ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA HASIL KONGRES KONGRES XI ABKIN DI SURABAYAPADA TANGGAL 14-15 NOVEMBER 2009PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (PB-ABKIN) Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 1 Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ANGGARAN DA SAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI BIMB INGAN DAN K ONSELIN G INDONESIA (PB ABKIN) MUKADIMAH Pada hakikatnya pendidikan dalam arti luas adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang bertujuan membina warga negara yang aktif dan bertanggung jawab serta demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahir batin. Bahwa oleh sebab itu, pelaksanaannya merupakan kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara Indonesia. Bahwa layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang diberikan oleh tenaga profesional bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan anggota masyarakat lainnya agar mereka mampu memperkembangkan potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, serta mengatasi permasalahannya sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya cara bertanggungjawab tanpa bergantung kepada orang lain. Menyadari bahwa upaya pendidikan merupakan bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara oleh karena itu menuntut ketulus-ikhlasan yang tinggi sedangkan bimbingan dan konseling sebagai bagian yang integral dari usaha pendidikan mempunyai peranan yang besar, dan dengan didorong oleh hasrat untuk memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran demi tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Konvensi Bimbingan ke I di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Berdasarkan Hasil Kongres IX IPBI di Bandar Lampung nama IPBI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(1) Organisasi ini bernama ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELINGINDONESIA yang disingkat ABKIN, merupakan perubahan nama
dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).(2) ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA didirikan
untuk waktu tidak ditentukan lamanya.
(3) Organisasi ini berkedudukan di tempat kedudukan (ketua umum)Pengurus Besar
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berasaskanPancasila.
Pasal 3
Tujuan ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA ialah :
(1) Aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional,khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikansumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yangmenjadi garis kebijakan pemerintah.
(2) Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konselingsebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangkamempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 3
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
(3) Mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesionalkonselor agar berhasilguna dan berdayaguna dalam menjalankantugasnya.
BAB IIISIFAT DAN FUNGSI
Pasal 4
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA bersifat keilmuan,profesional, dan mandiri.
Pasal 5
Fungsi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yaitu :
(1) Sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggotadalam upaya mencapai tujuan organisasi.
(2) Sebagai wadah peran serta profesional bimbingan dan konselingdalam usaha mensukseskan pembangunan nasional.
(3) Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasisosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan danpemerintah.
BAB IVKODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING
Pasal 6
(1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki danmenegakkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
(2) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia tercantum dalamnaskah tersendiri ditetapkan dalam kongres.
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki atributorganisasi yang terdiri dari lambang, logo, panji, bendera, mars,dan hymne.
(2) Bentuk dan isi atribut, serta ketentuan penggunaannya diaturdalam peraturan tersediri.
BAB VIKEGIATAN DAN USAHA
Pasal 8
(1) Untuk dapat melaksanakan fungsi, Asosiasi Bimbingan danKonseling Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
meliputi:a. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam
bidang bimbingan dan konselingb. Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konselingc. Penegakan kode etik bimbingan dan konseling Indonesiad. Pendidikan dan latihan keterampilan profesionale. Pengembangan dan pembinaan organisasif. Pertemuan organisasi dan pertemuan-pertemuan ilmiahg. Publikasi dan pengabdian masyarakat
h. Advokasi layanan profesi
(2) Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan dalam program kerjapengurus
Pasal 9
Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, Asosiasi Bimbingan dan KonselingIndonesia melakukan usaha-usaha, yaitu :
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 5
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
(1) Menyelenggarakan rencana dan program kerja organisasi yangmencakup isi Pasal 8.
(2) Memperkuat kedudukan dan pelayanan bimbingan dan konselingpada bidang pendidikan dan pengembangan kemanusiaan padaumumnya.
(3) Membina hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
BAB VIISUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
Susunan organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia meliputiseluruh Wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas : Organisasi TingkatNasional, Organisasi Tingkat Propinsi, dan Organisasi TingkatKabupaten/Kota
Pasal 11
Di tingkat Nasional dibentuk PENGURUS BESAR yang merupakan badanpelaksana organisasi tertinggi yang meliputi wilayah seluruh Indonesia.
Pasal 12
Di tingkat Propinsi dibentuk PENGURUS DAERAH yang merupakan badanpelaksana organisasi tingkat propinsi, yaitu organisasi daerah yang meliputiwilayah propinsi.
Pasal 13
Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk PENGURUS CABANG yang merupakanpelaksana organisasi tingkat cabang, yaitu organisasi cabang yang meliputiwilayah kabupaten/kota.
Pasal 14
(1) Di tingkat Nasional dibentuk DEWAN AKREDITASI DAN LISENSI
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(2) Di tingkat Nasional dan tingkat Propinsi dibentuk DEWANPERTIMBANGAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELINGINDONESIA.
Pasal 15
(1) Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dapat membentukDIVISI-DIVISI menurut cabang spesialisasi atau bidang tertentudalam profesi bimbingan dan konseling
(2) Divisi-divisi sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) merupakanbagian integral dari ASOSIASIASI BIMBINGAN DAN KONSELING
INDONESIA.
BAB VIIIK E A N G G O T A A N
Pasal 16
(1) Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri atas:
a. Anggota Biasab. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
(2) Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia untuk Anggota Biasa diperoleh melalui keanggotaan aktif yang didasarkanpada latar belakang pendidikan dan jenis jabatan/pekerjaan.
(3) Hak, kewajiban, dan syarat-syarat anggota diatur di dalam AnggaranRumah Tangga.
BAB IXPERTEMUAN ORGANISASI
Pasal 17
(1) Pertemuan organisasi terdiri dari :
a. Kongres
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 7
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
b. Kongres Luar Biasa
c. Konvensi Nasional
d. Rapat Kerja Nasional
e. Konferensi Daerah
f. Rapat Kerja Daerah
g. Konferensi Cabang
h. Rapat Kerja Cabang
(2) Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran
Rumah TanggaBAB X
KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 18
(1) Kekayaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri atas:
a. Keuangan
b. Perlengkapan
(2) Keuangan organisasi diperoleh melalui iuran anggota, sumbanganyang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
(3) Perlengkapan organisasi diperoleh dari penggunaan danaorganisasi dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 19
(1) Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Bimbingan dan KonselingIndonesia adalah wewenang Kongres.
(2) Kongres sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) adalah sahapabila dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus Daerah yang telah terbentuk.
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(3) Perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh 2/3(dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Kongres.
BAB XIIPEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 20
(1) Pembubaran organisasi diputuskan dalam Kongres yang khususdiadakan untuk itu yang dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus Daerah yang telah terbentuk.
(2) Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.(3) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat
diserahkan kepada badan/lembaga sosial.
Bab XIIIP E N U T U P
Pasal 21
(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diaturdalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturanorganisasi lainnya.
(2) Anggaran Dasar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia iniberlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kongres.
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 9
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(ABKIN)
BAB INAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Nama organisasi ini yaitu: ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELINGINDONESIA disingkat ABKIN, hanya dapat dipakai dalam hubungandengan usaha atau kegiatan organisasi oleh Pengurus ABKIN
tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.(2) Organisasi ini didirikan pertama kali di Malang dengan nama IPBI
yang selanjutnya berubah menjadi ABKIN berdasarkan hasilKongres Nasional di Bandar Lampung.
(3) Organisasi ini berkedudukan di tempat kedudukan Ketua UmumPengurus Besar.
BAB IIKODE ETIK DAN ATRIBUT
Pasal 2
(1) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasanmoral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi,diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingandan Konseling Indonesia.
(2) Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia wajib dipatuhi dandiamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional,
propinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 3
(1) Lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne ABKINdipergunakan oleh Pengurus Besar, Pengurus Daerah, PengurusCabang dalam acara-acara resmi ABKIN.
(2) Bendera ABKIN memuat lambang ABKIN.
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(3) Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pembina dilakukan olehPengurus ABKIN pada masing-masing tingkat yang bersangkutan.
Pasal 26
Tugas DEWAN PEMBINA adalah :
(1) Membina dan membimbing secara umum Pengurus ABKIN.
(2) Memberikan pertimbangan/nasehat dan saran-saran kepadaPengurus ABKIN baik diminta maupun tidak.
(3) Mendorong, membantu, dan memberikan kemudahan bagi
pengurus ABKIN dalam melaksanakan keputusan-keputusan danprogram kerja organisasi.
BAB XDEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK
BIMBINGAN DAN KONSELING
Pasal 27
(1) Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat propinsi dibentukDEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELINGINDONESIA.
(2) Dewan Pertimbangan Kode etik Bimbingan dan KonselingIndonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) mempunyaifungsi pokok :
a. Menegakkan penghayatan dan pengalaman Kode EtikBimbingan dan Konseling Indonesia.
b. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Besar atauPengurus daerah ABKIN atau adanya perbuatan melanggarKode Etik Bimbingan dan Konseling oleh anggota setelahmengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab.
c. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitandengan profesi bimbingan dan konseling.
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 23
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
Pasal 28
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia baik ditingkat Pengurus Besar, maupun Pengurus Daerahsebanyak-banyaknya terdiri : 1 orang ketua, 1 orang Sekretaris,dan 3 orang anggota.
(2) Personalia Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan danKonseling Indonesia dijabat oleh para ahli bimbingan dankonseling, dan khusus untuk Ketua dan Sekretaris harus dijabatoleh mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S2(Master/magister).
(3) Apabila di suatu propinsi tidak ada tenaga yang memenuhiketentuan ayat (2), maka Dewan Pertimbangan Kode EtikBimbingan dan Konseling Indonesia dapat dirangkap oleh DewanPertimbangan di daerah lain yang terdekat.
(4) Permintaan untuk duduk dalam Dewan Pertimbangan Kode EtikBimbingan dan Konseling Indonesia dilakukan oleh Pengurus ABKIN pada masing-masing tingkat bersangkutan.
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009
(1) Pertemuan dan rapat-rapat organisasi divisi dalam ABKIN, baikpada tingkat nasional, daerah, maupun cabang, sedapat-dapatnyadiselenggarakan secara bersamaan dan terpadu dengan pertemuan
dan rapat-rapat organisasi ABKIN.
(2) Untuk terselenggaranya pertemuan atau rapat bersama danterpadu sebagaimana tersebut pada pasal (1) Pengurus ABKINbekerja sama sepenuhnya dengan pengurus divisi yangbersangkutan.
Pasal 41
(1) Selain mengadakan pertemuan dan rapat-rapat ABKIN di semuatingkat organisasi melakukan kegiatan yang meliputi:
a. Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidangbimbingan dan konseling
b. Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konselingc. Penegakan kode etik bimbingan dan konseling Indonesiad. Pendidikan dan latihan keterampilan profesionale. Pengembangan dan pembinaan organisasif. Pertemuan organisasi dan pertemuan-pertemuan ilmiahg. Publikasi dan pengabdian masyarakat
h. Advokasi layanan profesi
(2) Kegiatan tersebut pada ayat (1) dapat berupa seminar, simposium,lokakarya, forum diskusi, forum dialog, sarasehan, temu karya,pelatihan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait.
(3) Penerbitan organisasi dapat berupa majalah, buletin, jurnal, brosur,dan sebagainya.
BAB XIIIHAK BICARA DAN HAK SUARA
Anggaran Dasara dan Anggaran Rumah Tangga 31
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
Pasal 42
(1) Hak bicara peserta pertemuan dan rapat-rapat organisasi padadasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya ditetapkandalam peraturan organisasi.
(2) Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusanhanya ada pada utusan yang mendapatkan mandat untukmenghadiri pertemuan dan rapat-rapat organisasi yangdimaksudkan.
BAB XIVQUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 43
(1) Rapat organisasi adalah sah apabila dihadiri oleh lebih darisetengah jumlah suara yang berhak hadir.
(2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secaramusyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkindilaksanakan maka keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak.
(3) Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar :
a. Sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yangberhak hadir dalam pertemuan yang khusus diadakan untuk itu.
b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuansekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yanghadir.
BAB XV
7/26/2019 Ad Art Abkin Keputusan Kongres Surabaya 2009