Agustus 2021
Agustus
2021
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT
Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT
[0380] 832-364/827-916 ; fax : [0380] 822-103
www.bi.go.id
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
ii
Kata Pengantar
Sejalan dengan salah satu tugas pokok Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat KPw BI NTT) memiliki peran yang sangat
penting dalam memberikan kontribusi secara optimal dalam proses formulasi kebijakan moneter.
Secara triwulanan, KPw BI NTT melakukan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan
perekonomian daerah sebagai masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam kaitan
perumusan kebijakan moneter tersebut. Selain itu kajian/analisis ini dimaksudkan untuk
memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi eksternal stakeholder setempat,
yaitu Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat serta stakeholder lainnya.
Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro
Regional, Keuangan Pemerintah Daerah, Perkembangan Inflasi, Perkembangan Perbankan dan
Sistem Pembayaran, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian Daerah pada periode
mendatang. Dalam menyusun laporan ini digunakan data yang berasal dari internal Bank
Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini dinas/instansi terkait.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh
karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi dan
penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu, baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam bentuk saran, kritik, dan
masukan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang telah
terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.
Kupang, Agustus 2021
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ttd.
I Nyoman Ariawan Atmaja
Deputi Direktur
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
iii
Daftar Isi
Halaman Judul ------------------------------------------------------------------------------------------- i Kata Pengantar ------------------------------------------------------------------------------------------ ii Daftar Isi --------------------------------------------------------------------------------------------------- iii Ringkasan Eksekutif ------------------------------------------------------------------------------------- iv Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur ------------------------------ v
BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL 1.1 Kondisi Umum ----------------------------------------------------------------------------- 1 1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran ------------------------------------------- 3 1.2.1. Konsumsi --------------------------------------------------------------------------- 3 1.2.2. Investasi ----------------------------------------------------------------------------- 6 1.2.3. Ekspor dan Impor ----------------------------------------------------------------- 8 1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha -------------------------------------- 10 1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan --------------------------------------- 10
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -- 12 1.3.3. Konstruksi --------------------------------------------------------------------------- 13 1.3.4. Lapangan Usaha Lainnya -------------------------------------------------------- 15
BOKS 1. GERNAS BBI DAN BWI LABUAN BAJO MENDORONG UMKM LOKAL BERKEMBANG MAJU, BANGKIT, DAN NAIK KELAS ----------------------------- 17
BAB II KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 2.1 Kondisi Umum ---------------------------------------------------------------------------- 20 2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT -------------------------------------------------------- 22
2.2.1. Pendapatan APBD Provinsi NTT ----------------------------------------------- 22 2.2.2. Belanja APBD Provinsi NTT ----------------------------------------------------- 24
2.3 APBD Kabupaten/Kota ----------------------------------------------------------------- 26 2.3.1. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota ------------------------------------------ 26 2.3.2. Belanja APBD Kabupaten/Kota ------------------------------------------------ 29
2.4 APBN di Provinsi NTT -------------------------------------------------------------------- 32
BAB III PERKEMBANGAN INFLASI 3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum ----------------------------------------------- 34 3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas ----------------------------------------- 35
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau --------------------------- 36 3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki ---------------------------------------------- 37 3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT ----------------- 38 3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT --------------- 38 3.2.5 Kelompok Kesehatan------------------------------------------------------------- 39 3.2.6 Kelompok Transportasi ---------------------------------------------------------- 40 3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -------------------- 40 3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya ---------------------------------- 41 3.2.9 Kelompok Pendidikan ------------------------------------------------------------ 42 3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran -------------- 42
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
iv
3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya --------------------------- 43 3.3. Inflasi Berdasarkan Kota --------------------------------------------------------------- 43
3.3.1 Inflasi Kota Kupang --------------------------------------------------------------- 43 3.3.2 Inflasi Kota Maumere ------------------------------------------------------------ 44 3.3.3 Inflasi Kota Waingapu------------------------------------------------------------ 44
3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021 ------------------------------------- 45 3.5 Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID --------------------------------------------- 46
BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH 4.1. Kondisi Umum ------------------------------------------------------------------------- 47
4.1.1. Kinerja Bank Umum ------------------------------------------------------------- 47 4.1.2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga ------------------------------------------- 48 4.1.3. Penyaluran Kredit ---------------------------------------------------------------- 49
4.2. Kinerja Korporasi Nonkeuangan ---------------------------------------------------- 51 4.2.1. Kondisi dan Prospek Usaha ---------------------------------------------------- 51 4.2.2. Penyaluran Kredit Korporasi --------------------------------------------------- 51
4.3. Kinerja Keuangan Rumah Tangga -------------------------------------------------- 52 4.3.1. Kondisi Rumah Tangga --------------------------------------------------------- 52 4.3.2. Penghimpunan DPK Rumah Tangga ----------------------------------------- 53 4.3.3. Penyaluran Kredit Rumah Tangga -------------------------------------------- 53
4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM ----------------------------------- 54 4.4.1. Penyaluran Kredit UMKM ------------------------------------------------------ 54
BOKS 2. HILIRISASI INDUSTRI RUMPUT LAUT DI PROVINSI NTT -------------------------- 57
BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH 5.1. Kondisi Umum -------------------------------------------------------------------------- 61 5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT ------------------------------- 62
5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT ---------------------- 62 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT ------------------- 63 5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai di Provinsi NTT -------- 65
5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan di Provinsi NTT ------------------------------- 67 5.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ----------------- 67 5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik ----------------------------------------- 69
BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 6.1. Kondisi Umum --------------------------------------------------------------------------- 73 6.2. Perkembangan Ketenagakerjaan ---------------------------------------------------- 73 6.3. Perkembangan Kesejahteraan -------------------------------------------------------- 77
BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT ------------------------------------- 80 7.2. Prospek Inflasi Provinsi NTT ----------------------------------------------------------- 85
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
v
Ringkasan Eksekutif
Laporan Perekonomian
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agustus 2021
EKONOMI MAKRO REGIONAL
Ekonomi Provinsi NTT melanjutkan tren perbaikan sebagaimana tercermin pada
kinerja perekonomian triwulan II 2021 yang tumbuh 4,22% (yoy), lebih baik dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy). Perbaikan kinerja dari sisi
permintaan terutama bersumber dari konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi
seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PPKM, serta optimisme
pelaku usaha dan konsumen yang terus membaik. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian
besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Perdagangan Besar
dan Eceran, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Konstruksi.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan II
2021 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total belanja
tercatat sebesar Rp15,593 triliun, mencapai 30,91 % dari total anggaran. Kinerja belanja
yang meningkat terutama bersumber dari belanja operasi, khususnya belanja hibah seiring
dengan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun
sebelumnya. Sejalan dengan hal ini, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten
(APBD) juga mengalami peningkatan, seiring dengan refocusing anggaran dan migrasi ke
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kinerja pendapatan (APBD) juga meningkat,
seiring dengan adanya peningkatan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 1,35% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,78% (yoy). Inflasi tersebut sedikit
lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 1,33% (yoy). Kenaikan tekanan
inflasi bersumber dari peningkatan harga komoditas makanan, minuman, & tembakau yang
naik dikarenakan gangguan pasokan yang diakibatkan oleh badai Seroja yang terjadi di awal
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
vi
di awal bulan April 2021. Meskipun demikian, dampak Siklon Seroja pada inflasi ternyata
lebih rendah dibandingkan perkiraan semula.
STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH
Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2021 masih
terjaga. Hal ini tercermin dari nilai ROA sebesar 3,81%, meningkat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya. DPK tercatat tumbuh 3,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya yang terkontraksi 1,89% (yoy), didorong oleh pertumbuhan tabungan.
Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 7,44% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,60% (yoy), sejalan dengan pemulihan
ekonomi pada triwulan II. Tingkat risiko kredit masih terjaga, dengan NPL yang tercatat
sebesar 1,63%, masih terjaga di bawah level 5%.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pembayaran tunai mengalami kondisi net inflow sesuai pola historis awal tahun pasca
berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sistem pembayaran nilai besar BI-RTGS
mengalami perbaikan, sementara nilai kecil SKNBI masih tertahan. Indikator sistem
pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan II 2021 secara umum
menunjukkan adanya perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi dengan kebijakan
adaptasi kebiasaan baru. Secara umum, transaksi nontunai juga menunjukkan peningkatan,
tercermin dari perbaikan kinerja pada transaksi SKNBI, RTGS, kartu ATM/Debit, kartu kredit
dan uang elektronik.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada triwulan II 2021 tercatat masih rendah sebesar
94,41. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2021 tercatat sebesar
20,99%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT
pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta orang, meningkat 6,99% dari tahun
sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi sebesar 3,38%.
Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan membaik, tercermin dari jumlah pekerja
terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Agustus 2020.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
vii
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan
tumbuh positif dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Kinerja
Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi dan
perbaikan kinerja konsumsi masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan
diperkirakan didorong oleh akselerasi LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring pelonggaran
kebijakan pembatasan yang dilakukan sampai dengan triwulan II 2021, dan meningkatnya
kinerja LU Kontruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek pemerintah. Namun demikian,
kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedikit tertahan akibat dampak badai siklon
Seroja.
Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan
dengan inflasi tahun 2020. Inflasi Provinsi NTT diperkirakan meningkat terutama didorong
oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak kebijakan PEN, peningkatan
aktivitas ekonomi pasca vaksinasi, kenaikan tarif cukai rokok, serta keyakinan konsumen
yang meningkat. Sementara itu, Siklon Seroja pada awal April 2021 berpotensi
meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian,
kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan
seperti tahu dan tempe.
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
viii
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
I II III IV I II III IV I II
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) 98,930 24,760 26,500 27,380 28,087 106,728 25,958 26,037 26,997 27,514 106,506 25,885 27,650
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,035 6,685 7,732 7,588 7,800 29,804 7,057 7,807 7,652 7,853 30,370 7,680 7,994
Pertambangan dan Penggalian 1,202 303 306 313 327 1,250 287 285 290 293 1,155 293 294
Industri Pengolahan 1,253 339 346 353 368 1,405 335 341 339 352 1,367 309 317
Pengadaan Listrik dan Gas 75 18 18 18 21 76 21 21 21 23 85 22 21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang54 14 14 14 14 57 14 15 15 16 60 17 17
Konstruksi 10,745 2,626 2,749 2,950 3,282 11,606 2,646 2,460 2,615 2,733 10,454 2,523 2,646
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor11,025 2,835 3,013 3,210 3,209 12,266 3,153 2,835 2,940 2,961 11,888 3,054 3,149
Transportasi dan Pergudangan 5,459 1,360 1,474 1,493 1,506 5,834 1,433 1,062 1,181 1,241 4,917 1,178 1,270
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 757 192 205 207 201 806 174 118 138 163 594 135 146
Informasi dan Komunikasi 6,570 1,716 1,737 1,807 1,818 7,078 1,821 2,006 2,048 2,048 7,924 2,040 2,027
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,072 1,082 1,017 1,106 1,101 4,307 1,112 1,123 1,173 1,232 4,640 1,246 1,239
Real Estate 2,475 617 623 620 620 2,480 615 586 619 607 2,426 591 609
Jasa Perusahaan 292 72 75 80 79 306 76 37 38 40 191 40 41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib13,232 3,354 3,603 3,749 3,869 14,573 3,503 3,758 3,965 3,966 15,192 3,273 3,999
Jasa Pendidikan 9,436 2,438 2,454 2,720 2,674 10,286 2,505 2,504 2,867 2,860 10,737 2,360 2,704
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,151 568 574 576 609 2,328 624 625 645 667 2,560 666 704
Jasa lainnya 2,098 542 561 577 588 2,267 582 455 450 460 1,947 456 473
Berdasarkan Lapangan Usaha - Harga Berlaku
INDIKATOR 20192019
20182020
20202021
I II III IV I II III IV I II
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) ###### 25,317 26,977 28,053 28,681 109,028 26,745 26,224 27,059 27,688 107,716 26,393 28,056
Konsumsi Rumah Tangga 71,254 18,361 19,271 19,142 20,118 76,891 19,569 18,455 18,264 18,339 74,627 18,774 19,020
Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) 3,287 879 930 859 894 3,562 868 814 882 896 3,460 869 922
Konsumsi Pemerintah 29,099 4,253 6,759 8,868 9,965 29,845 4,471 6,189 7,383 9,500 27,543 3,499 6,956
Pembentukan Modal Tetap Bruto 47,466 11,352 11,939 13,574 14,442 51,307 11,541 11,129 12,598 12,301 47,569 11,340 11,784
Perubahan Inventori 884 221 260 263 266 1,009 266 278 282 279 1,106 273 282
Ekspor Luar Negeri 2,072 352 300 405 533 1,590 314 142 237 380 1,072 330 294
Impor Luar Negeri 1,918 278 238 337 297 1,150 394 93 31 87 605 254 203
Net Ekspor Antar Wilayah -53,214 -10,378 -12,720 -15,393 -17,835 -56,327 -10,677 -10,876 -12,618 -14,093 -48,265 -8,948 -11,404
Data Ekspor Impor di Provinsi NTT
Nilai Ekspor Nonmigas (ribu USD) 59,993 9,904 5,318 12,570 24,877 52,669 11,780 3,980 8,450 19,104 43,314 6,706 5,927
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD) 95,510 832 2,208 720 4,365 8,125 9,101 6 415 277 9,799 158 395
Berdasarkan Pengeluaran (Harga Berlaku)
INDIKATOR 20192019
20182020
20202021
LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agustus 2021|
ix
II. INFLASI
III. PERBANKAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II
NTT 2.26 2.89 1.90 3.07 2.12 1.35 2.06 0.67 1.65 1.57 1.10 0.61 0.78 -0.72
- Kota Kupang 2.19 3.00 1.96 3.23 2.33 1.30 2.23 0.50 1.70 1.28 0.23 0.29 0.56 -0.88
- Kota Maumere 2.63 2.12 1.50 2.00 0.69 1.73 0.84 1.84 2.07 0.67 2.69 2.24 2.76 0.53
- Kota Waingapu 7.34 5.24 1.07 1.52 0.52 -0.63
2021INDIKATOR
2018
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)
2019 2020
I II III IV I II III IV I II III IV I II
1. Total Aset 34,878 38,891 36,851 37,017 37,265 40,849 42,870 42,943 43,917 46,159 48,994 44,857 45,497 47,326
2. DPK 25,012 26,865 26,658 25,098 25,680 28,817 28,748 29,497 29,651 31,154 33,605 30,085 30,739 32,069
- Giro 5,468 6,297 5,577 3,478 5,798 7,676 5,926 4,392 5,614 6,408 7,616 3,672 4,904 5,267
- Tabungan 12,617 13,369 13,784 15,463 13,531 14,306 14,386 16,364 14,665 15,605 16,549 17,992 16,518 17,445
- Deposito 6,928 7,200 7,297 6,157 6,351 6,835 8,436 8,741 9,372 9,141 9,441 8,421 9,317 9,356
3. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor 25,817 26,681 28,011 28,694 29,136 30,481 32,794 32,205 32,521 32,699 33,751 34,297 34,824 36,169
- Modal Kerja 7,815 8,410 8,739 8,999 8,988 9,739 10,571 10,292 10,293 11,394 11,077 11,385 11,716 12,315
- Investasi 1,991 2,077 2,172 2,234 2,531 2,590 3,089 2,578 2,653 3,225 2,315 2,310 2,293 2,147
- Konsumsi 16,011 16,194 17,101 17,461 17,616 18,152 19,134 19,335 19,574 19,788 20,358 20,600 20,815 21,707
4. LDR (%) 103.22 99.31 105.08 114.33 113.46 105.78 114.08 109.18 109.68 104.96 100.43 114.00 113.29 112.79
5. Kredit UMKM 8,527 9,057 9,361 10,189 10,404 11,014 11,617 11,524 11,854 11,804 11,409 11,550 11,611 12,085
2021INDIKATOR
2018
Bank Umum Konvensional dan Syariah (dalam Rp. Miliar kecuali dinyatakan lain)
2019 2020
Bab I |Ekonomi Makro Regional 1
Bab I.
EKONOMI MAKRO REGIONAL
Ekonomi Provinsi NTT melanjutkan tren perbaikan sebagaimana tercermin pada kinerja
perekonomian triwulan II 2021 yang tumbuh 4,22% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy). Perbaikan kinerja dari sisi permintaan
terutama bersumber dari konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi seiring
meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PPKM, serta optimisme pelaku usaha
dan konsumen yang terus membaik. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU
mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran,
LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Konstruksi.
1.1 Kondisi Umum
Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2021 menunjukkan
peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan tren
perbaikan perekonomian di Balinusra dan Nasional. Pada triwulan laporan, kinerja
ekonomi Provinsi NTT tumbuh sebesar 4,22% (yoy), meningkat dibandingkan dengan
triwulan I 2021 yang tumbuh 0,12% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tercatat lebih
rendah dibandingkan dengan Nasional yang mencapai 7,07% (yoy) pada triwulan II 2021.
Adapun perekonomian Provinsi NTT menempati peringkat ke-29 dari total 34 Provinsi di
Indonesia dengan pangsa sebesar 0,66% yang relatif sama dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya.
Berlanjutnya pemulihan kinerja ekonomi Provinsi NTT terutama didorong oleh
meningkatnya mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PPKM, serta meningkatnya
optimisme pelaku usaha dan konsumen. Dari sisi permintaan, meningkatnya kinerja
perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2021 ditopang oleh konsumsi swasta, konsumsi
pemerintah, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), pemulihan ekonomi terutama
bersumber dari perbaikan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan seiring panen komoditas tanaman pangan, perkebunan dan
holtikultura di tengah upaya Pemerintah menjalankan program Tanam Jagung Panen Sapi
Bab I |Ekonomi Makro Regional 2
(TJPS) dan food estate Sumba tengah, serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah
yang mendorong kinerja LU Konstruksi.
