Agenda Politik dalam Diplomasi Multilateral Indonesia

AGENDA POLITIK NEGARA DALAM DIPLOMASIMULTILATERAL INDONESIA

Makalah

Disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah politik luarnegeri dan memaparkan agenda diplomasi multilateral

Indonesia dalam periodisasi pemerintahan.

Oleh:

Kelompok 6

Alya Safira I. P. (145120400111066)

Helda Noor Frietka (145120401111036)

M. Beryl Ardhiya Nugraha (145120407111019)

M. Zulkarnain Pratama (145120401111093)

Prasetyo Pangestu Nugroho (145120401111075)

Ray Patrick Rayner (145120407111037)

Resa Huda Firmansyah (145120400111051)

HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi

banyak permasalahan internasional yang merupakan dampak

dari perkembangan sistem internasional yang semakin

kompleks. Perkembangan tersebut mendorong banyak

perubahan serta permasalahan multilateral, permasalahan

tersebut muncul di setiap regional dengan bentuk yang

berbeda tetapi pada dasarnya memiliki bentuk yang sama.

Indonesia dalam politiknya memiliki tujuan untuk

menciptakan sebuah kondisi yang damai, makmur dan

demokratis. Hal ini terlihat pada peranan diplomasinya

pada sistem internasional, Indonesia memiliki

kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui

berbagai cara dengan menghadapi berbagai tantangan

serta permasalahan pembangunan, keamanan kolektif, hak

asasi manusia serta sistem demokrasi yang diterapkan

dalam negara. Dalam diplomasi multilateralnya Indonesia

menghadapi permasalahan yang sama dengan berbagai

negara, isu-isu yang berkembang secara global menjadi

fokus permasalahannya. Untuk itulah dengan adanya

peranan diplomasi, Indonesia berusaha menciptakan

kerjasama yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan

negara-negara yang tergabung dalam persatuab bangsa-

ii

bangsa. Indonesia memandang PBB sebagai badan

internasional yang secara resmi mengakomodasi negara-

negara di seluruh dunia untuk menciptakan tatanan

politik dunia yang seimbang. Dengan menggunakan

kekuatannya serta peranan PBB yang efektif, demokratis,

serta bertanggung jawab terhadap anggotanya mendorong

Indonesia dalam diplomasi multilateralnya yang didasari

penyelesaian permasalahan internasional tersebut.

Kata kunci: Politik Internasional, Diplomasi

Multilateral, Indonesia, PBB.

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ....................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................... 1

B. Rumusan Masalah .......................... 2

C. Tujuan Penelitian ........................ 2

D. Landasan Teori ........................... 3

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Diplomasi Multilateral Indonesia ......... 4

BAB III PEMBAHASAN

A. Contoh Permasalahan Multilateral .........

6

B. Agenda Politik Diplomasi Multilateral Indonesia

..........................................8

1) Era Orde Lama: Konferensi Asia – Afrika

.....................................8

2) Era Orde Baru: Pembentukan ASEAN .... 9

3) Era Pasca Reformasi: Anggota G-20 ... 9

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ...............................

10

B. Saran ....................................

11

DAFTAR PUSTAKA ................................

12

iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan internasional dalam berbagai

dimensi dihadapi oleh berbagai negara di dunia.

Secara umum permasalahan yang ada sekarang

merupakan perkembangan yang awalnya berangkat dari

dasar politik, keamanan, dan ekonomi. Dalam

perkembangannya, terjadi pelemahan terhadap usaha

multilateralisme yang kemudian digantikan oleh

unilateralisme. Hal ini terjadi karena ada

pemikiran berbeda dari berbagai negara dalam usaha

penyelesaian permasalahan.

