Sub Bagian Hukum dan Radar Bali Edisi : Hal : Junorf,,6 NI-d tp(t 3V Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali (qU) -:Jl-id;'. , ' : -p,-' .1 ..,.,i ' t: t:{} : .' ', . :, .,, j. :..t .. Agus: SayaBantu Asal SesuaiAturan .Pasca Warga Tolak Tanah Gratis SINGARAIA - Bupati Bule- leng Putu Agus Suradnyana akan memilih memberikan bantuan sesara aturan main, kepada warga yang tergabung dalam Kelompok Nelayan As- titi Amerta, pasca tempatting- galnya diratakan saat eksekusi, 25 April silam. Bantuan hanya akan diberikan kepada warga yang dimun gkinkan menerima bantuan, sesuai dengan aturan ' main yang ada. Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Puru Agus Suradnyana, saat ditemui wartawan. Agus menegaskan pihaknya mem- berikan bantuan bedah rumah dan lahan pribadi, atas dasar kemanusiaan. Bantuan juga hanya diberikan kepada warga yang memang benar-benar ti- dak memiliki lahan dan rumah. Agus mengaku, awalnya ia merelakan lahan pribadinya seluas l5 are yang berjarak sekitar dua kilometer dari tepi Danau Tamblingan, kare- na pertimbangan kemanu- siaan. "Tapi kalau ditolak, ya bagaimana," kata Agus. Man- tan Ketua Komisi III DPRD Bali itu juga mengaku sudah menerima laporan mengenai permintaan 22 kepala keluar- ga dalam kelompok nelayan, yang menuntut bantuan bedah rumah. Hanya saja member- ikan bantuan kepada seluruh anggota kelompok nelayan, tak bisa dilakukan, karena ada aturan yang harus ditaati. "Pemerintah itu nggak bisa memberikan bantuan atas dasar asas kebersamaan. Ada parameternya. Ada juklak dan juknisnya. Masak warga yang mampu secara materi dan ti- dak layak sesuai aturan, harus kami bantu juga? Menyalahi aturan itu namanyai' tegasnya. Rencananya, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersa- ma dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, akan mengembalikan fungsi Taman Wisata Alam Bdyan-Tamblingan, sesuai fungii awalnya. Yakni fungsi konservagi, daerah resapan air, dan kawasan spiritual. Pemerintah mengaku sudah meny'urati BKSDA Bali dan me- minta tidak ada zona peman- faatan didalam kawasan TWA Buyan-Tamblingan. Sehingga tak ada fasilitas akomodasi pariwisata yang dibangun di sekitar Danau Tamblingan. Seperti diberitakan sebelum- nya, sembilan kepala keluarga, dalam Kelompok Nelayan Astiti Amerta, telah disiapkan menerima bantuan rumah dan lahan. Hanya saja ban- tuan itu ditolak, dan mereka meminta agar seluruh anggota kelompok nelayan mendapat bantuan bedah rumah, meski tak semuanya layak sebagai penerima. (eps/gup)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sub Bagian Hukum dan
Radar Bali
Edisi :
Hal :
Junorf,,6 NI-d tp(t3V
Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali(qU)
-:Jl-id;'.
, ' : -p,-' .1 ..,.,i' t: t:{} : .'', . :, .,,j. :..t ..
Agus: SayaBantuAsal SesuaiAturan
.Pasca Warga TolakTanah Gratis
SINGARAIA - Bupati Bule-leng Putu Agus Suradnyanaakan memilih memberikanbantuan sesara aturan main,kepada warga yang tergabungdalam Kelompok Nelayan As-titi Amerta, pasca tempatting-galnya diratakan saat eksekusi,25 April silam. Bantuan hanyaakan diberikan kepada wargayang dimun gkinkan menerimabantuan, sesuai dengan aturan 'main yang ada.
Hal itu diungkapkan BupatiBuleleng Puru Agus Suradnyana,saat ditemui wartawan. Agusmenegaskan pihaknya mem-berikan bantuan bedah rumahdan lahan pribadi, atas dasarkemanusiaan. Bantuan jugahanya diberikan kepada wargayang memang benar-benar ti-dak memiliki lahan dan rumah.
Agus mengaku, awalnya iamerelakan lahan pribadinyaseluas l5 are yang berjaraksekitar dua kilometer daritepi Danau Tamblingan, kare-na pertimbangan kemanu-siaan. "Tapi kalau ditolak, ya
bagaimana," kata Agus. Man-tan Ketua Komisi III DPRDBali itu juga mengaku sudahmenerima laporan mengenaipermintaan 22 kepala keluar-ga dalam kelompok nelayan,yang menuntut bantuan bedahrumah. Hanya saja member-ikan bantuan kepada seluruhanggota kelompok nelayan,tak bisa dilakukan, karenaada aturan yang harus ditaati."Pemerintah itu nggak bisamemberikan bantuan atasdasar asas kebersamaan. Adaparameternya. Ada juklak danjuknisnya. Masak warga yang
mampu secara materi dan ti-dak layak sesuai aturan, haruskami bantu juga? Menyalahiaturan itu namanyai' tegasnya.
Rencananya, PemerintahKabupaten Buleleng bersa-ma dengan Balai KonservasiSumber Daya Alam (BKSDA)Bali, akan mengembalikanfungsi Taman Wisata AlamBdyan-Tamblingan, sesuaifungii awalnya. Yakni fungsikonservagi, daerah resapanair, dan kawasan spiritual.Pemerintah mengaku sudahmeny'urati BKSDA Bali dan me-minta tidak ada zona peman-
faatan didalam kawasan TWABuyan-Tamblingan. Sehinggatak ada fasilitas akomodasipariwisata yang dibangun disekitar Danau Tamblingan.
Seperti diberitakan sebelum-nya, sembilan kepala keluarga,dalam Kelompok NelayanAstiti Amerta, telah disiapkanmenerima bantuan rumahdan lahan. Hanya saja ban-tuan itu ditolak, dan merekameminta agar seluruh anggotakelompok nelayan mendapatbantuan bedah rumah, meskitak semuanya layak sebagaipenerima. (eps/gup)
Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Rf Perwakilan Bali
Radar Bali
.ti
TERBENGKALAI:Gedung aset
PemkabJembrana
yang ada diJalan Udayana
tampak dipenuhitumbuhan liar.
Gedung Pemkab Tidak TerurusNEGARA - Pemerintah Kabupar- rada di Ialan Udayana, depan Keiak_
en (Pemkab) f embrana rupanya saan Negeri (felari) Negaia. Di sanamemjliki banyak aset yang ter- terdapat tiga gedung yang terlihatbengkalai, selain aset berbentuk terbengkalai. fonalsinl,a sangatbarang yang saat ini berada di mempiihatinkan. pintu gerbaing
!"Tp{ pembuangan akhir (TPA) ditumbuhi rumput liar nienjalar,Peh, Desa Kaliakah, beberapa halaman gedung iuga sansat kotor.tanah d-an gedung milik pemkab Beb.erapiUagian g"eaun{tarnpat<juga terbengkalai tidak terurus. sudah kusams ..'
Sepertibeberapaged'trngvarrgbq- I ) Baca Gedung... Hat 35
Edisi
Hal
Jurt4, 8 lqai zptt'LI
, tt,
bl
t"l
T AASIR/BALI EXPR€SS
Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Rf Perwakilan Provinsi Bali
Rad ar
Edisi
Hal
, dtu,ni'a* fl Met q,org
Ball
!*aut"\n'. Bekas Kantor BKSDA Penelokan
DipenuhiSemak
PENUH SEMAK, Bgkas kantor BKSDA penelokan ini terbengkatai sejak 2010 talu.
r GTDUIIG...
Sambungan dari hat 2lKepala Bagian (Kabag) Perlengkapan
Pemkab Jembrana lMade Aryana membe-narkan tiga gedung tersebut aset PemkabIembrana. Namun, saat ini dipinjam pakaioleh beberapa instansi. Gedud$ palingtimur, sempat dipinjam PNPM.p.ada tahun2014 lalu. Karena program sudah selesaiditinggalkan begitu saja. "Tapi, serelahpinjam belum ada penyerahan lagii' jelas,nya sa at dikonfirmasi kemarin (7/5).
