ADIPURA KOTA SOREANG TAHUN 2016 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
ADIPURA KOTA SOREANG TAHUN 2016
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
1 Latar Belakang
Program Adipura merupakan salah satu instrumen / program kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Pertama kali dimulai pada tahun 1986 yang dicanangkan oleh Presiden
ketika berkeinginan untuk memberikan penghargaan bagi kota yang dianggap sukses
memperhatikan kebersihan lingkungan. Program Adipura tersebut berlangsung setiap tahun
dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Program Adipura digunakan sebagai alat untuk
mendorong motivasi aparat pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki dan
meningkatkan konsdisi lingkungan di Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk menurunkan
tingkat polusi dari limbah domestik, merealisasikan kesehatan lingkungan dan merealisasikan
budaya bersih lingkungan. dan pada tahun 1998 program tersebut terhenti.
Pemerintah Pusat mengadakan program Bangun Praja pada tahun 2002 sampai tahun 2005
sebagai pengganti Program Adipura tetapi program tersebut dinilai kurang berhasil, sehingga
pada tahun 2005 program tersebut kembali dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
semangat pemerintah daerah dalam memelihara dan mengelola lingkungannya. Program
tersebut sejalan dengan Program yang dicanangkan oleh UNEP yaitu Green Cities; Plan for the
Planet! Sebagai tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2005. Pada tahun tersebut setiap
Kabupaten / Kota di Indonesia wajib diikutsertakan dalam program ini.
Konsep Program Adipura saat ini dicanangkan sebagai salah satu upaya dalam menghadapi
permasalahan lingkungan hidup yang semakin berkembang di perkotaan yaitu :
1) Meningkatnya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan seperti :
a. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan (urbanisasi dan kelahiran)
b. Peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya alam perkotaan
c. Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik
d. Energi dan Air Bersih
e. Infrastruktur perkotaan (transportasi dan sarana lingkungan)
f. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan
g. Peningkatan jumlah sampah
h. Penurunan kualitas udara dan air
i. Kelangkaan Energi
2) Belum efektifnya Instrumen kebijakan yang ada untuk mengatasi penurunan kualitas dan
daya dukung lingkungan dalam mewujudkan Kota Berkelanjutan
2 Landasan Hukum
Undang – Undang Rebuplik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah
Undang – Undang Rebuplik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013
tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peratutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rebuplik Indonesia Nomor 13 tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan
Sampah
Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2012 tentang Prosedur
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
3 Tujuan dan Sasaran
Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota
dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan
adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berwawasan lingkungan menuju
pembangunan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui
penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Jika Program Adipura benar-benar dilaksanakan dengan kaidah good environmental
governance akan berperan strategis dalam hal :
Mendorong penerapan amanah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Termasuk di dalamnya mendorong dengan sungguh-sungguh pemenuhan kewajiban
pemerintah kabupaten/kota terkait penyediaan dan pengoperasian TPA dengan
metode minimal lahan urug terkontrol (controlled landfill).
Mendorong pemenuhan target nasional pengurangan dan penanganan sampah.
Program Adipura juga diharapkan dapat menjadi instrument pendorong tercapainya
target pengurangan sampah nasional sebesar 20% pada tahun 2019 dalam rangka
mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020.
Mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu di setiap
kabupaten/kota. Kriteria dan indikator penilaian dalam Program Adipura telah
memberikan bobot yang tinggi terhadap: 1) penerapan pengurangan sampah dari
sumber; dan 2) penerapan penanganan sampah khususnya aspek pemilahan dan
pengolahan sampah, serta pengelolaan TPA.
4 Indikator capaian
Indikator capaian program Adipura di kabupaten/kota adalah sebagai berikut
:
5 Pelaksanaan Penilaian
Penilaian adipura dilakukan terhadap capaian kinerja dan sistem manajemen pemerintah
daerah di bidang :
a) Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
b) Pengendalian pencemaran air;
c) Pengendalian pencemaran udara;
d) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan
e) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5.1 Pemantauan Kinerja
Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
Penilaian adipura dilakukan dengan cara pemantauan titik pantau dalam satu periode
pemantauan yang meliputi pemantauan pertama (P1) dan/ atau pemantauan kedua (P2) ;
dan PV (pemantauan verifikasi). P1 dan/atau P2 untuk Kota Sedang yang dilakukan oleh
Tim Pemantau P3E paling lama 3 hari, tim pemantau provinsi dan/atau tim pemantau
KLHK. Sedangkan pada PV dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK paling lama 3 hari.
Bidang Pengendalian Pencemaran Air
Pemantauan dilakukan terhadao sistem managemen, paling sedikit satu kali dalam satu
periode Adipura.
Bidang pengendalian pencemaran udara
Tidak dilakukan untuk kota sedang
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan
Pemantauan dilakukan terhadap peserta Program Adipura yang memiliki usaha dan/atau
kegiatan pertambangan di wilayah administratifnya oleh tim pemantauan KLHK.
Pemantauan hanya dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja dan untuk mendapatkan
data dan informasi mengenai :
jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
konflik masyarakat terkait pertambangan;
korban jiwa karena konflik pertambangan; dan
manajemen konflik.
Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Pemantauan dilakukan terhadap seluruh peserta Program Adipura paling sedikit satu kali
dalam satu periode pemantauan Program Adipura oleh Tim pemantau KLHK untuk menilai
capaian kinerja melalui :
citra satelit;
foto udara; dan/atau
pemantauan lapangan.
5.2 Penilaian Sistem Manajemen
Penilaian sistem manajemen di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati / walikota melalui formulir
sistem manajemen yang dilakukan secara daring (online) pada website KLHK, atau melalui
aplikasi luring (offline) dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura serta
dilengkapi dengan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati / walikota dan
lampiran data pendukung.
5.3 Pemeringkatan Kabupaten / Kota
Pemeringkatan Kabupaten / Kota dilakukan oleh Sekretariat Adipura yang didasarkan atas
penggabungan nilau capaian kinerja dengan bobot penilaian 95% dan nilai sistem
manajemen dengan bobot penilaian 5%.
5.4 Nilai Batas Bawah
Nilai Batas Bawah (cutting point) adalah nilai hasil penilaian wilayah yang ditetapkan oleh
Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura. Berikut adalah prediksi cutting point:
6 Target Adipura Kota Soreang
Nilai Adipura yang ditargetkan pada setiap komponen penilaian Adipura Kota Soreang
adalah pada rentang nilai ‘Baik’ berdasarkan kriteria dari Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura yaitu antara 71 sampai 80. Diharapkan
nilai capaian kinerja dan nilai sitem manajemen Adipura Kota Soreang berada diatas nilai
batas bawah yang akan ditetapkan oleh Menteri.
7 Program Adipura di Kabupaten Bandung
7.1 Titik Pantau
Kota Soreang sebagai Ibu Kota Kabupaten Bandung menjadi titik pantau Adipura sejak
tahun 2005. Jumlah penduduk Kota Soreang saat ini adalah 112.839 jiwa
(sumber : Kecamatan Soreang dalam Angka 2015), termasuk dalam kategori fungsi kota
sebagai kota sedang. Lokasi titik pantau adipura saat ini berada di 4 Kecamatan yaitu
Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, dan Kecamatan
Margahayu serta satu lokasi TPA di Kecamatan Ciparay. Berikut adalah titik pantauan
Adipura Kota Soreang :
Titik Pantau Adipura Kota Soreang Tahun 2016
No. Kecamatan Lokasi
1. Soreang Perumahan Gading Tutuka
Perumahan Soreang Indah
Pasar Soreang
Pertokoan Gading Tutuka
Pertokoan Soreang
Kantor Desa Sadu
Kantor Bupati
Kantor Desa Pamekaran
Kantor Camat Soreang
Kantor PMI
SMA 1 Soreang
SDN 1,2,3 Cingcin
RSUD Soreang
Puskesmas Soreang
Hutan Kota Pemda
Taman Kota Soreang (Alun-Alun)
Terminal Soreang
Salter Cibeureum
Salter Sadu
Jalan Cidalima
Jalan Kaum Tengah
Jalan Al Fathu
Jalan Gading Tutuka
Jalan Raya Soreang Ciwidey
Jalan Raya Soreang (sd. Warunglobak)
Jalan Raya Soreang Banjaran
Jalan Raya Soreang Bandung
Jalan Gandasari (Warlob sd. Kantor Desa Gandasari)
2. Katapang Perumahan Katapang Indah Residence
Perumahan Gandasari Indah
Jalan Gandasari
Titik Pantau Adipura Kota Soreang Tahun 2016
No. Kecamatan Lokasi
Jalan Raya Soreang Bandung (sd. Jembatan Citarum)
Pasar Sangkan Hurip
Kantor Dishub
Kantor Camat Katapang
SMKN 1 Katapang
SMPN 1 Katapang
SMPN 2 Katapang
Puskesmas Katapang
TPST Cikambuy Hilir/Warga Mandiri
3. Kutawaringin RW 05 Desa Kopo
Kantor Desa Kopo
SDN 1 Kopo
SMPN 2 Soreang
Sungai Cidano
Bank Sampah Rikrik Gemi
Bank Sampah Sabilulungan
Bank Sampah Gotong Royong
4. Margahayu RW 06 Kelurahan Sulaeman
SMPN 1 Margahayu
SMAN 1 Margahayu
TPST Sukamenak
TPST Margahayu
Jl. Raya Soreang Bandung (Jembatan Citarum sd. Batas kota)
5. Ciparay TPA Babakan
7.1.1 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
TPA Sampah merupakan titik pantau adipura dengan bobot nilai 11 (terbesar). TPA
memiliki cut point khusus dalam program penilaian adipura, jika nilai TPA berada dibawah
nilai cut point, maka Kabupaten / Kota tersebut tidak akan memperoleh Adipura. Nilai cut
point pada periode penilaian tahun 2014/2015 adalah 73.
Titik pantau TPA Sampah Program Adipura Kota Soreang adalah TPA Babakan, perolehan
nilai TPA pada periode penilaian 2014/2015 adalah 67,05 (belum dapat melebihi nilai cut
point).
7.1.2 Fasilitas Pengolahan Sampah
Bobot nilai fasilitas pengolahan sampah skala kota adalah 10, dengan komponen penilaian
sebagai berikut :
(1) Fasilitas pengolahan sampah skala kota dengan bobot nilai 50%
(2) Komposter, fasilitas daur ulang, bank sampah & 3R dengan bobot nilai 50%
Titik pantau Adipura Kota Soreang untuk lokasi fasilitas pengolahan sampah skala kota
adalah TPST Sukamenak, TPST Margahayu, TPST Cikambuy Hilir. Perolehan nilai periode
penilaian tahun 2014/2015 adalah TPST Sukamenak 75,50 dan TPST Margahayu 75,50.
7.1.3 Pasar
Titik pantau Adipura Kota Soreang untuk lokasi pasar adalah Pasar Soreang dan Pasar
Sangkan Hurip. Perolehan nilai adipura periode penilaian tahun 2014/2015 untuk pasar
soreang adalah 67,96 dan pasar katapang adalah 58,98. Hampir semua sub komponen
pasar belum optimal yaitu :
7.1.4 Bank Sampah
Bobot nilai untuk titik pantau bank sampah adalah 7. Titik pantau Adipura Kota Soreang
untuk lokasi Bank Sampah adalah Bank Sampah Rikrik Gemi, Bank Sampah Sabilulungan,
Bank Sampah Gotong Royong. Perolehan nilai adipura periode penilaian tahun
2014/2015 untuk Bank sampah rikrik gemi adalah 73,94, bank sampah sabilulungan 74
dan bank sampah gotong royong 73
7.1.5 Permukiman (Perumahan Menengah dan Sederhana)
Bobot nilai untuk titik pantau bank sampah adalah 6. Perolehan nilai adipura periode
penilaian tahun 2014/2015 untuk perumahan adalah :
1. Perum RW 05 Desa Kopo (74,73),
2. Perum Gading Tutuka (74,67),
3. Perum Soreang Indah,
4. Perum Katapang Indah,
5. Perum Gandasari Indah,
6. Perum RW 06 Kelurahan Sulaeman 73,94,
7.1.6 Sekolah
Bobot nilai untuk titik pantau sekolah adalah 6. Perolehan nilai titik pantau adipura sekolah
periode penilaian tahun 2014/2015 untuk sekolah sebagai berikut :
SDN 1 Kopo – Kutawaringin (75,33) SMPN 1 Katapang (75,74), SMPN 2 Soreang (76,11), SMPN 2 Katapang (74,53), SMAN 1 Soreang (75,43), SMPN 1 Margahayu (76,43), SDN 1, 2, 3 Cingcin – Soreang (73,98), MAN 1 Margahayu (76,74) SMKN 1 Katapang (73,55),
7.1.7 Hutan Kota
Bobot nilai untuk titik pantau Hutan Kota adalah 6. Titik pantau Adipura Kota Soreang
untuk lokasi Hutan Kota adalah Hutan Kota Pemda. Perolehan nilai Adipura periode tahun
2014/2015 untuk titik pantau hutan kota adalah 77.
