AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PT UNITED COAL INDONESIA TERHADAP KARYAWAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit.2015 juncto Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : TITIA ULVA SAPITRI NIM : 11150480000066 P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1440 H / 2019 M
139
Embed
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PT UNITED COAL INDONESIA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47548/1/TITIA ULVA SAPITRI-FSH.pdfv ABSTRAK Titia Ulva Sapitri, NIM 11150480000066,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PT UNITED COAL INDONESIA
TERHADAP KARYAWAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit.2015 juncto
Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
TITIA ULVA SAPITRI
NIM : 11150480000066
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H / 2019 M
v
ABSTRAK
Titia Ulva Sapitri, NIM 11150480000066, “AKIBAT HUKUM KEPAILITAN
PT UNITED COAL INDONESIA TERHADAP KARYAWAN (Analisis
Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit.2015 juncto Nomor
557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018)”. Peminatan Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M.
Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk
melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.
Keadaan tidak mampu membayar disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan
(Financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Tidak
sedikit ketika suatu perusahaan yang dinyatakan pailit berdampak besar pada
kerugian yang dialami oleh para kreditor- kreditornya, terutama pada karyawan
terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Niaga terhadap
Karyawan dan implikasi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap karyawan
ketika perusahaan dinyatakan pailit.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library
research (studi kepustakaan) dalam arti mengkaji kasus yang terjadi dengan suatu
penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
serta mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit.2015 juncto
Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang
terdiri buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan hasil penelitian lainnya yang
berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kepailitan terhadap karyawan
dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sehingga kehilangan status
sebagai pekerja. Posisi kedudukan karyawan pada perusahaan pailit, karyawan
diberikan hak istimewa sebagai kreditor preferen yang mana pemenuhan haknya
merupakan prioritas pertama, sehingga perusahaan harus membayar tagihan gaji
karyawan, sesuai dengan hukum kepailitan di Indonesia Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci : Kepailitan, Karyawan, Kurator, Debitor, Kreditor, Preferen,
Konkuren, Separatis, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung.
Pembimbing Skripsi : Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H.
Daftar Pustaka : 1986 s.d. 2019
vi
KATA PENGANTAR
يم ب ح الر حمن الر هللا ســــــــــــــــــم
Assalamuallaikum, Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia
yang tidak terhingga. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada
Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya
yang serta hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robbil
‘alamin peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum
Kepailitan PT United Coal Indonesia Terhadap Karyawan (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit.2015 juncto Nomor 557
K/Pdt.Sus-Pailit/2018)” tepat pada waktunya.
Dalam penyelesaian Skripsi ini, tidak terlepas dari pengetahuan keilmuan
yang peneliti dapatkan dari beberapa sumber, selain itu tidak lupa pula terima kasih
atas bimbingan, bantuan, nasehat, dan dukungannnya, yang terhormat:
1. Dr. Ahmad Tholabie Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi yang
telah bersedia memberikan arahan, bimbingan, kritik, saran dan kesabaran
dalam membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Direktori Putusan Pengadilan Niaga dan
Mahkamah Agung yang memuat koleksi salinan putusan.
6. Pimpinan Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Pimpinan Pusat Perpustakaan Universitas Indonesia yang telah
menyediakan bahan-bahan pustaka untuk kelancaran penulisan skripsi.
7. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi terutama kedua orang
tua peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
vii
Demikian ucapan terimakasih ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari kata sempurna namun semoga Allah memberikan balasan yang
setara kepada para pihak yang telah berbaik hati terlibat dalam penyusunan skripsi
ini dan skripsi ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis, masyarakat, dan
pembaca kalangan umumnya. Aamiin
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jakarta, September 2019
Peneliti,
Titia Ulva Sapitri
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ........................... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 5
D. Metode Penelitian .............................................................................. 6
E. Sistematika Penulisan ...................................................................... 10
BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
A. Kerangka Konseptual ...................................................................... 13
B. Sejarah Singkat Hukum Kepailitan di Indonesia ............................. 18
C. Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia ..................................... 21
D. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan ........ 24
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pemohon Pailit .................. 25
F. Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris atas terjadinya pailit
dan 187 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang yang mengatur seluruh harta debitor berada dibawah sita umum sejak
debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Collective execution atau sita
umum harta debitor pailit tidak dikecualikan dari harta debitor yang berstatus
sebagai jaminan utang, meskipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyatakan dengan tegas bahwa para kreditor pemegang hak jaminan atas
kebendaan (gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, dan hak agunan
lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.8 Hal
ini sama halnya dengan perkara Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto
Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, dalam kasus ini yang menjadi satu-
satunya kreditor separatis adalah PT Bank Mandiri sebagai kreditor yang
memegang jaminan gadai saham PT United Coal Indonesia pada PT Karya
Putra Borneo (sebagai anak perusahaan).
Teori creditor’s bargaining sangat kental berpengaruh dalam Undang-
undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia
terutama berkaitan dengan kepentingan para kreditor konkuren. Yang mana
dalam kasus perkara Pailit pada PT United Coal Indonesia ini terdapat 88
kreditor konkuren, 68 kreditor yang hadir dalam pemungutan suara (voting),
dan terdapat 63 kreditor konkuren yang setuju dengan proposal perdamaian,
dan sebanyak 5 kreditor konkuren yang tidak setuju dengan proposal
perdamaian. Hal tersebut dibahas dalam rapat proposal perdamaian final pada
tanggal 8 Januari 2015.
8 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, ... h.98
57
E. Implikasi Putusan Pailit Terhadap Karyawan
Sebenarnya tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah
untuk memperoleh putusan hakim.9 Putusan hakim atau biasanya disebut
dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan
atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan
sengketa diantara para pihak dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan
hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya keadilan
dalam perkara yang mereka hadapi.10
Ditinjau dari sifat Putusan tersebut, maka putusan hakim ini dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
1. Putusan Declaratoir (Pernyataan)
Yang dimaksud dengan Putusan Declaratoir adalah putusan yang
dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan
tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.11 Putusan yang
bersifat deklaratif adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan
yang dijatuhkannya. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau
penetapan tentang suatu hak maupun status. Dan pernyataan tersebut
dicantumkan dalam amar putusan, dengan adanya pernyataan tersebut
putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang
mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.12 Misalnya
perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum,
dan dinyatakan tergugat berhutang kepada penggugat dalam jumlah
tertentu.13
9 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h.48 10 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
2004), h.124
11 Sarwono, Hukum Aara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
h.212
12 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.876
13 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1988), h.88
58
2. Putusan Constitutief (Pengaturan)
Yang dimaksud dengan constitutief atau konstitutif adalah putusan
yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan
suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.14
Misalnya putusan perceraian, yang mana merupakan putusan yang
meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara
suami dan istri.
3. Putusan Condemnatoir (Menghukum)
Pengertian dari Putusan Condemnatoir (menghukum) pihak yang
dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya
putusan ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan
antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atas
Undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan
dipengadilan.15
Di dalam putusan condemnatoir ini mempunyai kekuatan mengikat
terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk
memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah
mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya-biaya
persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap
barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan
dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat
territorial (aparat pemerintah) setempat. Eksekusi berasal dari kata
executie, artinya melaksanakan putusan hakim.
Jika dikaitkan dalam sebuah putusan Pengadilan Niaga tentang kepailitan,
sejak debitor dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban pembayaran Utang.16 Dan jika dikaitkan dengan salah satu sifat
14 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , ... h.877
15 Sarwono, Hukum Acara Perdata, ... h.213
16 Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta
Penerapan Hukumnya, ... h.348
59
putusan tersebut maka putusan hakim ini termasuk dalam putusan
condemnatoir, yang mana putusan tersebut dapat dieksekusi (dapat
dilaksanakan).
Di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”. Sedang Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan: "Setiap orang berhak atas pekerjaan serta mendapat imbalan dan
pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni
suatu perjanjian di mana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada
pihak perusahaan dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan
kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.17
Sedang, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dan dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian tersebut terdapat dalam
Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Hubungan atau kaitannya antara para pekerja dan perusahaan sejatinya
sangat erat, hal tersebut tercipta karena adanya perjanjian kerja antara kedua
belah pihak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
memberikan pengertian mengenai Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja tertentu, hak, dan kewajiban para pihak yang
bersangkutan.
Hubungan tersebut dapat tercipta karena adanya sifat yang saling
membutuhkan. Perusahaan ada hanya apabila buruh ada, demikian juga
sebaliknya, buruh ada karena adanya pemberi kerja. Kepentingan perusahaan
adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan,
kepentingan buruh adalah upah yang maksimal. Secara konstitusional, posisi
17 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,
2012), h. 123
60
buruh sejatinya telah mendapat perlindungan yang memadai. 18 Namun
seringkali tenaga kerja menjadi salah satu pihak yang merasa paling lemah
ketika dihadapkan kepada pemberi kerja yang merupakan pihak yang memiliki
kekuatan. Sebagai pihak yang dianggap lemah dalam hal ini, tidak jarang jika
para tenaga kerja seringkali mengalami ketidakadilan apabila berhadapan
dengan kepentingan perusahaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
juga telah dijelaskan mengenai hak-hak dasar buruh sesuai dengan amanat
konstitusi, yang telah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
kepentingan buruh dari permasalahan ketika perusahaan dinyatakan pailit.
Namun disisi lain dari permasalahan ini seringkali buruh/pekerja cenderung
tidak mendapatkan perlindungan yang cukup atas pembayaran hak-haknya
tersebut. Dari kondisi permasalahan ini, seringkali dapat berdampak buruk
dengan meningkatnya pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia akibat
dari kepailitan tersebut. Pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang yang menyatakan bahwa :
1. Pekerja yang bekerja pada Debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerja,
dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan
jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat
diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari
sebelumnya.
2. Sejak tanggal putusan penyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan
Niaga, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan
pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Kerja terdapat dalam ketentuan
Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
18 Tri Budiyono, Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit, Salatiga, Fakultas
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jilid 42, Nomor 3, (Juli, 2013), h. 418
61
Utang yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan tersebut mengatur
mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut
pekerja yang bekerja pada Debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerja,
dan sebaliknya juga Kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan
jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa hubungan kerja tersebut
dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima)
hari sebelumnya. Dan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah
yang sebelumnya maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan
merupakan utang harta pailit.19
Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja jika ditinjau dari pihak buruh.
Dilihat dari sudut pandang tenaga kerja/buruh, dari pemutusan hubungan kerja
dapat mengakibatkan kehilangan nafkah dan kehilangan status bagi para
karyawan. Sehingga dari hal tersebut berdampak buruk terhadap karyawan
salah satunya akan kesulitan dalam membiayai kehidupan rumah tangga nya
terutama bagi kepala rumah tangga yang menjadi pekerja tunggal dalam
menghidupi istrinya dan membiayai sekolah anak-anaknya.
Dari hal yang telah diuraikan diatas, maka Akibat Hukum Kepailitan PT
United Coal Indonesia terhadap karyawannya yaitu, PT United Coal Indonesia
harus membayar utang yang mencapai Rp 22.300.000.000,- miliar dengan
tagihan gaji karyawan sebesar Rp.12.288.085.500,- (dua belas miliar dua ratus
delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Yang
mana mereka belum menerima upahnya selama 3 bulan berturut-turut sejak
bulan juni, juli dan Agustus oleh PT United Coal Indonesia dan telah jatuh
tempo. Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum
kepailitan PT United Coal Indonesia terhadap karyawannya yaitu PT United
Coal Indonesia harus membayar utang yang mencapai Rp.22.300.000.000,-
miliar (dua puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).
19 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, ... h.117-118
62
Hal tersebut termasuk dalam salah satu dari sifat putusan, yaitu putusan
condemnatoir (menghukum) yang mana putusan tersebut mengandung unsur
penghukuman, sehingga dapat digunakan sebagai pemaksa bagi pihak yang
kalah ( PT United Coal Indonesia selaku debitor ) untuk melaksanakan putusan
tersebut dengan pengurusannya diwakili oleh Kurator sebagai pihak yang
diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor
pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
63
BAB IV
KEWAJIBAN HUKUM PT UNITED COAL INDONESIA BERDASARKAN
PUTUSAN PAILIT
Pada bab keempat ini terdiri dari beberapa subbab pembahasan yang
merupakan hasil analisis dan interpretasi penulis terhadap penelitian ini. Subbab
pertama memaparkan tentang Pemenuhan Hak Karyawan PT United Coal
Indonesia Akibat Putusan Pailit. Kemudian pada subbab kedua penulis
mencoba mengupas mengenai Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap PT United Coal Indonesia Nomor 186 K/Pdt.Sus-
Pailit/2015 juncto Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018. Dan sedangkan pada
subbab ketiga berisi interpretasi penulis terhadap Pertimbangan hukum
Pengadilan Niaga terhadap karyawan PT United Coal Indonesia akibat putusan
pailit, berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia.
A. Pemenuhan Hak Karyawan PT United Coal Indonesia Akibat Putusan
Pailit
Membahas mengenai hak pekerja/buruh dalam sebuah perusahaan sama hal
nya dengan dengan membahas mengenai hak asasi, atau bukan asasi. Hak asasi
manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang
berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sama halnya
dengan hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri
yang dibawa sejak lahir dan jika hal tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja
itu akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak
yang bukan asasi berupa hak pekerja atau buruh yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi, hak asasi sebagai
konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep moral
dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika
dan bersifat menyeluruh.1
1 Adian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.14-17
64
Perlu dibedakan pengertian antara hak-hak asasi dengan hak-hak dasar,
perbedaan antara keduanya istilah tersebut adalah bahwa hak-hak asasi
menunjuk pada hak-hak memperoleh pengakuan secara internasional,
sedangkan hak dasar diakui melalui hukum nasional. Konotasi antara kedua hal
tersebut yaitu hak-hak manusia terkait erat dengan asas-asas ide dan politis,
sedangkan hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar.2
Menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Hal yang timbul dari perjanjian kerja, dalam hak ini hak pekerja, salah
satunya yaitu upah pekerja merupakan salah satu kewajiban Perseroan di dalam
perjanjian kerja. Dan apabila Perseroan tidak mampu melaksanakan
kewajibannya, yang dalam hal ini membayar upah, maka hal tersebut dapat
mengakibatkan adanya utang terhadap karyawan. Keadaan yang demikian akan
menimbulkan kerugian bagi para karyawan. Dan cara untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut salah satunya yaitu dapat dilakukan melalui lembaga
kepailitan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga.3
Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau
jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarga.4
2 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori& Praktik di Indonesia,
Alfarizi, Dimas, Hanif, dkk, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap
Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan, Universitas
Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, 2016.
Al Mufti, Moch Zulkarnain, Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta
Pailit di Bawah Harga Pasar, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,
Volume 1, Nomor 1, Januari 2016.
Budiyono, Tri, Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit, Salatiga,
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jilid 42, Nomor 3, 2013.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 1 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
P U T U S A N
Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara:
1. CV. EXISS JAYA, suatu Persekutuan Komanditer, yang
diwakili oleh Direktur, Yusna Arisanti, berkedudukan di Jalan
Wijaya Kusuma VIII Nomor 5 RT. 0019 Desa/Kelurahan Air
Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Frans Asido Tobing, S.H., M.H., dan
Bagus Wicaksono, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di
Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015;
2. CV. SATRIA DUA PERDANA, suatu Persekutuan Komanditer,
yang diwakili oleh Direktur, Johnnie Wijaya, berkedudukan di
Jalan Gatot Subroto Nomor 12 RT. 0044, Samarinda,
Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans
Asido Tobing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak
Agung Gede, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon PKPU;
t e r h a d a p
PT. UNITED COAL INDONESIA, suatu perseroan terbatas, yang
diwakili oleh Direktur, Taufik Surya Darma, berkedudukan di
Sudirman Plaza, Plaza Marein 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.76-78, Jakarta 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Rahmat Indra Darma, S.H., LL.M., dan Djamaludin, S.H., Para
Advokat, beralamat di Komplek Mitra Sunter Blok B Nomor 26,
Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Januari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 2 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan
Permohonan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu
sebagai Para Termohon PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.
Jkt.Pst Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Oktober 2014,
PT. United Coal Indonesia telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 55Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo.
Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 November 2014, PT.
United Coal Indonesia telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 50 (lima puluh) hari;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Pengawas
tertanggal 13 Januari 2015, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa kami selaku Hakim Pengawas perkara PKPU Nomor 55/Pdt.Sus-
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.
Jkt.Pst., telah menerima Putusan Pengadilan Niaga Nomor 55/Pdt.Sus-
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.
Jkt.Pst., tanggal 15 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
(PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 42 (empat puluh dua)
hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menunjuk Sdr. Kisworo, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Pengurus
dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia di bawah Nomor AHU.AH.04.03-87 yang berkedudukan di
Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440, sebagai
Pengurus dalam perkara PKPU atas PT. United Coal Indonesia;
4. Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 25
November 2014 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di
Jakarta;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 3 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang dikenal
dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di
atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan
ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Tetap selama 50 (lima puluh) hari kepada Termohon PKPU/PT.
United Coal Indonesia terhitung sejak tanggal 26 November 2014
sampai dengan 14 Januari 2015;
2. Menyatakan Termohon PKPU/PT. United Coal Indonesia, berada dalam
keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap
dengan segala akibat hukumnya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 4 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, Pukul 09.00 WIB,
bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU,
Termohon PKPU l/PT. United Coal Indonesia dan Kreditor yang dikenal
melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam
persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan
ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 18 Desember 2014
bertempat di Hotel All Season, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan
Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus
serta dihadiri oleh Debitor, Tim Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor;
7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat di Hotel All Season, Jalan
Gajah Mada, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Pengambilan Suara
(voting) terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, yang
dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus serta dihadiri oleh Debitor,
Tim Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor. Adapun hasil pemungutan
suara (voting) rencana perdamaian sebagai berikut:
Kreditor Konkuren
Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 68 Kreditor dengan
jumlah tagihan sebesar Rp70.398.884.764,32 dengan jumlah suara
sebanyak 7.040;
Jumlah Kreditor Konkuren yang setuju dengan Proposal Perdamaian
sebanyak 63 Kreditor (atau sama dengan 63/68 x 100% = 93%) dengan
jumlah Tagihan sebesar Rp56.160.420.498,82 yang mewakili 5.316
Suara atau 80%.
Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren yang tidak setuju dengan Proposal
Perdamaian sebanyak 5 Kreditor (atau sama dengan 5/68 x 100% = 7%)
dengan jumlah Tagihan sebesar Rp14.238.464.265,50 yang mewakili
1.424 Suara atau 20%;
Kreditor Separatis:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 5 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Jumlah Kreditor Separatis yang hadir sebanyak 1 Kreditor dengan jumlah
tagihan sebesar Rp281.099.798.470,00 dan setuju dengan Proposal
Perdamaian;
Bahwa terhadap hasil Voting Proposal Perdamaian tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan demikian
Proposal Perdamaian tersebut telah disetujui oleh para Kreditor;
8. Bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT. United Coal
Indonesia diterima oleh Kreditor Separatis sebesar 100% dan Kreditor
Konkuren sebesar 80% dari Kreditor yang hadir;
9. Bahwa oleh karena Para Kreditor yang hadir dapat menyetujui Rencana
Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT. United Coal Indonesia maka
berdasarkan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rencana
Perdamaian yang diajukan Debitor/PT. United Coal Indonesia dinyatakan
dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pengurus telah menyampaikan laporan tertulisnya
tanggal 12 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. Dasar Putusan:
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Perkara Niaga Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST., Jo.
Nomor 32/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober 2014;
II. Debitor
PT. United Coal Indonesia;
Alamat: Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 76-78, Jakarta 12910;
III. Hakim Pengawas;
Kisworo, S.H., M.H.;
Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
IV. Pengurus;
DR. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E.;
Alamat: Andreys Building;
Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440;
V. Daftar Kreditor Tetap Dan Jumlah Hutang;
Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus, Kreditor
dan Debitor maka kami sampaikan daftar kreditor dan jumlah hutang PT.
United Coal Indonesia adalah sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 6 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Jumlah kreditor (separatis dan konkuren) sebanyak 161 kreditor dengan
jumlah tagihan sebesar Rp488.731.831.532,38 dengan perincian sebagai
berikut:
1) Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan total tagihan
sebesar Rp281.099.798.470,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
empat ratus tujuh puluh rupiah);
2) Kreditor Konkuren sebanyak 160 kreditor yang terdiri dari:
• Yang mengajukan tagihan sebanyak 88 (delapan puluh delapan)
kreditor dengan Total tagihan sebesar Rp77.611.322.621,58 (tujuh
puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua
ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh delapan rupiah);
• Yang tidak mengajukan tagihan dan diakui oleh Debitor sebanyak
72 (tujuh puluh dua) kreditor dengan total tagihan sebesar
Rp130.020.710.440,80 (seratus tiga puluh miliar dua puluh juta
tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah delapan
puluh sen);
VI. Kreditor Yang Mempunyai Hak Suara Dalam Proses Voting Proposal
Perdamaian;
Bahwa kreditor yang mempunyai hak suara dalam Voting PKPU PT. United
Coal Indonesia (Dalam PKPU) adalah kreditor yang mengajukan tagihan
dan diakui berjumlah 89 Kreditor dengan total tagihan sebesar
Rp358.711.121.091,58 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus
sebelas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah koma
lima puluh delapan sen) terdiri dari:
1. Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan nilai tagihan
sebesar: Rp281.099.798.470,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
empat ratus tujuh puluh rupiah);
2. Kreditor Konkuren sebanyak 88 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar:
88 (delapan puluh delapan) kreditor dengan total tagihan sebesar
Rp77.611.322.621,58 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta
tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu koma lima
puluh delapan rupiah);
VII. Proposal Perdamaian;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 7 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Bahwa Debitor telah mengajukan Proposal (Rencana Perdamaian) pada
tanggal 18 November 2014 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim
Pengawas;
Rencana Perdamaian tersebut telah dibahas pada Rapat Kreditor tanggal
20 November 2014, selanjutnya Rencana Perdamaian tersebut direvisi dan
dibahas pada Rapat Kreditor tanggal 11 Desember 2014. Pada tanggal 18
Desember 2014 Rencana Perdamaian tersebut direvisi dan dibahas kembali
dan selanjutnya ditetapkan menjadi Proposal Perdamaian Final Nomor
UCI/HO/l/2015/002 tanggal 8 Januari 2015;
VIII.Hasil Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Proposal Perdamaian;
Bahwa hasil Voting terhadap Proposal Perdamaian Final Nomor UCI/HO/l/
2015/002 tanggal 8 Januari 2015, sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU
Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:
Kreditor Konkuren;
Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir sebanyak 68 Kreditor dengan
jumlah tagihan sebesar: Rp70.398.884.764,32 dengan jumlah suara
sebanyak 7.040;
Jumlah Kreditor Konkuren yang setuju dengan Proposal Perdamaian
sebanyak 63 Kreditor (atau sama dengan 63/68 x 100% = 93%) dengan
jumlah Tagihan sebesar Rp56.160.420.498,82 yang mewakili 5.316
suara atau 80%;
Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren yang tidak setuju dengan Proposal
Perdamaian sebanyak 5 Kreditor (atau sama dengan 5/68 x 100% = 7%)
dengan jumlah Tagihan sebesar Rp14.238.464.265,50 yang mewakili
1.424 suara atau 20%;
Kreditor Separatis;
Jumlah Kreditor Separatis yang hadir sebanyak 1 Kreditor dengan jumlah
tagihan sebesar Rp281.099.798.470,00 dan setuju dengan Proposal
Perdamaian;
IX. Pendapat Pengurus Terhadap Proposal Perdamaian Yang Diajukan Oleh
PT. United Coal Indonesia (Dalam PKPU);
• Bahwa setelah Pengurus mengikuti proses pembahasan terhadap Proposal
Perdamaian, maka Pengurus berpendapat Proposal Perdamaian Final
Nomor UCI/HO/l/2015/002 tanggal 8 Januari 2015 yang merupakan hasil
revisi terakhir dari beberapa kali revisi adalah Proposal Perdamaian yang
terbaik yang dapat dilaksanakan oleh Debitor. Pengurus juga telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 8 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
menyampaikan akibat-akibat hukum jika Proposal Perdamaian tersebut
tidak dilaksanakan oleh Debitor;
• Bahwa terhadap hasil Voting Proposal Perdamaian tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dengan demikian Proposal Perdamaian tersebut telah disetujui oleh para
Kreditor;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku
Pengurus memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar mengesahkan
(menghomologasi) Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Januari 2015 antara
PT. United Coal Indonesia (Debitor dalam PKPU) dengan Para Kreditor dan
menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor
55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.PAILIT/
2014/PN.Niaga.JKT.PST. demi hukum berakhir;
Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara
Pemohon dengan para kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana
dalam perjanjian perdamaian yang lengkapnya adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang
senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kita semua
sehingga kita semua bisa menjalankan setiap aktivitas dengan sebaik-baiknya;
Dalam proposal perdamaian final yang kami sampaikan kali ini, rencana
pelunasan kepada kreditur konkuren tidak ada perubahan materi dari yang
sudah kami sampaikan dalam Proposal Perdamaian Tahap III lalu, kami hanya
akan menegaskan kembali agar materi-materi yang sudah kami sampaikan
dalam Proposal Tahap III tersebut lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti
oleh para kreditur konkuren sekalian. Sedangkan rencana pelunasan kepada
kreditur separatis dalam hal ini adalah Bank Mandiri, telah kami sesuaikan
berdasarkan kesepakatan yang sudah dicapai;
Akhir kata, tak lupa kami ucapan terimakasih dan penghormatan yang sebesar-
besarnya kepada para kreditur sekalian yang senantiasa memberikan dukungan
kepada kami, semoga dari kebaikan yang para kreditur sekalian berikan akan
mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik dari Allah SWT;
Harapan kami semua, keputusan yang sudah kita sepakati bersama ini
merupakan keputusan yang terbaik bagi kita semua;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 9 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
BAB II
PROYEKSI DAN PROPOSAL PERDAMAIAN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 10 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 11 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
2) Upaya Perdamaian
Skema pelunasan:
1. Skema pelunasan kepada kreditur separatis
a. Bahwa hasil seluruh penjualan asset yang berupa anak perusahaan
yaitu PT. Karya Putra Borneo digunakan untuk melunasi seluruh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 12 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
kewajiban kepada Bank Mandiri terlebih dahulu selaku pemilik jaminan
dari asset tersebut, dengan tenggat waktu paling lambat tanggal 30 Juni
2015;
b. Selama proses penjualan anak perusahaan yaitu PT. Karya Putra
Borneo, kami akan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Bank
Mandiri dengan total tagihan sebesar Rp281,099,798,470,00 dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Hutang pokok sebesar Rp273.128.53.653,00 akan dilunasi dalam
jangka waktu 36 bulan sejak tanggal akte penetapan putusan
homologasi dengan jadual angsuran sebagai berikut:
1. Bulan ke-1 s.d ke-6: Rp1.000.000.000,00 per bulan;
2. Bulan ke-7 s.d ke-12: Rp2.500.000.000,00 per bulan;
3. Bulanke-13 s.d ke-18: Rp3.500.000.000,00 per bulan;
4. Bulanke-19s.d ke-24: Rp5.000.000.000,00 per bulan;
5. Bulan ke-25 s.d ke-30: Rp7.500.000.000,00 per bulan;
6. Bulan ke-31 s.d ke-36: Rp26.021.422.593,00 per bulan;
- Tunggakan bunga dan denda total sebesar Rp7.971.262.906,00 akan
dilunasi sekaligus pada bulan ke-36;
- Bunga berjalan sebesar 11% p.a ditangguhkan pembayarannya
sampai dengan bulan ke-35 dan dibayarkan sekaligus pada bulan ke-
36;
c. Nilai gadai saham PT. United Coal Indonesia di PT. Karya Putra Borneo
ditingkatkan menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 selambat-
lambatnya 3 bulan sejak tanggal homologasi;
2. Skema pelunasan kepada kreditur Konkuren
a. Kepada kreditur konkuren leasing
- Untuk angsuran leasing yang masih tertunggak sampai dengan
angsuran periode bulan Desember 2014, kami akan mengajukan
restruktur pembayaran tunggakan angsuran tersebut yang dimulai
pada bulan Maret 2015, dengan perhitungan pembayarannya
berdasarkan prosentase terhadap nilai tunggakan tersebut sesuai
dengan jadual sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 13 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
- Untuk angsuran leasing yang masih berjalan tidak dilakukan
restruktur, akan menyesuaikan dengan jadual pembayaran yang
sudah disepakati;
b. Kepada kreditur konkuren lainnya
Jadual pelunasan terhadap kreditur konkuren lainnya, dikelompokkan
menjadi beberapa kategori yang besaran nilai pembayaran setiap
bulannya akan mengikuti prosentasi terhadap nilai sisa hutang yang ada
(yang dimaksud sisa hutang adalah jumlah hutang dikurangi
pembayaran awal setelah homologasi sebesar Rp20.000.000,00 untuk
masing-masing vendor), sebagai berikut:
1. Nilai hutang kurang dari 30 juta, setelah homologasi langsung di
bayar lunas;
2. Nilai hutang lebih dari 30 juta dan kurang dari 60 juta, setelah
homologasi dibayar sebesar 20 juta, dan sisanya dibayar 1 bulan
kemudian sejak pembayaran yang pertama;
3. Nilai hutang lebih dari 60 juta dan kurang dari 200 juta, setelah
homologasi akan dibayar 20 juta, dan sisanya akan diangsur
sebanyak 8 kali dengan prosentasi sesuai dengan table tersebut di
bawah dimulai bulan Juli 2015;
4. Nilai hutang lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta, setelah
homologasi akan dibayar 20 juta, dan sisanya akan diangsur
sebanyak 12 kali dengan prosentasi sesuai dengan table tersebut di
bawah dimulai bulan Juli 2015
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 14 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
5. Nilai hutang lebih dari 500jt, setelah homologasi akan dibayar 20jt,
dan sisanya akan diangsur sebanyak 16 kali dengan prosentasi
sesuai dengan table tersebut di bawah, dimulai bulan Juli 2015;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini mengenai
selengkapnya laporan Hakim Pengawas dan laporan Tim Pengurus dengan
segala lampirannya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Bahwa terhadap permohonan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)
tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
memberikan putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.
Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 2015, yang
amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian
tertanggal 8 Januari 2015 yang telah ditandatangani antara Direktur Utama
dan Komisaris PT. United Coal Indonesia (dalam PKPU) dengan Para
Kreditornya sebagai berikut;
1. PT. BANK MANDIRI;
2. CV. INTI GLOBAL SERVICES;
3. PT. MANDIRI CITRA MAKMUR;
4. PT. BERKAT DIESEL MANDIRI;
5. UD. MAJU JAYA;
6. CV. PERDANA PARTS;
7. PT. HARTA BAN INDONESIA;
8. CV. SATRIA DUTA PERDANA;
9. PT. SANATEL;
10. PT. RECSALOG GEOPRIMA;
11. PT. NARIKI MINEX SEJATI;
12. PT. MITRA USAHA POWERINDO;
13. PT. SUNWAY TREK MASINDO;
14. PT. DAHANA (Persero);
15. PT. DUNIA SAFTINDO;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 15 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
16. PT. CITRA TELEMINDO PERKASA;
17. PT. WAHANA SAFETY INDONESIA;
18. PT. UPSOL INDONESIA;
19. PT. LINKMAS ABADI;
20. PT. SAMLUBE INDONESIA;
21. MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO;
22. PT. PRAMONO HEAVY PARTS PRATAMA;
23. PT. PANDU LOGISTIK;
24. PT. ALTRAK1978;
25. PT. KARUNIA SARASWATI;
26. PT. HIDUP BARU PERDANA ABADI;
27. PT. SUMBER MUTIARA PRIMA;
28. TRISULA CIPTA PERDANA;
29. PT. CHITRA PARATAMA;
30. PT. BUANA GEMILANG PRIMA;
31. PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVICES;
32. PT. BUANA PENTA PRIMA;
33. PT. PROCURETMENT SERVICE INTERNATIONAL;
34. PT. SARANA UTAMA LESTARI;
35. PT. PALARAN INDAH LESTARI;
36. PT. WEIRS MINERAL MULTIFLOW;
37. ISCO PERKASA ENGINEERING;
38. PD. INDO DIESEL;
39. CV. MITRA JAYA UTAMA;
40. LINDA HANTA WIJAYA;
41. PT. KALIMANTAN PERMAI WIJAYA;
42. PD. PRIMANTARA SANDIESEL;
43. CV. MITRA WIRA PERKASA;
44. ASTON SAMARINDA;
45. CV. MITRA ABADI SEJAHTERA;
46. PT. ALAS PERSADA ENGINEERING;
47. CV. MITRA ABADI SEJAHTERA;
48. PT. ATLAS PERSADA ENGINEERING;
49. PT. BERKAT TIGA PUTRI;
50. PT. MMPH;
51. PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 16 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
52. PT. SAN FINANCE;
53. PT. INTAN BARUPRANA FINANCE;
54. PT. PELITA KALTIM;
55. BIMATAMA TOUR;
56. ASURANSI ASTRA UTAMA;
57. CV. MAHERA;
58. PT. NUSANTARA SELANG;
59. PT. INRACO PENTA WAHANA;
60. PT. MINEPARTA INDONESIA;
61. PT. BORNEO MINING SPPLIES;
62. CV. EXSISS JAYA;
63. CIPAGANTI;
64. PT. NUGRAHA SEJAHTERA JAYA;
65. PT. GMT INDONESIA;
66. PT. CLIPPAN;
67. PT. GARUDA MART INDONESIA;
68. PT. DUTA KREASI INDONESIA;
69. PT. BINA UTAMA KONSULTAMA;
70. PT. DAVAINDO PRATAMA LINK;
71. PT. PUTRA MAKMUR JAYA;
72. CV. SENTOSA TEKNIK;
73. TELKOM INDONESIA;
74. PT. TRAKINDO UTAMA;
75. WILLIAM HANDOKO;
76. UD. DERMAGA JAYA 2;
77. PT. KOBEXINDO TRACTORS;
78. UD. SUMBER AGUNG JAYA;
79. CV. MITRA UTAMA;
80. CV. BINA INTI NUSA;
81. PT. TITAN WHEELS INDONESIA;
82. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
83. CV. MARTIEL CAHAYA PERKASA;
84. PT. SARANA RAYA KALIMANTAN;
85. PT. MAHA JAYA TEKNINDO;
86. PT. ARDAN PERKASA;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 17 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
87. SUNTARY ABADI PERKASA, CV;
88. PT. SUCOFINDO;
89. PT. BITARA ENERJINDO;
2. Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan
mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor
55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/201
4/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.938.000,00
(satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 14 Januari 2015, terhadap
putusan tersebut Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 16 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi
masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 02 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/
PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.
Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Nomor 03 Kas/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.
Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai
dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 (hari itu juga);
Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon
PKPU pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon
PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2015;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-
keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya adalah:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 18 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
A. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku
Dengan Mengabaikan Keberatan Dan Penolakan Yang Diajukan Pemohon
Kasasi Sebelum Homologasi;
1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan
hukum dan Putusan Judex Facti, oleh karena telah melalaikan/
mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon
Kasasi baik kepada Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim Pemeriksa
dan Pemutus sebelum proses pengesahan perdamaian (homologasi)
dilaksanakan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum
Judex Facti pada halaman 16 paragraf (2) dan (3) yang pada pokoknya
menyatakan:
“..........menimbang setelah mendengar dari Tim Pengurus, Termohon
PKPU, dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal 14 Januari
2015, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak
pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat
(2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
“..... menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan
adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib mengesahkan
perdamaian tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285
ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat, karena Judex Facti
sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan keberatan-
keberatan yang secara resmi telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi,
sebelum dilaksanakannya homologasi baik kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara maupun kepada Hakim Pengawas, sebagaimana
FAT-LO/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal: “Mohon
Pemeriksaan Atas Dugaan Iktikad Buruk Debitor PT. United Coal
Indonesia) untuk merugikan Kreditor berupa Informasi Palsu/
menyesatkan dalam Rencana Perdamaian yang diajukan PT. United
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 19 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Coal Indonesia (dalam PKPU) (Bukti Pemohon Kasasi-1) yang telah
diterima Hakim Pengawas pada tanggal 30 Desember 2014 (Bukti
Pemohon Kasasi 2);
2. Surat Pernyataan Oorja (Batua) Pte. Ltd tanggal 7 Januari 2015 yang
menyatakan (Bukti Pemohon Kasasi 3):
- Selaku pemegang saham pada PT. Karya Putra Borneo sebanyak 50
(lima puluh) persen atau setara dengan 2.500 lembar berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat nomor 46 tanggal 18 April 2011;
- Sampai saat ini saham-saham milik PT. United Coal Indonesia
sebanyak 2.000 lembar saham (ekuivalen dengan 40 (empat puluh)
persen dari saham-saham yang diterbitkan) pada PT. Karya Putra
Borneo, tidak pernah diberikan persetujuan penjaminan kepada PT.
Bank Mandiri ataupun pihak lain;
- Bahwa sebaliknya, berdasarkan Memorandum of Agremeent tanggal
2 November 2010 antara Oorja Holdings PTE LTD dengan PT.
United Coal Indonesia, justru saham-saham milik PT. United Coal
Indonesia yang seharusnya dijadikan jaminan/agunan dalam rangka
LO/I/2014 tanggal 12 Januari 2015 (tertulis tanggal 12 Januari 2014)
perihal: “Surat Keberatan dan menolak Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) terhadap Rencana Perdamaian PT. United Coal Indonesia
(dalam PKPU) (Bukti Pemohon Kasasi 4) yang telah diterima oleh Sub.
Bag. Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2015
(Bukti Pemohon Kasasi 5) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan
juga diterima Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU PT. United Coal
Indonesia pada tanggal 12 Januari 2015 (tertulis 12 Januari 2014) yang
pada pokok surat menyatakan menolak Pengesahan Perdamaian
(Homologasi) atas rencana perdamaian yang diajukan PT. United Coal
Indonesia (“Debitur” atau ”PT. UCI”) dengan alasan-alasan yang
diuraikan sebagai berikut:
1. Tidak Terjaminnya Pelaksanaan Perdamaian
“Bahwa dalam hal rencana perdamaian yang diajukan oleh PT.
United Coal Indonesia (dalam PKPU) tersebut tidak secara jelas
menyebutkan berapa banyak kepemilikan saham-saham PT. United
Coal Indonesia pada PT. Karya Putra Borneo, karena besar
komposisi saham yang dimiliki PT. United Coal Indonesia ini akan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 20 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
berkaitan dengan nilai jual dan hak pemegang saham lainnya pada
PT. Karya Putra Borneo dalam kaitannya dengan rencana penjualan
asset berupa saham-saham milik PT. United Coal Indonesia;
Bahwa di dalam forum rapat Kreditor sebelum dilakukan pemungutan
suara, Pengurus menjelaskan telah mempelajari dokumen dan
membenarkan adanya “Pledge of Shares” atas saham-saham milik
PT. United Coal Indonesia namun apakah Pengurus sudah
mempertimbangkan keberadaan adanya pihak lain sebagai
pemegang saham? Apakah dokumen pledge of shares sudah
dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperoleh persetujuan
pemegang saham lain?;
“Apabila hal ini tidak dilakukan, maka sudah barang tentu upaya
penjualan saham-saham milik PT. United Coal Indonesia (Debitur)
pada PT. Karya Putra Borneo akan menimbulkan masalah hukum
baru dan ketidakpastian hukum terhadap kreditor yang ada”..
Meningkatnya beban pembayaran PT. United Coal Indonesia berupa
angsuran pembayaran kepada PT. Bank Mandiri sebagai kreditur
separatis, namun tidak adanya perubahan strategi untuk peningkatan
income/pendapatan PT. United Coal Indonesia;
Bahwa dalam Undangan Voting Pemungutan Suara yang diadakan
pada Kamis, tanggal 8 Januari 2015, di All Seasons Gajah Mada
Hotel, Jakarta Pusat, ternyata PT. UCI mengajukan Proposal
Perdamaian Final yang berisikan perubahan skema pelunasan
kepada kreditur separatis (PT. Bank Mandiri) dengan rincian sebagai
berikut (halaman 11 Proposal Perdamaian-Final):
“Hutang pokok sebesar Rp273.128.535,653 akan dilunasi dalam
jangka waktu 36 bulan sejak tanggal akte penetapan putusan
homologasi dengan jadwal angsuran sebagai berikut:”
(1) Bulan ke 1 s.d ke-6 : Rp1.000.000.000,00 per bulan;
(2) Bulan ke 7 s.d ke-12 : Rp2.500.000.000,00 per bulan;
(3) Bulan ke 12 s.d ke-18 : Rp3.500.000.000,00 per bulan;
(4) Dst.....
..... Bahwa dengan adanya angsuran tersebut, maka sudah pasti
akan meningkatkan beban dari PT. United Coal Indonesia, namun
PT. United Coal Indonesia di dalam proposal finalnya tidak secara
jelas dan spesifik dari mana nanti asal muasal dana angsuran cicilan
kepada Bank Mandiri tersebut, karena di dalam proposalnya PT. UCI
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 21 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
tidak memberikan penjelasan terkait adanya proyeksi tambahan
pendapatan/income dalam kegiatan usaha Perusahaan, sehingga
mustahil dapat melakukan pembayaran kepada PT. Bank Mandiri
tanpa adanya peningkatan pendapatan, dan lebih jauh kondisi ini
akan mempengaruhi juga kepada kreditur konkuren..........;
“Dengan demikian sudah sepatutnya Hakim Pengawas
mengetahui bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh PT.
United Coal Indonesia mengandung masalah yang tidak akan
dapat menjamin pelaksaaan perdamaian tersebut dikarenakan
faktor yang kami kemukakan tersebut di atas............”;
Bahwa faktanya, ternyata Judex Facti sama sekali tidak
mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi sesuai dengan surat-surat Pemohon Kasasi
tersebut di atas dan mengabaikannya, yang dengan demikian terbukti
Judex Facti melanggar hukum yang berlaku, yang juga akan
Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut dalam memori kasasi ini;
B. Pelaksanaan Perdamaian Tidak Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Kreditor
1. Ketua Mahkamah Agung dan/atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,
sebagaimana telah berulang kali Pemohon Kasasi sampaikan baik melalui
lisan di forum kreditor dan melalui tertulis (Bukti Pemohon Kasasi-1 dan
Bukti Pemohon Kasasi-3), Pemohon Kasasi sangat kecewa terhadap sikap
Termohon Kasasi baik terhadap Pengurus, dan Hakim Pengawas yang
sejak awal persidangan tidak pernah secara transparan dan terbuka
menjelaskan mengenai keberadaan aset Termohon Kasasi berupa anak
perusahaan PT. Karya Putra Borneo (“PT KPB”);
2. Bahwa di dalam Proposal Perdamaiannya sejak awal Termohon KasasI
berulang kali mengakui asetnya berupa PT KPB sebagaimana dibuktikan
dalam Revisi Final Proposal Rencana Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/
002 tanggal 8 Januari 2015 (Bukti Pemohon Kasasi 6) halaman 11 angka
1 huruf (a) tertulis:
“....... bahwa hasil seluruh penjualan asset yang berupa anak
perusahaan yaitu PT. karya Putra Borneo digunakan untuk melunasi
seluruh kewajiban kepada Bank Mandiri terlebih dahulu selaku
pemilik jaminan dari asset tersebut, dengan tenggat waktu paling
lambat 30 Juni 2015;
Bahwa sejak awal dari Pengajuan Proposal Perdamaian sampai dengan
Proposal Perdamaian Final tersebut, Termohon Kasasi tidak pernah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 22 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
menunjukkan dokumen gadai saham atas PT. KPB tersebut yang menjadi
dasar PT. Bank Mandiri selaku Pemilik Jaminan; dan Termohon Kasasi
juga tidak pernah menjelaskan berapa banyak jumlah saham-sahamnya
pada PT. KPB; hal ini ternyata diketahui oleh Pemohon Kasasi
berdasarkan Surat Pernyataan dari Surat Pernyataan dari Oorja (Batua)
Pte. Ltd tanggal 7 Januari 2015 yang menyatakan (Bukti Pemohon Kasasi-
3):
- Selaku pemegang saham pada PT. Karya Putra Borneo sebanyak 50 %
atau setara dengan 2.500 lembar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat
nomor 46 tanggal 18 April 2011;
- Sampai saat ini saham-saham milik PT. United Coal Indonesia
sebanyak 2.000 lembar saham (ekuivalen dengan 40 % dari saham-
saham yang diterbitkan) pada PT. Karya Putra Borneo, tidak pernah
diberikan persetujuan penjaminan kepada PT. Bank Mandiri ataupun
pihak lain;
- Bahwa sebaliknya, berdasarkan Memorandum of Agremeent tanggal 2-
November 2010 antara Oorja Holdings PTE LTD dengan PT. United
Coal Indonesia, justru saham-saham milik PT. United Coal Indonesia
yang seharusnya dijadikan jaminan/agunan dalam rangka pembiayaan
Batuah Coal Project’;
Bahwa terkait dengan gadai saham tersebut, Pemohon Kasasi
mengemukakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:
“Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah
didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50”;
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa;
“Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang
berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut”;
Dengan demikian terbukti bahwa gadai saham yang dimaksud oleh
Termohon Kasasi pada PT. KPB tidak diketahui oleh pemegang saham
lain pada PT.KPB, dan sekaligus membuktikan bahwa isi Proposal
Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak benar,
direkayasa, yang merugikan kepentingan Para Kreditor;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 23 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
3. Bahwa merujuk pada fakta hukum dan bukti hukum di atas, bahwa terbukti
alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa pelaksanaan
proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang saat ini
sudah dihomologasi mengandung masalah hukum dan resiko yang dapat
berdampak fatal terhadap pelaksanaan perdamaian (penjualan PT. KPB
selaku asset Debitor) sekaligus potensi adanya tuntutan dari pemegang
saham lain pada PT. KPB, yaitu Oorja (Batua) Pte. Ltd. selaku pemegang
saham PT. KPB sebanyak 2.500 lembar saham berupa first right of refusal,
sebagaimana ditentukan pada Pasal 57 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai
pemindahan hak atas saham, yaitu:
a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ
Perseroan; dan/atau
c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. Bahwa oleh karenanya wajar dan beralasan hukum bila Ketua Mahkamah
Agung dan/atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk mengabulkan
permohonan kasasi Pemohon dan membatalkan pengesahan Proposal
(Rencana) Perdamaian antara Termohon Kasasi dengan Pemohon
Kasasi/Para Kreditor;
C. Perdamaian Dicapai Karena Penipuan, Atau Persekongkolan, Dengan Satu
Atau Lebih Kreditor, Dengan Upaya Tidak Jujur Antara Kreditor Dengan
Debitur PT United Coal Indonesia
1. Bahwa patut diduga adanya tipu muslihat atau upaya tidak jujur dalam
Pelaksanaan Voting Perdamaian yang dilakukan pada tanggal 8 Januari
2015 di All Seasons Gajah Mada Hotel, seharusnya Rapat Pemungutan
Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian sesuai Surat Pengurus Nomor
025/PKPU-UCI/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, (Bukti Pemohon
Kasasi 7); dan bukan pembahasan Proposal baru lagi;
2. Bahwa namun dalam Agenda Pemungutan Suara (Voting) dilaksanakan
pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat di Hotel All Season Gajah Mada
Hotel, Room Lime Green & Steel blue Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 5-7
Jakarta Pusat, faktanya Termohon Kasasi menyampaikan Revisi Final
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 24 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Proposal Rencana Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/002 tanggal 8
Januari 2015 (Bukti Pemohon Kasasi 6), dan terlihat ada perubahan
skema pelunasan upaya perdamaian terhadap kreditor separatis (PT.
Bank Mandiri) pada halaman 11, dan pada hari yang sama langsung
dilakukan pemungutan suara, sehingga tidak ada waktu untuk para
kreditor untuk mempelajari secara teliti dan saksama perubahan
proposal perdamaian (Final) tersebut, terlebih lagi tidak ada penjelasan
secara spesifik terkait hal ini dari Termohon Kasasi di dalam rapat
kreditor tanggal 8 Januari 2015;
3. Bahwa selain itu, pada sesi penjelasan Revisi Final Proposal Rencana
Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/002 tanggal 8 Januari 2015, Direktur
PT. United Coal Indonesia hanya menjelaskan mengenai perubahan
pembayaran pada Kreditur Separatis (PT. Bank Mandiri) yang dikutip
pada halaman 11 angka (2) nomor 1 huruf (b) Revisi Final Proposal
Rencana Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/002 tanggal 8 Januari 2015
tertulis:
,.. “hutang pokok sebesar Rp273.128.535,653 akan dilunasi dalam
jangka waktu 36 bulan sejak tanggal akta penetapan putusan
homologasi dengan jadwal angsuran sebagai berikut:”
(5) Bulan ke 1 s.d ke-6 : Rp1.000.000.000,00 per bulan;
(6) Bulan ke 7 s.d ke-12 : Rp2.500.000.000,00 per bulan;
(7) Bulan ke 12 s.d ke-18 : Rp3.500.000.000,00 per bulan;
(8) Dst.....
Bahwa Revisi Proposal tersebut sama sekali tidak menyinggung
mengenai bagaimana strategi Debitur untuk meningkatkan pendapatan
(cash in) untuk membayar adanya pembayaran angsuran kepada PT.
Bank Mandiri tersebut, karena sama sekali tidak ada perubahan pada sisi
penerimaan perusahaan (cash inflow) halaman 5 yaitu sebesar 21.207,17
(dalam jutaan rupiah) yang jelas-jelas cash inflownya tetap sama/tidak
ada yang berubah dengan Proposal Tahap III sebelumnya Proposal
Nomor UCI/HO/XII/2014/89 Tahap III (Bukti Pemohon Kasasi 8);
4. Sehingga patut diduga ada kejanggalan pada perubahan proposal
perdamaian tersebut dan semakin memperlihatkan indikasi dugaan
upaya tidak jujur oleh Debitor kepada Para Kreditor Konkuren terbukti
adanya perubahan pada skema pelunasan kreditur separatis yang
meningkatkan beban angsuran Termohon Kasasi, namun tidak ada
penjelasan bagaimana PT. UCI (Termohon Kasasi) dapat membayarkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 25 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
angsuran tersebut karena tidak ada proyeksi peningkatan pendapatan/
income perusahaan untuk membayar angsuran kepada PT. Bank
Mandiri;
5. Bahwa hal tersebut di atas, jelas membuktikan adanya iktikad tidak baik
berupa persekongkolan/upaya tidak jujur antara PT. United Coal
Indonesia (Termohon Kasasi) dengan PT. Bank Mandiri dalam rangka
pelaksanaan voting perdamaian yang merugikan Pemohon Kasasi;
6. Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, terbukti
bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf c
Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga sudah selayaknya
Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan pertimbangan hukum
Judex Facti halaman 16 paragraf (2) dan (3) yang pada pokoknya
menyatakan:
“.......... menimbang setelah mendengar dari Tim pengurus, Termohon
PKPU, dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal 14 Januari
2015, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak
pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat
(2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
“..... menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan
adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib mengesahkan
perdamaian tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285
ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
7. Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Judex Facti telah salah
menerapkan hukum tentang Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tentang sahnya rencana perdamaian. Oleh
karenanya putusan a quo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI
dapat mengambil alih untuk mengadili, memeriksa dan memberikan
keputusan atas perkara ini.
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 26 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
A. Perdamaian Dicapai Karena Penipuan, Atau Persekongkolan, Dengan Satu
Atau Lebih Kreditor, Dengan Upaya Tidak Jujur Antara Kreditor Dengan
Debitur PT United Coal Indonesia
1. Bahwa patut diduga adanya tipu muslihat atau upaya tidak jujur dalam
Pelaksanaan Voting Perdamaian yang dilakukan pada tanggal 8 Januari
2015 di All Seasons Gajah Mada Hotel, seharusnya berdasarkan Surat
Pengurus Nomor 025/PKPU-UCI/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014,
(Bukti Pemohon Kasasi 1); agenda pada tanggal 8 Januari 2015 adalah
Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian dan bukan
pembahasan Proposal baru lagi;
2. Bahwa namun dalam Agenda yang telah ditetapkan berupa Pemungutan
Suara (Voting) dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat di
Hotel All Season Gajah Mada Hotel, Room Lime Green & Steel Blue Jln.