Pada satu sisi multilateralisme merupakan

usaha bersama untuk meringankan beban dengan

melibatkan berbagai pihak dalam proses

penyelesaian konflik. Hal ini dipercayai dapat

mempercepat solusi yang dihasilkan serta

memperkuat hubungan antar negara yang berdampak

pada perdamaian dunia. Namun pada sisi yang lain,

banyak negara memandang unilateralisme merupakan

solusi yang lebih baik sedangkan multilateralisme

terkesan lamban bagi negara-negara maju yang lebih

memilih tindakan perseorangan.

Negara-negara maju seperti Amerika tentunya

dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan

sepihak dalam mengambil kebijakan, hal itu

1

dikarenakan kekuatan yang dimiliki serta peranan

negaranya yang sangat penting dalam lingkungan

internasional. Kecenderungan negara-negara maju

bergerak secara individual didorong oleh kekuatan

yang mereka miliki dan kemudian mendorong

kesadaran pola pikir mereka terhadap peluang

solusi serta prediksi permasalahan yang akan

dihadapi.

Berbeda dengan Indonesia dan kebanyakan

negara-negara berkembang lainnya, negara-negara

ini memiliki ketergantungan dan integrasi antara

satu dengan yang lain. Integrasi ini terbangun

karena adanya berbagai persamaan permasalahan yang

dihadapi melalui kerjasama multilateral. Disamping

itu, negara-negara ini membangun kekuatan kolektif

yang memiliki kuantitas serta kualitas lebih

dibandingakan kekuatan perseorangan negara mereka.

Karena negara-negara berkembang memercayai

multilateralisme merupakan solusi tepat untuk

mencapai kesepakatan dalam berbagai permasalahan

internasional.

Indonesia dalam peranan diplomasi

multilateralnya menggagas beberapa pertemuan

internasional baik dalam regional ASEAN, Asia,

bahkan dunia dalam bentuk yang lebih luas.

Indonesia memiliki pengaruh kuat bagi negara-

negara lain di seluruh dunia karena kredibilitas

2

serta kontribusinya terhadap peranan sistem

internasional. Indonesia secara aktif membuka

hubungannya dengan berbagai negara dan turut

berperan dalam organisasi internasional. Hal ini

mendorong indonesia dipercayai untuk mengetuai

berbagai forum internasional.

Diplomasi multilateral Indonesia perlu cermat

mengamati berbagai fenomena internasional, serta

tanggap dalam menghadapi masalah dan kemudian

mampu melihat peluang dalam setiap kondisi.

Indonesia memiliki peranan penting dalam

multilateralisme, Masih banyak yang harus dibenahi

dalam perpolitikan Indonesia sehingga dapat

mengangkat nama baik diplomasi multilateralnya.

Dalam makalah ini kami akan memaparkan berbagai

permasalahan multilateral beserta peranan

diplomasi multilateral dari Indonesia dalam

menghadapinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan

sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan multilateralisme yang

ada sekarang ini?

2. Bagaimana peranan diplomasi multilateralisme

Indonesia?

3

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan

sebelumnya, maka dapat ditarik tujuan penulisan

sebagai berikut:

1. Memaparkan analisis terhadap permasalahan

multilaterlaisme.

2. Menjelaskan peranan diplomasi

multilateralisme Indonesia.

D. Landasan Teori

Pola diplomasi multilateralisme melandasi

penulisan makalah ini. Berangkat pada sebuah

realitas kehidupan yang berawal pada konsep

sosial, yaitu saling ketergantungan dan saling

berintegrasi untuk memenuhi segala kebutuhannya

maka dari itu negara sebagai subjek sosial dalam

lingkup internasional juga memerlukan proses

sosial antar negara. Dengan adanya diplomasi

multilateralisme tersebut, masing-masing negara

yang memiliki kepentingan nasional yang ingin

dipenuhi dan kemudian mendorong untuk membentuk

sebuah hubungan diplomatik dengan berbagai negara

demi memenuhi kepentingannya tersebut.

Diplomasi multilateralisme menekankan pada

komunikasi secara langsung (verbal) dibandingkan

dengan komunikasi tidak langsung yang umumnya pada

4

diplomasi bilateral. Kemudian meliputi subjek

diplomasi yang luas, bidang, ukuran dan tingkatan,

kemampuan partisipasi, kerjasama jangka panjang,

dan birokrasi yang luas sehingga menghasilkan

sebuah diplomasi multilateral. Tingkatan

partisipasi dalam diplomasi multilateral ini

mendorong terciptanya berbagai konferensi,

perjanjian, persetujuan dan bentuk kerjasama

lainnya yang mengatasnamakan kepentingan secara

umum. Multilateralisme dipahami sebagai kumpulan

dari negara yang berunding terhadap suatu

permasalahan.

Penyelesaian perkara melalui diplomasi

multilateral dipandang sebagai jalan tengah,

dengan melibatkan banyak negara sebagai penentu

keputusan maka dapat dihasilkan sebuah keputusan

yang seimbang karena didasari oleh kepentingan

bersama. Diplomasi multilateral berbanding

terbalik dengan diplomasi unilateral yang memiliki

kecenderungan berat sebelah terutama untuk negara

dengan kekuatan politik yang besar, oleh karena

itu diplomasi multilateralisme dipandang sebagai

jalan tengah untuk mencapai sebuah konsensus atas

masalah yang sedang dihadapi.

5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diplomasi Multilateral Indonesia

Di dalam kamus atau ensiklopedi, kita

menemukan banyak ragam arti dan makna diplomasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum

Bahasa Indonesia, diplomasi berarti urursan dalam

penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara

dengan negara yang lain, atau urursan kepentingan

sebuah negara dengan dengan perantaraan wakil-

wakilnya di negara lain. Diplomasi juga berarti

pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan

antar satu negara dengan negara yang lain yang

memiliki tujuan tertentu.1

Inti dari diplomasi adalah kesedian negara-

negara yang saling berhubungan untuk saling

memberi dan menerima untuk mencapai kepentingan

bersama baik secara bilateral (dua negara),

trilateral (tiga negara), bahkan multilateral

(banyak negara). Diplomasi bersifat resmi karena

dilakukan oleh pemerintah antar negara, dan yang

tidak resmi berupa hubungan kerjasama aktor

transnasional non-negara berupa lembaga ataupun

penduduk dan komunitas antar negara yang berbeda.

Yang pada akhirnya diplomasi merupakan jalan untuk

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi.

6

mencapai persetujuan terhadap permasalahan yang

sedang dirundingkan.2

Konsep multilateralisme memandang bahwa

kekuatan kolektif sebagai sebuah sumber kekuatan

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

multilateral secara efektif. Keikutserataan

berbagai negara yang tergabung dalam diplomasi

multilateral ini memiliki berbagai motif serta

tujuan yang ingin dicapai, kecenderungan negara

bergabung membentuk sebuah kekuatan kolektif

dikarenakan situasi internasional baik secara

politik maupun geografis negara yang memiliki

perbedaan potensi. Dengan adanya diplomasi

multilateral, membuka peluang bagi negara yang

tergabung didalamnya untuk berkembang.

Dalam memaknai diplomasi multilateral ini,

Indonesia yang dikategorikan sebagai salah satu

negara berkembang menekankan pada kebijakan luar

negeri yang berorientasikan pada perdamaian dengan

usaha penyelesaian berbagai permasalahan melalui

tindakan diplomasi. Diplomasi multilateral ini

memiliki berbagai keuntungan sebagaimana yang

dirasakan Indonesia, dengan berdirinya berbagai

organisasi internasional yang memiliki peranan

penting seperti PBB dan IMF yang mendukung

masyarakat internasional dalam penyelesaian

2 Mohammad Soelhi, DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), hal. 79.

7

permasalahannya. Organisasi internasional

merupakan salah satu bentuk dari diplomasi

multilateral yang memiliki efek permanen berjangka

panjang karena dibentuk berdasarkan kepentingan

bersama.3

Diplomasi yang dahulu hanya membahas seputar

permasalahan negara dan hanya melibatkan aktor

transnasional negara kini telah berkembang lebih

kompleks melibatkan aktor transnasional non-

negara. Hal ini terjadi karena abad ke-21 telah

melontarkan masalah atau isu-isu yang bersifat

universal secara alami seperti hak asasi manusia,

pengawasan terhadap epidemi dan patologi dalam

penyakit, arus modal dan informasi internasional,

hak-hak buruh, perdagangan bebas, serta isu

lingkungan nasional dengan perdebatan

internasional.

Setiap aktor dan negara tentunya memiliki

sudut pandang dan ideologi yang berbeda-beda.

Kekuatan yang dimiliki oleh tiap pihak juga

berbeda. Tentu negara berkembang dalam suatu

konteks akan merasa tertekan apabila dihadapkan

dengan negara yang memiliki kekuatan besar.

Pemahaman tentang kesetaraan posisi masing-masing

memiliki perbedaan. Dengan demikian, perbedaan

tingkat kekuatan negara akan menimbulkan konflik

3 G. R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice 2nd edition. (NewYork: University of Leicester, Palgrave, 2002), hal. 151.

8

baru, tentu akan sering ditemui keengganan suatu

pihak untuk terlibat dalam diplomasi multilateral.

Namun, untuk menghadapi tantangan ini maka

diperlukan adanya suatu bentuk aturan demi

kepentingan bersama.

9

BAB III

PEMBAHASAN

A. Contoh Permasalahan Multilateralisme

Perkembangan isu-isu global yang semakin

kompleks membuat banyak permasalahan berdimensi

banyak yang mengakibatkan keterlibatan banyak

negara. Permasalahan multilateralisme yang

bersifat universal mendorong negara-negara yang

ada di dunia membentuk jaringan kerjasama dalam

menghadapi permasalahan tersebut. Penyelesaian

masalah menggunakan diplomasi multilateral

diyakini memiliki banyak keuntungan khususnya bagi

negara berkembang dalam menghadapi kekuatan

politik tunggal dari negara lain, oleh karena itu

dengan adanya diplomasi multilateral dalam

berbagai bentuk diharapkan dapat menekan

permasalahan yang berkembang.

Laut Cina Selatan merupakan konflik yang

melibatkan banyak negara dengan tingkat kekuatan

negara yang berbeda-beda. Karena menyangkut banyak

negara inilah penyelesaian konflik secara

bilateral sulit untuk dilakukan karena jika hanya

dilakukan oleh 2 negara saja, maka belum tentu

negara lain akan menyetujuinya. Penyelesain

multilateral bisa menjadi penahan ambisi bagi

negara yang bersengketa supaya tidak memperburuk

keadaan karena balasan bagi negara yang melanggar

10

perjanjian multilateral adalah dengan dikucilkan

oleh banyak negara.Penempatan yang pas dalam

pemanfaatan kekuatan multilateral juga diperlukan

agar tidak terjadi konflik yang baru.

Dalam konflik laut Cina Selatan, sebenarnya

sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai

perdamaian. Seperti dibentuknya Declaration of

Conduct, akan tetapi karena tidak adanya sanksi

apapun dan tidak diadaptasikannya ke hukum

internal negara bersangkutan menjadikan DOC ini

menjadi kompetisi untuk saling dilanggar. Maka ini

merupakan pekerjaan bagi ASEAN untuk bertindak

lebih tegas dalam masalah ini.

Setelah DOC sendiri kemudian dibentuk Code Of

Conduct (COC) atau kode etiknya di antara negara

yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Penerapan

COC ini juga membutuhkan rasa saling percaya,

sehingga diharamkan adanya pihak lain yang campur

tangan selain ASEAN kecuali jika Cina sudah setuju

untuk melanjutkan permasalahan ini ke Mahkamah

Internasional.

ASEAN sebagai fasilitator dan pengingat akan

jasa baik antar negara yang bersengketa. ASEAN

tidak memihak siapapun meskipun merupakan

organisasi bentukan negara di Asia Tenggara. ASEAN

sebagai kekuatan multilateral mampu menjadi

bargaining position ketika keputusan adil

11

dijatuhkan,dengan menerapkan sanksi tegas seperti

pelarangan tindakan diplomatik serta perdagangan

di wilayah Asia Tenggara jika Cina terbukti

melanggar kesepakatan yang telah dibuat

sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa ASEAN

sebagai salah satu bentuk diplomasi multilateral

memiliki peranan yang efektif.

ASEAN menjalankan peranannya sebagai sebuah

organisasi internasional, melalui diplomasi

multilateralnya ASEAN menjadikan sengketa Laut

Cina Selatan ini sebagai isu global tentang

keamanan yang berkembang. ASEAN menggunakan

kekuatan kolektifitasnya untuk menekan kekuatan

Cina sebagai negara superior. Disini terlihat

peranan penting dari multilateralisme yang dapat

menyelesaikan permasalahan secara efektif. Ini

merupakan salah satu contoh dari permasalahan

multilateralisme dalam bidang keamanan yang

Indonesia terlibat dalam usaha penyelesaiannya.

Ada semacam kesepakatan di antara negara-

negara di kawasan Asia Pasifik bahwa cara terbaik

untuk melibatkan Cina adalah melalui proses dialog

multilateral. Pendekatan demikian ini memang

diinginkan, tetapi mengingat oposisi Cina terhadap

pendekatan multilateral, maka aspirasi

"multilateralis" untuk membendung Cina dengan

cara-cara lain dianggap tidak realistis. Bagi

12

negara-negara di kawasan, mengimbangi Cina melalui

cara-cara unilateral atau aliansi bilateral dan

multilateral tetap merupakan pilihan keamanan yang

terbuka.4

B. Agenda Politik dalam Diplomasi Multilateral

Indonesia

Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi

beberapa periode, periodisasi tersebut dibagi

sesuai dengan pola kebijakan politik dari

pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Periodisasi tersebut dilakukan untuk mempermudah

analisis terhadap tipe politik pemerintahan,

Indonesia terbagi menjadi tiga tahapan atau fase

politik yaitu, era orde lama, orde baru, dan

reformasi. Setiap era juga mamiliki peristiwa

sejarah penting yang menggambarkan kondisi dari

setiap fase politik Indonesia pada saat itu.

Perbedaan era pemerintahan juga mempengaruhi

tipe dan bentuk kebijakan luar negeri yang

ditempuh, orientasi kerjasama, serta hubungan

diplomatik antar negara, tetapi masih berpegang

pada satu tujuan yaitu kepentingan nasional yang

berpegang teguh pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-

4. Perbedaan ini terlihat karena karakter

4 Bantarto Bandoro, Arsitektur Keamanan di Asia Pasifik Sebelum Krisis: Sebuah Refleksi (Analisis CSIS tahun XXVII No. 4 1998), hal. 325.

13

kepemimpinan yang mempengaruhi setiap struktur

politik baik dari infrastrukturnya sampai dengan

suprastrukturnya.

Kemudian setiap era memiliki agenda politik

yang berdasarkan pada diplomasi multilateral yang

kemudian akan kami jelaskan dalam setiap periode

politik Indonesia sebagai berikut:

1. Era Orde Lama: Konferensi Asia-Afrika (1955)

Di dalam konferensi ini, sikap dan

kebijakan yang diambil oleh Indonesia

bersifat netral tanpa memihak satu pihak

secara khusus terhadap isu perang dingin

antara Amerika serikat dan Uni Soviet. yang

sedang melanda dunia. Indonesia berusaha

untuk mewujudkan hal tersebut dengan mengajak

29 negara lain untuk ikut dalam menentang

segala bentuk Imperialisme, Kolonisme, Neo-

Kolonisme, dan segala bentuk politik blok

yang sedang terjadi akibat dari Perang

Dingin. Konferensi ini menghasilkan 10 pasal

yang dinamakan Deklarasi Bandung yang

merupakan bentuk manifestasi keseriusan

Indonesia dan 29 negara lainnnya dalam

menjalankan politik luar negeri yang bersih

dari politik blok.

