ACHMAD NURSYANDI, Apt., MPH. Prof. Dr. MUSTOFA, Apt ... · PDF filepengadaan obat Kepala Dinas Kesehatan Membuat kebijakan dalam pengelolaan obat di Kabupaten Bangka Barat Apotik Menyediakan

ACHMAD NURSYANDI, Apt., MPH.Prof. Dr. MUSTOFA, Apt.

MUBASYSYIR HASANBASRI, MD, MA

HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-30 September 2011

FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu Kabupaten Pemekaran di Prov. Babel

Kabupaten Bangka Barat

ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM

Struktur Sarana Kesehatan di Kab. Bangka Barat

Dinkes Provinsi

Dinkes Kab

Puskesmas

Pelayanan Kefarmasian

Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Poskesdes

Pelayanan Kefarmasian

Poskesdes Poskesdes

Unit Farmasi

Instalasi Farmasi

PENDAHULUAN

SELEKSI

DISTRIBUSI

PENGGUNAAN PENGADAAN

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT

SELEKSI

DISTRIBUSI

PENGGUNAAN PENGADAAN

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT LAMA

DI BANGKA BARAT

Sarana Kesehatan

Inst. Farmasi

Inst. Farmasi

SELEKSI

DISTRIBUSI

PENGADAAN

Sarana KesehatanSarana Kesehatan

PENGGUNAAN

SIKLUS PENGELOLAAN OBAT BARU

DI BANGKA BARAT

Sarana Kesehatan

Inst. Farmasi

Inst. Farmasi

TUJUAN

Mengevaluasi strategi baru dalampengelolaan obat esensial pada saranakesehatan primer

Mendeskripsikan ketersediaan obatpada sarana kesehatan primer

Mendeskripsikan peran stakeholderyang terlibat dalam pelaksanaan strategitersebut

METODE

Kualitatif “Studi Kasus” di Kabupaten Bangka Barat Data dikumpulkan dengan observasi LPLPO

sarana kesehatan Januari-Juni 2010 dan wawancara mendalam dengan kepala dinas kesehatan, kepala instalasi farmasi, 7 pengelola obat puskesmas dan 11 bidan/perawat Pustu/Polindes/Poskesdes.

Hasil

Temuan 1

PKM terlibat dalam proses seleksi dan perencanaan secara aktif

PKM memiliki kewenangan lebih dalam pengadaan obat esensial

Ada fleksibilitas dalam cara dan distribusi obat esensial ke PKM

ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM

Usulan PKM

Usulan Program

Laporan PKM

Analisis Kompilasi

Tim POT

Penyesuaian

Perencanaan obat

tahunan

Bupati

PKM lebih aktif dalam proses seleksi dan

perencanaan obat esensial

Alur seleksi dan perencanaan

obat esensial

Usulan Puskesmas

Usulan Program

Laporan PKM

Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten

“Ada pengadaan sendiri dengan pembelian langsungsetiap bulan....” (pengelola obat PKM)

PKM memiliki kewenangan lebih dalam pengadaanobat

Ada anggaran rutin pengadaan obat puskesmas15.000.000/tahun/puskesmas

Pembelian dilakukan oleh pengelola obat puskesmassetelah berkoordinasi dengan kepala puskesmas dandokter

Pertanggungjawaban menggunakan kuitansi, notadan surat pemesanan barang ke dinas kesehatan

Administrasi pertanggungjawaban keuangan pembelian obat rutin

ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM

Manfaat anggaran rutin:

“jika ada obat kosong atau kurang langsung beli ke apotik dengan anggaran rutin” (informan 5)

Contoh Puskesmas Kelapa pernah mengalamikekosongan CTM, prednison, deksametason danamoksisilin tablet

Ada fleksibilitas distribusi obat ke puskesmas

“Distribusi obat dari instalasi farmasi ke puskesmasbiasanya diantar setiap tiga bulan sekali, jika ada obatkurang bisa minta lagi” (informan 4, 5, 6, 8 dan 9)

Frekuensi distribusi ke Puskesmas : Tri wulan dan khusus

Jadwal distribusi rutin ke PKM

ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM

Persiapan proses distribusi obat

Pelayanan antar obat ke PKM dalam distribusi rutin

Distribusi obat ke PKM Kelapa yang berjarak 39 km, berada pada kateogri: “aman”

Permintaan PKM untuk distribusi unregular

Temuan 2Lima “aman”, dua “rendah”

IFK

Ada lima puskesmas “aman” dan rata-rata ketersediaan obat selama 9,6 bulan “aman” juga

Puskesmas

Tingkat

Ketersediaan

(bulan)

KategoriJarak ke

ifk (km)Ket

Muntok 10,27 Aman 6 Dekat

Kelapa 10,68 Aman 39 Dekat

Tempilang 16,79 Aman 69 Jauh

Sp. Teritip 4,04 Kurang 27 Dekat

Jebus 5,06 Kurang 70 Jauh

Puput 11,54 Aman 71 Jauh

Sekar Biru 8,81 Aman 71 Jauh

Rata-rata 9,60 50

< 6 bln: kurang, 6-18 bln: aman, > 18 bln: berlebih< 50 km: dekat, > 50 km: jauh

Stakeholder Peran

Apoteker Manajer Instalasi Farmasi

Asisten Apoteker PKM Pengelola obat PKM dan melakukan pelayanan kefarmasian

Dokter PKM Memberi pertimbangan, masukan dan koordinasi kepada Asisten Apoteker dalam memenuhi kebutuhan obat PKM

Kepala PKM Melakukan supervisi dalam distribusi dan pengadaan obat

Kepala Dinas Kesehatan Membuat kebijakan dalam pengelolaan obat di Kabupaten Bangka Barat

Apotik Menyediakan obat untuk PKM dalam kondisi mendesak

JICA Memberikan pelatihan kepada apoteker dan asisten apoteker PKM

Kepala PKM Kelapa melakukan supervisi dalam distribusi dan pengadaan obat

Peran asisten apoteker dalam pelayanan kefarmasian di PKM

Apoteker dan asisten apoteker PKM di Kabupaten Bangka Barat telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat oleh

JICA

KESIMPULAN

Pendelegasian kewenangan kepada PKM dalam

seleksi, penyediaan dan distribusi obat

Fleksibilitas dalam pengelolaan dana/anggaran

Keterbukaan terhadap pasar dalam penyediaan

obat

Telah berpengaruh terhadap ketersediaan obat

esensial pada Puskesmas

Hal ini merupakan kunci utama dalam penerapan

penggunaan obat yang rasional dan keselamatan

pasien

REKOMENDASI

Pengelola obat Dinas Kesehatan dan Puskesmas: Seleksi dan perencanaan perlu didasarkan bukti-

bukti ilmiah dan transparan. Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan

dalam pengadaan obat.Dinas Kesehatan Kab./ Prov. /Kementerian kesehatan: Perlu ada pengawasan terhadap proses distribusi dan

pengadaan obat. Perlu penerapan reward kepada SDM yang terlibat

pengelolaan obat.

Thank You