A P V H G NALISIS ERHITUNGAN OLATILITAS ARGA AS T S B P ...

Tahun XXIII, No. 20133 DesemberJurnal Ekonomi dan Bisnis

A P V H G NALISIS ERHITUNGAN OLATILITAS ARGA AST S B P BERHADAP TRUKTUR IAYA UPUK ERSUBSIDI

Agunan P. SamosirBadan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

ABSTRAK

APBN mengalami dilema dalam pemberian subsidi pupuk.Hampir setiap tahun, realisasi pembayaran subsidi melebihi pagu yang dianggarkan. Hal ini menyebabkan Pemerintah menjadi kurang bayar dalam alokasi anggaran subsidi pupuk. Salah satu penyebab realisasi pembayaran lebih besar dibandingkan pagunya adalah kenaikan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan naik disebabkan naiknya harga bahan baku pupuk. Perubahan harga bahan baku disebabkan naiknya harga gas yang merupakan faktor utama dalam struktur biaya penyediaan pupuk. Volatilitas harga gas sulit diprediksi karena posisi produsen pupuk hanya menerima harga yang ditawarkan produsen gas. Bila produsen tidak setuju dengan perubahan harga gas, maka produsen gas akan menjual ke industri lainnya.Tulisan ini ingin mengungkap permasalahan yang dihadapi produsen pupuk dalam mengantisipasi volatilitas harga gas dalam harga pokok penjualan. Dimasa mendatang, penyediaan pagu anggaran subsidi pupuk seharusnya tidak berbeda jauh dengan realisasinya.

Keywords: PSO, subsidi, harga gas, struktur biaya, APBN

ABSTRACT

Budget a dilemma in fertilizer subsidies. Almost every year, the actual subsidy payments exceed the budgeted limit. This results in an underpayment Government a fertilizer subsidy allocation. One cause actual payment ceiling is greater than the cost of sales due to changes in raw material prices of fertilizer. Changes in raw material prices due to rising gas prices are a major factor in the cost structure of the provision of fertilizer. Gas price volatility is difficult to predict because of the position of fertilizer producers only receive the price offered gas producers. If the manufacturer does not agree to the change in gas prices, the gas producers will sell to another industry. This paper wanted to uncover the problems faced by producers of fertilizers in anticipation of gas price volatility in the price of goods sold. In the future, the provision of fertilizer subsidy budget ceiling is not much different from realization.

Keywords: PSO, subsidi, harga gas, struktur biaya, APBN

- -16


I. PENDAHULUAN

Pembahasan menyangkut pupuk tidak terlepas dari keberadaan tiga aktor utama di dalamnya dengan perbedaan kepentingan. , petani sebagai Pertamakonsumen, yang menghendaki; (i) terpenuhinya kebutuhan pupuk terhadap kegiatan usaha penanaman padinya, (ii) ketersediaan pupuk dan harganya yang 'terjangkau' pada saat musim tanam dan (iii) pembe-rian subsidi yang sesuai dengan kebutuhan petani terutama daerah-daerah sentra (penghasil) beras. Kedua, produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Iskandar Muda, PT. Pupuk Kujang, PT. Petro Kimia Gresik dan PT. Pupuk Kaltim sebagai supplier yang merupakan institusi bisnis dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan sebagaimana layaknya suatu kegiatan usaha. Saat ini BUMN-BUMN tersebut juga menjadi agen pemerintah dalam penyaluran subsidi. Ketiga, pemerintah, yang mengemban tugas untuk mengurangi beban APBN demi terjaganya kesehatan, efektifitas belanja negara dan keberlangsungan fiskal dengan tetap memperhatikan kepentingan petani, masyarakat dan pelaku usaha (BUMN).

Selain itu, petani berharap harga jual produksinya dapat dibeli dengan harga yang layak. Petani juga berharap biaya produksinya yang sebagian besar disubsidi dapat ditingkatkan aksesibilitasnya Bila .terjadi kenaikan input produksinya, maka keuntungan petani dari penjualan gabah dan beras semakin berkurang Kariyasa (2007), kontribusi biaya .pembelian pupuk oleh petani adalah 16,48 persen dari total biaya input produksi selain benih, obat-obatan dan tenaga kerja.

Disisi lain, naiknya harga pupuk disebabkan oleh naiknya harga gas dan harga bahan baku impor. Kenaikan harga gas disebabkan permintaan dunia internasional semakin tinggi dibandingkan keterse-diaannya. Semakin tinggi harga gas internasional, maka semakin besar volume gas yang diekspor. Tingginya ekspor gas Indonesia mengakibatkan semakin terbatasnya gas yang dapat disediakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Walaupun pasokan gas dalam negeri berdasarkan domestic market obligation (DMO) sebesar 25 persen, ternyata pasokan gas tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan gas untuk produsen pupuk, PLN, industri dan transportasi.

Mengakomodasi kepentingan semua pihak berarti mempertahankan keberadaan subsidi, tetapi meng-kondisikan besarannya agar tidak banyak membebani anggaran dan tidak membuat produsen pupuk merugi merupakan masalah yang kompleks. Salah satu biaya utama produksi pupuk adalah biaya gas bumi.

Gas bumi merupakan bahan baku utama untuk memproduksi amoniak sebagai proses intermediasi yang selanjutnya digunakan untuk memproduksi pupuk urea sebagai produk utama. Selain itu, amoniak dapat digunakan untuk memproduksi pupuk ZA dan Phonska. Dengan demikian, adanya kenaikan harga gas akan meningkatkan biaya pembelian gas untuk produksi pupuk. Kenaikan biaya produksi mengaki-batkan kenaikan harga pokok penjualan (HPP) pupuk.

Tabel 1. Persentase Biaya Gas Terhadap Biaya Produksi Amoniak Per Ton

Produsen 2007 2008 2009 2010 2011 RKAP 2012

39%

62%

51%

50%

53%

61%

69%

51%

46%

61%

54%

69%

59%

40%

54%

51%

69%

75%

38%

51%

62%

73%

64%

34%

62%

57%

70%

80%

29%

57%

PIM

PSP

PKC

PKG

PKT

Sumber: PT Pusri Palembang (Holding Company), 2012

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pembelian gas sebagai bahan baku utama untuk memproduksi amoniak kecuali Pupuk Petrokimia Gresik cenderung mengalami peningkatan dari sebelumnya rata-rata 51 persen pada tahun 2007 menjadi 66 persen pada tahun 2012. Kenaikan biaya produksi amoniak tersebut disebabkan adanya kenaikan harga gas setiap

tahun baik karena perubahan kontrak maupun eskalasi. Eskalasi harga gas dikenakan secara bervariasi kepada produsen pupuk yaitu 3-5 persen per tahun. Semakin tinggi biaya produksi amoniak akan mengakibatkan semakin tinggi harga pokok penjualan penyediaan pupuk.

- -17

Tabel 2. Persentase Biaya Gas Terhadap Biaya Produksi Urea Per Ton


Produsen 2007 2008 2009 2010 2011 RKAP 2012

PIM

PSP

PKC

PKG

PKT

Sumber: PT Pusri Palembang (Holding Company), 2012

60%

78%

75%

53%

67%

95%

82%

77%

49%

82%

57%

80%

82%

78%

73%

75%

81%

78%

80%

70%

63%

84%

76%

81%

74%

79%

76%

79%

79%

65%

Gas merupakan bahan baku utama untuk mempro-duksi Urea. Bila gas tidak tersedia, maka hampir dipastikan produsen tidak dapat memproduksi pupuk Urea. Sensitivitas dari perubahan harga gas sangat tinggi terhadap biaya produksi Urea. Tahun 2007, biaya pembelian sebagai bahan baku utama untuk memproduksi Urea rata-rata sebesar 67 persen dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2012 menjadi 76 persen. Hampir sama dengan biaya gas terhadap produksi amoniak, kenaikan harga gas setiap tahunnya sangat mempengaruhi biaya produksi pupuk Urea. Hal inilah yang menjadi pokok perma-salahan di produsen pupuk.

Langkah antisipatif dan pencegahan dampak kenaikan harga gas terhadap industri pupu tidak kdapat ditunda. Kesalahan dalam menganalisis dan menempuh kebijakan fiskal dapat berakibat buruk terhadap kesejahteraan petani. Selain itu mekanisme perhitungan komponen harga pokok penjualan pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/SR.130/1/2012) menjadi persoalan utama yang dibahas setiap tahunnya oleh Pemerintah dengan Produsen Pupuk.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah seberapa besar dampak kenaikan harga gas yang digunakan oleh produsen pupuk dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi (struktur biaya).

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis kebijakan khusus harga gas yang digunakan oleh produsen pupuk dalam perhitungan HPP pupuk bersubsidi (struktur biaya). Hasil perhitungan struktur biaya penyediaan subsidi (PSO) sebagai bahan masukan dalam penentuan perhitungan subsidi pupuk untuk APBN P 2013.

II. KERANGKA TEORITIS

I pupuk ndustri di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam mata rantai sektor pertanian. Pupuk sangat dibutuhkan oleh seluruh petani terutama petani tanaman pangan padi. Pupuk juga menjadi salah satu indikator ketahanan pangan Indonesia terutama di sentra-sentra beras. Kebutuhan pangan harus dipenuhi dengan upaya peningkatan produksi pertanian, melalui perbaikan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas. Dengan demikian eksistensi dan keberlanjutan produksi pupuk menjadi perhatian utama bagi Pemerintah.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan industri pupuk diperlukan upaya-upaya yang tidak mudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Industri Pupuk. Tantangan yang selama ini dihadapi dan menjadi persoalan utama bagi industri pupuk antara lain adalah : (i) cadangan gas bumi yang menipis yang tentunya berdampak pada kenaikan harga gas, (ii) kontrak gas bumi jangka panjang sehingga sulit mencari harga gas yang wajar, (iii) adanya

perubahan iklim usaha dan pengembangan teknologi yang tentunya berdampak pada perlunya modal yang tidak sedikit, (iv) sulit mempertahankan dan menciptakan pasar baru karena hambatan regulasi dan deregulasi, dan (v) adanya perembesan pupuk.

Industri pupuk juga memiliki peran penting dalam menyalurkan pupuk melalui penugasan Pemerintah yaitu (PSO) dengan harga public service obligationyang ditentukan Pemerintah yaitu harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan penugasan tersebut, badan usaha milik negara (BUMN) pupuk memperoleh subsidi harga atas selisih HPP dengan HET.

Tujuan kebijakan subsidi pupuk adalah agar harga pupuk terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendu-kung peningkatan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian serta mendukung program ketahanan pangan. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diatur oleh Pemerintah baik dari jumlah, wilayah penyaluran maupun harga ecerannya. Adapun pupuk bersubsidi yang ditugaskan oleh Pemerintah adalah

- -18

pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK yang merupakan kategori pupuk non organik, sedangkan pupuk organik adalah Pupuk Organik Granul (POG).

Dalam pengaturan pupuk bersubsidi berbagai pihak terlibat didalamnya adalah Kementan, Kemendag dan Kemenkeu. Permentan mengatur volume penyaluran pupuk, HET, HPP Sementara dan Komponen HPP. Permendag mengatur tata niaga dan distribusi serta rayonisasi pupuk bersubsidi sedangkan peran Permenkeu adalah dalam mengatur penagihan dan pencairan subsidi.

Selanjutnya, penugasan yang diberikan kepada BUMN pupuk memiliki persoalan antara lain: (i) ketentuan yang mengganggu likuiditas double stockperusahaan, (ii) pembayaran subsidi pupuk yang tidak lancar yang tentunya juga mengganggu likuiditas perusahaan, (iii) isu permasalahan pupuk bersubsidi yang menyita waktu dan biaya, (iv) tidak adanya kepastian bisnis karena usaha pupuk rentan terhadap kebijakan Pemerintah dan (v) Industri pupuk sulit berkembang karena tidak mampu menghasilkan modal.

Ardi (2005) dalam skripsi Suhaila (2011), gas, minyak dan panas bumi merupakan faktor penting terhadap struktur biaya industri pupuk. Perubahan harga gas yang cenderung meningkat setiap tahunnya menyebabkan HPP pupuk ikut meningkat. Namun, harga jual eceran pupuk tidak secara otomatis mengalami kenaikan karena ditentukan oleh

Pemerintah. Dengan demikian, ada kecendrungan subsidi pupuk meningkat seiring dengan meningkat-nya HPP.

Alimoeso (2010), memproyeksikan 2010-2014 bahwa kebutuhan pupuk Indonesia yang bisa dipenuhi dari industri dalam negeri adalah jenis pupuk nitrogen (N), sedangkan jenis pupuk fospat (P) dan kalium (K) akan tergantung dari impor. Pola subsidi pupuk yang bersifat tidak langsung banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Alimoeso (2010), penerapan kebijakan subsidi di India memiliki kemiripan dengan Indonesia yaitu subsidi diberikan terhadap selisih HPP dengan HET. Sedangkan di China, subsidi pupuk diberikan melalui subsidi input yaitu subsidi harga gas dan batubara, listrik dan transportasi pupuk. Selain itu, industri pupuk diberi kemudahan dengan insentif fiskal pembebasan pajak impor bahan baku pupuk dan pupuk. Bila hasil produksi pupuk di China diekspor akan dikenakan pajak ekspor atau bea keluar.

Alimoeso (2010), hal yang menarik dalam pemberian subsidi pupuk di Filipina adalah memberikan subsidi secara langsung kepada petani melalui kupon berupa diskon harga terhadap pupuk Urea dan ZA. Sedangkan Pakistan dan Bangladesh memberikan subsidi harga pupuk dari selisih harga pupuk impor dengan HET.


III. METODE PENELITIAN

Data kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini adalah hasil kajian ulang (review) berbagai kajian sebelumnya dan literatur kebijakan fiskal yang relevan untuk dianalisis. Sumber utama data sekunder berasal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian, Badan Pengatur Minyak dan Gas (BP Migas) dan Produsen Pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN Pupuk) yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kaltim.

Pendekatan tulisan ini adalah lebih bersifat analisis deskriptif berdasarkan hasil survei lapang ke lima BUMN Pupuk di Indonesia. Formula perhitungan subsidi (PSO) pupuk yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan regulasi terkini yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2012 tentang komponen HPP bersubsidi untuk sektor pertanian.

Metode perhitungan subsidi pupuk yang ditetapkan selama ini adalah selisih dari HPP pupuk dengan HET pupuk yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam HPP yang ditentukan telah terkandung margin sebesar 10 persen. Secara sederhana, Subsidi Pupuk = HPP – HET.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Permentan Nomor 12 Tahun 2011 dan mulai berlaku 1 Januari 2012 menjelaskan komponen HPP untuk pupuk bersubsidi. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan komponen biaya terutama biaya tidak langsung yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam HPP pupuk bersubsidi. Regulasi yang tidak memperkenankan beberapa biaya sebagai kategori non subsidi sudah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan subsidi dalam APBN. Komponen HPP pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

- -19


Tabel 3. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi Dalam Negeri Untuk Sektor Pertanian

No. KOMPONEN HPP PUPUK BERSUBSIDI No. KOMPONEN HPP PUPUK BERSUBSIDI

BIAYA PRODUKSI FOT/FOBa. Bahan Bakub. Air bakuc. Bahan Penolongd. Pegawaie. Pemeliharaan & suku cadangf. Asuransi & Jasag. Adm Umumh. Depresiasi & Amortisasii. Bunga & Bankj. Kantong dan Pengantongank. Handling di Pabrik

BIAYA PENYALURAN S.D. LINI IIIa. Kapal curah/Freight Kpl Curahb. Kapal Kantong/Freight Kpl Kantongc. Surveyd. Bongkar muat lini IIe. Sewa/stapel gudang lini 2f. Angkut dari lini 2 ke lini 3g. Bongkar muat Lini 3h. Sewa/stapel gudang lini 3i. Administrasi & Umum

(1) (2)

TOTAL BIAYA PRODUKSI S.D. LINI III (1 + 2) PROFIT MARGIN (10% x TOTAL BY. PROD S.D. LINI III ) BIAYA SUSUTBIAYA ASURANSIBIAYA PENYALURAN LINI III - IVTOTAL BIAYA PRODUKSI S.D. LINI IV (3+4+5+6+7)PPN 10% (10% x TOTAL BIAYA PRODUKSI S.D. LINI IV)HPP PUPUK BERSUBSIDI S.D. LINI IV (8+9)

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Sumber: Permentan 01/2012.Pupuk bersubsidi: Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik

Biaya bahan baku yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berasal dari pupuk Urea(i) dan (ii) Amoniak. Gas Bumi, GasOffshoreAmoniak diperoleh dari dalam atau luar negeri meliputi biaya : transportasi, bea masuk, biaya bank, asuransi dan inspeksi. Biaya lainnya seperti biaya air baku, biaya bahan penolong dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel 3 merupakan komponen biaya-biaya yang pergerakan perubahannya tidak signifikan terhadap HPP.

Biaya bahan baku utama untuk memproduksi pupuk ZA Gas Bumi meliputi (i) , (ii) Amoniak, (iii) Belerang, (iv) Asam Sulfat, dan (v) Batuan Fosfat. Hampir sama dengan pupuk ZA, untuk memproduksi dibutuhkan bahan baku pupuk NPKutama yaitu (i) , (ii) Amoniak, Gas Bumi (iii) Belerang, (iv) Asam Sulfat, (v) Batuan Fosfat, (vi) Asam Fospat, (vii) , Urea Prill / Urea Granul(viii) , (ix) DAP / MAP, (x) KCL, dan (xi) ZA Filler, Clay, Bruchite, Borat, Hurnite, FeSO4, CeSO4, ZnSO4, Boron. dan

Biaya-biaya yang dikemukakan dalam tabel 3 merupakan biaya langsung yang diakui dalam perhitungan subsidi pupuk. Sedangkan biaya tidak langsung dapat dan tidak dapat diperhitungkan dalam subsidi pupuk. Adapun biaya tidak langsung yang dapat diperhitungkan dalam HPP pupuk bersubsidi adalah (i) biaya pemeliharaan dan suku cadang yaitu pemeliharaan kendaraan dinas, (ii) biaya asuransi dan

jasa antara lain: asuransi perumahan dinas, asuransi kendaraan dinas dan jasa angkutan karyawan, (iii) biaya administrasi umum antara lain: sewa kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh karyawan, pajak bumi dan bangunan, promosi penjualan, biaya listrik dan air rumah dinas, biaya perjalanan dinas ke luar negeri, biaya komunikasi/pemakaian telepon seluler, biaya akomodasi dan jamuan tamu, perlengkapan kerja (pakaian dinas, sepatu, topi, dan jaket), dan inventaris kantor yang tidak dikapitalisasi serta (iv) biaya depresiasi dan amortisasi yaitu penyusutan kendaraan dinas.

Biaya tidak langsung yang tidak dapat dibebankan atau diperhitungkan dalam HPP pupuk bersubsidi adalah (i) biaya pegawai yaitu biaya rekreasi, kesenian dan olahraga, (ii) biaya pemeliharaan dan suku cadang yaitu: pemeliharaan perumahan karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi, pemeliharaan karyawan pabrik housing-equipmentdan pemasaran non subsidi, pemeliharaan pabrik non subsidi dan pemeliharaan lingkungan serta pertama-nan non pabrik, (iii) biaya administrasi umum yaitu: biaya majalah dan koran, biaya bina wilayah, biaya bantuan pemilikan rumah karyawan, biaya kerja praktik/magang, biaya anggota perkumpulan, biaya perayaan, biaya pembinaan di luar dinas, bantuan biaya perkawinan dan uang duka, biaya kerugian piutang dan biaya sewa karyawan non produksi dan non pemasaran pupuk bersubsidi yang tidak diberi

- -20

tunjangan sewa rumah, dan (iv) biaya depresiasi dan amortisasi biaya yaitu: penyusutan perumahan karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi,

penyusutan peralatan/inventaris rumah dinas karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi dan penyusutan pabrik non subsidi.


IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Alokasi dan Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Hampir setiap tahun alokasi pupuk bersubsidi diatur melalui produk hukum Kementerian Pertanian. Dalam peraturan tersebut diatur secara rinci kebutuhan pupuk di berbagai daerah terutama sentra

penghasil beras. Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan berapa harga yang dibayar oleh Petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Peraturan alokasi pupuk bersubsidi terakhir yaitu tahun 2012 telah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang kebutu-han dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012.

Mentan

Dirjen PSP

Distan Prop

DPR (Banggar)

KCD(Kepala Cabang DinasPertanian Kecamatan)

Lurah

Kel. Tani menyusunRDKK dengan

bimbingan Penyuluh

Anggaran SubsidiPermentan Alokasi Per

Provinsi

Alokasi PerKecamatan

Alokasi PerKabupatenPer Gubernur

Per Bupati

GAP

Distan Kab.

Kel. Tani

Sumber: PT Pupuk Indonesia, 2012

Gambar 1. Alur Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi dialokasikan setiap tahun tergantung dari usulan Pemerintah dan persetujuan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila usulan tersebut disetujui DPR, maka pemberian subsidi untuk komoditi pupuk akan diberikan pada tahun berikutnya. Pengusulan tersebut dimulai dari kelompok tani menyusun dan merencanakan kebutuhan pupuk sesuai dengan pola musim tanam. Penyusunan tersebut dikenal dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Sejak awal, para petani sudah menyusun dan meren-canakan kebutuhan pupuk melalui kelompok yang

telah ditentukan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa / Lurah.

Berdasarkan persetujuan alokasi pupuk bersubsidi, maka pendistribusian pupuk dimulai dari Lini I (Pabrik), Gudang Pabrik (Lini II), Distributor (Lini III) sampai dengan Lini IV (Pengecer/Kelompok Petani). Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi diawasi dengan ketat karena khawatir pupuk tersebut dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak berhak menggunakannya. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi diatur dengan Permendag nomor 17/M-

- -21

DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang dapat dilihat pada gambar 2.


Sumber: PT Pupuk Indonesia, 2012.

Gambar 2. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi

Seperti yang telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya, faktor penting yang mempengaruhi HPP pupuk adalah bahan baku gas. Rata-rata kontribusi biaya bahan baku gas terhadap total biaya produksi di lima BUMN Pupuk tahun 2012 adalah 70,56 persen. Kontribusi tersebut semakin tinggi bila dibandingkan dengan total biaya produksi dan penyaluran sampai dengan Lini III yaitu 91,35 persen. Biaya terbesar kedua adalah biaya pegawai rata-rata sebesar 10,08 persen dari biaya produksi pupuk Urea.

Rata-rata biaya penyaluran sampai dengan Lini III terhadap total biaya produksi dan penyaluran sampai dengan Lini III pada tahun 2012 adalah sebesar 8,65 persen. Biaya angkut Lini II ke Lini III merupakan biaya terbesar di kelompok biaya penyaluran sampai

dengan Lini III rata-rata 49,13 persen. Biaya angkut Lini II sampai dengan Lini III adalah biaya angkut dari gudang di pabrik pupuk (Lini II) angkut sampai ke gudang distributor pupuk (Lini III).

Tabel 4 berikut merupakan komponen HPP yang diusulkan dan disetujui pada APBN 2012. Kelima BUMN produsen pupuk Urea tidak sama dalam pembentukan HPP. HPP pupuk Urea paling besar adalah PT PIM yaitu Rp4.244 per kilogram, sedangkan HPP pupuk Urea terendah adalah PT Pusri Palembang yaitu Rp2.726 per kilogram. Besarnya HPP pupuk Urea sangat dipengaruhi pembelian bahan baku gas. Pembelian harga gas oleh PT PIM dengan menggunakan konversi adalah Rp2.046 per kilogram, sedangkan PT Pusri Palembang membeli dengan harga Rp1.132 per kilogram.

% % % % %

a.b.c.d.e.f.g.h.i.

2,046,294780

93,274291,635

63,67031,29752,354

171,660135,299

68.070.033.109.702.121.041.745.714.50

1,132,854549

36,240285,606

59,38923,52393,55061,387

6,534

63.120.032.02

15.913.311.315.213.420.36

1,658,0031,553

16,579216,305

21,84618,99138,50193,898

150,362

70.060.070.709.140.920.801.633.976.35

2,024,8571,800

31,100128,297

53,01928,60760,07582,64961,456

79.760.071.235.052.091.132.373.262.42

1,359,087-

24,322200,840

53,19835,84240,22081,58812,968

71.77-

1.2810.612.811.892.124.310.68

PSP

APBN 2012

PKC

APBN 2012

PKG

APBN 2012

PKT

APBN 2012

PIM

APBN 2012NO. URAIAN

1

Biaya Bahan BakuBiaya Air BakuBiaya Bahan PenolongBiaya Pegawai (Gaji & Kesra)Biaya Pemeliharaan & Suku CadangBiaya Asuransi, Jasa & PajakBiaya Administrasi & umumBiaya Depresiasi & AmmortisasiBiaya Bunga & Bank

Biaya Produksi FOB/FOT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 4. Struktur Biaya Pupuk Urea Bersubsidi BUMN Pupuk 2012

- -22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

j.k.

113,2066,554

3.770.22

87,8547,263

4.900.40

129,74020,741

5.480.88

57,1389,576

2.250.38

74,61810,945

3.940.58

Biaya Kantong & PengantonganBiaya Handling di Pabrik

1,794,749 2,366,519 2,538,574 1,893,6283,006,023 100 100 100 100 100Jumlah Biaya Produksi FOB/FOT Pupuk Urea

Biaya Kapal Curah/Freight Kapal CurahBiaya Kapal Kantong/Freight Kapal KantongBiaya SurveyBiaya Bongkar Muat di Lini IIBiaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIBiaya Angkut Lini II ke Lini IIIBiaya Pengantongan di Lini I & IIBiaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIIBiaya Administrasi Umum

-----

257,553-

19,92815,831

157,82329,624

2,18515,939

2,31978,432

5,7091,225

32,032

48.529.110.674.900.71

24.111.760.389.85

--

2,91018,357

-92,00033,791

8,01329,627

--

1.589.94

-49.8118.304.34

16.04

-----

47,48411,8206,613

15,916

-----

58.0314.44

8.0819.45

129,90031,845

2,74018,293

4,41380,34715,929

5,82721,142

41.8410.260.885.891.42

25.885.131.886.81

2 Biaya Penyaluran s/d Lini III

a.b.c.d.e.f.g.h.i.

-----

87.81-

6.795.40

100 100 100 100293,312 325,288 184,698 81,833 310,436 100

3456789

1011

3,299,335329,934

2,8301,769

3,633,868225,000

3,858,868385,887

4,244,754

2,120,037212,004

4,5212,277

2,338,839140,099

2,478,938247,894

2,726,831

2,551,217255,122

2,5292,306

2,811,174152,000

2,963,174296,317

3,259,491

2,620,407262,041

1,90484

2,884,436154,900

3,039,336303,934

3,343,269

2,204,064220,406

4,0702,204

2,430,744142,500

2,573,244257,324

2,830,569

- - - - -

Total Biaya Penyaluran s/d Lini III

Total Biaya Produksi & Penyaluran s/d Lini III (1+2)Profit Margin 10%Biaya SusutAsuransiHarga Pokok Penjualan /sd Lini III (3+4+5+6)Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IVTotal Biaya Produksi & Penyaluran s/d Lini IV (7+8)PPN 10 %Harga Pokok Penjualan /sd Lini IV (9+10)

Tabel 4. Struktur Biaya Pupuk Urea Bersubsidi BUMN Pupuk 2012lanjutan

Sumber: Hasil FGD, diolah 2012.

Struktur Biaya PT PIM

Gas merupakan kebutuhan utama untuk memproduksi pupuk terutama jenis Urea bagi PT PIM. Semakin besar produksi pupuk, maka semakin tinggi pasokan gas yang dibutuhkan oleh PIM. Namun, ketersediaan gas semakin lama semakin menipis dan akhirnya dari dua pabrik pupuk yang khusus memproduksi Urea, hanya satu yang berproduksi karena alasan pasokan gas.

Begitu pentingnya pasokan gas terhadap kelangsu-ngan operasi pabrik pupuk sudah tidak terlihat dariberoperasi lagi PT Asean Aceh nya pabrik pupuk Fertilizer (AAF). Sejak tahun 2000 tidak , AAFberoperasi karena tidak pasokan gas terdapat . Hampir sama dengan AAF, dapat PIM pernah setahun tidak beroperasi PT PIM dapat beroperasi lagi setelah ada .kebijakan gas dari P .swap upuk Kaltim Swap adalah tukar menukar merupakan suatu instrumen , derivatifdi mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran (komoditi) dengan aliran arus arus kaskas (komoditi) lainnya.

Sebelum adanya kebijakan gas, kebutuhan gas swap PIM diperoleh dari (LNG) Arun. Liquid Natural GasNamun, pasokan gas tersebut akan berakhir sampai dengan tahun 2014penghujung . Diperkirakan, sumur ladang gas di wilayah lagi LNG Arun tidak produktif dalam menghasilkan gas. Pembelian gas melalui dikenakan dengan harga internasional swapgas yang berlaku pada saat kontrak. Rata-rata pembelian gas oleh PIM tahun 2011 melalui swap

adalah USD 8 per million metric british thermal unit(MMBTU).

Pasokan gas untuk PIM sejak tahun 2009-2012 adalah 57 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau setara dengan 6-7 kargo kapal laut pengangkut gas untuk satu pabrik yang ada di PIM dalam setahun. Gas yang dapat dipenuhi hanya untuk satu pabrik khusus memproduksi Urea, sedangkan sisanya digunakan untuk memproduksi Amonia. Padahal kebutuhan gas untuk dapat digunakan oleh dua pabrik adalah 12 kargo per tahun atau setara 110 MMSCFD.

Dalam rangka pembelian gas, PT PIM dikenakan harga internasional dalam pasar spot. Pasar spot (pasar tunai) adalah pasar komoditi atau valas yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Cara pembelian gas di PIM cukup unik karena pasokan gas dapat diperoleh bukan berdasarkan ( ) based onkontrak yang cukup panjang (5-20 tahun) sebagaimana yang lazim dilakukan oleh industri yang membutuhkan gas. Bila harga yang ditawarkan oleh produsen gas tinggi pada tahun yang bersangkutan, maka tidak ada pilihan lain PT PIM harus membeli sesuai dengan harga internasional yang berlaku. Hal yang menarik ditemukan dilapangan adalah gas yang dibeli oleh PT PIM justru berasal dari Indonesia. Pasokannya terbatas karena produsen gas telah terikat kontrak jangka panjang dengan negara lain.

Konsekuensi dari pembelian gas tiap tahun adalah tidak semua kebutuhan gas untuk kedua pabrik dapat


- -23

dipenuhi oleh pemasok gas. PT PIM harus mencari dengan berbagai upaya pasokan gas tersedia agar pabrik tetap beroperasi. Pembelian Gas Bumi tahun 2009 sebesar Rp135,77 miliar naik sebesar 8,57 persen tahun 2010 menjadi Rp147,4 miliar.

Pembelian Gas Bumi dapat disetarakan rupiah per ton atau per kilogram (kg) berdasarkan jumlah pupuk Urea yang diproduksi dan disalurkan ke Lini IV. Adapun biaya pembelian Gas Bumi per kilogram tahun 2009 adalah Rp1.797 dan tahun 2010 naik menjadi Rp1.853 per kg. Kenaikan harga Gas Bumi untuk PT PIM terus mengalami peningkatan sampai pada rencana penyediaan pupuk Urea bersubsidi tahun 2012 menjadi Rp2.046 per kg.

Kenaikan harga Gas Bumi sebesar 10,46 persen pada tahun 2012 menjadi Rp4.244 per kg dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp3.993 per kg. Seiring dengan kenaikan harga minyak mentah internasional yang disebabkan oleh beberapa hal seperti memanasnya

suhu politik dan keamanan Timur Tengah sebagai penghasil minyak dan gas terbesar didunia, perubahan cuaca di beberapa negara Eropa dan Asia yang cukup ekstrim dan berbagai hal lainnya. Kenaikan harga minyak mentah juga ikut mendorong harga gas internasional. Diperkirakan harga gas internasional sekitar USD 10 – 13 per MMBTU atau 10-13 persen dari harga minyak mentah internasional (international crude price/ICP). Bila icp sebesar USD 100 per barel, maka harga gas internasional sekitar USD 10 per MMBTU.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kenaikan harga gas dari USD 7 per MMBTU menjadi USD 8 per MMBTU pada tahun 2012 akan menaikkan HPP Pupuk Urea Bersubsidi yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp4.453.738 per ton atau Rp4.454 per kg naik menjadi Rp4.815.451 per ton atau Rp4.815 per kg. Kenaikan USD 1 harga Gas Bumi akan menyebabkan naiknya HPP Pupuk Urea Bersubsidi sebesar 8,12 persen.


Tabel 5. Dampak Kenaikan Harga Gas Terhadap HPP Pupuk Urea Bersubsidi

URAIAN

Harga Gas (USD/MMBTU) Produksi Urea (Ton)

6,000570,000

7,000570,000

8,000570,000

PenjualanSektor PanganNon Pangan ( Kebun )Non Pangan ( Ekspor)

Total Produksi 570,000 570,000 570,000

(Rp.000) Rp. / Ton (Rp.000) Rp. / Ton (Rp.000) Rp. / Ton

BIAYA PRODUKSI FOB/FOT

Jumlah Biaya Produksi FOT Pupuk Urea

Total Biaya Penyaluran s.d. Lini III

Total Biaya Produksi & Penyaluran s.d. Lini III

Profit Margin 10%

Biaya Susut

Asuransi

Biaya Kapal Curah/Freight Kapal CurahBiaya SurveyBiaya Bongkar Muat di Lini IBiaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIIBiaya Angkut Lini II ke Lini IIIBiaya Pengantongan di Lini I & IIBiaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIIBiaya Administrasi Umum

Biaya Bahan Baku (Gas Bumi & Toll Fee)Biaya Air BakuBiaya Bahan PenolongBiaya Pegawai (Gaji & Kesra)Biaya Pemeliharaan & Suku CadangBiaya Asuransi, Jasa & PajakBiaya Administrasi & umumBiaya Depresiasi & AmmortisasiBiaya Bunga & BankBiaya Kantong & PengantonganBiaya Handling di Pabrik

a.b. c.d.e.f.g.h.i.j.k.

-454,000

-116,000

-454,000

-116,000

454,000-

116,000

1.837,314,973

413,14045,866,580

134,611,70433,396,45015,784,70726,852,29280,033,43061,823,23845,840,0711,480,324

1,283,416,908

172,104,457

1,455,521,365

145,552,137

1,119,407

1,205,982

47,790,150454,000

7,200,1443,422,252

91,358,44315,108,750

964,1765,806,542

1,844,306910

101,028296,502

73,56034,76859,146

176,285136,175100,969

6,267

2,829,916

379,085

3,209,001

320,900

2,466

2,656

105,2651,000

15,8597,538

201,23033,2792,124

12,790

973,031,917413,140

45,866,580134,611,70433,396,45015,784,70726,852,29280,033,43061,823,23845,840,0711,480,324

1,419,133,852

172,104,457

1,591,238,309

159,123,831

1,119,407

1,205,982

47,790,150454,000

7,200,1443,422,252

91,358,44315,108,750

964,1765,806,542

2,143,242910

101,028296,502

73,56034,76859,146

176,285136,175100,969

6,267

3,128,852

379,085

3,507,937

350,794

2,466

2,656

105,2651,000

15,8597,538

201,23033,2792,124

12,790

2,442,178910

101,028296,502

73,56034,76859,146

176,285136,175100,969

6,267

3,427,788

379,085

3,806,873

380,687

2,466

2,656

105,2651,000

15,8597,538

201,23033,2792,124

12,790

1,108,748,861413,140

45,866,580134,611,70433,396,45015,784,70726,852,29280,033,43061,823,23845,840,0711,480,324

1,554,850,796

172,104,457

1,726,955,253

172,695,525

1,119,407

1,205,982

47,790,150454,000

7,200,1443,422,252

91,358,44315,108,750

964,1765,806,542

BIAYA PENYALURAN s.d. LINI IIIa.b. c.d.e.f.g.h.

2.

3.

4.

5.

6.

