AKEUDA.1 FILOSOFI KEPMENDAGRI-PERMENDAGRI.ppt

LOGOLOGO1

KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002

(Tonggak Reformasi Keuangan Daerah)

PAPARAN FILOSOFIS

MKD

LOGOLOGO2

KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002

KENAPA ?

MKD

LOGOLOGO3

KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002

(Paradigma Baru yang melahirkan

reformasi Keuangan Daerah)

JANGAN PERNAH LUPAKAN

SEJARAH

MKD

LOGOLOGO4

KENAPA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

HARUS DIREFORMASI ?

MKD

KARENA TUNTUTAN

MASYARAKAT

LOGO5

Masyarakat Perlu Informasi Yang Jelas, Akurat, Transparan & Dapat DipertanggungjawabkanPerlu Diciptakan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel, Sebagai Bagian Dari ‘Good Government Governance’ (GGG)Pemerintah Harus Mengoreksi Kesalahan Masa lalu

APA TUNTUTAN MASYARAKAT

MKD

LOGO6

•Pemerintah Tidak Transparan•Moral Merupakan Barang Langka•Pejabatnya Korup•Tidak Ada Keteladanan Dari Pimpinan•Pengawasan/Law Enforcement Tidak Berjalan Dengan Baik•Ironisnya: Masyarakat Kurang Peduli.

BAGAIMANA PERSEPSI MASYARAKAT ttg KONDISI PEMERINTAHAN masa

lalu?

MKD

LOGO7

Tiga Opsi:1. Diam2. Revolusi3. Reformasi

BAGAIMANA SIKAP KITA?

MKD

LOGO8

DiamRevolusiReformasi !!

OPSI MANA YANG PALING PAS?

MKD

LOGO9

1. Sistem Demokrasi2. Sistem Pemerintahan3. Sistem

Regulasi/Hukum4. Sistem Pengawasan5. Moral Dan Mental

REFORMASI APA SAJA?

MKD

LOGO10

1. Sistem Regulasi & Kewenangan

2. Sistem Keuangan3. Sistem Kepegawaian4. Sistem Pertg.Jawaban5. Sistem Pengawasan

REFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN

MKD

LOGO11

1. Sistem Penganggaran2. Sistem Tata-usaha Keuangan3. Sistem Pertg.Jawaban4. Sistem Pengawasan

(Di Pusat Dan Di Daerah)

REFORMASI SISTEM KEUANGAN

MKD

LOGO12

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah saat ini belum memenuhi harapan Publik, yaitu terciptanya GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG)

2. KEPMENDAGRI 29/2002 adalah SALAH SATU instrumen di bidang Keuangan Daerah untuk mewujudkan GGG

BAGAIMANA Arah reformasi

pengelolaan KEUDA SAAT INI ?

MKD

LOGO13

1. Depkeu: fasilitasi Keuangan Pemerintah pusat (Dept/LPND)

2. Depdagri: fasilitasi Keuangan Pemerintah Daerah (provinsi/Kab/Kota)

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH:

DOMAIN SIAPA?

MKD

LOGO14

1. Fihak Dewan minta LPJ Kepala Daerah dgn menggunakan format PP 105/2000

2. Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasar PP 105/2000 belum dilaksanakan oleh Eksekutif karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan PP

3. Akibatnya Eksekutif minta bantuan konsultan utk menyusun LPJ tanpa data keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Mestinya laporan keuangan adalah PRODUK AKHIR dari sistem akuntansi.

BAGAIMANA KONDISI DAERAH

PRA KEPMENDAGRI

MKD

LOGO15

1. Karena belum ada pedoman teknis pelaksanaan PP 105/2000, Daerah sangat menunggu segera terbitnya pedoman ini, shg beberapa institusi formal, termasuk yang tidak kompeten, ikut menawarkan jasa menyusun sistem akuntansi (termasuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi yang satu sama lain versinya berbeda-beda)

2. Akibatnya Daerah telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk penyusunan Sistem Akuntansi saja.

MKD

BAGAIMANA KONDISI DAERAH

PRA KEPMENDAGRI(Lanjutan)

LOGO16

1. Merupakan Pelaksanaan Pasal 14 Ayat (4) PP 105/2000

2. Merupakan Petunjuk Teknis Pp 105/2000 Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Harus Dibaca Bersama-sama Dengan Pp 105/2000

4. Merupakan Pedoman Untuk Menyusun Perda/Keputusan KDH

Bagaimana POSISI KEPMENDAGRI

Kenapa Harus urus keuangan

MKD

LOGO17

1. Pertimbangan Utama: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik

2. Perubahan Tidak Drastis3. Perubahan Yang Terintegrasi4. Standarisasi Kode Rekening5. Pedoman Dasar Sistem & Prosedur6. Berisi Rambu-rambu Regulasi 7. Memberikan Contoh Konkrit Tata Cara

Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan Perhitungan APBD

Apa POLA PIKIR KEPMENDAGRI

MKD

LOGO18

Paradigma Lama

1.Anggaran Tradisional2.Sistem “Anggaran Berimbang”

3.APBD td. Pendapatan dan Belanja

4.APBD : B. RUTIN dan B. PEMBANGUNAN

5.Tidak ada pemisahan ke B. Aparatur & B. Publik

6.Pinjaman sebagai komponen Pendapatan

7.Pemegang Kas Daerah (PKD)

