This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TUGAS KELOMPOK IIIMAKALAH
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAERAH
Disajikan Pada Materi AjarMANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
Dosen PengajarDr. H. S MUSTAKIM . M.Si
Oleh :
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397
KATA PENGATAR
1. ROHIM PAUZI
2. MARDIANSYAH
3. IDON TOBRONI
4. SAIFUL ANWAR
5. SEFRIKA YUDI
6. NOVIYANTI
7. DIAN EKAWATI
8. BEN BELLA
9. MULAT SUSIYATI
10. SUMARDI
11. DANI SEPRIYANSYAH
12. FITRI AGUSTINA SARI
13. RETSI SAPITRI
136 11011 393
136 11011 420
136 11011 421
136 11011 441
136 11011 445
136 11011 444
136 11011 442
136 11011 399
136 11011 415
136 11011 443
136 11011 397
136 11011 396
136 11011 371
Alhamdulillah Penulis Ucapkan Syukur Kepada Allah SWT karena berkat limpahan
Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada
waktunya.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan
tetapi dengan bantuan berbagai pihak tantangan itu bisa Diatasi. Oleh Karna itu, penulis
mengucapkan terima kasih Banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam
Menyusun makalah ini,semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari
penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan
untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir nya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat Bagi Kita Semua aamiiin.
Pembiayaan Daerah Dikelola Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.Harus Dilakukan
Secara Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil,Patut Dan Taat Pada Peraturan
Perundang-Undangan
Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau
Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan
Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi
Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.Yang Diperoleh
Pemerintah Daerah ,Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
Penyajian Makalah Ini Membahas Mengenai Manajemen Pembiyaan Daerah Yang Akan
Disajikan Ke Dalam Bab Selanjutnya
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Makalah Ini Dirumuskan Ke Dalam
Beberapa Bagian Menyangkut Manajemen Pembiayaan Daerah, Yaitu:
1. Apakah Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah?
2. Bagaimanakah Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia?
3. Apakah Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa?
4. Bagaimanakah Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan?
5. Bagaimanakah Pembiyaan Kebijakan Fiskal?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan Latar Belakang Dan Rumusan Masalah Di Atas, Penyusunan Makalah Ini
Bertujuan Untuk:
1. Mengetahui Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah
2. Mengetahui Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia
3. Mengetahui Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa
4. Mengetahui Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan
5. Mengetahui Pembiyaan Kebijakan Fiskal
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Telah Kita Ketahui Bahwa Manajemen Adalah Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan ,Yang
Dilakukan Organisasi Dengan Memberikan Hasil-Hasil Terbaik Melalui Tindakan-Tindakan
Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya.
Pembiayaan, Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran
Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun
Tahun Anggaran Berikutnya.
Pembiyaaan Daerah Terdiri Dari :- Penerimaan Pembiayaan Dan - Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau
Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan
Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi
Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.
Apabila APBD Diperkirakan Surplus Diutamakan Untuk Membayar Pokok Utang,Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah, Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Lain, Dan/Atau Pendanaan Belanja Peningkatan Jaminan Sosial.
Sementara Itu, Jika APBD Diperkirakan Defisit Maka Ditetapkan Pembiayaan Untuk
Menutup Defisit Tersebut Yang Diantaranya Dapat Bersumber Dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman, Dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Atau Penerimaan Piutang.
Pembiayaan Daerah Terdiri Dari Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan Mencakup:
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
Pinjaman Daerah Bertujuan Memperoleh Sumber Pembiayaan Dalam Rangka
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
Pinjaman Daerah Bersumber Dari:
A. Pemerintah;B. Pemerintah Daerah Lain;C. Lembaga Keuangan Bank;D. Lembaga Keuangan Bukan Bank; DanE. Masyarakat Berupa Obligasi Daerah.
3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
4) Pencairan Dana Cadangan Daerah;
5) Penerimaan Piutang; Dan
6) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Mencakup:
1) Pembentukan Dana Cadangan;
2) Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
3) Pembayaran Pokok Utang; Dan
4) Pemberian Pinjaman Daerah.
