama-nama Dosen
Dipubli-kasikan
pada
Penyajian/ Publikasi
Nama Lembaga Sitasi(2)
Lokal/ Nasional
Tidak Terakre-
ditasi
Nasional Terakre-
ditasi
Interna-sional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Evidence Doctor Error In Alleged Of Criminal Act On Medical Malpractice
Sabrina Hidayat
Internasional Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 02, February 2015
2015 V
2 Tanggung Jawab Keperdataan Biro Perjalanan Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Jamaah Haji dan Umroh
Zahrowati Jurnal Ecosystem LPPM Universitas "45" Makassar
2015 V
3 Nomenklatur Sistem Hukum Indonesia
Muhammad Jufri, Muhammad Sjaiful
Komunika
2015
4 Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan
Oheo Kaimuddin Haris
Yuridika 30 (1), 36-54
2015 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 123
5 Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana (Tindak Pidana Korupsi)
Oheo Kaimuddin Haris
Jurnal Yuridika
2015 V
6 Implementation of Article 29 Indonesian Constitution as Embodiments of Religious Tolerance in Islamic Law Perspective
Oheo Kaimuddin Haris
Journal UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016 V
7 The Implementation of Article 29 UUD 1945 as an Embodiment of Religious Tolerance in Indonesia: AN Islamic Law Perspective
Oheo Kaimuddin Haris
JICSA Volume 05-Number 0, June 2016
2016 V
8 The Essence of Property Obtained Between Husband and Wife Durring Marriage
Zahrowati Journal of Law, Policy, and Globalization
2016 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 124
9 Pembrontakan Terhadap Pemerintahan Yang Sah (Bugah) Dalam Perspektif Hukum Islam
Sukring, Rustam
Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan
2016 V
10 President Permission To The Investigation Of State Officers On Maladministration Action
Muh. Sabaruddin Sinapoy
Yuridika Volume 31, No. 3, September 2016
2016 V
11 Legal Analysis The Power of Corruption Eradication Commission On Investigation Of Case Combination On Corruption and Money Laundering
Sabrina Hidayat
Halu Oleo Law Review Volume 1 Issue 2, September 2017
2017 V
12 Hukum Adat Kalosara
Guswan Hakim
Barokah Raya Kendari
2017 V
13 The Application Of Strict Liability (Absolute Responsibility) In Public Transportation Accidents Only Ship Of The Ship In Indonesia
Guswan Hakim
Internasional Journal Of Advanced Research (IJAR)
2017 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 125
14 Management Model With By In Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Di Kabupaten Bombana
Jabal Nur, Nur Intan
Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017
2017 V
15 Penerapan Sanksi Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi)
Oheo Kaimuddin Haris
Jurnal Hukum Universitas Semarang
2017 V
16 Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Daerah
Oheo Kaimuddin Haris
Yuridika 30 (1), 58-83
2017 V
17 Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi)
Oheo Kaimuddin Haris
Jurnal Ius Constituendum
2017 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 126
18 Pembadanan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus Di Sulawesi Tenggara),
Oheo Kaimuddin Haris
Hang Tuah Law Review Perspektif Hukum Journal 15 (2), 111-127
2017 V
19 Settlement For Land Conflict In Transmigrant Community Through Mediation By Integrating Team For Handling Of Social Conflict In The East Kolaka Regency, Indonesia
Heryanti, Lade Sirjon, Sabrina Hidayat
Internasional Journal Of Advanced Research (IJAR)
2018 V
20 Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata
Zahrowati Halu Oleo Law Review Volume 1 Issue 2, September 2018
2018 V
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 127
21 Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene Dalam Perlindungan dan Pengolalaan Lingkungan Hidup
Muh. Sabaruddin Sinapoy
Halu Oleo Law Review Volume 2 Issue 2, September 2018
2018 V
22 Broadening of The Concept of Obscenity in The Draft of Indonesian Penal Code
Oheo Kaimuddin Haris
Hasanuddin Law Review Volume 3 Issue 2, August 2018
2018 V
23 Preventing Maladministration On Issuing Mining License (a Case Study In South East Sulawesi, Indonesia)
Oheo Kaimuddin Haris, Rizal Muchtasar dan Sahbudin
Icol GaS 2018 SHS Web of Conferences 54
2018 V
24 Same Sex Marriage in Legal and Human Rights Perspectives
Deity Yuningsih, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rezky, Hilaire Tegnan
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden Vol. 21, Iss. 3
2018 V
25 Victim’s Involvement Model In Children Legal Process Based On Law No. 11/2012 On Children Criminal Justice System
Oheo Kaimuddin Haris
Yuridika, Vol 34, No 1 (2019)
2019 V
Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam citation index)
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 128
(2) Contoh nama lembaga sitasi:Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus, Google Scholar.
(3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.
7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program
magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).
No. Nama Dosen Topik Penelitian Jumlah Mahasiswa
yang Terlibat
(1) (2) (3) (4)
1 Oheo K. Haris Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 1 2 Herman Diversi Anak 1 3 Muhammad Jufri Sistem Kenegaraan 1 4 La Sensu Keberlakuan Produk Hukum
Daerah 1
5 Guasman Tatawu Penerapan Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah
1
6 Muhammad Sabaruddin
Sinapoy
Sistem Pemerintahan Daerah 1
7 Sabrina Hidayat Tindak Pidana Korupsi 1 Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen
A=7
Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen
B=
Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS A+B=7
7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh
hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir.
No.
Nama Karya*
Paten/HaKI Karya yang Mendapat
Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
(1) (2) (3)
1
2
Dst. * Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/
internasional.
7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun Terakhir 7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai
dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:
Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada
Masyarakat
Tahun Pelaksanaan
TS-2 TS-1 TS Jumlah Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembiayaan sendiri oleh dosen 0
PT yang bersangkutan 2 2
Depdiknas 5 7 12
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas 15 20 35
Institusi luar negeri 0
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 129
Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)
7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
No. Nama Dosen Judul Kegiatan
Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat
Waktu Kegiatan
Hasil atau Dampak Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir 7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program
studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
No. Nama Instansi Jenis
Kegiatan
Kurun Waktu Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh
Mulai Berakhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 MK Kegiatan pengelolaan, layanan konsultasi perkara Konstitusi dan Persidangan Jarak jauh Melalui video conference
Januari 2018
Desember 2018
Mendapatkan akses yang mudah dalam penyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi
2 KPK Perekaman sidang perkara Korupsi
2018 2019 Medokumentasikan hasil sidang sebagai bahan kuliah praktik peradilan
3 Fakultas Hukum Sultan Agung Tirtayasa
Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2018 2022 Pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM
4 Badan pembinaan hukum nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap Masyarakat.
2018 2019 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan pengabdian/penelitian dosen.
5 PT. Antam Tbk Pengembangan tridharma perguruan tinggi: 1) Pendidikan 2) Penyaluran
program beasiswa
4/5/2015 4/5/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 130
3) Pendayagunaan sarana dan prasarana
4) Pelaksanaan penelitian
6 POLDA Sulawesi Tenggara dan KOREM 143 Haluoleo
Peningkatan kujalitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan IPTEK Pendampingan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN
5/8/2015 5/8/2020 Pendampingan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN
7 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3/8/2015 3/8/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa
8 Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia
20/10/ 2015
20/10/ 2020
Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi
9 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
Bantuan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
03/02/ 2015
03/02/ 2017
Meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan aset.
10 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
9/3/2015 9/3/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi
11 Pemerintah Kabupaten Bombana
Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian
9/3/2015 9/3/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 131
kepada masyarakat
12 Bank BPD Sultra Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
27/10/ 2015
27/10/ 2016
Pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM serta membina hubungan kelembagaan demi menunjang pertumbuhan pembangunan dan kestabilan ekonomi.
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan
7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program
studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.