KH. Zainul Arifin Nomor 5-7 Jakarta Pusat, faktanya Termohon Kasasi
menyampaikan Revisi Final Proposal Rencana Perdamaian Nomor UCI/
HO/I/2015/002 tanggal 8 Januari 2015 (Bukti Pemohon Kasasi 2), dan
terlihat ada perubahan skema pelunasan upaya perdamaian terhadap
kreditor separatis (PT.Bank Mandiri) pada halaman 11, dan pada hari
yang sama langsung dilakukan pemungutan suara, sehingga tidak ada
waktu untuk para kreditor untuk mempelajari secara teliti dan saksama
perubahan proposal perdamaian (Final) tersebut, terlebih lagi tidak ada
penjelasan secara spesifik terkait hal ini dari Termohon Kasasi di dalam
rapat kreditor tanggal 8 Januari 2015;
3. Bahwa selain itu, pada sesi penjelasan Revisi Final Proposal Rencana
Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/002 tanggal 8 Januari 2015, Direktur
PT. United Coal Indonesia hanya menjelaskan mengenai perubahan
pembayaran pada Kreditur Separatis (PT. Bank Mandiri) yang dikutip
pada halaman 11 angka (2) nomor 1 huruf (b) Revisi Final Proposal
Rencana Perdamaian Nomor UCI/HO/I/2015/002 tanggal 8 Januari 2015
tertulis:
,.. “hutang pokok sebesar Rp273.128.535,653 akan dilunasi dalam
jangka waktu 36 bulan sejak tanggal akta penetapan putusan
homologasi dengan jadwal angsuran sebagai berikut:”;
(1) Bulan ke 1 s.d ke-6 : Rp1.000.000.000,00 per bulan;
(2) Bulan ke 7 s.d ke-12 : Rp2.500.000.000,00 per bulan;
(3) Bulan ke 12 s.d ke-18 : Rp3.500.000.000,00 per bulan;
(4) Dst.....
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 27 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Bahwa Revisi Proposal tersebut sama sekali tidak menyinggung
mengenai bagaimana strategi Debitur untuk meningkatkan pendapatan
(cash in) untuk membayar adanya pembayaran angsuran kepada PT.
Bank Mandiri tersebut, karena sama sekali tidak ada perubahan pada sisi
penerimaan perusahaan (cash inflow) halaman 5 yaitu sebesar 21.207,17
(dalam jutaan rupiah) yang jelas-jelas cash inflownya tetap sama/tidak
ada yang berubah dengan Proposal sebelumnya Proposal Nomor UCI/
HO/XII/2014/89 Tahap III (Bukti Pemohon Kasasi 3);
4. Sehingga patut diduga ada kejanggalan dan manipulasi pada perubahan
proposal perdamaian tersebut dan semakin memperlihatkan indikasi
dugaan upaya tidak jujur oleh Debitor/PT. United Coal Indonesia kepada
Para Kreditor Konkuren, yang terbukti adanya perubahan pada skema
pelunasan kreditur separatis yang meningkatkan beban angsuran
Termohon Kasasi, namun tidak ada penjelasan bagaimana PT. UCI
(Termohon Kasasi) dapat membayarkan angsuran tersebut karena tidak
ada proyeksi peningkatan pendapatan/income perusahaan untuk
membayar angsuran kepada PT. Bank Mandiri;
5. Bahwa hal tersebut di atas, jelas membuktikan adanya iktikad tidak baik
berupa persekongkolan/upaya tidak jujur antara PT. United Coal
Indonesia (Termohon Kasasi) dengan PT. Bank Mandiri dalam rangka
pelaksanaan voting perdamaian yang merugikan Pemohon Kasasi;
6. Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, terbukti
bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf c
Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga sudah selayaknya
Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan pertimbangan hukum
Judex Facti halaman 16 paragraf (2) dan (3) yang pada pokoknya
menyatakan:
“..........menimbang setelah mendengar dari Tim pengurus, Termohon
PKPU, dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal 14 Januari
2015, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak
pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat
(2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
“..... menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan
adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 28 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib mengesahkan
perdamaian tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285
ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”;
7. Berdasarkan dengan terbuktinya Judex Facti telah salah menerapkan
hukum tentang Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
tentang sahnya rencana perdamaian. Oleh karenanya putusan a quo
harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih untuk
mengadili, memeriksa dan memberikan keputusan atas perkara ini;
B. Pelaksanaan Perdamaian Tidak Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Kreditor
Karena Ada Manipulasi Fakta
1. Ketua Mahkamah Agung dan/atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,
Pemohon Kasasi sangat kecewa terhadap sikap Termohon Kasasi baik
terhadap Pengurus, dan Hakim Pengawas yang sejak awal persidangan
tidak pernah secara transparan dan terbuka menjelaskan mengenai
keberadaan aset Termohon Kasasi berupa anak perusahaan PT. Karya
Putra Borneo (“PT. KPB”);
2. Bahwa di dalam Proposal Perdamaiannya sejak awal Termohon Kasasi
berulang kali mengakui asetnya berupa PT. KPB sebagaimana dibuktikan
dalam Revisi Final Proposal Rencana Perdamaian Nomor UCI/HO/I/
2015/002 tanggal 8 Januari 2015 (Bukti Pemohon Kasasi 2) halaman 11
angka 1 huruf (a) tertulis:
“.......bahwa hasil seluruh penjualan asset yang berupa anak
perusahaan yaitu PT. Karya Putra Borneo digunakan untuk melunasi
seluruh kewajiban kepada Bank Mandiri terlebih dahulu selaku
pemilik jaminan dari asset tersebut, dengan tenggat waktu paling
lambat 30 Juni 2015;
3. Bahwa sejak awal dari Pengajuan Proposal Perdamaian sampai dengan
Proposal Perdamaian Final tersebut, Termohon Kasasi berulang kali
menyebutkan bahwa PT. KPB adalah anak perusahaan dari Termohon
Kasasi, namun tidak pernah menegaskan berapa banyak kepemilikan
saham Termohon Kasasi pada PT. KPB, dan dokumen yang
membuktikan adanya gadai saham-saham atas aset Termohon Kasasi
berupa saham-saham pada PT. KPB;
Selengkapnya dapat dilihat pada Proposal Perdamaian (Tahap I) yang
disampaikan Termohon Kasasi pada pembahasan Proposal tanggal 20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 29 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
November 2014 di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta
Pusat, (Bukti Pemohon Kasasi 7) yang pada halaman 13 dan 14
disebutkan:
“PT. United Coal Indonesia memiliki anak perusahaan, atau
perusahaan yang sahamnya terdaftar atas nama PT. United Coal
Indonesia yaitu PT. Karya Putra Borneo (KPB) yang menjadi jaminan
bagi Bank Mandiri”;
Lalu pada Proposal Perdamaian UCI/HO/XII/2014/84 (Tahap II) (Bukti
Pemohon Kasasi 4) pada Halaman (12) bagian Resrukturisasi
pembayaran Hutang huruf (a):
“.............Dan pada bulan Februari 2015 perusahaan akan melakukan
pembayaran kepada Bank Mandiri sebesar Rp125 miliar dengan cara
penjualan asset perusahaan yaitu anak perusahaan dari PT. United
Coal Indonesia”;
Kemudian pada Proposal Perdamaian UCI/HO/XII/2014/89 (Tahap III)
(Bukti Pemohon Kasasi 3) halaman 9 (Skema pembayaran kepada
kreditur separatis):
a. Bahwa jika terjadi penjualan asset yang berupa anak perusahaan
maka seluruh hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk
melakukan pembayaran kepada Bank Mandiri terlebih dahulu selaku
pemilik jaminan dari asset tersebut”;
