Administrasi Kesehatan
Administrasi KesehatanSusi Sugiarti
10.2007.046email : [email protected] Sarjana
Pendidikan Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana
Jalan Arjuna Utara,No.6, Jakarta Barat
Bab I
Pendahuluan
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945 melalui Pembangunan Nasional yang
berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber
daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam
satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung
oleh data dan informasi epidemiologi yang valid.
Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai
beban ganda (double burden). Penyakit menular masih merupakan
masalah, sementara penyakit degeneratif juga muncul sebagai
masalah. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah
administrasi, sehingga menyulitkan pemberantasannya. Dengan
tersedianya vaksin yang dapat mencegah penyakit menular tertentu,
maka tindakan pencegahan untuk mencegah berpindahnya penyakit dari
satu daerah atau negara ke negara lain dapat dilakukan dalam waktu
relatif singkat dan dengan hasil yang efektif.
Salah satu strategi pembangunan kesehatan nasional untuk
mewujudkan Indonesia Sehat 2010 adalah menerapkan pembangunan
nasional berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program
pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap
terbentuknya lingkungan yang sehat dan perilaku sehat. Sebagai
acuan pembangunan kesehatan mengacu kepada konsep Paradigma Sehat
yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada
upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan
penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan
penyembuhan/pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif)
secara menyeluruh dan terpadu dan berkesinambungan.
Bab II
ISI
Skenario:
Dokter T sudah bertugas di Puskesmas A sekitar 6 bulan. Ia
mengadakan lokakarya mini Puskesmas dan mendapatkan cakupan
imunisasi dasar, ANC dan DHF bahwa belum mencapai hasil yang
diharapkan. Ia mempunyai staf 1 orang dokter gigi, 3 orang perawat,
1 orang sanitarian dan 3 orang administrator. Wilayahnya mencakup
kecamatan dengan populasi 29.500 jiwa. Sebagian besar transportasi
dilakukan dengan motor, perahu bermotor dan jalan kaki. Tingkat
pendidikan masyarakat sebagian besar lulus SD dan buta huruf.2.1.
PERAN DOKTER DALAM MASYARAKAT
Menjadi seorang dokter adalah sebuah aktivitas mulia bila
dilandasi dengan niat yang baik. Selain mempelajari berbagai macam
teori mengenai penyakit dan obat-obatan yang sangat detail, seorang
dokter juga perlu belajar cara berinteraksi dengan orang lain, agar
dapat memberikan pelayanan holistik pada pasiennya.
WHO menetapkan 5 standar dokter ideal yang dirangkum dalam 5
stars doctor, antara lain:
1. Health care provider(penyedia layanan kesehatan) yaitu
kemampuan dokter sebagai tenaga medis, memberikan tindakan terhadap
keluhan-keluhan pasiennya. Tindakan kesehatan yang dilakukan dapat
berupa kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif.
2. Decision maker(pembuat keputusan), salah satu peran seorang
dokter yaitu memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan, yang
sudah ditimbang dari sudut pandang medis dari ilmu yang
dikuasainya.
3. Community leader(pemimpin komunitas), didalam lingkungan
bermasyarakat, seorang dokter harus dapat mengayomi masyarakat
untuk dapat hidup sehat, dapat menjadi contoh bagi komunitas
disekelilingnya
4. Manager(manajer), adakalanya seorang dokter akan menjadi
pemimpin dari sebuah lembaga kesehatan (puskesmas, DinKes atau
Rumah Sakit), untuk itu, kemampuan mengelola sistem, staf, dan
berkolaborasi dengan struktur lembaga merupakan sesuatu yang perlu
dimiliki oleh setiap dokter.
5. Communicator(penyampai), memutuskan untuk menjadi seorang
dokter, berarti memutuskan untuk menjadi pekerja sosial, yang
berhubungan dengan manusia. Di masyarakat, dokter merupakan sosok
panutan, lantaran karena ilmunya yang luas dan kepeduliannya
terhadap hidup sesama. Untuk itu, keterampilan berkomunikasi,
menyampaikan sesuatu dengan baik merupakansoftskillyang harus
dimiliki setiap dokter
Dalam menghadirkan pelayanan kesehatan, seorang dokter akan
berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, antara lain perawat,
ahli gizi, ahli farmasi, bidan, sanitarian dan petugas
administratif. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang area kerja
masing-masing disiplin ilmu, agar tidak saling tumpang tindih dan
menimbulkan konflik lintas profesi.
2.2. KONSEP DASAR PUSKESMASA. Pengertian
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di suatu wilayah kerja. 1
1. Unit Pelaksana Teknis
Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
(UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas
teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan
unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan
kesehatan di Indonesia.
2. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan
oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Penanggungjawab Penyelenggaraan
Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya sebagian
upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.
4. Wilayah Kerja
Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu
kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari
dari satu puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar
puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah
(desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara
operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
B. Visi
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia
Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masayarakat kecamatan masa
depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni
masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin
dicapai mencakup 4 indikator utama yakni:
a. Lingkungan sehat
b. Perilaku sehat
c. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
d. Derajat kesehatan penduduk kecamatan
Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada
visi pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya
Kecamatan Sehat, yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat serta wilayah kecamatan setempat.
C. Misi
Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional.
Misi tersebut adalah:
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah
kerjanya.
Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang
diselenggarakan di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek
kesehatan, yakni pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan
perilaku masyarakat.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan
masyarakat di wilayah kerjanya.
Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya
di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan
menuju kemandirian untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat,
mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan
efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh
anggota masyarakat.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga
dan masyarakat berserta lingkungannya.
Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan
kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan
yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan
dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang
sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan
puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang
bersangkutan.
D. Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarkan oleh puskesmas
adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional
yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas
agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam
rangka mewujudkan Indonesia Sehat.1,2
E. Fungsi
1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau
penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat
dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta
mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif
memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan
setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk
pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah
mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki
kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan
masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan
kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut
menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program
kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya
sosial budaya masyarakat setempat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab
puskesmas meliputi:
a. Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat
pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit
dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut
adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan
rawat inap.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat
publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan
masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan
penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan
kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta
berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
Asas PenyelenggaraanPenyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan
upaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan
Puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan Puskesmas tersebut
dikembangkan dari ketiga fungsi dari setiap fungsi Puskesmas dalam
menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas, baik upaya kesehatan wajib
maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan Puskesmas
yang dimaksud adalah : 3
1. Azas Penanggungjawab Wilayah
Azas penyelenggara Puskasmas yang pertama adalah
pertanggungjawaban wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus melaksanakan
berbagai kegiatan atau dengan kata lain :3
a. Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya
b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedungc. Ditunjang
dengan puskesmas pembantu, bidan di desa, puskesmas keliling.
2. Azas Pemberdayaan Masyarakat
Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan,
keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan
setiap upaya Puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat
perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP).
Dalam azas ini puskesmas memiliki beberapa fungsi seperti harus
memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan
aktif dlm menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas. Dengan kegiatan
:3
Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, bina keluarga
balita (BKB).
Upaya pengobatan: posyandu pos obat desa (POD).
Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan
gizi,KADARZI.
Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang
tua/wali murid, saka baktihusada (SBH), pos kesehatan
pesantren(poskestren).
Upaya kesehatan lingkungan: kelompok pemakaiair (pokmair), desa
percontohan kesehatanlingkungan (DPKL).
Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda.
Upaya kesehatan kerja:pos upaya kesehatan kerja (pos UKK).
Upaya kesehatan jiwa: posyandu, tim pelaksana kesehatan jiwa
masyarakat (TPKJM)
Upaya pembinaan pengobatan tradisional: taman obat keluarga
(TOGA), pembinaan pengobattradisional (battra)
3. Azas Keterpaduan
Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil
yang optimal, penyelenggaraaan setiap upaya Puskesmas harus
diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap
perencanaan. Azas keterpaduan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu
:2
a. Keterpaduan lintas program
--------------- LOKAKARYA MINI BULANAN
b. Keterpaduan lintas sektoral
------------- LOKAKARYA MINI TRIBULANAN
4. Azas Rujukan
Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh
Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal yakni :3
a. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus
penyakit. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangisatu
kasus penyakit tertantu, maka Puskesmas tersebut wajib merujuknya
kesarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal
maupun vertikal). Sebaliknya pasien pasca rawat inap yang hanya
memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke Puskesmas.Rujukan
perorangan:1
Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan
medik (misaloperasi) dan lain-lain.
Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan
laboratoriumyang lebih
lengkap.
Rujukan ilmu pengetahuan antara lainmendatangkan tenaga yang
lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan atau
pun menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas.
b. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah
kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran
lingkungan dan bencana. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat :1
Rujukan sarana dan logistik, antara lainpeminjaman peralatan
logging, peminjaman alat laboratoriumkesehatan, peminjamanalat
audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan
bahan makanan.
Rujukan tenaga, antara lain dukungan tenaga ahli untuk
menyelidiki kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah
hukumkesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana
alam.
Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan
tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat(antara lain Usaha
Kesehatan Sekolah, Usaha Kesehatan Kerja, Usaha KesehatanJiwa,
pemeriksaan contoh air bersih)kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Rujukan Operasional diselenggarakanapabila
Puskesmas tidak mampu.
PENETAPAN PRIORITAS MASALAHUntuk dapat menetapkan prioritas
masalah ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni:31.
Melakukan pengumpulan data.
Untuk dapat menetapkan prioritas masalah kesehatan, perlu
tersedia data yang cukup. Untuk itu perlulah dilakukan pengumpulan
data. Data yang perlu dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan
lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan, termasuk
keadaan geografis, keadan pemerintahan, kependudukan, pendidikan,
pekerjaan, mata pencaharian, sosial budaya, dan keadaan
kesehatan.3
2. Pengolahan Data
Apabila data yang telah berhasil dikumpulkan, maka data tersebut
harus diolah, maksudnya adalah menyusun data yang tersedia
sedemikian rupa sehingga jelas sifat-sifat yang dimiliki oleh
masing-masing data tersebut. Cara pengolahan data yang dikenal ada
tiga macam, secara manual, elektrikal dan mekanik.3
3. Penyajian DataData yang telah diolah perlu disajikan, ada
tiga macam penyajian data yang lazim dipergunakan yakni secara
tekstular, tabular dan grafikal.3
4. Pemilihan Prioritas MasalahHasil penyajian data akan
memunculkan pelbagai masalah. Tidak semua masalah dapat
diselesaikan. Karena itu diperlukan pemilihan prioritas masalah,
dalam arti masalah yang paling penting untuk diselesaikan.3
Penentuan prioritas masalah kesehatan adalah suatu proses yang
dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu
untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai
dengan kurang penting. Penetapan prioritas memerlukan perumusan
masalah yang baik, yakni spesifik, jelas ada kesenjangan yang
dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif, serta dirumuskan
secara sistematis.3
Dalam menetapkan prioritas masalah ada beberapa pertimbangan
yang harus diperhatikan, yakni:3
1. Besarnya masalah yang terjadi2. Pertimbangan politik3.
Persepsi masyarakat4. Bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan.
Dalam penetapan prioritas masalah, digunakan teknik skoring dan
pembobotan. Untuk dapat menetapkan kriteria, pembobotan dan skoring
perlu dibentuk sebuah kelompok diskusi. Agar pembahasan dapat
dilakukan secara menyeluruh dan mencapai sasaran, maka setiap
anggota kelompok diharapkan mempunyai informasi dan data yang
tersedia. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penetapan prioritas
masalah meliputi:41. Menetapkan kriteria
2. Memberikan bobot masalah
3. Menentukan skoring tiap masalah
Berbagai teknik penentuan prioritas masalah dengan menggunakan
beberapa teknik, yaitu: I. Teknik Non Skoring
Memilih prioritas masalah dengan mempergunakan berbagai
parameter dilakukan bila tersedia data yang lengkap. Bila tidak
tersedia data, maka cara menetapkan prioritas masalah yang lazim
digunakan adalah dengan teknik non skoring.
Dengan menggunakan teknik ini, masalah dinilai melalui diskusi
kelompok, oleh sebab itu juga disebut Nominal Group Technique
(NGT). Ada 2 NGT yakni:3,4A. Metode Delbeq (diperkenalkan oleh
Andre Delbeque)
Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah
melalui diskusi kelompok namun peserta diskusi terdiri dari para
peserta yang tidak sama keahliannya maka sebelumnya dijelaskan
dahulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap
masalah-masalah yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah
prioritas masalah yang disepakati bersama.3,4 Adapun caranya adalah
sebagai berikut:5a) Peringkat masalah ditentukan oleh sekelompok
ahli yang berjumlah antara 6 sampai 8 orang;
b) Mula-mula dituliskan pada white board masalah apa yang akan
ditentukan peringkat prioritasnya;
c) Kemudian masing-masing orang tersebut menuliskan peringkat
atau urutan prioritas untuk setiap masalah yang akan ditentukan
prioritasnya,
d) Penulisan tersebut dilakukan secara tertutup;
e) Kemudian kertas dari masing-masing orang dikumpulkan dan
hasilnya dituliskan di belakang setiap masalah;
f) Nilai peringkat untuk setiap masalah dijumlahkan, jumlah
paling kecil berarti mendapat peringkat tinggi (prioritas
tinggi).
Delbeque menyarankan dilakukan satu kali lagi pemberian
peringkat tersebut, dengan harapan masing-masing orang akan
memertimbangkan kembali peringkat yang diberikannya setelah
mengetahui nilai rata-rata;
Tidak ada diskusi dalam teknik ini, yaitu untuk menghindari
orang yang dominan memengaruhi orang lain. Cara ini mempunya
beberapa kelemahan, yaitu:5a) Menentukan siap yang seharusnya ikut
dalam menentukan peringkat prioritas tersebut,
b) Penentuan peringkat bisa sangat subyektif,
c) Cara ini lebih bertujuan mencapai konsensus dari interest
yang berbeda dan tidak untuk menentukan prioritas atas dasar
fakta.
B. Metode Delphi
Yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang
mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi tersebut akan
menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama. Pemilihan
prioritas masalah dilakukan melalui pertemuan khusus. Setiap
peserta yang sama keahliannya dimintakan untuk mengemukakan
beberapa masalah pokok, masalah yang paling banyak dikemukakan
adalah prioritas masalah yang dicari.3,4Adapun caranya adalah
sebagai berikut:5a) Identifikasi masalah yg hendak/perlu
diselesaikan;
b) Membuat kuesioner dan menetapkan peserta/para ahli yg
dianggap mengetahui dan menguasai permasalahan;
c) Kuesioner dikirim kepada para ahli, kemudian menerima kembali
jawaban kuesioner yang berisikan ide dan alternatif solusi
penyelesaian masalah;
d) Pembentukan tim khusus untuk merangkum seluruh respon yang
muncul dan mengirim kembali hasil rangkuman kepada partisipan;
e) Partisipan menelaah ulang hasil rangkuman, menetapkan skala
prioritas/memeringkat alternatif solusi yang dianggap terbaik dan
mengembalikan kepada pemimpin kelompok/pembuatan keputusan.
II. Teknik Skoring
Pada cara ini pemilihan prioritas dilakukan dengan memberikan
score (nilai) untuk pelbagai parameter tertentu yang telah
ditetapkan. Parameter yang dimaksud adalah:3,4,5 Prevalensi
penyakit (prevalence) atau besarnya masalah;
Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate of increase);
Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut
(degree of unmeet need);
Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi
(social benefit);
Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical
feasibility);
Sumber daya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk
mengatasi masalah (resources availibilily).
Secara terperinci cara-cara tersebut antara lain:A. Metode
Bryant
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:5
Prevalence
: Besarnya masalah yang dihadapi
Seriousness
: Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh suatu masalah dalam
masyarakat dan dilihat dari besarnya angka kesakitan dan angka
kematian akibat masalah kesehatan tersebut
Manageability : Kemampuan untuk mengelola dan berkaitan dengan
sumber daya Community concern : Sikap dan perasaan masyarakat
terhadap masalah kesehatan tersebut
Parameter diletakkan pada baris dan masalah-masalah yang ingin
dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Kisaran skor yang
diberikan adalah satu sampai lima yang ditulis dari arah kiri ke
kanan untuk tiap masalah. Kemudian dengan penjumlahan dari arah
atas ke bawah untuk masing-masing masalah dihitung nilai skor
akhirnya. Masalah dengan nilai tertinggi dapat dijadikan sebagai
prioritas masalah. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan yaitu
hasil yang didapat dari setiap masalah terlalu berdekatan sehingga
sulit untuk menentukan prioritas masalah yang akan diambil.4
B. Metode Matematik PAHO (Pan American Health
Organization)Disebut juga cara ekonometrik. Dalam metode ini
parameter diletakkan pada kolom dan dipergunakan kriteria untuk
penilaian masalah yang akan dijadikan sebagai prioritas masalah.
Kriteria yang dipakai ialah:4,5
Magnitude:Berapa banyak penduduk yang terkena masalah.
Severity:Besarnya kerugian yang timbul yang ditunjukkan dengan
case fatality rate masing-masing penyakit . Vulnerability: Sejauh
mana ketersediaan teknologi atau obat yang efektif untuk mengatasi
masalah tersebut. Community and :Menunjukkan sejauh mana masalah
tersebut
political concern menjadi concern atau kegusaran masyarakat dan
para politisi.
- Affordability:Menunjukkan ada tidaknya dana yang tersedia.
Parameter diletakkan pada baris atas dan masalah-masalah yang
ingin dicari prioritasnya diletakkan pada kolom. Pengisian
dilakukan dari satu parameter ke parameter yang lain. Hasilnya
didapat dari perkalian parameter tersebut.4
C. MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment Metode)
Pada metode ini parameter diletakkan pada baris dan harus ada
kesepakatan mengenai kriteria dan bobot yang akan digunakan. Metode
ini memakai lima kriteria untuk penilaian masalah tetapi
masing-masing kriteria diberikan bobot penilaian dan dikalikan
dengan penilaian masalah yang ada. Cara untuk menentukan bobot dari
masing-masing kriteria dengan diskusi, argumentasi, dan
justifikasi.3
Kriteria yang dipakai terdiri dari:5
Emergency
: Kegawatan menimbulkan kesakitan atau kematian.
Greetes member: Menimpa orang banyak, insiden/prevalensi.
Expanding scope: Mempunyai ruang lingkup besar di luar
kesehatan
Feasibility
: Kemungkinan dapat/tidaknya dilakukan.
Policy
: Kebijakan pemerintah daerah/nasional.
D. Metode HanlonDalam metode Hanlon dibagi dalam 4 kelompok
kriteria, masing-masing adalah :51. Kelompok kriteria A = besarnya
masalah Besarnya persentase penduduk yang menderita langsung karena
penyakit tersebut Besarnya pengeluaran biaya yang diperlukan untuk
mengatasi masalah tersebut Besarnya kerugian lain yang diderita2.
Kelompok kriteria B = tingkat kegawatan masalah yaitu tingginya
angka morbiditas dan mortalitas, kecenderungannya dari waktu ke
waktu3. Kelompok kriteria C = kemudahan penanggulangan masalah
dilihat dari perbandingan antara perkiraan hasil atau manfaat
penyelesaian masalah yang akan diperoleh dengan sumber daya (biaya,
sarana dan cara) untuk menyelesaikan masalah. Skor 0-10 (sulit
mudah).4. Kelompok kriteria D = Pearl faktor, dimana :P
=Propriatness yaitu kesesuaian masalah dengan prioritas
berbagai
kebijaksanaan/program/kegiatan instansi/organisasi terkait.
E =Economic feasibility yaitu kelayakan dari segi
pembiayaan.
A =Acceptability yaitu situasi penerimaan masyarakat dan
instansi terkait/instansi lainnya.
R =Resource availability yaitu ketersediaan sumber daya untuk
memecahkan masalah (tenaga, sarana/peralatan, waktu)
L =Legality yaitu dukungan aspek
hukum/perundangan-undangan/peraturan terkait seperti peraturan
pemerintah/juklak/juknis/protap.
MasalahPEARLHasil Perkalian PEARL
A111111
B111111
C101100
PROBLEM SOLVING CYCLE
Problem solving cycle (siklus solusi masalah) adalah proses
mental yang melibatkan penemuan masalah, analisis dan pemecahan
masalah. Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah untuk mengatasi
kendala dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah
(Reed, 2000).7
Problem Solving merupakan gabungan dari alat, keterampilan dan
proses. Disebut alat karena dapat membantu dalam memecahkan masalah
mendesak atau untuk mencapai tujuan, disebut skills karena sekali
mempelajarinya maka dapat menggunakannya berulang kali, disebut
proses karena melibatkan sejumlah langkah.7
Problem solving cycle merupakan proses yang terdiri dari langkah
langkah berkesinambunganyang terdiri dari analisa situasi,
perumusan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah,
penentuan tujuan, memilih alternatif terbaik, menguraikan
alternatif terbaik menjadi rencana operasional dan melaksanakan
rencana kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan.7Langkah-langkah
dalam problem solving cycle ini yaitu : 7
1. Analisis situasi
2. Identifikasi masalah
3. Prioritas masalah
4. Alternatif solusi
5. Pelaksanaan solusi terpilih
6. Evaluasi solusi yang dilaksanakan
I. Analisis situasi
Tujuan analisis situasi : 7
Memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik
Mempermudah penentuan prioritas
Mempermudah penentuan alternative pemecahan masalah
Analisis situasi meliputi analisis masalah kesehatan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut . HL
Blum telah mengembangkan suatu kerangka konsep tentang hubungan
antar faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan.Konsep HL
Blum
Analisis situasi terdiri dari analisis derajat kesehatan,
analisis aspek kependudukan, analisis pelayanan/upaya kesehatan,
analisis perilaku kesehatan, dan analisis lingkungan.7
Analisis kependudukan
Manfaat analisis kependudukan adalah sebagai denominator ukuran
masalah kesehatan, prediksi beban upaya/program kesehatan, dan
prediksi masalah kesehatan yang dihadapi.7Ukuran demografis yang
digunakan dalam analisis kependudukan :7
Jumlah penduduk
Kesuburan : angka kelahiran kasar, angka kesuburan
Kesehatan : angka kematian kasar, angka kematian menurut
kelompok umur
Laju petumbuhan penduduk
Struktur umur
Angka ketergantungan
Distribusi penduduk
Mobilitas penduduk
Analisis pelayanan kesehatan
Pelayanan atau upaya kesehatan meliputi upaya promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif . Analisis ini menghasilkan
data atau informasi tentang input, proses, out put dan dampak dari
pelayanan kesehatan. Input meliputi aspek ketenagaan kesehatan,
biaya, sarana dan prasarana kesehatan. Proses meliputi
pengorganisasian, koordinasi, dan supervisi. Sementara Output
meliputi cakupan pelayanan dan pemanfaatan pelayanan
kesehatan.7Analisis perilaku kesehatan
Analisis ini memberikan gambaran tentang pengetahuan, sikap dan
perilaku masyarakat sehubungan dengan kesehatan maupun upaya
kesehatan . Dapat menggunakan teori pengetahuan, sikap praktek,
atau health belief model atau teori lainnya. Analisis perilaku
kesehatan meliputi pemberian pelayanan kesehatan, pola pencarian
pelayanan kesehatan, penanganan penyakit, peran serta masyarakat
atau ukbm, dan tentang kesehatan ibu dan anak.7
Analisis lingkungan
Analisis lingkungan meliputi analisis lingkungan fisik,
biologis, dan social. Analisis lingkungan fisik dapat berupa
penyediaan air bersih, keadaan rumah dan pekarangan (ventilasi,
lantai, pencahayaan maupun kebisingan), penanganan limbah rumah
tangga dan limbah industry. Analisis lingkungan biologis
mengambarkan vektor penyakit, ternak dan sebagainya. Analisis
sosial budaya menggambarkan gotong royong dalam penanganan masalah
kesehatan.7II. Identifikasi masalah
Masalah merupakan kesenjangan (gap) antara harapan dengan
kenyataan. Cara perumusan masalah yang baik adalah kalau rumusan
tersebut jelas menyatakan adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut
dikemukakan secara kualitatif dan dapat pula secara
kuantitatif.7
Penentuan masalah dapat dengan cara membandingkan dengan yang
lain, memonitor tanda-tanda kelemahan, membandingkan capaian saat
ini dengan tujuan atau dengan capaian sebelumnya, Checklist,
brainstorming dan dengan membuat daftar keluhan.7Penyebab masalah
dapat dikenali dengan menggambarkan diagram sebab akibat atau
diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan(diagram Ishikawa) adalah
alat untuk menggambarkan penyebab-penyebab suatu masalah secara
rinci. Diagram ini memberikan gambaran umum suatu masalah dan
penyebabnya. Diagram tersebut memfasilitasi tim untuk
mengidentifikasi sebab masalah sebagai langkah awal untuk
menentukan focus perbaikan, mengembangkan ide pengumpulan data
dan/atau mengembangkan alternatif solusi.7III. Penentuan prioritas
masalah
Penentuan prioritas masalah kesehatan adalah suatu proses yang
dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu
untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai
yang kurang penting. Penentuan prioritas masalah dapat menggunakan
metode delbeg, metode hanlon, metode delphi, metode USG , metode
pembobotan dan metode dengan rumus.7Langkah penentuan prioritas
masalah terdiri dari :
Menetapkan kriteria
Memberikan bobot masalah
Menentukan skoring setiap masalah
1. Masukan (input)
Masukan merupakan suatu struktur yang berupa sumber daya manusia
(man), dana (money), sarana fisik perlengkapan dan peralatan
(material), organisasi dan manajemen (method). Baik tidaknya
struktur sebagai input dapat diukur dari :
Jumlah, besarnya input Mutu struktur atau input Besarnya
anggaran atau biaya KewajaranDalam usaha melaksanakan
program-program di puskesmas atau mana-mana pusat kesehatan harus
dimulai dengan manajemen atau administrasi.
Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun di dalam
penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang
terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan
manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka
kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan
oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai
tujuan yang yang telah ditetapkan.
Perencanaan
Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana tahunan
Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja
Puskesmas. Perencanaa akan memberikan pola pandang secara
menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, siapa
yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Puskesmas merupakan
unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat I yang dibina
oleh DKK, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan identifikasi
kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas
pelayanan kesehatan meliputi cakupan mutu pelayanan, identifikasi
mutu sumber daya manusia dan provider, serta menetapkan kegiatan
untuk menyelesaikan masalah. Perencanaan meliputi kegiatan program
dan kegiatan rutin puskesmas yang berdasarkan visi dan misi
puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer dimana visi dan
misi digunakan sebagai acuan dalam melakukan setiap kegiatan pokok
puskesmas.
Budgeting dalam perencanaan menejemen keuangan dikelola sendiri
oleh puskesmas sesuai tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, adapun sumber biaya didapatkan dari pemerintah daerah,
retribusi puskesmas, swasta atau lembaga sosial masyarakat dan
pemerintah adapun pembiayaan tersebut ditujukan untuk jemis
pembiayaan layanan kesehatan yang mempunyai cirri-ciri barang atau
jasa publik seperti penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, P2M dan
pelayanan kesehatan yang mempunyai ciri-ciri barang atau jasa
swasta seperti pengobatan individu. Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Kota mempunyai tugas untuk menenetukan
menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan pertimbangan
sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat I. Pola
organisasi meliputi kepala, wakil kepala, unit tata usaha, unit
fungsional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
kegiatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas program
yang ditangani. Struktur organisasi puskesmas:
Unsur pimpinan
: Kepala Puskesmas
Unsur pembantu pimpinan : Tata usaha
Unsur pelaksana
: Unit I, II, III, IV, V, VI, VII.
Tugas pokok:
Kepala Puskesmas : bertugas memimpin, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam
jabatan struktural, dan jabatan fungsional. Kepala urusan tata
usaha : bertugas dibidang kepegawaian, keuangan perlengkapan dan
surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan. Unit I : bertugas
melaksanakan kegiatan kesejahteraan bayi, keluarga berencana dan
perbaikan gizi. Unit II : Melaksanakan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular khususnya imunisasi, kesehatan
lingkungan dan laboratorium sederhana. Unit III : Melaksanakan
kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan
manula. Unit IV : Melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan
masyarakat, kesehatan sekolah dan olahraga, kesehatan jiwa,
kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya. Unit V : Melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya masyarakat dan penyuluhan
kesehatan masyarakat, kesehatan remaja dan dana sehat. Unit VI :
Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap. Unit
VII : Melaksanakan kegiatan kefarmasian. Pelaksanaan
Pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi penggerak semua
kegiatan yang telah dituangkan dalam fungsi pengorganisasian untuk
mencapai tujuan organisasi yang telah dirumuskan pada fungsi
perencanaan. Fungsi manajemen ini lebih menekankan tentang
bagaimana manajer mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam menggerakkan dan
mengarahkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, peranan
pemimpin, motivasi staf, kerjasama dan komunikasi antar staf
merupakan hal-hal pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang
manjer. Secara praktis fungsi pelaksanaan ini merupakan usaha untuk
menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program
sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
Fungsi pelaksanaan ini haruslah dimulai dari diri manajer, di mana
manajer harus menunjukkan kepada stafnya bahwa ia mempunyai tekad
untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus
mempunyai kemampuan bekerjasama dengan orang lain secara
harmonis.
Tujuan fungsi pelaksanaan:
Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan ini
Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja staf
Membuat organisasi berkembang lebi dinamis. PengawasanPengawasan
(controlling) dalam manajemen puskesmas merupakan fungsi terakhir
yang berkait erat dengan fungsi manajemen yang lainnya. Melalui
fungsi pengawasan dan pengendalian, standard keberhasilan selalu
dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu
dikerjakan. Jika ada kesenjangan atau penyimpangan diupayakan agar
penyimpangannya dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendali
atau dikurangi. Kegiatan fungsi pengawasan dan pengendalian
bertujuan agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat lebih
berkembang, dan efektifitas tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan
program dapat lebih terjamin.
Tiga langkah penting untuk melakukan pengawasan: Mengukur
hasil/prestasi yang telah dicapai.
Membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Memperbaiki penyimpangan yang dijumpai berdasarkan faktor-faktor
penyebab terjadinya penyimpangan. Bila diperkirakan terjadi
penyimpangan, pimpinan prlu berusaha lebih dulu untuk mencari
factor penyebabnya, kemudian menetapkan langkah-langkah untuk
mengatasinya.
2. Keluaran (output)
Keluaran adalah hasil akhir dari kegiatan dan tindakan tenaga
kesehatan profesional terhadap pasien atau terhadap suatu program
yang dilaksanakan. Dapat juga berarti adanya perubahan derajat
kesehatan dan kepuasan baik positif maupun negatif. Keluaran jangka
pendek adalah hasil dari segala suatu tindakan tertentu atau
prosedur tertentu. Keluaran jangka panjang adalah status kesehatan
dan kemampuan fungsional pasien.
3. Sasaran
Sasaran merupakan golongan yang menjadi tumpuan terhadap
pelaksanaan suatu program yang direncanakan. Sasaran dapat berupa
perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. 4. Dampak
Hasil dari pelaksanaan yang dijadikan indikator apakah kebutuhan
dan tuntutan kelompok sasaran terpenuhi atau tidak. Dampak
merupakan indikator yang sulit untuk dinilai.
5. Umpan Balik
Umpan balik merupakan merupakan hasil dari keluran yang menjadi
masukan dari suatu sistem.
Pelayanan Puskesmas
Promosi kesehatan
Kesehatan ibu dan anak (KIA)
Balai pengobatan umum Balai pengobatan gigi Kosultasi gizi
Immunisasi Konsultasi kesehatan remaja dan usila
Usaha kesehatan sekolah (UKS)/UKGS
Pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kesehatan lingkungan Kesehatan jiwa
Pemeriksaan laboratorium sederhana
Kesehatan mata
Kesehatan telingaMasalah
Namun dalam usaha mencapai visi puskesmas terdapat beberapa
masalah yang dihadapi sehingga menyebabkan program yang
diselenggrakan tidak mencapai target yang ditetapkan. Misalnya
cakupan imunisasi yang tidak cukup. Hal ini dapat disebabkan oleh
berbagai faktor antaranya akibat manajemen yang tidak efektif atau
pelaksanaan program yang tidak efesien.
Imunisasi merupakan salah satu program pelayanan Puskesmas yang
bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi merupakan
upaya pencegahan terhadap penyakit tertentu pada diri seseorang
dengan pemberian vaksin. Vaksin adalah antigen yang dapat bersifat
aktif maupun inaktif yang berasal dari mikroorganisme ataupun racun
yang dilemahkan. Pemberian vaksin bisa melalui injeksi, misalnya
vaksin BCG, DPT, DT, TT, Campak, dan Hepatitis B. Sedangkan yang
diberikan secara oral yaitu vaksin polio. Pemberian vaksin secara
dini dan rutin pada bayi dan balita diketahui mampu memunculkan
kekebalan tubuh secara alamiah. Cara itu sangat efektif, mudah, dan
murah untuk menangkal berbagai penyakit menular.
Penyebab
Semua jenis hambatan atau penyebab timbulnya masalah dalam
sesuatu program dapat dirumuskan pada saat melakukan analisis
situasi (sistem) yang lebih difokuskan pada sumber daya dan proses
(input dan proses).
