BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR ‘Xj TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 119); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan khusus di Pusat Kesehatan Masyarakat. TELAH B! DiKQREKSI BAN SESUA! &ETEMTUAM PERUNDANG - UNDANGAN PERANGKATDAERAH PENGU3UL AA'/SS s i
5
Embed
AA'/SS s BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH ijdih.parigimoutongkab.go.id/berkas/perbup_no_27_thn_2019.pdf · 2020. 2. 19. · BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR ‘Xj TAHUN 2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,
Menimbang : bahw a u n tu k m elaksanakan keten tuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 ten tang Pajak D aerah D an Retribusi Daerah, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 ten tang Pem bentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D aerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat K esehatan M asyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan K esehatan (Lembaran Daerah K abupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 12, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 119);
MEMUTUSKAN :
M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan :1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungu tan Daerah
sebagai pem bayaran a tas ja sa a tau pem berian izin terten tu yang kh u su s disediakan d a n /a ta u diberikan oleh Pem erintah D aerah u n tuk kepentingan orang pribadi a tau Badan.
2. Retribusi Pelayanan K esehatan adalah pungutan Daerah sebagai pem bayaran a tas ja sa pelayanan kesehatan yang disediakan d a n /a ta u diberikan oleh Pem erintah Daerah u n tu k kepentingan orang pribadi a tau Badan k h u su s di Pusat Kesehatan M asyarakat.
TELAH B! DiKQREKSIBAN SESUA! &ETEMTUAM PERUNDANG - UNDANGAN
PERANGKATDAERAH PENGU3UL AA'/SSs
i
3. Penyesuaian tarif Retribusi adalah peninjauan kembali tarif Retribusi dengan m em perhatikan indeks harga dan perkem bangan perekonomian.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
BAB IIPENYESUAIAN TARIF
Pasal 2(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lam a 3 (tiga) tahun
sekali.(2) Peninjauan kembali tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dim aksud
pada ayat (1) dilakukan dengan m emperhatikan indeks harga dan perkem bangan perekonomian.
(3) B esarnya tarif Retribusi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terp isahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PENUTUP
Pasal 3Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :a. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pelayanan K esehatan (Berita D aerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 18); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 ten tang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 16),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
D itetapkan di Parigi pada tanggal |£ o fac7l?€('
BUPATI PARIGI MOUTONG,
D iundangkan di Parigi pada tanggal (c ofeoW f Ooty
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 NOMOR 2 j