Aryana mengakui saat ini memang ban-yak aset pemkab berupa bangunan yangterbengkalai tidak terawat, Seperti gedungsebelah barat gedung PNPM juga tidakkalah memprihatinkan. Gedung bercatwarna kuning tersebut pintu gerbangnyasudah ditumbuhi rumput liar. Kondisidi luar gedung rumput liar sudah cukuptinggi, di malam hari juga tidak ada lampupenerangan. Kondisiyang sama juga terli-hat di gedung bekas kantor Panwaslu Neg-ara yang juga berada di lokasi yang sama.
Gedung tersebut menurut Aryana, digu-nakan oleh lembaga'Konsultasi KesehatanKeluarga (LK3) Dinas Sosial Ketenagakerjaandan Transmigrasi Kabupaten Jembrana."Sudah saya hubungi penanggungjawabnya,kaanya masih digunakanj' ungkapnya
Atas kondisi yang suah tidak terawattersebut, Aryana sudah meminta untuksegera dibersihkan karena gedurrg terse-but 4get daerah. Pihaknya iuga akan me-minta pada pihakyang menggunakan atau
pinjam pakai, jika sudah tidakdigunakanlagi agar segera dikembalikan. "Kalautidak dipakai kembalikan, biar tidak ter-bengkalai," terangnya.
Sedangkan bangunan Kantor KonservasiSumber Daya Alam (BKSDA) yang berlo-kasi di Penelokan, Kintamani, terlihat san-gat memperihatinkan. Pasalnya, bagunanaset provinsi itu dibiarkan turhengkalaidan dipenuhi semak-semak.
Bangunan kantor BKSDAyang berlokasi dibarat jalan Bangli-Kintamani, itu memangsudah lama dikosongkan dan tidak dirawat.Rumput dan pepohonan liar tumbuh suburmenutupi areal kantor sehingga hanya ba-gian atap yang kelihatan. "Kantor itu sudahlama kosong dan tidak pernah ada yangmembersihkanl' ujar seorang warga.
KepalaBKSDAWlayah II Bali Ketut CaturMarbawa ketika dikonfirmasi, kemarinmengatakan kantor tersebut awalnya me-
lnang kantor BKSDA. Namun, karena dipin-dahkan ke Gianya4 maka kantoryang dipe-nelokan itu tidak digunakan. Kemungkinankantor itumtrlai dikosongkan sekitarlahun2010. Sebab, ketika dirinya mulai berugastahun 2012 kantoritu sudah dalamkeadalankosong. "Selain karena posisinya kurangstrategis, kantor itu tidak digunakan karenadi wilayah tersebut kesulitan air bersih danatapnya banyak yang rusak,' ungkapnya.
. Agar aset provinsi itu tidak terus terbeng_kalai, kata Cahu, tahun depan rencananfaakan direhab. Setelah selesai direhab, kantbrtersebut akan digunakan seb,agai-kantorResortPenelokan. "Saat ini katffResort GunungBanu dan Penelokan jadi satu. Nanti, akan
Sta pisah dan kantor yang kosong iru akanlqta gunakan untuk Resort penelokanj' jelas_n1a. Unhrk kebutuhan air karena di wilayahtersebut tidak terlayani pDAM kemungkinanakan membeli air. (bas/nom/yes) z
Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Rf Perwakitan Provinsi Bali
Radar Bali
Edisi
Hal :7t
Kel atiPanggilDuaKabaab
Terkait Dana BagiHasil PHR Badung
DENPASAR - Tim penyidik KejaksaanTinggi (KejaQ BaIi terus mendalami du-gaan penyimpangan dana bagi hasil dariPajak Hotel dan Restoran (PHR) Badungke enamkabupaten di Bali. Kabarterbaru,kemarin (7i5) Kejati Bali memanggil dua
pejabat eselonyalni kepala bagian (I(abag)Keuangan IGbupaten Thbanan dan Bangli,sebagai penerima bagi hasil PHR.
Informasi yang bethasil dihimpun darisumber di lingkungan Kejati Bali, KabagKeuangan Bangli Ketut Nurjana dan Ta-banan Wayan Arimbawa, dipanggil sekitarpulcrl f0.00 unnrk dimintai keterangan danmembawa dokumen-dokrmen s
) Baca Kejati... Hal35
. Kejati Bali memanggil dua Kabag keuangan
.Kasusini sen@hotel dan restoran) dari Badung kepada enam l
kabupaten di Bali tidak sesuai oeruntukan.
Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Rf perwakilan
Radar Bali
Edisi
Hal
. Jud.rt ,8 Ad ?plt
Provinsi Bali,,,,'11{t"1r,,
ie.:i $! :d'. i'iliii"\w"
SidangWayanCandra
I KTJATI...
Sambungan dari hal 21
berkait dengan pembagian pa-jakyang didapat.dari hasil PHRBadurf$. Rencananya, semuapenerima pembagran PHR Ba-dung akan dipanggil untukmenjelaskan proses rnasulnyadana berupa hibah, itu sertadimanfaatkan untuk kegiatanapa. Sehingga diketahui, aPasudah sesuai dengan malsuddan tujuan dari pembagian PHRitu atau tidak. Hal itu karenaberkaitan dengan uang negaradi dalamAPBD Badung.
Ditambahkan sumber itu, ter-kait selisih pelaporan dalam lapo-ran pertanggungjawaban AP- BD
-"riyorgdtuadPrn i"i, rir"ittdidalami lagi sarnbil merumggudata-data dari stunber di Badung;Baik dari l.{yoman Sentana dan
sunberyanglain.Sementara itu, penyelidikan
tentang trlenyimpangan pem-bagian PHR Kabupaten Ba-dung ke kabupaten/kota diBali, dimulai dengan memang-gil anggota DPRD BadungNyoman Sentana oleh KejatiBali, Senin lalu (4/5).
Sementara itu, penyidikankasus dugaan mark up pen-gadaan lahan untuk gedungFKOP Undiksha Singaraja sel-uas 15 hektare terus bergulir diKejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.Bahkan, dari perkembanganterbaru korp Adryaksa ini ten-gah membidik sejumlah orangpenting d-.|ingktsngan Undhik-sa. Tak hanya itu. Tim penyidikdari Pidana lcrusus (Pidsus)Kejati Bali tengah fokus me-meriksa dua orangyang didugaikut terlibat. Sumber koran ini
bnbwryt'
menyebutkan, mereka adalahmantan rektor Undiksha Sing-araja dan kefua perencanaan.Bahkan, keduanya iuea dika-barkan tengah di6idik inen;aditersangka dalam kasus yang di-
. duga merugikan negara hinggamllraran ruptah.Sedangkan informasi di
linglqngan lGjati Bali salah satupenyidik di linghmgan Icjati Balimembantah jika ada penetapantersangka baru. "Untuk saat inibelum ada penetapan TSK (ter-sangka) bam. Termasuk pemer-ilcaan, kami masih dalam prosespengumpulan bukti dan masihmenunggu ekspos," kata salahsatu penyidik di lingkunganKejati Bali dan mewanti-wantinamanya tidak dikorankan.
_ Sedangkan sidang dugaankorupsi, gratifikasi dan moneylaundry (pencucian uang)
mengatakan saksi Sri Wahvunimasih berhalangan hadir kaienamasih dalam perawatan usaimelahirkan. "klami al<an hadirt€nkembali Rabu depani, ujar |pU.
Selain menghadirkan salai SriWahyuni, dalam sidang kemarin,uga rencananya memeriksaHalim Sunanda. Mantan hakimini disebut sempat dikatakanmelakukan transaksi pembe-lian tanah dengan Candra diDesa Kutuh, Kuta Selatan, Ba_dung. Dalam BAp diielaskanjika Halim menyerahkan uang
Rp 1,25 miliar kepada Candrasebagai kompensasi tanah mi_liknya. fPU sendiri menganggaptra.nsaksi ini sebagai tinda-kprd€ma pencucian uang (TppU).
Sedangkan penguc*i terdak-wa, Warsa T. Bhuwana yangditemui usai penundaan sildang mengatakan jika transaksiyang dilakukan Candra danHalim tersebut dilakukan se_b_elum Candra menjadi bupatiKlungkung. "Kalau ini diiadiicanTPPU kan tidak benar. Apala-gi ada perjanjian jelas antara
kedua belah pihaki, terangnya.
"..Sidgng dugaan korupsi, grati_
fikasi, dan pencucian uang"den-gan terdakwa I Wayan Candra inisendiri sudah memeriksa sela.tar120 saksi. Dalam dakwaan iaksa,mantan bupati Klungkmg duaperiode, ini dijerat S paial berlapisyaitu dugaan korupsi dalam pem_bangunan Dermaga Gunaksa ser_ta clugaan gatifikasi dan tindakpidana pencucian uang (TppU)selama menjabat sebagai bupatiKlungkung dari tahun 2bb3hingga 20t3. (pralyes)
dengan terdakwa mantan Bu-pati Klungkung I Wayan Can-drayang rencananya digelar diPengadilan Tipikor Denpasar,kemarin (7/5) kembali ditun-da. Sidang ditunda karenaKetua Majelis Hakim HasoloanSianturi berhalangan hadir.
Hak,tm adhoc Sumali menya-takan menunda sidang karenaketua majelis hakim berha-langan hadir. "Ketua majelismasih berhalangan karena adaacara di lakarta. Sidang akanditunda hingga Rabu (13/5)pekan depani' jelasnya.
Agenda sidang kemarin ren-cananya akan memeriksa saksiI Gusti Ayu Sri Wahyuni terkaitpembuktian kepemilikan salahsatu kantor di tower AgungPodomoro Land, Jakarta. Na-mun, dalam sidang Sri Wahyurijuga tidak terlihat Tim IPU sendiii
7
Sub Bagian Hukum dan Humas BpK Rf perwakilan
Radar Bali
Bali
Setengnh,Sesuai Perencanaan
Ruang KelasTerbengkalaidi BusungbiuSINGARATA - Pembangunan ruang
kelas di SMPN 5 Busungbiu yangdiketahui terbengkalai, ternyata me-mang dibangun'setengahnya saja.Ruang kelas itu dibangun tanpa atap,tanpa finishing, dan'pemasanganlantai. Tak heran jika kemudian ruangkelas itu-terbengkalai dan tak pernahdigunakan selama bertahun-tahun.
Konon dalam perencanaan awal,pembangunan ruang kelas tersebutmemang non finishing, dan hanyaterdiri atas pondasi, ternbok, sertakusen pintu dan jendela, sesuaidengan petunjuk dari pemerintahpusat. Semeqtara untuk atap, fin-
Busungbiu, terdapat tiga ruang kelasbelajar yang belum selesai p€mba-ngunannya. Ketiga ruang kelas itutidak di-"fnlshing tidak dilantai, dantidak terdapat atap. Namun sekolahtetap memanfairtkannya untuk pe-lajaran agama dan pembinaan klubmata pelajaran. (eps/gup)
ishing, serta pemasangan lain, takdicantumkan. Kepala Dinas Pendi-dikan Buleleng Ni Wayan Lugrahinimengatakan, sebenarnya bukanhanya di SMPN 5 Busungbiu sajayang terbengkalai. Namun masihada lagi beberapa sekolah lain yangterbengkalai ruang kelasnya.
"Sebenarnya itu dibangun tahunajaran 2010-201l. Ada 35 unit pem-bangunan kelas,'empat laboratori-um, dan tiga pcrpustakaan. Peren-canaan awalnya memang begitu,non finishingi' kata Lugrahini yangditemui di Lobi Atiti Wisma KantorBupati Buleleng, Kamis (7/5). Lugra-hini mengklaim telah berkoordinasidengan Badan Perencanaan danPembangunan Daerah (Bappeda)Buleleng, sehingga Bappeda Bule-leng dapat mengalokasikan ang-garan untuk pembangunan ruang
tlOl* FINISHING: Ruang kelas SMPN 5 Busungbiu dalam perencanaan awal niemang dibangun lanpa lantai oan aiap.
kelas. Khusus untuk perbaikan, ren-cananya akan dilangsungkan padatahun 2016 mendatang, sehinggaseluruh bangunan yang nungkak itu,bisa diselesaikan.
Sedangkan untuk pembarigunanruang kelas belajar lainnya, mantanKabag Organisasi Setda Buleleng ituakanmelakukan -pengecekan se-cara mendetail,terutama dalampenyusunan de-tail engineering.design (DED).Sehingga tidakditemukan lagibangunan yangnungkak.Sebelumn-
ya diberita-kan. di SMPN 5
Edisi
Hal
. Jvnc4 ,8 M<I 2p(r|47
Related Documents