7.1.8 Taman Kota
Bobot nilai untuk titik pantau Taman Kota adalah 6. Titik pantau Adipura Kota Soreang
untuk lokasi Hutan Kota adalah Taman Alun – Alun Soreang. Perolehan nilai Adipura
periode tahun 2014/2015 untuk titik pantau hutan kota adalah 77.
7.1.9 Jalan
Bobot nilai untuk titik pantau jalan adalah 5. Perolehan nilai adipura periode tahun
2014/2015 untuk sekolah sebagai berikut :
1. Jalan Raya Soreang Ciwidey (75,83)
2. Jalan Cidalima (72,17)
3. Jalan Kaum Tengah (72,75)
4. Jalan Raya Soreang (75,39
5. Jalan Gading Tutuka (73,42)
6. Jalan Gandasari (72,89)
7. Jalan Al Fathu (75,83
8. Jalan Raya Soreang Banjaran (75,83)
7.1.10 Terminal Bus / Angkot
Bobot nilai untuk titik pantau terminal bus / angkot adalah 5. Titik pantau Adipura Kota
Soreang untuk lokasi Terminal adalah Terminal Soreang. Perolehan nilai Adipura periode
tahun 2014/2015 untuk titik pantau hutan kota adalah 77.
7.1.11 Rumah Sakit (RS) / Puskesmas
Bobot nilai untuk titik pantau rumah sakit / puskesmas adalah 5. Perolehan nilai adipura
periode penilaian tahun 2014/2015 untuk Rumah Sakit / Puskesmas adalah :
1. RSUD Soreang dengan nilai 73,82
2. Puskesmas Soreang dengan nilai 73,82
7.1.12 Perairan Terbuka
Bobot nilai untuk titik pantau perairan terbuka adalah 5, dengan komponen penilaian
adalah badan air (sampah termasuk gulma dan sedimen). Titik pantau Adipura Kota
Soreang untuk lokasi perairan terbuka adalah Sungai Cidano, Saluran Terbuka Sadu,
Saluran Terbuka Cibeureum. Perolehan nilai adipura periode penilaian tahun 2014/2015
untuk Sungai Cidano adalah 78,00 Saluran terbuka Sadu 79,00 dan saluran terbuka
Cibeureum adalah 79,00.
7.1.13 Pertokoan
Bobot nilai untuk titik pantau pertokoan adalah 4. Titik pantau Adipura Kota Soreang untuk
lokasi pertokoan adalah Pertokoan Gading Tutuka, Pertokoan Soreang. Perolehan nilai
adipura untuk komponen pertokoan pada periode penilaian tahun 2014/2015 untuk
pertokoan gading tutuka adalah 73,56 dan pertokoan Soreang adalah 72,37.
7.1.14 Perkantoran
Bobot nilai untuk titik pantau pertokoan adalah 4. Titik pantau Adipura Kota Soreang untuk
lokasi perkantoran adalah Kantor Desa Sadu, Kantor Bupati, Kantor Dishub, Kantor Camat
Katapang, Kantor Desa Pamekaran, Kantor Camat Soreang, Kantor PMI. Perolehan nilai
adipura untuk komponen perkantoran pada periode penilaian tahun 2014/2015 adalah
Kantor Desa Kopo (73,25)
Kantor Desa Sadu (71,92)
Kantor Bupati Bandung (76,22)
Kantor Dishub (73,39)
Kantor Camat Katapang (73,42)
Kantor Desa Pamekaran (72,33)
Kantor Camat Soreang (73,70)
Kantor PMI (72,10)
7.2 Capaian
Sejak periode tahun 2005 hingga tahun 2008 hasil penilaian Adipura untuk Kota Soreang
masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Pada periode penilaian tahun 2008 /
2009 nilai Adipura Kota Soreang menunjukan peningkatan yang cukup signifikan menjadi
71,19 dari nilai sebelumnya 64,40 pada periode 2007/2008 dengan peringkat ke-7 dari 7
Kota se-Jawa Barat dan peringkat menjadi ke-3 dari 7 Kota Sedang Se-Jawa Barat.
