AD ART

PERATURAN DASAR( AD - ART )NUSANTARA BANGKIT

MUKADIMAHNegara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta mampu memberikan sumbangan untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa, ketertiban untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa, dan perdamaian abadi.Cita cita kemerdekaan, masyarakat adil dan makmur berdasar pancasila, selama ini mengalami gelombang pasang surut. Konsep-konsep baru di dalam berbangsa dan bernegara , serta format dan tatanan dan nilai kemasyarakatan, tampil dipermukaan, yang semuanya itu memimpikan wujud Indonesia baru.Oleh karena itu menjadi tugas penting setiap warga Negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, sewenang-wenang dan pemasungan terhadap hak-hak warga Negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, kehancuran ekonomi bangsa, harus dihentikan dengan perjuangan yang terencana dan teratur. Adanya Ormas Gerakan Nusantara yang berideologikan Pancasila, mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak mengenal perbedaan suku, agama, Ras dan antar golongan. Ini sebagai wujud terselenggaranya nilai Pancasila yang menjadi cita-cita bersama.

BAB INAMA, STATUS, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN ATAU WILAYAHPasal 1Nama

Nusantara Jaya disingkat Nusa Jaya.

Pasal 2Status

Nusantara Jaya sebagai Organisasi massa bersifat independen.

Pasal 3Waktu

Nusantara Jaya dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 17 Februari 2015 bertempat di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4Tempat

NUSANTARA JAYA beralamat Jl. Kendal No. 5 Menteng Jakarta Pusat

Pasal 5Kedudukan Atau Wilayah

Kedudukan Nusantara Jaya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IIAZAS, JATI DIRI dan SEMBOYAN

Pasal 6Azas

NUSANTARA JAYA berazaskan Pancasila dan UUD45.

Pasal 7Jati Diri

Jati Diri NUSANTARA JAYA adalah Nasionalis, Religius, Kerakyatan, Pembawa Amanat Rakyat. dengan landasan moral serta memperhatikan aspek humanism dan nasionalisme,dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.

Pasal 8Semboyan

Semboyan NUSANTARA JAYA dalam bentuk salam sebutannya adalah Salam Nusantara.

BAB IIIVisi dan Misi

Pasal 9V I S I

Bekerja bersama rakyat menuju kemandirian bangsa.

Pasal 10M I S I

1. Menggalang seluruh komponen anak bangsa untuk menciptakan perubahan di Indonesia.2. Menghimpun serta mengaktualisasikan kesamaan sikap politik menjadi satu kehendak rakyat untuk menciptakan perubahan.3. Sebagai wadah dan perjuangan politik masyarakat.

BAB IVMAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 11Maksud dan Tujuan

Maksud Nusantara Jaya adalah menjalankan kegiatan usaha pengkajian dan pergerakan yang bersifat masif di bidang sosial, politik, budaya, dan kemanusiaan lingkungannya dengan tujuan mendorong percepatan perubahan menuju kemandirian bangsa yang bertanggung jawab.

Pasal 12Kegiatan

1.Melakukan konsolidasi organisasi secara Nasional solid di semua tingkatan.2.Membangun jaringan Nasional Nusantara Jaya.3.Membangun hubungan kerja sama dengan lembaga politik atau organisasi lainnya yang sehaluan. 4. Melakukan pengorganisasian kekuatan-kekuatan progresif secara masif5.Melakukan pelatihan kader secara berjenjang guna membentuk kader-kader militan progresif.6.Melaksanakan kegiatan yang bersifat humanis sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, nusa dan bangsa.7.Melaksanakan kegiatan pembelajaran politik kepada masyarakat berbasis komunitas melalui berbagai sarana dan prasarana.BAB VKEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13Keanggotaan

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.2. Keanggotaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :a. Anggota Aktif, adalah para pendiri dan pengurus pada semua tingkatan organisasi secara aktif ikut serta dalam setiap kegiatan. b. Anggota Pasif adalah Warga masyarakat dan atau organisasi masa lainnya yang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan Organisasi.