1 2 3 4 5 6 7

- -24

Tabel 5. Dampak Kenaikan Harga Gas Terhadap HPP Pupuk Urea Bersubsid(lanjutan)

Harga Pokok Penjualan /sd Lini III

Biaya Distribusi

Margin Distributor

Margin Pengecer

Total Biaya Produksi & Penyaluran s.d. Lini IV

PPN 10 %

Harga Pokok Penjualan s.d. Lini IV

Harga Pokok Penjualan s.d. Lini IV per kg

1,603,398,890

45,400,000

15,890,000

22,700,000

1,687,388,890

168,738,889

1,856,127,779

3,535,023

100,000

35,000

50,000

3,720,023

372,002

4,092,025

4,092

1,752,687,528

45,400,000

15,890,000

22,700,000

1,836,677,528

183,667,753

2,020,345,281

3,863,853

100,000

35,000

50,000

4,048,853

404,885

4,453,738

4,454

4,192,682

100,000

35,000

50,000

4,377,682

437,768

4,815,450

4,815

1,901,976,167

45,400,000

15,890,000

22,700,000

1,985,966,167

198,596,617

2,184,562,783

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1 2 3 4 5 6 7

Sumber: Hasil survei 2012, diolah.

Bila dibandingkan dengan HPP Pupuk Urea Bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam APBN 2012 sebesar Rp 4.244 per kg, kenaikan harga Gas Bumi menjadi USD 8 per MMBTU tahun 2012 akan menaikkan HPP Pupuk Urea Bersubsidi PT PIM sebesar 13,45 persen. Dengan asumsi HET sebesar Rp. 1.800 per kg dan volume penyaluran sebesar 454.000 ton, maka besaran subsidi 2012 diperkirakan naik menjadi Rp1,37 triliun dari sebelumnya di APBN 2012 sebesar Rp 1,05 triliun atau naik sekitar . 30 persen tahun 2012.

Struktur Biaya PT Pusri Palembang

Harga gas yang dibeli oleh PT Pusri Palembang merupakan faktor penting dalam pembentuk biaya produksi. Semakin tinggi harga gas bumi akan

meningkatkan biaya produksi PT Pusri Palembang. Hal yang menarik ditemukan dilapang adalah harga gas bumi yang dibeli oleh PT Pusri justru jauh lebih rendah dengan yang dibeli oleh PT PIM.

Realisasi HPP Pupuk Urea Bersubsidi di PT Pusri Palembang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga gas bumi akibat eskalasi harga sebesar tiga persen setiap tahun dan kontrak yang berakhir pada tahun 2007. HPP Pupuk Urea Bersubsidi tahun 2006 sebesar Rp. 1.765 per kg naik menjadi Rp 2.027 per kg. Tahun . 2008, HPP Pupuk Urea Bersubsidi naik cukup tinggi menjadi Rp 2.724 per kg. Kenaikan HPP disebabkan . naiknya harga gas yang dipasok dari Pertamina EP tahun 2008 sebesar USD 1 per MMBTU.

Tabel 6. Perbandingan HPP Pupuk Urea Bersubsidi Terhadap Harga Gas Bumi 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.765,67

2,15

2.027,20

2,30

2.724,41

3,303,00

2.769,12

3,383,07

2.583,57

3,473,15

2.634,34

3,553,23

2.726,83

3,643,31

Uraian

Sumber: Hasil survei, diolah.

2012 = HPP APBN 2012, 2011 = HPP unaudited, 2006-2010 = HPP audited.

Tabel 6 menunjukkan harga gas yang berasal dari Pertamina EP setiap tahun terus mengalami kenaikan akibat adanya eskalasi sebesar tiga persen dari harga kontrak yang disepakati oleh PT Pusri Palembang dengan Pertamina EP tahun 2006 – 2007. Saat kontrak berakhir pada 31 Desember 2007, harga gas bumi pada tahun 2008 berlaku dengan harga kesepakatan yang baru dengan adanya kenaikan sebesar USD 1 per MMBTU. Kontrak tersebut mencantumkan adanya ketetapan kenaikan harga gas bumi setiap tahun berdasarkan eskalasi sebesar tiga persen sampai dengan 31 Desember 2012.

Kenaikan harga gas bumi sebesar USD 1 per MMBTU tahun 2008 di PT Pusri Palembang menyebabkan naiknya HPP Pupuk Urea Bersubsidi sebesar 34,39 persen. Akibat eskalasi, HPP 2009 naik sebesar 1,64 persen dibandingkan tahun 2008. Tahun 2012, HPP mengalami kenaikan sebesar 3,51 persen dibandingkan tahun 2011. Rata-rata kenaikan harga gas bumi PT Pusri Palembang masih lebih rendah bila dengan dibandingkan dengan kenaikan harga gas bumi bagi PT PIM.


- -25

Struktur Biaya PT Pupuk Kujang Cikampek

Dalam laporan pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perhitungan subsidi pupuk PT Pupuk Kujang tahun 2009 ditemukan bahwa HPP yang ditetapkan sementara dalam APBN lebih rendah dari realisasi HPP final. Bila HPP sementara lebih tinggi dari HPP final, maka PT Pupuk Kujang memiliki kewajiban segera mengembalikan kelebihan subsidi yang diberikan dalam APBN. Hal yang menarik ditemui dilapang adalah terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran subsidi tersebut tidak memiliki dampak yang negatif terhadap penetapan HPP sementara pada tahun berikutnya.

Bila HPP sementara lebih rendah dibandingkan HPP final, maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar terhadap kekurangan pembayaran subsidi. Misalnya, pemeriksaan subsidi pupuk tahun 2010 dilaksanakan pada Maret 2011 dan hasilnya adalah Pemerintah kurang bayar terhadap pemberian subsidi pupuk sebesar Rp50 miliar kepada PT Pupuk Kujang, maka kekurangan tersebut baru dapat

diajukan pada APBN P 2011. Dengan demikian, 1

pembayaran kekurangan subsidi sebesar Rp50 miliar baru dapat dibayarkan paling cepat bulan September 2011. Selama sembilan bulan, PT Pupuk Kujang menanggung biaya beban bunga dari Rp50 miliar dan kesulitan arus kas ( ) biaya cash flowoperasional pengadaan pupuk di tahun 2011. Ada kemungkinan, kekurangan bayar subsidi pupuk dialihkan ( ) ke APBN 2012 bila tidak carry overmungkin dimasukkan ke dalam APBN P 2011.

Temuan lapang menunjukkan pembebanan HPP sementara lebih tinggi dibandingkan realisasi HPP PT Pupuk Kujang adalah untuk menghindari kerugian atau kesulitan keuangan PT cash flow Pupuk Kujang. Alasan lain adalah perhitungan nilai tukar (USD / rupiah) pembelian gas bumi dalam HPP sementara lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi HPP yang dilakukan oleh BPK. Perbandingan HPP sementara yang ditetapkan dalam APBN atau rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) sejak tahun 2005 – 2012 dapat dilihat pada tabel 7.


Tabel 7. HPP Pupuk PT Pupuk Kujang, 2005 – 2012(rupiah per kilogram)

Sumber: Hasil survei, diolah.

