Adrt Pencak Silat Ipsi

8/19/2019 Adrt Pencak Silat Ipsi

1/38

- 1 -

ANGGARAN DASAR

IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA

P E M B U K A A N

Bahwa menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk menjunjung

tinggi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan

Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan

makmur berazaskan Pancasila. Tujuan Nasional perjuangan yag akan

diwujudkan sesuai cita-cita itu adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memajukan

kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan Bangsa dan serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum

didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa nilai-nilai itu menjadi landasan moral dalam mengangkat

harkat kemanusian dan martabat bangsa yang terangkum dalam cita,

rasa, cipta dan karsa sebagai kekuatan kehidupan bersama untuk

mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam bingkai

sesanti Bhineka Tunggal Ika dan tidak diskriminasi. Segenap kekuatan

bangsa Indonesia meliputi agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya dan pertahanan keamanan harus diberi tempat berekspresiagar menjadi kekuatan perjuangan nasional berdasarkan Pancasila

dan UUD Negera Republik Indonesia 1945.

Bahwa Pencak Silat Indonesia merupakan pusaka leluhur dan bagian

yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia

yang didalamnya memiliki aspek mental-spritual, beladiri, seni dan

olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu

kesatuan seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia serta sebagai bagian

integral dari ketahanan Nasional Indonesia.


2/38

- 2 -

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui upaya-upaya

yang sadar, terencana, tertata dan berkelanjutan, maka telah

menjadi konsensus Nasional terbentuknya wadah organisasi Pencak

Silat Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia

dengan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

sebagaimana tersebut dibawah ini :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

(1)

Organisasi ini bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia disingkatIPSI.

(2) Pusat Organisasi IPSI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(3) PB IPSI beralamat di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jl. Taman

Mini I, Jakarta Timur.

Pasal 2

WaktuIPSI didirikan di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1948 untuk waktu

yang tidak ditentukan.

BAB II

AZAS, DASAR, SIFAT DAN STATUS

Pasal 3

Azas dan Dasar

(1) IPSI berazaskan Pancasila.


3/38

- 3 -

(2) IPSI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945.

(3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tetang Sistim Keolahragaan

Nasional

Pasal 4

Sifat

IPSI bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan

kesetiakawanan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia serta tidak berafiliasi, berorientasi dan berfungsi politik.

Pasal 5Status

IPSI berstatus sebagai satu-satunya wadah organisasi bagi seluruh

jajaran Pencak Silat Indonesia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

MaksudIPSI didirikan dengan maksud mengkoordinasikan dan melaksanakan

pembinaan kegiatan pencak silat di dalam pelestarian,

pengembangan dan peningkatan kualitas serta prestasi pencak silat

secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pasal 7

Tujuan

IPSI bertujuan mempersatukan, membina persaudaraan dan

kesetiakawanan antar organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat

yang menjadi anggotanya dalam rangka meningkatkan peran serta


4/38

- 4 -

pencak silat dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,

serta mengangkat harkat dan martabat bangsa.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi

(1) Ditingkat Pusat disebut IPSI PUSAT berkedudukan di Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Ditingkat Propinsi / Daerah Khusus Ibukota / Daerah Istimewadibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia. disebut IPSI

Provinsi.

(3) Ditingkat Kabupaten / Kota dibentuk organisasi Ikatan Pencak

Silat Indonesia, disebut IPSI KABUPATEN / KOTA.

(4) Ditingkat Kecamatan dibentuk organisasi Ikatan Pencak Silat

Indonesia, disebut IPSI KECAMATAN.

Pasal 9Wilayah Kerja

(1) Wilayah kerja IPSI Pusat adalah diseluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Wilayah kerja IPSI Provinsi adalah diseluruh wilayah hukum

Provinsi / Daerah Khusus Ibukota / Daerah Istimewa

bersangkutan.

(3) Wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota adalah diseluruh wilayah

hukum Kabupaten / Kota bersangkutan.


5/38

- 5 -

(4) Wilayah kerja IPSI Kecamatan adalah diseluruh wilayah hukum

Kecamatan bersangkutan.

Pasal 10

Kewenangan Organisasi

(1) IPSI Pusat, membawahi IPSI Provinsi diseluruh Indonesia.

(2) IPSI Provinsi membawahi semua IPSI Kabupaten / Kota diwilayah

kerjanya.

(3) IPSI Kabupaten / Kota membawahi semua IPSI Kecamatan

diwilayah kerjanya.

(4) IPSI Kecamatan Mengkoordinasikan Organisasi dan/atau

Perguruan Pencak Silat di wilayah kerjanya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11Keanggotaan

(1) Keanggotaan IPSI adalah Organisasi dan/atau Perguruan Pencak

Silat.

(2) Ketentuan mengenai keanggotaan IPSI diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga IPSI.