Sumber: BPS (diolah) Sumber: BPS (diolah)
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi NTT dan
Nasional Secara Triwulanan
Grafik 1.2. Peringkat Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Pada Triwulan II 2021
Tabel 1.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Permintaan
Sumber: BPS, diolah
Tabel 1.2. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Lapangan Usaha
Sumber: BPS, diolah
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2017 2018 2019 2020 2021PDRB NTT NTT Nasional
Triliun Rp % YOY
16,89 15,39
13,14
11,81 10,91
4,21 3,43 2,83 2,56
-2,39 MalukuUtara
SulawesiTengah
Papua DIYogyakarta
DKI Jakarta SulawesiTenggara
Gorontalo Bali Aceh Papua Barat
I II III IV I
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4.41 -4.40 -2.38 -3.88 -1.64 -3.67 2.37 ▲ 68.79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT -2.72 -13.10 1.22 -1.06 -4.04 -1.24 11.79 ▲ 3.34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3.54 -6.47 -15.12 -7.99 -8.04 -15.45 5.26 ▲ 25.16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 0.66 -7.74 -8.07 -16.07 -8.29 -4.96 2.13 ▲ 42.62
5. Perubahan Inventori 17.96 7.01 8.35 5.21 9.31 2.27 -1.23 ▼ 1.02
6. Ekspor Luar Negeri -13.09 -51.29 -42.51 -26.99 -34.44 -50.21 -43.80 ▲ 2.83
7. Impor Luar Negeri 0.71 -19.47 -17.62 -18.88 -14.87 -21.34 -4.06 ▲ -43.74
P D R B 2.99 -1.98 -1.75 -2.27 -0.83 0.12 4.22 ▲ 100.00
II
2021Uraian
Pangsa
(Triwulan I
2021)
20202020
I II III IV I
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.08 -0.48 0.55 0.95 0.96 10.16 2.14 ▼ 28.91
B Pertambangan dan Penggalian -11.18 -12.59 -13.70 -15.70 -13.33 0.12 1.80 ▲ 1.06
C Industri Pengolahan -3.28 -4.10 -7.17 -7.43 -5.54 -9.03 -8.29 ▲ 1.15
D Pengadaan Listrik dan Gas 14.50 11.76 17.18 6.78 12.29 12.33 2.09 ▼ 0.08
EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang-2.00 6.58 7.85 11.46 6.04 21.02 8.12 ▼ 0.06
F Konstruksi -0.01 -10.50 -11.34 -15.84 -9.82 -5.91 5.21 ▲ 9.57
GPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor4.64 -7.97 -10.70 -8.93 -5.96 -3.58 6.97 ▲ 11.39
H Transportasi dan Pergudangan 5.56 -23.36 -16.28 -13.43 -12.16 -14.70 16.45 ▲ 4.59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -10.25 -43.14 -33.61 -19.40 -26.92 -22.30 24.86 ▲ 0.53
J Informasi dan Komunikasi 6.13 15.36 13.55 12.68 11.96 10.41 -0.13 ▼ 7.33
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.88 12.32 7.16 13.15 8.57 11.54 6.47 ▼ 4.48
L Real Estate 0.26 -5.58 -0.83 0.03 -1.54 -0.14 5.93 ▲ 2.20
M,N Jasa Perusahaan 0.87 -52.51 -53.35 -49.90 -39.27 -47.64 9.42 ▲ 0.15
OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib5.26 6.45 5.59 1.66 4.67 -6.43 3.57 ▲ 14.46
P Jasa Pendidikan -0.13 -0.46 3.85 3.93 1.89 -4.69 5.96 ▲ 9.78
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.67 5.45 5.08 -0.38 4.38 0.12 5.45 ▲ 2.55
R,S,T,U Jasa lainnya 4.63 -21.19 -21.63 -22.13 -15.30 -21.59 4.50 ▲ 1.71
2.99 -1.98 -1.75 -2.27 -0.83 0.12 4.22 ▲ 100.00
II
2021Kategori Uraian
P D R B
Pangsa
(Triwulan II
2021)
20202020
Bab I |Ekonomi Makro Regional 3
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan
1.2.1 Konsumsi
Kinerja konsumsi Provinsi NTT secara agregat (rumah tangga, pemerintah, dan
LNPRT) tumbuh sebesar 3,34% (yoy) pada triwulan II 2021, lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi 5,57% (yoy). Pertumbuhan konsumsi terutama
didorong oleh pulihnya keseluruhan komponen konsumsi secara agregat ditengah
optimisme masyarakat yang meningkat dan pelonggaran kebijakan pembatasan. Kinerja
konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari triwulan I 2021 yang terkontraksi
sebesar 3,67% (yoy) menjadi 2,37% (yoy) pada triwulan II 2021. Disamping itu, konsumsi
LNPRT pada triwulan II mengalami pertumbuhan 11,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi 1,24% (yoy). Adapun konsumsi pemerintah
mengalami pemulihan yang signifikan pada triwulan II yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy),
lebih tinggi dari triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar 15,45% (yoy).
Perbaikan konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) pada periode
laporan didorong oleh meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi
pasca pelaksanaan vaksinasi serta pencairan Gaji ke-13 ASN dan THR pada triwulan
yang sama. Pertumbuhan konsumsi swasta meningkat dari triwulan sebelumnya yang
terkontraksi sebesar 3,57% (yoy), tumbuh mencapai 2,78% (yoy) pada triwulan II 2021.
Perbaikan ini tercermin dari meningkatnya optimisme masyarakat berdasarkan hasil Survei
Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
pada triwulan II 2021 mencapai 113,89, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2021
sebesar 96,89. Peningkatan terutama didorong oleh kegiatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi
NTT yang telah dimulai sejak 15 Januari 2021 dan terus berlanjut. Sampai dengan 28
Agustus 20211, pemberian vaksin dosis pertama telah mencapai 717,7 ribu orang (18,73%)
dan dosis kedua mencapai 457,0 ribu orang (11,93%) dari target sasaran. Kegiatan vaksinasi
diharapkan terus dipercepat untuk menekan penyebaran COVID-19 menuju terbentuknya
herd immunity sehingga dapat memulihkan aktivitas masyarakat.
1 Kementerian Kesehatan RI, data per tanggal 28 Agustus 2021 pukul 18.00.
Bab I |Ekonomi Makro Regional 4
Bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan pelonggaran ketentuan uang
muka KKB/KB dan LTV mendorong kinerja konsumsi swasta. Berlanjutnya bantuan jaring
pengaman sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti Bantuan Sosial Tunai (BST),
diskon tarif listrik, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Sembako, dan Program Keluarga
Harapan (PKH) yang disalurkan oleh Pemerintah turut berkontribusi dalam meningkatnya
pendapatan rumah tangga. Adanya pelonggaran pembatasan yang dilakukan pemerintah
akibat COVID-19 yang lebih terkendali pada triwulan II 2021 terkonfirmasi dari perbaikan
mobilitas masyarakat pada retail and recreation. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi
seiring dengan kinerja kredit yang terakselerasi pada triwulan II mencapai 9,13% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang tumbuh 3,64% (yoy). Kebijakan pelonggaran
ketentuan Uang Muka KKB/PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan
bermotor baru, dan Loan to Value (LTV)2 paling tinggi 100% yang berlaku sejak 1 Maret
2021 mendorong peningkatan level konsumsi pada triwulan II 2021, tercermin dari kinerja
kredit kepemilikan rumah pada triwulan II 2021 terkontraksi -21,05% (yoy), meningkat
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 22,88% (yoy).
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah) Sumber: Google Mobility Report
Grafik 1.3. Perkembangan Indeks Keyakinan
Konsumen
Grafik 1.4. Perkembangan Mobilitas
Masyarakat
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk
Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
50
100
150
200
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2017 2018 2019 2020 2021Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)
Indeks
-80-60
-40-20
020
4060
80
1-M
ar
1-A
pr
1-M
ay
1-J
un
1-J
ul
1-A
ug
1-S
ep
1-O
ct
1-N
ov
1-D
ec
1-J
an
1-F
eb
1-M
ar
1-A
pr
1-M
ay
1-J
un
Retail & Recreation Grocery & Pharmacy
Indeks
Bab I |Ekonomi Makro Regional 5
Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah) Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.5. Perkembangan Realisasi Kredit
Konsumsi di Provinsi NTT Grafik 1.6. Perkembangan Kredit Kepemilikan
Rumah di Provinsi NTT
Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2021 tumbuh 5,26% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 15,45%
(yoy). Pulihnya kinerja konsumsi pemerintah didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran
Pemerintah di Provinsi NTT3 di triwulan II 2021 terutama belanja pegawai seiring dengan
pencairan Gaji ke-13 ASN dan THR. Pada triwulan II 2021 realisasi belanja pegawai tercatat
46% dari total anggaran atau meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang
mencapai 40,59%. Pemerintah perlu terus mengakselerasi realisasi anggaran agar mampu
berperan sebagai countercyclical perekonomian secara lebih optimal.
Sumber: Kanwil DJPb dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah) Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.7. Perkembangan Realisasi Belanja
Pegawai di Provinsi NTT
Grafik 1.8. Perkembangan Giro Pemerintah
Daerah di Bank Umum
3 APBN di Provinsi NTT, APBD Provinsi NTT, dan APBD 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
-
5,00
10,00
15,00
20,00
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021Nilai Kredit Konsumsi
Rp Triliun % YOY
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0
500
1.000
1.500
2.000
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Kredit Pemilikan Rumah g. K. Pemilikan Rumah
Rp Milyar % YOY
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
02468
10121416
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Nilai Belanja Pegawai g. Belanja Pegawai -rhs
Rp Triliun % YOY
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
2
4
6
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2017 2018 2019 2020 2021Giro Pemerintah Daerah Growth - rhs
Rp Triliun % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 6
1.2.2 Investasi
Kinerja Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB/investasi) pada
triwulan II 2021 tumbuh sebesar 2,13% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan
dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi 4,96% (yoy). Kinerja investasi yang
terakselerasi pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal baik
APBN dan APBD di Provinsi NTT untuk peningkatan jalan provinsi4 dan pembangunan PSN5
antara lain Terminal Multipurpose Wae Kelambu (Labuan Bajo), Pelabuhan Kupang (Kota
Kupang), Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Bendungan Napun Gete (Sikka), Bendungan
Temef (Timor Tengah Selatan), dan Bendungan Manikin (Kabupaten Kupang). Kenaikan
kinerja investasi sejalan dengan realisasi pengadaan semen di Provinsi NTT yang
menunjukkan perbaikan dari -2,98% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi -0,21% (yoy) pada
triwulan II 2021.
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah) Sumber: Survei Pedagang Eceran Bank Indonesia (diolah
Grafik 1.9. Perkembangan Realisasi Pengadaan
Semen Provinsi NTT
Grafik 1.10. Perkembangan Omzet Bahan
Konstruksi Provinsi NTT
Kinerja PMTDB pada triwulan II 2021 ditopang oleh realisasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 9,41% (yoy). Pada triwulan II 2021, nominal PMDN
tercatat sebesar Rp1.022,98 miliar dengan sektor utama bersumber dari sektor listrik, gas,
dan air (43%), diikuti oleh sektor konstruksi (21%), serta sektor industri makanan (13%).
Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mendorong sektor strategis Energi Baru
4 Keterangan Dinas PUPR pada Juli 2021 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020
-50
-25
0
25
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Realisasi Pengadaan Semen g Semen - rhs
Ribu ton % YOY
-75
-50
-25
0
25
50
0
200
400
600
800
1.000
1.200
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Omzet Bahan Konstruksi g Bahan Konstruksi - rhs
Rp Miliar % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 7
Terbarukan (EBT), serta pengembangan infrastruktur dan konstruksi melalui pengembangan
potensi baru sebagai sumber pendapatan daerah6. Secara spasial, realisasi PMDN terbesar
terdapat di Kab. Kupang dengan nilai investasi mencapai Rp443,6 miliar (43,4%).
Adapun realisasi PMA pada triwulan II 2021 tercatat sebesar USD8,09 juta yang
didominasi oleh sektor perikanan sebesar 32%, diikuti oleh sektor hotel dan restoran sebesar
26%, serta sektor perumahan sebesar 12%. Di samping itu, wilayah spasial dengan realisasi
PMA tertinggi adalah Kab. Manggarai Barat yang mencapai USD2,0 juta (24,98%) serta Kab.
Rote Ndao dengan realisasi investasi mencapai USD1,5 juta (19,36%).
Sumber: BKPM (diolah) Sumber: BKPM (diolah)
Grafik 1.11. Pangsa Sektoral PMDN Provinsi NTT
Triwulan II 2021
Grafik 1.12. PMDN Provinsi NTT Triwulan II 2021
Berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber: BKPM (diolah) Sumber: BKPM (diolah)
Grafik 1.13. Pangsa Sektoral PMA Provinsi NTT
Triwulan II 2021
Grafik 1.14. PMA Provinsi NTT Triwulan II 2021
Berdasarkan Kabupaten/Kota
6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Prov. NTT Tahun 2018 - 2023
43%
21%
13%
10%
5%6% 2%
Listrik, Gas dan Air
Konstruksi
Industri Makanan
Perdagangan dan Reparasi
Lainnya
Pertambangan
Transportasi, Gudang danTelekomunikasi
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0
Kab. SBD
Kota Kupang
Kab. Sumba Barat
Lainnya
Kab. Sumba Timur
Kab. Manggarai
Kab. Kupang
Nilai Investasi (Rp miliar)
32%
26%
12%
11%
8%
6%5%
Perikanan
Hotel dan Restoran
Perumahan, KawasanIndustri danPerkantoranTransportasi, Gudangdan Telekomunikasi
Listrik, Gas dan Air
Jasa Lainnya
Lainnya
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Kab. Ende
Kota Kupang
Lainnya
Kab. Alor
Kab. Lembata
Kab. Rote Ndao
Kab. Manggarai Barat
Nilai Investasi Ribu US$
Bab I |Ekonomi Makro Regional 8
1.2.3 Ekspor dan Impor
Kinerja net ekspor Provinsi NTT pada triwulan laporan tumbuh sebesar 0,15%
(yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -17,06% (yoy).
Perbaikan kinerja net ekspor pada triwulan II 2021 disebabkan oleh meningkatnya kinerja
ekspor ditengah peningkatan impor. Adapun deficit neraca perdagangan pada triwulan II
2021 sebesar Rp11,3 triliun (atas dasar harga berlaku).
Pada triwulan II 2021, ekspor Provinsi NTT terkontraksi 43,80% (yoy), lebih
dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan I 2021 sebesar 50,21% (yoy). Hal
tersebut terutama didorong oleh penurunan ekspor ke Negara India dan Timor Leste yang
terkontraksi masing-masing sebesar 75,32% (yoy) dan 50,83% (yoy). Pada triwulan II 2021,
total ekspor luar negeri Provinsi NTT mencapai USD5,9 juta dengan negara tujuan utama
yaitu Timor Leste, Korea Selatan, dan Tiongkok. Komoditas ekspor utama Provinsi NTT
didominasi komoditas garam, belerang, kapur dengan pangsa 18,64%. Pembatasan
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) baik melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN)7
dan penutupan sementara kunjungan WNA ke Indonesia8 juga memengaruhi ekspor luar
negeri Provinsi NTT di sektor jasa pariwisata. Akan tetapi pada triwulan II 2021, jumlah
kedatangan wisman di Provinsi NTT tercatat tumbuh 8.300% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi mencapai 99,87% (yoy).
Sumber: Bea Cukai (diolah) Sumber: Bea Cukai (diolah)
Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Luar Negeri
Provinsi NTT
Grafik 1.16. Pangsa Negara Tujuan Utama
Ekspor Provinsi NTT Triwulan II 2021
7 Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020. 8 SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi
COVID-19
-60,00
-40,00
-20,00
-
20,00
40,00
60,00
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Ekspor Luar Negeri g Ekspor Luar Negeri - rhs
Juta USD % YOY
58%
14%
11%
8%
6% 3%
Timor Leste
Korea Selatan
Lainnya
Tiongkok
Jepang
Taiwan
Bab I |Ekonomi Makro Regional 9
Di sisi lain, kinerja impor Provinsi NTT pada triwulan II 2021 terkontraksi sebesar
4,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar
21,24% (yoy). Adapun nilai impor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan II 2021 mencapai
USD395,2 ribu. Kenaikan impor luar negeri pada triwulan laporan bersumber dari impor biji-
bijian berminyak dan sayuran dengan pangsa masing-masing sebesar 91,5% dan 8,5%
sejalan dengan membaiknya konsumsi masyarakat pasca pelonggaran aktivitas. Adapun
negara asal impor luar negeri terbesar di Provinsi NTT pada triwulan II 2021 adalah Timor
Leste dengan pangsa 100%.
Sumber: Bea Cukai (diolah) Sumber: Bea Cukai (diolah)
Grafik 1.18. Perkembangan Impor Luar Negeri
Provinsi NTT
Grafik 1.19. Pangsa Komoditas Utama Impor
Provinsi NTT Triwulan II 2021
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
- 5,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Impor Luar Negeri g Impor Luar Negeri - rhs
Juta USD % YOY
91%
9%
Biji-bijianberminyak
Sayuran
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 1.17. Perkembangan Wisman Yang Menginap
di Hotel Berbintang NTT
-2.000,00
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Kedatangan Wisman g Kedatangan Wisman - rhs
Ribu Orang % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 10
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pada triwulan II 2021, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh
terbatas sebesar 2,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
yang tumbuh 10,16% (yoy). Penurunan kinerja sektor ini dipengaruhi oleh kinerja luas
panen tanaman bahan makanan (padi dan jagung) pada triwulan II 2021 yang tertahan
akibat terjadinya Badai Siklon Seroja yang mencapai puncaknya pada 4-5 April 2021.
Bencana tersebut berdampak terhadap kerusakan lahan subsektor tanaman bahan makanan
(tabama)9 mencapai 23 ribu ha padi dan 13,8 ribu ha jagung yang tersebar di 15
Kabupaten/Kota, sehingga menahan peningkatan produksi tabama ditengah musim panen
raya pada Tw. II tahun 2021. Pada subsektor peternakan terdapat 45,1 ribu ekor ternak
hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak kecil)10, sementara di sisi
subsektor perikanan sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat (537 unit memiliki
kapasitas 1-10GT dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT)11.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, luas panen
komoditas jagung periode April-Juni 2021 terkontraksi 32,2% atau sebesar 157 ribu Ha,
lebih rendah dibandingkan dengan kinerja luas panen jagung periode Januari – Maret 2021
yang tumbuh 29,82%. Akan tetapi, penurunan yang lebih dalam pada triwulan II tertahan
oleh program TJPS Pemerintah Provinsi NTT dengan realisasi Okmar 2020/2021 sebesar
8.268 ha, dan alokasi untuk periode musim tanam April-September 2021 mencapai 5.400
ha serta adanya program food estate di Sumba Tengah dengan luas tanam 2.000 ha. Luas
panen tanaman padi pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,22% (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan I 2021 sebesar 13,16% (yoy). Tertahannya kinerja pertanian
sejalan dengan NTP triwulan II 2021 khususnya subsektor tanaman pangan padi-palawija
yang mengalami penurunan dari triwulan I sebesar 95,61 menjadi 93,25 pada triwulan II
2021.
9 Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada bulan Juni 2021 10 Keterangan Dinas Peternakan Provinsi NTT pada bulan Mei 2021 11 Keterangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT pada bulan Mei 2021
Bab I |Ekonomi Makro Regional 11
Pengembangan food estate merupakan program peningkatan penyediaan pangan
nasional (bagian dari PSN) berbasis korporasi petani. Pengembangan dilakukan dengan
pendekatan klaster dan multi komoditas yang terintegrasi hulu hilir serta mendorong
perubahan peradaban pengelolaan pertanian. Food estate di Sumba Tengah yang
diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Februari 2021, telah ditanam padi
dan jagung masing-masing 3.000 ha dan 2.000 ha pada musim tanam Okmar 2020/2021.
Pertanian di food estate ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas padi dari 2,5
ton/ha menjadi 4-5 ton/ha dan jagung dari 4-5 ton/ha menjadi 5-6 ton/ha12. Di sisi lain,
gelombang laut yang tinggi akibat gelombang yang cukup tinggi menahan kinerja subsektor
perikanan tercermin dari meningkatnya tekanan inflasi kelompok komoditas ikan segar (Ikan
Tongkol, Ikan Kembung, Ikan Selar, Ikan Teri) pada triwulan II 2021.
Sumber: Kementerian Pertanian (diolah) Sumber: BPS
Grafik 1.20. Perkembangan Luas Panen Padi
Provinsi NTT
Grafik 1.21. Perkembangan NTP Tanaman Padi-
Palawija dan Hortikultura Provinsi NTT
Sumber: Survei Kegiatan dunia Usaha Bank Indonesia (diolah) Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.22. Perkembangan SBT Pertanian Grafik 1.23. Perkembangan Nilai Kredit Pertanian
& Perikanan Provinsi NTT
12 Keterangan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bulan April 2021
-50,00-40,00-30,00-20,00-10,00 - 10,00 20,00 30,00
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Luas Panen Padi g Luas Panen Padi - rhs
Ribu Ha % YOY
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
NTP Gabungan NTP Tanaman Padi-Palawija
Indeks
00,20,40,60,811,2
-20,00
-10,00
-
10,00
20,00
I II III IV I II III IV I II III
2019 2020 2021
SBT Pertanian (%) g Pertanian (%QTQ)
Indeks
-
20
40
60
80
-
500,00
1.000,00
1.500,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021Nilai Kredit Pertanian & Perikanan
g Kredit Pertanian & Perikanan - rhs
Rp miliar % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 12
1.3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Searah dengan perbaikan konsumsi, kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan laporan tumbuh membaik
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perbaikan LU Perdagangan tercatat
sebesar 6,47% (yoy) pada triwulan II 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan
I yang terkontraksi sebesar 3,58% (yoy). Peningkatan kinerja LU perdagangan ini sejalan
dengan perbaikan konsumsi rumah tangga pasca vaksinasi COVID-19, kebijakan
pelonggaran akses perdagangan, serta HKBN Idul Fitri yang mendorong kinerja
perdagangan. Kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku
mulai 1 Maret 202113, secara bertahap meningkatkan permintaan kendaraan bermotor yang
tercatat tumbuh pada triwulan II sebesar 143,73% (yoy), meningkat secara signifikan
dibandingkan dengan kinerja triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar 30,11% (yoy). Di sisi
lain, kredit perdagangan pada triwulan laporan tumbuh 10,3% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,7% (yoy).
Pemulihan kinerja LU perdagangan terkonfirmasi dari hasil SPE serta liaison.
Berdasarkan SPE, omzet perdagangan pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 41,2% (yoy)
meningkat secara signifikan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh -16,6% (yoy). Sejalan
dengan hal tersebut, hasil liaison menunjukkan adanya peningkatan likert penjualan
domestik dan harga jual pada triwulan II 2021.
Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah) Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah (diolah)
Grafik 1.24. Perkembangan Kredit Perdagangan
Provinsi NTT
Grafik 1.25. Perkembangan Pembelian Kendaraan
Bermotor Provinsi NTT
13 Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 tentang Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Nilai Kredit Perdagangan g Kredit Perdagangan - rhs
Rp Triliun % YOY
-100,00
-50,00
-
50,00
100,00
150,00
200,00
0
5000
10000
15000
20000
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Pembelian Kendaraan Bermotor g Pembelian Kendaraan -rhs
Unit % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 13
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah) Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.26. Perkembangan Omzet Kendaraan
Bermotor Provinsi NTT Grafik 1.27. Perkembangan SBT Perdagangan
Provinsi NTT
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (diolah) Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.28. Perkembangan Omzet Peralatan,
Mamin, dan Perlengkapan RT Provinsi NTT Grafik 1.29. Perkembangan Indeks Kondisi
Ekonomi Provinsi NTT
1.3.3 Konstruksi
Pada triwulan II 2021, kinerja LU konstruksi mengalami pemulihan dari triwulan
I 2021 yang terkontraksi 5,91% (yoy), dan pada triwulan II 2021 tumbuh signifikan
sebesar 5,21% (yoy). Peningkatan kinerja LU konstruksi pada triwulan II 2021 disebabkan
oleh keberlanjutan PSN antara lain Bendungan Temef (Kab. Timor Tengah Selatan),
Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Pelabuhan Kupang (Kota Kupang), Multipurpose
Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Bandara Komodo (Kab. Manggarai Barat), dan juga
Bendungan Napun Gete (Kab. Sikka) yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 23
Februari 2021. Di samping itu, proyek pengembangan DPSP Labuan Bajo juga terus berlanjut
baik infrastruktur (jalan, Bandara Komodo, pelabuhan multipurpose, pengolahan air) serta
penataan kawasan wisata menjadi faktor pendorong sektor konstruksi secara keseluruhan.
-60,00
-40,00
-20,00
-
20,00
40,00
60,00
80,00
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Omzet Kendaraan Bermotor g Kendaraan Bermotor - rhs
Rp Miliar % YOY
-10,00
-5,00
-
5,00
10,00
I II III IV I II III IV I II IIIp
2019 2020 2021
g Perdagangan (%QTQ) SBT Perdagangan (%)
Indeks
-50,00
50,00
150,00
250,00
350,00
450,00
550,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
Peralatan dan komunikasi di toko Perlengkapan rumah tangga lainnya
Makanan, minuman & tembakau Total
% YOY
0
50
100
150
200
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
Indeks
Bab I |Ekonomi Makro Regional 14
Peningkatan aktivitas konstruksi tercermin dari pertumbuhan realisasi pengadaan
semen di Provinsi NTT pada triwulan II 2021 sebesar -0,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar -2,98% (yoy). Di samping itu, berdasarkan
Survei Pedagang Eceran (SPE) Bank Indonesia, omzet sektor konstruksi menunjukkan
perbaikan yang signifikan dari -41,4% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi 12,1% (yoy) pada
triwulan II 2021.
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah) Sumber: SPE Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.30. Perkembangan Realisasi Pengadaan
Semen di Provinsi NTT
Grafik 1.31. Perkembangan Omzet Penjualan
Bahan Konstruksi SPE Provinsi NTT
(40,00)
(30,00)
(20,00)
(10,00)
-
10,00
20,00
30,00
40,00
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Pengadaan Semen g Pengadaan Semen - rhs
Ribu ton % YOY
-80,00-70,00-60,00-50,00-40,00-30,00-20,00-10,00 - 10,00 20,00
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Omzet Bahan Konstruksi g Bahan Konstruksi - rhs
Rp Miliar % YOY
Sumber: SKDU Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.32. Perkembangan SBT LU Konstruksi
Provinsi NTT
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
-
5,00
10,00
15,00
I II III IV I II III IV I II IIIp
2019 2020 2021
SBT Konstruksi (%) g Konstruksi (%QTQ)
Indeks
Bab I |Ekonomi Makro Regional 15
1.3.4 Lapangan Usaha Lainnya
LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang
signifikan pada triwulan II 2021 mencapai 24,86% (yoy), setelah mengalami kontraksi
yang cukup dalam pada triwulan sebelumnya sebesar 22,30% (yoy). Ditengah larangan
kunjungan wisatawan mancanegara14 dan pembatasan kunjungan melalui PLBN15 untuk
meminimalisir penyebaran COVID-19, LU Akmamin tumbuh positif terutama didorong oleh
keterisian kamar dan jumlah kedatangan wisatawan ke Provinsi NTT yang meningkat pasca
libur lebaran dan libur sekolah. Kondisi ini tercermin dari rata-rata tingkat penghunian kamar
(TPK) pada triwulan II 2021 yang tumbuh 146,88% (yoy) serta meningkatnya kunjungan
penumpang baik di Bandara El-Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo masing-
masing sebesar 330,69% dan 379,33%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Di
samping itu, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi pelaku usaha pariwisata Prov. NTT,
terutama Kab. Manggarai Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dalam
mempercepat pembentukan herd immunity. Sejalan dengan hal tersebut, promosi
familiarization trip untuk branding wisata Labuan Bajo yang dilakukan oleh BPOLBF serta
program pemerintah Work From Bali sebagai salah satu pintu masuk pariwisata ke Labuan
Bajo, terus mendorong perbaikan kinerja LU Akmamin.
Sumber: BPS (diolah) Sumber: Angkasa Pura diolah)
Grafik 1.33. Perkembangan TPK Provinsi NTT Grafik 1.34. Perkembangan Kedatangan
Penumpang Bandara El-Tari
14 SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi
COVID-19 15 Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.443/02/BPP/2020 tentang Pembatasan Akses Bagi WNI dan WNA Pelintas Batas di PLBN Terpadu dan Pos Lintas Batas di Wilayah Provinsi NTT tanggal 16 Maret 2020.
-100,00
-50,00
-
50,00
100,00
150,00
200,00
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Tingkat Penghunian Kamar g TPK - rhs
% % YOY
-200,00
-100,00
-
100,00
200,00
300,00
400,00
-
100,00
200,00
300,00
400,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Kedatangan Bandara El Tari
g Kedatangan Bandara El Tari - rhs
Ribu orang % YOY
Bab I |Ekonomi Makro Regional 16
Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah) Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia (diolah)
Grafik 1.35. Perkembangan Kredit Akomodasi
Makan Minum Provinsi NTT Grafik 1.36. Perkembangan Kredit Transportasi
Provinsi NTT
-
5,00
10,00 15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Nilai Kredit Akmamin g Kredit Akmamin - rhs
Rp Miliar % YOY
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2018 2019 2020 2021
Nilai Kredit Transportasi g Kredit Transportasi - rhs
Rp Miliar % YOY
Boks 1 | Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Labuan Bajo sebagai Dukungan kepada UMKM Lokal
17
Boks 1. Gernas BBI dan BWI Labuan Bajo Mendorong UMKM Lokal Berkembang Maju, Bangkit, dan Naik Kelas
Sinergi Bank Indonesia bersama dengan Kominfo dalam melaksanakan kegiatan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia (Gernas BBI
dan BWI) bertujuan mendorong national branding produk lokal unggulan serta
mempercepat transformasi ekosistem digital industri kreatif nasional . Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan serta dalam menyelenggarakan kegiatan Gernas BBI
dan BWI pada tanggal 18 Juni 2021 dengan mengambil tema “Kilau Digital Permata
Flobamora” melalui sinergi bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kominfo). Adapun seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara hybrid (offline dan
online) dengan venue utama yang berada di Puncak Waringin (Labuan Bajo, Kab. Manggarai
Barat) sebagai salah satu lokasi wisata Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Penyelenggaraan kegiatan Gernas BBI Labuan Bajo bertujuan untuk mendorong national
branding produk lokal unggulan dan memperkuat ekosistem digital industri kreatif melalui
pembentukan virtual expo Flobamora (ve.kilaudigitalflobamora.id) sekaligus memperluas
sistem pembayaran digital melalui QRIS yang sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi
sistem pembayaran Bank Indonesia.
Gambar Boks 1.1. Sambutan Gubernur BI dalam Gernas BBI dan BWI Labuan Bajo 2021
Gambar Boks 1.2. Puncak Acara GBBI Labuan Bajo
Boks 1 | Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Labuan Bajo sebagai Dukungan kepada UMKM Lokal
18
Bank Indonesia Provinsi NTT secara aktif mendorong showcase UMKM dan
menciptakan platform digital promosi kampung adat dalam rangka mendukung sektor
pariwisata sebagai prime mover economy di Provinsi NTT. Dalam pelaksanaan Gernas BBI
dan BWI Labuan Bajo, BI Perwakilan Provinsi NTT menyediakan booth UMKM pada area
kedatangan dan keberangkatan di Bandara Komodo yang berlangsung selama periode 16-
20 Juni 2021, dan turut memfasilitasi 20 booth UMKM di venue utama dengan
mengikutsertakan 11 UMKM binaan Provinsi NTT yang dikelompokkan menjadi 3 kategori
utama, yaitu tenun ikat, makanan olahan, dan juga kerajinan yang mengangkat kekuatan
produk lokal. BI juga menyediakan booth “pojok nusantara” yang akan diisi oleh produk
UMKM binaan co-host acara GBBI yaitu BI Perwakilan Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Barat, dan didominasi oleh produk makanan, minuman khususnya
kopi, fashion, dan kriya khas Kalimantan. Hal ini dilakukan Bank Indonesia untuk
mengakselerasi inklusi ekonomi melalui pengembangan UMKM sebagai backbone
perekonomian Nasional, serta perluasan akseptasi pembayaran digital QRIS dalam transaksi
masyarakat khususnya daerah pariwisata.
Gambar Boks 1.3. Pelaksanaan Fashion Show
mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT
Gambar Boks 1.4. Menteri Kominfo menggunakan QRIS pada booth UMKM
Bandara Komodo
Gernas BBI dan BWI Labuan Bajo turut mendorong potensi pariwisata dan
mempromosikan nilai budaya lokal dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata di
Provinsi NTT. Bank Indonesia mengangkat kekuatan nilai budaya lokal sekaligus
memperkenalkan tenun sebagai warisan budaya yang intangible kepada seluruh masyarakat
melalui kegiatan fashion show pada acara puncak Gernas BBI dan BWI dari rancangan
busana Erwin Yuan berkolaborasi dengan Timor Creative People sebagai mitra BI Provinsi
Boks 1 | Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Labuan Bajo sebagai Dukungan kepada UMKM Lokal
19
NTT yang merupakan Juara 1 Desain Tenun Fesyar KTI. Bank Indonesia turut menjadi
pemrakarsa launching virtual expo Flobamora melalui website promosi kampung adat yaitu
pikampung.com sebagai platform ekosistem budaya digital yang memperkenalkan potensi
kampung adat di Provinsi NTT. Selama rangkaian kegiatan Gernas BBI dan BWI pada bulan
Juni 2021, tercatat total transaksi penjualan produk UMKM mencapai Rp144.268.000,
dengan rincian Rp13.779.000 dihasilkan dari penjualan pada showcase UMKM dengan
harga promo Rp1.806 sebanyak 852 transaksi, serta Rp130.489.000 dihasilkan dari
penjualan booth UMKM di Bandara Komodo, pameran virtual melalui situs
ve.kilaudigitalflobamora.id, serta pameran acara Puncak Gernas BBI di Puncak Waringin.
Disamping itu, melalui kegiatan Exotic Tenun Festival yang telah diselenggarakan pada 22-
24 Maret 2021 sebagai event road to Gernas BBI Labuan Bajo memiliki total transaksi
mencapai Rp3.204.200.000, dengan rincian sebesar Rp2.204.200.000 merupakan transaksi
penjualan secara online dan offline, sedangkan Rp1.000.000.000 lainnya berupa komitmen.
Gambar Boks 1.5. Bpk. Ahmad Yohan (Komisi XI DPR RI) dan Bpk. I Nyoman Ariawan (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT) dalam
menggunakan transaksi QRIS
Gambar Boks 1.6. Booth UMKM Puncak Waringin
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 20
Bab II.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan II 2021
meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total belanja tercatat
sebesar Rp15,593 triliun, mencapai 30,91 % dari total anggaran. Kinerja belanja yang
meningkat terutama bersumber dari belanja operasi, khususnya belanja hibah seiring dengan
penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sempat tertunda di tahun sebelumnya.
Sejalan dengan hal ini, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten (APBD) juga
mengalami peningkatan, seiring dengan refocusing anggaran dan migrasi ke Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kinerja pendapatan (APBD) juga meningkat, seiring
dengan adanya peningkatan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Ke depan, realisasi
anggaran Pemerintah perlu terus didorong untuk mengoptimalkan perannya sebagai
countercyclical di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.
2.1 Kondisi Umum
Anggaran perubahan Total Belanja pemerintah di NTT (APBN & APBD) pada tahun
2021 tercatat sebesar Rp50,45 triliun, tumbuh 5,38% (yoy) dibandingkan dengan
anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran total belanja terutama bersumber dari
anggaran Pemerintah Provinsi NTT yang tumbuh sebesar 19,52% (yoy), seiring dengan rencana
pinjaman dana dari PT. SMI sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan
ekonomi. Kemudian, anggaran APBN tumbuh sebesar 7,15% (yoy), sementara anggaran
Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi NTT tumbuh sebesar 0,13% (yoy).
Kinerja realisasi Total Belanja pemerintah di NTT (APBN & APBD) pada triwulan II
2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun
sebelumnya. Realisasi Total belanja tercatat sebesar Rp15,59 triliun, mencapai 30,91% dari
anggaran. Hal ini terutama bersumber dari realisasi belanja APBN yang meningkat, didorong
oleh realisasi Belanja Operasi yang tinggi pada triwulan II 2021. Sejalan dengan peningkatan
kinerja realisasi total, kinerja belanja Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten juga mengalami
peningkatan kinerja. Peningkatan realisasi belanja ini disebabkan adanya penyaluran Dana
Alokasi Khusus Non-Fisik dari pemerintah pusat pada triwulan II tahun 2021 yang mendorong
akselerasi realisasi Belanja Operasional Barang dan Jasa.
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 21
Tabel 2.1. Anggaran Belanja Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2020-2021
Kategori
Pagu Belanja APBN-P/APBD-P (Miliar Rp)
Pertumbuhan Pagu (% yoy)
2020 2021 2020 2021
APBN 18.270 19.576 4,66 7,15 ▲
APBD Provinsi 6.346 7.585 9,99 19,52 ▲
APBD Kota/Kabupaten 23.255 23.286 -4,96 0,13 ▲
Total 47.871 50.447 0,37 5,38 ▲
Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTT pada Triwulan II tahun 2020-2021
Kategori
Posisi Realisasi Belanja (Miliar Rp)
Realisasi terhadap Anggaran (%)
Tw II 2020 Tw II 2021 Tw II 2020 Tw II 2021
APBN 6.300 7.049 ▲ 34,48 36,01 ▲
APBD Provinsi 1.407 2.414 ▲ 22,18 31,82 ▲
APBD Kota/Kabupaten 5.786 6.130 ▲ 24,88 26,33 ▲
Total 13.493 15.593 ▲ 28,19 30,91 ▲
Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
Anggaran Total Pendapatan Pemerintah di NTT (APBD) pada tahun 2021 tercatat
sebesar Rp28,58 triliun, tumbuh 3,10% (yoy) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Bila dilihat lebih rinci, terdapat kenaikan pada target PAD, seperti Pendapatan Pajak dan
Pendapatan Retribusi baik di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Hal ini merupakan wujud
dari optimisme pemerintah daerah terhadap kondisi perekonomian yang diharapkan lebih baik
dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kenaikan anggaran belanja Pemerintah Provinsi NTT
didorong oleh rencana penerimaan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp1,5 triliun, yang
akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Pada triwulan
II tahun 2021, komponen anggaran Pendapatan Asli Daerah memiliki peningkatan
pertumbuhan tertinggi yaitu 38,73% (yoy).
Kinerja realisasi total pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT pada triwulan
II 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun
sebelumnya. Realisasi total pendapatan mencapai Rp10,63 triliun, mencapai 37,21% dari
anggaran. Peningkatan realisasi total pendapatan ini disebabkan karena meningkatnya
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 22
persentase Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat sebesar 96,23% (yoy). Pada triwulan II
tahun 2021 terjadi penyaluran Dana Alokasi Khusus Non-Fisik dari pemerintah pusat kepada
Pemerintah Provinsi NT yang membuat peningkatan Pendapatan Transfer dalam APBD. Kinerja
Pendapatan Asli Daerah Provinsi masih mengalami kontraksi yang cukup besar pada triwulan
II tahun 2021, mengingat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menurun seiring
melambatnya perdagangan mobil dan motor di Provinsi NTT. Di sisi lain, PAD Pemerintah Kota
dan Kabupaten mulai mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan akselerasi
pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar 14,42% (yoy) seiring aktivitas hotel dan restoran
yang mulai meningkat dibanding tahun lalu.
Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan Perubahan Pemerintah di Provinsi NTT Tahun 2020-2021
Kategori
Pagu Pendapatan APBD-P (Miliar Rp)
Pertumbuhan Pagu (% yoy)
2020 2021 2020 2021
APBD Provinsi 5.838 6.284 4,98 7,63 ▲
APBD Kota/Kabupaten 21.877 22.291 -5,77 1,89 ▲
Total 27.715 28.575 -3,69 3,10 ▲
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
Tabel 2.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTT pada Triwulan II Tahun 2020-2021
Kategori
Posisi Realisasi Pendapatan (Miliar Rp)
Realisasi terhadap Anggaran (%)
Tw II 2020 Tw II 2021 Tw II 2020 Tw II 2021
APBD Provinsi 1.700 2.744 ▲ 29,12 43,68 ▲
APBD Kota/Kabupaten 7.854 7.889 ▲ 35,90 35,39 ▼
Total 9.554 10.634 ▲ 34,47 37,21 ▲
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
2.2 APBD Pemerintah Provinsi NTT
2.2.1 Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi NTT
Anggaran (target) Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 adalah
sebesar Rp6,28 triliun, tumbuh 7,63% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kenaikan anggaran pendapatan terutama bersumber dari peningkatan target Penerimaan
Asli Daerah. Bila dilihat lebih rinci, target pendapatan pajak meningkat 48,67% (yoy),
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 23
sedangkan target pendapatan retribusi meningkat 97,51% (yoy). Hal ini merupakan wujud
dari optimisme Pemerintah Provinsi NTT mengenai ekonomi yang diprakirakan lebih kuat
dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi COVID-
19. Di sisi lain, anggaran Pendapatan Transfer pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp4,18
triliun terkontraksi sebesar 2,14% (yoy) seiring dengan kebijakan refocusing anggaran oleh
pemerintah pusat dalam rangka penanganan COVID-19.
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov NTT Tahun 2020-2021
Kategori
2020 2021
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggaran (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisas
i Tw II
(% yoy)
Anggaran
APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisasi
Tw II (% yoy)
TOTAL PENDAPATAN 5.838 4.98 1.700 29.12 -40.36 6.284 7.63 2.744 43,68 61,42
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.466 8.91 554 37.82 -10.01 2.034 38.73 494 24,31 -10,80
- Pendapatan Pajak Daerah 1.031 7.98 396 38.41 5.52 1.533 48.67 322 20,98 -18,81
- Pendapatan Retribusi Daerah 104 48.86 21 20.45 55.68 206 97.51 10 4,78 -53,80
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn. 142 72.14 31 21.81 -55.94 94 -33.35 64 68,09 -
- Lain-Lain PAD yg Sah 189 -20.89 106 56.17 -32.40 200 6.01 99 49,34 -6,88
Pendapatan Transfer 4.274 2.39 1.146 26.81 -48.72 4.182 -2.14 2.250 53,79 96,39
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 99 139.41 0 0.30 -66.06 68 -31.00 0 0,48 8,38
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT (diolah)
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.1. Realisasi Total Pendapatan
Pemprov NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.2. Rincian Realisasi Total Pendapatan
Pemprov NTT Triwulan II 2021
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
arMiliar Rp
18%
82%
0%
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatanyg Sah
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 24
Kinerja realisasi Total Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada triwulan II 2021
mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Realisasi Total Pendapatan tercatat sebesar Rp2.744 Miliar yang mencapai
43,68% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi tersebut meningkat sebesar 61,42%
(yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama
ditunjang oleh realisasi Pendapatan Transfer yang tercatat sebesar Rp2,25 triliun terakselerasi
96,39% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi
Pendapatan Asli Daerah terkontraksi 10,80% (yoy), sejalan dengan kondisi perekonomian
yang relatif masih lemah. Bila dilihat lebih rinci, Pendapatan Pajak terkontraksi 18,81% (yoy),
sedangkan Pendapatan Retribusi terkontraksi 53,80% (yoy). Kinerja Pendapatan Pajak
Pemerintah Provinsi yang rendah terutama disebabkan oleh kinerja perdagangan mobil dan
motor yang masih belum sepenuhnya pulih pada triwulan II 2021.
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemprov NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.4. Realisasi Pendapatan Transfer
Pemprov NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
2.2.2 Belanja APBD Provinsi NTT
Anggaran Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah
sebesar Rp7,59 triliun, tumbuh 19,52% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun
sebelumnya. Kenaikan anggaran belanja terutama bersumber dari peningkatan anggaran
Belanja Transfer dan Belanja Modal, yang masing-masing tumbuh 22,40% (yoy) dan 51,07%
(yoy). Anggaran Belanja Modal meningkat sejalan dengan rencana penyelesaian berbagai
-
100
200
300
400
500
600
700
I II I II I II
2019 2020 2021
Lain-Lain PAD yg Sah
Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Miliar Rp
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
ar
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Transfer
Miliar Rp
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 25
proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi NTT yang sempat tertunda di tahun
sebelumnya. Rencana Pemerintah Provinsi NTT dalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5
triliun dari PT. SMI untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi juga turut
menjadi faktor meningkatnya anggaran Total Belanja secara keseluruhan. Anggaran Belanja
Operasi juga mengalami peningkatan sebesar 16,37% (yoy) terutama pada komponen
anggaran Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Barang dan Jasa.
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov NTT Tahun 2020-2021
Kategori
2020 2021
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisasi
Tw II (% yoy)
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggaran (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisasi
Tw II (% yoy)
TOTAL BELANJA 6.346 9,99 1.407 22,18 -1,40 7.585 19,52 2.414 31,82 71,51
Belanja Operasi 4.308 0,42 965 22,40 -16,17 5.014 16,37 2.082 41,52 115,68
- Belanja Pegawai 1.815 4,35 684 37,66 8,65 1.562 -13,95 678 43,39 -0,85
- Belanja Barang dan Jasa 1.025 -7,19 258 25,18 -6,90 1.551 51,35 637 41,06 146,75
- Belanja Bunga 14 - - 0,00 - 39 189,62 8 20,85 -
- Belanja Hibah 1.431 0,98 16 1,14 -93,17 1.809 26,43 759 41,95 4,554,61
- Belanja Bantuan Sosial 24 -18,75 7 30,12 11,68 52 118,21 0 0,38 -97,23
Belanja Modal 1.231 33,83 202 16,40 82,92 1.859 51,07 158 8,50 -21,75
Belanja Tak Terduga 283 2,125,02 142 50,33 20,415,54 68 -75,89 80 117,32 -43,80
Belanja Transfer 525 -4,16 98 18,72 -40,47 644 22,80 94 14,64 -3,97
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.5. Realisasi Total Belanja
Pemprov NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.6. Rincian Realisasi Total Belanja
Pemprov NTT Triwulan II 2021
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
ar
Miliar Rp
90%
7%
3%0%
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 26
Kinerja realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi NTT pada triwulan I I tahun
2021 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Realisasi total belanja tercatat sebesar Rp2.414 miliar yang mencapai 31,82% dari total
anggaran. Secara nominal, realisasi total belanja terakselerasi 71,51% (yoy) dibandingkan
periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja belanja terutama bersumber
oleh tingginya realisasi Belanja Operasi yang terakselerasi 115,68 % (yoy). Bila dilihat lebih
rinci, peningkatan realisasi Belanja Hibah sebesar 4.554% (yoy) menjadi pemicu
terakselerasinya realisasi Belanja Operasi. Di sisi lain, realisasi Belanja Tak Terduga mengalami
penurunan sebesar 43,80% (yoy) dari periode satu tahun sebelumnya.
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.7. Realisasi Belanja Operasi
Pemprov NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.8. Realisasi Belanja Modal, Transfer,
dan Tak Terduga Pemprov NTT 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
2.3 APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
2.3.1 Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Anggaran Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun
2021 tercatat sebesar Rp22,29 triliun, tumbuh 1,89% dibandingkan anggaran tahun
sebelumnya. Kenaikan anggaran pendapatan terutama bersumber dari kenaikan anggaran
Pendapatan Asli Daerah, yang tumbuh 19,94% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, anggaran
Pendapatan Pajak tumbuh 43,70% (yoy), sedangkan anggaran Pendapatan Retribusi
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
I II I II I II
2019 2020 2021
Belanja Bantuan SosialBelanja HibahBelanja BungaBelanja Barang dan JasaBelanja Pegawai
Miliar Rp
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
I II I II I II
2019 2020 2021
Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer
Belanja Modal
Miliar Rp
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 27
tumbuh 46,33% (yoy). Hal ini merupakan wujud dari optimisme Pemerintah Kota dan
Kabupaten di NTT mengenai ekonomi yang diprakirakan lebih kuat dibandingkan tahun
sebelumnya, seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun
demikian, pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT masih cukup bergantung
pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dengan anggaran yang mencapai Rp
Rp19,62 triliun.
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Kategori
2020 2021
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisasi Tw II (%
yoy)
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw II
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw II (%)
Growth Realisasi Tw II (%
yoy)
TOTAL PENDAPATAN 21.877 -5,77 7.854 35,90 -22,95 22.291 1,89 7.889 35,39 0,45
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.595 -8,27 396 24,79 -25,66 1.913 19,94 453 23,65 14,42
- Pendapatan Pajak Daerah 410 -19,81 119 28,99 -31,76 589 43,70 123 20,87 3,43
- Pendapatan Retribusi Daerah 220 -18,75 70 31,66 8,55 322 46,33 59 18,32 -15,32
- Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn. 144 -6,88 61 42,18 -53,98 164 14,15 119 72,52 96,26
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah 822 2,36 146 17,82 -9,62 838 2,02 152 18,09 3,58
Pendapatan Transfer 18.721 -8,40 7.458 39,84 -22,59 19.618 4,79 7.344 37,44 -1,52
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 1.561 49,82 0 0,01 0,00 760 -51,32 92 12,12 55971,53
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.9. Realisasi Total Pendapatan
Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021
(Posisi per Triwulan II)
Grafik 2.10. Rincian Realisasi
Total Pendapatan Pemkot/kab NTT
Triwulan II 2021
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
arMiliar Rp
6%
93%
1%
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatanyg Sah
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 28
Kinerja realisasi Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada
triwulan II 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di
tahun sebelumnya. Realisasi total pendapatan tercatat sebesar Rp7,89 triliun mencapai
35,39% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi tersebut meningkat 0,45% (yoy)
dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah yang juga meningkat 14,42% (yoy). Bila dilihat lebih rinci,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Pendapatan Pajak meningkat
masing – masing sebesar 96,26% (yoy) dan 3.43% (yoy) di banding tahun sebelumnya. Di
sisi lain, Pendapatan Retribusi terkontraksi 15,32% (yoy) mengingat aktivitas perekonomian
yang sempat terhambat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah.
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.11. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.12. Realisasi Pendapatan Transfer
Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Secara spasial, persentase realisasi pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten
di NTT pada triwulan II 2021 yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Alor. Realisasi
pendapatan Kabupaten Alor tercatat sebesar Rp5,73 triliun, atau mencapai 52,20% dari
target pendapatan. Sejalan dengan hal ini, bila dilihat secara nominal, realisasi pendapatan
tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Alor.
-
100
200
300
400
500
600
I II I II I II
2019 2020 2021
Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah
Hsl. Pengelolaan Kekayaan yg Dpshkn.
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Rp Miliar
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
ar
Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Transfer
Rp Miliar
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 29
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.13. Realisasi Pendapatan Pemkot/kab di NTT Secara Spasial Pada Triwulan II 2021
2.3.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Anggaran Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun
2021 tercatat sebesar Rp23,29 triliun, tumbuh hanya 0,13% (yoy) dibandingkan
dengan anggaran tahun sebelumnya. Komponen belanja utama adalah Belanja Operasi,
yang meningkat 1,42% (yoy). Bila dilihat lebih rinci, peningkatan disebabkan oleh komponen
anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang dan Jasa yang masing - masing tumbuh
sebesar 66,35% (yoy) dan 21,44% (yoy). Di sisi lain, kontraksi paling dalam terjadi pada
komponen anggaran Belanja Pegawai, yang terkontraksi 9,36% (yoy) seiring dengan
refocusing anggaran dalam mengurangi perjalanan dinas di tengah pandemi COVID-19.
Selanjutnya, anggaran Belanja Modal tumbuh 6,93% (yoy) sejalan dengan rencana
penyelesaian berbagai proyek-proyek infrastruktur pemerintah daerah yang sempat tertunda
di tahun sebelumnya.
52,20%
26,68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
100
200
300
400
500
600
Realisasi Pendapatan (Miliar Rp) % Realisasi Pendapatan dari Anggaran (rhs)
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 30
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Kategori
2020 2021
Anggaran APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw I
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw I (%)
Growth Realisasi
Tw I (% yoy)
Anggaran
APBD-P (M Rp)
Growth Anggara
n (% yoy)
Realisasi
APBD Tw I
(M Rp)
Persentase
Realisasi Tw I (%)
Growth Realisasi
Tw I (% yoy)
TOTAL BELANJA 23.255 -4,93 5.786 24,88 1,96 23.286 0,13 6.130 26,33 5,96
Belanja Operasi 14.692 -1,60 4.826 32,85 7,57 14.900 1,42 4.717 31,66 -2,26
- Belanja Pegawai 9.189 -0,70 3.753 40,84 4,67 8.329 -9,36 3.618 43,43 -3,59
- Belanja Barang dan Jasa 4.892 -8,39 236 4,82 15,02 5.941 21,44 147 2,47 -37,77
- Belanja Hibah 493 151,26 233 47,27 669,77 434 -12,00 55 12,65 -76,45
- Belanja Bantuan Sosial 118 -16,11 27 22,91 32,88 197 66,35 24 11,97 -13,04
Belanja Modal 3.655 -29,90 351 9,61 53,15 3.909 6,93 655 16,76 86,50
Belanja Tak Terduga 607 1,10042 57 9,36 342,65 181 -70,17 69 38,23 21,88
Belanja Transfer 4.301 0,84 552 12,83 -41,68 4.296 -0,13 689 16,05 24,97
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.14. Realisasi Total Belanja
Pemkot/kab NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.15. Rincian Realisasi
Total Belanja Pemkot/kab NTT
Triwulan II 2021
Kinerja realisasi Total Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada
triwulan II 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di
tahun sebelumnya. Realisasi Total Belanja tercatat sebesar Rp6,130 triliun mencapai
26,33% dari total anggaran. Secara nominal, realisasi Total Belanja meningkat 5,96% (yoy)
dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih rinci, realisasi Belanja Operasi
mengalami kontraksi sebesar 2,26% (yoy), sedangkan realisasi komponen Belanja Pegawai
terkontraksi 3,59% (yoy) seiring penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Selanjutnya,
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Rp
Mili
arMiliar Rp
77%
11%
1%
11%Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 31
realisasi komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing – masing mengalami
kontraksi sebesar 37,77% (yoy) dan 76,45% (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Modal tumbuh
sebesar 86,50% (yoy), seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah
yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal yang baik menjadi
penopang realisasi Total Belanja Kota dan Kabupaten secara keseluruhan.
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.16. Realisasi Belanja Operasi
Pemkot/kab di NTT Tahun 2019-2021
(Posisi Triwulan II)
Grafik 2.17. Realisasi Belanja Modal, Transfer,
dan Tak Terduga Pemkot/kab di NTT
Tahun 2019-2021 (Posisi Triwulan II)
Secara spasial, persentase realisasi belanja Pemerintah Kota dan
Kabupaten di NTT pada triwulan II 2021 yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten
Lembata. Realisasi Belanja Kabupaten Lembata tercatat sebesar Rp5,24 triliun, atau
mencapai 57,93% dari anggaran. Sejalan dengan hal ini, bila dilihat secara nominal,
realisasi belanja tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Lembata.
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
I II I II I II
2019 2020 2021
Belanja Bantuan SosialBelanja HibahBelanja BungaBelanja Barang dan JasaBelanja Pegawai
Rp Miliar
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
I II I II I II
2019 2020 2021
Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer
Belanja Modal
Rp Miliar
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 32
Sumber: Badan Keuangan Daerah NTT, diolah
Grafik 2.18. Realisasi Belanja Pemkot/kab di NTT Secara Spasial Pada Triwulan II 2021
2.4 APBN di Provinsi NTT
Anggaran Total Belanja APBN di NTT pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp19,58
triliun, tumbuh 7,15% (yoy) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.
Kenaikan anggaran Total Belanja terutama bersumber dari peningkatan Belanja Barang dan
Belanja Modal, yang masing-masing tumbuh sebesar 11,55% (yoy) dan 17,76% (yoy).
Kemudian, anggaran Belanja Transfer juga tumbuh sebesar 0,95% (yoy).
Kinerja realisasi Total Belanja APBN di NTT pada triwulan II 2021 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara
nominal, realisasi Total Belanja tercatat sebesar Rp7,05 triliun, tumbuh sebesar 36,01%
(yoy). Hal ini terutama didorong oleh kenaikan realisasi belanja pada komponen Belanja
Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Modal tumbuh tinggi
sebesar 42,68% (yoy), seiring dengan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional seperti PSN1
seperti penataan Labuan Bajo (Manggarai Barat) serta proyek lainnya yang sempat tertunda di
tahun sebelumnya.
1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Proyek Strategis Nasional tanggal 17 November 2020
57,93%
12,00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
100
200
300
400
500
600
Realisasi Belanja (Miliar Rp) % Realisasi Belanja dari Anggaran (rhs)
Bab II | Keuangan Pemerintah Daerah 33
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTT
Kategori
2020 2021
Anggaran APBN-P (M Rp)
Growth Pagu
(% yoy)
Realisasi
APBN Tw IV (M Rp)
Persentase
Realisasi Tw IV
(%)
Growth Realisasi Tw IV
(% yoy)
Anggaran
APBN-P (Rp M)
Growth Pagu
(% yoy)
Realisasi
APBN Tw IV (M Rp)
Persentase Realisasi
Tw IV (%)
Growth Realisasi Tw IV
(% yoy)
BELANJA 18.270 4,66 6.300 34,48 6,94 19.576 7,15 7.049 36,01 11,90
Belanja Pegawai 3.260 7,89 1.453 44,58 1,57 3.391 4,02 1.815 53,54 24,92
Belanja Barang 3.701 -11,46 999 26,98 -38,26 4.128 11,55 1.441 34,91 44,33
Belanja Modal 3.808 1,87 1.219 32,02 45,21 4.484 17,76 1.740 38,80 42,68
Belanja Bantuan Sosial 13 -7,65 2 18,10 2,381,37 14 5,96 8 58,02 239,64
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
7.488 15,15 2.626 35,07 31,11 7.559 0,95 2.045 27,05 -22,14
- DAK Fisik 2.766 -20,56 124 4,48 -37,10 2.902 4,90 182 6,28 47,26
- DAK Non Fisik 1.664 - 1.020 61,27 - 1.598 -4,00 1.066 66,74 4,58
- Dana Desa 3.057 1,22 1.483 48,50 -17,90 3.060 0,08 796 26,02 -46,31
Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTT, diolah
Bab III | Inflasi 34
Bab III.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 1,35% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,78% (yoy). Inflasi tersebut sedikit
lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 1,33% (yoy). Kenaikan tekanan
inflasi bersumber dari peningkatan harga komoditas makanan, minuman, & tembakau yang
naik dikarenakan gangguan pasokan yang diakibatkan oleh badai Seroja yang terjadi di awal
di awal bulan April 2021. Meskipun demikian, dampak Siklon Seroja pada inflasi ternyata
lebih rendah dibandingkan perkiraan semula.
Prospek inflasi Provinsi NTT secara year-on-year pada triwulan III 2021 diprakirakan lebih
tinggi dibandingkan triwulan II 2021. Dampak Siklon Seroja terhadap inflasi ternyata lebih
lebih rendah dari perkiraan semula, Hal ini menahan laju inflasi tahunan pada triwulan II
menjadi relatif rendah sebesar 1,35% (yoy). Tekanan inflasi diprakirakan akan meningkat
pada triwulan III, didorong oleh kenaikan harga ikan-ikan segar seperti tongkol, kembung
dan tembang. Meskipun demikian, PPKM yang terus berlanjut berpotensi menahan tekanan
inflasi pada triwulan III.
3.1. Perkembangan Inflasi Secara Umum
Inflasi Provinsi NTT tercatat 1,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada
triwulan sebelumnya sebesar 0,78% (yoy). Secara spasial, inflasi kota Kupang sebesar
1,04% (yoy), inflasi kota Maumere sebesar 2,68% (yoy), dan inflasi kota Waingapu sebesar
2,53% (yoy).
Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah
Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Nasional
dan Provinsi NTT
Grafik 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Kupang,
Maumere, dan Waingapu
0
1
2
3
4
5
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Nasional NTT% yoy
1,33
1,35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Kupang Maumere Waingapu% yoy
1,04
2,68
2,53
Bab III | Inflasi 35
Tabel 3.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Tahunan di Provinsi NTT, Triwulan II 2021
Triwulan II 2021 Triwulan II 2021
Komoditas Inflasi % yoy Andil (%
yoy) Komoditas Deflasi % yoy Andil (%
yoy)
Kangkung 22,25 0,15 Angkutan Udara -14,20 -0,47
Wortel 96,97 0,14 Gula Pasir -14,93 -0,12
Daging Ayam Ras 10,42 0,11 Sirih -59,84 -0,11
Cabai Rawit 41,34 0,11 Beras -1,64 -0,09
Sawi Hijau 16,25 0,10 Bawang Merah -14,06 -0,05
Bayam 33,96 0,10 Blus Wanita -21,32 -0,05
Tomat 14,74 0,08 Ikan Kembung -2,73 -0,04
Daging Babi 11,12 0,08 Semen -3,23 -0,03
Terong 89,90 0,07 Telepon Seluler -3,07 -0,03
Cabai Merah 71,92 0,06 Tarif Listrik -0,63 -0,02
Sumber: BPS (diolah)
Peningkatan inflasi di Provinsi NTT didorong oleh peningkatan harga komoditas
makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,92% (yoy) yang lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan harga makanan dipengaruhi oleh
meningkatnya harga sayuran seperti kangkung, wortel, dan cabai, serta meningkatnya harga
daging babi dan daging ayam ras. Sementara itu, terdapat tekanan deflasi dari komoditas
transportasi sebesar 3,03% (yoy) yang disebabkan oleh turunnya harga transportasi udara.
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada Provinsi NTT di triwulan II 2021
didorong oleh makanan, minuman, & tembakau serta komoditas kesehatan. Inflasi
komoditas makanan, minuman, & tembakau naik menjadi 4,92% (yoy) dan memberikan
andil 1,63% kepada inflasi total. Sementara, kelompok komoditas kesehatan turun menjadi
3,03% (yoy) dibandingkan triwulan I 2021. Di sisi lain, tekanan deflasi dari komoditas
transportasi sebesar 3,02% (yoy) memberikan andil -0,41% terhadap inflasi secara
keseluruhan dan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi. Lebih lanjut, komoditas
pakaian & alas kaki dan komoditas informasi, komunikasi & jasa keuangan juga mengalami
deflasi.