Menurut Saragih (2003:82), Apapun Komposisi Dari APBD Suatu Daerah Tentu Harus
Disesuaikan Dengan Perkembangan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan.
Setiap Daerah Tidak Harus Memaksakan Diri Untuk Menggenjot Pengeluaran Tanpa
Diimbangi Dengan Kemampuan Pendapatannya, Khususnya Kapasitas PAD. Dikhawatirkan
Jika Pemerintah Daerah Menetapkan Kebijakan Defisit Pada APBD-Nya, Maka Sumber
Pembiayaan Untuk Menutupi Sebagian Atau Seluruh Defisit Anggaran Berasal Dari
Pinjaman Atau Utang.
Oleh Sebab Itu, Masih Menurut Saragih (2003:82), Yang Lebih Aman Adalah Tidak
Mendesain Anggaran Daerah Yang Ekspansif Tanpa Diimbangi Dengan Kemampuan
Pendapatannya. Bisa-Bisa Keuangan Pemerintah Daerah Bangkrut Hanya Karena Mengikuti
Ambisi Untuk Menggenjot Pengeluaran, Baik Rutin Maupun Pembangunan. Upaya Yang
Dapat Dilakukan Untuk Menciptakan Struktur APBD Yang Baik Adalah Dengan
Memperkecil (Didasari Efisiensi Dan Efektivitas) Belanja Rutin Daerah Pada Pos-Pos Yang
Tidak Perlu Dan Mendesak. Hal Inilah Yang Mendorong Perubahan Paradigma
Penganggaran Dari Yang Berbasis Line Item (Tradisional) Ke Arah Penganggaran Berbasis
Kinerja. Artinya, Penganggaran Berbais Kinerja Ini Melihat Penilaian Kinerja Lembaga
Berdasarkan Besarnya Dana Yang Terserap Dari Suatu Program Atau Kegiatan. Setiap
Rupiah Yang Dikeluarkan Harus Dapat Menghasilkan (Yield) Nilai Tambah Bagi
Perekonomian Daerah Atau Kemakmuran Masyarakat Yang Diindikasikan Melalui Target
Yang Bersifat Kuantitatif. Selanjutnya Dalam Proses Penganggarannya, Sistem Ini Juga
Menghendaki Dipertimbangkannya Beberapa Fungsi, Yakni Fungsi Alokasi, Distribusi, Dan
Stabilisasi.
2.2 Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah Adalah
“Semua Hak Dan Kewajiban Yang Dapat Dinilai Dengan Uang, Demikian Pula Segala
Sesuatu, Baik Uang Maupun Barang Yang Dijadikan Milik Daerah Berhubungan Dengan
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut”.
Dari Uraian Di Atas, Dapat Diambil Kata Kunci Dari Keuangan Daerah Adalah Hak Dan
Kewajiban. Hak Merupakan Hak Daerah Untuk Mencari Sumber Pendapatan Daerah Berupa
Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Sumber Penerimaan Lain-Lain Yang Sesuai
Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sedangkan Kewajiban Adalah
Kewajiban Daerah Untuk Mengeluarkan Uang Dalam Rangka Melaksanakan Semua Urusan
Pemerintah Di Daerah (Mamesah, 1995:5).
Salah Satu Faktor Penting Untuk Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Adalah
Kemampuan Keuangan Daerah. Dengan Kata Lain Faktor Keuangan Merupakan Faktor
Yang Mempengaruhi Tingkat Kemampuan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi.
Sehubungan Dengan Pentingnya Posisi Keuangan Daerah Ini Pamudji Dalam Kaho
(2007:138-139) Menegaskan:
“Pemerintah Daerah Tidak Akan Dapat Melaksanakan Fungsinya Dengan Efektif Dan Efisien
Tanpa Biaya Yang Cukup Untuk Memberikan Pelayanan Dan Pembangunan Dan Keuangan
Inilah Merupakan Dalam Satu Dasar Kriteria Untuk Mengetahui Secara Nyata Kemampuan
Daerah Dalam Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”.
Sementara Itu, Untuk Dapat Memiliki Keuangan Yang Memadai Dengan Sendirinya Daerah
Membutuhkan Sumber Keuangan Yang Cukup Pula. Lains Dalam Kaho (2007:139-140)
Merinci Ada Beberapa Cara Yang Bisa Dilakukan Oleh Daerah Untuk Memperoleh
Keuangannya, Antara Lain:
1. Daerah Dapat Mengumpulkan Dana Dari Pajak Daerah Yang Sudah Direstui Oleh
Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Pinjaman Dari Pihak Ketiga, Pasar Uang Atau
Bank Atau Melalui Pemerintah Pusat;
3. Daerah Dapat Ikut Ambil Bagian Dalam Pendapatan Pajak Sentral Yang Dipungut
Daerah, Misalnya Sekian Persen Dari Pendapatan Sentral Tersebut (Melalui Bagi
Hasil);
4. Pemerintah Daerah Dapat Menambah Tarif Pajak Setral Tertentu; Dan
5. Pemerintah Daerah Dapat Menerima Bantuan Atau Subsidi Dari Pemerintah Pusat.
Menurut Mamesah (1995:16) Fungsi APBD Adalah Sebagai Berikut:
1. Menentukan Jumlah Pajak Yang Dibebankan Kepada Rakyat Dari Daerah Yang
Bersangkutan;
2. Merupakan Suatu Sarana Untuk Mewujudkan Otonomi;
3. Memberikan Isi Dan Arti Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Umumnya Dan Kepala
Daerah Khususnya, Karena Apbd Itu Menggambarkan Seluruh Kebijaksanaan
Pemerintah Daerah;
4. Merupakan Suatu Sarana Untuk Melaksanakan Pengawasan Terhadap Daerah Dengan
Cara Yang Lebih Mudah Dan Berhasil Guna; Dan
5. Merupakan Suatu Pemberian Kuasa Kepada Kepala Daerah Dalam Batas-Batas
Tertentu.
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Desentralisasi Diatur
Secara Mendetail Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Yang
Kemudian Dilengkapi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007)
Menyatakan Bahwa Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Daerah, Pemerintah Daerah Berhak
Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Komponen-Komponennya
Sebagaimana Tertuang Dalam Struktur APBD Antara Lain Terdiri Dari:
Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Adalah Hak Pemerintah Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Dalam Periode Tahun Bersangkutan.
BelanjaBelanja Daerah Meliputi Semua Pengeluaran Dari Rekening Kas Umum Daerah Yang Mengurangi Ekuitas Dana, Dan Merupakan Kewajiban Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Daerah.
PembiayaanPembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.
2.3 Macam-Macam Pembiayaan Dan Perbedaan Silpa
Pembiayaan Meliputi:
1. Pembiayaan Dalam Negeri, Meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang
Negara, Serta Penyertaan Modal Negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, Meliputi:
3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Terdiri Atas Pinjaman Program Dan Pinjaman
Proyek
4. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, Terdiri Atas Jatuh Tempo Dan
Moratorium.
PerBedaan Silpa Dengan Silpa?
Bicara Tentang Silpa Maupun SILpa Akan Selalu Berhubungan Dengan Pembiayaan.
Pembiayaan Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau
Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Bersangkutan
Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya, Yang Dalam Penganggaran Pemerintah
Terutama Dimaksudkan Untuk Menutup Defisit Atau Memanfaatkan Surplus Anggaran.
Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Anggaran Sering Disebut Sebagai Penerimaan
Pembiayaan. Sebaliknya, Pembiayaan Yang Dilakukan Untuk Memanfaatkan Surplus
Disebut Dengan Pengeluaran Pembiayaan.
Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Dan Yang Satu Lagi SILpa (Dengan Huruf I Besar/Kapital).Perbedaanya Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Yaitu Selisih Lebih Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran. Misalnya Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2014 Adalah Rp571 Milyar Sedangkan Realisasi Pengeluaran Daerah Adalah Rp524 Milyar, Maka Silpa-Nya Adalah Rp47 Milyar.