4. Bahwa dengan demikian, Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT.
UCI kepada Pemohon Kasasi yang termasuk kreditur konkuren, dengan
penjelasan/informasi yang menerangkan bahwa harta/asset PT. UCI
berupa saham-saham milik PT. UCI yang terdaftar atas nama PT. Karya
Putra Borneo (selaku anak perusahaan PT. UCI) sudah dijadikan jaminan
pada Bank Mandiri, yang oleh karenanya berdasarkan fakta adanya
jaminan tersebut, apabila PT. UCI menjual hartanya/assetnya tersebut,
maka kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan lah yang berhak
atas hasil penjualan yang diterima dari PT. UCI terhadap penjualan anak
perusahaan tersebut;
5. Bahwa namun demikian, dalam proses perdamaian, Termohon Kasasi
tidak pernah menunjukkan dokumen gadai saham/maupun sertifikat
kepemilikan atas saham milik Termohon Kasasi pada PT. KPB tersebut
yang menjadi dasar PT. Bank Mandiri selaku Pemilik Jaminan; dan
Termohon Kasasi juga tidak pernah menjelaskan berapa banyak jumlah
saham-sahamnya pada PT. KPB;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 30 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
6. Bahwa ternyata diketahui oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Surat
Pernyataan dari Surat Pernyataan dari Oorja (Batua) Pte. Ltd. tanggal
7 Januari 2015 yang menyatakan (Bukti Pemohon Kasasi 5) yang
merupakan pemegang saham pada PT. Karya Putra Borneo sebanyak
50 (lima puluh) persen atau setara dengan 2.500 lembar berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Nomor 46 tanggal 18 April 2011 (Bukti Pemohon
Kasasi 6) yang menyatakan bahwa:
- Sampai saat ini saham-saham milik PT. United Coal Indonesia
sebanyak 2.000 lembar saham (ekuivalen dengan 40 % dari saham-
saham yang diterbitkan) pada PT. Karya Putra Borneo, tidak pernah
diberikan persetujuan penjaminan kepada PT. Bank Mandiri ataupun
pihak lain;
- Bahwa sebaliknya, berdasarkan Memorandum of Agremeent tanggal
2- November 2010 antara Oorja Holdings PTE LTD dengan PT. United
Coal Indonesia, justru saham-saham milik PT. United Coal Indonesia
yang seharusnya dijadikan jaminan/agunan dalam rangka pembiayaan
Batuah Coal Project’;
Bahwa terkait dengan gadai saham tersebut, Pemohon Kasasi
mengemukakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:
“Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah
didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50”;
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa:
“Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang
berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut”;
Dengan demikian terbukti bahwa gadai saham yang dimaksud oleh
Termohon Kasasi pada PT. KPB tidak diketahui oleh pemegang saham
lain pada PT. KPB, dan sekaligus membuktikan bahwa isi Proposal
Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak benar,
direkayasa, yang merugikan kepentingan Para Kreditor;
7. Bahwa merujuk pada fakta hukum dan bukti hukum di atas, bahwa
terbukti alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa
pelaksanaan proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi
yang saat ini sudah dihomologasi mengandung masalah hukum dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 31 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
resiko yang dapat berdampak fatal terhadap pelaksanaan perdamaian
(penjualan PT. KPB selaku asset Debitor) sekaligus potensi adanya
tuntutan dari pemegang saham lain pada PT. KPB, yaitu Oorja (Batua)
Pte. Ltd. selaku pemegang saham PT. KPB sebanyak 2.500 lembar
saham berupa first right of refusal, sebagaimana ditentukan pada Pasal
57 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai
pemindahan hak atas saham, yaitu:
a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang
saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ
Perseroan; dan/atau
c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
8. Bahwa oleh karenanya wajar dan beralasan hukum bila Ketua Mahkamah
Agung dan/atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk
mengabulkan permohonan kasasi Pemohon dan membatalkan
pengesahan Proposal (Rencana) Perdamaian antara Termohon Kasasi
dengan Pemohon Kasasi /Para Kreditor;
C. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku
Dengan Tidak Melakukan Pemeriksaan Secara Patut Terhadap Kebenaran
Gadai Saham Milik PT. UCI Pada PT. Karya Putra Borneo Sebelum
Homologasi;
1. Ketua Mahkamah Agung dan/atau Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,
Pemohon Kasasi sangat kecewa terhadap sikap Termohon Kasasi baik
terhadap Pengurus, dan Hakim Pengawas yang sejak awal persidangan
tidak pernah memeriksa secara patut mengenai gadai saham milik
Termohon Kasasi pada PT. Karya Putra Borneo sebagaimana terungkap
pada Bukti Pemohon Kasasi 5 yang membuktikan tidak pernah ada gadai
saham milik Termohon Kasasi pada PT. KPB;
2. Bahwa dengan adanya kesalahan yang tidak memeriksa secara patut
dalam proses perdamaian telah merugikan Pemohon Kasasi selaku
kreditur Konkuren, atas adanya ketidakbenaran, dan manipulasi oleh
Termohon Kasasi selaku Debitur, sebagaimana telah diatur pada
Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 32 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
tentang Kepailitan dan PKPU bagian I (Umum) paragraph ke (12) yang
berbunyi:
....”Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang:
Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam
waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya
dari Debitor;
Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik
Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor
lainnya;
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya,
Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau
beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan,
atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua
harta kekayaanya dengan maksud untuk melepaskan tanggung
jawabnya terhadap Para Kreditor.”;
3. Bahwa dengan demikian terbukti, Termohon Kasasi telah melakukan
kecurangan, dan Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam
penerapan hukum dalam proses perdamaian dengan tidak melakukan
pemeriksaan secara patut dalam kebenaran adanya gadai saham PT.
Karya Putra Borneo, yang membuktikan Judex Facti telah mengabaikan
ketentuan Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bagian I (Umum) paragraph ke
(12) tersebut di atas;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2015 dan 21 Januari
2015 serta kontra memori tanggal 2 Februari 2015 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:
Bahwa tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak adanya
pengesahan perdamaian berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan voting telah dilakukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 33 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/
PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang
diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV. Exiss Jaya dan CV. Satria Dua
Perdana tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon
Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. CV. EXISS
JAYA, dan 2. CV. SATRIA DUA PERDANA, tersebut;
Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul
Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I
Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing
sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut
dan oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. ttd./Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 34 dari 34 hal. Put. No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Panitera Pengganti,
Biaya-biaya Kasasi: ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,002. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,003. Administrasi kasasi……….. Rp4.989.000,00
Jumlah ……………… Rp5.000.000,00
UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,
RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207 198512 2 002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
P U T U S A NNomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadap
pembagian harta pailit) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR SATU, diwakili oleh Anton Budhi
Setiawan, S.P., M.M., Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Satu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 56 Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., Kepala
Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan
Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;
t e r h a d a p
1. Dr. ANDREY SITANGGANG, S.H., M.H., S.E.;
2. RIO FERRY SIHOMBING, S.H.;
3. VYCHUNG CHONGSON, S.H., kesemuanya adalah Tim
Kurator PT United Coal Indonesia (Dalam Pailit), beralamat di
Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Yan Andriansah, S.H., dan kawan,
Para Advokat, berkantor di Arthaloka Building 15th floor, Suite
1510, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Februari 2018;
Termohon Kasasi;
D a n
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
PT PALARAN INDAH LESTARI, diwakili oleh Suwandi
Gunawan, Direktur, berkedudukan di Graha Niaga Lantai 3,
Jalan Rapak Indah Nomor 168, Samarinda;
Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap pembagian harta pailit dalam perkara
kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Menerima keberatan yang diajukan KPP Wajib Pajak Besar Satu terhadap
Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit);
- Memerintahkan Kurator untuk mendudukan tagihan utang pajak KPP
Wajib Pajak Besar Satu di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
- Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh Kreditur
Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakan
jumlah pembayaran kepada seluruh Kreditur Konkuren yang dimohonkan
pembatalan tersebut untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi atau
bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
- Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan Publik
Independen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;
- Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut Kantor
Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator PT
United Coal Indonesia (dalam Pailit), untuk dimasukan dan ditambahkan
kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor
Preferen;
- Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir Harta
Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan memperhatikan hak
mendahulu Negara atas utang Pajak;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
- Memerintahkan Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk
mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang Pajak sebesar
Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat
juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
dari kreditur lainnya;
Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor
11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor
55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/
2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya sebagai
berikut:
1. Menolak permohonan keberatan Pemohon I dan Pemohon II untuk
seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini pada Para Pemohon secara tanggung
renteng sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa
Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 6 Februari 2018,
terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 Kas/Pdt.Sus-
Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan
Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor
55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor
32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., (Renvoi Prosedur) yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut
disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal itu juga;
Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah
disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
masing pada tanggal 14 Februari 2018;
Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-
undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima
Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:
1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan
Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/
2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/
PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018;
Dan dengan mengadili sendiri:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembantah untuk
seluruhnya;
2. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Satu terhadap Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT
United Coal Indonesia (dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator untuk mendudukan tagihan utang pajak KPP
Wajib Pajak Besar Satu di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
4. Memerintahkan Kurator untuk membatalkan pembayaran kepada
seluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah), dan menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada seluruh
Kreditur Konkuren yang dimohonkan dibatalkan tersebut untuk
dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib
Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
5. Memerintahkan Kurator untuk untuk menggunakan Kantor Akuntan
Publik Independen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;
6. Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut Kantor
Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh Kurator
PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk dimasukan dan
ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satu
selaku Kreditor Preferen;
7. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian Akhir
Harta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) dengan
memperhatikan hak mendahulu Negara atas utang pajak;
8. Memerintahkan Kurator PT United Coal Indonesia (dalam Pailit),
untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar
Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh
empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh
lima rupiah) dari kreditur lainnya;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan kontra
memori kasasi tanggal 21 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur Preferen yang memiliki
tagihan yang diakui sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar
tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat
ratus enam puluh lima rupiah), dengan jumlah harta pailit yang akan dibagi
kepada Para Kreditur hanya sejumlah Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh
milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh
ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah ini tidak akan
memenuhi seandainya dibayarkan seluruhnya kepada Pemohon
Keberatan, padahal terdapat pula Kreditur Separatis yang memiliki tagihan
yang diakui sejumlah Rp280.637.628.291,27 (dua ratus delapan puluh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu
dua ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen);
- Bahwa dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Kurator dengan
persetujuan Hakim Pengawas yaitu terhadap Pemohon Keberatan KPP
Wajib Pajak Besar Satu memperoleh Rp2.549.161.883,00 (dua milyar lima
ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus
delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 5,88% dari tagihan yang diakui dan
Kreditur Separatis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., menerima
Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau sebesar 4,99% dari
tagihan yang diakui adalah tepat dan benar, karena sesuai dengan azas
keadilan yang dijadikan dasar dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Demikian pula tagihan Kreditor Konkuren PT Palaran Indah Lestari
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto
Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor
32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2018 dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU tersebut, harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailt/2018
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimyati, S.H., M.H.,
Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/.Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7