No. Nama Instansi Jenis
Kegiatan
Kurun Waktu Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh
Mulai Berakhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 University Kebangsaan Malaysia
Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian
26/10/2016
26/10/ 2021
Penelitian, pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM
2 Philippines Women‟s Univerisity
International Seminar
2014 October 2015
Publikasi International Proceeding MenambahPengetahuan Dosen&Mahasiswa
3 USAID, Amerika Terms of Reference Between ChemonicsInternational INC And UHO
2012 28 Nov. 2016
Kerjasama & Kepemimpinan dan Pengembangan Kapasitas dalam Proyek Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Tinggi USAID/ Helm
4 Naresuan University, Thailand
Education, Training and Research
2012 2017 Kerjasama bidang pendidikan dan penelitian
5 Queen Mary, University of London
Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian
15/11/2016
15/11/ 2021
Penelitian, pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM
6 Al Balqa Applied University, Jordan
Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian
19/4/ 2016
19/4/ 2021
Peningkatan kapasitas SDM dan publikasi
7 Universite de La Rochelle (French) -Univ. Haluoleo
Cooperation programme
9/11/ 2011
9/11/ 2016
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Bagi Mahasiswa dan Dosen
Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 132
DAFTAR LAMPIRAN
A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG
No. Nomor Butir Keterangan
1 - Fotokopi SK pendirian PS
2 - Fotokopi SK izin operasional PS
3 4.3.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap PS.
5 4.4 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.
6 7.1.7 Surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.
B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN
No. Nomor Butir Keterangan
1 1.1.2 Dokumen mengenai strategi pencapaian sasaran program studi
2 2.1 Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
3 2.3 (1) Rencana pengembangan program studi (2) Standard Operating Procedure (SOP)
4 2.4 Dokumen tentang jaminan mutu.
5 2.5 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
6 3.1 Dokumen tentang sistem rekrutmen yang mencakup: kebijakan rekrutmen, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
7 3.2.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)
8 3.2.2 Bukti prestasi/reputasi yang dicapai mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik (prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olah raga, seni dsb)
9 3.3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.
10 3.4 Laporan kegiatan himpunan alumni.
11 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
12 4.2 • Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.
• Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
13 4.5.2 Bukti kehadiran tenaga ahli/pakar dari luar PT sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, sebagai pembicara tamu, dsb.
14 4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan.
15 4.5.4.1 Bukti kegiatan dosen tetap sebagai pakar/konsultan/staf ahli/ narasumber di luar PT.
16 4.5.4.2 Bukti keanggotaan dosen tetap dalam himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah nasional dan internasional.
17 4.5.4.3 Bukti dosen tetap sebagai visiting professor di PT lain tingkat nasional atau internasional.
18 4.5.5 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Tidak termasuk ceramah, penyajian makalah, simposium, seminar.
BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 133
No. Nomor Butir Keterangan
19 4.6.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat vokasi tenaga kependidikan.
20 5.1.1 Kurikulum pendidikan magister.
21 5.1.3 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.
22 5.2 Dokumen tentang persyaratan mengikuti pendidikan magister, proses, pelaksanaan, dan persyaratan kelulusannya.
23 5.3 Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan..
24 5.4 Dokumen tentang sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis
25 5.5 Dokumen tentang sistem monotoring dan evaluasi proses pembelajaran (masing-masing untuk proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, proses penulisan tesis, kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, ujian akhir studi magister).
26 5.6 Dokumen tentang kebijakan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif serta bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya.
27 6.1 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
28 6.2.3 Kontrak penelitian.
29 6.4.1 Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.
30 6.5.1 Daftar software, petunjuk pemanfaatan SIM.
31 7.1.1 • Hasil penelitian dosen tetap (rekapitulasi judul dan dokumen laporan hasil penelitian)
• Bukti keterlibatan dengan jaringan penelitian nasional atau internasional.
• Tesis mahasiswa.
32 7.1.4 Bukti artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap.
33 7.2 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
34 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri
35 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri