PowerPoint Presentation
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) FinalPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.61299/PP/M.XI.B/25/2015Berry sihaloho1406645090
Mind MapKESIMPULANPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.61299/PP/M.XI.B/25/2015Menurut Terbanding
: bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Asian Development Bank (ADB) termasuk dalam organisasi internasional yang bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan;Menurut Pemohon BandingProduct AProduct BFeature 1Feature 2Feature 3
bahwa selisih sebesar Rp 198.044.512.805,00 berasal dari akun-akun 5100.00.001, 5200.11.010, 5200.11.501, 5200.11.502, 5200.11.601, 5201.00.206, 5201.01.143,5201.01.144, 5201.02.144, 5201.11.010;Menurut MajelisProduct AProduct BFeature 1Feature 2Feature 3
berdasarkan dokumen pendukung Pemohon Banding, telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Banding dengan Terbanding dengan hasil sebagai berikut:Selisih Biaya Bunga sebesar Rp186.018.891.096,00bahwa Pemeriksa melakukan ekualisasi obyek PPh Pasal 4 ayat (2). Dari ekualisasi tersebut, Pemeriksa menemukan bahwa terdapat pembayaran bunga sebesar Rp186.018.891.096,00 yang belum dipotong PPh Pasal 4 ayat (2). Dari penelitian Pemohon Banding, Pemohon Banding menemukan bahwa pembayaran bunga tersebut adalah kepada pihak Bank lainbahwa koreksi sebesar Rp 186.018.891.096,00 merupakan pembayaran bunga kepada Bank, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, Pemohon Banding tidak wajib melakukan pemotongan atas bunga dari diskonto yang dibayarkan;
Menurut MajelisSelisih Biaya Bunga sebesar Rp1.202.674.956,00 kepada ADBbahwa berdasarkan KEP Menkeu Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 574/KMK.04/2000 ADB adalah salah satu organisasi internasional yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Pada Audit Report dinyatakan juga bahwa pinjaman BII dari ADB merupakan Two Step Loan yang dimaksudkan sebagai pinjaman dari ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk disalurkan kepada bank-bank peserta guna membiayai industri berorientasi ekspor di Indonesia. Dengan demikian maka transaksi tersebut tidak termasuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2);bahwa koreksi sebesar Rp 1.202.674.956,00 merupakan pembayaran bunga kepada organisasi internasional (ADB) dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 436/KMK.04/1996, ADB adalah suatu organisasi internasional yang dikecualikan sebagai subjek pajak;
Menurut MajelisSelisih Biaya Bunga sebesar Rp10.699.954.289,00 kepada Dana Pensiun dan Nasabah dengan saldo tabungan dibawah Rp7,5 jutabahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf a PP Nomor 131 Tahun 2000, pemotongan PPh Pasal 4a ayat (2) tidak dilakukan terhadap bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7,5 juta;bahwa koreksi sebesar Rp 10.699.969.054,00 merupakan pembayaran bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang mempunyai saldo tabungan dibawah Rp 7.500.000,00 dan nasabah dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Bebas (SKB);
MenimbangMenimbang: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; Menimbang: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;Menimbang: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;Menimbang: bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Rp 131.808.263.974,00
Mengingat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP-696/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Agustus 2011,
tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, Nomor:00023/240/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama : XXX dengan jumlah 114.053.206,00.
Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku PP Nomor 131 Tahun 2000
