A. PENGUKURAN KINERJA

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015

26

. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Arahan Operasional – Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

Akuntabilitas – Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

Perencanaan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut

Pengelolaan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

Penganggaran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

Penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

Pengawasan Kerja – Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100% Utama Target

Target - ( Realisasi -Target ) Capaian Indikator Kinerja = x 100% Utama Target

( 2x Target) - Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100% Utama Target

A. PENGUKURAN KINERJA

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


27

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 tahun 2010, menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan :

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 95

Berhasil : 82.5

Cukup Berhasil : 70

Tidak Berhasil : 57.5

Sangat Tidak Berhasil : 25

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No.54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

Skala Ordinal Predikat / Kategori

90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 s.d. 90 Tinggi / Berhasil

65.1 s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0 s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian Kinerja Sasaran = x 100% Jumlah indikator kinerja sasaran

CAPAIAN KINERJA SASARAN

CAPAIAN KINERJA TUJUAN


28

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap dan Indikator Tujuan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78/Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Cilacap Tahun 2013-2017. Dengan demikian Keputusan Bupati Cilacap 060/28/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 tidak berlaku lagi. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kategori

1 Meningkatnya indeks pembangunan manusia

1 Indeks Pembangunan Manusia % 73.59 67.25* 91.38 Sangat Berhasil

2 Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih ( clean Goverment )

2 Opini pemeriksaan BPK ( WTP=4; WDP=3;TW=2; Disklaimer=1)

Angka 4 Belum diketahui

- Belum diketahui

3 Nilai EKPPD Angka 31 Belum diketahui

- Belum diketahui

4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Angka 60 60.18 100.3 Sangat Berhasil

3 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

5 Angka Melek Huruf % 92,31 94.61 102.49 Sangat Berhasil

6 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,89 6.48 94.05 Sangat Berhasil

4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

7 Angka Kematian Bayi (AKB). Jiwa 9,1 7 124.73 Sangat Berhasil

8 Angka Kematian Ibu (AKI). Jiwa 22 26 81.81 Berhasil

9 Angka Harapan Hidup Tahu

n

78,13 72.8 93.18 Sangat Berhasil

10 Presentase Gizi Buruk % 0,02 0.057 -85 Sangat Tidak Berhasil

5

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan

11 Indeks Gini point 0,2535 0.3438 64.38 Tidak Berhasil

12 Indeks kedalaman kemiskinan point 1,94 1.81 106.7 Sangat Berhasil

13 Indeks keparahan kemiskinan point 0,43 0.38 111.63 Sangat Berhasil

14 Pertumbuhan PDRB per kapita % 4,93 5.11 103.65 Sangat Berhasil

6 Memelihara ketahanan pangan

15 penguatan cadangan pangan pokok % 91 90.8 99.78 Sangat Berhasil

16 Ketersediaan energi per kapita % 100 100 100 Sangat Berhasil

17 Ketersediaan protein per kapita % 100 100 100 Sangat Berhasil

7 Meningkatnya daya serap lapangan kerja

18 Angka Pengangguran % 6,89 5.65 117.99 Sangat Berhasil

8 Menurunnya tingkat kemiskinan

19 prosentase penduduk miskin % 13,09 14.36 90.30 Sangat Berhasil

9 Meningkatnya peranan UMKM dlm perekonomian

20 Persentase koperasi aktif % 82,82 54.84 66.22 Cukup Berhasil

21 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM Orang 47,592 48,077 101.2 Sangat Berhasil

10 Meningkatnya pembangunan yang semakin merata

22 Proporsi panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik thp total panjang jalan kabupaten

% 54,5 57,57 105.63 Sangat Berhasil

23 Proporsi jaringan irigasi thp luas lahan budidaya pertanian

% 78,31 92.49 118.11 Sangat Berhasil

24 Cakupan daerah yang teraliri listrik % 86 87,90 102.21

1

Sangat Berhasil

25 Cakupan daerah yang teraliri air bersih % 75 81.02 108.03 Sangat Berhasil

26 Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM

% 92,7 63.53 68.53 Cukup Berhasil

11 Meningkatnya

kelestarian lingkungan

27 Prosentase penurunan lahan kritis % 69,1 67.7 97.7 Sangat Berhasil 28 Persentase tersedianya Ruang

Terbuka Hijau Publik % 20 15.73 78.65 Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


29

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 28 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 20 indikator (71.43%) dikategorikan "sangat berhasil", 2 indikator (7.14%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.14 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", 1 indikator (3.57%) dikategorikan " Tidak berhasil", dan 1 indikator (3.57%) dikategorikan " Sangat Tidak berhasil" dan 2 indikator (7.14%) belum diketahui kategorinya.

Adapun Realisasi dan Capaian kinerja Indikator sasaran tahun 2015 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi /Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya

N

o

Indikator Kinerja Utama

( Indikator Sasaran)

Capaian/

Kondisi

2013

2014 2015 Status

2015

terhadap

2014 Target Realisasi %

Capaian Target Realisasi %

Capaian

1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 100.80 73.18 73.34* 100.22 73.59 67.25 91.38

2. 2 Opini pemriksaan BPK ( WTP=4;

WDP=3;TW=2; Disklaimer=1)

WDP WTP (4 )

WDP ( 3 )

- WTP

(4)

Belum diketahui

Belum diketahui

3. 2

.

1

.

2

Nilai EKPPD 100 Tinggi 30.047

Tinggi 30.047

100 31 Belum diketahui

Belum diketahui

4. 2

.

1

.

3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda 100 52.05 ( CC)

52.05 ( CC)

100 60 (B ) 60.18

(B)

100.3

5. 3

.

1

.

1

Angka Melek Huruf 100 92.03 95.61 103.89 92,31 94.61 102.49

6. 3

.

1

.

2

Rata-rata Lama Sekolah 100 6.88 7.10 103.19 6,89 6.48 94.05

7. 4

.

1

.

1

Angka Kematian Bayi (AKB). 100 9.30 9.46 98.28 9,1 7 124.73

8. 4

.

1

.

2

Angka Kematian Ibu (AKI). 100 26 36 61.54 22 26 81.81

9. 4

.

1

.

3

Angka Harapan Hidup 92.68 77.71 77.72 100.01 78,13 72.8 93.18

10. 4

.

1

.

4

Presentase Gizi Buruk 100 0.02 0.02 100 0,02 0.057 -85

11. 5

.

1

.

1

Indeks Gini 78.21 0.2787 0.3700 67.24 0,2535 0.3438 64.38

12. 5

.

1

.

2

Indeks kedalaman kemiskinan 113.08 2.15 2.06 104.19 1,94 1.81 106.7

13. 5

.

1

.

3

Indeks keparahan kemiskinan 120.37 0.49 0.46 106.12 0,43 0.38 111.63

14. 5

.

1

.

4

Pertumbuhan PDRB per kapita 120.05 4.63 4.78 103.24 4,93 5.11 103.65

15. 5

.

2

.

1

penguatan cadangan pangan pokok 100 89 86 96.63 91 90.8 99.78

16. 5

.

2

.

2

Ketersediaan energi per kapita 98 98 98 100 100 100 100

17. 5

2

.

3

Ketersediaan protein per kapita 98 98 98 100 100 100 100 18. 5

.

3

.

1

Angka Pengangguran 100 7.83 6,76 113.67 6,89 5.65 117.99

19. 5

.

4

.

1

prosentase penduduk miskin 99.21 14.11 15.24 91.99 13,09 14.36 90.30

20. 6

.

1

.

1

Persentase koperasi aktif 100 82.23 82.40 100.21 82,82 54.84 66.22

21. 6

.

1

.

2

Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 43,168 45,326 50,525 111.47 47,592 48,077 101.2 22. 7

.

1

.

1

Proporsi panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan kabupaten

100 51.75 51.85 100.19 54,5 57.57 105.63

23. 7

.

1

.

2

Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian (tersier sekunder primer)

100 77.71 78.13 100.54 78.31 92.49 118.11

24. 7

.

1

.

3

Cakupan daerah yang teraliri listrik 100 84 87.02 103.60 86 87.9 102.211

25. 7

.

1

.

4

Cakupan daerah yang teraliri air bersih 100 77.4 73.53 95 75 81.02 108.03

26. 7

.

1

.

5

Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM

100 87.7 63.53 72.44 92,7 63.53 68.53

27. 8

.

1

.

1

Prosentase penurunan lahan kritis 100 67.7 69.1 102.7 69,1 67.70 97.7

28. 8

.

1

.

2

Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik

100 20 14.4 72 20 15.73 78.65

=naik =turun = tetap


30

Tabel 3.4 Perrbandingan Realisasi/ Capaian sampai dengan tahun 2015 dengan target akhir RPJMD 2017

No Indikator Sasaran

Akumulasi sd. 2015 Target Akhir RPJMD

2017

%

Realisasi

2015

terhadap

target akhir

RPJMD 2017

Realisasi % Capaian Target % Target

Capaian

1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia 67.25 90.87 74,43 100 90.35

2.1.1 Opini pemriksaan BPK ( WTP=4;

WDP=3;TW=2; Disklaimer=1)

Belum

diketahui

Belum

diketahui

4 100 Belum

diketahui

2.1.2 Nilai EKPPD Belum

diketahui

Belum

diketahui

4 100 Belum

diketahui

2.1.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda 60.18 (B) 100.3 4 100 92.58

3.1.1 Angka Melek Huruf 94.61 102.49 92,86 100 101.88

3.1.2 Rata-rata Lama Sekolah 6.48 94.05 6,9 100 93.91

4.1.1 Angka Kematian Bayi (AKB). 7 124.73 9 100 122.22

4.1.2 Angka Kematian Ibu (AKI). 26 81.81 21 100 76.19

4.1.3 Angka Harapan Hidup 72.8 93.18 78,97 100 92.18

4.1.4 Presentase Gizi Buruk 0.057 -85 0,015 100 -180

5.1.1 Indeks Gini 0.3438 64.38 0,2032 100 30.81

5.1.2 Indeks kedalaman kemiskinan 1.81 106.7 1,5 100 79.33

5.1.3 Indeks keparahan kemiskinan 0.38 111.63 0,31 100 77.42

5.1.4 Pertumbuhan PDRB per kapita 5.11 103.65 5,51 100 92.74

5.2.1 penguatan cadangan pangan pokok 90.8 99.78 95 100 95.58

5.2.2 Ketersediaan energi per kapita 100 100 100 100 100

52.3 Ketersediaan protein per kapita

100 100 100 100 100

5.3.1 Angka Pengangguran 5.65 117.99 5 100 87

5.4.1 prosentase penduduk miskin 14.36 90.30 11,06 100 70.16

6.1.1 Persentase koperasi aktif 54.84 66.22 83,97 100 65.31

6.1.2 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 48,077 101.2 52,469 100 91,63

7.1.1 Proporsi panjang jalan kabupaten dengan kondisi

baik terhadap total panjang jalan kabupaten

57.57 105.63 60 100 95,95

7.1.2 Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan

budidaya pertanian (tersier sekunder primer)

92.49 118.11 8,964 100 103.18

7.1.3 Cakupan daerah yang teraliri listrik 87.9 102.21 90 100 97,67

7.1.4 Cakupan daerah yang teraliri air bersih 81.02 108.03 80 100 101.28

7.1.5 Cakupan rumah dan pemukiman layak huni

sesuai SPM

63.53 68.53 100 100 63.53

8.1.1 Prosentase penurunan lahan kritis 67.70 97.97 74,7 100 90.63

8.1.2 Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau

Publik

15.73 78.63 20 100 78.65


31

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari 11 sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2015

N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator

Rata-

rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Belum

diketahui

Sangat

Tidak

Berhasil

0< 50

Tidak

Berhasil

50.1 sd.65

Cukup

Berhasil

65.1sd.75

Berhasil

75.1 s.d

90

Sangat

Berhasil

90.1 s.d.

lebih

1 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1 95 Sangat Berhasil

0 0 0 0 0 1

2 Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

3 Belum

diketahui

Belum diketahui

2 0 0 0 0 1

3 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat


0 0 0 0 0 2

4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

4 74.38 Cukup Berhasil

0 1 0 0 1 2

5 Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan

4 85.63 Berhasil 0 0 1 0 0 3

6 Terpeliharanya ketahanan pangan


0 0 0 0 0 3

7 Meningkatnya daya serap lapangan kerja


0 0 0 0 0 1

8 Menurunnya tingkat kemiskinan 1 95 Sangat Berhasil

0 0 0 0 0 1

9 Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian

2 82.5 Berhasil 0 0 0 1 0 1

10 Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

5 87.5 Berhasil 0 0 0 1 0 4

11 Meningkatnya kelestarian lingkungan

2 88.75 Berhasil 0 0 0 0 1 1

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 89.38 Berhasil 2 1 1 2 2 20

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 89.38% dengan kategori Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 5 sasaran (45.46%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil, 1 sasaran (9.09%) dengan kategori Cukup Berhasil, dan 1 sasaran ( 9.09% ) belum diketahui.

Capaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Indikator Tujuan 2

N

0

TUJUAN Indikator Tujuan Target

2017

Realisasi

s.d. 2015

% Capaian

s.d. 2015

Status Capaian

s.d. 2015

1 Meningkatkan Kualitas SDM IPM 74.43 67.25* 90.35 Akan Tercapai

2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Nilai IKM/SKM 85 77.9 91.65 Akan Tercapai

3 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat

Angka Melek Huruf 92,86 97.50 105 Tercapai

4 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup 78,97 72.8 92.19 Akan Tercapai

5 Meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan

Pertumbuhan PDRB per kapita

5,51 4.78 86.75 Akan Tercapai

6 Menumbuhkembangkan Peran UMKM dan koperasi Berbasis Kekuatan Lokal

Penyerapan tenaga kerja pada UMKM

52,469 48,077 91,63 Akan Tercapai

CAPAIAN KINERJA SASARAN

CAPAIAN KINERJA TUJUAN


32

N

0 TUJUAN Indikator Tujuan Target

2017

Realisasi

s.d. 2015

% Capaian

s.d. 2015

Status Capaian

s.d. 2015

7 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Antar Kelompok Masyarakat dan Antar

Wilayah

Indeks Gini 0,2032 0.3438 30.81 Akan Tercapai

8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Hidup secara Berkelanjutan

Prosentase penurunan

emisi gas buang

21,98 18.13 97.11 Akan Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran tehadap 8 Indikator kinerja tujuan di atas, disimpulkan bahwa 1 indikator Tujuan (12.5%) dikategorikan "Tercapai", 7 indikator (87.5%) dikategorikan "Akan Tercapai".

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi, maka dari 28 indikator kinerja sasaran menurut misi sebagai berikut :

Tabel 3.7 Persentase Kategori capaian indikator kinerja menurut misi

No MISI / Kategori Jumlah Indikator Persentase

1 MISI 1 1 100

Sangat Berhasil 1 100

Berhasil - -

Cukup Berhasil - -

Tidak Berhasil - -

Sangat Tidak Berhasil - -

2 MISI 2 3 100

Sangat Berhasil 1 33.33

Berhasil - -

Cukup Berhasil - -

Tidak Berhasil - -

Sangat Tidak Berhasil - -

Belum diketahui 2 66.67

3 MISI 3 6 100


Berhasil 1 16.67

Cukup Berhasil - -

Tidak Berhasil - -

Sangat Tidak Berhasil 1 16.67

4 MISI 4 9 100


Berhasil - -

Cukup Berhasil - -

Tidak Berhasil 1 11.11

5 MISI 5 2 100

Sangat Berhasil 1 50

Berhasil - -

Cukup Berhasil 1 50

Tidak Berhasil - -

6 MISI 6 7 100


Berhasil 1 14.28

Cukup Berhasil 1 14.28

Tidak Berhasil - -

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA MENURUT MISI


33

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

IPM adalah indikator yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah atas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yeng terdiri atas 3 indeks, yaitu : 1. Indeks harapan hidup,

sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (longevity). Menggunakan 2 jenis data yaitu : Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

2. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (knowledge) Dengan metode baru menggunakan 2 indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (pengganti Indikator Melek Huruf) dan Rata-rata lama Sekolah.

3. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup layak (decent living).

Perhitungan IPM metode baru tidak lagi menggunakan Produk domestik bruto (PDB) per kapita tetapi menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita.

Dengan metode penghitungan baru tersebut, IPM Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014 sebagaimana Gambar 3. 1

No Indikator

Sasaran

Capaian/ Kondisi

2013

2014 2015 Target Akhir RPJMD 2017

% Realisasi 2015 terhadap

target akhir RPJMD 2017 Target Realisasi %


Capaian Target % Target

Capaian

1 Indeks Pembangunan Manusia

100.80 73.18 73.34 ( dg

metode penghitu

ngan baru

66,80 )

100.22 ( dg

metode penghitungan baru

91.28)

73.59 67.25 91.38 74,43 100 90.35

Gambar 3.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab Cilacap Tahun 2010-2014

(Penghitungan dengan metode baru)

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )

SASARAN 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ANALISIS CAPAIAN KINERJA


34

Menurut hasil perhitungan hasil Susenas (Gambar 3.2), pada tahun 2015 IPM Kabupaten Cilacap untuk tahun 2014 sebesar 67,25 masih dibawah IPM Jawa Tengah (68,78). Kabupaten Cilacap berada pada peringkat 21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan masih di bawah IPM Nasional. Selama periode 2010 hingga 2014, nilai IPM Kabupaten Cilacap meningkat sekitar 3,07.

Tabel 3.9 Perbandingan IPM Kabupaten Cilacap, IPM Jawa Tengah dan IPM Nasional Menggunakan metode pengukuran baru periode 2010-2014

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014

Indonesia 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90

Jawa Tengah 66,08 66,64 67,21 68,02 68,78

Cilacap 64,18 64,73 65,72 66,80 67,25

Banjarnegara 60,70 61,58 62,29 62,84 63,15

Purbalingga 63,61 64,33 64,94 65,53 66,23

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 12 program sebagai berikut : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 134.951.664.160,- dari anggaran sebesar Rp 252.112.680.300,- atau 53,53% dari target. Realisasi keuangan sebesar 53.53% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95 %, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 177.47% )

Gambar 3.2 Perbandingan IPM Kab. Cilacap dengan Kabupaten

tetangga, Prov. Jateng dan Nasional tahun 2014


35

Faktor yang mempengaruhi peningkatan IPM secara umum karena adanya kebijakan nasional wajib belajar sembilan tahun, pendidikan gratis, peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih sehat, kebijakan pemberian jamkesda kepada masyarakat kurang mampu, penambahan puskesmas rawat inap dan daya beli masyarakat.

Meskipun dinilai sangat berhasil dan selalu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih dijumpai beberapa kendala antara lain : masih ada siswa yang putus sekolah/DO, kurangnya pendidikan vokasi menengah, terbatasnya lapangan kerja. Untuk itu Pemkab Cilacap mempunyai Strategi/Upaya pemecahan masalah ataupun meningkatkan kondisi yang sudah tercapai dalam rangka mengejar capaian yang telah ditargetkan pada akhir RPJMD 2017, yaitu :

Perlu adanya kebijakan konkrit yang mendukung langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti menekan angka putus sekolah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BSM (Beasiswa Siswa Miskin); mendorong lembaga pendidikan non formal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang lebih kompetitif

Perluasan pendidikan vokasi sekolah menengah; Meningkatkan peran aktif pihak swasta, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan

masyarakat dalam pembangunan lapangan kerja seluas-luasnya; Memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya program PHBS.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian belum diketahui karena 2 indikator yaitu opini pemeriksaan BPK tahun 2015 belum diterima dan Nilai EKPPD tahun 2015 terhadap penilaian tahun 2014 juga belum diterima. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


Sasaran ke-2 meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif dapat dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan.


Capaian/K

ondisi

2013

2014 2015 Target Akhir RPJMD

2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD

2017

Target Realisas

i

%


Capaian Target % Target

Capaian

1. Opini pemeriksaan BPK

( WTP=4;

WDP=3;TW=2;

Disklaimer=1)

WDP (3 ) WTP

( 4 )

WDP

( 3 )

75 WTP

(4)

Belum

diketahui

- WTP - Belum diketahui

2 Nilai EKPPD 27.713 30.047

( Sangat

tinggi )

30.047

( Sangat

Tinggi )

100 31 Belum

diketahui

- 34 - Belum diketahui

3 Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemda

44.04 (

Cukup )

52.05 (

Cukup

Baik )

52.05 (

Cukup

Baik )

100 60

( Baik )

60.18

( Baik )

100.3 65 ( Baik )

100 92.58

1. Opini Pemeriksaan BPK

SASARAN 2 : Meningkatnya Derajat Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel (Clean Government)


36

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian yang belum berhasil. Target yang ditetapkan dalam mendukung sasaran meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi realisasinya Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014 Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat opini WDP.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain :

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Cilacap Tahun 2015 menunjukan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 1 atau "Rintisan" yaitu tingkat ke-2 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 1,32.

Dengan tingkat maturitas "rintisan" maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukan bahwa Pemkab Cilacap ; (1) telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi pemda sesuai PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (2) Belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi pemda dan mendokumentasikannya secara konsisten. (3) Belum melakukan evaluasi atau efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi pemda secara berkala. (4) Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan pokok yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

b. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca Daerah yang belum memadai dan

belum optimalnya pengendalian internal di masing-masing SKPD

Berdasarkan hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain : Berupaya untuk membenahi dan menyelesaikan proses inventarisasi Aset milik Pemerintah Daerah yang selama ini masih banyak masalah dan Melakukan perbaikan-perbaikan serta pembenahan baik dalam bidang Penatausahaan keuangan maupun perbaikan Sistem Pengendalian Intern.

2. NILAI EKPPD Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2014, nilai EKPPD 2013 yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah

Gambar 3.2. Penyelenggaraan Bimtek SPIP di Kab. Cilacap

Gambar 3.3 Nilai EKPPD Kab Cilacap Tahun 2011-2014

28513

2747227713

30047

26000

27000

28000

29000

30000

31000

2011 2012 2013 2014


37

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan pada tahun tersebut kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 yang dinilai pada tahun 2013 memperoleh nilai 27.713 dengan kategori tinggi, sedangkan tahun 2013 yang dinilai pada tahun 2014 memperoleh nilai 30.047 dengan kategori sangat tinggi dan mendapat peringkat ke 49 tingkat nasional. Maka dari itu, target yang ingin dicapai pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin mempertahankan kondisi tersebut sebagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pemerintah yang bersih dan akuntabel (clean government). Namun sampai saat pembuatan laporan ini nilai EKPPD tahun 2015 belum diberikan dari Kemendagri.

3. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah sangat berhasil. Pencapaian nilai B ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 3 tahun terakhir ( 2012-2015 ) adalah B ( Baik ). Sementara tahun 2015 terhadap penilaian 2014, Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah ada 2 (dua) Kabupaten yang mencapai nilai B yaitu Kab. Kudus dan Kab. Cilacap.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Pemerintah kabupaten Cilacap antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitan sumber daya manusia penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun capaian realisasi sudah mencapai target akhir RPJMD, akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa strategi untuk mendukung upaya penyempurnaan antara lain sebagai berikut :

Masing-masing SKPD agar membuat perencanaan strategis yang perumusan tujuan dan sasaran lebih berorientasi pada hasil, relevan, dan terukur.

Menetapkan ukuran keberhasilan atas kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka menegah (tujuan) dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cilacap dan SKPD.

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai 2012 Nilai 2013 Nilai 2014 Nilai 2015

a. Perencanaan Kinerja 35 12,30 17,53 19,01 20,31

b. Pengukuran Kinerja 20 7,70 9,11 10,78 14,45

c. Pelaporan Kinerja 15 7,38 7,31 8,07 9,89

d. Evaluasi Kinerja 10 0,54 1,32 4,78 4,49

e. Capaian Kinerja 20 11,36 8,78 9,41 11,03

Nilai hasil Evaluasi 100 39,28 44,04 52,05 60,18

Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C CC B

Gambar 3.4 Piagam SAKIP 2015


38

Menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten Cilacap sampai indikator kinerja individu sesuai tugas, fungsi dan peran yang diharapkan sehingga tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil.

Menyempurnakan aplikasi e-SAKIP agar dapat terintegrasi dengan aplikasi evaluasi program dan anggaran sehingga informasi keuangan dan kienrja dapat digambarkan secara lebih komprehensif.

Menyederhanakan rumusan program/kegiatan lebih fokus pada hasil yang diharapkan Mendorong dan memperkuat penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cilacap melalui pemanfataan berbagai dokumen yang disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik dan mekanisme reward and punishment.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 program sebagai berikut : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH, Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 37.782.035.812,- dari anggaran sebesar Rp 47.279.745.170,- atau 79,91% dari target. Realisasi keuangan sebesar 79,91% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang belum diketahui, sehingga belum bisa dihitung adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Capaian

/Kondisi

2013

2014 2015 Target Akhir

RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap

target akhir

RPJMD 2017

Target Realisasi %

Capaian Target Realisasi

%

Capaian Target

%

Target

Capaia

n 1. Angka Melek Huruf 100 92.03 95.61 103.89 92,31 94.61 102.49 92,86 100 101.89

2 Rata-rata Lama Sekolah 100 6.88 7.10 103.19 6,89 6.48 94.05 6,9 100 93.91

SASARAN 3 : Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat


39

1. Angka Melek Huruf

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga Negara. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin dan huruf lainnya. Realisasi tahun 2015 sebesar 94.61% telah menunjukan hasil yang positif karena telah melampui target tahun 2017 yaitu sebesar 92.86%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adanya perbaikan sarana pendidikan; peningkatan pengetahuan masyarakat melalui perpustakaan (Taman Bacaan Masyarakat); kesadaran akan pentingnya baca tulis dan adanya perasaan malu apabila disebut "buta aksara". Peran pemerintah yang sangat tinggi dan kontribusi penting dari pihak swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain masalah kemiskinan dan kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang kurang terjangkau akses pendidikan. Adapun upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemkab Cilacap yaitu optimalisasi pemanfaatan dana BOS dan BSM; Penyelenggaraan pendidikan Kejar Paket A/B dan C ; pembangunan sarana transportasi yang mejangkau akses pendidikan.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas (menggunakan penghitungan metode baru usia 25+, perubahan dari metode lama usia 15+) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 baru mencapai 6,48 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang tamat SD. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain; semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjangkaunya akses layanan pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap.

6.87

Gambar 3. 5. Perpustakaan keliling salah satu upaya untuk meningkatkan gerakan gemar membaca

Gambar 3.6 Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Menengah

0

2

4

6

8

Tahun 2014

7.736.93

6.487.31

5.9

6.84Indonesia

Jawa Tengah

Cilacap

Banyumas

Banjarnegara

Purbalingga

Gambar 3.5 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2014 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Menggunakan

metode pengukuran baru Menggunakan metode pengukuran baru periode 2010-2014


40

Tahun 2014 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap masih lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 6,93 tahun, Diantara 4 kabupaten Se karesidenan Banyumas, hanya lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara

Terdapat beberapa permasalahan/hambatan yaitu masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, masih tingginya angka kemiskinan Penduduk Cilacap yang mengakibatkan anak usia sekolah lebih memilih bekerja, dan kondisi geografis beberapa wilayah yang masih jauh/sulit menjangkau pendidikan.

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain meningkatkan akses/jangkauan layanan pendidikan ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menuntaskan Buta Huruf.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 6 program yaitu : Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 92.624.347.237,- dari anggaran sebesar Rp 178.344.665.700,- atau 51,94% dari target. Realisasi keuangan sebesar 51,94% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95 %, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 182,90% )

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 74.38% dengan kategori Cukup Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Target tahun 2015 sebesar 9,1/1.000 KH, terealisasi sebesar 7/1.000 KH (artinya setiap 1.000 kelahiran hidup ada 7 bayi yang meninggal), masuk kategori sangat berhasil dengan nilai capaian indikator sasaran sebesar 124,73%, capaian ini meningkat dibanding capaian 2014 (98,28%) dan capaian 2013 (82,15%). Masalah AKB di Kabupaten Cilacap ditinjau dari penyebab kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal dan kematian pada masa postnatal.

Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal tahun 2015 sebanyak 207 bayi. Realisasi


Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD

2017

Target Realisasi %


Capaian Target

%

Target

Capaian

n 1. Angka Kematian Bayi

(AKB)

9.30 9.46 98.28 9.1 7 124.73 9.00 100 122.22

2 Angka Kematian Ibu

(AKI)

26 36 61.54 22 26 81.81 21 100 76.19

3 Angka Harapan Hidup 77.71 77.72 100.0

1

78.33 72.8 93.18 78.97 100 92.19

4 Presentase Gizi Buruk 0.02 0.02 100 0.02 0.057 -85 0.015 100 -180

Gambar 3.7 Gambar 3.8

Nasional 2015

SASARAN 4 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Individu INDIVIDU

Gambar 3.7


41

tahun 2014 yaitu 9,46/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 284 bayi, jika dibandingkan tahun 2013 realisasi sebesar 10,96/1.000 KH dengan kematian sebanyak 325 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 26 bayi pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 realisasi angka kematian bayi sebesar 7/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 207 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 77 bayi pada tahun 2015. Pada akhir RPJMD tahun 2017 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat dipertahankan dibawah 9/1.000 KH.

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan material prenatal di institusi pelayanan kesehatan. Target tahun 2015 sebesar 22 kasus kematian ibu, terealisasi sebesar 26 kasus atau 88/100.000KH, masuk kategori berhasil meskipun nilai capaian indikator sasaran sebesar 81,81% tetapi capaian ini meningkat dibanding capaian 2014 (61,54%) dan capaian 2013 (82,15%). Realisasi tahun 2014 sebesar 119,9/100.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 36 kasus, jika dibandingkan tahun 2013 dengan 114,6/100.000KH, jumlah kematian ibu sebanyak 34 kasus, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak 2 kasus. Tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 10 kasus dibanding 2014.

Seluruh kejadian kematian ibu di Kabupaten Cilacap telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan dalam rangka mengkaji hal–hal yang terkait dengan riwayat serta kondisi ibu sejak ibu masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai dengan terjadinya kematian.

Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan karena : 1. Pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas

layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

2. Adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung atau hipertensi.

Nasional

2015

Gambar 3.9 Gambar 3.10

Gambar 3.11 Pelayanan Maternal Perinatal


42

Upaya pemecahan terhadap permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan kematian selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin.

3. Angka Harapan Hidup

AngkaHarapan Hidup merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang dipengaruhi oleh angka anak lahir hidup dan anak masih hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Cilacap rata-rata tahun 2015 terealisasi 72,8 dari target sebesar rata-rata 78,33 dengan capaian 93,18%. Pada tahun 2014 realisasi mencapai 77,72, terjadi penurunan dibanding tahun 2015.

Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Angka Harapan Hidup antara lain ada/tidaknya peningkatan perawatan kesehatan melalui puskesmas, daya beli masyarakat yang akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mampu/tidanknya memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, kemampuan mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh penghasilan yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang Usia Harapan Hidup.

Permasalahan/Hambatan yang ditemui antara lain yang paling utama adalah masih sulitnya akses layanan kesehatan di masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan kurangnya kesadaran akan hidup sehat.

Strategi/Upaya pemecahan masalah tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap di antaranya adalah mencukupi sarana prasarana kesehatan terutama di pedesaan. Selain itu dilakukan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.

Gambar 3.13 Olah raga Lansia salah satu bentuk hidup sehat

Gambar 3.12 Angka Harapan Hidup 2011-2015

Kabupaten Cilacap dan Prov. Jateng


43

4. Presentase Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Program perbaikan gizi masyarakat tahun 2015 salah satu kegiatannya digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi buruk, diantaranya melalui pemberian kapsul vitamin A, keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pemantauan penimbangan balita. Persentase gizi buruk tahun 2015 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,02% terealisasi 0,057%. Balita dengan gizi buruk berjumlah 76 jiwa. Persentase gizi buruk di Kabupaten Cilacap selama tahun 2013-2015 menunjukan angka yang semakin

membaik, pada tahun 2014 jumlah balita dengan gizi buruk berjumlah 116 jiwa, sedangkan tahun 2013 berjumlah 112 jiwa. Penanganan gizi buruk sudah 100% atau semua balita gizi buruk sudah dilakukan penanganan hingga akhir tahun, tetapi setelah dilakukan validasi data, balita yang terkena gizi buruk sebagian besar merupakan kasus 'kambuhan' yaitu balita yang sudah pernah menderita gizi buruk dan dilakukan penanganan, setelah tertangani menjadi penderita lagi. Ini perlu perhatian dari seluruh komponen masyarakat terutama kesadaran akan keluarga sadar gizi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini sebagai berikut :

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Gambar 3.14 Kasus Gizi Buruk 2011-2015 Kabupaten Cilacap dan Prov. Jateng

3.15. Penimbangan balita


44

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 240.650.838.575,- dari anggaran sebesar Rp 293.242.709.650,- atau 82.07% dari target. Realisasi keuangan sebesar 82.07% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 79.38%, maka belum dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 96.72% )

Beberapa kendala dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain : Terbatasnya jumlah SDM Kesehatan (dokter, perawat, analis, tenaga administrasi

Puskesmas); Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas; Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan; Terbatasnya tempat tidur pasien di sarana kesehatan; Rendahnya rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk; Kepesertaan JKN di masyarakat masih rendah.

Strategi/Upaya pemecahan masalah untuk meningkatkan kondisi yang sudah tercapai dalam rangka mengejar capaian yang telah ditargetkan pada akhir RPJMD 2017, yaitu :

Gerakan Siaga GADA (Gizi buruk, AKI/AKB, Demam berdarah, AIDS/HIV); Peningkatnya pengetahuan SDM Kesehatan; Peningkatan sarana dan prasarana di pelayanan kesehatan; Memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 88.75% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut Tabel 3.14



Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap

target akhir

RPJMD 2017

Target Realisasi %


%

Capaian Target %

1. Indeks Gini

(point)

78.21 0.2787 0.370 67.24 0,253

5

0.3438 64.38 0,2032 100 30.81

2 Indeks kedalaman

kemiskinan

(point)

113.08 2.15 2.06 104.19 1,94 1.81 106.7 1,5 100 79.33

3 Indeks keparahan

kemiskinan

(point)

120.37 0.49 0.46 106.12 0,43 0.38 111.63 0,31 100 77.42

4 Pertumbuhan

PDRB per kapita

%

120.05 4.63 4.78 103.24 4,93 5.11* 103.65 5,51 100 92.74

Gambar 3. 16 Fasilitas layanan Kesehatan

SASARAN 5 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita Secara Berkelanjutan


45

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidaklah cukup hanya dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan saja, tetapi harus disertai pula perhatian terhadap upaya pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pola pembagian pendapatan yang lebih merata berakibat terjadinya ketimpangan tinggi antara golongan penduduk berpenghasilan tinggi dengan penduduk berpenghasilan rendah, atau hasil pembangunan hanya akan memperkaya mereka yang sudah kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Sebaliknya mementingkan pembagian pendapatan yang merata tanpa disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan lebih tepat disebut sebagai memeratakan kemiskinan bukan memeratakan kemakmuran.

Dalam pengukuran kinerja Pemerinah Kabupaten Cilacap pada sasaran strategis meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan, indikator yang dipergunakan adalah Indeks Gini Ratio, Indeks kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita.

1. Indeks Gini

Nilai Gini ratio berada antara 0 sampai dengan 1, bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataannya semakin baik. Sebaliknya bila Gini Ratio nya mendekati satu menunjukkan ketimpangan tinggi atau tingkat pemerataanya semakin buruk. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi.

Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah, bila GR < 0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila GR antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila GR > 0,5

Dari hasil pengukuran Indikator kinerja berdasarkan Indeks Gini di Kabupaten Cilacap tahun 2015 termasuk kategori ketimpangan taraf rendah atau tingkat pemerataannya semakin baik, dan bila dibandingkan tahun 2014 dan 2013 terjadi penurunan. Adanya perubahan indeks Gini Rasio dari tingkat ketimpangan sedang (tahun 2014) menjadi tingkat ketimpangan rendah (tahun 2015), mengindikasikan adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk yang sedikit mengalami perbaikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun 2014 dan 2013. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 sebesar 0,2032 baru mencapai 30.81%.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Cilacap tahun 2014 dan 2015 lebih rendah dari indek gini rasio Provinsi Jawa Tengah yang artinya tingkat ketimpangan rendah/pemerataan lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. ( Kab Cilacap 2015= 0.3438 ; Prov 2015 =0.4080 )

Gambar 3.17 Perkembangan Indeks Gini Kab Cilacap tahun 2011-2015 dan Prov Jateng

2013-2015 ( Sumber BPS Prov Jateng, BPS Kab Cilacap, Bappenas )


46

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, maka kebijakan

pemerintah terhadap kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Dari hasil pengukuran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2015 menunjukan angka yang semakin membaik, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sudah mencapai 79.33% dari target akhir RPJMD 2017 untuk Indeks Kedalaman kemiskinan, 77.42% untuk indeks keparahan kemiskinan. Dibandingkan dengan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menunjukan angka yang lebih baik pada tahun 2014 dan 2015. Tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cilacap lebih baik ( 1.81 ) dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional ( per September 1.84). Begitu pula untuk Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2015 ( 0.38 ) lebih baik dari Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional ( per September 2015 sebesar 0.51 ). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

3. Pertumbuhan PDRB per kapita

Tingkat pertumbuhan PDRB di kabupaten Cilacap, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas. Laju pertumbuhan PDRB dengan minyak di Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap (Pertamina RU IV), dimana kontribusi industri migas terhadap PDRB secara total mempunyai andil yang cukup besar, untuk itu dalam perhitungan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten ini telah disepakati memakai PDRB tanpa migas.

Gambar 3. 17 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Cilacap 2011-2015 dan Prov Jawa

Tengah 2014-2015 Sumber : BPS Kab Cilacap ; BPS Prov Jateng, BPS

Gambar 3.18 Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Cilacap 2011-2015, Prov Jawa

Tengah dan Nasional 2014-2015

Sumber : BPS Kab Cilacap ; BPS Prov Jateng, BPS

3.18. PLTU sebagai salah satu kontributor sektor industri dalam PDRB Kab. Cilacap


47

Dari hasil pengukuran Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2015 bila dibandingkan pada tahun 2014 dan 2013 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang semakin baik dan semakin merata, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 sudah mencapai 92.74%. Masih diperlukan adanya program-program pemerintah Kabupaten Cilacap yang dapat dilaksanakan di setiap wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan, sehingga pemerataan pembangunan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 harus bisa mempertahankan dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita di tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian,penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri.

Berikut disajikan laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap tanpa migas 2011-2015 pada gambar 3.19 dan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) pada Tabel 3.15 Dan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) pada Tabel 3.16

Gambar 3. 19 laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap, Prov. Jateng, dan Nasional

tanpa migas 2011-2015

Sumber : BPS Prov.Jateng, BPS, Buku Pendapatan Regional Kab. Cilacap

Gambar 3.20. Sektor pertanian sebagai Kontributor PDRB terbesar


49

No Sektor

2011 2012 2013 2014 2015 *

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1 Pertanian 3,187,497,160 31.34 3,256,219,570 30.36 3,327,047,770 29.40 3,388,744,720 28.49 3,388,744,720 28.49

2 Pertambangan & Penggalian/ 320,251,387 3.15 342,968,300 3.20 365,996,640 3.23 391,878,240 3.30 391,878,240 3.30

3 Industri Pengolahan/ 1,992,149,916 19.59 2,137,412,450 19.93 2,290,551,940 20.24 2,433,504,432 20.46 2,433,504,432 20.46

4 Listrik dan Air Minum/ 81,526,526 0.80 87,865,620 0.82 95,239,200 0.84 102,268,610 0.86 102,268,610 0.86

5 Bangunan 517,184,180 5.09 557,096,610 5.19 601,089,190 5.31 644,619,280 5.42 644,619,280 5.42

6 Perdagangan, Hotel dan

Restoran

2,173,848,950 21.38 2,317,952,970 21.61 2,474,860,814 21.87 2,636,462,970 22.17 2,636,462,970 22.17

7 Angkutan dan Komunikasi/ 597,510,108 5.88 640,071,170 5.97 680,542,572 6.01 719,100,390 6.05 719,100,390 6.05

8 Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan

512,676,467 5.04 547,686,040 5.11 600,355,340 5.31 637,221,764 5.36 637,221,764 5.36

9 Jasa-jasa 787,312,356 7.74 838,784,830 7.82 880,469,614 7.78 938,678,014 7.89 938,678,014 7.89

PDRB 10,169,957,050 100 10,726,057,560 100 11,316,153,080 100 11,892,478,420 100 11,479,525,101

Jumlah Penduduk 1,751.867 1,761.056 1,765.852 1,771.005 1,804.576

PDRB Per Kapita (Rupiah) 5,805,211 6,090,696 6,408,325 6,715,102 6,361,342

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap *angka sementara

Tabel 3.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas)


50

N

o

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015*

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1 Pertanian 6,192,321,940 28.25 6,580,019,920 27.18 7,190,390,210 26.47 7,658,031,900 25.81 7,658,031,900 25.81

2 Pertambangan & Penggalian 676,297,175 3.09 753,130,880 3.11 855,694,618 3.15 947,608,280 3.19 947,608,280 3.19

3 Industri Pengolahan 4,309,365,926 19.66 4,793,047,570 19.80 5,421,729,438 19.96 5,925,358,622 19.97 5,925,358,622 19.97

4 Listrik dan Air Minum 207,393,927 0.95 232,500,630 0.96 270,883,287 1.00 299,930,744 1.01 299,930,744 1.01

5 Bangunan 1,062,587,330 4.85 1,203,720,740 4.97 1,362,399,546 5.02 1,529,338,900 5.15 1,529,338,900 5.15

6 Perdagangan, Hotel dan

Restoran

4,776,256,526 21.79 5,402,599,010 22.32 6,110,206,077 22.50 6,780,399,760

22.85 6,780,399,760

22.85

7 Angkutan dan Komunikasi/ 1,825,379,700 8.33 2,043,781,810 8.44 2,336,041,608 8.60 2,526,287,390 8.51 2,526,287,390 8.51

8 Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan

1,093,647,860 4.99 1,211,089,050 5.00 1,387,807,976 5.11 1,536,355,200

5.18 1,536,355,200

5.18

9 Jasa-jasa / Services 1,773,837,436 8.09 1,985,568,850 8.20 2,225,523,910 8.19 2,468,119,064 8.32 2,468,119,064 8.32

PDRB 21,917,087,820 100 24,205,458,460 100 27,160,676,670 100 29,671,429,860 100 29,560,853,294 100

Jumlah Penduduk 1,750.916 1,761.052 1,765.852 1,771.005 1,804.576

PDRB Per Kapita (Rupiah) 12,517,498 13,744,886 15,381,061 16,754,007 16,381,052

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap * angka sementara

Tabel 3.16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas)

Tabel 3.15. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas)


50

Faktor yang menghambat/ kendala yaitu adanya Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata, pusat-pusat perekonomian dan perdagangan yang tidak merata, pemberlakuan UMK per wilayah, persebaran industri yang tidak merata.

Untuk itu diperlukan strategi/ upaya-upaya di masa yang akan datang dan usaha yang keras oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengatasi/meningkatkan pendapatan perkapita secara berkelanjutan dan mencapai target di tahun 2017 melalui sinkronisasi program–program yang dapat mengentaskan kemiskinan atau dapat memperkecil angka kedalaman kemiskinan seperti rehab rumah tidak layak huni dan forum tim kordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, sinkronisasi program-program pemerintah Kabupaten Cilacap yang dapat dilaksanakan di setiap wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan, sehingga pemerataan pembangunan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut :

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, ProgramPengembngan&PengelolaanJaringnIrigasi,Rawa dan Jaringn Pengairan Lainnya, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 276.861.997.655,- dari anggaran sebesar Rp 308.557.233.000- atau 89.73% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,73% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 88,75%, maka belum dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi hanya mencapai 98,91% )

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut



Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD 2017 Target Realisasi %

Capaia

n

Target Realisasi %

Capaian Target %

1. penguatan cadangan pangan pokok

100 89 86 96.63 91 90.8 99.78 95 100 95.58

2 Ketersediaan energi per kapita

98 98 98 100 100 100 100 100 100 100

3 Ketersediaan protein per kapita

98 98 98 100 100 100 100 100 100 100

SASARAN 6 : Terpeliharanya Ketahanan Pangan


51

1. Penguatan cadangan pangan pokok % Pada tahun 2015 Penguatan Cadangan Pangan pokok realisasi kinerja sebesar 90,8% dari target 91%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguatan cadangan pangan pokok mencapai 99,78% dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 95.58% dari target yang akan dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017.

Dengan asumsi bahwa Nilai Kecukupan konsumsi beras/kapita per hari 362 gram dan dengan jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.768.502 jiwa jiwa (data Disdukcapil), dengan asumsi 1 tahun = 364,641 hari (dibulatkan 365), maka jumlah Total konsumsi beras per tahun sebesar 233.442 Ton. Sehingga terdapat angka kecukupan cadangan beras per tahun yang dihitung dari selisih antara persediaan beras dan konsumsi beras adalah sebesar 33.129 Ton pertahun atau sebesar 90,8 Tonper hari.

Keberhasilan ini didukung adanya beberapa hal antara lain : a. Adanya potensi sumber daya pertanian

dan kehutanan/ perkebunan di Kabupaten Cilacap yang sangat mendukung

b. Dukungan pemerintah pada kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan

c. Adanya Pendampingan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani oleh para penyuluh lapangan dalam budidaya padi dan komoditi pangan lainnya. Apalagi saat ini petani sudah didekatkan dengan penyuluh yang tersebar di 22 Balai Penyuluhan sehingga mudah dalam berkoordinasi atau menyampaikan permasalahan serta mencari solusinya.

Disamping keberhasilan tersebut diatas, dalam pencapaiannya mengalami kendala yaitu : a. Kecenderungan petani berperilaku konsumtif, b. Sikap petani yang cenderung apatis c. Adanya petani yang terjerat sistem ijon karena terdesak kebutuhan/ keinginan hidup.

No Item Satua

n

Jml Cadangan Pangan

2014 2015

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

Produksi gabah ( GKG ) Produksi beras Penjualan ke luar daerah - Jumlah beras setelah penjualan Pembelian beras dari luar daerah - Jumlah beras setelah pembelian Selisih stock awal – stok akhir di Dolog Kab/Kota - Jumlah Persediaan beras Kecukupan konsumsi beras / kapita / hari - Jumlah penduduk - Total konsumsi beras per tahun Jumlah Kecukupan Cadangan Beras / Tahun - Jumlah kecukupan Cadangan Beras / Hari

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Gram Jiwa Ton Ton Ton

773.135 485.065 239.900 145.165

- 245.265 20.900 266.065 362 1.768.502 233.442 32.623

89,40

775.457 486.522 240.900 245.622

- 245.622

20.950 266.572

362 1.768.502

233.442 33.129

90,8 Sumber :Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap

Gambar 3. 20 Perkembangan Penguatan Cadangan Pangan Pokok Kab Cilacap 2014-2015 Dan Prov. Jawa Tengah 2015

Tabel 3.18 Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dan 2015

Gambar 3. 21 Panen Raya Maret 2015 di Kec Maos yang merupakan salah satu lumbung padi di Kab Cilacap


52

Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan pangan yaitu : a. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia petani melalui berbagai pelatihan dan

pendidikan melalui penyuluhan penyuluhan petani-petani, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi petani terutama program dengan sistem agrobisnis secara berkelanjutan.

b. Penguatan modal usaha tani agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan.

2. Ketersediaan energi per kapita Pada tahun 2015 Capaian Kinerja Tingkat ketersediaan energi per kapita 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Realisasi tahun 2015 sama dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target pada akhir RPJMD tahun 2017. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 2.436 Kkal/Kap/Hr maka capaian ini sudah diatas Standar Nasional ( 2.200 Kkal/Kap/hr).

Keberhasilan ini didukung antara lain Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, dan penyuluhan berbasis teknologi yang selalu berkembang mengikuti penerapan teknologi anjuran spesifik lokalita (SLPTT, SRI, Perbaikan Irigasi) sehingga dari tahun ke tahun produksi beras di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam mengembangkan pertanian dan menyerap teknologi yang dianjurkan serta pengembangan lumbung desa dan lumbung kelompok tani cukup besar.

3. Ketersediaan protein per kapita Pada tahun 2015 Capaian Kinerja Ketersediaan protein per kapita 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Realisasi tahun 2015 sama dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100%. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target pada akhir RPJMD tahun 2017. Angka kecukupan Gizi merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat (97,5%) menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh aktifitas fisik, genetik dan keadaan fisiologi untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Rata-rata kecukupan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi. Dengan Angka Kecukupan protein sebesar 61,43Gr/Kap/hr maka konsumsi ketersediaan protein Kabupaten Cilacap memang telah memenuhi rekomendasi konsumsi protein per kapita per hari dan sudah diatas Standar Nasional( 57 Gr/Kap/hr).

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 ( tujuh belas) program yaitu : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ProgramPemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Sumber : BPS Tahun 2015

Gambar 3.22 Ketersediaan energi dan Protein Kab

Cilacap dan Nasional Tahun 2015

Gambar 3.23 Perikanan Laut sebagai salah satu penopang

ketersediaan protein Kab Cilacap


53

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Wawasan Maritim pada Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Peningkatan Produksi Peternakan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 73.376.432.287,- darinanggaran sebesar Rp 86.240.899.850- atau 85.08% dari target. Realisasi keuangan sebesar 85,08% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95%, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 111.66% )

Keberhasilan Sasaran ini didukung adanya program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa dan pengembangan diversifikasi pangan. Ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari padi-padian, makanan berpati, gula, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak sudahsangat mencukupi bagi pemenuhan penduduk di Kabupaten Cilacap.

Disamping keberhasilan tersebut diatas dalam pencapaiannya masih ada beberapa kendala antara lain : a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat dari bahan baku beras dan terigu, namun rendah

konsumsi protein hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur. b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal oleh masyarakat seperti

aneka umbi, jagung, sayur-sayuran.

Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan energi dan protein antara lain : a. Penganekaragaman konsumsi pangan b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dengan memberikan fasilitasi usaha mikro

kecil dan menengah ( UMKM ) pangan lokal, advokasi dan sosialisasi serta penerapan Standar Mutu dan keamanan pangan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD 2017 Target Realisasi %

Capaia

n

Target Realisasi %

Capaian Target %

1. Angka Pengangguran % 7.83 6,76 113.67 6,89 5,65 117,99 5.00 100 87

SASARAN 7 : Meningkatnya Daya Serap Lapangan Kerja


54

1. Angka Pengangguran ( % )

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dan merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Disamping itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Produk Nasional Bruto (PNB), devisa negara dan lain-lain. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5.65%dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,89% dengan capaian sebesar 117,99% sehingga menunjukkan kinerja Sangat Berhasil . Realisasi ini sudah mencapai 87% dari target akhir RPJMD dengan target 5,00%. Keberhasilan capaian indikator ini secara lengkap dapat dilihat dari data-data empiris terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Pada tahun 2014 TPT Kabupaten Cilacap sebesar 5,65 masih di bawah TPT di Jawa Tengah (5,68) dan TPT Nasional (6,2). Penurunan angka pengangguran ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya meningkatnya investasi di Kabupaten Cilacap. Investasi yang dimaksud seperti banyaknya proyek-proyek raksasa yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. seperti PLTU, Proyek RFCC Pertamina. Hanya saja, karena investasinya yang padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja itu bersifat temporer.

Upaya yang ditempuh Pemkab Cilacap untuk menekan angka pengangguran dan meminimalisir banyaknya pencari kerja diantaranya : menyalurkan lulusan SMK melalui program Bursa Kerja Khusus (BKK), ini cukup efektif untuk mengurangi angka pengangguran karena lulusan sekolah seperti dari SMK bisa langsung disalurkan untuk bekerja sesuai bidang keahliannya masing-masing; Lebih banyak menarik investasi padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.; Menumbuhkembangkan Unit-unit UMKM. Industri Kecil yang ada di Kab Cilacap antara lain Anyaman bambu gedek, batik, sriping sukun, es thung-thung, grabah, ikan asin, lanting, jamu, karet, kepiting, kopi mengkudu, kerajinan bambu, kerang, kreasi lilin, patung asmat, sabutret, wayang, tas.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 7 program yaitu : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.325.176.510,- dari anggaran sebesar Rp 4.825.000.000- atau 89,64% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,64% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95%, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 105.98% )

Gambar 3. 24

Beberapa Unit UMKM yang menghasilkan

produk andalan Kab Cilacap yang dapat menyerap tenaga kerja dan

mengurangi angka

pengangguran


55

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95% dengan kategori Sangat Berhasil dan capaian indikator kinerja sebesar 90.30%. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini bila dibandingkan dengan realisasi/capaian tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

1. Prosentase Penduduk Miskin

Prosentase kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Secara umum Prosentase kemiskinan Kabupaten Cilacap menurun, tetapi laju penurunan itu melambat. Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap pada Tahun 2015 sebesar 14.36% atau sebanyak 239.751 jiwa.

Sedangkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Program Raskin di Kabupaten Cilacap sebanyak 140.943 RTS, lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 adalah 15,24%, angka ini lebih baik daripada 2013 dimana prosentase penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk sebesar 15,52%. Namun persentase kemiskinan pada Tahun 2015 ini masih belum memenuhi target dalam RPJMD, baru mencapai 70.16% dari target 11.06%. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin menurunnya prosentase penduduk miskin. Adapun persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 14.44%, 13.58% tahun 2014 dan 13.32% pada tahun 2015. Adapun persentase penduduk miskin nasional tahun 2014 sebesar 10.96% dan 11.13% tahun 2015.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah : a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan b. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan

berpendapatan rendah seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 8 program sebagai yaitu :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pengembangan Perumahan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap

target akhir

RPJMD 2017

Target Realisasi %

Capaia

n

Target Realisasi %

Capaian Target %

1. prosentase

penduduk miskin

99.21 14.11 15.24 91.99 13,09 14.36 90.30 11,06 100 70.16

SASARAN 8 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Gambar 3.25.Persentase Penduduk Miskin Kab Cilacap 2011-2015, Prov.Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS 2015


56

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program Transmigrasi

Regional.

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.949.685.875 Dari anggaran sebesar Rp 4.360.030.000( 90.59% ) dari target. Realisasi capaian keuangan sebesar 90.59% apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 90.30%, maka belum dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut ( 99.68% )

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 82.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


1. Persentase koperasi aktif

Perkembangan koperasi di Kabupaten Cilacap selama 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Namun 2015 terjadi penurunan. Tercatat pada tahun 2011 jumlah koperasi adalah 513 unit dan terus berkembang menjadi 532 unit (2012), 545 unit (2013) dan 546 unit di Tahun 2014, dan Tahun 2015 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cilacap adalah 578 unit dan yang aktif menjalankan usahanya mencapai 317 unit (54.84%).

Dengan demikian persentase capaian kinerja koperasi aktif di Kabupaten Cilacap adalah sebesar 66.21%, sehingga dari target dalam RPJMD sebesar 83.97% baru tercapai 65.31%. Dari jumlah koperasi yang terdata selama 5 tahun (2011-2015), rata-rata yang aktif mencapai 76.51%.

N

o Indikator Sasaran

Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD

2017

Target Realisasi %

Capaia

n

Target Realisasi %

Capaian Target %

1. Persentase

koperasi aktif

82.39

(100)

82.23 82.40 100.21 82,82 54.84 66.22 83,97 100 65.31

2. Penyerapan tenaga

kerja sektor UMKM

43,808

(101.48

45,326 50,525 111.47 47,592 48,077 101,2 52,469 100 91,63

SASARAN 9 : Meningkatnya Peranan UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian

Gambar 3.26 Persentase Koperasi aktif Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jateng Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kab Cilacap dan BPS Provinsi Jateng

Gambar 3.27. KUD Mino Saroyo


57

Jumlah koperasi menurut Data Kementrian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2014 bahwa jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209.488 unit terdiri dari koperasi aktif 147.249 unit ( 70,28% ).

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja perkembangan koperasi di Kabupaten Cilacap antara lain adalah : 1. Kurang berkembangnya koperasi berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan. 2. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, yang disebabkan sosialisasi yang

belum optimal.

Langkah-langkah yang akan diupayakan agar koperasi yang kurang aktif menjadi aktif antara lain dengan melaksanakan pelatihan, pendampinagan dan pembinaan, meningkatkan modal penyertaan dari anggota, mengurangi pinjaman dari pihak luar, mengurangi pemberian pinjaman kepada non anggota serta meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi .

Tabel 3.22. Data Koperasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2015

2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disingkat UMKM memiliki posisi penting dan strategis dalam membangun perekonomian negara. UMKM mampu menyerap 99,9% tenaga kerja di Indonesia. Tahun 2015, UMKM di Jawa Tengah mampu menyerap 625,000 orang tenaga kerja dan di Kabupaten Cilacap mampu menyerap 48,077 orang tenaga kerja dari target 47,592 orang dengan capaian 101.2%.

Realisasi kinerja penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Kabupaten Cilacap ini bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 52,469 orang baru tercapai 91.63%. Adapun realisasi tahun 2013-2015 sebagaimana gambar 3.27. Dan data penyerapan tenaga kerja sebagaimana tabel 3. 23.

Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan klasik dalam pengembangan UMKM yaitu masalah permodalan perbankan dan ketersediaan informasi yang terbatas dari stokholder seperti dinas terkait dan perbankan juga meskipun pemerintah memiliki dana yang cukup

No. JENIS DAN JUMLAH

KOPERASI 2011 2012 2013 2014 2015

R A

T

A

-

R

A

T

A

1 Jumlah Koperasi 513 532 545 546 578

1. KUD 24 24 24 24 24

2. KOPTAN 45 46 48 48 48 3. PERIKANAN 2 2 2 2 2

4. KOPPONTREN 22 23 23 23 23

5. KPRI 83 82 82 82 82

6. KOPKAR 73 73 74 74 76

7. KOSPIN 13 13 14 23 25

8. KOP TNI 3 3 3 3 3 9. KSU 132 146 144 144 144 10. KOPPAS 12 12 12 12 12 11. KOP WANITA 8 8 9 9 9

12. KOP PENSIUNAN 8 8 8 8 8 13. KOP PKL 17 17 17 17 17

14. KOPINKRA 3 3 3 4 4

15. KOP SEKUNDER 3 3 3 3 3

16. KOP ANGKUTAN 1 1 1 2 2

17. KOP LAINNYA 64 68 78 68 96

2 Jumlah koperasi aktif 421 430 449 450 317

3 Prosentase koperasi aktif 82.07 80.83 82.39 82.42 54.84 76.51

Sumber : Disperindagkop UMKM Kab.Cilacap 2015

Gambar 3.28 Penyerapan Tenaga Kerja sektor UMKM Tahun 2011-

2015 Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah 2015

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kab Cilacap

625,000 Prov Jateng 2015


58

besar untuk memperbaiki sistem informasi dan penyaluran KUR ke beberapa sektor penting seperti pertanian, perikanan, industri dan perdagangan.

Perlu dilakukan strategi dan berbagai teroboson untuk penguatan UMKM, yaitu (a) penurunan suku bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen dan kenaikan jumlah kredit yang disalurkan dari Rp 20 juta per debitur menjadi Rp 25 juta per debitur tanpa agunan; (b) penyederhanaan penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil yang sekarang dapat diurus di Kecamatan, tidak perlu lagi diurus di Kabupaten dan tidak dipungut biaya; (c) Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Koperasi bagi usaha mikro.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 6.991.440.997,- darinanggaran sebesar Rp 25.281.114.800- atau 27,65% dari target. Realisasi keuangan sebesar 27,65% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 82.5%, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi 298.91% )

NO JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015*

Jumlah Tenaga Kerja Terserap UMKM 33,155 36,102 43,808 2,312 8,077

A Jumlah Tenaga Kerja tetap ( orang ) 29,491 32,420 40,126 8,630 43,774

1 Industri 21,008 3,228 25,921 30,944 29,039

2 Perdagangan 5,213 8,767 10,267 10,951 10,701

3 Jasa 1,508 1,644 2,031 2,605 2,065

4 Pertambangan 83 91 91 431 91

5 Angkutan 267 267 272 632 272

6 Pertanian 902 913 1,032 1,686 1,062

7 Konstruksi 84 84 86 814 112

8 Listrik Gas Air 426 426 426 567 426

B Jumlah Tenaga Kerja Lepas ( orang ) 3,664 3,682 3,682 3,682 4,303

1 Industri 1,896 1,895 1,895 1,895 2,445

2 Perdagangan 387 385 385 385 435

3 Jasa 145 166 166 166 179

4 Pertambangan 26 26 26 26 26

5 Angkutan 120 120 120 120 120

6 Pertanian 109 109 109 109 114

7 Konstruksi 140 140 140 140 143

8 Listrik Gas Air 841 841 841 841 841

Sumber Data : Dinas Perindagkop Kabupaten Cilacap *November 2015

Tabel 3.23 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM


59



1. Proporsi panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan kabupaten

Infrastruktur menjadi sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap untuk mendukung terwujudya “Cilacap Kabupaten Pro Investasi” sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2012-2017. Berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang mendapatkan perhatian intens untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat adalah kondisi jalan di Kabupaten Cilacap. Panjang jalan Kabupaten tahun 2015 mengalami penambahan 105,909 km dari semula 1.181,173 km (2014) menjadi 1.287,082 km (2015).


Capaian

/Kondisi

2013


RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap

target akhir

RPJMD 2017

Target Realisasi %

Capaia

n

Target Realisasi %

Capaian Target %

1. Proporsi panjang jalan

kabupaten dgn kondisi baik

thp total panjang jalan

kabupaten

100 51.75 51.85 100.19 54,5 57,57 105,63 60 10

0

95,95

2 Proporsi jaringan irigasi

thp luas lahan budidaya

pertanian

100 77.71 78.13 100.54 78,31 92.49 118.11 89,64 10

0

103.18

3 Cakupan daerah yg

teraliri listrik

100 84 87.02 103.6 86 87,90 102,21 90 10

0

97,67

4 Cakupan daerah yg teraliri

air bersih

100 77.4 73.53 95 75 81.02 108.03 80 10

0

101.28

5 Cakupan rumah &

pemukiman layak huni

sesuai SPM

100 87.7 63.53 72.44 92,7 63.53 68.53 100 10

0

63.53

Gambar3.29 Persentase Kondisi jalan terhadap panjang Kabupaten

Gambar 3.30 Panjang Jalan Kabupaten dan Kondisi Jalan pada Tahun 2011 – 2015

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Tahun 2015

SASARAN 10 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata


60

Kondisi jalan kabupaten seluruhnya termasuk jalan kelas III C. Panjang jalan di Kabupaten Cilacap secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3. 28 di atas. Panjang jalan Kabupaten Cilacap dalam kondisi baik mencapai 740,973 km atau sekitar 57,57%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2014 sepanjang 644,902 km (51,85%) dan diharapkan capaian ini akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan jalan kabupaten dengan kondisi rusak ringan sepanjang 374,143 km dan yang rusak berat sepanjang 171,966 km. Proporsi panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan Kabupaten Cilacap Tahun 2015 sebesar 57.57% dari target sebesar 54,50 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut mencapai 105,63% (sangat berhasil).

2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian menjadikan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di lingkup regional Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2015 Kabupaten Cilacap mengalami surplus hasil pertanian tanaman pangan khususnya padi mencapai 813.430 ton (8,43%) dari total produksi Jawa Tengah sebesar 9.648.104,45 ton dengan luas panen 137.263 Ha (7,62%) dari total luas panen Jawa Tengah sebesar 1.800.908 Ha. Keberhasilan ini salah satunya ditopang dengan penyediaan jaringan irigasi yang membentang luas ke seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

Luas daerah irigasi pada tahun 2015 mencapai 64.622Ha. Sedangkan luas lahan sawah yang beririgasi pada tahun 2015 tercatat 69.866 Ha (terdiri dari sawah irigasi teknis 44.670 Ha, sawah irigasi setengah teknis 3.451 Ha dan sawah irigasi sederhana 21.745 Ha). Dengan demikian proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian (sawah) di Kabupaten Cilacap mencapai 92.49% dari target sebesar 78,31% atau mencapai kinerja 118.11% dengan kategori Sangat Berhasil, dan sudah mencapai 103.18% dari target akhir RPJMD sebesar 89.64%. Adapun kondisi infrastruktur jaringan irigasi dan luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 3.32 Saluran irigasi

Gambar 3. 31 Ruas Jalan Kabupaten ( aspal dan cor beton )


61

Tabel 3.25. Data Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2015

NO JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015

Jaringan Irigasi

1. Luas Lahan Sawah Beririgasi (Ha) - - - - 69.866

1. Luas Lahan Sawah Irigas Teknis 20% 1.668 44.670 44.670 44.670

2. Luas Lahan Sawah Irigasi Setengah Teknis

20% 3.576 3.451 3.451 3.451

3. Luas Lahan Sawah Irigasi Sederhana

25% 16.501 21.745 21.745 21.745

2. Daerah Irigasi Kab. Cilacap (Ha)

1. Total Luas Daerah Irigasi - - 64.622 64.622 64.622

2. Luas Daerah Irigasi Kondisi Baik

- - 44.670 34.896 38.773

3. Luas Daerah Irigasi Kondisi Rusak

- - 19.952 29.726 25.849

3. Cakupan daerah yang teraliri listrik (%)

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah, dengan luas wilayah mencapai 2.235 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2015 mencapai 1.804.576 jiwa dan 449.738KK. Adanya luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut tentu saja berimplikasi terhadap penyediaan listrik sebagai sumber energi utama untuk penerangan dan menggerakan roda perekonomian masyarakat. Jumlah rumah tinggal yang telah menggunakan listrik/teraliri listrik Tahun 2015 sebanyak 395.320 KK meningkat 1,45% dari tahun 2014 sebanyak 389.582 KK dengan sumber daya listrik dari supplay PLN sebanyak 395.100 KK dan supplay dari listrik tenaga surya (khusus Desa di Kecamatan Kampung Laut) sebanyak 220 KK . Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri listrik di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 mencapai 87,90% dari target sebesar 86%, atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 102,21 % (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90%, maka capaian sebesar 97.67%.

Tabel 3.26. Data Pelanggan Listrik di Kabupaten Cilacap 2012 – 2015

NO JENIS DATA 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Pelanggan Listrik (orang) 379.472 386.102 390.551 395.100

2 Rumah Tinggal menggunakan listrik 379.572 386.322 389.582 395.320

a. Listrik PLN (KK) 379.472 386.102 389.362 395.100

b. Listrik Tenaga Surya (KK) 100 220 220 220

3 Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Unit) 2 3 3 3

4 Jumlah Potensi (lokasi) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Buah)

2 2 2 1

5 Prosentase Rumah Tinggal yang menggunakan listrik 82,10 86,47% 87,02% 87,90%


4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih khususnya untuk air minum juga turut bertambah. Jumlah total rumah tangga di kabupaten Cilacap 593.283KK. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2015


Gambar 3.33 Pasokan listrik Kab. Cilacap

Gambar 3.34 Pasokan air bersih Kab. Cilacap


62

tercatat sebanyak 480.678KK meningkat 2% dari tahun 2014 sebanyak 471.207 KK. Dari jumlah tersebut, 13% (62.524 KK) air bersih disuplay dari PDAM Tirta Wijaya sedangkan sisanya menggunakan sumber-sumber air bersih (sumur, mata air) lainnya. Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri air bersih di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 mencapai 81.02% dari target sebesar 75%, atau dengan capaian kinerja 108.03% (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80%, maka capaian kinerja sudah mencapai sebesar 101.28%.

NO JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (Kab.Cilacap)

329.910 391.220 461.640 471.207 480.678

2 Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih

65.66 68.00 70.00 73.53 81.02

3 Persentase Rumah Tangga menggunakan Air Bersih pada PDAM terhadap Penduduk

26,57 27,67 33,50 33,50 33,99

4 Volume Kebutuhan Rumah Tangga yang menggunakan air minum (PDAM /m3)

7.284.484 8.883.517 10.482.550 10.699.812 10.914.878

Sumber : DCKTR Kabupaten Cilacap Juni Tahun 2015, Buku Indikator Pembangunan Kab Cilacap Thun 2015 5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

Salah satu prioritas pembangunan tahun 2015 di Kabupaten Cilacap adalah untuk mewujudkan perumahan/pemukiman yang layak huni bagi masyarakat. Jumlah rumah tinggal di Kabupaten Cilacap tahun 2015 mencapai 523.670 unit. Dari jumlah tersebut yang tergolong rumah layak huni sebanyak 332.689 unit sedangkan rumah tinggal tidak layak huni sebanyak 73.179 unit.

Realisasi indikator sasaran Cakupan rumah dan pemukiman layak huni di Kabupaten Cilacap tahun 2015 sebesar 63.53% dari target sebesar 92.7% dengan capaian sebesar 68.53 % atau Cukup Berhasil. Realisasi 2015 63.53% ini baru mencapai 63.53% terhadap target akhir RPJMD yang ditetapkan 100%.

Tabel 3.27. Data Pengguna Air Bersih di Kabupaten Cilacap 2011 - 2015

Tabel 3.28 Data Perumahan/Fasilitas Perumahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2015 NO JENIS DATA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah rumah tinggal 482.470 496.036 503.669 513.353 523.670

2 Type rumah tinggal

1. Jumlah Perumahan (Cor Beton )/ Permanen 220.659 227.328 229.407 233.804 238.503

2. Jumlah Perumahan Semi Permanen 128.016 131.683 133.507 136.072 138.806

3. Jumlah Perumahan Tidak Permanen 133.795 137.025 140.755 143.476 146.359

3 Jumlah rumah tinggal layak huni (unit) 415.573 427.524 320.741 326.135 332.689

4 Jumlah rumah tinggal tidak layak huni (unit) 66.898 68.513 70.378 71.738 73.179

5 Luas perumahan kumuh (Ha) 39 40 39 39 39,78

6 Jumlah rumah kumuh (KK) 6.766 7.108 6.763 6.888 7.025

7 Luas pemukiman 38.110 39.262 39.621 40.379 41.189

8 Luas pemukiman layak huni 35.233 36.298 36.360 37.053 37.797

9 Jumlah rumah tinggal bersanitasi 35.233 36.298 36.630 37.331 38.081

10 Rasio tempat ibadah terhadap penduduk /1.000 4,68 4,68 4,82 4,86

11 Persentrase rumah tangga bersanitasi 83,97 82,79 88,43 90 91,80

12 Rasio pemakaman umum per satuan penduduk 67.510 67.846 67.846,27 69.831 70,529

13 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) terhadap penduduk (per 1.000)

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

14 Rasio rumah layak huni (%) 77,27 78,09 82,23 83 83

15 Rasio permukiman layak huni 0,925 0,925 1,04 1,10 1,20

Gambar 3.35. Rusunawa sebagai salah satu cara untuk mewujudkan rumah layak huni

Gambar 3.35. Rusunawa sebagai alternatif cara untuk mewujudkan rumah layak huni


63

Keberhasilan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Semakin Merata” dengan nilai capaian 87.5% (kategori berhasil), didukung oleh faktor,: 1. Adanya sinergitas kebijakan antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan infrastruktur. 2. Adanya keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan/pemeliharaan

infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

3. Keberadaan ULP dan LPSE dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

4. Adanya dukungan dana yang memadai dari Pemerintah (pusat), Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Cilacap dalam pembangunan infrastruktur.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 13 program sebagai berikut : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan&PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa &Jaringan Pengairan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 338.652.300.777 ,- dari nanggaran sebesar Rp 405.650.699.700,- atau 83,48 dari target. Realisasi keuangan sebesar 83,48% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 87.5%, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi mencapai 104.81% )



Sumber : DCKTR Kab.Cilacap 2015

N

o Indikator Sasaran

Capaian

/Kondisi

2013

2014 2015 Target Akhir RPJMD 2017

%

Realisasi 2015

terhadap target

akhir RPJMD

2017

Target Realisasi %


%

Capaian Target %

1 Prosentase penurunan lahan kritis ( %)

62.1 67.7 69.1 102.7 69,1 67,7 97,97 74,7 100 90,63

2 Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

10 20 14.4 72 20 15,73 78,65 20 100 78,65

SASARAN 11 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan


64

1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %) Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif atau lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia dan biologis bias, dan bisa dikatakan lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengolahannya. Lahan ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk pertanian karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Luas lahan kritis di Kabupaten Cilacap tahun 2015 mencapai 15.346,27 Ha (21,76%). Pada tahun 2015 telah ditargetkan 69,1% lahan kritis di Kabupaten Cilacap dapat tertangani/direhabilitasi. Berdasarkan hasil pengukuran telah terealisasi mencapai 67,7%, dengan capaian kinerja sebesar 97,97% (sangat berhasil). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 sebesar 74,7%, maka realisasi 2015 telah mencapai target 90,63%. Keberhasilan ini antara lain berkat adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan lahan kritis, tersedianya sarana dan prasarana untuk penurunan luasan lahan kritis, adanya dukungan anggaran yang cukup dan optimalnya peran serta kelompok masyarakat dalam penanganan lahan kritis. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut terdapat beberapa kendala dalam penurunan lahan kritis yaitu : adanya cuaca ekstrim (kekeringan karena kemarau panjang), genangan air yang terus menerus, erosi tanah, longsor dan pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengurangi lahan kritis antara lain : a. Pemanfaatan secara optimal lahan yang tersedia untuk usaha produktif (pertanian,

perkebunan, peternakan, usaha lainnya). b. Pencegahan erosi tanah melalui “Gerakan Cilacap Menanam”, perluasan penghijauan tanah

milik dan reboisasi lahan hutan. c. Reklamasi secara berkelanjutan terhadap lahan bekas usaha pertambangan. d. Pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). e. Pembudayaan penggunaan pupuk organik secara tepat dan terus menerus untuk

meningkatkan kesuburan tanah.

2. Prosentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( %)

Kabupaten Cilacap merupakan kota industri yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu perlu upaya untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Salah satunya dengan memperbanyak Luasan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Undang-undang RI No.26/2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menyediakan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. tahun 2015 Luas RTH di wilayah perkotaan 17,19km2 dari luas wilayah perkotaan 109,32km2. Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) 2015 terealisasi 15,73% dari target 20%, dengan capaian kinerja 78,65% (kategori Berhasil). Capaian ini meningkat dibandingkan 2014 yang mencapai 72%. Dengan demikian realisasi 2015 telah mencapai 78,65 % dari target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 20%.

Gambar 3.36 Salah satu lahan kritis di Kabupaten Cilacap


65

Keberhasilan ini antara lain didukung oleh beberapa hal : 1. Adanya peningkatan kualitas lahan untuk RTH dari semula lahan/RTH yang tutupan

vegetasinya kurang menjadi RTH yang tertanami penghijauan. 2. Meningkatnya luasan lahan RTH berkat adanya partisipasi pihak III melalui program CSR. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan RTH seperti bibit tanaman dan pupuk. 5. Adanya metode pemeliharaan RTH yang tepat dengan melibatkan kelompok masyarakat.

Disamping keberhasilan tersebut, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang berdampak terhadap pencapaian target sasaran sekaligus sebagai bahan pemikiran ke depan yaitu tidak bertambahnya area RTH, hanya peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, keterbatasan data kualitas lingkungan dan SDM pengelola data lingkungan, penyelesaian izin lingkungan membutuhkan waktu relatif lama dan kecepatan penyelesaian tergantung dari konsultan penyusun dengan persyaratan yang cukup ketat.