Perkembangan Perolehan Nilai Adipura Kota Soreang
No. Kategori
Tahun
2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012
1 P1 (penilaian ke-1) 62,99 67,87 71,16 68.13 71.48
2 P2 (penilaian ke-2) 63,82 70,74 71.3 69.5 72.63
3 PV (penilaian verifikasi) - 70.79 70.54 -
4 Nilai Non Fisik 73,32 76.74 75.42 74.39 76.72
5 Nilai Adipura 64,40 71.19 71.88 69.93 72.00
6 Peringkat Kota Sedang Se-Jawa Barat
Ke-7 dari 7 kota
Ke-3 dari 7 kota
Ke-5 dari 7 kota
Ke-5 dari 7 kota
Ke-5 dari 7 kota
7 Peringkat Seluruh Kota Se-Jawa Barat
Ke-23 dari 25 kota
Ke-9 dari 21 kota
Ke-13 dari 21 kota
Ke-20 dari 25 kota
Ke-12 dari 25 kota
8 Penghargaan - Best Effort City dari Gubernur
Jawa Barat
Best Effort City dari Gubernur
Jawa Barat
- -
7.3 Kelemahan
Sejak periode tahun 2005 hingga sekarang program Adipura Kota Soreang belum
memperoleh hasil yang optimal. Kota Soreang belum pernah memperoleh penghargaan
Adipura. Kendala yang menjadi penyebab ketidakberhasilan tersebut dapat dilihat dari
nilai yang diperoleh saat penilaian Adipura, terutama nilai TPA yang belum memenuhi nilai
cutting point
8 Revitalisasi Titik Pantau Adipura Kota Soreang
Berdasarkan data-data yang disajikan diatas, lokasi yang menjadi titik pantau adipura kota
soreang perlu dilakukan revitalisasi. Pembenahan tersebut dimulai dari aspek
kelembagaan (untuk memperjelas penanggung jawab titik pantau) dan aspek managemen,
serta aspek fisik.
Aspek Kelembagaan
Titik pantau adipura Kota Soreang saat ini dilimpahkan tanggungjawabnya ke beberapa
instansi sesuai SK Bupati Bandung yang telah ditetapkan, tetapi hingga saat ini pengelolaan
bersama tersebut tidak optimal. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap
penanggungjawab titik pantau tersebut.
Penanggungjawab titik pantau perlu dilengkapi. Sedangkan untuk titik pantau yang belum
jelas penanggungjawabnya maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait. Titik Pantau Adipura Kota Soreang Tahun 2016
No. Kecamatan Lokasi Penanggungjawab Dokumen yang dimiliki
1. Soreang Perumahan Gading Tutuka
Perumahan Soreang Indah
Pasar Soreang
Pertokoan Gading Tutuka
Pertokoan Soreang
Kantor Desa Sadu Kepala Desa
Kantor Bupati Bagian Umum dan Kepala SKPD
Kantor Desa Pamekaran Kepala Desa
Kantor Camat Soreang Camat
Kantor PMI Ketua PMI
SMA 1 Soreang Kepala Sekolah
SDN 1,2,3 Cingcin Kepala Sekolah
RSUD Soreang Direktur RS UKL-UPL
Puskesmas Soreang Kepala Puskesmas SPPL
Hutan Kota Pemda Bagian Umum
Taman Kota Soreang (Alun-Alun) UPTD Pertamanan dan Pemakaman
Terminal Soreang Kepala Terminal
Salter Cibeureum UPTD SDAPE
Salter Sadu UPTD SDAPE
Jalan Cidalima Dinas Bina Marga
Jalan Kaum Tengah Dinas Bina Marga
Jalan Al Fathu Dinas Bina Marga
Jalan Gading Tutuka Dinas Bina Marga
Jalan Raya Soreang Ciwidey Dinas Bina Marga
Jalan Raya Soreang (sd.
Warunglobak)
Dinas Bina Marga
Jalan Raya Soreang Banjaran Dinas Bina Marga
Jalan Raya Soreang Bandung Dinas Bina Marga
Jalan Gandasari (Warlob sd.
Kantor Desa Gandasari)
Dinas Bina Marga
2. Katapang Perumahan Katapang Indah
Residence
Perumahan Gandasari Indah
Jalan Gandasari Dinas Bina Marga
Jalan Raya Soreang Bandung (sd.