Bab III | Inflasi 36
Tabel 3.2. Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas
Kelompok Komoditas (% mtm) (% yoy)
Apr '21 Mei '21 Jun '21 Tw I '21 Tw II '21
Inflasi Umum 0,82 0,63 -0,72 0,78 1,35
Makanan, Minuman & Tembakau 2,44 1,36 -2,03 2,38 4,92
Pakaian & Alas Kaki -0,20 -0,08 0,28 -0,97 -1,37
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT 0,00 0,08 0,18 0,06 0,43
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT
-0,18 0,08 0,04 0,52 0,33
Kesehatan -0,09 0,00 -0,07 4,67 3,03
Transportasi 0,06 1,17 -0,80 -1,18 -3,02
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan -0,01 0,07 0,02 -1,71 -0,24
Rekreasi, Olahraga & Budaya 0,49 0,05 0,15 -0,06 0,58
Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran 0,07 0,01 0,06 0,69 0,49
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya -0,03 -0,10 0,52 1,84 0,30
Sumber: BPS (diolah)
3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau
Kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi
sebesar 4,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya pada 2,38% (yoy).
Peningkatan inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan harga makanan seperti kangkung,
wortel, daging babi, dan daging ayam ras. Peningkatan harga makanan disebabkan oleh
badai Seroja yang menyebabkan kerusakan tanaman pertanian dan lahan pertanian, serta
mengganggu kegiatan pertanian. Sementara itu, kenaikan harga daging babi merupakan
akibat dari wabah African swine flu yang masih berlanjut. Selanjutnya, kenaikan harga
daging ayam ras terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan, di tengah mobilitas
masyarakat yang meningkat pada akhir triwulan II 2021.
Penurunan harga sub-kelompok minuman non-alkohol dan minuman beralkohol
berkontribusi menahan inflasi. Harga minuman non-alkohol yang turun dibandingkan
triwulan sebelumnya dan minuman beralkohol yang tetap turun meskipun tidak sedalam
sebelumnya berkontribusi dalam menahan laju inflasi komoditas makanan, minuman, dan
tembakau.
Bab III | Inflasi 37
Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah
3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki
Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 1,37% (yoy) lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya pada 0,97% (yoy). Deflasi yang lebih besar
disebabkan oleh kedua sub-kelompok yaitu sub-kelompok pakaian dan sub-kelompok alas
kaki mengalami deflasi yang lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Contoh
produk yang mengalami deflasi adalah sepatu pria, seragam sekolah anak, dan blus wanita.
Sementara itu, masih terdapat produk-produk yang mengalami inflasi seperti baju kaos
berkerah pria, celana pria, dan sepatu wanita.
Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah
0
1
2
3
4
5
6
I II III IV I II
2020 2021
% yoy
4,92
-6-4-2024681012
I II III IV I II
2020 2021
Makanan Minuman non Alkohol
Minuman Beralkohol Rokok & Tembakau
% yoy
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
I II III IV I II
2020 2021
% yoy
-1,37
-2
-1
0
1
2
3
4
I II III IV I II
2020 2021
Pakaian Alas Kaki
% yoy
Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan, Minuman
dan Tembakau
Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Makanan,
Minuman & Tembakau per Sub Kelompok
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Bahan Makanan
per Sub Kelompok Komoditas
Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Pakaian
dan Alas Kaki per Sub Kelompok
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Bahan Makanan
per Sub Kelompok Komoditas
Bab III | Inflasi 38
3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat
inflasi sebesar 0,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.
Peningkatan ini disebabkan meningkatnya inflasi yang tercatat dari sub-kelompok
pemeliharaan, perbaikan & keamanan yang disebabkan oleh peningkatan harga bahan-
bahan konstruksi seperti besi beton, seng, pasir, dan keramik, seiring dengan upaya
pemerintah serta masyarakat dalam memperbaiki fasilitas umum dan bangunan yang rusak
akibat Badai Siklon Seroja. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang mengalami penurunan
harga seperti semen, tarif listrik, dan kayu balokan.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik,
dan Bahan Bakar Rumah Tangga Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik,
dan Bahan Bakar Rumah Tangga per Sub Kelompok
3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga
Kelompok komoditas perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga
mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,33%
(yoy). Penurunan inflasi disebabkan oleh turunnya inflasi akibat sub-kelompok tekstil rumah
tangga, barang pecah belah & peralatan makan & minum, dan furnitur, perlengkapan &
karpet yang diakibatkan oleh penurunan harga barang-barang seperti kasur, spring bed, dan
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
I II III IV I II
2020 2021
% yoy0,43
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
I II III IV I II
2020 2021
Sewa & Kontrak RumahPemeliharaan, Perbaikan & KeamananPenyediaan Air & Layanan LainnyaListrik & Bahan Bakar RT
% yoy
Bab III | Inflasi 39
sabun detergen. Tetapi, masih ada produk-produk yang mengalami mendorong inflasi
seperti pengharum cucian, lemari pakaian, dan pembersih lantai.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan,
dan Pemeliharaan Rumah Tangga Grafik 3.10. Inflasi Kelompok Perlengkapan,
Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga per Sub
Kelompok
3.2.5 Kelompok Kesehatan
Kelompok komoditas kesehatan mengalami inflasi sebesar 3,03% (yoy), lebih
rendah dibandingkan triwulan I 2021 yaitu 4,67% (yoy). Penurunan inflasi disebabkan
oleh kelanjutan penurunan inflasi sub-kelompok obat-obatan & produk kesehatan seperti
harga kaca mata, obat batuk, flu dan sakit kepala. Hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi
normalisasi harga produk kesehatan, setelah mengalami inflasi yang tinggi pada tahun
sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, produk-produk yang mendorong
inflasi kelompok kesehatan adalah obat gosok, obat maag, dan tarif check-up.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Kesehatan Grafik 3.12. Inflasi Kelompok Kesehatan
per Sub Kelompok
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
I II III IV I II
2020 2021
%
0,33
-2
0
2
4
6
I II III IV I II
2020 2021
Furnitur, Perlengkapan & Karpet
Tekstil RT
Peralatan RT
Barang Pecah Belah & Peralatan Makan Minum
Peralatan & Perlengkapan Perumahan & Kebun
Barang & Layanan Untuk Pemeliharaan RT% yoy
0
1
2
3
4
5
6
7
I II III IV I II
2020 2021
%
3,03
-2
0
2
4
6
8
10
12
I II III IV I II
2020 2021
Obat-obatan & Produk Kesehatan Jasa Rawat Jalan
Jasa Rawat Inap Jasa Kesehatan Lainnya
% yoy
Bab III | Inflasi 40
3.2.6 Kelompok Transportasi
Kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 3,02% (yoy), lebih dalam
dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh deflasi sub-kelompok
jasa angkutan penumpang yang mengalami deflasi hingga 9,5% (yoy) yang didorong oleh
deflasi angkutan udara dan angkutan laut. Dengan meningkatnya jumlah kasus baru COVID-
19 secara nasional di bulan Mei, jumlah pengguna jasa angkutan penumpang berkurang
sehingga menyebabkan deflasi yang makin dalam. Di sisi lain, terdapat tekanan inflasi dari
peningkatan harga mobil, motor, dan tarif kendaraan roda dua online.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.13. Inflasi Kelompok Transportasi Grafik 3.14. Inflasi Kelompok Transportasi
per Sub Kelompok Komoditas
3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi yang
tidak sedalam triwulan sebelumnya, pada 0,24% (yoy). Perubahan yang terjadi
dikarenakan tekanan inflasi dari meningkatnya harga televisi berwarna, printer, dan biaya
jaringan saluran TV. Di sisi lain, tekanan deflasi diakibatkan oleh telepon seluler pada 3,07%
(yoy).
-6
-4
-2
0
I II III IV I II
2020 2021
%
-3,02
-15
-10
-5
0
5
10
I II III IV I II
2020 2021
Pembelian Kendaraan
Pengoperasian Peralatan Kantor
Jasa Angkutan Penumpang
Jasa Pengiriman Barang
% yoy
Bab III | Inflasi 41
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.15. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi
dan Jasa Keuangan Grafik 3.16. Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi
dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok
3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya
Pada triwulan II 2021, kelompok komoditas rekreasi, olahraga, dan budaya
mencatat inflasi sebesar 0,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya
yang mengalami deflasi. Tekanan inflasi disebabkan oleh tingginya inflasi dari sub-
kelompok barang rekreasi tahan lama, seperti contohnya adalah sepeda anak yang mencatat
inflasi sebesar 1,96% (yoy). Selain itu ada juga barang lain seperti buku tulis bergaris dan
pulpen. Di sisi lain, tekanan deflasi datang dari harga tas sekolah dan buku pelajaran akademi
yang rendah.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.17. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga
dan Budaya Grafik 3.18. Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga
dan Budaya per Sub Kelompok
-4
-2
0
2
I II III IV I II
2020 2021
%
-0,24
-6
-3
0
3
6
I II III IV I II
2020 2021
Peralatan Informasi & KomunikasiLayanan Informasi & KomunikasiJasa Keuangan
% yoy
-1
0
1
I II III IV I II
2020 2021
%
0,58
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV I II
2020 2021
Barang Rekreasi Tahan Lama
Barang Rekreasi Lainnya & Olahraga
Layanan Rekreasi & Olahraga
Layanan Kebudayaan
Koran, Buku, & Perlengkapan Sekolah
% yoy
Bab III | Inflasi 42
3.2.9 Kelompok Pendidikan
Kelompok pendidikan mencatat inflasi sebesar 0,63% (yoy), sedikit lebih
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi disebabkan terutama oleh biaya
pendidikan lainnya seperti bimbingan belajar yang mendorong inflasi sebesar 19,46% (yoy).
Peningkatan tekanan harga sejalan dengan kebijakan learning from home selama pandemi
COVID-19. Di sisi lain, terdapat tekanan deflasi dari biaya SMP/SLTP sebesar 1,7% (yoy).
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.19. Inflasi Kelompok Pendidikan Grafik 3.20. Inflasi Kelompok Pendidikan
per Sub Kelompok
3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran
Kelompok penyediaan makanan & minuman mengalami inflasi sebesar 0,49%
(yoy), lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya yang ada pada level 0,69%. Faktor
utama pendorong inflasi adalah kenaikan harga produk seperti bubur kacang hijau, nasi
dengan lauk, dan ikan bakar. Tetapi, terdapat tekanan deflasi dari penurunan harga produk
seperti mie, soto, dan sate.
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.21. Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan
dan Minuman/Restoran
0
1
2
3
4
I II III IV I II
2020 2021
%
0,63
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
I II III IV I II
2020 2021
Pendidikan Dasar & Anak Usia Dini
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Lainnya
% yoy
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
I II III IV I II
2020 2021
%
0,49
Bab III | Inflasi 43
3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
Tingkat inflasi kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya berada
pada 0,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya pada 1,84% (yoy).
Tekanan inflasi utama berasal dari inflasi emas perhiasan, shampo, dan pasta gigi. Akan
tetapi di sisi deflasi didorong oleh turunnya harga sirih, buah pinang, dan handbody lotion
sehingga mendorong inflasi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sumber: BPS (diolah)
Sumber: BPS (diolah)
Grafik 3.22. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa
Lainnya secara Tahunan dan Bulanan Grafik 3.23. Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan
Jasa Lainnya per Sub Kelompok Komoditas
3. Inflasi Berdasarkan Kota
3.3.1 Inflasi Kota Kupang
Kota Kupang mencatat inflasi pada triwulan II 2021 sebesar 1,04% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya pada 0,56% (yoy). Peningkatan inflasi
disebabkan oleh peningkatan harga dari wortel, daging ayam ras, kangkung, daging babi,
dan bayam. Badai Seroja yang melanda NTT di bulan April 2021 menyebabkan gangguan
pada sektor pertanian yang menyebabkan harga sayur-sayur seperti wortel, kangkung, dan
bayam melonjak.
Di sisi lain, tekanan deflasi utama datang dari angkutan udara, gula pasir, dan
beras. Dengan meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 menyebabkan perjalanan
masyarakat berkurang, menyebabkan turunnya tarif angkutan udara hingga 16,39% (yoy).
-
2,00
4,00
6,00
8,00
I II III IV I II
2020 2021
%
0,30
-10,00
-5,00
-
5,00
10,00
15,00
20,00
I II III IV I II
2020 2021
Perawatan Pribadi
Perawatan Pribadi Lainnya
Jasa Lainnya
% yoy
Bab III | Inflasi 44
3.3.2 Inflasi Kota Maumere
Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy), lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 2,76% (yoy). Inflasi di Kota Maumere di dorong
oleh harga ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan tembang. Komoditas
ikan menjadi pendorong utama inflasi di Kota Maumere dikarenakan konsumsi yang tinggi,
akan tetapi produksinya rentan terhadap gangguan oleh faktor cuaca dan gelombang di
lautan.
Akan tetapi, bawang merah, daun singkong, dan ketela pohon memberikan
tekanan deflasi kepada Kota Maumere. Deflasi dari bawang merah pada triwulan ini
mencapai 22,82% (yoy) dan dari ketela pohon hingga 39,7% (yoy). Penurunan harga
bawang merah terjadi dikarenakan pasca-panen bawang merah yang menyebabkan
pasokan yang tinggi.
3.3.3 Inflasi Kota Waingapu
Kota Waingapu mencatat inflasi triwulan II 2021 sebesar 2,53% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya pada 0,52% (yoy). Inflasi di Kota Waingapu
didorong oleh peningkatan harga komoditas seperti sawi hijau, ikan tongkol, kangkung,
cabai rawit, dan daun singkong.
Penurunan harga sirih, ikan kembung, dan bawang merah menahan inflasi di
Kota Waingapu. Harga sirih mengalami deflasi sebesar 62,53% (yoy), ikan kembung
sebesar 26,12% (yoy), dan bawang merah sebesar 33,25% (yoy).
Bab III | Inflasi 45
Tabel 3.3 Inflasi Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu di Triwulan II 2021 Secara Tahunan
Berdasarkan Kelompok Komoditas
Kelompok Komoditas Tw II '21 (% yoy)
Kupang Maumere Waingapu
Inflasi Umum 1,04 2,68 2,53
Makanan, Minuman & Tembakau -1,75 4,85 7,86
Pakaian & Alas Kaki -0,68 -1,30 -6,68
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT 18,20 11,70 4,21
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT 2,21 55,74 12,26
Kesehatan 0,83 8,11 -2,03
Transportasi -10,19 -4,48 -8,24
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan -2,36 -16,66 11,11
Rekreasi, Olahraga & Budaya 13,99 0,81 0,00
Pendidikan 15,13 29,13 -0,20
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran 11,26 28,83 -5,27
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya 4,55 -19,44 0,95
Sumber : BPS (diolah)
3.4. Tracking dan Proyeksi Inflasi Triwulan I 2021
Pada bulan Juli 2021, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm),
setelah di bulan sebelumnya mengalami deflasi yang cukup dalam sebesar 0,72%
(mtm). Meningkatnya tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga ikan
kembung dan daging babi. Di sisi lain, harga beberapa hortikultura seperti tomat dan wortel
mengalami penurunan, sehingga menjadi penahan inflasi. Secara tahunan, inflasi pada Juli
2021 tercatat sebesar 1,75% (yoy), lebih tinggi dari inflasi Nasional sebesar 1,52% (yoy).
Prospek inflasi Provinsi NTT secara year-on-year pada triwulan III 2021
diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2021. Dampak Siklon Seroja
terhadap inflasi ternyata lebih rendah dari perkiraan semula, tercermin dari deflasi pada
bulan Juni yang tercatat sebesar 0,72% (mtm). Hal ini menahan laju inflasi pada triwulan II
menjadi relatif rendah sebesar 1,35% (yoy). Tekanan inflasi diprakirakan akan meningkat
pada triwulan III, didorong oleh kenaikan harga ikan-ikan segar seperti tongkol, kembung
dan tembang. Inflasi yang terlampau rendah pada tahun sebelumnya juga mengakibatkan
adanya base effect yang juga mendorong inflasi. Di sisi lain, PPKM Level 4 yang terus
Bab III | Inflasi 46
berlanjut, berpotensi menahan konsumsi masyarakat dan tarif angkutan udara, sehingga
dapat menahan laju inflasi secara keseluruhan.
3.5. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID
Pada tanggal 13 Juli 2021, KPw BI NTT telah menyampaikan beberapa
rekomendasi aksi nyata yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi NTT, terutama untuk
pengendalian inflasi bahan makanan. Sesuai dengan arahan dari Wakil Gubernur NTT,
OPD Pemprov NTT akan melakukan aksi sebagai berikut:
• Koordinasi antara TPID Pemerintah Provinsi NTT dengan TPID Pemerintah Kota
Kupang
• Disperindag NTT bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk memantau harga dan
melakukan sidak pasar secara berkala dan mencegah praktek penimbunan
• Dinas Perhubungan NTT akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik selama
PPKM di daerah Jawa dan Bali
• Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan akan segera berkoordinasi untuk memastikan
ketersediaan pakan ternak
• Seluruh OPD leading sectors akan menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi
jangka pendek, sehingga inflasi pada akhir tahun 2021 akan tercapai sesuai target
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 47
Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2021 masih
terjaga. Hal ini tercermin dari nilai ROA sebesar 3,81%, meningkat dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya. DPK tercatat tumbuh 3,77% (yoy), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,89% (yoy), didorong oleh pertumbuhan
tabungan. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 7,44% (yoy),
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,60% (yoy), sejalan dengan
pemulihan ekonomi pada triwulan II. Tingkat risiko kredit masih terjaga, dengan NPL
yang tercatat sebesar 1,63%, masih terjaga di bawah level 5%.
4.1 Kondisi Umum
4.1.1 Kinerja Bank Umum
Pada triwulan II 2021 kinerja bank umum di Provinsi NTT masih terjaga.
Return on Asset (ROA) perbankan tercatat sebesar 3,81%, sedikit meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Akan tetapi, efisiensi perbankan sedikit menurun,
tercermin dari rasio beban operasional atas pendapatan operasional (BOPO) yang
menurun menjadi sebesar 69,13%. Fungsi intermediasi perbankan tercatat sebesar
110,74%, juga sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian,
risiko kredit perbankan juga masih terjaga, dengan rasio NPL (gross) sebesar 1,63%,
masih di bawah level 5%.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.1: Perkembangan Profitabilitas Bank Umum
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.2: Perkembangan LDR Bank Umum
Tabel 4.1: Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTT
2,0
3,0
4,0
5,0
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2020
30
40
50
60
70
80
90BOPO (%) ROA (%) - RHS
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
DPK Kredit LDR (rhs)Triliun Rp
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 48
Indikator
Nominal (Miliar Rp) Pertumbuhan (% yoy)
2020 2021 2020 2021
I II III IV I II I II III IV I II
Aset 43,917 46,159 48,994 44,857 45,497 47,326 17.85 13.00 14.29 4.46 3.60 2.53
DPK 29,651 31,154 33,605 30,085 30,739 32,561 15.46 8.11 16.90 1.99 3.67 4.51
Giro 5,614 6,408 7,616 3,672 4,904 5,489 (3.18) (16.51) 28.53 (16.39) (12.65) (14.35)
Tabungan 14,665 15,605 16,549 17,992 16,518 17,480 8.38 9.08 15.03 9.95 12.64 12.02
Deposito 9,372 9,141 9,441 8,421 9,317 9,592 47.58 33.74 11.91 (3.66) (0.59) 4.93
Kredit 32,521 32,699 33,751 34,297 34,824 35,512 11.62 7.28 2.92 6.50 7.08 8.60
Modal Kerja 10,293 11,394 11,077 11,385 11,716 12,017 14.52 16.99 4.79 10.62 13.82 5.47
Investasi 2,653 3,225 2,315 2,310 2,293 2,212 4.81 24.48 (25.06) (10.40) (13.57) (31.40)
Konsumsi 19,574 19,788 20,358 20,600 20,815 21,283 11.11 9.01 6.40 6.54 6.34 7.56
% LDR 109.68 104.96 100.43 114.00 113.29 109.06
% NPL (Gross) 2.02 1.85 1.86 1.79 1.93 1.63
Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi bank), diolah
4.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Pada triwulan II 2021, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,51% (yoy),
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,67% (yoy).