6/38

- 6 -

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan IPSI

(1) Kepengurusan IPSI Pusat disebut Pengurus Besar Ikatan Pencak

Silat Indonesia atau disingkat PB IPSI, dipilih, disusun, dan

ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan

Formatur terpilih dalam Musyawarah Nasional IPSI dan

bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional IPSI.

(2) Kepengurusan IPSI ditingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi

Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengprov IPSI, dipilih,

disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama-sama

dengan Formatur terpilih dalam Musyawarah Provinsi IPSI dan

bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi IPSI.

(3) Kepengurusan IPSI ditingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus

Kabupaten / Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat

Pengkab IPSI / Pengkot IPSI, dipilh, disusun, dan ditetapkan oleh

Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur terpilih dalamMusyawarah Kabupaten / Kota IPSI dan bertanggung jawab

kepada Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI.

(4) Kepengurusan IPSI ditingkat Kecamatan disebut Pengurus

Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengcam

IPSI dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua terpilih dalam

Musyawarah Kecamatan IPSI dan bertanggung jawab kepada

Musyawarah Kecamatan IPSI.


7/38

- 7 -

Pasal 13

Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan IPSI adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai

tanggal ditetapkan, dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Susunan dan Wewenang Pengurus

Susunan dan kewenangan Pengurus IPSI diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga IPSI.

Pasal 15

Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan

Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Dewan Pembina danDewan Pertimbangan yang tugas dan kewenangannya diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga IPSI.

Pasal 16

Majelis Pakar, Komisi Disiplin,

Lembaga Bela Negara dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai Majelis Pakar, Komisi

Disiplin, Lembaga Bela Negara dan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang

tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

IPSI.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Musyawarah IPSI

(1) Musyawarah IPSI terdiri dari :

a. Musyawarah Nasional IPSI atau disingkat Munas IPSI.

b.

Musyawarah Provinsi IPSI atau disingkat Musprov IPSI.


8/38

- 8 -

c. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Muskab /

Muskot IPSI.

d.

Musyawarah Kecamatan IPSI atau disingkat Muscam IPSI.

(2) Musyawarah IPSI diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun

sekali.

(3) Dalam hal yang sangat mendesak dapat diadakan Musyawarah

Istimewa IPSI.

(4) Musyawarah Nasional IPSI merupakan pemegang kekuasaan

tertinggi organisasi dan berwenang :

a.

Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar IPSI.b. Memilih dan menetapkan Pengurus Besar IPSI, melalui Ketua

Umum terpilih dan Formatur terpilih.

c. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga IPSI.

d. Menetapkan kebijakan-kebijakan pokok Program Kerja

Pengurus Besar IPSI dan hal-hal lain yang bersifat mendasar.

(5) Musyawarah Provinsi IPSI mempunyai kewenangan :

a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi IPSI.

b.

Memilih dan menetapkan Pengurus Provinsi IPSI melaluiKetua terpilih dan Formatur terpilih

c. Menyusun program kerja Pengurus Provinsi IPSI

(6) Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI mempunyai kewenangan :

a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus

Kabupaten/Kota IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota IPSI

melalui Ketua terpilih dan Formatur terpilih

c. Menyusun program kerja Pengurus Kabupaten / Kota IPSI


9/38

- 9 -

(7) Musyawarah Kecamatan IPSI mempunyai kewenangan :

a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Kecamatan

IPSI.

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan IPSI melalui

Ketua terpilih dan Formatur terpilih

c. Menyusun program kerja Pengurus Kecamatan IPSI

(8) Hal mengenai Musyawarah IPSI akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga IPSI.

Pasal 18

Rapat Kerja

(1)

Rapat Kerja IPSI terdiri :a. Rapat Kerja Nasional IPSI atau disingkat Rakernas IPSI.

b. Rapat Kerja Provinsi IPSI atau disingkat Rakerprov IPSI.

c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Rakerkab/kot

IPSI.

d. Rapat Kerja Kecamatan IPSI atau disingkat Rakercam IPSI.

(2) Rapat Kerja IPSI diadakan menurut kebutuhan untuk membahas,

mengevaluasi dan menetapkan hal-hal yang dianggap penting

dalam peningkatan kegiatan bidang bersangkutan.

(3) Selain Rapat Kerja IPSI dapat diadakan pula rapat konsultasi dan

rapat-rapat lainnya.

(4) Selain Rapat Kerja IPSI dan Rapat Konsultasi serta rapat-rapat

lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.


10/38

- 10 -

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 19

Atribut

(1) Atribut IPSI terdiri dari :

a. Lambang

b. Bendera

c. Prasetya Pesilat Indonesia

d. Mars dan Hymne.

e. Salam

f. Seragam dan Kelengkapannya

(2) Hal-hal yang menyangkut atributnya, khususnya Lambang,

Bendera, dan Seragam ( bentuk, makna, arti, ukuran dan tata cara

penggunaannya ) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20

Keuangan dan Kekayaan(1) Keuangan IPSI diperoleh dari:

a. Uang pangkal dan Iuran tetap anggota IPSI.

b. Bantuan Pemerintah Republik Indonesia.

c. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.

d. Usaha-usaha yang sah.

