BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pendapatan Asli Daerah 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
31
Embed
› xmlui › bitstream... · BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pendapatan Asli Daerah 2.1.1 ...lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pendapatan Asli Daerah
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi
terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan
sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan
terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah
sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas, kemudian
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
pusat memberikan kewenangan pajak (taxing power) kepada daerah agar dapat
berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara Pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa (Local
Government Original Receipt) adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun tujuan PAD ini berdasarkan pasal 3 yakni memberikan kewenangan
kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan
menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yang terdiri dari :
1) Hasil Pajak Daerah
2) Hasil Retribusi Daerah
3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4) Lain-lain PAD yang sah.
2.1.2.1 Hasil Pajak Daerah
Yang termasuk jenis Pajak Daerah adalah :
1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).
2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.
8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Jenis Pajak yang telah dijelaskan diatas adalah jenis pajak daerah yang
menjadi salah satu sektor Pendapatan asli Daerah pada Kota Bandung yang
pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2.1.2.2 Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik
pemerintah daerah yang bersangkutan.
Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat, seperti: pelaksanaannya bersifat
ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan
formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar,
merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol,
dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu,
tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota
masyarakat. Yang termasuk dalam Objek Retribusi adalah:
1) Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum terdiri
dari:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2) Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
(3) Retribusi Tempat Pelelangan;
(4) Retribusi Terminal;
(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
(6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
(7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
(8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
(9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
(10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
(11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3) Perizinan Tertentu
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis
Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan
2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari
keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan
bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan
daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka
sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat