Abstrak - ar.mian.fisip-unmul.ac.idar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads... · pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai

eJournal Administrative Reform, 2018, 6 (3) :391-402

ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2018

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lenny Darmawati1, Syahrani2, Iman Surya3

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Pada Periode Tahun 2005 – 2016, Untuk Mengetahui dan

Menganalisis Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pada

Periode Tahun 2005 – 2016. Penelitian ini merupakan penelitian dengan

pendekatan kuantitatif, dan diukur menurut tingkat ekplanasinya merupakan

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif/hubungan merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun hasil

penelitian ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the effect of motor vehicle

tax (PKB) the original regional income of East Kalimantan Province in the

period 2005 - 2016, to find out and analyze the effect of partial transfer of motor

vehicles (BBN-KB) on Regional Original Revenue of East Kalimantan Province During the Period of 2005 - 2016. This research is a quantitative approach, and

measured according to the level of expansion is associative research. Associative

/ relationship research is a research that aims to find out the relationship between

two or more variables. As for the results of this study, the Motorized Vehicle Tax

(PKB) and the Motor Vehicle Transfer Fee (BBN-KB) have a positive and

significant relationship to the East Kalimantan Province Local Revenue.

Keywords: Tax, Regional Original Revenues

Pendahuluan

Dalam melaksanakan roda otonomi daerah pentingnya peranan pengelolaan

pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya dan secara tepat sasaran untuk

optimalisasi pembangunan daerah. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli

daerah sebesar-besarnya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keuangan

1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda.

eJournal Administrative Reform, Volume 6, Nomor 3, 2018: 391-402

392

daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan daerah. Pajak sebagai ujung tombak

pembangunan negara merupakan kontribusi wajib warga negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi yang dapat diberikan terhadap PAD dalam menyelenggarakan

pembangunan daerah, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masayarakat

yaitu dalam bentuk pajak maupun sumber daya ekonomi daerah lainnya, hal ini

seperti apa yang disebutkan Undang-undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang No. 34 tahun 2000 bahwa sumber

pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun

penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut undang-undang nomor 28 tahun

2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 5 UU

Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil

perkaliaan 2 unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot

yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Khusus untuk

kendaraan motor yang digunakaan di luar jalan umum termasuk alat-alat berat dan

alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB (nilai

jual kendaraan bermotor). Pajak kendaraan bermotor dikenakan selama 12 (dua

belas) bulan berturut-turut setiap tahunnya. Pemungutan PKB bersamaan dengan

penerbitan STNKB dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap tahunnya.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini

pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan

daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi

pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan

UU No.33 Tahun 2004). Penerimaan PAD tersebut diatur dengan peraturan

daerah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD dipergunakan sesuai dengan

prakarsa dan inisiatif daerah. Dengan penggalian dan peningkatan PAD

diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam membiayai kegiatan

operasional rumah tangganya sehingga bisa memperkecil ketergantungannya

dalam mendapat dana subsidi dari pemerintah pusat. Target dan Realisasi

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor… (Lenny Darmawati)

393

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 s/d 2014

dapat dilihat pada table berikut : Tabel. 1

Berdasarkan data dan uraian yang sudah di paparkan diatas dengan adanya

peningkatan penggunaan kendaraan bermotor maka ini di harapkan mempunyai

dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak

khususnya kontribusi kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB). Kerena pada kenyataannya belum semua pemilik

kendaraan bermotor taat pajak. Permasalahan ini kemudian membuat penulis

tertarik untuk membahas mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap

Pendapat Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Teori

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan

Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan


394

bermotor. Dan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pertama kali jenis

pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah

Tangga 1908. Ada empat dasar pengenaannya pajak dari Pajak Rumah Tangga,

dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah

dan macam mobil.

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Hal ini sangat kentara sekali pada saat sekarang, dimana tiap

daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana dana sendiri untuk untuk

pembiayaan daerahnya masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana

dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang ada pada saat

ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada penduduk di

daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-

masing atau membalik namakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat

tinggalnya, hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendraan

kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat

dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah yang bersangkutan. Pajak

kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 34

tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 18

tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian diubah lagi

dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Pendapatan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional yang sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus

rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk

menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, untuk itu pemerintah

pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan

dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi.

Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya

pembangunannya. Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah

satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain:

(Mardiasmo, 2002)

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance);


395

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antar daerah;

3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional;

4. Tata kelola, transparan dan akuntabel, dalam pelaksanaan kegiatan;

5. Pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran ;

6. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.;

Sedangkan menurut Halim (2002;64), dalam bukunya Akuntansi Sektor

Publik mengatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah

dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber

dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah menurut

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 poin 15 adalah

semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan daerah

menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23 ayat 1 adalah meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas

dana, merupakan hak daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali

oleh daerah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari: (a) pendapatan asli daerah;

(b) dana perimbangan; (c) lain-lain pendapatan yang sah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif,

dan diukur menurut tingkat ekplanasinya merupakan penelitian asosiatif. Metode

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode library

research, yaitu pengumpulan yang dilakukan dan difokuskan pada perpustakaan

yang ada di Samarinda diantaranya perpustakaan Universitas Mulawarman

Samarinda, Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur. Data yang akan diperoleh disini adalah data sekunder, dan

dominan berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian, laporan penelitian,

laporan tahun kegiatan lembaga dan instansi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan, selama ini jumlah kendaraan di Provinsi

kalimantan Timur dengan jumlah kendaraan selama tahun 2010 s.d. 2015,

menunjukan kecenderungan meningkat, misalnya pada tahun 2010 sebanyak

1.234.482 unit kemudian pada tahun 2015 menjadi 1.389.701 unit, berdasarkan

jumlah kendaraan ini sehingga dapat ditentukan target penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), meskipun terjadi perbedaan antara target dan realisasi, hal ini terlihat

dari realisasi Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBNKB) Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2010 s.d. 2013 yang memperlihatkan

kecenderungan meningkat, tetapi pada tahun 2014 dan 2015, selain realisasi yang

cenderung mengalami penurunan, juga terlihat dari target yang mengalami hal

yang sama, padahal sebenarnya jumlah kendaraan cenderung meningkat. Untuk


396

jumlah kendaraan yang melakukan BBNKB-I sebesar 20.448 unit dan 1.029.034

untuk BBNKB-II pada tahun 2010, 147.931 unit untuk BBNKB-I dan 1.241.770

unit untuk BBNKB-II pada tahun 2015. Ini menunjukkan adanya penurunan

jumlah unit untuk BBNKB-I dan ada kenaikan untuk BBNKB-II. Selain itu

kondisi yang juga perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi terhadap Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah perekonomian Kalimantan

Timur, yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi seperti

pada tahun 2015, mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 0,86 persen, bahkan

situasi ini pada saat yang sama juga mengalami inflasi sebesar 4,89 persen.

Kondisi makro ekonomi seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi,

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat,

selanjutnya berpengaruh terhadap potensi penjualan kendaraan bermotor, dengan

demikian dapat menyebabkan terjadinya perubahan jumlah pembelian kendaran

bermotor yang menentukan potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) termasuk potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB).

Tabel. 2

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak PKB 2011-2015

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa Target dan Realisasi mengalami

kenaikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Target dan realisasi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan

dari selisih lebih kurang dan presentase kontribusi. Pajak kendaraan Bermotor

(PKB) mengalami peningkatan Rata-rata sebesar 6,2 persen. Perkembangan target

dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


397

Tabel. 3

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak BBNKB 2011-2015

Sumber : Dispenda Kaltim 2016 (diolah)

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa Target dan Realisasi mengalami kenaikan

pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan mengalami penurunan pada

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan seterusnya. Target dan realisasi Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam lima tahun terakhir terus

mengalami penurunan dari selisih lebih kurang dan presentase kontribusi. BBN-

KB mengalami penurunan Rata-rata sebesar 9,25 persen. Penurunan target dan

realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) disebabkan oleh mulai

menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem

pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap

penerapan pajak progresif.

Sehingga UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

harus terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam sistem

pembayaran pajak ataupun dari sistem yang lain, dan juga dalam hal penetapan

target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas. Di samping itu

faktor kualitas pelayanan juga dapat menurunkan Penurunan target dan realisasi

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk mengetahui lebih jaelas

berikut ini data variabel antara Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


398

Tabel. 4

Data Variable PKB, BBNKB, Dan PAD

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi dari

variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai

koefisien regresi keseluruhan bernilai positif, hal tersebut berarti bahwa

peningkatan dan penurunan nilai variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor akan berdampak terhadap peningkatan dan penurunan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.

Adanya hubungan yang sangat kuat antara Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai nilai koefisien kolerasi

dan apabila dimasukkan ke dalam interval koefisien (Sugiyono, 2008: 231), yang

menyatakan bahwa nilai hubungan dengan interval 0,80 – 1,000 masuk dalam

kategori sangat kuat. Artinya, nilai koefisien regresi keseluruhan merupakan


399

faktor yang memiliki hubungan erat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi

menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai

koefisien regresi keseluruhan yang diteliti secara bersama-sama memberikan

pengaruh terhadap kemiskinan sebesar sebesar 82,3 persen sedangkan sisanya

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji F yaitu dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel

dengan kriteria sebagai berikut :

H0 : β = 0 artinya bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor tidak mempunyai hubungan

yang nyata terhadap pendapatan asli daerah.

Ha : β ≠ 0 artinya bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang

nyata terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil analisis, nilai diperoleh nilai Fhitung dengan tingkat signifikan

0,05, artinya bahwa secara bersama-sama variabel Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan

Timur. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang mana diduga bahwa Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur terbukti kebenarannya atau

diterima. Artinya apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dilakukan secara bersama – sama maka akan

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan

Timur.