8.Bendaharawan R & P

Paradigma Baru

1.Anggaran Kinerja2.Sistem “Anggaran

Defisit”3.APBD td. Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan

4.APBD : BAU, BO&P, B. MODAL,

5.Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik

6.Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan

7.Bendahara Umum Daerah (BUD)

8.Pemegang Kas

PP 105/2000 & Kepmendagri 29/2002PERUBAHAN YANG MENDASAR

MKD

LOGO19

PP 105/200

0Pasal 14Ayat (4)

KEPMENDAGRI 29/2002

Apa DASAR HUKUM Kepmendagri

MKD

LOGO20

1.1.Berdasarkan PP 105/2000Berdasarkan PP 105/20002.2.Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaandan Pembiayaan3.3.Kode Rekening berdasar PP 25/2000 dan Kode Rekening berdasar PP 25/2000 dan

mengacu Government Financial Statistics mengacu Government Financial Statistics 4.4.Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan

Masyarakat Secara AktifMasyarakat Secara Aktif5.5.Penggantian DUKDA/DUPDA menjadi RASKPenggantian DUKDA/DUPDA menjadi RASK6.6.Penggantian DIKDA/DIPDA menjadi DASKPenggantian DIKDA/DIPDA menjadi DASK7.7.Pembukuan BerpasanganPembukuan Berpasangan8.8.Akuntansi Berbasis Kas ModifikasianAkuntansi Berbasis Kas Modifikasian

Apa HAL-HAL YANG BARU

MKD

LOGO21

1.1.Dicantumkan Kebijakan AkuntansiDicantumkan Kebijakan Akuntansi2.2.Introduksi Bendahara Umum Daerah Introduksi Bendahara Umum Daerah

(BUD) sebagai pengelola UANG dan (BUD) sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN DAERAH LAINNYAKEKAYAAN DAERAH LAINNYA

3.3.Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai pengganti Bendaharawan Rutin dan pengganti Bendaharawan Rutin dan PembangunanPembangunan

4.4.Pengintegrasian Pengelolaan Uang dan Pengintegrasian Pengelolaan Uang dan BarangBarang

5.5.Introduksi Dana Depresiasi Untuk Introduksi Dana Depresiasi Untuk Penggantian Aset Pada Akhir Umur Penggantian Aset Pada Akhir Umur EkonomisEkonomis

6.6.Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD)BUD)

7.7.Penghapusan Pemegang Kas DaerahPenghapusan Pemegang Kas Daerah

MKD

Apa HAL-HAL YANG BARULanjutan

LOGO22

USULANPERANGKAT

DAERAH

DUKDA/DUPDA

REPETADA

PEMBAHASAN

DAFTAR RENCANAPENDAPATAN UTK

PEMBIAYAANKEGIATAN/PROYEK

APBDDIKDA/DIPDA

MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH (DULU)

MKD

LOGO23

RENCANA STRATEGIS

ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD/RETADA

STRATEGI & PRIORITAS APBD

PROGRAM & KEGIATAN

Rencana Anggaran Satker

DOKUMEN ANGGARAN

SATKERAPBD

PROSES PENYUSUNAN APBD

MKD

LOGO

24

ARAH DANKEBIJAKAN

UMUM D P R DEKSEKUTIF

ASPIRASI MASYARAKAT

RENCANATAHUNANDAERAH

MKD

LOGO

25

STRATEGI & PRIORITAS

PROGRAM & AKTIVITAS

R A S K

D A S KAPBD

RETADA

DINAS - ADINAS - A

DINAS - CDINAS - CDINAS - BDINAS - B

PROSES PERENCANAAN DI SATKER

MKD

LOGO26

TRANSAKSI[INPUT]

PELAPORAN[0UTPUT]

SISTEMAKUNTANSI

PROSES

STANDAR AKUNTANSI

MKD

LOGO27

1. Untuk penyusunan NERACA yang PERTAMA

2. Dilakukan hanya sekali saja3. Dilaksanakan oleh

lembaga/konsultan jasa penilai asset yang bersertifikat (asset appraiser)

4. Berpedoman pada Kepmendagri ttg penilaian aset Daerah

PENILAIAN ASET (ASSET APPRAISAL)

MKD

LOGO28

LAPORAN POKOK:•Laporan Perhitungan APBD•Laporan NERACA DAERAH•Laporan Aliran Kas•Nota Perhitungan APBD, yang berisi kinerja keuangan daerah dan kinerja instansi (LAKIP)

LAPORAN INTERIM:•Laporan Pengguna Anggaran (bulanan)•Laporan Triwulanan

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

MKD

LOGO29

INTERNAL: BAWASDAPengawasan manajerial, tidak hanya

keuangan saja EKSTERNAL: BPK

Pemeriksaan post-audit, termasuk pengawasan kinerja (memberi OPINI kewajaran Lap. Keu. & Kinerja Pemda)

DPRDPengawasan Kebijakan Pemda (pre,

in, post APBD) BPKP & IRJEN

PENGAWASAN

MKD

LOGO30

1. Mulai laksanakan tahun 2003

2. Bertahap asal pasti

3. Gunakan formulir yang baru, meski “isi” dan “cara” nya masih lama

4. Baru sempurna kira2 5 s/d 10 tahun lagi (!)

MASA TRANSISI

MKD

LOGOLOGO31

TerimakasihAtas

Perhatiannya

MKD