AKPER-Ak pajak makalah2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset tetap bagian dari neraca yang dilaporkan oleh

manajemennya dalam setiap periode atau setiap tahun.

Aset ini digolongkan menjasi aset tetap berwujud dan

aset tetap tidak berwujud. Aset berwujud yang diperoleh

dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih

dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun.

Aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar dan

tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomisan dan

hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan

tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi set

yang lain. Karaktristik yang paling menonjol adalah

tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat dikemudian

hari. Bentuknya seperti hak paten, hak cipta, waralaba,

merek dagang dan goodwill.

Dari pengertian diatas betapa pentingnya mengetahu

seluk beluk tentang Aset Tetap, baik berwujud maupun

tidak berwujud. Maka dengan pembahasan-pembahasan yang

lebih rinci diharapkan dapat diaplikasikan dalam

pencatatan neraca yang berguna bagi pihak interen

maupun eksteren.

1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengakuan Aset Tetap dengan ketentuan -

ketentuannya

2. Bagaimana perolehan aset tetap dengan berbagai

cara

3. Bagaimana penyusutan aset tetap serta metode -

metode yang digunakan

4. Penggolongan pada aset tetap tidak berwujud dan

perlakuan akuntansinya

5. Bagaimana pengalihan hak aset tetap tidak berwujud

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan dapat menjelaskan aset tetap berwujud

dan aset tetap tidak berwujud.

2. Mengetahui cara perolehan aset tetap berwujud dan

aset tetap tidak berwujud.

3. Mengetahui penyusutan aset tetap serta metode -

metode yang digunakan

4. Menjelaskan Penggolongan pada aset tetap tidak

berwujud dan perlakuan akuntansinya

D. Sistematika Penulisan

2

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Rumusan

c. Tujuan Penulisan

d. Sistematika Penulisan

4. BAB II Pembahasan

5. BAB III Penutup

a. Kesimpulan

b. Saran

6. Daftar Pustaka

BAB II

PEMBAHASAN

3

ASET TETAP BERWUJUD

A. Pengakuan Aset Tetap

Disimpulkan bahwa suatu benda berwujud dapat

dikelompokkan sebagai aset tetap sesuai ketentuan

akuntansi komersial apabila :

1. manfaat keekonomian masa yang akan datang yang

berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan

mengalir ke dalam perusahaan dan

2. biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Diperlukan adanya penilaian tingkat kepastian

aliranmanfaat ekonomi masa akan datang sesuai dengan

bukti-bukti yang ada. Adanya pengakuan langsung, contoh

transaksi pertukaran karena mempunyai bukti pembelian

aset yang memberikan identifikasi biayanya. Aset yang

dibuat sendiri, pengukuran dari sisi biaya dapat dibuat

melalui transaksi dengan pihak luar perusahaan dan

perusahaan mengakumulasi biaya yang digunakan ke dalam

proses penyelesaian sehingga memenuhi kualifikasi

sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada

awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.

Biaya perolehan terdiri atas harga beli, termasuk

bea impor, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dan

biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung

sampai aset tersebut siap dipakai atau berada ditempat.

B. Perolehan Aset Tetap

- Perolehan Aset Tetap secara Gabungan

4

Mengalokasikan harga gabungan berdasarkan

perbandingan nilai wajar aset yang bersangkutan.

Contoh, harga bangunan + tanah = Rp 300.000.000

(termasuk biaya notaris, bea balik nama, bea

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dll).

Alokasi harga perolehan :

No

.

Jenis

Aset

Harga

Wajar

Alokasi harga Perolehan

1.

2.

Tanah

Banguna

n

Jumlah

150.000.0

00

100.000.0

00

250.000.0

00

15 x 300.000.000 =

180.000.000

25

10 x 300.000.000 =

120.000.000 +

25

300.000.000

Ayat jurnal :

Tanah 180.000.000

Bangunan 120.000.000

Kas dan Bank 300.000.000

- Perolehan Aset Tetap secara Angsuran

Diperhatikan kontark pembeliannya.

5

Contoh, harga perolehan mobil Rp 120.000.000

dibayar 24x angsuran,

Rp 5.000.000 per bulan dengan bunga 20 % pertahun.

Perhitungan angsuran pertama :

Angsuran bulanan Rp

5.000.000

Bunga 1/12 x 20% x Rp 120.000.000

Rp 2.000.000

Jumlah pembayaran Rp

7.000.000

Perhitungan angsuran bulan kedua :

Angsuran bulanan Rp

5.000.000

Bunga 1/12 x 20% x 120.000.000- 5.000.000

Rp 1.916.700

Jumlah pembayaran Rp

6.916.700

Ayat Jurnal :

1. saat pembelian aset tetap

Mobil/kendaraan (dalam angsuran)

120.000.000

Utang angsuran

120.000.000

2. saat pembayaran

Utang angsuran 5.000.000

Beban Bunga 2.000.000

6

Kas dan Bank

7.000.000

3. Saat pembayaran angsuran kedua



Kas dan Bank

Rp 6.916.700

Perhitungan pembayaran angsuran dibuat setiap

bulan. Bunga semakin lama semakin menurun karena jumlah

pinjama juga menurun. Penetapan bunga yang digunkan

berdasarkan pada tingkat bunga efektif (effective interest

rate).

Harga dengan angsuran ditetapkan terlebih dahulu

dan angsuran yang harus dibayar setiap bulan tetap,

maka setiap angsuran terdiri atas 2 komponen yaitu

angsuran dan bunga. Besarnya bunga ditetapkan

menggunakan tingkat bunga tetap (flat interest rate).

Contoh, harga perolehan kendaraan Rp 120.000.000,

angsuran 24x bunga 25% per tahun. Perhitungan :

Harga perolehan tunai Rp

120.000.000

Bunga Rp 120.000.000 x 25% x 24/12 Rp.

60.000.000

Harga beli dengan angsuran Rp

180.000.000

Angsuran yang dibayar setiap bulan sebesar :

7

1/24 x Rp 180.000.000 = Rp 7.500.000 (angsuran+bunga)

Ayat Jurnal :

1. saat pembelian aset tetap

Mobil/kendaraan (dalam angsuran)

120.000.000

Utang angsuran

120.000.000

2. saat pembayaran



Kas dan Bank

7.500.000

- Perolehan Aset Tetap secara Pertukaran

Menurut PSAK No. 16 2007, aset tetap dapat

diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian.

Pertukaran sebagian, untuk suatu aset tetap yang

tidak serupa aset lain. Biaya diukur pada nilai wajar

aset yang dipertukarkan atau diperoleh, yang paling

andal, sebanding nilai wajar aset yang dipertukarkan

setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau

setara kas yang dtransfer.

8

Contoh, harga perolehan truk lama Rp 60.000.000 telah

disusutkan Rp 40.000.000 ditukar dengan truk baru Rp

80.000.000 dan kekurangannya dibayar tunai.

Perhitungan laba atau rugi pertukaran :

Harga perolehan truk lama Rp

60.000.000

Penyusutan Rp

40.000.000 -

Harga sisa buku Rp

20.000.000

Harga truk baru Rp

80.000.000

Harga tukar tambah aset lama (trade in allowance)

Rp 20.000.000 –

Tambahan uang tunai Rp

60.000.000

Tidak terdapat rugi atau laba, karena truk lama

dihargai sama dengan harga sisa buku.

Contoh, pada Laba atau Rugi

Harga tukar tambah aset lama (trade in allowance) Rp

24.000.000


60.000.000

Penyusutan Rp

40.000.000 -

9

Harga sisa buku Rp

20.000.000


Rp 24.000.000

Laba Pertukaran Rp

4.000.000

Harga truk baru Rp

80.000.000


Rp 24.000.000 –


56.000.000

Ayat Jurnal :

Akumulasi Penyusutan Rp 40.000.000

Alat pengangkut baru Rp 80.000.000

Kas dan Bank Rp

56.000.000

Alat pengangkut lama Rp

60.000.000

Laba pertukaran Rp

4.000.000

Harga tukar tambah aset lama (trade in allowance) Rp

18.000.000

10


60.000.000

Penyusutan Rp

40.000.000 -

Harga sisa buku Rp

20.000.000


Rp 18.000.000 –

Rugi pertukaran Rp

2.000.000

Harga truk baru Rp

80.000.000


Rp 18.000.000 –


62.000.000

Ayat Jurnal :

Akumulasi Penyusutan Rp 40.000.000

Alat pengangkut baru Rp 80.000.000

Rugi pertukaran Rp 2.000.000

Alat pengangkut lama

Rp 60.000.000

Kas dan Bank Rp

62.000.000

11

Aset yang diperoleh dari pertukaran melalui pertukaran

dengan :

1. aset nonmoneter, baik dengan aset tetap yang

sejenis atau aset tetap yang tidak sejenis.

2. sekuritas berupa obligasi atau saham yang

dikeluarkan oleh perusahaan sendiri atau emisi

oleh badan lain.

Nilai perolehan atau nilai penjualan adlah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga

pasar.

Contoh pada pertukaran mobil yang sama

PT Anugrah PT Rakhmat

Nilai sisa buku Rp 120.000.000 Rp

150.000.000

Harga Pasar Rp 80.000.000 Rp

160.000.000

PT Anugrah mencatat kerugian sebesar :

Rp 80.000.000 - Rp 120.000.000 = Rp 40.000.000

PT Rakhmat mencatat laba sebesar :

Rp 160.000.000 - Rp 150.000.000 = Rp 10.000.000

Contoh pada pertukaran aset dengan saham

PT Anugrah menyerahkan mesin seharga Rp 300.000.000

kepada PT Rakhmat sebagai pengganti penyertaan sahamnya

dengan nilai nominal Rp 250.000.000. harga pasar mesin

Rp 320.000.000. pencatatan :

12

PT Anugrah

Penghasilan sebgai objek pajak penghasilan sebesar

Rp 20.000.000

(Rp 320.000.000 – Rp 300.000.0000)

PT Rakhmat

Mencatat mesin sebagai aset tetap Rp 320.000.000

Mencatat agio saham (Premium on stock)sebesar Rp

70.000.000

(Rp 320.000.000 – Rp 250.000.000)

- Perolehan Aset Tetap dengan Cara Membangun Sendiri

Menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang

diperoleh, yatu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk pembangunan aset yang diperoleh, yaitu meliputi

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembanguna aset

sampai siap dipakai. Termasuk biaya tidak langsung,

efisiensi atau inefiensi, dan bunga selama masa

kontruksi.

- Perolehan secara Hibah, Bantuan dan Sumbangan

Aset tetapa yang diperoleh dari sumbangan harus

dicatatsebesar harga taksiran atau harga pasar yang

layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari

sumbangan atau donasi.

Contoh, aset tetap berupa tanah dan bangunan harga

pasar Rp 250.000.000 diterima sebagai sumbangan.

13

Modal donasi dari sisi akuntansi pajak Pasal 4

ayat 3 UU Pajak Penghasilan.

1. apabila terjadi pengalihan harta berupa bantuan,

sumbangan, harta hibah, atau warisan, syarat yang

harus dipenuhi bedasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a dan

b adalah :

Tidak termasuk objek pajak

a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintha dan para penerima zakat yan berhak.

2) harta hibhan yang diterima oleh keluarga

sedarah dalam garis keturunan leurus satu

derajat, dan oleh badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil,

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, pemerintahan, atau penguasaan antara

pihak-pihak yng bersangkutan.

b. warisan

2. Apabila tidak memenuhi syarat yang diperlukan

sesuai Pasal4 ayat 3 huruf a Undang-Undang Pajak

Penghasilan dengan contoh konkret yaitu harta

hibahan yang diberikan tersebut ternyata mempunyai

hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

14

maka dasar penilaian bagi yang menerima penghibhan

sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Demikian pada akuntansi pajak atas penerimaan

hibah juga akan dibukukan sebelah kredit pada

akun”modal donasi”sebagai alokasi sistematis rasional

harga perolehan aset berwujud.

Contoh, ayat jurnal atas hibah Rp 300.000.000

diatur sbb :

1. memenuhi syarat Pasal 4 Ayat 3


Modal Donasi

100.000.000

2. tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3)

maka bantuan atua sumbangan dianggap sebagai

penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan


Penghasilan Sumbangan/bantuan

300.000.000

Dari pihak yang memberikan sumbangan

Biaya sumbngan/bantuan 300.000.000


C. Aset Tetap Yang Dihibahkan

1. memenuhi syarat Pasal 4 Ayat 3

harga perolehan Rp 100.000.000

akukumulasi penyusutan Rp 60.000.000

harga sisa buku Rp 40.000.000

15

harga pasar Rp 55.000.000

ayat jurnal dari pemberi

biaya tidak dapat dibebankan/saldo lama

40.000.000

Akumulasi Penyusutan 60.000.000

Kendaraan

100.000.000

Ayat jurnal bagi penerima

Kendaraan 40.000.000

Modal hibahan 40.000.000

3. tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3)

menjadi penghasilan bagi yang menerimanya karena

ternyata pemberian hibah ini mempunyai hubungan

usaha,pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dengan

pihak penerima hibah. Transaksi ini dipandang sebagai

transaksi pertukaran, sehingga dasar pengukurannya

harga pasar.

Ayat jurnal pemberi hibah

Biaya Hibah 55.000.000

Akumulasi Penyusutan 60.000.000


Keuntungan dari hibah kendaraan

15.000.000

Ayat jurnal penerima hibah

16


Penghasilan hibah

55.000.000

D. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud

dengan syarat :

1. diharapkan digunakan selma lebih dari satu

periode akuntnasi

2. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas dan

3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan

produksi atau memasok barang dan jasauntuk

disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Penyusutan atau jumlah disusutkan adlah biaya

perolehan suatu aset atau jumlah lain yang

disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan

dikurangi nilai sisa.

Aset tetap yang menurut akuntansi dapat

disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak

dapat disusutkan, yaitu :

1. aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang

dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga

yang ada di daerah terpencil

2. aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak

bukan didaerah terpencil yang ditempati pegawai

yang tida diberi tunjangan oleh perusahaan.

17

Beban penyusutan = tarif penyusutan x (biaya perolehan – nilai residu)

= 20% x ( 300.000.000 – 40.000.000 )

E. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Komersial

1. Dasar waktu

a. metode garis lurus

dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu

dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat

aset tetap berwujud tersebut.Biaya Penyusutan = tarif penyusutan x dasar

perhitungan penyusutan

Persentase penyusutan dapat diketahui dari masa

manfaat.

Contoh, masa manfaat aset tetap 5 tahun, harga

perolehan Rp 300.000.000,

Nilai residu Rp 40.000.000

Perhitungan :

Tarif penyusutan : 100% = 20%

5

Ayat jurnal

Biaya penyusutan aset tetap 52.000.000

Akumulasi penyusutan aset tetap

52.000.000

Daftar penyusutan rinci 5 tahun :Th.

Harga perolehan

Biaya penyusutan

Ak. Penyusutan

Nilai sisa buku

1. 300.000.000 52.000.000 52.000.000 248.000.000

18

2.3.4.5.

300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000

52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000

104.000.000156.000.000208.000.000260.000.000

196.000.000144.000.00092.000.00040.000.000

b. Metode Pembebanan Menurun

1. Metode jumlah angka tahun

Menghasilkan jumlah penyusutan semakin

menurun dari tahun ke tahun.

Rumus :

Biaya Penyusutan = tarif penyusutan x dasar

perhitungan penyusutan dasar perhitungan

penyusutan = (Harga perolehan – nilai residu)

Tarif penyusutan = pembilang angka tahun masa

manfaat dengan pembalikan tahun dari athun

terakhir dan pembilang adalah jumlah angka tahun

pertama sampai terakhir.

Contoh : masa manfaat 5 tahun 1+2+3+4+5 = 15

Harga perolehan aset tetap Rp 300.000.000

Nilai residu Rp. 45.000.000

Penyusutan :

Tahun ke1 = 5/15 x (300.000.000 – 45.000.000)

= 85.000.000

Tahun ke2 = 4/15 x (300.000.000 – 45.000.000)

= 68.000.000

Tahun ke3 = 3/15 x (300.000.000 – 45.000.000)

= 51.000.000

19

Tahun ke4 = 2/15 x (300.000.000 – 45.000.000)

= 34.000.000

Tahun ke5 = 1/15 x (300.000.000 – 45.000.000)

= 17.000.000Th.

Hargaperolehan

Tarifpenyusut

an

BiayaPenyusutan

Ak.Penyusutan

Nilaisisa buku

1.2.3.4.5.

300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000

5/154/153/152/151/15

85.000.00068.000.00051.000.00034.000.00017.000.000

85.000.000153.000.000204.000.000238.000.000255.000.000

215.000.000147.000.00096.000.00062.000.00045.000.000

2. Metode saldo menurun

dua kali tarif yang dipakai dalam metode

garis lurus dan nilai residu tidak diperhitungkan

dalam kalkulasi metode saldo menurun ganda.

Rumus :

Biaya Penyusutan = tarif penyusutan x dasar

perhitungan penyusutan

Dasar perhitungan penyusutan = Harga perolehan

sisa buku awal periode (nilai sisa buku)

Contoh :



Persentase Penyusutan garis lurus 20%

Persentase Penyusutan saldo menurun = 2 x 20% =40%

20

Th.

Hargaperolehan

Biaya Penyusutan

Ak. Penyusutan

Nilai sisa buku

1.2.3.4.5.

300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000

40% x 300.000.000 = 120.000.00040% x 180.000.000 = 72.000.00040% x 108.000.000 = 43.200.00040% x 64.800.000 = 25.920.0001.120.000 (penyesuaian)

120.000.000192.000.000235.200.000261.120.000260.000.000

180.000.000108.000.00064.800.00038.880.00040.000.000

2. Dasar Penggunaan

a. mentode Jam jasa

dihitung dengan mendasarkan pada teori bahwa

pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam

jasa langsung dan dalam metode ini mengakui

estimasi masa manfaat aset yang diukur dalam jam

jasa.

Tarif Penyusutan per jam = Harga perolehan -Nilai residu

estimated service life

Contoh, estimated service life 20.000 jam



Masa manfaat 5 tahun

Tarif Penyusutan per jam = 100.000.000 -

5.000.000

20.000

= Rp 4,750

21

Th.

Hargaperolehan

Jasajasa

Biaya penyusutan Ak. Penyusutan

Nilai sisa buku

1.2.3.4.5.

300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000

3.0005.0005.0004.0003.00020.000

3.000 x 4.750 = 14.250.0005.000 x 4.750 = 23.750.0005.000 x 4.750 = 23.750.0004.000 x 4.750 = 19.000.0003.000 x 4.750 = 14.250.000

95.000.000

14.250.00038.000.00061.750.00080.750.00095.000.000

85.750.000627.000.00038.250.00019.250.0005.000.000

b. metode unit produksi

taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas

produksi yang dihasilkan.

Tarif Penyusutan = produksi sebenarnyaKapasitas produksi

Biaya Penyusutan = tarif penyusutan x dasar penyusutanDasar penyusutan = Harga perolehan - Nilai residu

Contoh, Harga perolehan aset tetap Rp

300.000.000


Masa manfaat 5 tahun

Kapasitas produksi 20.000.000 produksi

Tarif penyusutan pertama, produksi sebenarnya

3.000.000 unit

Tarif Penyusutan = 3.000.000 x 100 % = 15%

20.000.000

22

Biaya Penyusutan = 15% x (300.000.000 -

40.000.000)

= 15% x 260.000.000

= Rp 39.000.000Th

.

Harga

peroleha

n

Jumlah

produk

si

Tarif dan Biaya penyusutan Ak.

Penyusut

an

Nilai

sisa buku

1.

2.

3.

4.

5.

300.000.

000

300.000.

000

300.000.

000

300.000.

000

300.000.

000

3.000.

000

5.000.

000

5.000.

000

4.000.

000

3.000.

000

3/20 x 100%= 15% x 260.000.000 =

39.000.000

5/20 x 100%= 25% x 260.000.000 =

65.00 0.000

5/20 x 100%= 25% x 260.000.000 =

65.000.000

4/20 x 100%= 20% x 260.000.000 =

52.000.000

3/20 x 100%= 15% x 260.000.000 =

39.000.000

39.000.0

00

104.000.

000

169.000.

000

221.000.

000

260.000.

000

261.000.0

00

196.000.0

00

131.000.0

00

79.000.00

0

40.000.00

0

3. Dasar kriteria lainnya

Pengelompokan dikenali dalam kelompok atau

dalam perpajakan dikenali dengan golongan 1,

golongan 2, golongan 3, dan golongan bangunan.

Ketentuan Pasal 11 Undang0Undang Pajak Penghasilan

Akuntansi Komersial mengelompokkan aset

berdasarkan masa manfaat.

Aset tetap dapat diperoleh melalui :

1. pembelian secara tunai atau kredit

2. leasing (sewa guna usaha)

3. pertukaran dengan sekuritas atau dengan aset

lainnya

4. penyertaan modal

23

5. membangun sendiri

6. hibah atau pemberian

7. bangun guna serah

dalam menentukan harga perolehan atau harga

penjualan, suatu harta dapat dikelompokkan

menjadi :

1. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi jual beli harta

2. harta perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi tukar-menukar harta

3. harta perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi pengalihan harta dalam rangka

likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan,

F. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi jual beli harta

Ditentukan :

1. Yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa :

a. bagi pihak pembeli, harga perolehan harta

adalah harga yang sesungguhnya dibayar

b. bagi pihak penjual, harga penjualan harta

adalah harga yang sesungguhnya diterima

2. Yang dipengaruhi hubungan istimewa


adalah harga yang seharusnya dikeluarkan

24


adalah harga yang seharusnya diterima

G. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi tukar menukar harta

Nilai perolehan atau nilai penjualan harta

adalah :


adalah harga yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan

nilai pasar


adalah harga yang seharusnya diterima berdasarkan

harga pasar (pasal 10 ayat 2 UU PPh)

Dalam pertukaran terjadi pertukaran antara yang

sejenis dan tidak sejenis,

Contoh, mesi pabrik ditukar dengan mesin pabrik baru

atau dengan kendaraan. Akuntansi pajak tidak membedakan

jenis asset yang dipertukarkan sejenis atau tidak,

tetapi lebih ditekankan perhitungan laba atau rugi

pertukaran tidak terdapat laba atau rugi ditangguhkan.

Pajak Penghasilan = Nilai sisa Buku Fiskal – Harga

Pasar

H. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal

terjadi pengalihan harta dalam rangka likuidasi,

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau

pengambilalihan usaha

25

Dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan

dapat pula dilakukan dalam rangka likuidasi usaha

atau sebab lainnya.

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang

dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan

usaha adalah :

1. jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau

diterima berdasarkan harga pasar. Selisih

antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta

yang dialihkan merupakan penghasilan yang

dikenakan Pajak Penghasilan.

2. Penggunaan nilai buku

Melibatkan pihak yang mengalihkan harta dan

pihak yang memperoleh harta. Sesuai akuntansi

komersial, metode yang digunakan dalam

konsolidasi adalah :

a. penyatuan kepentingan

b. pembelian

Dalam akuntansi perpajakan digunakan metode

pembelian atau berdasarkan harga pasar, sedang

metode penyatuan kepentingan dapat digunakan

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

3. sisa kerugian fiscal

a. bagi wajib pajak yang melakukan pengalihan

harta dalam rangka penggabungan atau

peleburan usaha dapat mengalihkan

26

kerugian/sisa kerugian fiscal, termasuk

kerugian selisih kurs badan usaha lama yang

belum dikonpensasikan dengan syarat yang

berlaku.

b. Revaluasi asset tetap yang dimaksud tersebut

melalui sebagian atau seluruh asset tetap

sesuai dengan keperluan untuk

mengonpensasikan kerugian fiscal semaksimal

mungkin dengan selisih lebih revaluasi asset

tetap yang dihasilkan

c. Kemungkinan terjadi konpensasi timbale balik

utang piutang diantara wajib pajak yang

melakukan pengalihan harta dalam rangka

penggabungan atau peleburan usaha , maka :

1. penghapusan utang bagi pihak debitor bukan

merupakan penghasilan

2. penghapusan piutang bagi pihak kreditor

bukan merupakan biaya.

4. Persetujuan Direktur Jendral Pajak

Jika pengalihan harta mengunakan nilai buku

ternyata tidak mendapat persetujuan Direktur

Jendral Pajak, maka pengalihan harta harus dinilai

dengan harga pasar atas keuntungan yang

diperolehnya dikenakan PPh.

5. Penyusutan dan amortisasi

Dihitung secara prorate sampai dengan bulan

dilakukannya pengalihan harta. Sedang dari pihak

27

yang menerima pengalihan perhitungan prorata

sebanyak sisa bulan setelah bulan pengalihan

dengan mengunakan metode penyusutan dan amortisasi

yang dianut wajib pajak yang bersangkitan.

6. Pajak Penghasilan Pasal 25

7. Kewajiban menyampaikan SPT

8. Surat Ketetapan Pajak

9. Penjualan Saham di Bursa Efek Jakarta

10. Pengecalian

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 di atas

dikecualikan dari pengenaan PPh apabila pengalihan

hartanya berupa tanah dan atau bangunan

I. Harga perolehan aset membangun sendiri

Meliputi seleruh biaya yang dikeluarkan sehubungan

pembangunan hingga siap dipakai. Masalah penghematan

biaya misalnya dengan membangun sendiri menjadi lebih

murah, selisihnya tidak diakui sebagai penhasilan.

Sedangkan kerugian akibat nilai bangunan menjadi lebih

tinggi diakui sebagai beban kerugian.

J. Metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan

Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11Undang-undang

No.17 th.2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

undang N0.7 th 1983 tentang Pajak Penghasilan.

28

1. metode garis lurus atau metode saldo menurun

untk aset berwujud bukan bangunan

2. metode garis lurus untuk aset tetap berwujud

berupa bangunan.

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta

berwujud didasarkan pada Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000

tentan Pajak Penghasilan :Kelompok Harta

BerwujudMasa

Manfaat

Tarif PenyusutanberdasarkanMetode Garis

Lurus

Tarif PenyusutanberdasarkanMetode Saldo

Menurun1. Bukan

BangunanKelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4

2. BangunanPermanenTidak Permanen

4 tahun8 tahun16 tahun20 tahun

20 tahun10 tahun

25 %12,5 %6,25 %5 %

5 %10 %

50 %25 %

12,5 %10 %

--

Untuk memudahkan Wajib Pajak dan memberikan

keseragaman dalam pengelompokkan harta tetap berwujud,

maka keluarlah Kep.Men.Keu No. 520/KMK.04/2000 tanggal

14 Desember 2000 yang disempurnakan dengan keputusan

Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April

29

2002 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis

Harta Berwujud sebagai berikut :

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam

Kelompok 1NomorUrut

Jenis Usaha Jenis Harta

1.

2.

3.

4.

5.

Semua jenisusaha

Pertanian,perkebunan,kehutanan,danperikananIndustri makanan danminumanPerhubungan,pergudangan, dankomunikasiIndustrisemikonduktor

a. mebel dan peralatan dari kayu atau rotantermasuk meja, bangku, kursi, lemari dansejenisnya yang bukan bagian dari bangunan

b. mesin kantor seperti mesin ketik, mesinhitung, duplikator, mesin fotocopi,accounting machine, dsj.

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier,tape/cassete, video recorder, televisi dsj

d. Sepeda motor, sepeda dan becake. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi

industri/jasa yang bersangkutanf. Alat dapur untuk memasak, makanan dan

minumang. Dies, jigs dan mouldAlat yang digerakkan bukan dengan mesin

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkanseperti huller, pemecah kulit, penyosoh,pengering, pallet dsj

Mobil taksi, bus,dan truk yang digunakansebagai amhkutan umum

Falsh memory tester, write machine, biporartest system, elimination (PE8-1) pase checker

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok

2

NomorUrut


1. Semua JenisUsaha

a. Mebel dan peralatan dari logam, termasukmeja, bangku, kursi,

30

2.

3.

4.

5.6.

7.

Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan

Industri makanan dan minuman

Industri Mesin

PerkayuanKontruksi

Perhubungan, pergudangan, dan komunikasi

lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat penagatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.

b. Komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.

c. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya.

d. Container dan sejenisnya.a. Mesin pertanian/perkebunan

seperti traktor dan mesin bajak,penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya.

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan,misalnya pabrik susu, dan pengalengan ikan.

b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, dan tapioka.

c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minumandan bahan-bahan minuman segala jenis.

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segalajenis.

Mesin yang menghasilkan/memproduksimesin ringan, misalnya mesin jahit,dan pompa air.Mesin dan peralatan penebangan kayu.Peralatan yang digunakan seperti

31

8.

9.Telekomunikasi

Industri semi konduktor

truk berat, truk dump, crane buldozer,dan sejenisnya.a. Truk kerja untuk pengangkutan

dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya.

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, bijitambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan100DWT

c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keram terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 1000 DWT.

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat berat sampai dengan 250 DWT.

e. Kapal balon.a. Perangkat pesawat telepon.b. Pesawat telegraf, termasuk

pesawat pengirim, serta penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

Auto frame leader, automatic logic handler, baking over, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, cutting oven, cutting press, dombar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burm in system oven, dynamic test hander elimination (PGE-01), full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logictest system,marker (mark), memory test system,molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, o/s tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, smd stocker, toping

32

machine, tubar cut press, trimming/ forming machine, wire bander, wire pull tester.


3

NomorUrut


1.

2.

3.

4.

Pertambangan selain minyak dan gas

Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan

Perkayuan

Industri Kimia

Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk perikanan.a. Mesin yang mengolah/menghasilkan

produk-produk tekstil, misalnyakain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, dan tule.

b. Mesin untuk yarm preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging, dan sejenisnya.

a. Mesin yang mengolah/menghasilkanproduk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

a. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yangada hubungannya dengan industri kimia, misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis,dan anorganis dari logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahankimia organis produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna,cat, pernis, minyak eteris, dan resionida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun,detergent, dan bahan organis

33

5.

6.

7.

Industri Mesin

Perhubungan dan Komunikasi

Telekomunikasi

pembersih lainnya, zat albumina,perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi, dan sinematografi.

b. Mesin yang mengolah/menghasilkanproduk industri lainnya misalnyadamar tiruan, bahan plastik, ester dan ater dari selusa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah.

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil, dan mesin kapal.a. Kapal penumpang, kapal barang,

kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.

b. Kapal yang dibuatkhusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keram terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai beratdiatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT.

c. Dok terapungd. Perahu layar

pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.

e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segalajenis.

Perangkat radio navigasi, radar, dankendali jarak jauh.

34


4

NomorUrut


1.2.

KonstruksiPerhubungan dan Telekomunikasi

Mesin berat untuk konstruksia. Lokomotif uap dan tender atas

rel.b. Lokomotif listrik atas rel,

dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.

c. Lokomotif atas rel lainnya.d. Kereta, gerbong penumpang dan

barang termasuk kontainer khususdibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.

e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.

f. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keram terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT.

g. Dok-dok terapung.

35

Terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan

pengelompokkannya ditetapkan berdasarkan pada Keputusan

Menteri Keuangan.

Khusus untuk bangunan tidak permanen dimaksudkan

adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat

dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang

dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak

lebih dari 10 tahun, misalnya bangunan berupa barak

atau asrama dari kayu.

Contoh penghitungan penyusutan

PT Maju memiliki Aset Tetap Berwujud yang

diperolehnya awal tahun 2009 sebagai berikut:No. Jenis

HartaBulan/TahunPerolehan

MasaManfaat

HargaPerolehan

(Rp)

Kelompok

1.2.3.

Mesin IMesinIITruck

Januari2006

Januari2006

Januari2006

8 tahun8 tahun8 tahun

200.000.000,00

150.000.000,00

70.000.000,00

IIIIII

Aset tetap tersebut disusutkan dengan menggunakan

metode garis lurus (Dasar penyusutan = Harga

Perolehan), maka penghitungan penyusutan selama tahun

2009:

1. Mesin I = 12,5% x Rp 200.000.000,00 = Rp

25.000.000,00

2. Mesin II = 12,5% x Rp 150.000.000,00 = Rp

18.750.000,00

36

3. Truk = 12,5% x Rp 70.000.000,00 = Rp

8.750.000,00

Jumlah penyusutan selama tahun 2006 = Rp

52.500.000,00

PENYUSUTAN HINGGA AKHIR MASA MANFAAT

Cara penghitungan penyusutan tersebut dilakukan

untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan masa

manfaat aset tetap tersebut berakhir. Apabila Wajib

Pajak menggunakan metode saldo menurun, besarnya biaya

penyusutan semakin lama semakin menurun. Sebagai

contoh, PT Nusantara memiliki aset tetap berwujud mesin

dengan harga perolehan Rp 250.000.000,00 dengan masa

manfaat 4 tahun, dasar penyusutannya adalah nilai buku

pada awal periode. Besarnya Biaya Penyusutannya selama

masa manfaat terlihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Tahu

n Ke

Harga

Perolehan

Biaya

penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

Nilai Sisa

Buku1.

2.

3.

4.

250.000.000

,00

250.000.000

,00

250.000.000

,00

250.000.000

125.000.000

,00

62.500.00

0,00

31.250.00

0,00

31.250.00

125.000.00

0,00

187.500.00

0,00

218.750.00

0,00

250.000.00

125.000.00

0,00

62.500.000

,00

31.250.000

,00

0

37

,00 0,00 0,00Pada akhir masa manfaat (tahun ke-4), Nilai Sisa Buku

disusutkan sekaligus. Dalam contoh diatas, nilai sisa

buku pada tahun ke-3 sebesar Rp 31.250.000,00 akan

dibebankan seluruhnya sebagai biaya penyusutan tahun

ke-4.

Saat Penyusutan Aset Tetap

Sama seperti pada akuntansi komersial, penyusutan

menurut akuntansi pajak dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam

proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan

selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga

penyusutannya pada tahun pertama dihitung secara

prorata. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak,

Penyusutan dapat dilakukan pada saat bulan harta

tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut

mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan tersebut

dikaitkan dengan saat mulai berproduksi yang tidak

dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya

penghasilan. Sebagai contoh, PT ABC yang bergerak

dibidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun

2008. Perusahaan mulai menghasilkan bulan Maret tahun

2009, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

Penyusutan dimulai tahun 2009.

38

Contoh lain adalah suatu perusahaan mengeluarkan

biaya untuk pembangunan gedung sebesar Rp

200.000.000,00. Pembangunan dimulai bilan September

2008 dan selesai serta dapat digunakan pada bulan Mei

2009. penyusutan yang dilakukan atas gedung dimulai

bulan Mei 2009. Lebih konkret, aplikasinya digambarkan

lagi yaitu sebuah mesin pabrik yang dibeli PT Ayudya

dan digunakannya pada bulan April 2009 dengan harga

perolehan Rp 200.000.000,00 masa manfaat mesin 4 tahun.

Metode Penyusutan yang digunakan adalah Metode Saldo

menurun. Perhitungan penyusutan dilakukan terlihat pada

tabel berikut:

(dalam rupiah)

No. Tahu

n

Tarif dan Perhitungan Penyusut

an

Nilai

Sisa Buku1.

2.

3.

4.

2009

2010

2011

2012

9 bulan = ¾ x 50% x

200.000.000,00

1 tahun = 50% x

125.000.000,00

1 tahun = 50% x

62.500.000,00

Disusutkan sekaligus

75.000.00

0,00

62.500.00

0,00

31.250.00

0,00

31.250.00

0,00

125.000.00

0,00

62.500.000

,00

31.250.000

,00

Penghitungan Penyusutan Tahun 1995 atas Aset Tetap yang

Diperoleh Sebelum Tahun 1995 (Aturan Peralihan)

Pengaturan penyusutan terhadap aset yang diperoleh

sebelum tahun 1995 masih tetap dimuat untuk menunjukkan

39

kronologis aturan tata cara penyusutan pada saat

dikeluarkan ketentuan peralihan pada tahun 1995. PT

Jaya memiliki Aset Tetap Berwujud berupa mesin yang

diperolehnya sebelum tahun 1995 sebagai berikut:

No. Jenis

Harta

Bulan/

Tahun

Perolehan

Masa

Manfaa

t Max

Harga Perolehan

(Rp)

Gol.

1.

2.

3.

4.

5.

Mesin I

Mesin

II

Mesin

III

Mesin

IV

Mesin V

Januari

1984

Januari

1988

Januari

1990

Januari

1991

Januari

1993

16

8

16

8

16

100.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

400.000.000,00

III

II

III

II

III

Dengan telah dikeluarkannya SE-44/PJ.4/1995

tanggal 2 Oktober 1995 perihal penyusutan atau

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang

masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak

1995, maka perhitungan penyusutan tahun 1995 dilakukan

sebagai berikut:

Daftar PenyusutanMasa Manfaat

Sisa

40

No.

Jenis

Harta

Tahun

Peroleh

an

Awal

Pemakaian 1995

Max. (thn)

(Thn)

Gol.

Harga

Pokok

Tarif

Semul

a

Penyusuta

n s.d.

1994 (Rp)

Nilai

Sisa Buku

awal 1995

(Rp)

Kel.

Awal

Harta

1.

2.

3.

4.

5.

Mesin

I

Mesin

II

Mesin

III

Mesin

IV

Mesin

V

1984

1988

1990

1991

1993

16

11 5

8

7 1

16

5 11

8

4 4

16

2 14

III

II

III

II

III

100.000.0

00

50.000.

000

100.000.0

00

50.000.

000

100.000.0

00

10%

25%

10%

25%

10%

68.618.94

0

43.325.80

6

40.951.00

0

34.179.68

8

19.000.00

0

31.381.06

0

6.674.

194

59.049.00

0

15.820.31

2

8.100.0

00

I

-

II

I

III

Catatan:

Mesin IV

Harga Perolehan Rp

50.000.000,00

Penyusutan Tahun I = Rp 12.500.000,00

Penyusutan Tahun II = Rp 9.375.000,00

Penyusutan Tahun III = Rp 7.031.250,00

Penyusutan Tahun IV = Rp 5.273.437,00

Rp

34.179.687,00

Nilai Sisa Buku Awal 1995 Rp

15.820.313,00

Penghitung penyusutan untuk Mesin I, II, II, dan

IV menggunakan cara yang sama seperti di atas. Apabila

awal tahun 1995 sisa manfaat sudah habis atau sama

dengan 1 tahun, maka diusulkan untuk disusutkan

41

sekaligus dalam tahun 1995 (perhatikan mesin II). Nilai

Sisa Buku aset tetap awal tahun 1995 sebagai dasar

penyusutan tahun 1995 dan seterusnya. Atas harta yang

tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis

masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan

sejak tahun pajak 1995, maka Nilai Buku yang masih ada

atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya

tahun 1995.

Pengelompokan Aset Tetap yang Dibeli Sebelum Tahun 1995

Metode penyusutan yang dipilih mencakup semua

harta bukan bangunan kemungkinan diperolehnya sebelum

atau diperoleh sejak tahun 1995 tidak diperkenankan

menggunakan dua macam metode penyusutan untuk harta

bukan bangunan.

Penyusutan aset tetap yang dimiliki sebelum awal

tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, secara fiskal

masih mempunyai sisa manfaat penyusutan dilakukan

berdasarkan Nilai Sisa Buku. Aset tetap yang tidak lagi

digunakan untuk mendapatkan dan menagih serta

memelihara penghasilan atau telah habis masa manfaatnya

secara fiskal sejak tahun 1995 tidak dapat disusutkan,

maka nilai sisa buku yang masih ada dibebankan

seluruhnya sebagai biaya tahun 1995.

42

Aset tetap perusahaan yang dibeli sebelum tahun

1995 perlu dikelompokkan berdasarkan sisa manfaat pada

awal tahun 1995 dari masing-masing harus (tanpa

perhatian jenisnya), sesuai Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak No. SE-44/PJ.4/1995 Tanggal 2 Oktober

1995 (diperbaharui dengan SE-49/PJ.4/1995 Tanggal 31

Oktober 1995) tentang penyusutan atau amortisasi atas

pegeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki

dan digunakan pada awal tahun 1995 sebagai berikut :Sisa Manfaat Kelompok

2 sampai dengan 5tahun7 sampai dengan 11tahunLebih dari 13 tahun

123

Catatan :

1. Apabila sisa manfaat tinggal 1 (satu) tahun, maka

disusutkan sekaligus.

2. Apabila sisa manfaat berada di tengah-tengah

kelompok, misalnya 6 (enam) tahun, maka dapat

memilih masuk dalam kelompok 1 atau kelompok 2.

Untuk asset tetap yang diperoleh sejak tahun 1995 dan

seterusnya akan dikelompokkan sesuai Pasal 11 Undang-

Undang Pajak Penghasilan (perhatikan kelompok harta

berwujud).

K. Penarikan harta bukan bangunan

43

Aset tetap perusahaan yang tidak terpakai dapat

ditari dari pemakaian, dilakukan dengan menjual aset

tetap tersebut. Dalam akuntansi komersial, aset tetap

yang dijual nilai bukunya dihitung sampai dengan

tanggal penjualan, ketentuan perpajakan Nilai Sisa

bukunya dihitung sampai dengan akhir tahun sebelum aset

tersebut dijual.

Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk

Keperluan Penyusutan atas Usaha Jasa Telekomunikasi

Seluler

Terhadap pengelompokkan harta berwujud bukan

bangunan untuk kepentingan penyusutan telah diatur

setelah dilakukan perubahan terakhir dengan Keputusan

Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April

2002. Acuan lain yang dapat digunakan adalah dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun

Berjalan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah dimaksud

menyatakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya

dalam hal-hal tertentu dan atau bagi Wajib Pajak

tertentu sesuai kebijakan pemerintah.

Dengan kewenangan tersebut keluarlah Keputusan

Direktur Jenderal Pajak No.Kep.-520/PJ./2002 Tanggal 11

Desember 2002 tentang jenis-jenis harta yang digunakana

44

dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler yang termsuk

dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk

keperluan penyusutan.

Jenis Harta yang Disusutkan dan Pengelompokannya

Untuk jenis-jenis harta yang digunakan dalam usaha jasa

telekomunikasi seluler termasuk dalam masing-masing

kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan

penyusutan ditentukan sebagai berikut :NomorUrut

KelompokAset

Berwujud

Jenis Aset

12

12

Base Stasion ControllerMobile Switching Center, Homer Location Register,Visitor Location Register, Authentication Centre,Equipment Identitu Register, Intelligent Network ServiceControl Point, Intelligent Network Service ManagementPoint, Radio Base Stasion, Transceiver Unit, TerminalSDH/Mini Link, Antenna

Tata Cara Penghitungan Penyusutan Fiskal

Untuk penghitungan penyusutan fiscal atas jenis-jenis

harta tersebut diatur :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mulai

berlaku pada tahun pajak/tahun 2002.

2. Atas jenis-jenis harta bagaimana dimaksud dalam

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang

telah dimiliki dan digunakan dalam perusahaan

sejak sebelum tahun pajak/tahun buku 2002,

penghitungan penyusutan fiscal sampai dengan tahun

pajak/tahun buku 2001 menggunakan tarif penyusutan

kelompok 3.

45

3. Penghitungan penyusutan fiscal atas harta dimaksud

pada butir 2 mulai tahun pajak/tahun buku 2002

menggunakan tarif penyusutan kelompoknya yang baru

(kelompok 1 atau 2) dengan metode penyusutan yang

tetap sama, yaitu :

a. Metode garis lurus, dasar penyusutan adalah

harga perolehan.

b. Metode saldo menurun, dasar penyusutan adalah

nilai sisa buku fiscal.

4. Masa manfaat yang tersisa atas harta dimaksud pada

butir 2 setelah perpindahan dari kelompok 3 ke

dalam kelompok 1 atau kelompok 2 akan mengalami

penyesuaian otomatis karena beban penyusutan yang

semakin besar. Khusus untuk harta yang disusutkan

dengan metode saldo menurun, masa manfaat yang

tersisa dalam :

a. Kelompok 1, akan berakhir paling lama pada

tahun keempat sejak tahun pajak/tahun buku 2002

(nilai sisa buku fiscal disusutkan sekaligus)

b. Kelompok 2, akan berakhir paling lama pada

tahun kedelapan sejak tahun pajak/tahun buku

2002 (nilai sisa buku fiscal disusutkan

sekaligus).

Penghitungan Penyusutan atas Komputer, Printer,

Scanner, dan Sejenisnya

46

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan

No.138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 sebagai

pembaruan atas Keputusan Menteri Keuangan

No.250/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2000 selanjutnya

diberikan penegasan pelaksanaannya.

Khusus untuk penyusutan atas komputer, printer,

scanner, dan sejenisnya ditegaskan dalam

SE-07/PJ.42/2002 sebagai berikut :

1. Perubahan pengelompokan yang sebelunnya termasuk

dalam kelompok 2 selanjutnya berubah menjadi

kelompok 1.

2. Atas perubahan tersebut, maka penghitungan

penyusutan atas komputer, printer, scanner, dan

sejenisnya yang telah dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002 diatur :

a. Penghitungan penyusutannya berdasarkan

ketentuan lama (kelompok 2) yang diberlakukan

sampai dengan bulan Maret 2002

b. Penghitungan penyusutan berdasarkan ketentuan

yang baru (kelompok 1) berlaku mulai bulan

April 2002 dengan tetap menggunakan sisa

manfaat semula yang akan mengalami

penyesuaian/percepatan secara otomatis.

Penghitungan Penyusutan atas Telepon Seluler dan

Kendaraan Perusahaan

47

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.-220/PJ/2002

tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya

Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

tanggal 18 April 2002 mengatur pembebanan biaya melalui

penyusutan terhadap telepon seluler dan kendaraan

perusahaan. Aturan tersebut meliputi :

1. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler

yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk

pegawai tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya, dapat dibebankan 50% dari jumlah

biaya perolehan atau pembelian melalui

penyusutan asset tetap (harta berwujud bukan

bangunan) kelompok 1 (perhatikan pengelompokan

sesuai Keputusan Menteri Keuangan terakhir

No.138/KMK.03/2002)

2. Biaya perolehan, pembelian, atau perbaikan

besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis

yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk

antar-jemput para pegawai, dapat dibebankan

seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui

penyusutan sebagai asset tetap kelompok 2

(perhatikan pengelompokan sesuai Keputusan

Menteri Keuangan terakhir Bo.138/KMK.03/2002)

3. Biaya perolehan, pembelian, perbaikan besar

kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki

dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

karena jabatan atau pekerjaannya, dapat

48

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%

dari jumlah biaya perolehan, pembelian, atau

perbaikan besar melalui penyusutan asset tetap

(harta berwujud bukan bangunan) kelompok 2

(perhatikan Keputusan Menteri Keuangan terakhir

No.138/KMK.03/2002)

4. Dalam hal pembebanan biaya tersebut pada butir

1, butir 2, dan butir 3, ternyata penghasilan

Wajib Pajak dimaksud dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final atau

berdasarkan norma penghitungan khusus, maka

pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk

dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang

bersifat final atau norma penghitungan khusus,

sehingga ketentuan pembebanan tidak

diberlakukan. Demikian halnya atas biaya-biaya

yang dibebankan sebagai biaya perusahaan maka

juga tidak dianggap sebagai penghasilan bagi

pegawai perusahaan yang bersangkutan.

49

ASET TETAP TIDAK BERWUJUD

A. Penggolongan aset tidak berwujud dan perlakuan

akuntansinya

Dasar yang digunakan sebagai penggolongan aset

tidak berwujud :

1. kemampuan untuk diidentifikasi dapat atau tidak

dapat didentifikasi secra khusus

2. cara perolehan diperoleh secara individual, secara

kelompok melalui penggabungan badan usaha, atau

dikembangkan sendiri

3. masa manfaat yang diharapkan : tergantung pada

pembatasan yang diatur oleh hukum atau perjanjian,

pada faktor keekonomisan atau manusia atau pada

jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat

ditentukan di masa depan.

4. kemampuan untuk dipisahkan dari keseluruhan

perusahaan. Hak yang dapat dilaihkan tanpa bukti

pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat

50

dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian

pokoknya.

B. Termasuk pengertian aset tidak berwujud

Hak paten, merupakan suatu hak yang diberikan

kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual , membuat

atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu

(umumnya selam 17 th) harga perolehan paten ini

terdiri atas biaya-biaya pendaftaran, biya membuat

percobaan, dsb.

Hak cipta, hak cipta merupakan susatu hak yang

diberikan kepada seorang pengarang aatau pencipta untuk

menerbitkan , menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya.

Contoh, karangan, musik atau pementasan yang

diberikannya untuk jangka waktu tertentu, kemungkinan

dapat diperpanjang masanya dan juga dapat kurang dari

yang ditetapkan. Amortisasi terhadap hak cipta ini

sesuai masa yng ditetapkan atau diamortisasi sekaligus

apabila masanya kurang dari yang ditetapkan dan

taksiran masa sesuai jumlah yang akan terjual

Merk dagang. Pada bentuk merk dagang didaftarkan

terlebih dahulu dan dilindungi oleh Undang-undang yang

penggunaannya tidak terbatas. Timbulnya asumsi masa

mendatang, maka merk dagang akan diamortisasi dalam

masa yang pendek.

Waralaba, merupakan hak yang diberikan oleh pihak

tertentu kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas

51

yang dimili franchisor. Akuntansi dan hal hal ynag

berkenaan dengan pemajakan atas usaha waralaba diatur

tersendiri.

Leasehold, bentuk leasehold ini merupakan hal dari

penyewa untuk menggumakan aset tetap dalam perjanjian

sewa menyewa. Apabila pembayaran sewa dilakukan dimuka,

maka perlakuan akuntansinya adalah :

3. dicatat pada set lancar dengan akun sewa yang

dibayar dimuka

4. dicatat sebagai aset tetap tidak berwujud atau

pembayaran dimuka dalam beberapa periode yang

relatif sama.

Goodwill, PSAK no 19 2007 tidak mengatur khusus masalah

goodwiil. Goodwiil adalah aset tetap tidak berwujud

yang tidak dapat didefinisikan secara khusus.

Goodwiil dicatat ketika terjadi :

1. pembelian

2. merger, reorganisai, perubahan bentuk usaha dan

perubahan kepemilikan.

Variable yang menentukan dalam perhitungan goodwill:

1. rate of return atau proyeksi laba yang dapat

dihasilkan dimasa yang akan datang

2. nilai aset diluar goodwill.

Penetapan besarnya goodwiil :

1. kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata

2. kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata

52

Biaya yang ditangguhkan, dikategorikan sebagau aset

tetap tidak berwujud. Memperoleh nilai karena adanya

pembayaran dimuka yang biasanya menyangut masa yang

lama.

C. Deplesi

Perusahaan dapat juga memperoleh hak, nerupa hak

untuk pengelolaan sumber alam berupa penggalian atau

pemanfaatannya. Biaya-biaya yang berkaitan dengan

penguasaan akan semakin berkurang setiap periode, hal

ini sebagai akibat penggalian atau pemanfaatan sumber

daya alam. Pembebanan biaya per periode tersebut

disebut dengan deplesi. Deplesi pada prinsipnya dapat

disamakan dengan penyusutan seperi pada aset berwujud.

D. Amortisasi

Nilai aset tidak berwujud akan habis, maka harga

perolehan harus diamortisasi secara sistematis selama

taksiran masa manfaat, dan tidak boleh dibebankan

seluruhnya pada periode perolehan. Apabila periode

amortisasi terjadi perubahan, jumlah harga perolehan

yang belum diamortisasi harus menjadi beban sisa masa

manfaat yang baru, namun dipersyaratkan untuk tidak

melebihi 20 th dari tanggal perolehan.

E. Amortisasi dalam akuntansi pajak

Aset tetap tidak berwujud dilakukan amortisasi.

Kesulitan yang dihadapi dalam perlakuan akuntansi aset

53

tidak berwujud, karena sifat asset yang tidak ada wujud

fisik berakibat bukti keberadaan kabur, termasuk

kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa

manfaat keekonomian.

Nilai aset tidak berwujud pada akhirnya akan habis

pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aset aset

tidak berwujud harus damortisasi secara sistematis

selama taksiran masa manfaat dan tidak boleh dibebankan

sekaligus pada periode peroleham. Periode amortisasi

ini tidak boleh melebihi 20 tahun dengan dasar

pemikiran atau pertimbangan bahwa periode tersebut

sudah banyak perkembangan dan periode selanjutnya tidak

lagi mempunyai manfaan kekonomian. Namun perusahaan

diharuskan mengevaluasi periode amortisasi aset tidak

berwujud secra teratur untuk masa manfaat yang belum

diamortisasi dan harus dibebankan pada sisa masa

manfaat uang baru atau tidak melebihi 20 tahun dari

tanggal perolehan.

Menurut akuntansi pajak pasal 11a UU no.17 th

2000. tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Pajak

Penghasilan. Pasal 11a menyebutkan bahwa amotisasi

dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta

tidak berwujuda dan pengeluaran lainya, termasuk biaya

perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak

pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th, yang

digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan. Istilah yang digunakan dalam akuntansi

54

pajak adalah harta tidak berwujuda tetapi mempunyi

makna yang sama dengan aset tetap tidak berwujud.

Metode yang digunakan menurut akuntansi pajak:

1. metode garis lurus 2. metode saldo menurun

Pengelompokan Aset Tetap Tidak Berwujud dan Tarif

Akuntansi

Untuk tujuan pajak dalam menghitung amortisasi aset

tetap tidak berwujud,

terlebih dahulu aset tersebut dikelompokan sesuai

dengan masa manfaanya. Kelompok harta tidak berwujud

Masa manfaatTarif amortisasi

Garis lurus Saldomenurun

Kel. 1Kel. 2Kel. 3Kel. 4

4 th8 th16 th20 th

25 %12.5 %6.25 %5%

50 %25 %

12.5 %10 %

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi

dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam

amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode

yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa masa manfaat aset tetap

tidak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa

manfaat, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat

terdekat. Contoh masa manfaat aset sebenarnya 6 th,

dapat menggunakan kelompok 4 th atau 8 th. Apabila masa

manfaat 5th, maka menggunakan kelompok 4 th.

55

Contoh,

Memperoleh Hak paten, Rp 150.000.000,00. masa

manfaat 4 tahun.

1. Amortisasi metode garis lurus

25 % x Rp 150.000.000,00 = Rp 37.500.000

2. Amortisasi metode saldo menurun

50 % x Rp 150.000.000,00 = Rp 75.000.000

Saat Amotisasi dan Amortisasi Pada Akhir Manfaat

Pada akhir manfaat, aset tetap tidak berwujud akan

diamortisasi sekaligur. Khusus untuk amortisasi aset

tidak berwujud menggunakan metode amortisasinya dengan

metode saldo menurun.

Ketentuan khusus, mengatur masalah :

1. pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya

pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada

tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak

dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi

dilakukan dengan metode Satuan Produksi

Contoh,

Pengeluaran Memperoleh hak penambangan minyak dan gas

bumi Rp 800.000.000, taksiran jumlah kandungan minyak

200.000.000 barel produksi sebenarnya 50.000.000 barel

56

a. tarif amortisasi = (50.000.000/200.000.000) x

100% = 25%

amortisasi th I = 25% x Rp 800.000.000 =

Rp. 200.000.000

b. produksi sebenarnya th II 75.000.000

tarif amortisasi = (75.000.000/200.000.000) x

100% = 37.5%

amortisasi th II = 37.5% x Rp 800.000.000

= Rp. 300.000.000

3. amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan

pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaa hutan

dan hak penguasa sumber alam, hasil alam lainnya.

(hasil laut) diamortisasi berdasarkan metode Satuan

Produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun.

Contoh,

Pengeluaran Memperoleh penguasaan hutan Rp 800.000.000,

potensi hutan 10.000.000 ton kayu

a. produksi sebenarnya th I = 1.000.000 ton

tarif amortisasi = (1.000.000 /10.000.000)

x 100% = 10%

amortisasi = 10% x Rp 800.000.000 = Rp.

80.000.000

b. apabila produksi sebenarnya th II = 3.000.000

ton (30% potensi),

maka amortisasi 20% x x Rp 800.000.000 = Rp.

160.000.000

57

4. amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi

komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Terhadap pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi

terlebih dahulu.

5. amortisasi terhadap goodwill. Dalam praktik

akuntansi pajak tidak diperkenankan melakukan

amortisasi terhadap goodwill

F. Pengalihan hak aset tetap tidak berwujud

Apabila terjadi pengalihan hak aset tetap tidak

berwujud pada pasal 11a ayat 1 , ayat 4 dan ayat 5 UU

Pajak Penghasilan:

1. pengeluaran untuk memperoleh tetap tidak berwujud

dan pengeluaran lainya termasuk biaya perpanjangan

pengguna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th, yang

digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan.

2. pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran

lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th

dibidang penambangan minyak dan gas bumi.

3. pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain

yang dimaksud pada butir 2, hak penguasaan hutan dan

hak penguasaan sumber alam. Serta hasil alam lainnya

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1th.

58

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aset berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai

atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan

dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual

dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai

masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar dan

tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomisan dan

hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan

59

tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi set

yang lain. Karaktristik yang paling menonjol adalah

tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat dikemudian

hari. Bentuknya seperti hak paten, hak cipta, waralaba,

merek dagang dan goodwill.

Dengan mengetahui pembahasan secara detail

ketentuan Aset Tetap berwujuda dan tidak berwujud maka

kita dapat dengan mudah mencatat dalam neraca,

diharapkan tidak terjadi kekeliruan pencatatan. Selain

itu, diharapkan dengan kita belajar mengenai aset tetap

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,

khususnya yang suatu saat nanti tidak menutup

kemungkinan salah satu dari kita akan bekerja menjadi

seorang akuntan di bidang perpajakan

B. Saran

Penulis menyadari, terdapat banyak kekurangan-

kekurangan di dalam penulisan makalah ini yang tidak

lain disebabkan karena penulis masih dalam proses

pembelajaran. Oleh karena hal tersebut, penulis sangat

mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang

Insyaallah akan membantu dalam penyempurnaan makalah

yang disusun selanjutnya. Besar harapan agar makalah

ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat

digunakan sesuai dengan tujuan semestinya.

60

61

AKPER-Ak pajak makalah2

Documents