Strategi sebagai upaya pemecahan masalah yaitu : a. Dengan pembuatan taman bermain atau RTH dengan program satu taman satu RW, b. Pembuatan pengendali banjir dan intrusi air laut yang berupa taman dan waduk system

folder di jalan Dr. Sutomo Cilacap.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 11 (sebelas) program sebagai berikut : Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 18.275.886.890 ,- dari anggaran sebesar Rp 21.824.191.000,- atau 83,74% dari target. Realisasi keuangan sebesar 83,74% tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 87.5%, maka dapat dikatakan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut (angka penghitungan efisiensi mencapai 104.81% )

Gambar 3. 37 Salah satu RTH di pusat kota


66

Analisis kondisi capaian MDG’s menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDG’s pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDG’s yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDG’s didasarkan pada data-data sekunder seperti Rencana Aksi Daerah Kabupaten Cilacap Untuk Percepatan Pencapaian Target MDG’s 2015, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012–2017, BPS dan SKPD Kabupaten Cilacap. Berikut disampaikan kondisi pencapaian tujuan MDG’s Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang pada tabel 3.30 :

Tabel 3.30. Target dan Capaian MDG’s Kabupaten Cilacap 2015

Indikator

Kondisi Kinerja Awal

Tahun 2012

Terget Capaian Kinerja Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015

Target RPJMD Tahun 2017

Status Sumber Data

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1A: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari US$ 1 (PPP) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990-2015

Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional

18,11 13,09 14,36* 11,00 Belum tercapai BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinann 2,59 1,94 1,81* 1,5 Tercapai BPS

Penduduk di atas garis kemiskinan 82,85 86,91 85,79* 88,94 Akan Tercapai BPS

Penduduk di bawah garis kemisknan 17,15 13,09 14,21* 11,06 Belum tercapai BPS

Indeks Keparahan Kemiskinan 0,60 0,43 0,38* 0,31 Tercapai BPS

Target 1B : Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda

Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa Migas ADHK 5,27 5,51 5.47 5,67 Belum Tercapai BPS

Pertumbuhan PDRB per kapita 4,05 4,93 5,09 5,51 Tercapai BPS

Daya serap lapangan kerja (Elastisitas Kesempatan Kerja)

0,51 0,59 0,59 0,65 Tercapai Dinsosnakertrans

Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek Aktif (%)


Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,75 6,89 6,89 5,00 Tercapai Dinsosnakertrans

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)


Rasio angkatan kerja yang bekerja (%) atau Persentase penduduk yang bekerja


Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi :

Prevalensi balita gizi buruk (%) 0,07 0,02 0,057 0,03 Belum tercapai DKK

Prevalensi balita gizi kurang (%) 2,41 5 2.65 4,9 Belum tercapai DKK

Presentase Gizi Buruk 0,07 0,02 0,056 0,015 Tercapai DKK

Cakupan Pelayanan Anak Balita (%) 85,40 90,00 85,62 100,00 Belum tercapai DKK

Produktivitas padi (Kw/HA) 60,80 61,22 63,99 61,50 tercapai DIPERTANAK

Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita Angka Kecukupan Gizi (%)

94,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai DIPERTANAK

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%) 86,20 90,00 88,70 90,00 Belum Tercapai DIPERTANAK

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 86,00 88,00 89,00 89,00 Tercapai DIPERTANAK

Penguatan Cadangan Pangan 87,00 89,00 90,80 91,00 Tercapai DIPERTANAK

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Prosentase melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki :

- Laki-laki - 99,35 99,35 100 Tercapai DISDIKPORA

- Perempuan - 99,27 99,27 100 Tercapai DISDIKPORA

Angka Melek Huruf diatas 15 tahun 91,48 92,31 94,61 92,86 Tercapai DISDIKPORA

Angka Rata-rata Lama Sekolah 6,86 6,89 7,10 6,90 Tercapai DISDIKPORA

Rasio Siswa SD terhadap anak Usia 7 – 12 tahun 98,19 99,28 99.42 100 Tercapai DISDIKPORA

C. PENCAPAIAN INDIKATOR LAINNYA

1. PENCAPAIAN TARGET MDGS


67

Indikator


Tahun 2012




Status Sumber Data

Rasio Siswa SLTP terhadap anak sia 13–15 tahun 85,50 94,20 88.10 100 Belum tercapai DISDIKPORA

Angka Partisipasi Kasar SD 105,3 107,01 108.07 108,33 Tercapai DISDIKPORA

Angka Partisipasi Murni SD 90,85 94,03 94.66 96,15 Tercapai DISDIKPORA

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari 2015

Proporsi kursi yg di duduki wanita di DPRD (orang) 7 9 14 9 Tercapai Sekret DPRD

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 59.01 86.16 59,41 Tercapai BAPERMAS PP,PA, KB

Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) 68,15 68.60 63.23 68,9 Belum tercapai BAPERMAS PP,PA, KB

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4A: Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015

Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 kelahiran hidup (kh)

10,14 10,05 8,80 9,80 Tercapai DKK

Angka kematian bayi (AKB )/ 1.000 kh 9,30 9,10 7,00 9,00 Tercapai DKK

Persentase anak usia 1 th yang di imunisasi campak 101,80 100,43 95,00 Tercapai DKK

Angka Kelangsungan Hidup Bayi 90,7 90,90 90,54 91,0 Belum tercapai DKK

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015

Angka kematian Ibu (AKI) 35 22 26 21 Belum tercapai DKK

Bidan per 100.000 Penduduk 44,7 44,89 36,19 45,02 Belum tercapai DKK

Bidan per Desa 2,76 2,80 1,37 2,83 Belum tercapai DKK

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%) 97,40 95,00 96,93 100 tercapai DKK

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan(%)

96,27 97,00 99,56 97,00 Tercapai DKK

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) 95,34 100 95,09 100 Belum tercapai DKK

Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif (%)

72,77 75,00 72,58 77,00 Belum tercapai DKK

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)

15,40 0 14,12 0,00 Belum tercapai DKK

Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor KB (%) 73,07 75 70.14 77,00 Belum tercapai DKK

Angka Pernikahan Dini 0,75 0,60 0.26 0,50 Tercapai DKK

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/ AIDS pada tahun 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015

Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun 79 86 n.a.

Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua

Penemuan dan tata laksana kasus HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV, PMPCT) (%)

20 80,00 84,00 100 Tercapai DKK

Target 6C: Menegendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015

Proporsi kasus tuberculosis yang berhasil di obati dalam program DOTS ( success rate ) (%)

92,00 90 93 90,00 Tercapai DKK

Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

0,015 0.01 0.071 < 1,00 Belum Tercapai DKK

Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+ (%)

100 100 100 100 Tercapai DKK

Penyakit lainnya

Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk 1,2 0.02 0.06 < 2 BelumTercapai DKK

Angka kematian DBD (%) 0,9 1.1 < 1 Belum tercapai DKK

Penderita DBD yang ditangani (%) 100 100 100 100 Tercapai DKK

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam (%)

100 100 100 100 Tercapai DKK

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta pengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

Meningkatnya jumlah rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM (%)

77,70 92.70 95.13 102,7 Tercapai DCKTR

Berkurangnya luasan permuliman kumuh di kawasan perkotaan

20,00 13 12.50 10,00 BelumTercapai DCKTR

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai SPM (%)

7,00 20,00 20.00 20,00 Tercapai DCKTR

Luas lahan sawah lestari (HA) 59.000 59.000 65.050 59.000 Tercapai


68

Indikator


Tahun 2012




Status Sumber Data

Emisi Gas Buang (CO2), ton 30.894.708 33,295,194 33,295,179 34,895,518 BelumTercapai BLH

Prosentase penurunan emisi gas buang 12,39 18.67 18.13 21,98 Belum Tercapai BLH

Kerusakan hutan yang direhabilitasi (HA) 33.262,5 1.500 2.119 40.862,5 Tercapai DISHUTBUN

Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada 2010

Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi 62,10 70,50 67.7 76,10 BelumTercapai BLH

Kawasan lindung terhadap luas daratan (%) 0,48 0,641 0.822 0,802 Tercapai DISHUTBUN

Laju konservasi lahan (%) 0,014 20,00 0.014 0,014 Tercapai DCKTR, Bappeda

Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

Proporsi penduduk yg menggunakan air minum PDAM 27,17 33,08 33,99 37,02 Tercapai DCKTR

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 65,66 75,00 81,02 80,00 Tercapai DCKTR

Persentase Rumah Tangga ber sanitasi 57,36 63,69 91.80 67,91 Tercapai DCKTR

Target 7D : Mencapai peningkatan yang sidnifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan (%)

20 13 12.50 10 Tercapai DCKTR

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ke satu MDGs difokuskan kepada upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang terdiri dari tiga target terkait dengan penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kelaparan. Secara umum pada tujuan ini terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu : a. Penduduk di bawah garis kemiskinan belum tercapai, sehinggadiperlukan upaya

untuk menurunkan angka kemiskinan dan memerlukan perhatian khusus. b. Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas akan tercapai, sehingga masih perlu

mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemkab Cilacap. c. Persentase gizi buruk, Cakupan pelayanan anak balita belum tercapai sehingga

masih memerlukan penanganan yang lebih serius dalam rangka mengantisipasi terjadinya penduduk (balita) yang kurang gizi dan kelaparan.

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan ke dua mencapai pendidikan dasar untuk semua, dimaksudkan sebagai upaya menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak- anak dimanapun, laki- laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator pada tujuan ke dua yang masih menjadi perhatian adalah : 1). Rasio siswa SLTP terhadap anak usia 13 - 15 tahun, dari target yang dicanangkan pada tahun 2015 sebesar 94,20 persen baru tercapai sebesar 88.1 persen.

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ke tiga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan terget menghilangkan ketimpangan gender, mempunyai tiga indikator. Dari ke tiga indikator masih terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dengan target tahun 2015 sebesar 68,60% baru terealisasi sebesar 63.23%.

4. Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ke empat dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian anak, dengan target mengurangi Angka Kematian Balita (AKBa) sebesar dua per tiganya, mempunyai empat indikator, dan target yang belum tercapai pada tahun 2015 adalah angka kelangsungan hidup bayi, dimana antara target dan realisasinya hanya terpaut 0,36% dan diharapkan tahun 2016 kelangsungan hidup bayi dapat lebih ditingkatkan.

Tujuan dan Target MDG’S Di Kabupaten Cilacap


69

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan kelima difokuskan pada upaya meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Pada target ini terdapat sepuluh indikator, dan yang sudah tercapai baru tiga indikator, sedangkan tujuh indikator lainnya belum dapat tercapai. Indikator yang masih belum tercapai dan perlu perhatian serius adalah Penurunan Angka Kematian Ibu, Bidan pada tiap-tiap 100.000 penduduk, Bidan per desa, Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif dan Cakupan alat kontrasepsi.

6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Tujuan keenam difokuskan kepada upaya memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan tiga target yaitu : (1) Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga 2015 (2) Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 (3) Mengendalikan penyebaran penyakit dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015. Indikator pada tujuan enam yang masih belum tercapai Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk dan Angka Kematian DBD.

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ketujuh difokuskan kepada upaya memastikan kelestarian lingkungan hidup, mempunyai empat target: (1) Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, (2) Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, (3) Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 dan (4) Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Indikator pada tujuan tujuh yang masih belum tercapai dari target MDGs 2015 adalah Persentase lahan kritis yang direhablitasi.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada Tahun 2015 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Cilacap mencapai 72.8 tahun, lebih rendah dari Tahun 2014 yang mencapai 77,72 tahun. AHH Tahun 2014 tersebut masih sama dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 77,72 tahun, tetapi bila dibanding tahun 2012 sebesar 76,87 masih lebih tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Cilacap sudah baik dan perlu untuk terus di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM) atau Human

Development Index

(HDI), yaitu suatu

ukuran untuk menilai

keberhasilan

pembangunan dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi IPM di Kabupaten

Cilacap dari tahun 2012 - 2014 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun

2012 sebesar 72,77 menjadi 73,34 pada tahun 2013. Sedangka mulai tahun 2015 terdapat

cara perhitungan baru yang digunakan oleh BPS, sehingga angka seperti pada tabel 2.135

dibawah ini. Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012 – 2015

Tabel 3.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) Tahun 2012-2015

TAHUN Angka Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks Pengeluaran

IPM (%)

2010 80,69 50,20 66,02 64,18

2011 80,85 50,65 67,02 64,73

2012 81,00 52,43 67,61 65,72

2013 81,15 54,71 67,96 66,80

2014 81,23 55,68 68,02 67,25 Sumber : Buku Indikator Pembangunan Cilacap 2015

2. PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(IPM)


70

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Cilacap serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM). Dari 15 (lima belas) SPM yang wajib dilaksanakan/diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Cilacap sejak tahun 2012 telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sejalan dengan perubahan regulasi SPM Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian teknis terkait, maka regulasi penerapan SPM di Kabupaten Cilacap juga turut mengalami perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2014.

