1 1 “Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi dan SAPTO” BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) Balikpapan, 24-26 Mei 2017 Sugiyono Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT 2016-2021 AGENDA 2 1. Pengantar. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 3. Perkembangan kebijakan akreditasi dari waktu ke waktu 4. Konsep perubahan instrumen akreditasi 5. Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
“Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi danSAPTO”
BADAN AKREDITASI NASIONALPERGURUAN TINGGI (BAN-PT)
Balikpapan, 24-26 Mei 2017
SugiyonoAnggota Dewan Eksekutif BAN-PT 2016-2021
AGENDA
2
1. Pengantar.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)3. Perkembangan kebijakan akreditasi dari waktu
ke waktu4. Konsep perubahan instrumen akreditasi5. Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi
GAMBARAN NILAI AKREDITASI INSTITUSIDAN PROGRAM STUDI SECARA NASIONAL
(2 MEI 2017)
4
GAMBARAN NILAI AKREDITASI INSTITUSIDAN PROGRAM STUDILINGKUP KOPERTIS XI
(23 MEI 2017)
Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia
1. Issues Kualitas, relevansi, disparitas, budaya mutu
2. Tantangan Kompetisi global: MEA, GATS
Perkembangan teknologi di sektor pendidikantinggi: MOOCs, Flipped Class,
Perkembangan dunia kerja: online, off shore,freelancers, multiple portfolio
3. Perlu Sistem Penjaminan Mutu yang efektif
8
5
Fakta Sekilas1. Populasi 257,9 juta2. APK PT 23.44%3. Jumlah PT : 4,5064. Jumlah Prodi: 24,0575. Yang terakreditasi HEIs: 1,132 Programs: 19,033
6. Lembaga Akreditasi BAN-PT LAM-PT Kesehatan
7. KKNI – 9 Jenjang9
10
2. Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi (SPM Dikti)
6
11
12
7
13
14
8
15
16
9
17
18
10
19
20
11
21
22
12
23
24
13
25
3. Perkembangan Kebijakan Akreditasidari Waktu ke Waktu
26
19942003
2005
2012
2016
BAN-PTdibentuk
UU 20/2003 SisdiknasPP 19/2005
UU 12/2012 Dikti
Permenristekdikti32/2016
14
27
PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINANMUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(sejak tahun 2003)
1
2
3
4
28
UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional
Pasal 60 ayat (1)Akreditasi dilakukan untukmenentukan kelayakan programdan satuan pendidikan padajalur pendidikan formal dannonformal pada setiap jenjangdan jenis pendidikan.
Pasal 60 ayat (2).Akreditasi terhadap programdan satuan pendidikandilakukan oleh Pemerintahdan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagaibentuk akuntabilitas publik.
1• Dari Akreditasi Sukarela Menjadi
Wajib
15
29
UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional
Pasal 61 ayat (2)
(2) Ijazah diberikan kepada pesertadidik sebagai pengakuanterhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatujenjang pendidikan setelah lulusujian yang diselenggarakan olehsatuan pendidikan yangterakreditasi.
Pasal 61 ayat (3).
(3) Sertifikat kompetensi diberikanoleh penyelenggara pendidikandan lembaga pelatihan kepadapeserta didik dan wargamasyarakat sebagai pengakuanterhadap kompetensi untukmelakukan pekerjaan tertentusetelah lulus uji kompetensi yangdiselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasiatau lembaga sertifikasi.
30
UU No. 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi
Pasal 28 ayat (3)
Gelar akademik dan gelar vokasidinyatakan tidak sah dan dicabutoleh Menteri apabila dikeluarkanoleh:a. Perguruan Tinggi dan/atau
Program Studi yang tidakterakreditasi; dan/atau
b. perseorangan, organisasi, ataupenyelenggara Pendidikan Tinggiyang tanpa hak mengeluarkangelar akademik dan gelar vokasi
Pasal 28 ayat (4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sahdan dicabut oleh Menteri apabiladikeluarkan oleh:a. Perguruan Tinggi dan/atau
Program Studi yang tidakterakreditasi; dan/atau
b. perseorangan, organisasi, ataulembaga lain yang tanpa hakmengeluarkan gelar profesi
16
31
UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
Pasal 33 ayat (3)
(3) Program Studidiselenggarakan atas izinMenteri setelah memenuhipersyaratan minimumakreditasi.