Jembatan Citarum)
Dinas Bina Marga
Pasar Sangkan Hurip
Titik Pantau Adipura Kota Soreang Tahun 2016
No. Kecamatan Lokasi Penanggungjawab Dokumen yang dimiliki
Kantor Dishub Kepala Dinas
Kantor Camat Katapang Camat
SMKN 1 Katapang Kepala Sekolah
SMPN 1 Katapang Kepala Sekolah
SMPN 2 Katapang Kepala Sekolah
Puskesmas Katapang Kepala Puskesmas SPPL
TPST Cikambuy Hilir
3. Kutawaringin RW 05 Desa Kopo
Kantor Desa Kopo Kepala Desa
SDN 1 Kopo Kepala Sekolah
SMPN 2 Soreang Kepala Sekolah
Sungai Cidano UPTD SDAPE
Bank Sampah Rikrik Gemi
Bank Sampah Sabilulungan
Bank Sampah Gotong Royong
4. Margahayu RW 06 Kelurahan Sulaeman
SMPN 1 Margahayu Kepala Sekolah
SMAN 1 Margahayu Kepala Sekolah
TPST Sukamenak
TPST Margahayu
Jl. Raya Soreang Bandung
(Jembatan Citarum sd. Batas
kota)
Dinas Bina Marga
5. Ciparay TPA Babakan Dispertasih DPPL
Aspek Manajemen
Manajemen Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
berada di tangan instansi yang membidanginya. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Bandung disebutkan bahwa instansi yang membidangi pengelolaan sampah
adalah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Pasal 254).
Seluruh sub komponen penilaian titik pantau adipura terdapat aspek pengelolaan sampah,
sehingga perlu strategi khusus dari instansi penanggungjawab untuk pengelolaan sampah
di titik pantau Adipura Kota Soreang.
Hutan kota pasal 318 5/2008
Aspek Fisik
Pelaksanaan pembersihan. Keberadaan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah
merupakan sub komponen yang selalu ada di tiap komponen penilaian, sehingga perlu
penambahan fasilitas tersebut.
8.1 Revitalisasi TPA
Apabila TPA yang dinilai adalah TPA regional, maka nilai TPA Kabupaten Bandung akan
sama dengan nilai TPA Kabupaten Kota yang menggunakan TPA tersebut secara bersama-
sama. Tetapi jika Pemerintah Kabupaten Bandung berencana untuk mengaktifkan kembali
TPA Babakan maka perlu dilakukan revitalisasi terhadap beberapa komponen-komponen
TPA yaitu :
8.2 Revitalisasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Skala Kota
Fasilitas pengolahan sampah skala kota merupakan nilai dengan bobot tinggi (10), dengan
komponen yang dinilai hanya 2 komponen yaitu sarana pengolahan sampah dan proses
pengolahan sampahDiarahkan agar seluruh area titik pantau khususnya komponen
perumahan agar memiliki fasilitas pengolahan sampah skala kota seperti penyediaan
komposter, fasilitas daur ulang, bank sampah & 3R, dst.
8.3 Revitalisasi Pasar
Titik pantau pasar merupakan titik pantau dengan perolehan nilai terendah. Hanya
beberapa sub komponen yang berada pada nilai baik, sehingga perlu dilakukan revitalisasi
managemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di pasar, dan fisik pasar paling
sedikit terhadap komponen.
8.4 Revitalisasi Bank Sampah Induk
Perlu pengembangan bank sampah induk dengan adanya kesepakatan dengan pemerintah
daerah setempat. Saat ini baru ada Bank Sampah Bersinar (BSB) yang diajukan menjadi
bank sampah induk tetapi belum memiliki kerja sama
8.5 Revitalisasi Permukiman
Permukiman perlu dibangun TPS dengan konsep 3R
9. Jenis Penghargaan Adipura
2017
1 2 9 5 12 11 6 8 7 4 3
2016 BULAN
Keterangan
SM : Sistem Manajemen
Pengembangan Kriteria dan Mekanisme
Rakornas
Pengolahan
Data
PV
Pemantauan 2
Pengolahan
Data
Pengembalian
SM
Rebranding adipura
Penganugerahan Adipura dan
Adipura Kencana Pengiriman
SM
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA