1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar drg Kartini Rustandi, M.Kes. Disampaikan pada Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP Bapelkes Cilandak, Jakarta, 18 Jan s.d 1 Februari 2015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEBIJAKAN AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
drg Kartini Rustandi, M.Kes.
Disampaikan pada
Pelatihan TOT Pendamping Akreditasi FKTP
Bapelkes Cilandak, Jakarta, 18 Jan s.d 1 Februari 2015
OUTLINE
I. PENDAHULUAN
II. AKREDITASI FKTP
III. PENUTUP
2
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
3
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENDAHULUAN
4 Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN PENCAPAIAN DAYA SAING KOMPETITIF PEREKONOMIAN BERLANDASKAN KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM DAN SDM BERKUALITAS SERTA KEMAMPUAN IPTEK YANG TERUS MENINGKAT
5 Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I
2005 -2009
Bangkes
diarahkan untuk
meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Akses masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
lebih berkembang
dan meningkat
Akses masyarakat
terhadap yankes
yang berkualitas
telah mulai
mantap
Kes masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di
seluruh wilayah
Indonesia
PROGRAM
INDONESIA
SEHAT
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
6
Perlaksanaan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif serta upaya prevensi dan
promosi kesehatan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan 6
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma Sehat
Program
•Pengarusutamaan kesehatan dlm pembangunan
•Prom prev sbg pilar utama upaya kesehatan
•Pemberdayaan masyarakat
Indikator
•Kota Sehat
•Kecamatan Sehat
Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
• Peningkatan Mutu
• Regionalisasi Rujukan
Indikator
• Jml Kecamatan yg memiliki minimal 1 Puskesmas yg tersertifikasi akreditasi
• Jml Kab/Kota yg memiliki minimal 1 RSUD yg terakreditasi
Jaminan Kesehatan Nasional
Program
•Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
•Kendali Mutu & Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Indikator:
Total coverage
Tanda kepesertaan
KIS – Kartu BPJS
7
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019
(PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan
8 Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERKUALITAS DALAM RPJMN 2015 - 2019 :
1. PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR MENCAKUP PUSKESMAS (RAWAT INAP/PERAWATAN) DAN JARINGANNYA TERMASUK MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN TERUTAMA DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN;
2. PENINGKATAN KERJASAMA PUSKESMAS DENGAN UNIT TRANFUSI DARAH KHUSUSNYA DALAM RANGKA PENURUNAN KEMATIAN IBU;
3. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA;
4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN;
5. PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN BERBAGAI STANDAR GUIDELINE PELAYANAN KESEHATAN DIIKUTI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASINYA;
6. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN FASILITAS SWASTA;
7. PENGEMBANGAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER; SERTA
8. PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK, PELAYANAN PRIMER DAN PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT.
9 Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
INDIKATOR & TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN ( RPJMN 2015 2019)
10
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346
(SP 2010)
306
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32
(2012/2013)
24
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17,0
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
(bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 28,0
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50
Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4
Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7,2 (2013) 5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu
puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
0 (2014) 5.600
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014) 481
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi
dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 95,0
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan
Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
5
Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat
Mendukung Pelaksanaan JKN
Mendukung pencapaian Indikator Kesehatan
1
2
3
PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
7
Peningkatan Akses
Peningkatan Mutu
Regionalisasi Rujukan
1
2
3
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
13
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
14
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Dasar Hukum:
UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
15
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Dasar Hukum:
Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN: Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik: Pasal 38:
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
16
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Definisi: Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik
dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
• BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko
• BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP
• BAGI FKTP :
1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .
3. Meningkatkan pendidikan pada staf
4. Meningkatkan pengelolaan risiko
5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf
6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan
konsistensi dalam bekerja
7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
• BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)
1. Memperkuat kepercayaan masyarakat
2. Adanya Jaminan Kualitas
17
MANFAAT AKREDITASI FKTP
SASARAN AKREDITASI FKTP
PUSKESMAS
ADIMINISTRASI MANAJEMEN
UKM
LAYANAN KLINIS
DPM
ADIMINISTRASI MANAJEMEN
LAYANAN KLINIS
KLINIK
ADIMINISTRASI MANAJEMEN
LAYANAN KLINIS
KOMPONEN PENILAIAN
HAL PUSKESMAS KLINIK DPM
Kategori Tingkat kelulusan
• Terakreditasi Dasar
• Terakreditasi Madya
• Terakreditasi Utama
• Terakreditasi Paripurna
• Terakreditasi • Tidak
Terakreditasi
•Terakreditasi •Tidak terakreditasi
Jumlah Elemen Penilaian
802 elemen penilaian (EP)
503 elemen penilaian
207 elemen penilaian
KATEGORI KELULUSAN AKREDITASI FKTP
19
20
75 7560 60 60
20 20 20 200
20
40
60
80
100
SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT DASAR"
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kepemimpinan dan Manaj. Puskesmas
UKM yang Berorientasi Sasaran Kepemimpinan dan Manajemen UKM
Layanan klinis yg berorientasi pasien Manajemen penunjang layanan klinis
Peningkatan mutu Puskesmas Sasaran kinerja dan MDGs
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
75 75 75 7560 60
40 40 40
0
20
40
60
80
100
SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT MADYA"
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kepemimpinan dan Manaj. Puskesmas
UKM yang Berorientasi Sasaran Kepemimpinan dan Manajemen UKM
Layanan klinis yg berorientasi pasien Manajemen penunjang layanan klinis
Peningkatan mutu Puskesmas Sasaran kinerja dan MDGs
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
21
80 80 80 80 80 80 80 80 80
0
20
40
60
80
100
SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT PARIPURNA "
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kepemimpinan dan Manaj. Puskesmas
UKM yang Berorientasi Sasaran Kepemimpinan dan Manajemen UKM
Layanan klinis yg berorientasi pasien Manajemen penunjang layanan klinis
Peningkatan mutu Puskesmas Sasaran kinerja dan MDGs
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
80 80 80 80 80 8060 60 60
0
20
40
60
80
100
SYARAT KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS" TINGKAT UTAMA"
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kepemimpinan dan Manaj. Puskesmas
UKM yang Berorientasi Sasaran Kepemimpinan dan Manajemen UKM
Layanan klinis yg berorientasi pasien Manajemen penunjang layanan klinis
Peningkatan mutu Puskesmas Sasaran kinerja dan MDGs
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
TAHAPAN AKREDITASI FKTP
Tujuh (7) tahap proses Akreditasi FKTP
1. Proses Pelatihan
2. Proses Persiapan
3. Proses Pendampingan
4. Proses Pengajuan
5. Proses Survei
6. Proses Penetapan
7. Proses Pendampingan Pasca Akreditasi
22
Mekanisme akreditasi
2. Check
Kesiapan
Fasyankes
3. Meneruskan
permohonan
Sesudah chek
kesiapan
9. Penerbitan sertifikat
Dinkes Kab
Dinkes Prov
Komisi Akreditasi
Koordinator Surveior di
Provinsi
Fasyankes
1. Mengajukan Permohonan akreditasi
4. Meneruskan
Permohonan ke komisi 5. Menugaskan koordinator utk
Membentuk tim surveior
6. Survei akreditasi
7. Rekomendasi
Hasil survei
8. Meneruskan
Rekomendasi hasil survei
10. Meneruskan sertifikat
Ke Kabupaten
10. Menyerahkan
sertifikat ke fasyankes
23
PENETAPAN AKREDITASI
24
IDEAL LEMBAGA AKREDITASI FKTP
YANG INDEPENDENT
TRANSISI
KOMISI AKREDITASI FKTP • Mempersiapkan terbentuknya lembaga
akreditasi yang independent. • Menetapkan akreditasi sebelum
terbentuk lembaga akreditasi independent
25
NSPK AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Puskesmas 1. Standar Akreditasi
Puskesmas
2. Instrumen Akreditasi Puskesmas
Klinik 3. Standar Akreditasi
Klinik
4. Instrumen Akreditasi Klinik
dr/drg Praktik Mandiri
5. Standar Akreditasi
dr/drg Praktik Mandiri
6. Instrumen Akreditasi dr/drg Praktik Mandiri
7. Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
8. Pedoman Survei Akreditasi FKTP
9. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP
10. Kurikulum Modul TOT Surveior FKTP
11. Kurikulum Modul TOT Pendamping FKTP
12. Kurikulum Modul Pelatihan Surveior FKTP
13. Kurikulum Modul Pelatihan Pendamping FKTP
25
2015
2016
2017
2018
2019
26
1. Draft Permenkes Akreditasi FKTP 2. Draft SK Menkes tentang penetapan LAFPI 3. Draft SK Menkes tentang penetapan personalia