1. Input: Man: jumlah staf kurang, ketrampilan, pengetahuan, dan
motivasi kerjaya yang rendah. Tingkat partisipasi masyarakat juga
rendah. Money: jumlah dana untuk pengembangan program sangat
terbatas dan turunnya dana terlambat serta sering dipotong di
Dinkes tingkat II. Material: jumlah peralatan medis yang kurang
memadai dan jenis obat yang tersedia tidak sesuai dengan masalah
kesehatan yang potensial berkembang di wilayah kerja Puskesmas.
Harga peralatan yang mahal. Method: perlaksanaan program yang
kurang efektif dan efisien. Waktu yang dimiliki oleh staf tidak
cukup untuk menyusun rencana atau untuk mengadakan supervisi.
Informasi juga dapat menjadi hambatan program karena datanya yang
tersedia kurang dapat dipercaya, kurang akurat, pemanfaatan data
jarang dilakukan untuk perencanaan kegiatan program sehingga staf
terperangkap pada rutinisme dan laporannya yang belum di buat.
2. Proses: masalah ini dapat dikaitkan dengan fungsi manajemen
(POAC). Planning: kurang jelasnya tujuan atau rumusan masalah
program sehingga rencana kerja operasional tidak relevans dengan
upaya pemecahan masalah. Organizing: pembagian tugas untuk staf
tidak jelas bahkan sering tidak ada. Actuating: koordinasi dan
motivasi staf kurang atau kepimpinan kepala Puskesmas tidak
disenangi staf. Controlling: pengawasan (supervise) lemah dan
jarang dilakukan serta pencatatan data untuk monitoring program
kurang akurat dan jarang dimanfaatkan3. Lingkungan -Misalnya
hambatan geografis (jalan rusak) -Iklim atau musim yang kurang
menguntungkan -Masalah tingkat pendidikan yang rendah -Sikap dan
budaya masyarakat yang tidak kondusif (tabu, salah persepsi,
mitos)Antara hal-hal dapat menimbulkan masalah adalah:
Visi, misi dan fungsi Puskesmas belum dirumuskan secara
jelas
Beban kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota terlalu berat Sistem manajemen Puskesmas
dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan Puskesmas dan
daerah tidak memiliki keleluasaan menetapkan kebijakan program yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang tentu saja
dinilai tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi Kegiatan yang
dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan
kebutuhan kesehatan masyarakat setempat Keterlibatan masyarakat
yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat
pertama belum dikembangkan secara optimal Sistem pembiayaan
Puskesmas belum mengantisipasi arah perkembangan masa depan.
Dampak
Dampak (impact) adalah akibat yang ditimbulkan oleh output Untuk
manajemen kesehatan dampak yang diharapkan adalah untuk
meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan dapat
tercapai jika kebutuhan (needs) dan tuntutan (demands)
perseorangan/masyarakat dapat dipenuhi.
Kebutuhan Kesehatan (HEALTH NEEDS)
Kebutuhan kesehatan (needs) bersifat obyektif, karena itu
pemenuhanya bersifat mutlak. Kebutuhan kesehatan sangat ditentukan
oleh masalah kesehatan di masyarakat. Masalah kesehatan
perorangan/keluarga yang terpenting adalah penyakit yang diderita.
Masalah kesehatan masyarakat adalah status kesehatan masyarakat.
Menurut Gordon dan Le Right (1950) penyakit/status kesehatan
ditentukan oleh 3 faktor: Host, Agent dan Environment. Upaya untuk
menemukan kebutuhan masyarakat, perhatian harus ditujukan pada
ketiga faktor tersebut. Apabila penyebab penyakit diketahui baru
dilanjutkan dengan tindak lanjut (solusi).Tuntutan Kesehatan
(HEALTH DEMANDS)
Tuntutan kesehatan (health demands) pada dasarnya bersifat
subyektif, karena itu pemenuhanya bersifat fakultatif . Tuntutan
kesehatan yang subyektif dipengaruhi oleh latar belakang individu
(pendidikan, ekonomi, budaya dsb) Tuntutan kesehatan sangat
dipengaruhi oleh teknologi kedokteran.CONTOH; NEEDS DEMANDS
Kebutuhan: sembuh , Tuntutan: Bidan, Dokter umum, Dokter
spesialis Kebutuhan: lahir normal , Tuntutan: Bidan, Dokter umum,
Dokter spesialis Kebutuhan: rawat inap , Tuntutan: Klas 3, Klas 2,
Klas 1, Pavilyun Kebutuhan: mengetahui DJJ , Tuntutan: funanduskop,
Doppler, USG.
Penyelesaian
Pada kasus kita di dapatkan:
1. Input; MAN: 1 dr.umum , 1 dr.gigi , 3 perawat , 1 sanitarian
, 3 administrator MONEY-MATERIAL: uang, vaksin, transportasi, alat
kontrasepsi, alat-alat pemeriksaan tidak diketahui METHOD:
kemampuan/keahlian tenaga medis, cara yang digunakan (tidak
diketahui) MARKET: 30.000 jiwa , area jangkauan sulit
2. proses; PLANNING: menyusun anggaran, tidak diketahui faktor
yang mempengaruhi data dasar penyusunan anggaran tidak akurat.
ORGANIZING: penyusunan staf, kurang personil. ACTUATING:
penggerakan, pengkoordinasian, tidak efektif. CONTROLLING:
penyusunan laporan, evaluasi.
3. output : cakupan imunisasi dasar , program KB , ANCm, DHF4.
sasaran : bayi , balita , ibu , pasutri/keluarga , ibu hamil.
5. dampak : cakupan imunisasi dasar belum mencapai hasil peserta
baru KB belum mencapai hasil, ANC belum mencapai hasil dan
pemberantasan DHF.Penyelesaian :
1. Pelayanan Imunisasi Dasar
Pelayanan : Imunisasi bayi
Imunisasi yang diwajibkan: Vaksinasi Jadwal pemberian-usia
Booster/Ulangan Imunisasi untuk melawan
BCG Waktu lahir --Tuberkulosis
Hepatitis B Waktulahir-dosis 1 1 bulan-dosis 2 6 bulan-dosis 3 1
tahun-- pada bayi yang lahir dari ibu dengan hep B Hepatitis B
DPT dan Polio 3 bulan-dosis 1 4 bulan-dosis 2 5 bulan-dosis 3 18
bulan-booster 1 6 tahun-booster 2 12 tahun-booster 3 Dipteria,
pertusis, tetanus, dan polio
campak 9 bulan --Campak
Imunisasi yang dianjurkan:
Vaksinasi Jadwal pemberianusia Booster/Ulangan Imunisasi untuk
melawan
MMR 1-2 tahun 12 tahun Measles, meningitis, rubella
Hib 3 bulan-dosis 1 4 bulan-dosis 2 5 bulan-dosis 3 18 bulan
Hemophilus influenza tipe B
Hepatitis A 12-18 bulan -Hepatitis A
Cacar air 12-18 bulan --Cacar air
1. Tujuan:
Sebagai Pedoman kerja Petugas Imunisasi dalam memberikan
Imunisasi pada bayi. 2. Sasaran:
Petugas Imunisasi dalam mempersiapkan alat / sarana, vaksin
serta kesiapan petugas dalam pemberian Imunisasi kepada bayi
(penyuntikan).
3. Uraian Umum:
Persiapan alat: Spuit lengkap, alat sterilisator, kapas air
hangat. Persiapan Vaksin: Vaksin yang sesuai dengan sasaran
dimasukkan dalam termos es (vaksin carier). Persiapan sasaran:
Pemberitahuan kepada orang tua bayi (sasaran) tempat penyuntikan
dan efek sampingnya. Pemberian Imunisasi : Pengambilan vaksin
sesuai dengan dosisnya. Desinfeksi pada tempat yang akan
disuntik.
Pemberian Imunisasi sesuai dengan jenis vaksin sebagai
berikut:
BCG : Intra cutan, dosis 0,05 cc. Polio : Tetes mulut, dosis 2
tetes.
DPT, HB, Campak : Subcutan, dosis 0,5 cc. Pemberian obat
antipiretik untuk imunisasi DPT, dijelaskan cara dan dosis
pemberian. Memberikan Informasi kepada orang tua bayi mengenai
jadwal imunisasi berikutnya.
Pencatatan/pelaporan: Imunisasi yang diberikan dicatat dalam
buku catatan imunisasi dan Buku KIA / KMS.
4. Langkah-langkah kegiatan:
a. Petugas Imunisasi menerima kunjungan bayi sasaran
Imunisasi
yang telah membawa Buku KIA / KMS di Ruang Imunisasi setelah
mendaftar di loket pendaftaran.
b. Petugas memriksa status Imunisasi dalam buku KIA / KMS
dan
menentukan jenis imunisasi yang akan diberikan.
c. Petugas menanyakan keadaan bayi kepada orang tuanya
(keadaan bayi yang memungkinkan untuk diberikan imunisasi atau
bila
tidak akan dirujuk ke Ruang Pengobatan).
d. Petugas menyiapkan alat (menyeteril alat suntik dan kapas air
hangat).
e. Petugas menyiapkan vaksin ( vaksin dimasukkan ke dalam termos
es ).
f. Petugas menyiapkan sasaran ( memberitahukan kepada orang
bayi tentang tempat penyuntikan.
g. Petugas memberikan Imunisasi ( memasukkan vaksin ke dalam
alat suntik, desinfeksi tempat suntikan dengan kapas air hangat,
memberikan
suntikan vaksin / meneteskan vaksin sesuai dengan jadwal
imunisasi yang
akan diberikan.
h. Petugas melakukan KIE tentang efek samping pasca
imunisasi
kepada orang tua bayi sasaran imunisasi.
i.Petugas memberikan obat antipiretik untuk imunisasi DPT,
dijelaskan cara dan dosis pemberian.
j.Petugas memberitahukan kepada orang tua bayi mengenai
jadwal
imunisasi berikutnya.
Petugas mencatat hasil imunisasi dalam Buku KIA / KMS dan Buku
Catatan Imunisasi serta rekapitulasi setiap akhir bulannya.2.
Pelayanan Pemberantasan DHF
POLA TRANSMISI PENYAKIT DHF
Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang
disebabkan Virus Dengue. Penyakit tersebut merupakan masalah
kesehatan masyarakat di Indonesia karena prevalensinya yang tinggi
dan penyebarannya semakin luas. Demam Berdarah Dengue (DBD),
disebut juga dengan istilah DengueHemoragic Fever (DHF), pertama
kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968. Hingga kini, DBD
masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia karena
prevalensinya yang tinggi dan penyebarannya yang semakin
meluas.
Dari desain teori di atas, maka akan diketahui faktor-faktor
yang mempengaruhi terhadap keadaan sakit atau tidak sakit demam
berdarah di wilayah yang telah ditentukan sebelumnya.
Faktor-faktor yang terkait dalam penularan penyakit DBD adalah
sebagai
berikut:1. Kepadatan penduduk : penduduk yang padat lebih mudah
untuk terjadi penularan demam berdarah.
2. Mobilitas penduduk : memindahkan penularan dari suatu tempat
ke tempat lain.
3. Kualitas perumahan : jarak antara satu rumah dengan rumah
yang lain, pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan, kesemuanya
akan mempengaruhi penularan.
4. Pendidikan : akan mempengaruhi cara berpikir dalam penerimaan
penyuluhan dan cara pemberantasan yang dilakukan.
5. Perilaku : jika rajin dan senang akan kebersihan dan cepat
tanggap masalah akan mengurangi resiko penularan penyakit.
6. Golongan umur : akan mempengaruhi peluang terjadinya
penularan penyakit.
7. Kerentanan terhadap penyakit : lebih rentan maka akan lebih
mudah tertular penyakit.
Gejala umum DHF, Diagnosis dan Pengobatan di Puskesmas3,4
a. Gejala/tanda :
Mendadak panas tinggi selama 2-7 hari, tampak lemah dan lesu
Seringkali uluhati terasa nyeri karena perdarahan di lambung
Tampak bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk
disebabkan pecahnya pembulu darah kapiler di kulit
Untuk membedakannya kulit direnggangkan apabila bintik merah
hilang, bukan tanda DHF.
Kadang-kadang terjadi perdarahan di hidung (mimisan)
Bila sudah parah, penderita gelisah, ujung tangan dan kaki
dingin dan berkeringat. Bila tidak segera ditolong dapat meninggal
dunia.
Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukan trombositopenia
(100.000/m3). Biasanya baru terjadi pada hari ketiga atau keempat.
Pada orang normal 4-10 trombosit/LP (dengan rata-rata 10/LP)
menunjukan jumlah trombosit yang cukup. Rata-rata kurang dari
2-3/LP dianggap rendah (kurang dari 100.000). Hemokonsentrasi, Ht
meningkat 20% atau lebih dari nilai sebelumnya. Biasanya terjadi
pada hari ke-3 atau 4. Contoh waktu pertama kali datang = 30%,
nilai Ht pemeriksaan berikutnya =38% nilai Ht meningkat
Bila tidak tersedi alat haemotrokit/centrifuge dapat digunakan
perhitungan hemoglobin sahli
b. Diagnosis
Adanya 2 atau 3 kriteria klinik yang disertai trombositopenia
sudah cukup untuk mendiagnosis demam berdarah dengue.
c. Pengobatan di Puskesmas
Pada dasarnya pengobatan DBD bersifat suportif, yaitu mengatasi
kehilangan cairan plasma sebagai akibat peningkatan kapiler dan
sebagai akibat perdarahan. Pasien DD dapat berobat jalan sedangkan
pasien DBD dirawat di ruang perawatan biasa. Tetapi pada kasus DBD
dengan komplikasi perlu perawatan intensif.7
Tirah baring selama masih demam
Obat antipiretik atau kompres panas hangat.
Untuk menurunkan suhu dianjurkan pemberian parasetamol.
Asetosal/salisilat tidak dianjurkan oleh karena dapat menyebabkan
gastritis, perdarahan atau asidosis.
Diajurkan pemberian cairan elektrolit (mencegah dehidrasi
sebagai akibat demam, anoreksia dan muntah) per oral, jus buah,
sirup, susu. Disamping air putih, dianjurkan diberikan selama 2
hari.
Pasien harus diawasi ketat terhadap kejadian syok. Periode
kritis adalah pada saat suhu turun pada umumnya hari ke-3 -5 fase
demam.
Pemeriksaan kadar hematokrit berkala untuk pengawasan hasil
pemberian cairan yaitu menggambarkan derajat kebocoran plasma dan
pedoman kebutuhan cairan vena.
Jenis cairan kristaloid : larutan ringer laktat ( RL), larutan
ringer asetat (RA), larutan garam faali (GF), detroksa 5% dalam
larutan ringer laktat (D5/RL), detroksa 5% dalam larutan ringer
asetat (D5/RA). (catatan : untukresusitasi syok dipergunakan
larutan RL atau RA tidak boleh larutan yang mengandung
dekstran)
Cairan koloid : dekstran 40, plasma, albumin.
1.5. KERANGKA TEORITIS1
1. Masukan (input)
Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam system dan
terdiri dari untur tenaga (man), dana (money), sarana (material),
dan metoda (method) yang merupakan variable dalam melaksanakan
evaluasi program pemberantasan Demam Berdarah Dengue.
2. Proses (process)
Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam system dan
terdiri dari unsure perencanaan (planning), organisasi
(organization), pelaksanaan (activities), dan pengawasan
(controlling) yang merupakan variable dalam melaksanakan evaluasi
program Demam Berdarah Dengue
3. Keluaran (output)
Kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya
proses dalam system dari kegiatan pemberantasan DBD
4. Dampak (impact)
Akibat yang ditimbulkan oleh keluaran dalam pemberantasan
DBD
5. Umpan Balik (feed back)
Kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari system
dan sekaligus sebagai masukan dalam program pemberantasan DBD
6. Lingkungan (environment)
Dunia luar yang tidak dikelola oleh system tetapi mempunyai
pengaruh terhadap system.
Tolak ukur keberhasilan:
Terdiri dari variable masukan, proses, keluaran, umpan balik,
lingkungan dan dampak. Digunakan sebagai pembanding atau target
yang harus dicapai dalam program pemberantasan DBD.1,31.6.
PENYAJIAN DATA1Data evaluasi program dalam hal ini dapat berupa
data sekunder yang berasal dari Data Kependudukan Kelurahan
setempat dan Laporan Bulanan Puskesmas Kelurahan setempat pada
periode tertentu
Berikut merupakan contoh program Puskesmas dalam melakukan
pemberantasan penyakit DBD:
1. MASUKAN
Tenaga
Dokter
Kooedinator P2M dan PKM
Petugas Laboratorium
Petugas Administrasi
Kader aktif
Jumantik
Dana
Dana untuk pelaksanaan program dapat diperoleh di:
1. APBD
: sebagai contoh, APBD menyediakan anggaran untuk pengawasan dan
monitoring, sarana diagnosis, bahan cetakan, kegiatan pemecahan
masalah di kotamadya.
2. Swadaya Masyarakat : contoh, menyediakan anggaran untuk
operasional, pemeliharaan, pelaksanaan, pencegahan dan
penanggulangan DHF Sarana
Medis
Meliputi hal-hal dibawah ini :
a. Poliklinik set : stetoskop, timbangaan BB, thermometer,
tensimeter, senter
b. Alat pemeriksaan hematokrit
c. Alat penyuluhan kesehatan masyarakat
d. Formulir laporan Standart Operasional dan KDRS (kasus DBD di
Rumah Sakit)
e. Obat-obatan simptomatis untuk DBD (analgetik dan
antipiretik)
f. Buku petunjuk program DBD
g. Bagan penatalaksanaan kasus DBD
h. Larvasida
Non-Medis
Meliputi hal-hal dibawah ini :
a. Gedung puskesmas
b. Ruang tunggu
c. Tuang administrasi
d. Ruang periksa
e. Ruang tindakan
f. Laboratorium
g. Apotik
h. Perlengkapan administrasi
i. Formulir laporan
Metode
Terdapat metode untuk:
1. Penemuan penderita tersangka DBD
Kasus dilihat dari jumlah suspe DBD yang dating ke puskesmas
2. Rujukan penderita DBD
Bila terdapat tanda-tanda penyakit DBD, seperti mendadak panas
tinggi 2-7hari, tampak lemah dan lesu, suhu badan antara 38OC
sampai 40OC atau lebih, tampak bintik-bintik merah pada kulit dan
jika kulit direnggangkan bintik merah itu tidak hilang,
kadang-kadang ada perdarahan hidung, mungkin terjadi muntah darah
atau BAB darah, tes Torniquet positif.
3. Penyuluhan Kesehatan pada Penyuluhan masyarakat meliputi
:
a. Penyuluhan Perorangan : terhadap individu yang berobat
melalui konseling
b. Penyuluhan Kelompok : Melalui diskusi, ceramah, penyuluhan
melalui poster.
4. Surveilan kasus DBD
Angka Bebas Jentik : presentasi rumah yang bebas jentik
disbanding dengan jumlah rumah yang diperiksa
5. Surveilans vector
Pengamatan Jentik Berkala : presentasi jumlah rumah yang
diperiksa jentik dibanding dengan jumlah rumah yang diperiksa
6. Pemberantasan vector
a. Abatisasi : pemberian bubuk abate pada tempat penampungan air
yang tidak bias dikuras
b. Kegiatan 3 M : dengan Badan Gerakan 3M yang perwujudannya
melalui Jumat bersih selama 30 menit setiap satu minggu sekali.
Dilakukan dengan pengawasan kader. Menguras, menutup, dan mengubur
tempat pertumbuhan jentik.
c. Fogging focus
7. Pencatatan dan Pelaporan
2. PROSES
Perencanaan
Ada perencanaan tertulis mengenai:
Penemuan penderita tersangka DBD : dilihat dari jumlah pasien
suspect DBD yang datang ke puskesmas
Rujukan penderita DBD : Bila terdapat tanda-tanda penyakit DBD,
seperti mendadak panas tinggi 2-7hari, tampak lemah dan lesu, suhu
badan antara 38OC sampai 40OC atau lebih, tampak bintik-bintik
merah pada kulit dan jika kulit direnggangkan bintik merah itu
tidak hilang, kadang-kadang ada perdarahan hidung, mungkin terjadi
muntah darah atau BAB darah, tes Torniquet positif.
Penyuluhan Kesehatan : Perorangan dan Kelompok
Surveilans kasus DBD : hasil Angka Bebas Jentik
Surveilans vector: melalui Pengamatan Jentik Berkala
Pemberantasan vector : Melalui program Abatisasi, kegiatan 3M,
dan Fogging focus
Pencatatan dan Pelaporan
Pengorganisasian
Terdapat strukur organisasi tertulis dan pemberian tugas yang
jelas dalam melaksanakan tugasnya.
Pelaksanaan
1. Penemuan penderita tersangka DBD
Kasus dilihat dar jumlah suspect DBD yang datang ke
puskesmas
2. Rujukan penderita DBD
Bila terdapat tanda-tanda penyakit DBD, seperti mendadak panas
tinggi 2-7hari, tampak lemah dan lesu, suhu badan antara 38OC
sampai 40OC atau lebih, tampak bintik-bintik merah pada kulit dan
jika kulit direnggangkan bintik merah itu tidak hilang,
kadang-kadang ada perdarahan hidung, mungkin terjadi muntah darah
atau BAB darah, tes Torniquet positif.
3. Penyuluhan Kesehatan : Perorangan dan Kelompok
4. Surveilans kasus DBD : hasil Angka Bebas Jentik (berapa kali
per tahun)
5. Surveilans vector : melalui Pengamatan Jentik Berkala (berapa
kali per tahun)
6. Pemberantasan vector : Melalui program Abatisasi, kegiatan
3M, dan Fogging focus
7. Pencatatan dan Pelaporan : ada tidaknya terjadi wabah
Pengawasan dan Pengendalian
Melalui pencatatan dan pelaporan yang dilakukan
Bulanan
Triwulanan
Tahunan
3. KELUARAN
Penemuan penderita tersangka DBD : dilihat dari jumlah pasien
suspect DBD yang datang ke puskesmas
Contoh : 128 orang/tahun
Rujukan penderita DBD : Bila terdapat tanda-tanda penyakit DBD,
seperti mendadak panas tinggi 2-7hari, tampak lemah dan lesu, suhu
badan antara 38OC sampai 40OC atau lebih, tampak bintik-bintik
merah pada kulit dan jika kulit direnggangkan bintik merah itu
tidak hilang, kadang-kadang ada perdarahan hidung, mungkin terjadi
muntah darah atau BAB darah, tes Torniquet positif.
Contoh : dilakukan rujukan 100% kasus
Penyuluhan dan penggerakkan masyarakat untuk PSN (pemberantasan
sarang nyamuk)
Penyuluhan/informasi tentang demam berdarah dan pencegahannya
dilakukan melalui jalur-jalur informasi yang ada:
a. Penyuluhan Kelompok:
PKK, Organisaasi social masyarakat lain, kelompok agama, guru,
murid sekolah, pengelola tempat umum/instansi, dll.
b. Penyuluhan Perorangan
Kepada ibu-ibu pengunjung posyandu
Kepada penderita/keluarganya di puskesmas
Kunjungan rumah oleh kader/ petugas puskesmas
c. Penyuluhan melalui media massa : TV, radio, dll .
Surveilans kasus DBD : hasil Angka Bebas Jentik
Survei jentik dilakukan dengan cara melihat atau memeriksa semua
tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat berkembangbiakan
nyamuk Aedes aegypti dengan mata telanjang untuk mengetahui ada
tidaknya jentik,yaitu dengan cara visual. Cara ini cukup dilakukan
dengan melihat ada tidaknya jentik disetiap tempat genangan air
tanpa mengambil jentiknya. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk
mengetahui kepadatan jentik Aedes aegypti adalah: House Indeks
(HI), yaitu persentase rumah yang terjangkit larva dan atau pupa.
HI = Jumlah Rumah Yang Terdapat Jentik x 100% Container Indeks
(CI), yaitu persentase container yang terjangkit larva atau pupa.
CI = Jumlah Container Yang Terdapat Jentik x 100% Breteau Indeks
(BI), yaitu jumlah container yang positif per-100 rumah yang
diperiksa. BI = Jumlah Container Yang Terdapat Jentik x 100 rumah
Dari ukuran di atas dapat diketahui persentase Angka Bebas Jentik
(ABJ), yaitu jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik per jumlah
rumah yang diperiksa.
ABJ = Jumlah Rumah Yang Tidak Ditemukan Jentik x 100% Jumlah
Rumah Yang Diperiksa
Merupakan salah satu indicator keberhasilan program
pemberantasan vector penular DBD. Angka Bebas Jentik sebagai tolak
ukur upaya pemberantasan vector melalui gerakan PSN-3M menunjukan
tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Rata-rata ABJ
yang dibawah 95% menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam
mencegah DBD di lingkunagnnya masing-masing belum optimal.
Contoh : 3x/ tahun dengan cakupan ABJ 96,07%
Surveilans vector : melalui Pengamatan Jentik Berkala
Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) merupakan bentuk evaluasi hasil
kegiatan yang dilakukan tiap 3 bulan sekali disetiap desa/kelurahan
endemis pada 100 rumah/bangunan yang dipilih secara acak (random
sampling). Angka Bebas Jentik dan House Indeks lebih menggambarkan
luasnya penyebaran nyamuk disuatu wilayah. Pemberantasan vector
:
Perlindungan perseorangan, yaitu memberikan anjuran untuk
mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti yaitu dengan meniadakan
sarang nyamuknya di dalam rumah. Yaitu dengan melakukan
penyemprotan dengan obat anti serangga yang dapat dibeli di
took-toko seperti baygon, dll.5-7
a. Menggunakan insektisida
Abatisasi : adalah menaburkan bubuk abate ke dalam penampung air
untuk membunuh larva dan nyamuk. Cara melakukan abatisasi : untuk
10 liter air cukup dengan 1 gram bubuk abate. Bila tidak ada alat
untuk menakar gunakan sendok makan. Satu sendo makan peres (
diratakan atasnya) berisi 10 gram abate, selanjutnya tinggal
membagi atau menambah sesuai jumlah air.dalam takaran yang
dianjurkan seperti di atas, aman bagi manusia dan tidak akan
menimbulkan keracunan. Penaburan abate perlu di ulang selama 3
bulan.7 Fogging dengan malathion atau fonitrothion. Melakukan
pengasapan saja tidak cukup, karena penyemprotan hanya mematikan
nyamuk dewasa.
b. Tanpa insektisida
Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan melaksanakan penyuluhan
3M:
Menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya
seminggu sekali
Menutup rapat-rapat tempat penampungan air
Menguburkan, mengumpulkan, memanfaatkan atau menyingkirkan
barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng
bekas, plastic bekas dan lain-lain.
Selain itu ditambah dengan cara yang dikenal dengan istilah 3M
Plus, seperti :
Ganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lain
seminggu sekali
Perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar
Tutup lubang-lubang pada potongan bamboo, pohon dan lain-lain,
misalnya dengan tanah.
Bersihkan/keringkan tempat-tempat yang dapat menampung air
seperti pelepah pisang atau tanaman lainnya termasuk tempat-tempat
lain yang dapat menampung air hujan di pekarangan, kebun,
pemakaman, rumah kosong, dan lain-lain.
Pemeliharaan ikan pemakan jentik nyamuk
Pasang kawat kasa di rumah
Pencahayaan dan ventilasi memadai
Jangan biarkan menggantuk pakian di rumah
Tidur menggunakan kelambu
Gunakan obat nyamuk untuk mencegah gigtan nyamuk.
Pencatatan dan Pelaporan: kalau seandainya terjadi wabah
a. Sesuai dengan ketentuan/sistim pelaporan yang berlaku,
pelaporan penderita demam berdarah dengue menggunakan formulir:
W 1/ laporan KLB (wabah)
W 2/ laporan mingguan wabah
SP2TP :LB 1 / laporan bulanan data kesakitan
LB 2 /laporan bulanan data kematian
Sedangkan untuk pelaporan kegiatan menggunakan formulir LB3 /
Laporan bulanan kegiatan Puskesmas (SP2TP)
b. Penderita demam berdarah / suspect demam berdarah perlu
diambil specimen darahnya (akut ataupun konvalesens) untuk
pemeriksaan serologis. Specimen dikirim bersama-sama de Balai
Laboratorium Kesehatan (BLK) melalui Dinas KEsehatan Dati II
setempat.2. LINGKUNGAN
Lingkungan Fisik:
Jarak dengan pemukiman penduduk (dekat/jauh)
Transportasi (mudah/sukar)
Jarak dengan fasilitas umum
Lingkungan Non-Fisik
1. Mata Pencaharian penduduk (terbanyak)
2. Tingkat pendidikan3. UMPAN BALIK
Adanya pencatatan dan Pelaporan
Sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Masukan dalam program pemberantasan DBD selanjutnya
Rapat kerja (berapa kali / tahun)
Antara kepala puskesmas dengan Pelaksana Unit untuk
1. Membahas laporan kegiatan bulanan
2. Evaluasi program yang telah dilakukan4. DAMPAK
LANGSUNG
: apakah terjadi penurunan angka morbiditas dan mortalitas kasus
DHF TIDAK LANGSUNG : apakah terjadi peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.Bab III
PENUTUP
Puskesmas merupakan suatu organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu,
merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, serta biaya
yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuan
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional,
yakni meningkatkan kesadaran serta kemauan dan kemampuan hidup
sehat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Upaya kesehatan
tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan
untuk perorangan dan masyarakat luas bagi mencapai derajat
kesehatan yang optimal. Pelayanan di Puskesmas mencakup pelayanan
preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitative. Upaya
pelayanan kesehatan masyarakat mencakup upaya promosi kesehatan,
kesehatan ibu dan anak, program imunisasi, konsultasi gizi, upaya
kesehatan sekolah dan sebagainya. Namun dalam usaha merealisasi
setiap upaya kesehatan tersebut harus mendapat kerjasama semua
pihak termasuklah individu, keluarga, masyarakat dan
pemerintah.
Daftar Pustaka
1. Rachmat RHH. Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Prinsip
Dasar, Kebijakan, Perencanaan dan Kajian Masa Depan. Gadjah Mada
University Press, 2004.
2. Fahmi F. Laporan Kegiatan Pengelolaan Puskesmas. Maret 2010.
Diunduh dari
http://www.docstoc.com/docs/41903480/Laporan-Kegiatan-Pengelolaan-Puskesmas,
13 Juli 2010.
3. Puskel. 7 Konsep Dasar Pembenahan Kinerja Manajemen
Puskesmas. Januari 2010. Diunduh dari
http://www.puskel.com/7-konsep-dasar-pembenahan-kinerja
HYPERLINK
"http://www.puskel.com/7-konsep-dasar-pembenahan-kinerja-manajemen-puskesmas/"manajemen-puskesmas/,
13 Juli 2010. 4. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti
Suroso. Februari 2010. Diunduh dari
http://www.infeksi.com/articles.php?lng=in&pg=15, 12 Juli 2010
5. Uptpuskesmasplayenii. Penilaian Kinerja UPT Puskesmas Playen II
Tahun 2010. Mei 2010. DinKes Kab. Gunung Kidul.
6. Ridlo IA. Model Puskesmas Era Desentralisasi. September 2008.
Diunduh dari
http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008/09/model-puskesmas-era
HYPERLINK
"http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2008/09/model-puskesmas-era-desentralisasi.html"desentralisasi.html,
10 Juli 2010. 7. Theophilus S. Imunisasi. Februari 2005. Diunduh
dari http://orliniqlima.multiply.com/journal/item/14/Imunisasi, 10
Juli 2010. 8. KepMenKes RI Nomor 1059/MenKes/SK/IX/2004 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. 22 September 2004. Departeman
Kesehatan RI.
9. KepMenKes RI Nomor 128/MenKes/SK/II/2004 tentang Kebijakan
Dasar Puskesmas. 10 Februari 2004. Departemen Kesehatan RI. 10.
Depkes, RI, 2006. Pedoman Pelaksanaan Strategis Nasional Making
Pregnancy Safer (Kehamilan yang lebih aman), Jakarta.
11. Manuaba IBG, 2001, Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan
Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan, EGC, Jakarta.
12. Notoatmodjo, S, 2003. Pengantar Pendidikan dan Ilmu Ilmu
Perilaku Kesehatan ED. Terakhir. Yogyakarta: Andi Offset.
13. Thomas S. Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue
(PSN DBD). Edisi 3. Jakarta; Departemen Kesehatan 2007.
14. Widoyono. Demam Berdarah Dengue (DBD). Dalam: Penyakit
Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya.
Jakarta. Erlangga.2008.
15. Hadisantoso. Modul Latihan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam
Berdarah Dengue (PSN DBD). Cetakan IV. Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Jakarta.1998.
16. Hadinegoro SR, Soegijanto S, Wuryadi S, Suroso T.
Tatalaksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia. Jakarta. Departemen
Kesehatan. 2001.
17. Karmila. Peran Keluarga dan Petugas Puskesmas terhadap
Penanggulangan penyait Demam Berdarah Dengue. Diunduh dari
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6972/1/09E01773.pdf.
12 Juli 2011.