(2) Semua kekayaan yang diperoleh IPSI menjadi milik Organisasi

IPSI.


11/38

- 11 -

(3) Keadaan Keuangan dan Kekayaan IPSI dilaporkan dalam

Musyawarah IPSI atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga IPSI adalah penjabaran lebih lanjut dan

merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar IPSI.

(2)

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar IPSIdapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

(3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

IPSI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar IPSI.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 22Pembubaran

(1) Pembubaran IPSI hanya dapat dilakukan dengan keputusan

Musyawarah Nasional IPSI yang diadakan khusus untuk

keperluan pembubaran.

(2) Munas IPSI dengan agenda khusus untuk pembubaran IPSI

tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila diminta secara

tertulis oleh sekurang-kurangnya dua per-tiga (2/3) Pengurus

Provinsi, dan anggota IPSI Pusat yang ada.


12/38

- 12 -

(3) Pembubaran IPSI tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh

sekurang-kurangnya dua-per-tiga (2/3) dari Utusan Pengurus

Provinsi dan anggota Pengurus Besar IPSI yang hadir secara sah.

(4) Apabila IPSI dibubarkan, hak miliknya harus diurus oleh suatu

Komisi yang dibentuk khusus oleh Munas IPSI yang

membubarkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 23Penutup

(1) Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar ini

dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional IPSI XIII pada tanggal

22 Februari 2012

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh

Munas IPSI XIII Tahun 2012 .


13/38

- 13 -


IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan IPSI terdiri dari :

(1) Anggota Khusus

(2) Anggota Biasa

Pasal 2

(1) Anggota Khusus IPSI adalah keanggotaan yang dimiliki secara

otomatis oleh Organisasi dan/atau Perguruan Historis Pencak

Silat yang ditinjau dari sejarah perkembangan IPSI, mempunyai

kedudukan khusus dan hanya berlaku di Tingkat Pusat.

(2) Organisasi dan/atau Perguruan Historis, Pencak Silat Anggota

Khusus IPSI, adalah :

2.1. Persaudaraan Setia Hati.

2.2. Persaudaraan Setia Hati Terate.

2.3.

Keluarga Silat Indonesia Perisai Diri.2.4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih.

2.5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putera

Muhammadiyah.

2.6. Phashadja Mataram.

2.7. Perguruan Pencak Silat Indonesia (PERPI) Harimurti.

2.8. Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI).

2.9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi.

2.10. Keluarga Pencak Silat Nusantara.


14/38

- 14 -

Pasal 3

Anggota biasa IPSI adalah keanggotaan yang dapat dimiliki oleh

Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat yang telah memenuhi

syarat dan telah diterima sebagai anggota IPSI melalui tata cara

permohonan yang telah ditentukan.

Pasal 4

Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota biasa IPSI

terdiri dari :

1. Keanggotaan IPSI Pusat.

2. Keanggotaan IPSI Provinsi.

3. Keanggotaan IPSI Kabupaten / Kota

4.

Keanggotaan IPSI Kecamatan.

Pasal 5

Persyaratan bagi Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat menjadi

Anggota biasa IPSI, yaitu :

1. Untuk menjadi anggota IPSI Kecamatan, Organisasi dan/atau

Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai anggota

aktif sekurang-kurangnya 25 orang.

2.

Untuk menjadi anggota IPSI Kabupaten/Kota, Organisasi dan/atauPerguruan Pencak Silat yang bersangkutan mempunyai jumlah

Kecamatan sekurang-kurangnya seper-empat (1/4) dari jumlah

IPSI Kecamatan yang terdapat diwilayah kerja IPSI

Kabupaten/Kota bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi

Kabupaten/Kota yang belum mempnyai IPSI Kecamatan dan

hanya ada satu ( 1 ) Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat

diwilayahnya, Organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat

bersangkutan dapat secara langsung mendaftar menjadi anggora

IPSI Kabupaten/Kota yang terkait.


15/38

- 15 -

3. Untuk menjadi anggota IPSI Provinsi, Organisasi dan/atau

Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai

jumlah Cabang yang seluruhnya telah menjadi anggota IPSI

Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya setengah ( 1/2 ) dari jumlah

IPSI Kabupaten/Kota yang terdapat diwilayah kerja IPSI Provinsi

bersangkutan.

4. Untuk menjadi anggota IPSI Pusat, Organisasi dan/atau Perguruan

Pencak Silat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah

Wilayah dan/atau cabang yang seluruhnya telah menjadi anggota

IPSI Provinsi sekurang-kurangnya setengah (1/2) + satu ( 1 ) IPSI

Provinsi.

