Ak PEM ke 1

Slide 1

GAMBARAN UMUM TENTANG BERBAGAI TERMINOLOGY DASARDAN DASAR HUKUM TENTANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAHANDalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Di dalam dunia bisnis (commercial), akuntansi telah berkembang secepat perkembangan bisnis itu sendiri.Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Salah satu penyebabnya adalah karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, akhir-akhir ini tuntutan masyarakat menjadikan penting akuntansi pemerintahan. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik.2Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme mencuat karena lemahnya akuntabilitas. Banyak demontrasi yang menuntut akuntabilitas keuangan di beberapa negara. Kasus jatuhnya pemimpin pemerintahan, seperti di Philipina, lebih disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparancy International, Indonesia masih tergolong dalam sepuluh negara yang terkorup terbesar. Demikian juga, berdasarkan laporan dari Standard and Poor (S&P), Indonesia masih termasuk negara yang rawan korupsi sehingga mempengaruhi investasi dan bantuan asing.Di Indonesia, akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut catatan sejarah, produk akuntansi pemerintahan Indonesia pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk akuntabilitas keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Memang, harus kita akui bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada saat itu, bahkan sampai sekarang, banyak menggunakan sistem yang ditinggalkan Belanda.3Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin besar merupakan salah satu faktor pentingnya akuntansi pemerintahan. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar tuntutan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik.Perkembangan saat ini menyebabkan peran masyarakat yang diwakili oleh DPR semakin besar. Dengan adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998, Pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai. Pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat (disclaimer) atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tahun anggaran 1999/2000 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan "angka merah" dalam rapor pemerintah.4PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHANPengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan keputusan.Pengertian akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.5AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM AKUNTANSIDengan diakuinya akuntansi pemerintahan di dalam disiplin akuntansi, akuntansi menjadi lebih variatif. Jika diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya, akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi mikro dan akuntansi makro. Akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis termasuk dalam akuntansi mikro, sementara akuntansi sosial dan national accounting termasuk dalam akuntansi makro.Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintah sama dengan transaksi perusahaan meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Meskipun demikian, akuntansi pemerintahan masih tergolong akuntansi mikro.6TUJUAN PEMERINTAH DAN AKUNTANSI PEMERINTAHANSasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Di dalam Manajeman Keuangan (Financial Management), organisasi bisnis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan (value maximization) dengan meningkatkan laba dan arus kas hasil operasi (cash operating income) secara berkelanjutan (sustainable). Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk menyejahterakan rakyat.Meskipun ada perbedaan antara tujuan akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis namun secara khusus memiliki tujuan yang sama yaitu : AkuntabilitasManajerial; dan Pengawasan

7FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIMeskipun akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis merupakan akuntansi mikro, akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini, sedangkan akuntansi bisnis relatif tidak banyak terpengaruh :Sistem PemerintahanSifat Sumber DayaPolitik8Sistem PemerintahanSistem pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Di dalam sistem monarki atau kerajaan akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika dibandingkan dengan parlemen. Akan tetapi, di dalam sistem demokrasi parlementer atau presidetiel akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami check and balances.92.Sifat Sumber DayaSumber daya akuntansi pemerintahan bersif at tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak, tidak mengharapkan kontra prestasi langsung dari kontribusinya tersebut. Berbeda dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya dividen.

10PolitikAkuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik. Anggaran diartikan sebagai alat politik, maka dalam proses persetujuan anggaran, terjadi negosiasi politik antara lembaga legislatif yang terdiri dari wakil partai politik dan pemerintah (sebagai pemenang proses politik suatu jangka tertentu).

11Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Untuk memudahkan dalam memahami karakteristik akuntansi pemerintahan, ada baiknya dibandingkan dengan akuntansi bisnis yang telah banyak dipahami sebelumnya.Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, terdapat karakteristik akuntansi pemerintahan yang berbeda dengan akuntansi bisnis yaitu :

1.Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. 122.Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi (plafond) dan tidak boleh ada pergeseran dari satu perkiraan ke perkiraan lainnya. Perubahan atas batas dan pergeseran harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang. Sementara pada akuntansi bisnis, anggaran tidak dibukukan karena bukan merupakan bukti transaksi.133.Di dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintahan sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. Pada akuntansi bisnis, volume transaksi relatif tidak begitu banyak, tetapi jenisnya yang banyak. Untuk itu, di akuntansi bisnis pada umumnya dilakukan dalam satu jenis dana.4.Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Sementara itu, di dalam akuntansi bisnis, pengeluaran modal hanya dicatat di perkiraan neraca.145.Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Apabila ada pertentangan antara transaksi dan peraturan, akan didahulukan peraturannya. Contoh: pergeseran anggaran memerlukan persetujuan yang biasanya sangat birokratis dan membutuhkan waktu yang lama, sementara belanja tersebut sangat mendesak.6.Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang di tahan di neraca. Rakyat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis.15

Perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan komersial 16SYARAT AKUNTANSI PEMERINTAHANBeberapa syarat berikut harus dipenuhi oleh akuntansi pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan (A Manual for Governmental Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut :Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lain.Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.Memudahkan pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan.Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif.Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan, rencana, dan program.Pengadaan suatu perkiraan.17RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAHANAkuntansi Pemerintahan mempunyai 4 (empat) pilar utama, yaitu :Manajemen Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Jadi sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Bidang manajemen merupakan bidang akuntansi sektor publik yang mengupas akuntansi dari sisi internal organisasi. Untuk itu bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi sektor publik dari sudut pandang manajemen meliputi : akuntansi manajemen sektor publik, pengendalian sektor publik, dan anggaran sektor publik182.Akuntansi Dari beberapa literatur disebutkan bahwa pengertian akuntansi tidak hanya sekedar melakukan pembukuan pencatatan transaksi saja, tetapi juga merupakan wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan. Di samping untuk organisasi bisnis yang berorientasi pada laba (profit oriented) akuntansi bisa diterapkan juga pada organisasi sektor publik seperti di pemerintahan pusat dan daerah, badan layanan umum, yayasana, lembaga swadaya masyarakat, BUMN/BUMD, rumah sakit serta organisasi nirlaba lainnya.Bidang akuntansi difokuskan pada pelaporan ke pemakai eksterna! organisasi sektor publik. Untuk itu bidang-bidang yang terkait dengan akuntansi sektor publik dari sudut pandang Akuntansi meliputi : teori akuntansi dan sistem akuntansi.193.PembelanjaanStrategi membangun organisasi tidak hanya dilakukan dalam organisasi bersifat privat tetapi juga dilakukan pada organisasi sektor publik. Pemerintahan sebagai salah satu organisasi sektor publik mempunyai pengaruh besar pada kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi seperti menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan industri, dan lain sebagainya. Jadi investasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah.20Audit Pengaturan tentang audit keuangan negara telah diatur dalam salah satu pasal di UUD 1945. tetapi dalam prakteknya masih terjadi benturan tentang kelembagaan audit. Organisasi audit sektor publik adalah organisasi sektor publik yang mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik. Ini artinya setiap unit kerja dapat berubah menjadi lembaga auditor sewaktu-waktu. Hal ini kurang baik dari sisi kompetensi profesional. Tetapi perjalanan birokrasi pemerintah lebih ditentukan oleh hukum atau keputusan lembaga yang lebih tinggi, artinya faktor politik masih sangat kental dalam penunjukan suatu lembaga auditor. Bidang audit merupakan bidang yang dikembangkan sebagai prasarana pengendalian. 21DASAR HUKUMProses Pertumbuhan regulasi keuangan sektor publik Undang-undang No 17 tahun 2003 : Keuangan Negara Undang-undang No 1 tahun 2004 : Perbendaharaan Negara Undang-Undang No 15 tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang No 32 tahun 2004 : Pemerintah daerah Undang-undang No 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah PP RI No. 71 tahun 2010 : Standar Akuntansi Pemerintahan

22