i AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA OVERSEAT OLEH MASKAPAI LION AIR (Studi Putusan Nomor 471 PK/Pdt/2017) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: Rizki Diah Nasrunisa (11140480000082) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1439H /2018M
91
Embed
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44743/1/RIZKI DIAH... · i . AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA . OVERSEAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENERBANGAN KARENA OVERSEAT
OLEH MASKAPAI LION AIR
(Studi Putusan Nomor 471 PK/Pdt/2017)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
Rizki Diah Nasrunisa
(11140480000082)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439H /2018M
v
ABSTRAK
Rizki Diah Nasrunisa. NIM 11140480000082, AKIBAT HUKUM PEMBATALAN
PENERBANGAN KARENA OVERSEAT OLEH MASKAPAI LION AIR (Studi
Putusan: Nomor 471/PK/Pdt/2017). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart, 1439 H/2018 M. vii
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNomor 471 PK/Pdt/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai
berikut dalam perkara:
DIREKTUR UTAMA PT LION AIR/PT LION MENTARI
AIRLINES, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 7,
Jakarta Pusat, diwakili oleh Rudy Lumingkewas selaku Direktur
Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan,
S.H., LL.M., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Lion
Tower Lantai 3, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding
L a w a n
1. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, bertempat tinggal di Jalan
Gading Raya Nomor 47 Rt 001 Rw. 013, Pisangan Timur,
Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Charles Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan
Kramat Raya Nomor 3N, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;
2. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta Pusat;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I,
II/Penggugat, Tergugat II/Terbanding dan Turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3287 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Penggugat, Tergugat II/
Terbanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat selesai menjalankan
Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tugasnya selaku kuasa hukum (advokat) dari klien Penggugat di Manado,
hendak kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitasnya pada keesokan
harinya di Jakarta, oleh karenanya Penggugat telah membeli tiket elektronik
yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan Nomor Tiket
9902170408086 dengan atas nama Penggugat sendiri yakni Rolas/Sitinjak
Mr. Untuk tujuan Manado-Jakarta dengan Nomor Penerbangan JT 743 (bukti
P-1);
2. Bahwa Penggugat selain akan melaksanakan aktivitasnya untuk
melaksanakan janji temu dengan para kolega dan kliennya di Jakarta,
Penggugat juga hendak merayakan hari ulang tahun putri sulungnya
bernama Yosephine G Race Angelina yang berulang tahun pada tanggal 20
Oktober 2011;
3. Bahwa kebiasaan Penggugat dalam merayakan hari ulang tahun putri
Sulungnya adalah setiap tanggal 20 Oktober pada pukul 00.00 Wib,
Penggugat beserta keluarga besarnya melakukan kebaktian bersama/doa
bersama-sama, dan oleh karena kebiasaan itulah Penggugat harus kembali
ke rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk berkumpul dengan istri
dan keempat anaknya serta keluarga besarnya untuk ibadah/syukuran
merayakan hari ulang tahun putri Penggugat (bukti P - 2 dan P - 3);
4. Bahwa kehadiran Penggugat dirumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011
memang sudah direncanakan/dijadwalkan dengan matang sehingga
keluarga besarnya akan berkumpul untuk melakukan ibadah/syukuran
bersama menjelang perayaan hari ulang tahun putri sulung Penggugat;
5. Bahwa selama perjalanan menuju bandara Samratulangi Manado,
Penggugat menghubungi keluarganya untuk mengabarkan bahwa
Penggugat akan sampai di Jakarta sesuai dengan jadwal yang tertera dalam