2. Era Orde Baru: Pembentukan ASEAN (1967)

14

Bersama dengan Malaysia, Filipina,

Singapura, dan Thailand sebagai anggota awal

dan pembentuk ASEAN, Indonesia berusaha untuk

membangun dan menjaga hubungan regional yang

harmonis antara negara – negara Asia

Tenggara. Hal ini juga merupakan bentuk

keseriusan Indonesia dalam mengakhiri konflik

panjang yang pernah terjadi dengan Malaysia

untuk memperbaiki kestabilan dan kedamaian

yang sempat terusik di kawasan Asia Tenggara.

Di dalam pembetukannya, ASEAN juga merupakan

front yang digunakan Indonesia dalam memenuhi

berbagai National Interestnya seperti

perbaikan ekonomi negara dengan mengundang

Investor luar negeri untuk berinvestasi di

Indonesia dan perbaikan Citra Indonesia ke

Negara – Negara yang dapat memberikan bantuan

kepada Indonesia dalam mengatasi Krisis

ekonomi sedang melanda negara pada saat itu.

3. Era Pasca Reformasi: Anggota G-20 (2008)

Selain bukti atas hasil dari

perkembangan ekonomi yang dialami Indonesia

pasca krisis yang melanda negara-negara Asia

pada tahun 1997, bergabungnya Indonesia

dengan G-20 juga menunjukkan kemampuan

diplomasi negara dalam memperjuangkan National

15

Interest nya. Selain itu ada tujuan tersendiri

dari Indonesia ketika memutuskan bergabung

dengan G-20, yaitu untuk menarik para

investor-investor agar kembali menanamkan

modalnya untuk berinvestasi guna

mengembalikan perekonomian Indonesia agar

kembali stabil pasca krisis. Dengan bergabung

dengan G-20, Indonesia juga dapat menjaga dan

memperbaiki International Standing nya dengan

memperkuat dan memperluas pengaruhnya di rana

perpolitikan Internasional.

16

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diplomasi multilateral berdiri sebagai sebuah

tindakan yang berbanding terbalik dengan

unilateral atau bilateral. Dalam berbagai

perspektif politik dan kemudian melakukan banyak

pertimbangan sehingga mendorong negara untuk

saling bekerjasama dalam sebuah ikatan. Perbedaan

antara multilateral dengan unilateral dan

bilateral terlihat dari negaranya. Bagi sebagian

besar negara dengan kekuatan politik yang besar,

kecenderungan memilih untuk melakukan diplomasi

unilateral dan bilateral, karena memperbesar

peluang untuk melakukan dominasi .

Negara-negara besar lebih menghendaki

hubungan bilateral daripada rezim keamanan

multilateral dengan negara-negara yang lebih lemah

atau kecil. Sebab melalui mekanisme yang pertama

(bilateral), negara-negara besar lebih mudah

mempengaruhi dan mendominasi hubungan, sementara

rezim yang disebut terakhir dapat dipakai sebagai

arena negara-negara lemah untuk gang up dan

membentuk kekuatan kolektif dalam menghadapi

kepentingan negara-negara besar.

Indonesia sebagai salah satu negara

berkembang yang ada di sistem internasional, turut

17

mendukung terhadap peranan dipomasi multilateral

dalam proses penyelesaian sengketa dan konflik

unilateralisme khususnya di regional Asia Pasifik

sendiri. Indonesia berpartisipasi aktif dalam

berbagai organisasi inernasional, mengadakan

perjanjian multilateral, menjadi ketua konferensi

dan konvensi internasional. Semua itu menunjukkan

sikap Indonesia dalam multilateralisme.

Diplomasi multilateral mutlak diperlukan

untuk terciptanya keamanan dan perdamaian (balance

of power), ketahanan ekonomi, serta preservasi

lingkungan global. Meskipun begitu, diplomasi

multilateral juga cenderung memberi celah besar

terjadinya konflik, dikarenakan pada satu kelompok

diplomasi itu sendiri masing-masing negara

memiliki suara yang terkadang cederung

mendominasi, mendikte, bisa menyetujui atau

menolak yang berdasar pada kepentingan nasional

masing-masing tiap negara.

PBB menjadi contoh yang baik dari diplomasi

multilateral, meskipun dalam beberapa hal tidak

selalu mencapai tujuan mereka. Seperti ketika AS

menciptakan pre-emptive war terhadap Irak tanpa izin

anggota PBB, hal ini menunjukan adanya pengaruh

kekuatan besar yang membentuk jalannya Organisasi

Internasional termasuk peranan anggota dewan

keamanan tetap yang dapat mempengaruhi keputusan

18

melalui hak veto. Di sisi lain, kesuksesan PBB

dipandang berhasil dalam mengatasi permasalahan

seperti proses pemulihan pasca-konflik di Sierra

Leone setelah lama perang saudara berkecamuk

disana.

B. Saran

Jika dilihat melalui perkembangan Indonesia

sebagai suatu negara, peranan diplomasi

multilateral dapat terus digunakan untuk mencapai

kepentingan nasionalnya, dengan berdasarkan

perdamaian tanpa menggunakan jalan kekerasan.

Indonesia mengutamakan jalur diplomasi sebelum

menempuh jalan perang sebagai rasionalitas

pemikiran mereka, kecenderungan untuk selalu

berpikir tentang sebab-akibat membuat Indonesia

dapat mempertimbangkan segala tindakan yang

diambil.

Dari setiap era pemerintahan di Indonesia

mendukung adanya peranan diplomasi atau kerjasama

secara multilateral, kami memandang bahwa hal ini

merupakan keputusan yang tepat mengingat Indonesia

memiliki prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar

negerinya. Juga konsep “million friends, zero enemies”

turut mendukung peranan multilateralisme untuk

menekan sebuah dominasi dan hegemoni kekuatan.

19

Fokus Indonesia terlihat pada hubungan

kerjasama antar negara yang menguntungkan bagi

negara berkembang. Dengan kekuatan secara

kolektif, dipecayai dapat melakukan perimbangan

kekuatan dengan entitas internasional lainnya.

Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah sikap

Indonesia dalam suatu hubungan. Indonesia harus

berhati-hati saat mengambil kebijakan yang terkait

dengan multilateral karena dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Bandoro, Bantarto. Arsitektur Keamanan di Asia Pasifik Sebelum

Krisis: Sebuah Refleksi, Analisis CSIS tahun XXVII No. 4

1998. CSIS: Jakarta. Diambil dari,

https://archive.org/stream/AnalisisCSIStahuXXVICSI

S_r3m4/ AnalisisCSI StahuXXVICSIS_r3m4_djvu.txt,

diakses pada 21/05/2015.

Berridge, G. R. 2002. Diplomacy: Theory and Practice 2nd

edition. New York: University of Leicester,

Palgrave.

Buletin Diplomasi Multilateral Vol. 1 No. 1 Tahun 2012.

Jakarta: Direktorat Jendral Multilateral

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Hapsoro, Bagas. 2004. Tantangan Diplomasi Multilateral Indonesia

dalam Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat

Indonesia. Gramedia: Jakarta.

20

Shoelhi, Mohammad. 2011. DIPLOMASI: Praktik Komunikasi

Internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

21