Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari : Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah (Bank Dunia) Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela (Donald Stromboom, Mantan Senior Procurement Specialist WB) Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat rawan terhadap praktek KKN (World Bank /ADB/GOI CPAR 2000) PENGADAAN BARANG/JASA
20
Embed
Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari :
PENGADAAN BARANG/JASA. BACK GROUND. Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah dikuatkan oleh data dari :. Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah ( Bank Dunia) Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Adanya KKN di Bidang Pengadaan Pemerintah
dikuatkan oleh data dari : Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses
pengadaan pemerintah (Bank Dunia)
Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan
merajalela
(Donald Stromboom, Mantan Senior Procurement Specialist
WB)
Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat
rawan terhadap praktek KKN
(World Bank /ADB/GOI CPAR 2000)
PENGADAAN BARANG/JASA
Proses Penganggaran Proses Pemaketan Proses Pemilihan Penyediaan Barang/
Sistem penyusunan anggaran berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja
daerah
e-BUDGETING
Latar belakang :Penggelembungan anggaran karena satuan harga yg tidak standart
Manfaat :Prosesnya transparan Proses penyusunan tepat waktuAnggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatanKronologis anggaran yang jelasLaporan seputar kegiatan dapat dengan mudah dibuat
PROSES PROSES PEMAKETAN PEMAKETAN
Pengklasifikasian Metode Pekerjaan : Nilai 0 – 5 juta Swakelola Nilai > 5 sampai dengan ≤ 50 jt Penunjukan
Langsung Nilai > 50 jt lelang
e-PROJECT PLANNINGe-PROJECT PLANNINGSistem perencanaan kegiatan berbasis web untuk memfasilitasi pencatatan rincian rencana kegiatan berdasarkan faktor waktu,
alokasi anggaran, volume kegiatan, metode & jenis pekerjaan Tidak ada nilai pekerjaan yang dimanipulasi karena secara otomatis diambil
dari e-BudgetingManfaat1.Kinerja menjadi lebih efektif dan efisien2.Meminimalisir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan3.Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan4.Transparan
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASABARANG/JASA
Sekretariat Layanan e-Procurement ULP (Unit Layanan
Procurement)
SISTEM e-PROCUREMENT
Administratif :Menyusun Jadual Lelang TahunanCek kelengkapan data & dokumenMembuat Draft Pengumuman LelangMengumumkan Lelang, Berita & InformasiHelpdesk
Teknis : Pemeliharaan data di server Penyediaan koneksi internet Penanganan hardware & pheriperal jaringan (LAN) Pembuatan dan pengembangan aplikasi Pengamanan fisik & lingkungan
Setting Panitia
Set Data Pekerjaan, upload dokumen lelang,
persyaratan,& rincian pekerjaan
Aanwijzing, upload BA Aanwijzing & Addendum
Pembukaan Penawaran
Evaluasi
Mengusulkan calon pemenang
PROSES PEMBUATAN DOKUMEN
& PERSIAPAN PENGADAAN PPK menyerahkan nama paket, jenis dan nilai anggaran (e-
project) disertai spek teknis ke ULP (Unit Layanan Procurement)
ULP (Unit Layanan Procurement) memeriksa spek teknis, menghitung OE dan membuat dokumen lelang untuk dilaksanakan proses lelang
ULP (Unit Layanan Procurement) 1. ULP adalah pelaksana pemilihan penyedia barang / jasa di
lingkungan pemerintah2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melalui Gugus Tugas Pengadaan.
3. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dibentuk dengan Keputusan Walikota No. 188.45/15/ 402.1.2/2008 Tgl. 22 Januari 2008
4. ULP dibentuk agar pelaksanaan pengadaan lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada ikatan antara pihak dengan PPK)
PENANGGUNG JAWAB
DIREKTUR
GTPPemasokan
Barang
GTPPemasokan
Barang
GTPKonsultansi
GTPKonstruksi
GTPKonstruksi
GTPKonstruksi
MANAJER
Bagian
AdministrasiBagian Teknis
BagianSarpras
Proses kerja ULP Proses kerja ULP dalam pelayanan panitia dan penyedia dalam pelayanan panitia dan penyedia
Sekretariat Layanan e-ProcurementMaksud
Pusat rujukan informasi terkait teknis operasional pelaksanaan eProcurement;
Pihak pengelola data base dan sistem informasi; Fasilitator dan mediator antar pihak dalam proses lelang
eProcurement.
Ter-eliminasinya permasalahan saat pelelangan; Percepatan implementasi eProcurement tegerasi.
Tujuan
PROSES PELELANGAN
Menggunakan Sistem e-Procurement
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASIDIREKTU
R
MANAGER
Sekretaris
Koord. Operasional Koord. Teknis
B. Konseling B. Informasi B. Administrasi B. DeveloperB. Hardware
& DataB. Keamanan Fisik&Lingk
KONSEP LAYANAN KONSEP LAYANAN SISTEM e-SISTEM e-PROCUREMENTPROCUREMENT
Single Windows
One Time Registration
On Line Transaction
Integrity Data
Dari satu site user dan masyarakat luas dapat mengakses informasi lelang dari awal s/d akhir
User cukup sekali registrasi, maka guna akses ketahapan dan waktu selanjutnya tinggal log in
Penawaran dilakukan secara on line dari tempat mana saja
Data base lelang (data penyedia barang/jasa, data penawaran dll) saling up date antar server
Konsep Penerapan
Hard copy
Temu muka antar pihak
Paperless efisiensi
On line potensi arisan hilang dan penawaran kompetitif