Afifah-PERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA … filePERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA INTERNASIONAL ... Afifah Kusumadara –Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –20 Februari 2019

21/02/2019

1

PERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA INTERNASIONAL

INDONESIA

Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –

20 Februari 2019

ISTILAH

• International Civil Procedure

• International Civil Procedural Law

• Transnational Civil Procedure


20 Februari 2019

21/02/2019

2

RUANG LINGKUP HK. ACARA PERDATA INT.

1. Yurisdiksi / Kompetensi Hakim (Jurisdiction)

2. Prosedur dalam beracara lintas batas negara

• (procedure in cross-border proceedings)

3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing

• (recognition and enforcement of foreign judgments)


20 Februari 2019

Tunduk pada hukum nasional , namun…..

Ada upaya internasional untuk menyatukan aturan2 dan menyederhanakan prosedur beracara perdata lintas negara

Di level internasional (Hague Conventions, UNIDROIT Conventions, etc. ).

Di level regional (eg. European Union Brussel Regulation) .

Di ASEAN Belum ada.

Perjanjian bilateral antara Indonesia & Thailand 1978.


20 Februari 2019

21/02/2019

3

• Perkembangan Hk Acara Perdata Internasional Indonesia mau ygbagaimana ?

1. Mengembangkan Hukum Nasional sendiri ttg Hk Acara PerdataInternasional Indonesia ?

2. Bergabung masuk dalam beberapa Treaty dan / KonvensiInternasional di bidang ini?

Termasuk membuat perjanjian bilateral / MLA ?


20 Februari 2019

I) YURISDIKSI

1. Hukum Nasional yg ada:

Pasal 118 HIR

Pasal 99 ayat (2), (3), (8), (9) Rv

Pasal 100 Rv

Pasal 102 Rv (jurisdiction in personam, in rem, dan quasi in rem).


20 Februari 2019

21/02/2019

4

YG PERLU DIKEMBANGKAN ?

Perlunya diterima doktrin/rules tentang :

Forum non conveniens

Lis alibi pendens / Litis pendentia

State Immunity

State Owned Enterprises Immunity

Dan lain-lain

Untuk mengatur Yurisdiksi Pengadilan Indonesia

7Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional

– 20 Februari 2019

Forum non conveniens.

Pengadilan Indonesia menolak mengadili perkara bilamana adaforum lain yg lebih tepat untuk mengadili perkara tsb.

Contoh: Pasutri WNI - WNA yg akan cerai. Mereka sudah lama meninggalkanIndonesia dan tinggal sehari-hari di Perancis.

Lis alibi pendens

Pengadilan Indonesia menolak mengadili perkara jika adapengadilan asing lainnya yg SEDANG memproses perkara yg sama.

Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –

20 Februari 20198

21/02/2019

5

State immunity dan State Owned Enterprise:

Absolute immunity, atau..

Restrictive Immunity ?

Yurisdiksi atas Badan Hukum Asing:

Berdasar statutory seat, atau…

Tempat dari Central Administration, atau…

Tempat principal place of business ?

Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata

Internasional – 20 Februari 20199

II. PROSEDUR BERACARA LINTAS BATAS NEGARA

1. Penyampaian judicial service di luar negeri

• Panggilan

• Pemberitahuan

2. Pengambilan alat-alat bukti di luar negeri

3. Legalisasi Dokumen untuk keperluan di LN.

Dan sebaliknya dari LN ke Indonesia.


20 Februari 201910

21/02/2019

6

YG PERLU DIKEMBANGKAN

Apakah sudah cukup hukumnya hanya dari Perjanjian Kerjasa-

ma antara KEMENLU dan MA (Perjanjian Teknis) ?

Antara lain:

Perjanjian Kerja Sama ttg Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata .

Perjanjian Kerja Sama ttg Standardisasi /format Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan.

Perjanjian Kerjasama ttg Prosedur Teknis Pemberian Bantuan HukumMasalah Perdata. Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –

20 Februari 201911

Sejak 10 September 2018 S/D 3 Januari 2019, Kepaniteraan MA menerima 116permohonan penyampaian dokumen perdata dari PN Indonesia ke Luar Negeri


20 Februari 201912

Catatan:

• Belum termasuk dari PN Luar Negeri

ke Indonesia

• Belum termasuk SURAT ROGATORI

• Belum termasuk Permohonan

LEGALISASI DOKUMEN

Sumber data:

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1622-

kaleidoskop-2018-sejak-launching-prosedur-baru-ma-menerima-116-

permo%E2%80%A6

21/02/2019

7

• Data di atas menunjukkan kecenderungan PENINGKATAN.

• Pada tahun 2017 terjadi peningkatan 91% (1.767 kasus) WNI yg memilikimasalah keperdataan dg pihak asing, dibandingkan dg tahun 2016.

Sumber data :

• https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180220174425-106-277523/kasus-perdata-wni-di-luar-negeri-meningkat-91-persen

Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional


PERKEMBANGAN YG DIHARAPKAN ??

Apakah melalui:

1. Perjanjian bilateral / Mutual Legal Assistance ?

2. Perjanjian regional ?

3. Perjanjian internasional ?

• Hague Service Convention 1965

• Hague Evidence Convention 1970

• Apostille Convention 1961


20 Februari 201914

21/02/2019

8

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE / BILATERAL TREATY SERVICE; EVIDENCE; APOSTILLE CONVENTIONS

Mengatur hal-hal teknis dan Central Authority Mengatur hal-hal teknis dan Competent Authority

15

Membutuhkan pengesahan DPR (Menurut UU Perjanjian Internasional)

Membutuhkan pengesahan DPR

Waktu yg lebih CEPAT untuk bergabung. Waktu yg lebih LAMA utk bergabung

• Timbal-balik hanya dg 1 negara lainnya.

• Tidak ada keseragaman

• Timbal-balik dg banyak negara

• Berlaku seragam di banyak negara.

• Hanya ada 1 bilateral treaty dg Thailand

• Namun belum pernah digunakan(Dr Yu Un Oppusunggu, Recognition & Enforcement of Foreign

Judgments in Asia (2017 ABLI) 100)

• Indonesia belum/tidak menjadi anggota konvensi

• Rencana aksesi Apostille Convention dlm waktu

dekat.

MANAKAH YG PALING MENGUNTUNGKAN UTK KEPENTINGAN INDONESIA dlm waktu DEKAT & jangka Panjang ??

Bilateral MLA atau Conventions ?

HAGUE SERVICE CONVENTION 1965

• Menyederhanakan dan mempercepat penyerahan dokumen2 ke pihak lawan di LN.

• Menjamin proses penyerahan dokumen dalam waktu yg cukup supaya pihaklawan dapat mempersiapkan pembelaannya.

• Menciptakan prosedur internasional yg seragam dlm proses

penyampaian dokumen2 pengadilan di LN.


20 Februari 2019

21/02/2019

9

TAKING EVIDENCE CONVENTION 1970

• Utk keperluan memperoleh bukti-bukti di LN :

• Saksi

• Dokumen

• Properti

• Dg cara yg sederhana, cepat, dan seragam di antara

semua negara anggota Konvensi.


20 Februari 2019

APOSTILLE CONVENTION 1961

• Menggantikan proses legalisasi dg rantai proseduryang lebih pendek.

• Telah diratifikasi / diaksesi oleh 117 negara.

• Mengurangi beban kerja pejabat di Kemenlu dan Konsulat (baik di negaranya & di negara tujuan)

• Di-handle oleh Competent AuthorityS


20 Februari 2019

21/02/2019

10

SITUASI DI INDONESIA SAAT INI

• Dokumen yang akan digunakan ke LUAR NEGERI harus DILEGALISASI oleh:

i. notaris/instansi berwenang,

ii. Kementerian Hukum dan HAM (via ALEGTRON)

iii. Kementerian Luar Negeri,

iv. perwakilan negara asing di Indonesia.


20 Februari 2019

• Dokumen ASING yang diterbitkan di luar negeri dan akandipergunakan di WILAYAH INDONESIA, harus dilegalisasi oleh:

i. Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara tsb.

ii. Perwakilan Republik Indonesia di negara tsb.


20 Februari 2019

21/02/2019

11


• Penyampaian Surat Rogatori dan Permohonan PenyampaianDokumen dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri:



• Dari Pengadilan LN ke Indonesia:



21/02/2019

12

III. PENGAKUAN & PELAKSANAANPUTUSAN ASING

• Bagaimana perkembangannya ?

Apakah melalui:

1. Perjanjian bilateral ?

2. Perjanjian regional ?

3. Perjanjian internasional ?

• Jarang digunakan Mutual Legal Assistance, krn ENFORCEMENT bukanhal teknis dan terkait kedaulatan negara yg meng-enforce putusanasing.

• Kalau utk Recognition masih mungkin spti Sing – Malaysia di bidangCross Border Insolvency


20 Februari 201923

Utk bidang tertentu ?

Misal: kontrak, corporate insolvency,

child abduction, etc.

Atau utk semua jenis putusan ?

• Pentingnya pengembangan ttg hal ini a.l. untuk:

Cross-border Insolvency / kepailitan lintas negara

Putusan perceraian

Kontrak internasional

Tort

Unjust enrichment

Untuk menghindari limping decisions (putusan pincang).


20 Februari 201924

21/02/2019

13


• Hukum nasional yg berlaku:

Pasal 436 Rv

Pasal 431 Rv

Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Jika diterima Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Asing, maka….

• Perlu diterima doktrin/rules ttg:

Res Judicata

Issue estoppel dan Cause of Action Estoppel

Dalam Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia

Kalau utk putusan Pengadilan Indonesia: Res Judicata sdh diatur dlm pasal 1917 BW


20 Februari 201926

21/02/2019

14

PERMASALAHAN

• Di Buku karya Prof. Sudargo Gautama & Prof. Yahya Harahap:

• Putusan declaratoir dan constitutive DAPAT DIAKUI

• Seperti: Putusan perceraian luar negeri (lihat ps. 41 UU ADMINDUK).

• Tapi….. tidak mudah untuk dilaksanakan:

• Kantor Catatan Sipil dan Adminduk enggan mendaftarkan, karena PutusanPerceraian bukan berasal dari Putusan PN atau Putusan PA Indonesia.

• Diulang lagi oleh PN / PA Indonesia

• Diterbitkan Surat Keterangan dari PN / PA Indonesia.



KESIMPULAN & SARAN

1. Pentingnya penyusunan Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia:

Melalui hukum nasional.

Melalui Treaty atau Convention.

Untuk melindungi hak-hak para pihak dari undue process of law.

Mengurangi beban kerja KEMENLU dan perwakilannya di LN, dg adanya Competent Authority

2. Short-course bagi Hakim, Notaris, Pejabat Publik lain di bidang HPI

Afifah Kusumadara – Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional


21/02/2019

15

3. Pembentukan Direktori Putusan MA tersendiri utk bidang PerdataInternasional.


20 Februari 201929


20 Februari 201930

Afifah-PERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA … filePERKEMBANGAN HK ACARA PERDATA INTERNASIONAL ... Afifah Kusumadara –Sarasehan KEMENLU Hukum Perdata Internasional –20 Februari 2019

Documents