Pasal 6

Dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keanggotaan IPSI,

Organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat harus :

1. Mengisi formulir yang dapat diperoleh dari pengurus IPSI

setempat dan menyerahkan kembali bersama dengan lampiran-

lampiran lain, yaitu :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan /

atau Perguruan, yang sejiwa dan selaras dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI.b. Penjelasan tentang sumber aliran dan sejarah berdirinya

organisasi dan / atau Perguruan Pencak Silat bersangkutan.

c. Susunan Pengurus dan Jumlah anggotanya.

d. Surat Pernyataan kesanggupan menjunjung tinggi nama dan

kehormatan IPSI dan mendukung serta berpartisipasi aktif

dalam pelaksanaan kebijakan dan program IPSI.

2. Formulir yang telah diisi dan Lampiran-lampirannya sebagaimana

disebut pada ayat 1 di atas, diserahkan kepada Pengurus IPSI

yang bersangkutan, yaitu :


16/38

- 16 -

a. Untuk keanggotaan IPSI Pusat kepada PB IPSI.

b. Untuk keanggotaan IPSI Provinsi kepada Pengprov IPSI.

c.

Untuk keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota kepada Pengkab /

Pengkot IPSI.

d. Untuk keanggotaan IPSI Kecamatan kepada Pengran IPSI.

3. Pengurus IPSI yang bersangkutan melakukan penilaian terhadap

kebenaran syarat-syarat dan pengisian formulir keanggotaan IPSI

dan lampiran-lampiran yang telah ditentukan.

4. Apabila semua syarat, dan formulir keanggotaan IPSI beserta

lampirannya dinilai cukup benar, maka organisasi dan/atau

Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan diberi Sertifikat ( SuratKeterangan ) keanggotaan IPSI. Duplikat sertifikat tersebut dikirim

kepada Pengurus IPSI setingkat di atasnya dan kepada PB IPSI.

5. Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Anggota Biasa yang

sudah terdaftar dan disyahkan ditingkat Pusat adalah :

5.1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih

5.2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia

5.3. Persinas ASAD

5.4. PSTD Indonesia

5.5.

Tetada Kalimasada Indonesia5.6. Pagar Nusa

Pasal 7

Status keanggotaan akan hilang apabila Organisasi dan/atau

Perguruan Pencak Silat yang bersangkutan :

1. Menyatakan keluar dari keanggotaan IPSI.

2. Membubarkan diri atau dibubarkan oleh pihak yang berwenang.


17/38

- 17 -

3. Dijatuhi sanksi oleh Pengurus IPSI yang berwenang yang

mengakibatkan kehilangan keanggotaannya karena dinilai

melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga IPSI.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 8

(1) Sesuai dengan tingkatannya, Pengurus IPSI dipilih dan ditetapkan

oleh Musyawarah IPSI pada tingkat yang bersangkutan.

(2)

Pelantikan PB. IPSI dilakukan oleh Pimpinan KONI Pusat.

(3) Pelantikan Pengprov IPSI dilakukan oleh Pimpinan PB. IPSI.

(4) Pelantikan Pengkab/Pengkot IPSI dilakukan oleh Pimpinan

Pengprov IPSI.

(5) Pelantikan Pengcam IPSI dilakukan oleh Pimpinan

Pengkab/Pengkot IPSI.

(6)

Atas persetujuan Pimpinan Pengurus IPSI yang berwenangmelantik, pelantikan dapat dilakukan oleh Pejabat Instansi atau

Badan Pemerintah setempat.

(7) Pengukuhan Pengurus IPSI dilakukan oleh Pengurus IPSI setingkat

diatasnya, diketahui oleh KONI setempat, kecuali PB IPSI yang

dipilih oleh Musyawarah Nasional, dan dikukuhkan oleh KONI

Pusat.


18/38

- 18 -

Pasal 9

(1) Masa bakti Pengurus IPSI adalah 4 (empat) tahun, terhitung mulai

tanggal dikukuhkannya Pengurus yang bersangkutan.

(2) Apabila setelah masa bakti 4 (empat) tahun belum dibentuk

Pengurus IPSI yang baru, maka pengurus IPSI yang bersangkutan

terus melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya

kepengurusan yang baru.

(3) Apabila setelah melewati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

dari batas akhir masa bakti belum dapat dibentuk dan ditetapkan

pengurus IPSI yang baru, Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di

atasnya mengambil prakarsa (dengan berkonsultasi bersama PB.IPSI dan Pimpinan KONI diwilayah kepengurusan tersebut), untuk

membentuk kepengurusan IPSI yang baru, dengan

menyelenggarakan Musyawarah IPSI yang kemudian memilih dan

menetapkan Pengurus IPSI yang baru.

BAB III

FUNGSIONARIS PENGURUS IPSI

Pasal 10Fungsionaris PB. IPSI dipilih dan ditetapkan sesuai dengan tata cara

yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional IPSI. Fungsionaris

Pengurus IPSI pada tingkat di bawahnya berpedoman padanya.

Pasal 11

(1) Fungsionaris Pengurus IPSI berhenti karena :

a. Mengundurkan diri

b. Meninggal dunia

c. Diberhentikan karena sangsi organisasi


19/38

- 19 -

(2) Dalam hal akan dilakukan pemberhentian sehubungan dengan

alasan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan dan

ketentuan AD. & ART. IPSI, fungsionaris yang bersangkutan diberi

hak untuk membela diri terhadap pengurus IPSI yang akan

memberhentikan dan hak untuk naik banding ke Pengurus IPSI

setingkat di atasnya dapat dilakukan menurut tata cara dan tata

krama yang baik.

(3) Keputusan Pengurus IPSI yang akan memberhentikan dan

keputusan banding dari pengurus IPSI setingkat di atasnya dapat

berupa :

a. Membatalkan pemberhentian dan menempatkan kembali

pada posisi semula fungsionaris yang bersangkutan dalamKepengurusan IPSI, dengan atau tanpa syarat tertentu.

b. Mempertahankan keputusan pemberhentian yang telah

diambil.

Pasal 12

Kekosongan Pengurus IPSI karena fungsionaris sebelumnya berhenti,

segera diisi dengan fungsionaris baru dan pengisian tersebut

dilaporkan kepada Pimpinan Pengurus IPSI setingkat di atasnya

dengan surat keputusan pergantian antar waktu.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS IPSI

Pasal 13

(1) Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia ( PB. IPSI ), adalah

Pimpinan Tertinggi Organisasi yang melaksanakan

Kepemimpinan dan bertanggungjawab kedalam maupun keluar.


20/38

- 20 -

(2) Susunan Pengurus Besar IPSI, terdiri dari :

a. Ketua Umum.

b.

Wakil Ketua sekurang-kurangnya 4 (empat) orang (salah satu

dapat merangkap menjadi Ketua Harian).

c. Seorang Sekretaris Umum dan 2 (dua) orang Sekretaris.

d. Seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara.

e. Beberapa Ketua Departemen dan Lembaga yang terdiri :

e.1. Departemen Pembinaan Organisasi dan Hubungan Luar

Negeri.

e.2. Departemen Pembinaan Prestasi.

e.3. Departemen Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.

e.4. Departemen Penelitian dan Pengembangan.

e.5.

Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual.e.6. Departemen Promosi dan Pemasaran.

e.7. Departemen Pembibitan dan Pemasalan.

e.8. Lembaga Wasit dan Juri.

e.9. Lembaga Pelatih.

e.10. Lembaga Bela Negara

e.11. Lembaga Sertifikasi Profesi

(3) Masing-masing Ketua Departemen dan Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibantu beberapa anggota yang

disesuaikan dengan kebutuhannya.

(4) Ketua Umum terpilih dan Formatur terpilih dalam Munas IPSI

diberi mandat oleh Munas untuk melengkapi susunan

fungsionaris Pengurus Besar IPSI sesuai dengan tuntutan

pembinaan.

Pasal 14

(1) Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pengprov IPSI),

adalah Pimpinan Provinsi di wilayahnya yang melaksanakan


21/38

- 21 -

Kepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi

didaerahnya.

(2) Susunan Pengurus IPSI Provinsi terdiri dari :

a. Ketua

b. Wakil Ketua sekurang-kurangnya 4 (empat) orang (salah satu

dapat merangkap menjadi Ketua Harian).

c. Seorang Sekretaris dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua)

orang Wakil Sekretaris.

d. Seorang Bendahara dibantu oleh seorang Wakil Bendahara.

e. Beberapa Ketua Bidang dan Lembaga yang terdiri dari :

e.1. Bidang Pembinaan Organisasi.

e.2.

Bidang Pembinaan Prestasi.e.3. Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.

e.4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

e.5. Bidang Pembinaan Mental dan Spriritual.

e.6. Bidang Promosi dan Pemasaran.

e.7. Bidang Pembibitan dan Pemasalan.

e.8. Lembaga Wasit Juri.

e.9. Lembaga Pelatih.

(3) Masing-masing Ketua Bidang dan Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibantu beberapa anggota yangdisesuaikan dengan kebutuhannya.

(4) Ketua terpilih dan Formatur terpilih dalam Musprov IPSI diberi

mandat oleh Musprov untuk melengkapi susunan fungsionaris

Pengurus Provinsi IPSI sesuai dengan tuntutan pembinaan.

Pasal 15

(1) Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan Pencak Silat Indonesia

(Pengkab/pengkot IPSI), adalah Pimpinan Kabupaten/kota


22/38

- 22 -

diwilayahnya yang melaksanakan Kepemimpinan dan

mengkoordinir kegiatan Organisasi didaerahnya.

(2) Susunan Pengurus IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Ketua dan dibantu sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang

Wakil Ketua.

b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.

d. Beberapa Ketua Biro dan Lembaga yang terdiri dari :

d.1. Bidang Organisasi.

d.2. Bidang Pembinaan Prestasi.

d.3. Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencak Silat.

d.4.

Lembaga Wasit Juri.d.5. Lembaga Pelatih.

(3) Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Muskab/Muskot IPSI diberi

mandat oleh Muskab/Muskot untuk melengkapi susunan

fungsionaris Pengurus Kabupaten/Kota IPSI sesuai dengan

tuntutan pembinaan.

Pasal 16

(1) Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silat Indonesia ( Pengran IPSI

), adalah Pimpinan Kecamatan diwilayahnya yang melaksanakanKepemimpinan dan mengkoordinir kegiatan Organisasi

didaerahnya.

(2) Susunan Pengurus IPSI Kecamatan terdiri dari :

a. Ketua dan Wakil Ketua.

b. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

c. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.


23/38

- 23 -

(3) Susunan pegurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disesuaikan dengan susunan Pengurus IPSI setingkat diatasnya

dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Ketua terpilih Formatur terpilih dalam Musran IPSI diberi mandat

oleh Musran untuk melengkapi susunan fungsionaris Pengurus

Kecamatan sesuai dengan tuntutan pembinaan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

FUNGSIONARIS PENGURUS IPSI

Pasal 17

Ketua Umum dan/atau Ketua terpilih dan Formatur terpilih bersama-

sama dalam Musyawarah IPSI diberi mandat penuh menyusun

pembidangan tugas dan tanggung jawab Fungsionaris Pengurus IPSI.

BAB VI

DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN, MAJELIS PAKAR,

KOMISI DISIPLIN,

LEMBAGA BELA NEGARA DAN LEMBAGA AKREDITASI DANSERTIFIKASI PROFESI

Pasal 18

(1) Dewan Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia.

a. Dewan pembina diadakan di IPSI Pusat, beranggotakan

mantan ketua Umum/Ketua PB. IPSI dan ketua-ketua

Organisasi/Perguruan Pencak Silat.

b. Ditingkat IPSI Provinsi disebut Pembina Provinsi.

c. Ditingkat IPSI Kabupaten/Kota disebut Pembina

Kabupaten/Kota.


24/38

- 24 -

d. Ditingkat IPSI Kecamatan disebut Pembina Kecamatan.

(2)

Yang diangkat sebagai Pembina adalah seorang karena fungsi /

jabatan dan menjadi pengayom/penyantun masyarakat di setiap

tingkat keberadaannya.

(3) Anggota Dewan Pembina terdiri atas Ketua Umum, Perguruan

Historis secara exofficio yang bertugas membina dan mengawasi

langsung kepengurusan IPSI Pusat.

Pasal 19

(1) Disetiap tingkat Pengurus IPSI dapat diangkat Dewan

Pertimbangan.

(2) Dewan Pertimbangan terdiri dari tokoh-tokoh Organisasi

dan/atau Perguruan Pencak Silat anggota IPSI.

(3) Tugas Dewan Pertimbangan IPSI adalah memberikan nasehat dan

saran / pertimbangan kepada Pengurus IPSI dalam menentukan

kebijakan pengembangan dan pembinaan Pencak Silat di

tingkatnya baik diminta maupun tidak.

Pasal 20Majelis Pakar, terdiri dari beberapa orang pakar yang dengan

kepakaran/keahliannya dapat memberikan sumbangan pada

pembinaan dan pengembangan kualitas Pencak Silat.

Pasal 21

Komisi Disiplin, terdiri dari beberapa orang yang diangkat oleh

Pengurus IPSI sesuai dengan tingkatannya dengan tugas dan

kewenangan menegakkan disiplin organisasi.


25/38

- 25 -

Pasal 22

(1) Lembaga Bela Negara, terdiri dari beberapa orang yang diangkat

oleh Ketua Umum PB. IPSI dengan tugas dan wewenang

penyelenggaraan bela negara.

(2) Lembaga Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga yang berada ditingkat pusat untuk

mewadahi dan menyalurkan aspirasi pengabdian dan

kemampuan komunitas silat kepada negara dan bangsa.

(3) Formulasi pokok-pokok tugas dan kewajiban yang rinci akan

dikeluarkan tersendiri.

Pasal 23

(1) Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Profesi (LASP), terdiri dari

beberapa orang yang diangkat oleh Ketua Umum PB. IPSI dengan

tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan akreditasi dan

sertifikasi profesi.

(2) Lembaga Akreditasi dan Sertifikasi Profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berada ditingkat pusat dan

bersifat independen.

BAB VII

PESERTA DAN TATA LAKSANA

MUSYAWARAH IPSI

Pasal 24

(1) Musyawarah IPSI dihadiri oleh :

a. Peserta

b. Peninjau


26/38

- 26 -

(2) Musyawarah Nasional IPSI dihadiri oleh :

a. Peserta, yang terdiri dari :

a.1.

Utusan Pengurus Besar IPSI.

a.2. Utusan Pengurus Provinsi IPSI

a.3. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat

anggota IPSI Pusat.

b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Provinsi dan Utusan

Perguruan Silat yang diberi mandat.

c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari setiap utusan ditetapkan

oleh PB IPSI.

(3) Musyawarah Provinsi IPSI dihadiri oleh :

a.

Peserta, yang terdiri dari :a.1. Utusan Pengurus Provinsi IPSI.

a.2. Utusan Pengurus Kabupaten / Kota IPSI.

a.3. Utusan Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat

anggota IPSI Provinsi.

b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan

Utusan Perguruan Silat yang diberi mandat.

c. Jumlah Peserta dan Peninjau dari seiap utusan ditetapkan

oleh Pengurus Provinsi IPSI yang bersangkutan.

d. Utusan Pengurus Besar IPSI sebagai nara sumber.

(4) Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI dihadiri oleh:


a.1. Utusan Pengurus Kabupaten / Kota IPSI.

a.2. Utusan Pengurus Kecamatan IPSI.

a.3. Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota

IPSI Kabupaten/Kota.

b. Peninjau, adalah utusan Pengurus Kecamatan dan Utusan

Perguruan Silat yang diberi mandat.


oleh Pengurus Kabupaten/Kota IPSI yang bersangkutan.


27/38

- 27 -

d. Utusan Pengurus Provinsi IPSI sebagai nara sumber.

(5)

Musyawarah Kecamatan IPSI dihadiri oleh :


a.1. Utusan Pengurus Kecamatan IPSI

a.2. Utusan Organisasi dan Perguruan Pencak Silat anggota

IPSI Kecamatan.

b. Peninjau, adalah utusan Organisasi dan Perguruan Pencak

Silat anggota IPSI Kecamatan. yang diberi mandat


oleh Pengurus Kecamatan IPSI yang bersangkutan.

d. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai nara sumber.

(6) Utusan Pengurus IPSI mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh

jajaran Pencak Silat di wilayahnya.

(7) Utusan PB IPSI mewakili aspirasi yang berkaitan dengan tujuan

dan cita-cita pendirian IPSI.

Pasal 25

(1) Dalam Musyawarah IPSI setiap peserta mempunyai hak bicara

dan satu ( 1 ) hak suara, sedangkan Peninjau dapat

menyampaikan pandangannya seijin Pimpinan Sidang atau biladiminta dan tidak mempunyai hak suara.

(2) Pimpinan Musyawarah IPSI dipilih dan ditetapkan dalam Sidang

Paripurna dan/atau sidang Pleno

(3) Sidang-sidang Musyawarah IPSI dipandang sah apabila dihadiri

dan diikuti oleh sekurang-kurangnya setengah (½) ditambah satu

(1) jumlah Peserta yang diundang dan mengikuti sidang.


28/38

- 28 -

(4) Keputusan Musyawarah IPSI dipandang sah apabila didukung oleh

sekurang-kurangnya setengah (½) ditambah satu (1) jumlah suara

Peserta yang hadir dan mengikuti sidang.

(5) Keputusan Musyawarah IPSI wajib ditaati dan dilaksanakan oleh

jajaran IPSI di wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Musyawarah Istimewa IPSI, baru dapat diadakan apabila

sekurang-kurangnya dua per-tiga (2/3) dari jumlah anggota IPSI

di wilayah kerja IPSI yang bersangkutan menghendakinya.

(2)

Usulan tersebut diajukan kepada pengurus IPSI satu tingkatdiatasnya dan mendapat persetujuan.

(3) Untuk IPSI Pusat, usulan tersebut diajukan kepada KONI Pusat

untuk mendapatkan persetujuan/ rekomendasi.

BAB VIII

PESERTA DAN TATA LAKSANA

RAPAT-RAPAT IPSI

Pasal 27Sesuai dengan tingkat kepengurusan IPSI dan lingkup wilayah

kerjanya, Raker IPSI dihadiri dan diikuti oleh :

a. Pengurus IPSI

b. Utusan dari Pengurus IPSI setingkat dibawahnya yang mendapat

mandat dari Pengurus IPSI dan Perguruan Pencak Silat anggota

IPSI.

Pasal 28

(1) Raker IPSI dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus

IPSI bersangkutan atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum.


29/38

- 29 -

(2) Keputusan Raker IPSI diambil berdasarkan azas musyawarah dan

kesepakatan bersama.

(3) Keputusan Raker wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pengurus

IPSI atau oleh Pengurus Organisasi dan/atau Perguruan Pencak

Silat anggota IPSI.

Pasal 29

(1) Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI dihadiri dan diikuti oleh

fungsionaris Pengurus IPSI bersangkutan dengan maksud dan

tujuan peserta rapat mendapat mandat penuh sebagai peserta

dari Pengurus IPSI atau Pengurus Organisasi dan/atau PerguruanPencak Silta anggota IPSI.

(2) Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI dipimpin oleh

fungsionaris Pengurus IPSI yang bersangkutan yang bertanggung

jawab terhadap masalah teknis yang dibicarakan.

(3) Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi IPSI diambil

berdasarkan azas musyawarah dan kesepakatan bersama.

(4)

Keputusan Rakernis dan/atau Rapat konsultasi wajib ditaati dandilaksanakan oleh fungsionaris teknis Pengurus IPSI

bersangkutan serta Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat

anggota IPSI.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 30

(1) Atribut IPSI adalah tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam

wujud serta bentuk, yaitu :


30/38

- 30 -

a. Lambang.

b. Bendera.

c.

Prasetya Pesilat Indonesia.

d. Lagu.

e. Salam.

f. Seragam dan kelengkapannya.

g. Pakaian Pesilat beserta perlengkapannya yang dipergunakan

oleh setiap Pesilat.

(2) Lambang IPSI digunakan pada Bendera, Kertas Kop Surat,

Stempel, Plaket, Vandel, Badge dan benda-benda lain yang

membawa nama dan kehormatan serta kebanggan IPSI.

(3) Bendera IPSI adalah bendera berdasar warna hijau tua

berlambang IPSI merupakan lambang kehormatan dan

kebanggaan IPSI.

(4) Prasetya Pesilat Indonesia, adalah janji setia setiap insan pesilat

Indonesia.

(5) Lagu IPSI adalah hymne dan Mars yang menyatakan jatidiri dan

perjuangan IPSI dalam bentuk nada, irama dan lirik lagu.

(6) Salam IPSI adalah cara penghormatan di jajaran Pencak Silat

Indonesia.

(7) Hal-hal yang menyangkut bentuk, warna, dan makna atribut IPSI

diatur secara tersendiri dalam Ketentuan dan/atau Peraturan

Khusus IPSI.


31/38

- 31 -

BAB X

SUMBER KEUANGAN IPSI

Pasal 31

Sumber keuangan IPSI melalui berbagai usaha diatur secara tersendiri

dalam Ketentuan dan/atau Peraturan Khusus IPSI.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Segala hal yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga IPSI, Keputusan Musyawarah Nasional IPSI XII 2007khususnya menyangkut Struktur Pengurus Provinsi / Kabupaten/Kota

dan Kecamatan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

dan sesudah itu harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga IPSI yang ditetapkan oleh Musyawarah

Nasional XIII tahun 2012.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur

tersendiri oleh PB IPSI sepanjang tidak bertentangan atau

menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 34

(1) Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah

Tangga ini dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dan disahkan


32/38

- 32 -

dalam Musyawarah Nasional IPSI XIII pada tanggal 22 Februari

2012.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

disahkan oleh Munas IPSI XIII 22 Februari 2012.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 22 Februari 2012

MUSYAWARAH NASIONAL XIII

IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2012


33/38

- 33 -

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XIII


NO : 09 / MUNAS XIII IPSI / 2012

t e n t a n g

PENGESAHAN PERUBAHAN AD / ART IPSI

MUSYAWARAH NASIONAL XIII IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA

TAHUN 2012

Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa

Musyawarah Nasional XIII Ikatan Pencak Silat Indonesia tahun 2012

MENIMBANG : a. Bahwa untuk dapat menjamin ketertiban dan

kelancaran Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun

2012, maka perlu adanya Perubahan AD / ART IPSI

Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun 2012.

b. Bahwa sehubungan dengan butir “a” diatas perlu

memberlakukan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah

Tangga Musyawarah Nasional XIII IPSI Tahun 2012

dengan menerbitkan surat keputusannya.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI.

2. Keputusan Musyawarah Nasional XII IPSI/2007.

MEMPERHATIKAN : 1. Sambutan Ketua Umum KONI Pusat pada acara

pembukaan Munas XIII IPSI Tahun 2012.


34/38

- 34 -

2. Sambutan Ketua Umum PB. IPSI pada acara

Pembukaan Munas XIII IPSI Tahun 2012.

3.

Ceramah pembekalan dan paparan dari Bapak

Andi Alifian Malarangeng Menteri Pemuda dan

Olahraga (MENPORA) dan Bapak Mayjend. TNI

(Purn) Tono Suratman Ketua Umum KONI

Pusat.

4.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Munas XIII IPSI Tahun 2012

5.

Saran dan pendapat dari seluruh peserta Sidang

Pleno Munas XIII IPSI Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Perubahan

Anggaran Dasar / Anggaran rumah Tangga IPSI

pada Munas XIII IPSI Tahun 2012 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Pemimpin Sidang Pleno

Munas XIII IPSI Tahun 2012 terpilih untuk

melaksanakan dan memberlakukan Perubahan

Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga IPSI

Munas XIII IPSI Tahun 2012 sebagaimana


35/38

- 35 -

dimaksudkan pada ketetapan pertama tersebut

di atas.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : Februari 2012

MUSYAWARAH NASIONAL XIII


Pemimpin Sidang Pleno,

H. Tarmadji Boedi Harsono, SE

Wakil Ketua

H. Abdul Hamid

Ketua

Yanni SH

Sekretaris


36/38

- 36 -

ANGGARAN DASAR

DAN


IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA(IPSI)

HASIL MUNAS IPSI XIII

TAHUN 2012


37/38

- 37 -

ANGGARAN DASAR


38/38

- 38 -


Adrt Pencak Silat Ipsi

Documents