Hasil capaian indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dari 15 (lima belas) SPM yang telah diterapkan berdasarkan Perbup Nomor 85 Tahun 2014 mencapai angka 88,29%. Dengan demikian kinerja pencapaian SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

NO SPM

JUMLAH

INDIKATOR

TARGET

RATA-RATA

REALISASI

(RATA-RATA) CAPAIAN

1 SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 11 79.09 75.60 95.59

2 SPM Bidang Perumahan Rakyat 3 32.33 72.94 225.59

3 SPM Bidang Sosial 7 71.43 52.40 73.37

4 SPM Bidang Kesehatan 18 98.28 95.36 97.03

5 SPM Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak/remaja dan Bid Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

8 78.75 62.08 78.83

6 SPM Bidang Lingkungan Hidup 4 100 100 100

7 SPM Bidang Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera 9 55 44 80.06

8 SPM Bidang Pendidikan Dasar 27 77 71 91.76

9 SPM Bidang Ketenagakerjaan 7 50.71 56.22 110.86

10 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 65.82 56.72 86.18

11 SPM Bidang Ketahanan Pangan 7 83.75 95.13 113.58

12 SPM Bidang Kesenian 7 77.43 208.01 268.65

13 SPM Bidang Komunikasi dan Informatika 6 95.83 95.14 99.28

14 SPM Bidang Perhubungan Daerah 26 45.69 51.63 112.99

15 SPM Bidang Penanaman Modal 7 100 100 100

3. PENCAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IPG)

3. MANUSIA (IPM)

4. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM )

5. MANUSIA (IPM)

Tabel 3.32.Capaian Indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014


71

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2015 sebesar Rp 1.142.078.835.455,00 (80.82%) dari total anggaran Rp 1.413.116.282.000,00, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar (88.44%). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja lebih efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sasaran sebesar Rp 1.228.441.806.775,00 (75.47%), dari anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp 1.627.718.969.170,00 . Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang semakin Merata Rp 338.652.300.777,00 (83.48%) sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan Rp 3.949.685.875,00 (90.59%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN


75

Tabel 3.33. Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja Program Anggaran

Target Realisasi Capaian

( %) Target Realisasi Capaian

( % )

1 Meningkatnya

indeks

pembangunan

manusia

Indeks

Pembangunan

Manusia

% 73.59 67.25* 91.38 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2. Program Pendidikan Menengah

3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan &Anak

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

252.112.680.300 134.951.664.160 53,53

2 Meningkatnya

derajat

pemerintahan

yang bersih

(clean

Goverment)

Opini pemriksaan

BPK ( WTP=4;

WDP=3;TW=2;

Disklaimer=1)

Angka 4 Belum

diketahui

- 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Program Pembinaan& Fasilitasi Pengelolaan Keuangn Desa

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

6. Program Pengembangan Data/Informasi

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

11. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

15. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

47.279.745.170 37.782.035.812 79,91

Nilai EKPPD Angka 31 Belum

diketahui

-

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemda

Angka 60 60.18 100.3


76




( % ) 17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Meningkatnya

tingkat

pendidikan

masyarakat

Angka Melek Huruf Orang 92,31 97.50 105.62 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik &Tenaga Kependidikan

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

178.344.665.700 92.624.347.237 51,94

Rata-rata Lama

Sekolah

Tahun 6,89 6.48 94.05

4 Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat dan

individu

Angka Kematian

Bayi (AKB).

Jiwa 9,1 7 124.73 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

4. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7. Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu &Jaringannya

11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/RS Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/RS Mata

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

13. Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan &Anak

15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

293.242.709.650 240.650.838.575 82,07

Angka Kematian Ibu

(AKI).

Jiwa 22 26 81.81

Indeks Angka

Harapan Hidup

Jiwa 78,13 72.8 93.18

Presentase Gizi

Buruk

% 0,02 0.057 -85

5 Meningkatnya

pendapatan

perkapita secara

berkelanjutan

Indeks Gini % 0,2535 0.3438 64.38 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

308.557.233.000 276.861.997.655 89,73


77




( % )

Indeks kedalaman

kemiskinan

% 1,94 1.81 106.70 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

9. Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

12. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Indeks keparahan

kemiskinan

% 0,43 0.38 111.63

Pertumbuhan PDRB

per kapita

% 4,93 4.78 96.96

6 Meningkatnya

peranan UMKM

dalam

perekonomian

Persentase koperasi

aktif

% 82,82 54.84 66.22 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan

Perdagangan

4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasI

25.281.114.800 6.991.440.997 27,65

7 Memelihara

ketahanan

pangan

penguatan

cadangan pangan

pokok

% 91 90.8 99.78 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

4. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

7. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

86.240.899.850

73.376.432.287

85,08

Ketersediaan energi

per kapita

% 100 100 100

Ketersediaan

protein per kapita

% 100 100 100


78




( % ) 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

13. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau

dan Air Tawar

17. Program Peningkatan Produksi Peternakan

4.825.000.000

4.325.176.510

89,64

8 Meningkatnya

daya serap

lapangan kerja

Angka

Pengangguran

% 6,89 5.65 117.70 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan

Prasarana Daerah

4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

5. Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

9 Menurunnya

tingkat

kemiskinan

prosentase

penduduk miskin

% 13,09 14.36 90.30 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

8. Program Transmigrasi Regional

4.360.030.000 3.949.685.875 90,59

1

0

Meningkatnya

pembangunan

yang semakin

merata

Proporsi panjang

jalan Kab dengan

kondisi baik

terhadap total

panjang jalan Kab

% 54,5 57.57 94.67 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Perencanaan Tata Ruang

3. Program Pemanfaatan Ruang

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan&

405.650.699.700 338.652.300.777 83,48


79




( % )

Proporsi jaringan

irigasi terhadap

luas lahan budidaya

pertanian (tersier

sekunder primer)

% 78.31 92.49 118.11 Pemanfaatan Tanah

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

&Jembatan

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Cakupan daerah

yang teraliri listrik

% 86 87.90 102.21

Cakupan daerah

yang teraliri air

bersih

% 75 81.02 108.03

Cakupan rumah dan

pemukiman layak

huni sesuai SPM

% 92.7 63.53 68.53

1

1

Meningkatnya

kelestarian

lingkungan

Prosentase

penurunan lahan

kritis

% 69.1 67.7 97.7 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam

7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

dan Laut

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

21.824.191.000 18.275.886.890 83,74

Persentase

tersedianya Ruang

Terbuka Hijau

Publik

% 20 15.73 78.65

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap


80

Prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2015 antara lain sebagai berikut : 1. Juara II Desa Peduli Kehutanan Tahun 2015 Tingkat Nasional (Desa Hanum Kecamatan

Dayeuhluhur). 2. Juara I Tingkat Nasional Lomba PKBM Berprestasi pada Hari Aksara Internasional (HAI)

ke-50 Tanggal 22-24 Oktober 2015 di Kab. Karawang. (PKBM AN-NISA) 3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tingkat Nasional (Pokdakan Harapan Makmur,

Desa Limbangan Kec. Wanareja ) 4. Peringkat I Tingkat Nasional Desa Peduli Hutan Tingkat Nasional (Desa Panulisan Timur

Kecamatan Dayeuhluhur) 5. Penetapan Pasar Sidareja Kabupaten Cilacap yang berlokasi di Jalan Sudirman menjadi “

PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2015 “ (Piagam dan Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemetrian Perdagangan terlampir) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terpadu penggunaan UTTP tahun 2015 di Pasar Sidareja Kabupaten Cilacap oleh tim, melalui Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 156/SPK/10/2015

6. Juara I Tingkat Nasional Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) (HSRT Wijaya Kusuma, Desa Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab Cilacap)

7. Penghargaan Predikat Nilai B (Baik) atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015. Penyerahan dilakukan oleh Menteri PAN dan RB Republik Indonesia pada tanggal 12 Pebruari 2016.

8. Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2015 Bidang Lalu Lintas untuk kategori kota kecil.

9. Penghargaan Proper tahun 2015

No Nama Perusahaan Hasil Proper Kabupaten, Propinsi/Nasional

1 PT. Holcim Indonesia Tbk Emas Nasional / Pusat

2 PT. Pertamina ( Persero ) TBBM Cilacap Hijau Nasional / Pusat

3 PT. Pertamina ( Persero ) Suplay & Distribusi TBBM Maos Hijau Nasional / Pusat

4 PT. Pertamina ( Persero ) Terminal LPG Cilacap Hijau Nasional / Pusat

5 PT. Pertamina Lubricants Production Unit Cilacap Hijau Nasional / Pusat

6 PT. Sumber Segara Primadaya Biru Nasional / Pusat

7 PT. Pertamina ( Persero ) Terminal Transit Lomanis Biru Nasional / Pusat

8 PG. Rafinasi PT. Dharmapala Usaha Sukses Biru Nasional / Pusat

9 PT. Pertamina ( Persero ) RU IV Cilacap Biru Nasional / Pusat

10 PT. Sung Chang Indonesia di Sidareja Biru Kabupaten

11 PT. Banjoemas Landen Perkebunan Kaliminggir di Jeruklegi Biru Kabupaten

12 PT. Hutama Prima di Cilacap Biru Kabupaten

13 PT. Holcim Beton di Cilacap Biru Kabupaten

14 PT. Djeruklegi Perkebunan Gunung Karet di Jeruklegi Biru Kabupaten

10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk SMP Negeri 3 Kesugihan, SMP Negeri 7 Cilacap dan SMP Negeri 3 Cilacap

E. PRESTASI YANG DIRAIH


81

11. Peringkat I kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun

2015 (Kelompok Tani Rimbun dari Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala ) 12. Juara I Tingkat Propinsi Jawa Tengah sebagai pemenang LBS – Lomba Lingkungan Bersih

dan Sehat tahun 2015 (Desa Glempang Kecamatan Maos) 13. Juara III Penilaian Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2015 Kategori Pembudidaya Nila / Gurame diraih Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) MINA JATI, (Piagam Penghargaan Gubernur Jateng No. 002.5/012133 tanggal 14 Agustus 2014)

14. Juara I Penilaian Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) diraih HSRT Wijaya Kusuma, Desa Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (Piagam Penghargaan Gubernur No. 002.5/012133 tanggal 14 Agustus 2015)

15. Juara I Lomba Produk UMKM Non Konsumsi Teladan ( Produk Kerajinan Kerang ) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ( Kelompok Mina Kerang, Kelurahan Cilacap Kec. Cilacap Selatan)

16. Juara III Pelaksana Terbaik Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

17. Juara III Kelurahan Layak Anak Tingkat Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah ( Kelurahan Lomanis)

18. H TATTO SUWARTO PAMUJI ( Bupati Cilacap) PENGHARGAAN PRATAMA kebepihakan Bupati Walikota Terhadap Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah di Jawa Tengah Tahun 2015

19. Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Tengah : Lomba Kreasi Stand pada Peringatan Hari Aksara Internasional ke-50.

20. Juara I Desa Peduli Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur).


82

Berdasarkan uraian, analisis dan evaluasi atas 11 sasaran dan 28 indikator kinerja utama,

menunjukan bahwa Pemkab Cilacap berupaya untuk mewujudkan dan mencapai kinerja yang telah dituangkan/ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dan bertekad untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja yang akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP). Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari jajaran pimpinan yang semakin kuat dan memahami arti pentingnya akuntabilitas kinerja, adanya semangat dari SKPD untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, adanya upaya evaluasi dan revisi RPJMD, IKU dan Renstra, sehingga dokumen perencanaan lebih selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diimplementasikannya sistem pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik ( e-SAKIP ) sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi LKjIP Pemkab Cilacap tahun 2014 oleh Kemenpan dan RB pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 secara keseluruhan sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 11 sasaran strategis adalah 89.69% dengan kategori Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 5 sasaran (45.46%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil, 1 sasaran (9.09%) dengan kategori Cukup Berhasil, dan 1 sasaran ( 9.09% ) belum diketahui. Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 28 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 20 indikator (71.43%) dikategorikan "sangat berhasil", 2 indikator (7.14%) dikategorikan "Berhasil", 3 indikator (10.71 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.57%) dikategorikan " Sangat Tidak berhasil" dan 2 indikator (7.14%) belum diketahui kategorinya.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja instansional yang ditunjukan oleh seluruh SKPD Kabupaten Cilacap yaitu : Setda, Sekretariat DPRD, Dinas, Lemtekda, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Perjanjian Kinerja/Rencana Kinerja Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat direalisasi sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. diantaranya :

1. Perlu adanya sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik, sehingga e-SAKIP yang telah diimplementasikan perlu pengembangan dan pengintegrasian dengan aplikasi elektronik lainnya (Simrenbangda, SIMDAKEU, Sistem Pelaporan Pembangunan Daerah) untuk memudahkan SKPD dalam penggunaannya dan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Cilacap.

2. Peningkatan dan optimalisasi mekanisme manajemen perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi RPJMD yang telah dilaksanakan Pemkab Cilacap tahun 2014 sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Diperlukan upaya lebih keras untuk mewujudkan Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP )" dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih tinggi.

4. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan Sistem Pelayanan Publik di berbagai bidang.

Secara umum disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2015 terhadap target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Cilacap Tahun 2013-2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat tercapai.


83

1. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 060/72/11/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten CIlacap Tahun 2016;

A. PENGUKURAN KINERJA

Documents