Pasal 33 ayat (6)
(6) Program Studi wajibdiakreditasi ulang padasaat jangka waktuakreditasinya berakhir.
32
UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
Pasal 42 ayat (1)
(1) Ijazah diberikan kepada lulusanpendidikan akademik danpendidikan vokasi sebagaipengakuan terhadap prestasibelajar dan/atau penyelesaiansuatu program studi terakreditasiyang diselenggarakan olehPerguruan Tinggi.
Pasal 43 ayat (2)
(2) Sertifikat profesi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh Perguruan Tinggibersama dengan Kementerian,Kementerian lain, LPNK,dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab terhadapmutu layanan profesi, dan/ataubadan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
17
33
UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
Pasal 60 ayat (4)
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harusmemenuhi standar minimum akreditasi.
34
UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional
Pasal 60 ayat (1)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dansatuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2• Dari Akreditasi Program Studi
Menjadi Akreditasi Program Studidan Perguruan Tinggi
18
35
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005);
Pasal 86 ayat (1)Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dansatuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan.
36
UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
Pasal 60 ayat (4)
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harusmemenuhi standar minimum akreditasi.
19
37
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);
Pasal 91Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dannonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan
3• Dari Penjaminan Mutu Internal
Sukarela Menjadi Wajib
38
UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional
Pasal 60 ayat (2)Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik..
4• Dari Badan Akreditasi Tunggal
Menjadi Majemuk
20
39
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);
Pasal 86 ayat (2) mengatur kewenangan akreditasioleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh
Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
40
UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
Pasal 95
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri,akreditasi program studi dilakukan oleh BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
21
41
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia
6 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, DanPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
Dewan EksekutifDirektur Tjan BasaruddinSekretaris Agus Setiabudi
AnggotaS.M. WidyastutiSugiyonoFauzri Fahimuddin
Divisi Pengembangandan Evaluasi
Divisi Manajemen Datadan Informasi
DivisiProgram/Akreditasi
Sekretariat
Menristekdikti
STRUKTUR ORGANISASI BAN-PT
23
45
TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (1-3)
a. Mengembangkan sistem akreditasi Program Studi danPerguruan Tinggi selaras dengan kebijakanpengembangan pendidikan tinggi;
b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasiPerguruan Tinggi berdasarkan Standar PendidikanTinggi;
c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusantentang status akreditasi dan peringkat terakreditasiPerguruan Tinggi;
e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskankeberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atauperingkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
46
TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (2-3)f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan
pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupuninternasional;
g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagaidasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnyadisampaikan kepada Menteri;
i. menyusun instrumen evaluasi pendirian PerguruanTinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggibersama dengan Direktur Jenderal KelembagaanIlmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
24
47
TUGAS DAN WEWENANG BAN-PT (1-3)
j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratanminimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggikepada Direktorat Jenderal Kelembagaan IlmuPengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapidengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.
48
Tugas dan Wewenang MajelisAkreditasi
25
49
TUGAS DAN WEWENANG MA (1-3)
a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistemakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secaranasional;
b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi PerguruanTinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
c. mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Kerja danAnggaran Tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh DewanEksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
d. menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
e. menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usulLAM;
50
TUGAS DAN WEWENANG MA (2-3)
f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dariPemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
h. menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas statusakreditasi dan/atau peringkat terakreditasi PerguruanTinggi;
i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentangpencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasisebagaimana dimaksud pada huruf g;
j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja DewanEksekutif;
26
51
TUGAS DAN WEWENANG MA (3-3)
k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadaplaporan Dewan Eksekutif;
l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dilingkungan Kementerian;
m. membangun dan mengembangkan jejaring denganpemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupuninternasional; dan
n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiapsemester dan setiap tahun.
52
Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif
27
53
TUGAS DAN WEWENANG DE (1-4)
a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi PerguruanTinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh MajelisAkreditasi;
b. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja danAnggaranTahunan BAN-PT untuk diusulkan kepadaMajelis Akreditasi;
c. melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja danAnggaran Tahunan BAN-PT yang telah ditetapkanMenteri;
d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi PerguruanTinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
54
TUGAS DAN WEWENANG DE (2-4)
e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasiPerguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasilakreditasi Perguruan Tinggi;
f. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasiProgram Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutanpengakuan LAM kepada Menteri;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadappemenuhan syarat status akreditasi dan peringkatterakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
28
55
TUGAS DAN WEWENANG DE (3-4)
i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkalakepada Majelis Akreditasi;
j. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategisBAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
k. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuaidengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
l. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitiandan pengembangan sistem akreditasi kepada MajelisAkreditasi;
56
TUGAS DAN WEWENANG DE (4-4)
m. mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen,pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesorsetelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
n. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuaikebutuhan;
o. dan menjalankan tugas teknis dan administratif.
29
BAN-PT :
57
1. Melakukan akreditasi Institusi2. Melakukan APS (Jika LAM Belum
terbentuk).3. Monev LAM
Current Accreditation Process in NAAHE (69 Days)SP Distribution
(Secretariat)Assessor Distribution
(Executive Board)
Desk Evaluation
Site Visit
DE Validation
SV Validation
Accreditationverdict
Documentsubmission
Ineligiblefor SV
Eligible forSV
Data Compilation(Secretariat)
NotAccredited
Accredited
Surveillance
Accreditation decreeand Certificate
(Secretariat)
30
59
4. Konsep perubahan instrumenakreditasi
A. Out of date sehingga perlu disesuaikan denganregulasi terkini yang mengatur PendididikanTinggi dan Akreditasi.
B. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik QAdi Luar Negeri menuntut adanya paradigmshifting dari Input-Process-based ke Output-Outcome-based.
C. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpaidalam penilaian akreditasi menggunakaninstrumen yang ada, dan perlunya peningkatanakuntabilitas proses akreditasi
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005;
3Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KualifikasiNasional Indonesia
6 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PerguruanTinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PerguruanTinggi Swasta
A. Instrumenout of date
62
INSTRUMEN DAN ASESEMEN YANG BERLAKUPADA SAT INI
Instrumen bersifat generik dan belum mampu mengukurkekhasan PS/Institusi
32
63
INSTRUMEN MENURUT PERMENRISTEKDIKTINOMOR 32 TAHUN 2016
64
Perlu Instrumen yang spesifik dan sesuai dengankekhasan PS/institusi
33
B. Perlu paradigm shifting dari Input-Process-basedke Output-Outcome-based
65
Dari instrumen yang digunakan saat ini
Aspek Input Proses Output Outcome
Rataan % 50.71% 33.53% 6.97% 8.79%
66
2827
2928
24
0
5
10
15
20
25
30
35
I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII
Diploma Sarjana Magister Doktor AIPT
Jumlah Butir per Standar
34
26.30
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII
Diploma Sarjana Magister Doktor AIPT
Bobot per Standar
68
35
Pencapaian level kualifikasi melalui berbagai alur
1. Accreditation is not a goal, the ultimate goal is toimprove education quality continuously (CQI)
2. Management (top-bottom) is the most responsibleentity.
3. Team = management + taskforce4. Accreditation is an external evaluation5. Be honest and consistence
5/24/2017 81
Creating a better future
6. Do understand what the guideline asks and alwaysrefer to the scoring matrixes.• Validity (within table & among tables)
• Cutting date (five vs three years)..... (per tanggal visitasi/AK1 050314)
• Academic vs fiscal years
7. Make sure we present:• The best facts /data we have,
• What we do, not what we should do.
5/24/2017 82
42
Creating a better future
8. Be clear and concise (wording, coherence)9. Document(s) should be manageable:10.The accreditation team should be a single and unified
team
11. Assessors are peer reviewers12. Assessors bear a nurturing process duty for the
study program.13. Assessors with management experiences would be
beneficial.
5/24/2017 83
84
5. Kebijakan Sistem AkreditasiPerguruan Tinggi Online (SAPTO)
43
Kebijakan dasar
Tantangan Yang Dihadapi
Jumlah PT dan Prodi yang harus diakreditasi dengansiklus 5 tahunan
Secara geografis tersebar luas Instrument penilaian yang memuat sejumlah besar
items Akurasi dan konsistensi
Sistem manual melibatkan banyak data entry Integritas data sulit untuk dikontrol
44
Kebijakan Akreditasi Online
1. Equal opportunity and access PT mendapat kesempatan yang sama utk
menggunakan sistem Dimungkinkan difasilitasi semi manual
2. Jaminan Reliabilitas sistem Secara teknis sistem harus dapat berfungsi secara
benar setiap kali diperlukan3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas
Dalam aspek waktu, biaya, dan akurasi hasil
Implementasi 2017
1. Instrument yang digunakan tetap sama denganyang saat ini berlaku Data-data kuantitative dipisahkan dalam format
excel (disediakan form baku) yg (downloadable) Borang Institusi dan Laporan Evaluasi Diri
disampaikan dalam format pdf.2. Tahapan proses akreditasi tetap sama
Dengan beberapa penyesuaian
45
Overview SAPTOAssessors
PDDikti
SAPTO
Perguruan Tinggi
DE-BANPT
Alur proses akreditasi olehBAN-PT
46
Prosedur penyampaian usulan Online
1. PT mendaftarkan diri sebagai user SAPTO2. Mendownload template excel3. Mengisi tabel excel dan menyiapkan dokumen
usulan akreditasi4. Meng-upload dokumen dan file excel
Ada validity check utk memeriksa apakah fileexcel yg disubmit sudah diisi dengan benar.
Ada batas ukuran file maksimal di set oleh system Lampiran yg harus disampaikan disederhanakan
5. Mencetak Surat Keterangan sedang prosesakreditasi
Verifikasi Administrative
1. Kelengkapan dokumen2. Sinkronisasi dengan PDDikti
Untuk tahun 2017 Nama prodi/institusi otomatis Status aktif/non-aktif otomatis Jumlah Dosen Tetap diverifikasi dg tool SAPTO
Tahun2 mendatang Disesuaikan dengan availability data di PDDikti
3. Secara bertahap item verifikasi sinkronisasi dgPDDikti ditingkatkan
4. Ada notifikasi jika tidak memenuhi verifikasiadministrasi
47
Penugasan Assessor
1. Dilakukan oleh DE didasari rules and procedureyg telah ditetapkan Terintegrasi dengan database assessor
2. Notifikasi penawaran melalui email3. Salah satu assessor diassign sebagai anchor
Mengkoordinir proses reconciliation Mengatur jadwal AL Menyampaikan laporan AL
Assessment Kecukupan & Validasi1. Dilakukan secara online pada periode waktu yg
telah ditetapkan Bukti otentik beberapa dokumen akan dicek di
lapangan; tidak dilampirkan dalam file elektronik2. Proses dipantau oleh DE3. Anchor Assessor bertanggungjawab untuk
mengkoordinir proses AK online4. Proses reconciliation in case of split5. Validasi hasil AK oleh DE + Validator6. Proses revisi jika diperlukan setelah proses
validasi
48
Assessment Lapangan dan Validasi
1. Proses assessment lapangan akan berjalan sepertibiasa
2. Laporan AL hanya satu set (consolidated) Soft copy (tanpa ttd.) disubmit dari lapangan (PT) Hardcopy berita acara (form 4) dikirim via post.
Fitur Utama Sapto
1. Fasilitasi online untuk penyampaianusulan
2. Proses AK termasuk rekonsiliasi secaraonline
3. Penyampaian laporan AL secara online4. Pemantauan status proses secara online
49
Rencana Integrasi SAPTO - PDDikti
Rencana Implementasi SAPTO1. Pelatihan Perg. Tinggi: April – Mei, 2017
Kerjasama dengan Kopertis, Asosiasi, ForumPT
2. Implementasi Online: Pemasukan usulan: mulai 10 April Assessment online: mulai Juni 2017