Pasal 14Hak Anggota

Anggota Aktif memiliki hak sebagai berikut:1. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan serta jabatan-jabatan lainnya dalam lingkungan Organisasi;2. Ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan;3. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dan atau bertanya langsung kepada Dewan Pimpinan dalam Rapat Anggota;4. Diundang dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan;5. Mendapatkan dukungan secara organisasi yang tidak bertentangan dengan Visi-Misi dan peraturan organisasi;6. Membela diri dalam Rapat Anggota, jika terjadi masalah;

Anggota Pasif memiliki hak sebagai berikut:1. Ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau bertanya langsung kepada Dewan Pengurus dalam Rapat Anggota;3. Mendapatkan dukungan secara organisasi yang tidak bertentangan dengan Visi-Misi dan peraturan organisasi.

Pasal 15Kewajiban Anggota

Tiap Anggota Aktif dan Pasif Nusantara Jaya berkewajiban untuk :1. Menjunjung tinggi nama baik Nusantara Jaya;2. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya;3. Menghadiri setiap Rapat Anggota;4. Menjalin semangat persatuan dan kesatuan serta memupuk rasa kekeluargaan terhadap sesama anggota;5. Menjaga dan memelihara solidaritas sesama anggota;6. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi;7. Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian), untuk kemajuan dan kebesaran Ormas Nusantara Jaya;

BAB VITINGKATAN ORGANISASI, WEWENANG dan KEWAJIBAN

Pasal 16Tingkatan Organisasi

Organisasi Nusantara Jaya dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Daerah dan RW/RT adalah sebagai berikut:1. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah kepengurusan di tingkat Nasional.2. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD adalah kepengurusan di tingkat Provinsi.3. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC adalah kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota.4. Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC adalah kepengurusan di tingkat Kecamatan.5. Pimpinan Ranting adalah kepengurusan di Tingkat Ranting/Desa/kelurahan.6. Pimpinan Anak Ranting adalah kepengursan di tingkat RT/RWPasal 17Wewenang dan Kewajiban

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat berwenang : a. Menentukan kebijakan di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional serta Peraturan lainnya.b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah. c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang. d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan dua tingkat dibawahnya. e. Memberikan penghargaan dan sanksi atas persetujuan ke Dewan Pembina sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional Serta Peraturan lainnya. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres.

2.Dewan Pimpinan Daerah adalah Pelaksana yang bersifat kolektif di Tingkat Provinsi. Dewan Pimpinan Daerah berwenang : a. Menentukan kebijakan Tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi serta Peraturan lainnya. b. Mengajukan pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.c. Mengesahkan komposisi dan personalia ditingkat kecamatan.d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan dibawahnya.

Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah Tingkat Propinsi serta Peraturan lainnya.b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah (Musda).

3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana yang bersifat kolektif di Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Cabang berwenang : a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Daerah Tingkat Provinsi maupun Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya. b. Mengajukan pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah.c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia di Tingkat Ranting/Desa. d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan di tingkat Kecamatan. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya. b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang (Muscab).

4.Pimpinan Anak Cabang adalah badan Pelaksana bersifat kolektif di Tingkat Kecamatan. Pimpinan Anak Cabang berwenang : a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan lainnya. b. Mengusulkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Ranting atau Anak Ranting kepada Dewan Pimpinan Cabang.c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Kelurahan atau Desa.Pimpinan Anak Cabang berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan atau sebutan lain serta Peraturan lainnya.b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.

5.Pimpinan Ranting/Desa adalah badan Pelaksana bersifat kolektif di Tingkat Ranting atau Desa.

Pimpinan Ranting/Desa berwenang : a. Menentukan kebijakan di Tingkat Ranting/Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya. b. Mengesahkan komposisi dan personalia Koordinator Lapangan di Tingkat RW/RT.c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Anak Ranting. Pimpinan Ranting/Desa berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya.c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.

BAB VIIPasal 18BADAN ATAU LEMBAGA

1.Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu. 2.Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIIIPasal 19KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

1. Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas: a. Kongres. b. Kongres Luar Biasa. c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).

2. Kongres : a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Kongres berwenang: 1) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2) Menetapkan Program Umum. 3) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. 4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum. 5) Menetapkan Ketua Dewan Pembina.6) Menetapkan ketua Dewan Penasehat. 7) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

3. Kongres Luar Biasa: a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50 + 1 Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan : -Organisasi menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. -Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres. d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.4. Rapat Pimpinan Nasional ( RAPIMNAS ) : a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres. b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) : a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Kongres. b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 20MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT TINGKAT PROPINSI

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas: a. Musyawarah Daerah b. Musyawarah Daerah Luar Biasa c. Rapat Pimpinan Daerah d. Rapat Kerja Daerah.

2. Musyawarah Daerah: a.Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b.Musyawarah Daerah berwenang: 1) Menetapkan Program Kerja Provinsi. 2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah. 3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah. 4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah. 5) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa: a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 50 + 1 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan: -Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga -Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah. d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggung-jawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

4. Rapat Pimpinan Daerah: a.Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah. b.Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

5. Rapat Kerja Daerah: a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah. b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 21Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Musyawarah Cabangb. Rapat Pimpinan Cabang c. Rapat Kerja Cabang

2. Musyawarah Cabang :a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Cabang berwenang: 1) Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota 2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang 4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Cabang5) Menetapkan keputusan-keputusan lain

3. Rapat Pimpinan Cabang : a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang. b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang. c. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

5.Rapat Kerja Cabang : a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang. b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 22Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas: a. Musyawarah Pimpinan Anak Cabangb. Rapat Pimpinan Anak Cabang.

2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang : a. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Nusantara Jaya di tingkat kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

b. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang berwenang : 1) Menetapkan Program Kerja Pimpinan Anak Cabang. 2) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang. 3) Memilih dan menetapkan Ketua Kecamatan4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Kecamatan 5) Menetapkan keputusan-keputusan lain

3. Rapat Pimpinan Anak Cabang : a. Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Pimpinan Anak Cabang. b. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pimpinan Anak Cabang.

4. Rapat Kerja Pimpinan Anak Cabang : a. Rapat Kerja Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Pimpinan Anak Cabang.b. Rapat Kerja Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 23MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT RANTING/DESA

1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Ranting terdiri atas: a. Musyawarah Tingkat Ranting b. Musyawarah Tingkat Ranting Luar Biasa c. Rapat Tingkat Ranting

2. Musyawarah Tingkat Ranting : a. Musyawarah Tingkat Ranting adalah pemegang kekuasaan di Tingkat Ranting yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. b. Musyawarah Tingkat Ranting berwenang : 1. Menetapkan Program Kerja Tingkat Ranting. 2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Tingkat Ranting. 3. Memilih dan menetapkan Ketua Tingkat Ranting4. Menetapkan Kepengurusan Tingkat Ranting5. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Tingkat Ranting.6. Menetapkan keputusan-keputusan lain Tingkat Ranting. 3. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain : a. Rapat Pengurus Ranting atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Sub sektor atau sebutan lain. b. Rapat Pengurus ranting atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pinpinan Pengurus Ranting atau sebutan lain.

BAB IXKUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSANPasal 24

1. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari separoh jumlah peserta yang hadir. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan aapabil tidak mecapai mupakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Khusus tentang perubahan peraturan dasar organisasi : a. Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir. b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XDEWAN PEMBINAPasal 25Persyaratan Dewan Pembina

1. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina adalah :a. Pendiri Nusantara Jaya; dan atau;b. Mereka yang ditentukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil rapat pleno yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Nusantara Jaya.2. Anggota dewan Pembina dapat dicalonkan oleh Dewan pengurus.3. Ketua Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPP dan seluruh anggota Dewan Penasehat.4. Anggota Dewan Pembina sebanyak-banyaknya berjumlah 35 orang dan masing-masing Dewan Pembina ditempatkan sebagai Koordinator Wilayah Provinsi atau zona wilayah. Pasal 26Kewenangan Dewan Pembina

1. Ketua Dewan Pembina mempunyai kewenangan :a. Melantik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Daerah (DPD). b. Memberikan masukan atau arahan untuk hal-hal yang strategis guna menunjang tujuan organisasi.c. Memberikan persetujuan atas penghargaan dan sanksi.d. Memberikan arahan Kebijakan umum.e. Mengawasi jalannya organisasi berdasarkan AD/ART.2. Anggota Dewan Pembina mempunyai kewenangan derivatif yang diatur dalam kebijakan khusus oleh melalui Rapat Pimpinan Nasional.Pasal 27Masa Jabatan

1. Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pembina disesuaikan dengan Dewan pengurus2. Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila :a. Meninggal Dunia;b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Dewan Pembina;c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Pembina;d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.

BAB XlDEWAN PENASEHATPasal 28Fungsi

1. Dewan Penasehat berfungsi memberi saran dan nasehat kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya. 2. Dewan Penasehat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis sesuai tingkatannya. 3. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus organisasi sesuai dengan tingkatannya. 4. Jika dipandang perlu, Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat sesuai dengan tingkatannya. 5. Ketua Dewan Penasehat ditetapkan oleh Kongres, Musda, Muscab, Musyawarah Pimpinan Anak Cabang, dengan melalui formatur. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIILAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNEPasal 29Lambang dan Benderaa. Lambang Nusantara Jaya terdiri atas :1. Burung Garuda.2. Matahari.3. Bendera Merah Putih.4. Bintang Segi Lima5. Pita Merah 6. Huruf Nusantara Jaya.Makna

A. Makna Lambang Merah Putih yaitu :Merah Berani dan Putih Suci yang melambangkan kedaulatan dan tanda kehormatan republik Indonesia.

B. Makna garuda dengan paruh mewujudkan lambang tenaga pembaharuan, semangat perjuangan dan visioner.

C. Makna Bintang Segi Lima melambangkan kejayaan dalam sebuah pergerakan menuju kemandirian bangsa.

D. Makna Matahari

E. Makna Huruf Nusantara Jaya melambangkan suatu proses perkembangan pergerakan yang tidak lepas atau terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Makna Keseluruhan Lambang Nusantara Jaya :Melambangkan Nusantara Jaya sebagai penggerak dalam melaksanakan amanah rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD45.

b. Bendera Nusantara Jaya : Kotak Persegi Memanjang Dasar Bendera Putih dengan Penampilan Lambang dan Tulisan Nusantara Jaya. -Warna Putih melambangkan Kesucian dan Kejernihan Dalam Tindakan untuk Mendorong Perubahan.-Penampilan Lambang Nusantara Jaya adalah Untuk menumbuh kembangkan ideologi yang kompeten, populer, visioner dan patriot.Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30Mars dan Hymne

Nusantara Jaya mempunyai Mars dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.

BAB XIIIKETENTUAN KHUSUSPasal 31KetentuanBerkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti mempertahankan Eksistensi dan keselamatan Organisasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan NKRI, maka kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan. BAB XIVKEUANGANPasal 32Keuangan

Keuangan diperoleh dari: 1. Iuran Anggota. 2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat. 3. Usaha-usaha lain yang sah. BAB XVKETENTUAN UMUM, PERALIHAN dan PERUBAHANPasal 33Ketentuan Umum1. Masa jabatan/pengabdian kepengurusan untuk Daerah dan/atau Cabang yang baru terbentuk akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres I, masa jabatan/pengabdiannya berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres II. 2. Dewan Pimpinan Pusat Nusantara Jaya membuat Peraturan organisasi untuk pelaksanaan ayat 1 pasal ini.

Pasal 34Ketentuan Peralihan

Semua tingkatan kepengurusan Nusantara Jaya harus sudah terbentuk menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini pada akhir tahun 2015.

Pasal 35Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi hanya dapat dilakukan dalam Kongres Nusantara Jaya dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara utusan yang hadir.

BAB XVIPERGANTIAN NAMA DAN PEMBUBARAN ORGANISASIPasal 36Pergantian Nama Organisasi

Pergantian nama Nusantara Jaya hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu atau dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina.

Pasal 37Pembubaran Organisasi

1.Dalam hal pengambilan Keputusan Kongres tentang Pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui 50 + 1 peserta yang hadir. 2.Apabila organisasi dibubarkan maka inventaris organisasi diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XVIIPENUTUP

Pasal 38Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi lainnya. 2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: JakartaTanggal: 23 Feb 2015

DEWAN PIMPINAN PUSATNUSANTARA JAYA,

ANDI IRWAN NURHARTONO, AMP KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL

ANGGARAN RUMAH TANGGANUSANTARA JAYA

BAB IKEANGGOTAAN

Pasal 1Syarat KeanggotaanSyarat menjadi Anggota Organisasi Nusantara Jaya adalah :1. Warga Negara Indonesia.2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah nikah.3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lainnya organisasi.4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

BAB IIKEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 2Kewajiban AnggotaSetiap Anggota berkewajiban :1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Organisasi lainnya.3. Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.4. Menghadiri Rapat-rapat dan kegiatan organisasi.5. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan organisasi.6. Membayar Iuran Anggota yang diselenggarakan secara rutin.

Pasal 3Hak AnggotaSetiap Anggota berhak :1. Memperoleh perlakuan yang sama.2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.3. Memilih dan dipilih.4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

BAB IIIBERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 41. Berakhirnya keanggotaan karena :a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.b. Diberhentikan.c. Meninggal dunia.d.Pindah ke organisasi lain.

2. Anggota diberhentikan karena:a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota.b. Melanggar Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres, dan atau Rapat Pimpinan Pusat.d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan organisasi.

3.Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IVSTRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 51. Susunan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi terdiri atas:a. Ketua Umum.b. Ketua Harianc. Sekretaris Jenderal.d. Bendahara.e. Ketua Bidang.f. Departemen-departemen.

2. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.

4. Pengurus Harian terdiri atas:a. Ketua Umum.b. Ketua Bidang.c. Sekretaris Jenderal.d. Bendahara. f. Departemen-departemen.

5. Jumlah Pengurus Harian Nusantara Jaya sebanyak-banyaknya 45 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 61. Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:a. Ketua Umum.b. Ketua Bidang.c. Sekretaris Jenderal.d. Bendahara. f. Departemen-departemen.

2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat Daerah.

4. Pengurus Harian terdiri dari:a. Ketua.b. Sekretaris.c. Bendahara.

5. Jumlah Pengurus Harian DPD sebanyak-banyaknya 25 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 71. Susunan Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:a. Ketua.b. Sekretaris.c. Bendahara.d. Seksi-seksi.

2. Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasehat Cabang.

4. Pengurus Harian terdiri dari:a. Ketua.c. Sekretaris.e. Bendahara.

5. Jumlah Pengurus Harian DPC sebanyak-banyaknya 17 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 81. Susunan pimpinan Anak Cabang (PAC) terdiri atas:a. Ketua.b. Sekretaris.c. Bendahara.d. Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Pimpinan Anak Cabang


5. Jumlah Pengurus Harian PAC sebanyak-banyaknya 11 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pasal 91. Susunan Pimpinan Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas:a. Ketua.b. Sekretaris.c. Bendahara

2. Pimpinan Pimpinan Ranting atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.

3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Pimpinan Ranting atau sebutan lain dan Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.


5. Jumlah Pengurus Harian Ranting sebanyak-banyaknya 9 orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 6. Pimpinan Ranting atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader.

7. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 101. Perwakilan Organisasi di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara.2. Susunan Pengurus Perwakilan Organisasi di Luar Negeri sekurang-kurangnya terdiri atas:a. Ketua.b. Sekretaris.c.Bendahara.Pasal 111. Syarat-syarat menjadi Pengurus Organisasi:a. Menyetuji Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Platform Perjuangan Organisasi.b. Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Organisasi.c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.f. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Organisasi.

2. Setiap Pengurus Organisasi dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi, yang bersifat vertikal.

Pasal 121. Pergantian Pengurus terjadi karena:a. Meninggal dunia.b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.c. Diberhentikan.d. Pindah Organisasi.

2. Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Dewan Rapat Pimpinan Nasional.b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.d. Untuk Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Pimpinan Anak Cabang.e. Untuk Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usul Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

3. Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 13Penetapan dan pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 14Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 15Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah. Pasal 16Penetapan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang. Pasal 17Penetapan Pengurus Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Pimpinan Anak Cabang atau sebutan lain. Pasal 18Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

BAB VKEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 19

1. Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Organisasi.2. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.3. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIKEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT

Pasal 201. Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif.

2. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat Pusat atau Dewan Pimpinan/Ketua Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya.

3. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Penasehat.

4. Jumlah anggota Dewan Penasehat Pusat sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, Dewan Penasehat Daerah sebanyak-banyaknya 10 (Sepuluh) orang, Dewan Penasehat Cabang sebanyak-banyaknya 7 (Tujuh) orang, dan Dewan Penasehat Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan Dewan Penasehat Sub Sektor atau sebutan lain sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VIIHUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 21

1.Hubungan kerjasama Organisasi Nusantara Jaya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam Bab VII dari Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIIIKONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

Bagian KesatuKONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 22Kongres1. Kongres dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Dewan Pimpinan Pusat.b. Dewan Penasehat Pusat.c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah, berjumlah 3 orang.d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang, berjumlah 2 orang.e. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri, masing-masing 2 orang.f. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan, masing-masing 2 orang.

3. Peninjau tediri atas :a. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.b.Pihak-pihak yang diundang oleh KORNAS.

4. Undangan terdiri atas:a. Perwakilan Institusi.b. Perorangan.

5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

6. Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.

7. Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Organisasi.

8. Jumlah suara Kongres terdiri dari; KORNAS 3 suara, Dewan Penasehat 1 suara. Untuk DPD 2 suara dan DPC 1suara.

Pasal 23Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 24Rapat Pimpinan Nasional1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas:a. Dewan Pimpinan Pusat.b. Dewan Penasehat Pusat.c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah. 3. Peninjau terdiri atas:a. Unsur Pimpinan Pusat. b. Unsur Badan, Lembaga dan Dewan Pimpinan Pusat.


5. Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25Rapat Kerja Nasional1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.2. Peserta terdiri atas:a. Dewan Pimpinan Pusat.b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah. c. Dewan Penasehat Pusat.

3. Peninjau terdiri atas:b. Unsur Pimpinan Pusat. c. Unsur Badan, Lembaga dan Dewan Pimpinan Pusat.

4. Undangan terdiri atas:a. Perwakilan Institusib. Perorangan

5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional Organisasi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian KeduaMUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PROPINSI

Pasal 26Musyawarah Daerah1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:a. Pesertab. Peninjauc. Undangan.

2. Peserta terdiri atas:a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.b. Dewan Pimpinan Daerah.c. Dewan Penasehat Daerahd. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

3. Peninjau terdiri atas :a. Unsur Pimpinan Daerah. b. Unsur Badan, Lembaga dan Dewan Pimpinan Daerah.


5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

6. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.

7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.

8. Jumlah suara Musyawarah Daerah terdiri dari; DPD 3 suara, Dewan Penasehat Daerah 1 suara dan DPC 2.

Pasal 27Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 281. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.b. Dewan Pimpinan Daerah.c. Dewan Penasehat Daerah.d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

3. Peninjau terdiri dari :a. Unsur Pimpinan Daerah.b. Unsur Badan, Lembaga dan Dewan Pimpinan Daerah.


5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 291. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.b. Dewan Pimpinan Daerah.c. Dewan Penasehat Daerah.d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

3. Peninjau terdiri atas :a. Unsur Pimpinan Daerah.b. Unsur Badan, Lembaga dan Dewan Pimpinan Daerah.


5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian KetigaMUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 301. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.b. Dewan Pimpinan Cabang.c. Dewan Penasehat Cabang.d. Unsur Pimpinan Anak Cabang.

3. Peninjau terdiri atas :a. Unsur Pimpinan Cabang.b. Perorangan / tokoh masyarakat.

4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

5. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.

6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.

7. Jumlah suara terdiri dari; 1 PAC satu suara.

Pasal 31Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 321. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.b. Dewan Pimpinan Cabang.c. Dewan Penasehat Cabang.d. Unsur Pimpinan Anak Cabang.


4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 331. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.b. Dewan Pimpinan Cabang.c. Dewan Penasehat Cabangd. Unsur Pimpinan PAC.3. Peninjau terdiri atas :a. Unsur Pimpinan Cabang.b. Perorangan / tokoh masyarakat.

4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Bagian KeempatMUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG

Pasal 341. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.b. Pimpinan Anak Cabang.c. Dewan Penasehat Anak Cabang.d. Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lainnya.


4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

5. Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.

6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 35Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 361. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.b. Dewan Pimpinan Anak Cabang.c. Dewan Penasehat Anak Cabang.d. Unsur Pimpinan Ranting atau sebutan lain.e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri Kecamatan.f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Kecamatan.


4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Bagian KelimaMUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 371. Musyawarah Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh:a. Peserta.b. Peninjau.

2. Peserta terdiri atas:a. Unsur Pimpinan Anak Cabang.b. Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.c. Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.d. Anggota.

3. Peninjau terdiri atas :Perorangan / Tokoh Masyarakat.

4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

5. Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain dipilih dari dan oleh peserta.

6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 381. Rapat Pimpinan Ranting atau sebutan lain dihadiri oleh :a. Peserta.b. Peninjau.

2. Peserta terdiri atas :a. Unsur Pimpinan Anak Cabang.b. Dewan Pimpinan Ranting atau sebutan lain.c. Dewan Penasehat Ranting atau sebutan lain.d. Unsur Kelompok Kader.3. Peninjau terdiri atas :Perorangan / tokoh masyarakat.

4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting atau sebutan lain.

Pasal 39Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB VIII diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Organisasi.

BAB IXHAK BICARA DAN HAK SUARAPasal 40

1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.2. Peninjau memiliki hak bicara.

BAB XPEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASIPasal 41

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Ranting atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Kongres/ Musyawarah.2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.3. Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.4. Penyusunan Pengurus Pimpinan Organisasi dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.5. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organisasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Tersendiri.

BAB XIKEUANGANPasal 42

1. Sumber-sumber keuangan Organisasi terdiri atas :a. Iuran Wajibb. Iuran Sukarelac. Sumbangan Perorangand. Sumbangan Badan atau Lembagae. Usaha-usaha lain yang sah

2. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi pada Kongres/ Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 43

1. Jenis perselisihan hukum :a. Sengketa Organisasi b. Sengketa Perdata

2. Penyelesaian perselisihan hukum :a. Musyawarahb. Peradilan

3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

ATRIBUT

Pasal 441. Organisasi Nusantara Jaya mempunyai Atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Organisasi Nusantara Jaya.

2. Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 45

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JakartaPada tanggal: 23 Des 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT NUSANTARA JAYA

KETUA UMUM SEKRETARIS JENDRAL

AD ART

Documents