tiket milik Penggugat atau telat antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam
sebagaimana kebiasaan Lion Air;
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 17.15 WITA Penggugat tiba di
bandara Samratulangi Manado untuk melakukan check in atas miliknya dan
setelah tiba giliran Penggugat untuk menvalidasi tiket miliknya, dan saat itu
Penggugat mendapat pemberitahuan dari petugas yang melayani ticket
Penggugat yakni "pesawat telah overseat atau melebihi kapasitas";
7. Bahwa selanjutnya petugas Lion Air meminta Penggugat beserta beberapa
penumpang lainnya yang gagal terbang untuk mengumpulkan e-tiket, namun
Penggugat menolak untuk mengumpulkan tiketnya;
8. Bahwa Penggugat berserta para penumpang lainnya mendesak Tergugat I
untuk menjelaskan perihal gagal diberangkatkannya Penggugat dan para
penumpang lainnya;
Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa kemudian Penggugat meminta keterangan secara tertulis dari
perwakilan Lion Air yang bertugas disana, dan dikeluarkanlah Surat
Keterangan kepada Penggugat mengenai bahwasanya Penggugat tidak
dapat diberangkatkan karena "alasan operasional (change air craft 2015
seat) bukti P-4);
10.Bahwa alasan operasional ini sangatlah tidak beralasan karena tiket yang
telah dikeluarkan oleh Lion Air melebihi kapasitas daya angkutnya, maka hal
ini nyata-nyata merupakan kesengajaan yang rugikan Penggugat, karena
Penggugat telah memesan tiket ini dan dibukukan pada tanggal 19 Oktober
2011 tanggal yang sama yang mana seharusnya pihak Tergugat I tidak
menerbitkan tiket elektronik milik Penggugat karena pihak Tergugat I sudah
menduga akan terjadi overseat;
11.Bahwa kemudian Penggugat berserta para penumpang lainnya meminta
Tergugat I untuk memberikan Kompensasi yang sangat manusiawi sesuai
dengan ketentuan undang undang perlindungan konsumen, namun Tergugat
tidak memahami hal-hal tersebut;
12.Bahwa Tergugat I jelas dan terang tidak memahami hak-hak dari konsumen
yang telah memenuhi kewajibannya yakni dengan membayar tiket dengan
harga yang memang seharusnya para konsumen bayarkan, dan para
Konsumen bersama-sama dengan Penggugat telah mengantri untuk check
in selama kurun waktu yang ditentukan oleh Tergugat sebelum
keberangkatan atau sesuai dengan jadwal keberangkatan yang Tergugat
tentukan;
13.Bahwa dampak dari tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat dari
Manado menuju Jakarta, jelas sangat merugikan Penggugat, karena jadwal
pekerjaan Penggugat sangat padat dan beberapa janji yang telah dibuat
sebelumnya menjadi turut batal serta kebiasaan Penggugat untuk
beribadah/syukuran bersama dengan keluarganya di hari ulang tahunnya
turut gagal karena Penggugat tidak bisa pulang ke Jakarta sesuai dengan
jadwal yang ditentukan;
14.Bahwa Penggugat membeli tiket pesawat elektronik maskapai Lion Air
kembali dengan Nomor Tiket 9902170468988 yang diterbitkan pada tanggal
19 Oktober 2011 untuk keberangkatan tanggal 20 Oktober 2011 dengan
Nomor Penerbangan JT 0771, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat
selaku Konsumen benar-benar tidak menerima kompensasi dari Tergugat
karena yang Tergugat tawarkan tidaklah memenuhi hak-hak dari Konsumen
(bukti P - 3 dan P - 4);
15.Bahwa selama keberadaan Penggugat dibandara Penggugat
memberitahukan kepada isteri dan ke empat anaknya melalui telepon
Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwasanya Penggugat tidak bisa hadir dalam acara ibadah/syukuran
perayaan ulang tahun putri sulungnya sehingga Penggugat hanya bisa
menyampaikan ucapan selamat ulang tahun melalui telepon kepada putri
sulungnya. Hal yang paling menyedihkan hati Penggugat adalah pada saat
putri sulungnya mempertanyakan kenapa Penggugat tidak ada dirumah
pada saat ulang tahunnya;
16.Bahwa untuk menetralisir keadaan acara ulang tahun yang tidak jadi
dilaksanakan terutama untuk menghibur putri sulungnya, Penggugat
terpaksa secara khusus berbicara lewat telepon kepada Putri Sulungnya
supaya putri sulungnya dapat mengerti akan keadaan yang dialami oleh
Penggugat walaupun dengan biaya pulsa yang tidak sedikit. Penggugat juga
mengetahui bahwa telah disiapkan jamuan makan malam bersama saat itu
untuk bersama-sama dengan keluarga besarnya, kurang lebih 50 orang;
17.Bahwa atas kejadian ini, Penggugat merasa disepelekan oleh Tergugat I,
karena hak-hak Penggugat selaku konsumen dipandang sebelah mata oleh
Tergugat I, dan atas perbuatan Tergugat tersebut dapatlah dikualifisir
sebagai perbuatan melawan hukum, atas dasar inilah Penggugat melakukan
gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata kepada
Tergugat I;
18.Bahwa atas perbuatan tidak diberangkatkannya Penggugat pada
penerbangan JT. 743 pada tanggal 19 Oktober 2011 olen Tergugat karena
alasan operasional (Change Aircraft 215 seat ke 205 seat), jelas merupakan
kesengajaan yang menimbulkan kerugian Penggugat, karena tiket pesawat
untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara lunas sejak tanggal 19
Oktober 2011 tanggal yang sama yang mana seharusnya pihak Tergugat I
tidak menerbitkan tiket elektronik milik Penggugat karena pihak Tergugat I
sudah menduga akan terjadi overseat, oleh karenanya jelas dan terang
kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalah sebuah perbuatan
melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalam Pasal 1365 sebagai berikut:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut";
Bahwa selanjutnya ijinkan kami mengutip kembali putusan hoge raad
tanggal 31 Januari 1919 yang mengkualifikasikan suatu perbuatan hukum
adalah:
a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
atau
b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain; atau
c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; atau
Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta
kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain:
Bahwa atas putusan hoge raad tersebut diatas, perbuatan melawan hukum
dapat dibuktikan jika ada salah satu unsur yang diuraikan diatas telah terjadi;
19.Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat I ialah dapat
dibuktikan sebagai berikut:
a. Adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lion Air yang
menerangkan bahwa Tergugat I tidak dapat memberangkatkan
Penggugat karena alasan Operasional (Change Aircraft 215 seat ke 205
seat), namun Penggugat merasa keberatan bahwa hal itu tidak
seharusnya terjadi karena secara otentitas bukti print out e-tiket milik
Penggugat jelas dan terang telah dibooking pada tanggal 13 Oktober
2011, oleh karenanya jika diklaim telah overseat (Change Aircraft 215
seat ke 205 seat) jelas tidak masuk akal, karena tiket atas nama
Penggugat telah dibeli secara lunas sejak tanggal 19 Oktober 2011
tanggal yang sama yang mana seharusnya pihak Tergugat I tidak
menerbitkan tiket elektronik milik Penggugat karena pihak Tergugat I
sudah menduga akan terjadi overseat, sebelum penerbangan terjadi
maka hal ini jelas terjadi karena kesengajaan, dan atas kesengajaan
tersebut hak-hak konsumen dari Penggugat telah dilanggar;
Hal ini membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat I telah bertentangan
dengan kewajibannya, yakni kewajiban menerbangkan/
memberangkatkan Penggugat dengan pesawat;
Bahwa selanjutnya Perbuatan Tergugat I tersebut juga telah melanggar
hak subjektif Penggugat, yakni hak Penggugat sebagai konsumen Jasa
Penerbangan Lion Air;
Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut juga telah bertentangan dengan
asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki
Tergugat dalam pergaulan dengan Penggugat selaku konsumen, yang
mana karena ketidaktelitian, dan ketidak hati-hatian Tergugat jelas telah
merugikan Penggugat selaku konsumen;
20.Bahwa tindakan Tergugat I tidak mengakut Penggugat dalam Penerbangan
JT.743, pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado tujuan Jakarta tersebut
jelas telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999,
Tentang Perlindungan Konsumen, adapun hal-hal yang dilanggar Tergugat
adalah sebagai berikut kami uraikan;
Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan ii Jo.
Pasal 7 huruf b, d, f, dan g Jo Pasal 8 ayat (1), yang kami uraikan sebagai
Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berikut:
Pasal 2
“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum''
Pasal 3
“Perlindungan konsumen bertujuan”:
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusahaan;
f. Meningkatkan kualitas harang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan konsumen;
Pasal 4
"Konsumen mempunyai hak:
Huruf a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
Huruf c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan;
Huruf d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /
atau jasa yang digunakan;
Huruf e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
Huruf h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Pasal 7
"Pelaku usaha mempunyai kewajiban :"
Huruf b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
Huruf d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang beriaku;
Huruf f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
21.Bahwa telah terbuktilah perbuatan melawan hukum Tergugat I yang
dilakukan oleh Tergugat I, dan atas perbuatan tersebut Penggugat jelas dan
terang menderita kerugian, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat baik
materiil maupun imateriil:
Kerugian Materiil: Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah atas
2. Tiket lion dan Aiport Tax (Pengganti) Rp1.786.300,00;
3. Biaya Pulsa Rp500.000,00;
4. Biaya makan Rp500.000,00;
5. Biaya penginapan hotel Rp1.200.000,00;
6. Biaya konsumsi ulang tahun Rp20.000.000,00;
total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu
tiga ratus rupiah);
Kerugian Imateriil : Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga
menderita kerugian Imateriil, berupa hilangnya waktu,
tersitanya tenaga dan pikiran selama Penggugat
bermalam di Bandara, serta hilangnya kebersamaan
dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana secara
kebiasaan seharusnya Penggugat berkumpul bersama
saat ulang tahunnya,serta menyebabkan berubahnya
jadwal untuk bertemu dengan rekan bisnis, yang mana
atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan
dari rekan bisnis, dan terbeng kalainya pekerjaan-
pekerjaan Penggugat, yang mana secara keseluruhan
hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun
juga. Namun dalam perkara ini Penggugat akan
menentuken suatu nilai atas kerugiannya yang
dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);
22.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sudah terang dan jelaslah
dasar Penggugat meminta ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya
tersebut, serta secara tertulis-pun dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan
Konsumen pada Pasal 19, Penggugat pun berhak mendapat ganti kerugian
seperti yang tertera sebagai berikut:
Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ayat (1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan";
Ayat (2) "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara niiainye, atau perawatan kesehatan dan /atau perolehan
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan “perundang-undangan";
23.Bahwa selain persoalan yang dialami oleh Penggugat, Tergugat I juga
banyak dikomplain oleh konsumen-konsumen lain yang menggunakan jasa
Tergugat I ke berbagai tujuan yang mana hal ini dapat dibuktikan dari
maraknya surat pembaca yang dibuat oleh para konsumen karena merasa
hak-hak nya dirugikan (bukti P - 6 & P - 7);
24.Bahwa maraknya surat pembaca tersebut di atas, seharusnya diperhatikan
oleh Tergugat II dalam mengevaluasi pelayanan management atau
pelayanan rute1 yang diselenggarakan oleh Tergugat I, seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995, tentang
Angkutan Udara, yakni :
Pasal 14
"Menteri melakukan evaluasi terhadap potensi jasa angkutan udara dan
kapasitas angkutan udara sebagai dasar untuk pembukaan rute baru dari
penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta
mengumumkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan";
25.Bahwa juga seharusnya Tergugat II mencabut izin Tergugat I khususnya
Rute Jakarta-Manado dan Manado-Jakarta, karena sudah begitu banyak
komplain yang ditayangkan kepada Tergugat I yang dapat dilihat dari surat-
surat pembaca pada beberapa masmdia dan juga sudah menjadi rahasia
umum bagi para Konsumen yang menggunakan jasa maskapai Tergugat I,
Lion Air yang sering terlambat dalam menerbangkan/memberangkatkan
penumpangnya serta selanjutnya dalam perkara ini hal yang terjadi adalah
tidak diberangkatkannya beberapa penumpang dengan alasan over seat;
Adapun yang perlu diperhatikan oleh Tergugat II dalam hal meninjau kembali
Izin usaha dari Tergugat I adalah:
Pasal 19 (PP.Nomor 4/Tahun 1995, tentang Angkutan Udara);
"Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a. Menteri memperhatikan:
a. Kelangsungan usaha dan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
b. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan udara;
c. Terlayaninya seturuh rute yang telah ditetapkan;
Bahwa selain itu juga Tergugat II sudah sangat wajar mencabut rute Jakarta-
Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Manado dan Manado-Jakarta serta perlu memperhatikan fakta yang ada
yakni dengan melihat surat-surat pembaca yang dari sana dapat disimpulkan
bahwa rute penerbangan maskapai Tergugat II telah sangat padat dan
sehingga tidak terlayani seluruh rute dengan baik;
26.Bahwa Komplain-komplain yang diterima oleh Tergugat I merupakan bukti
bahwa Penggugat telah meremehkan hak-hak dari pada konsumen dan
terbukti kalau Tergugat I tidaklah serius untuk membenahi pelayanannya,
juga membenahi managemennya khususnya managemen sistem
keberangkatan penumpang, atas hal ini Tergugat II seharusnya tidak perlu
menunggu lama untuk mengeluarkan sanksi yang tegas terhadap Tergugat I,
walaupun Tergugat II terlebih dahulu memberikan Teguran sampai dengan 3
(tiga) kali kepada Tergugat I;
27.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terang dan jelas
bahwasannya Tergugat II dapat dikategorikan melakukan tindakan
perbuatan melawan hukum karena tidak serius dalam persoalan-persoalan
yang alami oleh Tergugat I;
28.Bahwa selain itu juga, gugatan ini diajukan agar dapat menjadi pelajaran
bagi Tergugat I dan bagi Tergugat II kiranya dapat segera memberikan
sanksi yang tegas sehingga Terugugat II benar-benar menjalankan
fungsinya sebagaimana mestinya, dan dimasa yang mendatang tidak terjadi
kembali persoalan seperti ini, agar Tergugat I juga tidak menganggap remeh
mengenai hak-hak Konsumen dengan berdalih telah menanggapi keluhan
Konsumen, namun pada prakteknya kejadian-kejadian yang sama terulang
lagi dan Tergugat II juga dianggap bukan macan ompong oleh Terugugat I;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan
melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan
dari Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar
Rp25,814.300,00 (dua putuh lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga
ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian immateriil yang dialami
Penggugat akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran
Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai sipritual dengan keluarga
dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan keluarga pada
Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat
dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap
Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana
keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun
dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai kerugian yang konversi
dalam rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk mencabut ijin usaha dan atau ijin rute
Tergugat I;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu waiaupun ada
verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij
voorraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Eksepsi Tergugat I:
Gugatan Penggugat kabur (abscuur libel):
1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali apa
yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Subjek hukum (Tergugat I) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas: Bahwa
terbukti subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, apakah
Penggugat mau menggugat Direktur Utama PT Lion Air I PT Mentari Airlines
sebagai Tergugat I, karena antara Direktur ia/PT Lion Air dengan PT Lion
Mentari Airlines adalah Subjek fang berbjda, Direktur Utama PT Lion Air
adalah sebagai orang sedangkan PT Lion Mentari Airlines adalah sebagai
Badan, keduanya jelas mempunyai tanggung jawab yang berbeda objek
hukum yang berbeda. Apabila Penggugat mau menggugat kedua-duanya
seharusnya Penggugat menyebutkannya sebagai Tergugat I dan atau
Tergugat II atau Tergugat III. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat
kabur (abscuur libel);
3. Posita dan petitum gugatan saling bertentangan:
Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan,
karena posita gugatan Penggugat fakta hukumnya (rechts feiten) tentang
perselisihan/masalah wanprestasi akan tetapi petitum gugatan penggugat
mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, oleh
karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Gugatan Penggugat seharusnya mengenai wanprestasi:
Bahwa gugatan Penggugat seharusnya mengenai wanprestasi karena
perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat l adalah
masalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum,
Namun terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan melawan hukum
terhadap Tergugat I, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur
(abscuur libel);
Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (obscuur libel),
yaitu subjek hukum (Tergugat I) yang digugat oloh Penggugat tidak jelas
apakah Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion Mentari Airlines, bertentangan
antara posita dan petitum gugatan, gugatan Penggugat a quo seharusnya
mengenai wanprestasi, maka patut dan pantas gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar);
Eksepsi Tergugat II:
Gugatan Tidak Jelas dan kabur (Obscuur Libels);
1. Bahwa Penggugat menyatakan gugatan berdasarkan atas perbuatan
melawan hukum, akan tetapi Penggugat mengakui dengan tegas dalam
surat gugatan, telah membeli telah membeli tiket elektronik yang diterbitkan
pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan Nomor Tiket 9902170408086 atas
nama Penggugat untuk tujuan Manado-Jakarta dengan Nomor Penerbangan
JT 743;
Bahwa pengertian tiket menurut Pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah dokumen berbentuk cetak melalui
proses elektronik atau bentuk lainya yang merupakan salah satu alat bukti
adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan
hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara;
Bahwa berdasarkan uraian diatas, dasar gugatan Penggugat tidak jelas, oleh
karena disatu sisi Penggugat mendasarkan gugatannya atas dasar
perbuatan melawan hukum akan tetapi disisi lain Penggugat mengakui
dengan tegas hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan atas
perjanjian dimana Penggugat mengakui telah memenuhi kewajibannya
oengan membayar lunas tiket dimaksud dan menyatakan Tergugat I belum
memenuhi kewajibannya untuk mengangkut Penggugat sehingga terjadi
adanya wanprestasi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa salah satu petitum Penggugat adalah meminta Tergugat II untuk
mencabut ijin usaha atau ijin rute dari Tergugat I;
Bahwa ijin usaha suatu Badan Usaha Angkutan Udara (Perusahaan
Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Penerbangan) dan ijin rute Badan Usaha Angkutan Udara yang dikeluarkan
oleh Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian
merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dicabut, batal atau tidak sah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang behsi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai
tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan
untuk menyatakan dicabut, batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata
Usaha Negara;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan bagi, Majelis
Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah memberikan Putusan Nomor Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 15
Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I melakukan perbuatan melawan
hukum;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan
Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar
Rp23.528.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus duapuluh delapan ribu
rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini hingga kini
ditaksir sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jakarta
dengan Putusan Nomor 739/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 8 Januari 2015 adalah
sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
42/PDT.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Januari 2013 yang dimohonkan
banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara untuk dua tingkat
pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.00,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3287
K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi DIREKTUR UTAMA PT
LION AIR/PT LION MENTARI AIRLINES tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287
K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari
2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2017
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
05/SRT.PDT.PK/2017/PN.JKT.PST Juncto Nomor 42/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan
tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal
2 Maret 2017;
Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat
I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I,
II/Penggugat, Tergugat II/Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 21
April 2017;
Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II/Penggugat, Tergugat
II/Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan
kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 18 Mei 2017;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;
Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori
peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:
1. Bahwa Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI telah memutus dan
membacakan putusan Nomor 3287 K/PDT/2015 pada tanggal 11 Februari
2016, dan telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada
hari RABU, tanggal 18 Januari 2017 dan Pemohon Peninjauan Kembali
telah mengajukan pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali pada hari
KAMIS, tanggal 02 Maret 2017 dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan
bersamaan dengan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 02 Maret
2017 atau dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali
mohon agar Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali dinyatakan dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas putusan Judex Juris
(MahkamahAgung RI) Nomor 3287 K/PDT/2015, tanggal 11 Februari 2016
karena dalam pertimbangan putusannya “adanya kekhilafan atau kekeliruan
yang nyata” sebagaimana terurai dibawah ini;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI (Judex Juris) dalam
putusan Nomor 3287 K/PDT/2015, tanggal 11 Februari 2016 pada halaman
ke16 alinea 2,3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat;
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti memori
kasasi tanggal 4 Mei 2015 dan kontra kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus
2015 dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ternyata
putusan Judex Facti telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai
berikut:
Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil
gugatannya yaitu tidak terangkutnya Penggugat dalam penerbangan Tergugat I
JT 743 dari Manado ke Jakarta tanggal 19 Oktober 2011, bahwa Tergugat I
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yaitu
tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sehingga
menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebaliknya Tergugat I tidak dapat
membuktikan dalil bantahannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion
Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mentari Airlines tersebut harus ditolak;
Adalah pertimbangan hukum yang salah dan/atau keliru, karena
Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, akan tetapi hanya tidak melaksanakan akan kewajibannya sebagai
mana yang diakui oleh Mahkamah Agung (Judex Juris) sendiri dalam
putusannya Nomor 3287 K/PDT/2015, tanggal 11 Februari 2016 tersebut di
atas, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya
melakukan wanprestasi bukan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan
demikian terbukti pula bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) dalam tingkat
kasasi telah keliru dan/atau kilaf dalam memberikan pertimbangan putusannya;
Bahwa dengan demikian jelas terbukti putusan Majelis Hakim Agung
Nomor 3287 K/PDT/2015, tanggal 11 Februari 2016 dalam tingkat kasasi salah
dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali
ini;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata
karena dalam perkara a quo Penggugat telah membeli tiket pesawat Lion Air
dengan tujuan Manado ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011, yang tidak
dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dengan alasan operasional dan untuk
selanjutnya Tergugat I juga tidak memberikan konpensasi kepada Penggugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali DIREKTUR UTAMA PT LION AIR/PT LION MENTARI AIRLINES
tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini;
Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I:
Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali DIREKTUR UTAMA PT LION AIR/PT LION MENTARI
AIRLINES tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim
Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut
dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./
R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,
Biaya – biaya : 1. M e t e r a i……………….............Rp6.000,00 2. R e d a k s i .................................Rp5.000,00 3. Administrasi PK ………….......... Rp 2. 489.000,00 J u m l a h……………….............. Rp2.500.000,00
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata
Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dr. PRIM HARYADI , S.H., M.H. Nip. 19630325 198803 1 001
Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2017
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17