Pertumbuhan DPK yang meningkat terutama bersumber dari DPK jenis tabungan dan
yang tumbuh sebesar 12,02% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan ini lebih lambat
dibanding triwulan yang sebesar 12,85% (yoy). Selain itu, DPK jenis deposito juga
tumbuh sebesar 4,93% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi
sebesar 1,89% (yoy). Di sisi lain, DPK jenis giro masih mengalami kontraksi sebesar
13,64% (yoy), terutama dipengaruhi oleh giro pemerintah daerah yang menurun. Hal ini
sejalan dengan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang menurun sebagai
dampak realokasi anggaran.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.3: Pertumbuhan DPK dan Komponennya
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.4: Suku Bunga Tertimbang
Berdasarkan Jenis Simpanan
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
TOTAL GiroTabungan Deposito
% yoy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Giro Tabungan Deposito
%
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 49
4.1.3 Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)
Pertumbuhan kredit pada triwulan II 2021 mencapai 7,44% (yoy), meningkat
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,60% (yoy). Peningkatan
kinerja penyaluran kredit terutama bersumber dari kredit konsumsi yang merupakan
mayoritas dari total kredit yang disalurkan di NTT. Kredit konsumsi tumbuh sebesar
9,13% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 3,64% (yoy). Fenomena ini sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang
juga mulai menunjukkan peningkatan pada triwulan II. Kemudian, suku bunga
tertimbang kredit konsumsi juga terus melanjutkan tren penurunan, sejalan dengan
pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia.
Sumber: LBU Bank Indonesia (lokasi proyek), diolah
Grafik 4.5: Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.6: Suku Bunga Tertimbang Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Kinerja kredit modal kerja mengalami peningkatan, sedangkan kredit
investasi masih terkontraksi. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 8,21% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,98% (yoy). Sementara itu,
kredit investasi terkontraksi 10,29% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang
terkontraksi 28,19% (yoy).
Sumber: BPS, diolah
Grafik 4.7: Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi NTT
-30
-15
0
15
30
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
TOTAL Modal KerjaInvestasi Konsumsi
% yoy
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Modal Kerja Investasi Konsumsi
-20
-10
0
10
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
growth% yoy
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 50
Bila dilihat berdasarkan jenisnya, kredit usaha (modal kerja dan investasi) di
NTT didominasi oleh UMKM. Sementara itu bila dilihat berdasarkan sektor, kredit
usaha didominasi oleh sektor perdagangan. Kredit usaha sektor perdagangan tumbuh
sebesar 10,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
tumbuh 8,71% (yoy). Selanjutnya, kredit usaha sektor pertanian juga mengalami
pertumbuhan sebesar 23,28% (yoy), tertinggi dibandingkan sektor usaha lainnya. Meski
demikian, pertumbuhan ini lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh
mencapai 31,22% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB LU Pertanian yang
juga mengalami perlambatan.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.8: Perkembangan Kredit Usaha
Berdasarkan Kategori Usaha
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.9: Pertumbuhan Kredit Usaha di Beberapa Sektor Ekonomi
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.10: Risiko Kredit Usaha
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.11: Risiko Kredit Usaha (Loan at Risk) di Beberapa Sektor Ekonomi
Secara umum, tingkat risiko kredit mulai menunjukkan perbaikan. Loan-at-
risk (LaR) kredit modal kerja dan kredit investasi tercatat menurun dibandingkan triwulan
sebelumnya, meskipun LaR kredit investasi masih berada di level yang sangat tinggi. Bila
dilihat berdasarkan sektor, LaR kredit di sektor perdagangan, pertanian, akmamin, dan
-20
0
20
40
60
-5
0
5
10
15
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
% yoyTriliun Rp
Kredit UMKM Kredit Korporasi
g UMKM (rhs) g Korporasi (rhs)
-40
-20
0
20
40
60
80
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Pertanian Akmamin Perdagangan Konstruksi
% yoy
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Modal Kerja Investasi% LaR
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Pertanian Akmamin Perdagangan Konstruksi
% LaR
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 51
konstruksi semuanya mengalami penurunan. Risiko kredit usaha (modal kerja dan
investasi) secara keseluruhan masih terjaga, dengan NPL gross sebesar 3,26%, sedikit
menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 3,91%.
4.2 Kinerja Korporasi Nonkeuangan
4.2.1 Kondisi dan Prospek Usaha
Di triwulan II 2021, korporasi nonkeuangan (non-UMKM) cenderung lebih
dapat bertahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari
hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPw BI NTT. Dari segi
profitabilitas, sebanyak 81% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi
cukup, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu dari segi likuiditas,
sebanyak 78% dari perusahaan responden menyatakan mengalami kondisi cukup, juga
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah
Grafik 4.12: Kondisi Profitabilitas Korporasi
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha BI, diolah
Grafik 4.13: Kondisi Likuiditas Korporasi
4.2.2 Penyaluran Kredit Korporasi
Kredit Korporasi (non-UMKM) tumbuh sebesar 21,27% (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 39,61% (yoy).
Pertumbuhan kredit korporasi terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tumbuh
sangat tinggi sebesar 53,17% (yoy), sejalan dengan pemulihan ekonomi pada triwulan II.
Meskipun demikian, kredit investasi korporasi masih terkontraksi sebesar 29,84% (yoy),
masih melanjutkan tren dari periode-periode sebelumnya.
15,12% 15,00% 9,00%
51,16%
77,00%81,00%
33,72%
8,00% 10,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tw II 2020 Tw I 2021 Tw II 2021
Buruk
Cukup
Baik
15,12% 18,00% 12,00%
63,95%74,00%
78,00%
20,93%8,00% 10,00%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tw II 2020 Tw I 2021 Tw II 2021
Buruk
Cukup
Baik
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 52
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.14: Pertumbuhan Kredit Korporasi Non Keuangan
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.15: Risiko Kredit (Loan at Risk) Korporasi Non Keuangan
Tingkat risiko kredit korporasi juga menunjukkan perbaikan. Kualitas kredit
modal kerja mengalami perbaikan, tercermin dari LaR sebesar 14,11%, menurun
dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kualitas kredit investasi juga sedikit
membaik, tercermin dari LaR sebesar 68,15%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa baik korporasi maupun perbankan masih
menahan kredit investasi di tengah pandemi COVID-19 yang terus berlanjut.
4.3 Kinerja Keuangan Rumah Tangga
4.3.1 Kondisi Rumah Tangga
Kinerja keuangan sektor rumah tangga terindikasi mengalami perbaikan.
PDRB Konsumsi Rumah Tangga tercatat tumbuh sebesar 2,37% (yoy), lebih baik
dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,67% (yoy). DPK rumah
tangga mengalami kontraksi, sementara pertumbuhan kredit rumah tangga meningkat.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya. Bila dilihat lebih rinci,
kontraksi DPK rumah tangga terutama bersumber dari penurunan deposito.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.16: Pertumbuhan PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.17: Survei Konsumen Bank Indonesia
-40
-20
0
20
40
60
80
100
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
TOTAL Modal Kerja Investasi
% yoy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Modal Kerja Investasi% LaR
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
PDRB Konsumsi RT% yoy
0
50
100
150
200
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 53
4.3.2 Penghimpunan DPK Rumah Tangga
DPK rumah tangga terkontraksi sebesar 0,20% (yoy), menurun dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,44% (yoy). Hal ini terutama bersumber
dari deposito rumah tangga yang terkontraksi sebesar 28,78% (yoy), terutama deposito
milik nasabah dengan nilai sebesar Rp15 Miliar ke atas. Hal ini merupakan indikasi bahwa
pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia berdampak pada penurunan suku bunga
deposito (Grafik 4.4), sehingga mendorong nasabah high net worth untuk mengalihkan
depositonya ke aset/usaha lain dengan potensi yield/profit yang lebih tinggi. Kemudian,
giro rumah tangga juga terkontraksi sebesar 14,57% (yoy), melanjutkan tren dari
triwulan-triwulan sebelumnya. Di sisi lain, tabungan rumah tangga tumbuh sebesar
14,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Bila
dilihat lebih rinci, peningkatan terutama terjadi pada tabungan nasabah dengan nilai
sebesar Rp500 juta ke bawah. Hal ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi
berdampak pada kenaikan disposable income yang dimiliki masyarakat NTT.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.18: Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.19: Preferensi Jenis Simpanan Nasabah Rumah Tangga
4.3.3 Penyaluran Kredit Rumah Tangga
Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 9,23% (yoy), meningkat lebih tinggi
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,76% (yoy). Hal
ini terutama bersumber dari penyaluran kredit multiguna yang tumbuh sebesar 11,39%
(yoy), seiring dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat pada triwulan II 2021.
Risiko kredit rumah tangga masih terjaga, tercermin dari NPL yang tercatat sebesar
0,70%, sedikit menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 0,71%. Selanjutnya, kredit
KPR/KPA serta kredit KKB masih terkontraksi, masing-masing sebesar 21,03% (yoy) dan
-40
-20
0
20
40
60
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
TOTAL GiroTabungan Deposito
% yoy
0
5
10
15
20
25
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Giro Tabungan Deposito
Rp Triliun
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 54
32,23% (yoy), melanjutkan tren dari triwulan-triwulan sebelumnya. Hal ini merupakan
indikasi bahwa di tengah pemberlakuan kebijakan insentif pajak PPnBM sebesar 0 persen
berdasarkan PMK 20/2021, perbankan masih cenderung berhati-hati dalam menyalurkan
kredit kendaraan bermotor. Hal ini terkonfirmasi oleh tingkat risiko kredit kendaraan
bermotor yang terus meningkat, dengan LaR yang mencapai 2,35%.
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.20: Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.21: Risiko Kredit Rumah Tangga (Non-Performing Loan)
4.4 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM
Kredit UMKM tumbuh sebesar 2,39% (yoy), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,05% (yoy). Hal ini
disebabkan oleh kinerja kredit investasi yang meningkat, walaupun masih mengalami
kontraksi sebesar 1,41% (yoy), namun kontraksi ini masih lebih baik dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 33,16% (yoy). Meskipun demikian, perlu
diperhatikan bahwa perbaikan tersebut lebih disebabkan oleh base effect yang rendah
pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian, pertumbuhan kredit modal
kerja UMKM juga mengalami perlambatan. Kredit modal kerja UMKM tumbuh sebesar
3,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar
5,64% (yoy). Selanjutnya, risiko kredit UMKM tercatat menurun. LaR Kredit Modal Kerja
UMKM tercatat sebesar 33,33%, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar
36,35%. Kemudian, LaR Kredit Investasi UMKM tercatat sebesar 56,27%, juga menurun
dari triwulan sebelumnya sebesar 58,67%. Meskipun demikian, NPL Kredit UMKM
tercatat sebesar 3,12%, masih di bawah level 5,00%.
-45
-30
-15
0
15
30
45
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Total Kredit RT KPR+KPAKKB Multiguna
% yoy
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Total Kredit RT KPR+KPAKKB Multiguna
% NPL
| Bab IV – Stabilitas Keuangan Daerah 55
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.22: Pertumbuhan Kredit UMKM
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.23: Risiko Kredit UMKM (Loan at Risk
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.24: Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.25: Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha
Bila dilihat lebih rinci, penurunan kinerja kredit UMKM terutama terjadi pada
usaha dengan skala mikro. Kredit usaha mikro terkontraksi sebesar 26,66% (yoy), lebih
dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,36% (yoy). Hal ini
berdampak pada pangsa kredit usaha mikro yang terus mengecil bila dibandingkan
dengan kredit UMKM secara keseluruhan. Di sisi lain, kredit usaha skala kecil dan skala
menengah masih menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan pertumbuhan masing-
masing sebesar 20,30% (yoy) dan 5,04% (yoy).
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
75
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
TOTAL Modal Kerja Investasi% yoy
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Modal Kerja Investasi% LaR
2
4
6
8
10
12
14
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Mikro Kecil MenengahTriliun Rp
-40
-20
0
20
40
60
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
Mikro Kecil Menengah% yoy
Boks 2 | Hilirisasi Industri Rumput Laut di Provinsi NTT 57
Boks 2. Hilirisasi Industri Rumput Laut di Provinsi NTT
Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar dunia. Pada
tahun 2019, Indonesia memproduksi 9,9 juta ton rumput laut dengan nilai ekspor
hingga USD 215,2 juta dan Provinsi NTT menyumbang 20% dari total produksi
Indonesia. Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi ekspor yang
tinggi sehingga dapat membantu mengurangi defisit transaksi berjalan nasional dan
pengembangan industri rumput laut dapat mendorong perekonomian di Provinsi NTT. Di
Provinsi NTT, jenis komoditas rumput laut yang biasa diproduksi adalah tipe Euchema cottoni
yang memiliki keunggulan dari segi pertumbuhan, dan tipe Kappaphycus striatum dengan
daya tahan komoditas yang unggul.
Provinsi NTT memiliki potensi produksi rumput laut yang tinggi dengan potensi
lahan hingga 10 ribu hektar, tetapi industri rumput laut di Provinsi NTT secara
keseluruhan masih berada di hulu. seluas 1.694 ha. Provinsi NTT masih memproduksi dan
menjual rumput laut dalam bentuk rumput laut kering yang memiliki nilai jual relatif rendah
sekitar ±Rp20.000/kg. Padahal rumput laut kering tersebut dapat diolah menjadi produk-
produk seperti alkali treated chips, semi-refined carrageenan, dan refined carrageenan yang
memiliki nilai jual lebih tinggi hingga Rp160.000/kg dengan total nilai tambah hingga 1,6x
lipat. Kemudian refined carrageenan tersebut dapat digunakan olah berbagai industri seperti
industri makanan, industri obat, dan industri kosmetik.
Gambar Boks 2.1. Value Chain industri rumput laut
Sehingga untuk meningkatkan pendapatan Provinsi NTT, selain meningkatkan
produksi rumput laut, hilirisasi industri rumput laut dapat menjadi strategi. Untuk
meningkatkan nilai ekspor rumput laut oleh Indonesia, selain meningkatkan jumlah rumput
Boks 2 | Hilirisasi Industri Rumput Laut di Provinsi NTT 58
laut yang dijual, dengan mendirikan pabrik pengolahan rumput laut dari rumput laut kering
menjadi produk turunan seperti refined carrageenan sehingga dapat menjual rumput laut
dengan nilai jual yang lebih tinggi.
Meskipun demikian, untuk mengembangkan industri rumput laut dan
mendirikan industri hilirnya, masih terdapat berbagai tantangan. Contohnya adalah
tantangan produktivitas yang rendah dikarenakan pengembangan bibit rumput laut masih
secara konvensional sehingga ketersediaan bibit yang bergantung terhadap kondisi alam
dan adanya potensi penurunan kualitas rumput laut karena bukan menggunakan bibit
unggul.
Selain tantangan produksi, tentunya ada berbagai tantangan untuk mendirikan
industri hilir pengolahan rumput laut. Mengingat bahwa selama ini Indonesia mengekspor
rumput laut dalam bentuk carrageenan mentah dan mengimpor refined carrageenan untuk
industri domestik yang membutuhkannya, secara domestik, belum ada jaringan kerjasama
antara produsen rumput laut dan industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari
rumput laut.
Hal tersebut juga terlihat dalam kerjasama perdagangan internasional. Selama
ini, mayoritas ekspor carrageenan mentah dilakukan dengan Tiongkok, padahal pasar
terbesar untuk olahan rumput laut ada di Uni Eropa. Pasar di Uni Eropa memiliki peluang
yang besar, apalagi dengan adanya kerjasama bebas tarif ekspor ke Uni Eropa. Tentunya
agar bisa mengambil peluang tersebut, perlu dikembangkan lebih lanjut jaringan
perdagangan olahan rumput laut dengan Uni Eropa.
Dikarenakan masih banyak tantangan dalam hilirisasi rumput laut, dan
mengingat manfaat yang bisa didapatkan, KPw Bank Indonesia Provinsi NTT telah
melakukan kajian hilirisasi rumput laut di Provinsi NTT. Berdasarkan hasil kajian tersebut
tersebut, telah diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
FAKTOR PRODUKSI
a. Pembititan
Boks 2 | Hilirisasi Industri Rumput Laut di Provinsi NTT 59
1. Pengembangbiakan bibit rumput laut masih menggunakan metode
konvensional, sehingga dapat menyebabkan:
i. Ketersediaan bergantung terhadap kondisi alam.
ii. Potensi penurunan kualitas dikarenakan pemakaian bibit berulang-
ulang kali dalam beberapa siklus budidaya.
2. Karena kualitas bibit yang kurang baik, menyebabkan produktivitas produksi
rumput laut tidak optimal.
b. Hilirisasi rumput laut
1. Industri rumput laut di .Provinsi NTT masih berada di hulu, hanya sampai
produksi rumput laut kering yang memiliki harga jual yang rendah.
2. Industri pengolahan rumput laut dari rumput laut kering hingga menjadi
produk turunan seperti refined carrageenan belum ada.
3. Sehingga produk rumput laut yang dijual atau diekspor masih memiliki nilai
jual yang rendah dan industri yang membutuhkan produk olahan rumput laut
mengimpor dengan harga lebih mahal.
PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN
a. Pengaturan Non Ijin
1. Secara peraturan, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) No.33 Tahun 2019
mengenai road map pengembangan industri rumput laut nasional tahun
2018-201 dengan tujuan ekspor rumput laut yang berkualitas.
2. Tetapi, belum ada regulasi dan peraturan di Provinsi NTT untuk mengakomodir
langkah lanjutan Perpres tersebut di Provinsi NTT.
b. Kelembagaan
1. Produsen rumput laut tradisional masih kesulitan mendapatkan akses
permodalan untuk kegiatan produksinya.
KERJASAMA DAN PERDAGANGAN
a. Potensi Kerjasama
1. Pelaku industri yang menggunakan produk olahan rumput laut masih
bergantung terhadap impor carrageenan dari Tiongkok.
Boks 2 | Hilirisasi Industri Rumput Laut di Provinsi NTT 60
2. Uni Eropa merupakan pasar paling besar dalam penggunaan produk olahan
rumput laut, tetapi selama ini hubungan ekspor rumput laut Indonesia adalah
dengan Tiongkok.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka strategi untuk perbaikan
produksi, pengaturan dan kelembagaan serta kerjasama dan perdagangan dapat
adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan Produksi melalui peningkatan kemampuan pembibitan dan membangun
industri hilir rumput laut:
1. Peningkatan kemampuan pembibitan:
Membangun balai bibit dengan metode kultur jaringan.
Kelebihannya adalah hasil tanaman akan seragam karena strain bibit
terseleksi. Kedua adalah penyediaan dapat dilakukan in vitro sehingga
pembibitan tidak bergantung kondisi alam.
2. Pembangunan industri hilir rumput laut:
Membangun industri untuk mengolah rumput laut kering menjadi
produk olahan seperti refined carrageenan.
b. Pengaturan dan regulasi, dilakukan melalui strategi penguatan regulasi non ijin, dan
kelembagaan dengan sebagai berikut:
1. Penyusunan regulasi dari pemerintah daerah Provinsi NTT untuk membantu
pengembangan industri rumput laut di Provinsi NTT.
2. Bank Indonesia dan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah dapat
mempermudah akses pembiayaan untuk modal kerja.
c. Kerjasama dan Perdagangan melalui strategi pemantapan kerjasama perdagangan:
1. Mendorong hilirisasi industri rumput laut agar dapat memproduksi refined
carrageenan untuk mensubstitusi impor untuk kebutuhan industri makanan,
industri kosmetik, dan industri obat.
2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai industri dagang terutama yang
memiliki kapabilitas ekspor ke Uni Eropa agar dapat membuka ekspor produk
olahan rumput laut secara langsung ke Uni Eropa.
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 61
Bab V.
PENYELENGGARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan
II 2021 secara umum menunjukkan adanya perbaikan sejalan dengan pemulihan
ekonomi dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru.
Pada triwulan II 2021, transaksi tunai inflow dan outflow relatif meningkat dengan inflow
sebesar Rp1,43 triliun atau tumbuh sebesar 23,92% (yoy) dan outflow sebesar Rp2,03
triliun atau tumbuh sebesar 5,59% (yoy) sehingga menghasilkan kondisi net outflow
sebesar Rp595,82 miliar.
Secara umum, transaksi nontunai juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari
perbaikan kinerja pada transaksi SKNBI, RTGS, kartu ATM/Debit, kartu kredit dan uang
elektronik.
Inklusi keuangan secara bertahap juga tercatat tumbuh, tercermin dari peningkatan
jumlah uang elektronik. Hal ini terkonfirmasi dari pencatatan identitas pengguna
(registered) yang tumbuh signifikan sebesar 244,2% (yoy), serta penyimpanan nilai uang
elektronik server based yang tumbuh signifikan sebesar 211,9% (yoy).
Masa pandemi mendorong peningkatan transaksi secara elektronik di triwulan II yang
tercatat sebesar Rp88,61 miliar atau tumbuh sebesar 730% (yoy).
5.1. Kondisi Umum
Indikator sistem pembayaran di Provinsi NTT baik tunai maupun nontunai pada triwulan
II 2021 secara umum menunjukkan adanya perbaikan, sejalan dengan pemulihan
ekonomi dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Pada triwulan II 2021, transaksi tunai
inflow dan outflow relatif meningkat dengan inflow sebesar Rp1,43 triliun atau tumbuh
sebesar 23,92% (yoy) dan outflow sebesar Rp2,03 triliun atau tumbuh sebesar 5,59% (yoy)
sehingga menghasilkan kondisi net outflow sebesar Rp595,82 miliar. Secara umum,
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 62
transaksi nontunai juga menunjukkan peningkatan padatransaksi SKNBI, RTGS, kartu
ATM/Debit, kartu kredit dan uang elektronik.
Inklusi keuangan secara bertahap juga tercatat tumbuh, tercermin dari peningkatan jumlah
uang elektronik. Hal ini terkonfirmasi dari pencatatan identitas pengguna (registered) yang
tumbuh signifikan sebesar 244,2% (yoy), serta penyimpanan nilai uang elektronik server
based yang tumbuh signifikan sebesar 211,9% (yoy). Masa pandemi mendorong
peningkatan transaksi secara elektronik di triwulan II yang tercatat sebesar Rp88,61 miliar
atau tumbuh sebesar 730% (yoy).
5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi NTT
5.2.1. Transaksi Sistem Pembayaran Tunai di Provinsi NTT
Pada triwulan II 2021, Inflow atau aliran uang masuk ke Bank Indonesia meningkat
dibandingkan periode triwulan II 2020. Transaksi inflow tercatat sebesar Rp1,43 triliun atau
tumbuh sebesar 23,92% (yoy). Sementara transaksi inflow pada periode triwulan II 2020,
tercatat terkontraksi sebesar 25,80% (yoy). Hal yang sama terjadi pada transaksi outflow di
triwulan II 2021 yang relatif meningkat dibandingkan triwulan II 2020. Pada triwulan II 2021
transaksi outflow tercatat sebesar Rp2,03 triliun atau tumbuh sebesar 5,59% (yoy)
sementara pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 20.83%. Peningkatan transaksi inflow
dan outflow sejalan dengan pemulihan ekonomi di triwulan II 2021.
Secara netto, kondisi transaksi tunai pada triwulan II 2021 tercatat mengalami net
outflow sebesar Rp595,82 miliar,berbeda dengan kondisi triwulan lalu yang menunjukkan
kondisi net inflow sebesar Rp 3,05 triliun. Fenomena ini relatif sama dengan tahun
sebelumnya, yang mana kondisi pada triwulan I terjadi net-inflow yang didorong oleh arus
balik uang pasca Nataru, sementara kondisi net-outflow pada triwulan II didorong oleh
adanya hari raya Idul Fitri. Dalam rangka merespons pertumbuhan ini, Bank Indonesia
senantiasa menyiapkan uang rupiah yang layak edar secara tepat jumlah untuk diedarkan di
masyarakat.
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 63
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di
Provinsi NTT Grafik 5.2 Perkembangan Inflow dan
Outflow Transaksi Tunai
Provinsi NTT
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas di Provinsi NTT
Layanan kas di Provinsi NTT pada triwulan II 2021 meningkat secara signifikan.
Layanan Kas pada triwulan II 2021 mencapai Rp5,73 triliun atau tumbuh sebesar 402,73%
(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi layanan kas pada triwulan sebelumnya yang
terkontraksi sebesar 46,59% (yoy). Hal ini menunjukkan adanya pemulihan kegiatan
ekonomi di NTT pada periode triwulan II 2021. Sementara itu, jika hanya dilihat dari layanan
penarikan di Kas Titipan, tercatat pada triwulan II 2021 masih relatif sama dengan nominal
sebesar Rp1,15 triliun atau tumbuh -4,78% (yoy).
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.3 Perkembangan Layanan Kas
Bank Indonesia Provinsi NTT Grafik 5.4 Perkembangan Layanan Penarikan
(outflow) di Kas Titipan Provinsi NTT
5.2.2.1. Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Bank
Indonesia Provinsi NTT
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 64
Kinerja penyerapan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Provinsi NTT pada
triwulan II 2021 tercatat meningkat. Penyerapan UTLE tercatat sebesar Rp851
miliar atau tumbuh sebesar 53% (yoy). Secara triwulanan, kinerja penyerapan UTLE
juga tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2021 sebesar Rp720
miliar atau tumbuh sebesar 18% (yoy). Peningkatan kinerja penarikan UTLE salah
satunya didorong oleh peningkatan penyerapan UTLE Kas Titipan.
Sebagai upaya menjaga ketersediaan Uang Layak Edar di seluruh daerah di
Provinsi NTT, Bank Indonesia meningkatkan efektifitas layanan Kas Titipan Bank
Indonesia melalui 9 Kas Titipan yang tersebar di Provinsi NTT, yakni di Maumere,
Ende, Ruteng, Alor, Lewoleba, Waingapu, Waikabubak, Atambua serta Labuan
Bajo. Kas Titipan Bank Indonesia turut mendukung dan melaksanakan program
edukasi clean money policy kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia turut
melakukan edukasi langsung ke masyarakat dengan tagline “Cinta, Bangga,
Paham Rupiah”.
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.5 Perkembangan Penarikan Uang Tidak Layak Edar
Bank Indonesia Provinsi NTT
5.2.2.2. Perkembangan Temuan Uang Palsu (Upal) di Provinsi NTT
Temuan uang palsu di triwulan II 2021 hingga bulan Mei meningkat
dibandingkan triwulan II tahun 2020. Hingga bulan Mei 2021, ditemukan uang
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 65
palsu sebanyak 14 lembar,meningkat dibandingkan pada triwulan II 2020 yang
sebesar 4 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan I 2021, jumlah temuan
pada triwulan II 2021 menurun dari 23 lembar menjadi 14 lembar.
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.6 Perkembangan Temuan Uang Palsu di
Provinsi NTT
5.2.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi NTT
5.2.3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi
NTT
Pada triwulan II 2021, transaksi kliring di Provinsi NTT relatif meningkat secara qtq
maupun yoy. Peningkatan kinerja transaksi kliring tercermin dari meningkatnya
nominal transaksi kliring yang tercatat sebesar Rp2,92 triliun atau bertumbuh 10,28%
(yoy) dan 4,27% (qtq). Pertumbuhan nominal transaksi kliring relatif membaik jika
dibandingkan dengan periode triwulan I 2021 yang mengalami kontraksi sebesar
4,38% (yoy) atau sebesar 30.54% (qtq). Jika dilihat dari sisi volume transaksi, jumlah
volume transaksi kliring pada triwulan II 2021 masih relatif sama dengan periode yang
sama di triwulan ataupun tahun sebelumnya yakni tercatat sebesar 62,15 ribu lembar
dengan angka pertumbuhan sebesar -0,34% (yoy) atau 4,92% (qtq). Kondisi volume
transaksi tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan I 2021
yang terkontraksi sebesar 12,32% (yoy).
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 66
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.7 Perkembangan Volume Transaksi
SKNBI di Provinsi NTT Grafik 5.8 Perkembangan Nilai Nominal
Transaksi SKNBI di Provinsi NTT
5.2.3.2. Transaksi Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) di
Provinsi NTT
Pada triwulan II 2021, volume transaksi nontunai nilai besar melalui BI-
RTGS di Provinsi NTT mengalami peningkatan, meskipun secara nominal relatif
turun. Volume transaksi BI RTGS pada triwulan II 2021 mencapai 4.254 transaksi
atau tumbuh 16,10% (yoy), melambat dibandingkan dengan periode triwulan I
2021 yang sebesar 80,23% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi pada triwulan
II 2021 tercatat menurun yakni sebesar Rp19,41 triliun atau mengalami kontraksi
27,74% (yoy). Secara triwulanan, nominal transaksi BI-RTGS juga menunjukkan
perlambatan sebesar 8,17% (qtq).
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 67
Grafik 5.9 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS Grafik 5.10 Perkembangan Nominal
Transaksi BI-RTGS
5.3. Perkembangan Inklusi Keuangan Provinsi NTT
5.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Provinsi NTT
5.3.1.1. Perkembangan Kartu ATM/ Debet
Transaksi kartu ATM/Debet di triwulan II 2021 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debet tercatat sebesar
Rp12,1 triliun atau tumbuh sebesar 40,3% (yoy). Pertumbuhan nominal transaksi
turut tercatat lebih baik secara qtq, yaitu sebesar 11,9% dibandingkan triwulan I
2021.Seiring dengan peningkatan nominal transaksi, volume transaksi juga tercatat
tumbuh sebesar 34,6% (yoy) atau 9,92% (qtq) dengan besar volume sebanyak 15,75
juta transaksi. Sementara itu, jumlah kartu ATM/Debet di provinsi NTT pada triwulan
II 2021 tumbuh sebesar 13,5% (yoy) atau tercatat sebesar 2,36 juta kartu.
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.11 Perkembangan Nominal Transaksi
Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT Grafik 5.12 Perkembangan Volume
Transaksi Kartu ATM/ Debet di Provinsi NTT
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 68
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Kartu ATM/ Debet di
Provinsi NTT
5.3.1.2. Perkembangan Kartu Kredit di Provinsi NTT
Transaksi kartu kredit di Provinsi NTT pada triwulan II 2021
meningkat, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Besar nominal
transaksi kartu kredit pada triwulan II 2021 tercatat sebesar Rp 114,60 miliar
atau tumbuh sebesar 21% (yoy). Sejalan dengan itu, volume transaksi juga
tumbuh sebesar 37% (yoy) atau tercatat sebanyak 156.319 transaksi.
Pertumbuhan transaksi di triwulan II 2021 turut tercatat membaik jika
dibandingkan dengan pertumbuhan tansaksi di triwulan I 2021 yang
mengalami kontraksi sebesar 44% (yoy) dari sisi nominal dan 31% (yoy) dari
sisi volume. Sementara itu, jumlah kartu kredit pada triwulan II 2021 tumbuh
sebesar 29,8% (yoy) atau tercatat sebanyak 37.653 kartu.
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 69
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.14 Perkembangan Nominal Transaksi
Kartu Kredit di Provinsi NTT Grafik 5.15 Perkembangan Volume
Transaksi Kartu Kredit di Provinsi NTT
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.16 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit di Provinsi
NTT
5.3.2. Perkembangan Transaksi Elektronik di Provinsi NTT
Seiring dengan peningkatan awareness dan kebiasaan bertransaksi secara
nontunai, transaksi elektronik di triwulan II 2021 tumbuh secara signifikan. Nominal
transaksi elektronik di triwulan II tercatat sebesar Rp88,61 miliar atau tumbuh sebesar
730% (yoy). Pertumbuhan transaksi di triwulan II 2021 masih lebih tinggi jika
dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar 512% (yoy). Secara
triwulanan, nominal transaksi juga tercatat tumbuh sebesar 55% (qtq) dari sebelumnya
sebesar Rp57,14 miliar di triwulan I 2021.
Sejalan dengan pertumbuhan pada sisi nominal transaksi, volume transaksi elektronik
pada triwulan II 2021 juga tercatat tumbuh sebesar 687% (yoy) dengan besar volume
sebanyak 353.619 transaksi. Volume transaksi pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh
lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 479%
(yoy). Secara triwulanan, volume transaksi elektronik tumbuh sebesar 41% (qtq) dari
triwulan sebelumnya yang sebesar 251.051 transaksi. Peningkatan pada nominal dan
volume transaksi di tahun 2021 didukung oleh penunjukkan salah satu PJSP nontunai
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 70
yang beroperasi di Nusa Tengga Timur sebagai penyalur bantuan sosial secara nontunai,
khususnya bantuan sosial sembako.
Berdasarkan pencatatan identitas pengguna, uang elektronik di Provinsi NTT
didominasi oleh uang elektronik registered dengan pangsa 85,15% dari total uang
elektronik, atau tercatat sebanyak 268.490 unit. Sementara itu, berdasarkan media
penyimpan, 92,90% media penyimpanan didominasi oleh uang elektronik server based
atau sebanyak 427.749 unit. Uang elektronik registered pada triwulan II – 2021 tumbuh
signifikan sebesar 244,2% (yoy), sejalan dengan peningkatan penyimpanan nilai uang
elektronik server based yang tumbuh sebesar 211,9% (yoy). Pertumbuhan UE server
based turut didorong oleh semakin meningkatnya penggunaan transaksi QRIS di
masyarakat.
Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.17 Perkembangan Volume Transaksi
Elektronik di Provinsi NTT Grafik 5.18 Perkembangan Nominal
Transaksi Elektronik di Provinsi NTT
Dalam mendukung pertumbuhan transaksi elektronik, Bank Indonesia juga
mendorong perluasan penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di
masyarakat, baik dari sisi supply (jumlah merchant yang menggunakan QRIS)
maupun dari sisi demand (kesadaran masyarakat bertransaksi secara nontunai
melalui QRIS). Pada Juni 2021, tercatat sebanyak 37.450 merchant di Provinsi NTT sudah
menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi. Jumlah ini meningkat sebesar 82% (yoy)
dan 11% (qtq). Sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia, perluasan akseptansi dan
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 71
implementasi QRIS diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan
keuangan digital masyarakat di Provinsi NTT.
Sebagai upaya mendorong akseptansi dan perluasan transaksi nontunai,khususnya
transaksi keuangan pemerintah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT telah
membentuk 12 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota melalui sinergi dengan pemerintah
daerah.Perluasan TP2DD akan terus dilakukan dengan target pembentukan TP2DD
tingkat Provinsi dan 22 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2021.
Perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah dengan menggunakan kanal digital
QRIS telah diimplementasikan pada penerimaan retribusi pasar di Pasar Oebobo Kota
Kupang. Implementasi QRIS pada retribusi pasar adalah hasil sinergi KPw Provinsi NTT,
Pemerintah Kota Kupang, Telkom-Qren dan PD Pasar Kota Kupang.
Selanjutnya,perluasan akan dilakukan ke beberapa pasar lainnya di Kota Kupang.
KPw Provinsi NTT bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran dalam memberikan
dukungan terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dalam hal
penyediaan layanan sistem pembayaran non tunai. Beberapa rencana pengembangan
elektronifikasi dan akan dijadwalkan untuk piloting adalah implementasi elektronifikasi
retribusi pasar dan dukungan layanan non tunai pada pembayaran tiket pariwisata di
Kawasan Taman Nasional Komodo. Adapun dukungan layanan non tunai pada sektor
pariwisata akan dilakukan melalui implementasi QRIS pada ekosistem Bandara Komodo
Labuan Bajo, ekosistem Destinasi Wisata Danau Kelimutu, dan Kampung Wisata Melo.
Dari sisi supply, KPw Provinsi NTT bersinergi dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran
(PJSP) untuk melakukan berbagai kegiatan promo experience penggunaan QRIS dalam
bertransaksi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan transaksi
QRIS,salah satunya melalui event GBBI di Labuan Bajo.
| Bab V – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 72
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.19 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di
Provinsi NTT
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 73
Bab VI.
KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta
orang, meningkat 6,99% dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat
meningkat menjadi sebesar 3,38%. Meskipun demikian, kondisi ketenagakerjaan
terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun
dibandingkan periode Agustus 2020.
Rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada triwulan II 2021 tercatat masih rendah sebesar
94,41. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2021 tercatat sebesar
20,99%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
6.1 Kondisi Umum
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi NTT menurun sebagai
dampak pandemi COVID-19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021
tercatat sebesar 3,38%, lebih tinggi dibandingkan Februari tahun 2020 sebesar 2,64%.
Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda perbaikan kondisi ketenagakerjaan, tercermin
dari data pekerja terdampak COVID-19 yang berkurang dibandingkan dengan Agustus
2020. Sementara itu, tingkat kesejahteraan menurun, tercermin dari rasio kemiskinan yang
meningkat menjadi sebesar 21,21% pada September 2020. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani
(NTP) juga masih rendah, dengan NTP pada triwulan I 2021 yang sebesar 94,65.
6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan
TPT Provinsi NTT pada Februari 2021 tercatat sebesar 3,38% (0,10 juta orang),
mengalami peningkatan dari Februari 2020 yang sebesar 2,64% (0,08 juta orang),
sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun demikian, kondisi TPT Provinsi NTT pada
Februari 2021 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 74
6,26%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua dengan TPT yang paling
rendah setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT sebesar 3,28%.
Sampai dengan Februari 2021, terdapat 308 ribu pekerja yang masih terdampak
COVID-19. Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan
dengan Agustus 2020 di mana terdapat 373 ribu pekerja yang terdampak COVID-19. Bila
dilihat lebih detail, jumlah pengangguran karena COVID-19 menurun sebesar 55%.
Sementara itu, jumlah pekerja yang jam kerjanya berkurang karena COVID-19 menurun
sebesar 18%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTT akan
membaik di masa yang akan datang.
Tabel 6.1. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020 s.d. Februari 2021
Komponen
Agustus 2020
Februari 2021
Perubahan Agu '20 - Feb '21
ribu orang ribu orang ribu orang persen
a. Pengangguran karena COVID-19 13,76 6,19 -7,57 -55%
b. Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19 4,98 4,08 -0,90 -18%
c. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 16,50 19,94 3,44 21%
d. Pekerja yang jam kerjanya berkurang karena COVID-19 337,98 277,83 -60,15 -18%
TOTAL 373,22 308,04 -65,18 -17% Sumber: BPS
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2021
tercatat sebesar 73,29%, menurun dibandingkan periode yang sama di tahun
sebelumnya sebesar 73,91%. Meskipun jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan,
meningkatnya tingkat pengangguran berdampak pada TPAK yang menurun. Jumlah
angkatan kerja pada Februari 2021 tercatat sebesar 2,88 juta orang, meningkat dari Februari
2020 yang sebesar 2,86 juta orang. Bila dilihat berdasarkan gender, penurunan TPAK
terutama bersumber dari pekerja laki-laki. TPAK laki-laki pada Februari 2021 tercatat sebesar
81,84%, menurun dibandingkan Februari 2020 sebesar 83,10%. Sementara itu, TPAK
perempuan pada Februari 2021 tercatat sebesar 65,03%, relatif tidak berubah dibandingkan
Februari 2020 yang sebesar 65,04%.
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 75
Sumber: BPS Sumber: BPS
Grafik 6.1. Perkembangan Tenaga Kerja
Provinsi NTT Grafik 6.2. Perkembangan Status Tenaga Kerja
Provinsi NTT
Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT.
Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Pada Februari
2021, terdapat 2,19 juta penduduk yang bekerja di sektor informal, atau sebesar 78,7%
dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami
kenaikan sebesar 2,65% (yoy) dibandingkan Februari 2020. Banyaknya penduduk yang
bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah,
salah satunya tidak diperlukannya latar belakang pendidikan maupun jenis keterampilan
tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian
besar merupakan lulusan SD (51,14%).
Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi
pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,57 juta orang yang bekerja di sektor
pertanian, atau mencapai 56% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak
berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor
pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara
keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2021, lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 29,4% dari ekonomi Provinsi
NTT.
Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada
Februari 2021 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak
2,80%3,38%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Feb Feb Feb Feb Feb Feb
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Angkatan Kerja Kerja TPT (%)
Juta Orang
77,4% 77,0% 75,4% 76,9% 78,7%
22,6% 23,1% 24,6% 23,1% 21,3%
Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21
Informal Formal
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 76
1,44 juta, atau sebesar 52% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja
dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,42 juta, atau sebesar 15% dari total tenaga
kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,42 juta, atau sebesar 15% dari
total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih
terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 60 ribu orang (2%) dan 280 ribu orang
(10%). Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Provinsi NTT melalui peningkatan pendidikan.
