Top Banner
9

ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan

Dec 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 2: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 3: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 4: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 5: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 6: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 7: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 8: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan
Page 9: ACEH - ombudsman.go.id · pemberlakuan UU 23/2014 dan peraturan pelaksanaannya menimbulkan kesan "mempersulit usahawan kecil" sehingga berpotensi terjadinya maladministrasi. peralihan