Secara parsial diperoleh nilai thitung masing-masing variabel belanja

langsung dan belanja tidak langsung sebagai berikut :

1. Nilai uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan

bermotor dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menjelaskan

bahwa variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nilai uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari 0,05 menjelaskan bahwa variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dari kedua variabel yaitu Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi

Kalimantan Timur adalah variabel pajak kendaraan bermotor (X1), hal ini


400

dibuktikan dengan nilai thitungpajak kendaraan bermotor (X1)lebih besar dari

variabel lainnya. Hal ini juga dibuktikan dengan uji regresi yang menunjukkan

bahwa nilai Standardized Coefficients Beta variabel pajak kendaraan bermotor

(X1) lebih besar dari pada variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel pajak kendaraan bermotor (X1) memberikan pengaruh dominan terhadap

pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan diduga

bahwa variabel pajak kendaraan bermotor (X1)berpengaruh dominan terhadap

pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Timur terbukti kebenaran atau

diterima.

Menurut Mahmudi (2010)“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan

penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama yang memiliki

kota besar dan padat penduduk”. Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan

pemerintah telah melakukan upaya-upaya guna meningkatkan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), diantaranya beberapa pemerintah provinsi

melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan

harapan setelah kendaraan tersebut dibalik nama maka pemerintah provinsi

nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan.

Pertimbangannya adalah keberadaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah

provinsi tertentu namun belum dibaliknamakan, maka pada dasarnya daerah

dirugikan yaitu dari segi penurunan kualitas lingkungan karena polusi udara dan

suara bising, serta peningkatan beban jalan dan kepadatan lain lintas, sementara

itu daerah tidak mendapatkan kompensasi atas berbagai beban daerah tersebut.

Kebijakan lain yang juga dapat ditempuh pemerintah provinsi untuk

meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan

menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan

dengan diameter silinder mesin lebih besar, kendaraan dengan bobot lebih berat,

dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Perbaikan pelayanan

administrasi juga penting dilakukan, misalnya dengan komputerisasi sistem

administrasi pajak, sistem pelayanan terpadu, penyederhanaan prosedur

pembayaran, dan menciptakan lingkungan kantor tempat pembayaran pajak yang

nyaman bagi wajib pajak.

Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat potensial bagi daerah,

tetapi pemerintah daerah harus juga melakukan upaya pengendalian yang

memadai. Sebab tingginya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor di suatu

daerah dapat berpotensi menimbulkan masalah kemacetan, polusi, dan

meningkatkan angka kecelakaan. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan

untuk membatasi kendaraan bermotor yang berusia tua, sebab kendaraan jenis ini

merugikan daerah dari dua sisi yaitu emisi buang kendaraan yang lebih tinggi

sehingga merusak lingkungan sementara pajak yang dikenakan untuk kendaraan

tua semakin rendah. Akibatnya, pemerintah harus menanggung biaya sosial dan


401

biaya lingkungan yang lebih tinggi. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak

kepolisian juga perlu dioptimalkan misalnya melalui operasi lalu lintas untuk

meminimalisir jumlah tunggakan pajak.

Kesimpulan

Tingkat koefisien korelasi kedua variabel bebas menunjukkan bahwa secara

keseluruhan memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,907 atau 90,7% terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Korelasi

Determinasi atau R square (R2) sebesar 0,823 yang menunjukkan bahwa variabel-

variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan model sebesar 82.3%

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur sedangkan

sisanya adalah dari faktor yang belum diketahui. Dengan kata lain bahwa Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara bersama-sama berpengaruh nyata

terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil

uji F pada signifikansi sebesar 0,05. Dengan kata lain bahwa Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Kalimantan Timur.

Pengaruh parsial dari uji t masing-masing variabel Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan

nilai signifikansinya secara berturut-turut sebesar 0.025 dan 0.269. Sedangkan

Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan pengaruh yang signifikan. bersama-

sama berpengaruh nyata. Dengan kata lain bahwa Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) memiliki pengaruh yang cukup besar daripada Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi

Kalimantan Timur.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka beberapa saran terkait dengan

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapat Asli Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Pada Periode Tahun 2005 - 2016 sebagai berikut :

1. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat

penting dalam unsur PAD, oleh sebab itu penarikan dan pengelolaan pajak

harus dikelola secara efektif serta pemerintah menindak jika terjadi

penyelewangan terhadap aturan yang sudah ditetapkan atau disepakati dengan

memberikan sanksi-sanksi tegas terhadap pelaku penyelewangan tersebut.


402

2. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat dominan mempengaruhi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini harus menjadi pertimbangan

pemerintah untuk meningkatkan peran sertanya dengan menyiapkan sarana

dan prasarana dalam hal system pembayaran pajak. Sehingga para wajib pajak

dengan mudah melakukan kewajibannya.

3. Pertimbangan bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel

penelitian yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi

Kalimantan Timur yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih

lengkap yang nantinya akan melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang

berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Daftar Pustaka

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi

Pertama. Salemba Empat: Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan. PenerbitAndi: Yogyakarta.

______. 2002.Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Redjo, Sumagio Ibnu. 2008. Keuangan Pusat dan Daerah. BKU Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas

Padjajaran. Bandung.

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo

Persada: Jakarta.

Abstrak - ar.mian.fisip-unmul.ac.idar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads... · pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai

Documents