Sumber: BPS Sumber: BPS
Grafik 6.3. Pangsa Lapangan Usaha Tenaga
Kerja NTT Per Februari 2021
Grafik 6.4. Pangsa Pendidikan Terakhir Tenaga
Kerja NTT Per Februari 2021
Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 10,90%. Hal tersebut
sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang
sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni
sebesar 7,42%, sedangkan TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yang
sebesar 2,10%. Pada Agustus 2020, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT mengalami
peningkatan TPT dibandingkan Agustus 2019 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang
mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja.
Pertanian56%
Perdagangan10%
Industri Pengolahan8%
Jasa Pendidikan5%
Admin. Pemerintahan
5%
Transportasi4%
Konstruksi4%
Lainnya7%
SD52%
SMP15%
SMA Umum15%
SMA Kejuruan6%
Diploma I,II,III2%
Universitas10%
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 77
Sumber: BPS
Grafik 6.3. TPT Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Per Agustus 2020
6.3 Perkembangan Kesejahteraan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2021 mengalami kenaikan
dibandingkan Maret 2021. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar
20,99% atau sejumlah 1,17 juta orang, meningkat dibandingkan Maret 2021 yang sebesar
20,90% (1,13 juta orang). Kemiskinan di Provinsi NTT sejalan dengan kondisi Nasional yang
juga mengalami kenaikan menjadi 10,14% (27,55 juta orang) dari sebelumnya 9,78%
(24,79 juta orang) pada Maret 2020. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat
ketiga sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%)
dan Papua Barat (21,70%). Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun
terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun, pandemi COVID-19 mengakibatkan
perlambatan ekonomi yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sumber: BPS Sumber: BPS
10,90
7,42
4,90 4,90 4,88 4,69 4,26 4,09 4,02 4,00 3,96 3,72 3,63 3,49 3,16 3,11 3,09 3,08 2,95 2,63 2,36 2,10
TPT (%)
10,649,82 9,41 9,78 10,14
21,85 21,35 21,09 20,90 20,99
9
11
13
15
17
19
21
23
Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21
Nasional NTT
26,8
21,7 20,99
17,9915,59 15,3 14,23
13,06 12,98 12,8
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 78
Grafik 6.4. Perkembangan Persentase
Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 6.5. Sepuluh Provinsi Dengan Persentase
Kemiskinan Tertinggi Per Maret 2020
Tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, tercermin
dari Nilai Tukar Petani (NTP), mengalami penurunan. Rata-rata NTP Provinsi NTT pada
triwulan II tercatat sebesar 94,41, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar
95,61. NTP yang tercatat di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa harga bahan baku
yang dibayar oleh petani untuk produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang
diterima dari penjualan produk. Bila dilihat lebih rinci, indeks yang dibayar (IB) tercatat
sebesar 107,05, lebih tinggi dari indeks yang diterima (IT) sebesar 101,07. Kondisi ini juga
mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani
belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, baik untuk konsumsi rumah
tangga maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Bila dilihat berdasarkan subsektor,
pertanian hortikultura dan perikanan mencatat NTP di atas 100, dengan masing-masing
sebesar 105,29 dan 103,28. Di sisi lain, subsektor padi palawija dan perikanan masih
mencatatkan NTP di bawah 100, dengan masing-masing sebesar 93,25 dan 90,86.
Sumber: BPS Sumber: BPS
Grafik 6.6. Perkembangan NTP Provinsi NTT Grafik 6.7. NTP Provinsi NTT Berdasarkan
Subsektor
Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT membaik, tercermin dari rasio gini yang
menurun. Rasio gini pada Maret 2021 tercatat 0,346, menurun dibandingkan Maret 2020
yang sebesar 0,354. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
I II III IV I II III IV I II
2019 2020 2021
NTP IT - rhs IB - rhs
80
85
90
95
100
105
110
Padi Palawija Hortikultura Peternakan Perikanan
Tw I 2021 Tw II 2021
Bab VI |Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 79
tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,384. Secara umum, rasio gini yang mendekati 0
menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih merata.
Sumber: BPS
Grafik 6.8. Perkembangan Rasio Gini Provinsi NTT
0,393 0,3890,382 0,381 0,384
0,3590,351
0,356 0,3540,346
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
MAR 17 MAR 18 MAR 19 MAR 20 MAR 21
Nasional NTT
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 80
• Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Kinerja Perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 ditopang oleh peningkatan investasi dan perbaikan kinerja konsumsi masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan didorong oleh akselerasi LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring pelonggaran kebijakan pembatasan yang dilakukan sampai dengan triwulan II 2021, dan meningkatnya kinerja LU Kontruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek pemerintah. Namun demikian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedikit tertahan akibat dampak badai siklon Seroja.
• Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan dengan inflasi tahun 2020. Inflasi Provinsi NTT diperkirakan meningkat terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring dampak kebijakan PEN, peningkatan aktivitas ekonomi pasca vaksinasi, kenaikan tarif cukai rokok, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Sementara itu, Siklon Seroja pada awal April 2021 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh kerusakan lahan pertanian, kematian binatang ternak, kerusakan kapal tangkap, dan kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu dan tempe.
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021
diperkirakan tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kinerja
perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 diproyeksikan membaik pada kisaran
2,78% – 3,58% (yoy). Perbaikan kinerja perekonomian Provinsi NTT pada tahun 2021 dari
sisi pengeluaran ditopang oleh membaiknya investasi dan konsumsi masyarakat sejalan
dengan program vaksinasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Kegiatan vaksinasi tahap
pertama di Provinsi NTT telah dimulai sejak 15 Januari 2021 dengan progres distribusi vaksin
mencapai 678.168 orang (17,7%) untuk dosis 1 dan 437.510 orang (11,4%) untuk dosis 2.
Kegiatan vaksinasi diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas
ekonomi masyarakat dapat pulih secara perlahan dan membentuk herd immunity.
Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2021 diperkirakan terus membaik,
melanjutkan tren pemulihan ekonomi Provinsi NTT. Pemulihan konsumsi rumah tangga
didorong oleh keberlanjutan program bantuan Jaring Pengaman Sosial yang diberikan oleh
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 81
Pemerintah Pusat seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), diskon tarif listrik, Bantuan Subsidi
Upah (BSU), Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Berlanjutnya program
insentif fiskal berupa diskon PPnBM1 tahap pertama periode bulan Maret – Mei 2021, tahap
kedua pada periode Juni – Agustus 2021, sampai dengan tahap ketiga pada periode bulan
September – Desember 2021 dalam meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Lebih
lanjut, adanya kebijakan pelonggaran ketentuan Uang Muka KKB/PKB menjadi paling sedikit
0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, dan Loan to Value (LTV)2 paling tinggi
100% yang berlaku sejak 1 Maret 2021 dapat mendorong peningkatan level konsumsi
masyarakat pada tahun 2021. Optimisme masyarakat juga mengalami peningkatan turut
mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga, tercermin dari angka Indeks Ekspektasi
Konsumen (IEK) yang mencapai 144,67 pada akhir triwulan II 2021.
Perbaikan Investasi juga turut mendukung perbaikan kinerja perekonomian
Provinsi NTT, terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya Proyek Strategis Pemerintah
(PSN) dan Penataan KSPN Labuan Bajo. Keberlanjutan pembangunan proyek investasi
pada tahun 2021 diperkirakan meningkat, didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN
(Program Strategis Nasional), antara lain Bandar Udara Komodo, Terminal Multipurpose Wae
Kelambu (Labuan Bajo), Bendungan Manikin (Kab. Kupang), Bendungan Temef, Bendungan
Mbay, Bendungan Napun Gete, serta Pelabuhan Tenau (Kota Kupang). Disamping itu
kementerian dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam mempercepat penataan
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo dalam mendorong sektor
pariwisata sebagai Prime Mover Economy. Pembangunan KSPN Labuan Bajo diwujudkan
dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, Bandara Komodo, Pelabuhan Multi
Purpose, sarana prasarana jaringan air bersih, maupun penataan kawasan melalui
pembangunan atraksi seperti Puncak Waringin, Batu Cermin, Kawasan Pantai Marina, Pulau
Rinca, dan pengembangan desa wisata. Adapun progres penataan kawasan Puncak
Waringin dan Batu Cermin sudah mencapai 100% pada akhir Juni 2021 dan akan dilakukan
serah terima pada bulan September 20213.
1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value
untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 3 Keterangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT pada bulan Juni 2021
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 82
Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pembangunan infrastruktur
prioritas melalui pinjaman PEN (Pemulihan ekonomi Nasional) sebesar Rp1 Triliun
kepada PT. SMI. Selanjutnya, telah dilakukan penandatanganan dokumen penawaran
perjanjian pinjaman antara Gubernur NTT dengan PT. SMI pada bulan Agustus 2021.
Adapun pembangunan dari pinjaman PT. SMI pada Tahun 20214 akan berfokus kepada
pembangunan embung dan penampungan air dengan total anggaran Rp34,5 M; proses
rehabilitasi jalan dan pembangunan jalan provinsi utama tambahan dengan total anggaran
Rp898,2 M; serta pembangunan Infrastruktur kawasan pemukiman strategis daerah Provinsi
NTT dengan besar anggaran Rp75 M.
Sementara itu, kinerja sektor eksternal diperkirakan meningkat didorong oleh
perbaikan ekonomi global yang diproyeksikan oleh IMF mencapai 6% pada tahun
20215. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja negara mitra dagang utama (antara lain Timor
Leste, Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam) serta pemulihan akses perdagangan
antarnegara dan antardaerah setelah dilakukan pelonggaran PPKM (Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tercermin dari kinerja ekspor dan impor pada
triwulan II yang terus mengalami perbaikan masing-masing mencapai 48,93% (yoy) dan
6.285,6%(yoy).
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
Pengeluaran 2017 2018 2019 2020* 2021
Konsumsi Rumah Tangga
4.72 4.45 5.40 -1.64 ⇑
Konsumsi LNPRT 6.86 9.76 5.21 -4.04 ⇑
Konsumsi Pemerintah 2.27 6.02 2.29 -8.04 ⇑
PMTB 6.21 4.94 5.58 -8.29 ⇑
Ekspor -3.58 16.86 -3.98 -34.44 ⇑
Impor 3.23 6.79 3.18 -14.87 ⇑
PDRB 5.11 5.11 5.24 -0.83 ⇑
Dari sisi LU, Pemulihan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 terutama
didorong oleh perbaikan kinerja LU utama. Pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan
perikanan Provinsi NTT diperkirakan kembali meningkat, terutama dipengaruhi oleh curah
4 Keterangan Dinas PUPR Provinsi NTT pada bulan Juni 2021 5 IMF World Economic Outlook: July 2021
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 83
hujan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring musim penghujan
yang dimulai sejak bulan November 20206, implementasi program pemerintah seperti Tanam
Jagung Panen Sapi (TJPS) dengan rencana alokasi tanam tahun 2021 sebesar 40.000 Ha.
Disamping itu, pembangunan food estate di Sumba Tengah dengan target luas lahan
sebesar 10.000 ha pada tahun 2021, dan rencana penambahan food estate di Kab. Belu
seluas 7000 ha diperkirakan dapat mendorong kinerja LU Pertanian secara keseluruhan
tahun 2021.
Badai Siklon Seroja yang melanda Provinsi NTT pada tanggal 4-5 April 2021
menahan kinerja LU Pertanian. Bencana tersebut berdampak terhadap kerusakan lahan
subsektor tanaman bahan makanan (tabama)7 mencapai 23 ribu Ha padi dan 13,8 ribu Ha
jagung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, sehingga menahan peningkatan produksi
tabama di tengah musim panen raya pada Tw. II tahun 2021. Pada subsektor peternakan
terdapat 45,1 ribu ekor ternak hilang (terdiri dari 14 ribu ternak besar dan 31,1 ribu ternak
kecil)8 sementara di sisi subsektor perikanan sebanyak 602 kapal mengalami kerusakan berat
(537 unit memiliki kapasitas 1-10 GT dan 65 unit memiliki kapasitas 10-30 GT). Sehingga,
pemerintah meminimalisir dampak bencana dengan: (1) mempercepat musim tanam (April
– September), mengganti tanaman rusak serta menyiapkan benih, (2) memperbaiki
infrastruktur pertanian (pengairan/irigasi) (3) memberikan bantuan kapal dan alat tangkap,
serta (4) memberikan bantuan obat-obatan dan pemantauan kesehatan ternak.
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
juga diperkirakan meningkat pada tahun 2021 seiring pelonggaran kebijakan
pembatasan yang dilakukan sampai dengan triwulan II 2021. Perbaikan tersebut
didukung dengan ekspektasi positif pelaku usaha dan rumah tangga terkait kasus COVID-
19 yang semakin terkendali. Berlakunya insentif fiskal berupa diskon PPnBM dan kebijakan
pelonggaran ketentuan Uang Muka KKB/PKB serta Loan to Value (LTV) yang berlaku sejak 1
Maret 2021 menjadi faktor pendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan
properti. Sektor ritel juga diprakirakan membaik didukung oleh perpanjangan jam
6 Keterangan BMKG NTT pada bulan September 2020 7 Keterangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada bulan Mei 2021 8 Keterangan Dinas Peternakan Provinsi NTT pada bulan Mei 2021
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 84
operasional pusat perbelanjaan secara bertahap, terutama didorong oleh peningkatan
aktivitas penjualan pada HBKN dan tahun ajaran baru.
Perbaikan kinerja LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya proyek pemerintah
yang sempat tertunda pada tahun 2020. Pengembangan Destinasi Pariwisata Super
Prioritas (DPSP) Labuan Bajo baik infrastruktur (jalan, Bandara Komodo, pelabuhan
multipurpose, dan pengolahan air) serta penataan kawasan wisata akan mendorong sektor
konstruksi secara keseluruhan. Disamping itu, pengerjaan jalan provinsi melalui skema
pembiayaan pinjaman daerah PT. SMI tahun 2020 (Rp189,7 miliar) ditargetkan akan selesai
pada bulan Juli 2021. Pada Tahun 2021, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di
Provinsi NTT juga terus berlanjut, Provinsi NTT mengajukan pinjaman infrastruktur kepada
PT SMI dalam rangka PEN sebesar Rp1,01 triliun untuk pembenahan jalan provinsi 516,47
km, pembangunan embung 22 unit dan pengembangan SPAM yang menjadi faktor
pendorong LU Konstruksi pada keseluruhan tahun 2021.
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha
Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021
Pertanian, Kehutanan, Perikanan 4.94 2.94 3.69 0.96 ⇑
Konstruksi 5.83 6.39 4.43 -9.82 ⇑
Perdagangan Besar dan Eceran 4.62 7.33 7.64 -5.96 ⇑
PDRB 5.11 5.11 5.24 -0.83 ⇑
Perkiraan pemulihan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 tidak terlepas dari
berbagai faktor penghambat maupun potensi risiko yang mungkin terjadi dan harus
dimitigasi secara efektif untuk meminimalisir dampak perekonomian secara keseluruhan.
Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yaitu:
Tabel 7.3 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Prov. NTT Tahun 2021
Indikator Faktor Pendorong/Penahan Arah
Vaksin Percepatan vaksinasi dalam mendorong herd immunity dan meningkatkan mobilitas
masyarakat ⇑
Perkiraan
Perekonomia
n Global
IMF melalui publikasi WEO pada bulan Juli 2021, memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi global akan tumbuh 6% di tahun 2021. ⇑
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 85
Curah Hujan
Informasi BMKG Prov. NTT, musim hujan dimulai akhir Oktober sampai dengan
Januari, dan Puncak curah hujan di atas rata-rata pada bulan Januari –Feb 2021
mendukung produktivitas pertanian pada tahun 2021.
⇑
Kebijakan
Pemerintah
Pemerintah pusat melanjutkan Program PEN melalui stimulus fiskal yang diwujudkan
melalui jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha (diskon bunga KUR), insentif
PPnBM untuk kendaraan bermotor, dan program kemandirian pangan yaitu food
estate Sumba Tengah.
Pemerintah daerah juga terus berkolaborasi dalam melanjutkan program percepatan
perekonomian melalui program TJPS, bantuan benih dan kapal, Pinjaman PEN
Infrastruktur sebesar Rp1 T, Insentif tunggakan pajak PKB dan BBNKB II, dan
pengembangan pariwisata estate
⇑
Kebijakan
Bank
Indonesia
Bauran kebijakan akomodatif melalui penurunan suku bunga BI7DRR menjadi 3,5%,
pelonggaran likuiditas, pelonggaran makroprudensial, kebijakan stabilitas nilai tukar,
dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran
⇑
COVID-19
Meningkatnya kasus COVID-19 pada akhir bulan Juni, dengan puncak kenaikan
tambahan kasus terkonfirmasi harian mencapai 3,598 orang (6 Agustus 2021).
Ditemukannya varian virus delta di Prov. NTT.
⇓
Pembatasan
Kegiatan
Penetapan penebalan PPKM di Prov. NTT yang dilanjutkan dengan penerapan PPKM
berdasarkan level sebagai kebijakan pembatasan dalam mengendalikan kasus
COVID-19. Pembatasan angkutan transportasi bagi pelaku perjalanan pada masa
penerapan PPKM Level 4.
⇓
7.2 Prospek Inflasi Provinsi NTT Tahun 2021
Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan
dengan dengan inflasi tahun 2020. Perkiraan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2021 masih
di dalam kisaran sasaran inflasi nasional yakni 3,00% ± 1,00% (yoy). Dari sisi permintaan,
meningkatnya inflasi pada tahun 2021 didorong oleh membaiknya permintaan konsumsi
dan daya beli masyarakat seiring stimulus kebijakan PEN, rata – rata upah
buruh/karyawan/pegawai di Prov. NTT yang meningkat sebesar 4,6%, peningkatan aktivitas
ekonomi pasca vaksinasi, serta keyakinan konsumen yang meningkat. Kebijakan kenaikan
cukai hasil tembakau (CHT)9 yang ditetapkan Pemerintah pada awal tahun 2021 juga
diperkirakan berdampak pada kenaikan harga rokok. Sementara itu, badai siklon seroja yang
terjadi pada awal April 2021 mengakibatkan: (1) kerusakan lahan-lahan pertanian terutama
hortikultura, (2) kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, (3)
9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 15
Desember 2020
| Bab VII – Prospek Perekonomian Daerah 86
menyebabkan kematian binatang ternak seperti sapi dan ayam, (4) kerusakan kapal-kapal
nelayan untuk menangkap ikan di laut, (5) kerusakan pabrik bahan makanan seperti tahu
dan tempe, serta (6) meningkatkan konsumsi bahan-bahan konstruksi untuk perbaikan
bangunan, menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun 2021 secara keseluruhan,
walaupun lebih rendah dari perkiraan awal. Akan tetapi kenaikan yang lebih tinggi tertahan
oleh kebijakan PPKM dalam mengendalikan COVID-19 dan membatasi kegiatan masyarakat.
Dari sisi supply, kenaikan harga dipicu oleh pricing behavior dari pelaku usaha pasca
adaptasi kebiasaan baru antara lain dengan meningkatkan biaya operasional untuk
memenuhi standar protokol kesehatan, kompensasi kerugian di tahun 2020, serta
pembatasan kapasitas maksimal terutama penumpang angkutan. Tekanan eksternal pada
tahun 2021 diperkirakan tetap terjaga, tercermin dari membaiknya prospek ekonomi global,
nilai tukar terjaga, serta pembatasan perdagangan komoditas bahan makanan yang
minimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Provinsi NTT pada tahun 2021 yaitu:
Tabel 7.4 Risiko Inflasi Prov. NTT Tahun 2021
Faktor Pendorong
Percepatan vaksinasi yang diperkirakan meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat
Rata – rata upah buruh/karyawan/pegawai di Prov. NTT yang meningkat
Kenaikan tarif cukai rokok yang ditetapkan pemerintah diberlakukan mulai periode Februari 2021
Tarif angkutan udara yang meningkat pasca pelonggaran/peniadaan kebijakan pembatasan
Faktor Penahan
Kebijakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam memenuhi kebutuhan domestik
Risiko Kenaikan kasus COVID-19 yang menyebabkan perpanjangan kebijakan pembatasan