Ket.: *) s.d. Januari 2012

APBNP2011ditetapkan10Agustus2011melaluiUUAPBNPnomor11tahun2011.1

Realisasi HPP Pupuk Urea Bersubsidi di PT Pupuk Kujang cenderung rendah dibandingkan RKAP terutama tahun 2009 dan 2010. HPP sementara PT Pupuk Kujang tahun 2009 sebesar Rp1.987,4 per kilogram, sedangkan realisasinya adalah Rp1.938,5. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010, HPP sementara adalah Rp2.029,5 per kilogram sedangkan realisasinya sebesar Rp1.814,1 per kilogram. Dan kemungkinan besar hal ini akan terulang pada HPP sementara 2011 yaitu Rp2.004,7 per kilogram, sedangkan HPP final yang diaudit oleh BPK sebesar Rp1.777,2 per kilogram.

Kenaikan harga gas bumi sebesar USD 1 per MMBTU tahun 2012 pada PT Pupuk Kujang dari USD 3,63 menjadi USD 4,64 per MMBTU oleh produsen gas yaitu Pertamina ONHWJ dan kenaikan

eskalasi harga gas Pertamina EP dari USD 5,2 menjadi USD 5,66 per MMBTU menyebabkan naiknya HPP Pupuk Urea Bersubsidi sebesar 88,66 persen.

Struktur Biaya PT Petrokimia Gresik

Hampir sama dengan PT PIM, PT Pusri Palembang, dan PT PKC bahwa salah satu faktor yang mempe-ngaruhi perubahan HPP pupuk di PKG adalah fluktuasi harga gas yang cenderung naik setiap tahunnya yang disebabkan (i) berakhirnya masa kontrak pembelian gas dan (ii) eskalasi harga gas. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh masing-masing produsen gas ke PT PKG cenderung tidak sama atau tergantung kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Hasil survei menunjukkan bahwa PT PKG dalam posisi lemah yang tidak memiliki hak

- -26

tawar atau cenderung akan membeli harga yang ditawarkan oleh produsen gas.

Harga yang saat ini berlaku diterima oleh PT PKG sampai tahun 2012 adalah USD 5 – 6 per MMBTU. Berdasarkan kontrak pembelian gas bumi antara PT PKG dengan produsen gas terlihat bahwa perjanjian jual beli gas tersebut memiliki jangka waktu yang cukup pendek yaitu sekitar tiga bulanan dari Pertamina Hulu Energi (PHE). Kontrak KEI-TSB baru diperpanjang sampai dengan 2019. Kontrak JOB-PPEJ berakhir bulan September 2012 dengan harga USD 5,3 per MMBTU. Kontrak LBI berakhir pada Maret 2012 dengan harga USD 5,35 per MMBTU.

Adanya perbedaan harga dari masing-masing produsen gas di tahun 2012 mengakibatkan penye-suaian pada HPP pupuk PT PKG. Setiap perubahan harga gas bumi sebesar USD 1 per MMBTU akan meningkatkan HPP Pupuk Urea sebesar 9,41 persen

atau Rp 365,49 per kilogram. Hal yang sama juga . terjadi pada HPP Pupuk ZA yang naik sebesar 5,83 persen atau Rp 160,11 per kilogram bila harga gas . bumi naik sebesar USD 1 per MMBTU. Kenaikan gas bumi sebesar USD 1 per MMBTU juga akan meningkatkan HPP Pupuk Phonska sebesar 1,41 persen atau Rp 79,61 per kilogram..

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi yaitu Pupuk Urea, pada PT PKG tahun 2010 sebelum pemeriksaan adalah Rp 2.803 per kilogram. Pada saat pemeriksaan . oleh BPK justru terjadi kenaikan HPP Pupuk Urea menjadi Rp 2.822 per kilogram. Kenaikan tersebut . disebabkan adanya selisih kurs biaya pembelian gas bumi Sebaliknya, HPP Pupuk Bersubsidi yaitu Pupuk ZA mengalami penurunan dari Rp 2.079 per kilogram . menjadi Rp 2.073 per kilogram. Demikian halnya . dengan NPK Phonska juga mengalami penurunan dari Rp 4.588 per kilogram menjadi Rp 4.570 per . kilogram. Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.


Tabel 8. Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi PT PKG Tahun 2010

UREARp./Ton

ZARp./Ton

NPKRp./Ton

267,423.95 754,011.08 1,319,065.06

KETERANGAN

793,893.39846,557.75

1,640,451.141,953.28

32,553.74132,068.31

50,406.0424,198.6451,114.2679,348.1958,011.3048,292.97

2,118,397.870.88

2,118,398.76

278,340.10739,195.70

1,017,535.801,232.34

52,247.0888,483.4544,316.4318,273.1543,876.1029,061.8676,512.4255,375.68

1,426,914.30-

1,426,914.30

194,083.392,424,630.46

2,618,713.851,018.01

114,993.80124,522.48

68,558.1840,031.5596,803.7878,131.78

134,334.3754,311.22

3,331,419.013,074.56

3,334,493.57

A. KUANTUM PENYALURAN ( ton )

B. BIAYA PRODUKSI FOT / FOB

I. Biaya Produksi Dalam Kantong1. Bahan Baku

- Gas Bumi- Bahan Baku Lainnya

Jumlah Biaya Bahan Baku2. Air Baku3. Bahan Penolong4. Biaya Gaji dan Kesejahteraan5. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang6. Biaya Asuransi dan Jasa7. Biaya Overhead, Administrasi & Umum8. Biaya Penyusutan9. Biaya Bunga10. Biaya Kantong & Pengantongan

Jumlah Biaya Produksi dalam Kantong11. Biaya Handling

JUMLAH BIAYA PRODUKSI FOT / FOB

PROFIT MARGIN 10 %

JUMLAH BIAYA PROD. FOT / FOB & PROFIT MARGIN

II.

III.

211,839.88

2,330,238.63

125,729.37

1,552,643.67

333,449.36

3,667,942.93

- -27

--

329.772,754.138,112.18

79.46--

1,742.19-

45,509.9814,362.9711,935.0035,061.84

818.02

120,705.54

--

44,282.10--

1,032.37--

19,013.13-

86,521.1215,910.4110,415.0030,652.25

798.17

208,624.53

--

82,434.84--

4,380.76--

29,047.96-

110,992.0613,596.8423,199.2665,291.191,599.24

330,542.16

C. BIAYA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

I. Biaya Distribusi s.d Lini III.1. Biaya Keuangan2. Biaya Pengangkutan

- Freight Kapal Kantong- Biaya Kantong & Pengantongan / UPP- Biaya Kapal Kantong

3. Biaya Assuransi4. Biaya Susut Biaya Survey5. Biaya Bongkar / Muat Lini II6. Biaya Sewa / Stapel Gudang Lini II7. Biaya Angkut Lini II ke III8. Biaya Bongkar / Muat Lini III9. Biaya Sewa / Stapel Gudang Lini III10. Biaya Overhead / Biaya Pengelolaan11. Biaya Pengawasan

JUMLAH BIAYA DISTRIBUSI s.d Lini III

II.114,863.17

114,863.17

235,568.71

124,003.66

124,003.66

332,628.19

156,273.21

156,273.21

486,815.37

2,565,807.34256,580.73

2,822,388.07

1,885,271.86188,527.19

2,073,799.05

4,154,758.29415,475.83

4,570,234.12

69% 48% 13%

Biaya Distribusi Lini III s.d Lini IV.1. Biaya Distribusi Lini III s.d Lini IV

JUMLAH Biaya Distribusi Lini III s.d Lini IV

JUMLAH BIAYA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

D. HARGA POKOK PENJUALAN LINI IV.1. HARGA POKOK PENJUALAN 2. PPN 10%

HARGA POKOK PENJUALAN LINI IV.

Keterangan :

- HPP Pupuk Petroganik Audited BPK rata-rata eks produksi sendiri dan eks luar.

- % Gas Alam terhadap Biaya Produksi FOT/FOB

- Harga Amoniak eks Luar = US$ 410,18 / Ton



(lanjutan)

Perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk Urea, pada PT PKG tahun 2011 sebelum pemeriksaan adalah Rp 3.521 per kilogram. HPP Pupuk Urea . bersubsidi tahun 2011 naik sebesar 24,77 persen dibandingkan tahun 2010. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga gas bumi (harga dan eskalasi). HPP Pupuk Bersubsidi yaitu Pupuk ZA mengalami kenaikan sebesar 26,24 persen pada tahun

2011 dibandingkan tahun 2010. Adapun kenaikan HPP Pupuk ZA menjadi Rp 2.618 per kilogram. . Demikian halnya dengan HPP Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK Phonska juga mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu menjadi Rp 4.970 per kilogram. Perhitungan HPP . Pupuk Bersubsidi tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.


- -28

306,819.60 1,556,280.64


UREARp./Ton

ZARp./Ton

NPKRp./Ton

KETERANGAN

A. KUANTUM PENYALURAN ( ton )

B. BIAYA PRODUKSI FOT / FOB1. Biaya Produksi Dalam Kantong

a. Bahan Baku- Gas Bumi- Bahan Baku Lainnya

Jumlah Biaya Bahan Bakub. Biaya Air Bakuc. Biaya Bahan Penolongd. Biaya Pegawaie. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadangf. Biaya Asuransi dan Jasag. Biaya Administrasi & Umumh. Biaya Depresiasi & Amortisasii. Biaya Bunga dan Bankj. Biaya Kantong & Pengantongank. Biaya Handling Pabrik

Jumlah Biaya Produksi FOT / FOB (1)

890,676.731,285,855.14

2,176,531.872,026.63

38,836.44163,537.1164,845.3626,368.9362,040.2271,558.2434,041.7848,023.16

0.00

2,687,809.74

246,555.501,188,495.96

1,435,051.461,057.09

49,607.20100,697.99

43,292.4828,671.4545,650.0639,549.6444,770.7864,693.04

-

1,853,041.20

184,717.332,716,803.98

2,901,521.311,248.97

132,745.35158,213.46

73,780.6960,077.1589,815.3982,826.2880,067.0768,045.83

36.24

3,648,377.74

942,415.90

-57,586.03

-20,848.741,459.92

86,273.5014,761.044,964.94

26,610.06

212,504.23

-102,320.01

-30,448.47

-100,898.72

15,639.9512,631.2852,118.43

314,056.85

2,794,915.90 2,065,545.43 3,962,434.59

3,201,471.98 2,380,004.42 4,518,904.20

320,147.20

3,521,619.18

238,000.44

2,618,004.86

451,890.42

4,970,794.62

2. By Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: a. Biaya Kapal Curah/Freight Kapal Curahb. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantongc. Biaya Surveyd. Biaya Bongkar / Muat Lini IIe. Biaya Sewa / Stapel Gudang Lini IIe. Biaya Angkut Lini II ke III f. Biaya Bongkar / Muat Lini IIIg. Biaya Sewa / Stapel Gudang Lini IIIh. Biaya Administrasi dan Umum

Jumlah Biaya Penyaluran sd Lini III ( 2 )

Ttl By Prod FOT/FOB + By Penyaluran sd Lini III (1+2)

HARGA POKOK PENJUALAN (3+4+5+6+7)

PPN 10% dari Total By Prod + Penyaluran s.d Lini IV

HARGA POKOK PENJUALAN LINI IV. (8+9)

3.

279,491.59

3,074,407.49

171,001.77

2,236,547.20

396,243.46

4,358,678.05

Profit Margin 10% (Prod Sendiri) & 3% Eks Luar

Jmlh By Produksi FOT/FOB & Profit Margin (3+4)

4.

- --Biaya Susut5.

127,043.10 142,627.07 156,911.55Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV6.

21.38

234,170.65

828.71

355,960.01

3,314.61

474,283.01

Asuransi

Jmlh By Distribusi Lini III s.d Lini IV. (2+5+6+7)

7.

HARGA POKOK PENJUALAN LINI IV.

8.

9.

-365.96

-64.78

-47,922.3513,208.308,670.01

36,874.77

107,106.16

Keterangan :

- % Gas Alam terhadap Biaya Produksi FOT/FOB

- Harga Amoniak eks Luar = US$ 573,67 / Ton

72% 49% 13%



- -29


Tahun 2012, pembelian gas bumi mengalami kenaikan karena berakhirnya kontrak. Oleh karena itu, gas bumi yang dipasok ke PT PKG mengalami penyesuaian dengan mengikuti harga yang ditawarkan produsen gas. Harga gas bumi yang dijual mengacu kepada harga gas internasional dengan mengurangi biaya transportasi dan lain-lain. Berdasarkan simulasi

perhitungan yang disusun, dampak kenaikan harga gas tahun 2012 sebesar USD 2 per MMBTU mengaki-batkan naiknya HPP Pupuk Urea sebesar Rp 703,17 . per kilogram atau 18,1 persen, HPP Pupuk ZA sebesar Rp 302,03 per kilogram atau 11 persen dan HPP . Pupuk Phonska sebesar Rp 153,16 per kilogram atau . 2,72 persen.

Tabel 10. Dampak Kenaikan Harga Gas erhadap HPP Pupuk Bersubsidi T 2012(Rupiah/Ton)

906,253727,804

37,037326,230

1,160,836727,804

37,037326,230

450,5873,225,923

70,576466,610

577,1653,225,923

70,576466,610

P ZAUPUK P PUPUK HONSKA

SetelahSebelumSetelahSebelum

2,649,829319,222

35,612577,676

2,068,694319,222

35,612577,676

P UUPUK REA

SetelahSebelum

Biaya Produksi FOT/FOB- Biaya Bahan Baku Gas Alam- Biaya Bahan Baku Non Gas Alam- Biaya Bahan Penolong- Biaya Non Bahan Baku & Penolong

99,5443,100,748

310,075120,606353,143

99,5443,681,883

368,189120,606417,068

195,6772,193,001

172,237131,140249,638

195,6772,447,584

192,2320131,14277,096

295,1184,508,814

450,881168,280512,798

295,1184,635,392

463,539168,280526,721

Jumlah Biaya Produksi FOT/FOB 3,001,204 3,582,339 1,997,324 2,251,907 4,213,696 4,340,274

Biaya Penyaluran s.d Lini IIIJumlah Biaya Penyaluran s.d Lini IIIProfit MarginBiaya Penyaluran Lini III ke Lini IVPPN 10%

3,884,573 4,587,746 2,746,016 3,048,052

11%

897,846

Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV 5,640,773 5,793,933

% Gas Alam terhadap Total HPP 13%69% 74% 45% 52%

1.

Komponen HPPNo.

2.3.4.5.6.

7.

Dampak thd Kenaikan Subsidi (Rp Juta)

Total Kenaikan Subsidi (Rp. Juta)

221,500 302,036 374,310


Ket. Kenaikan harga gas bumi dari USD 5,5 per MMBTU menjadi USD 7,25 per MMBTU.

Struktur Biaya PT Pupuk Kaltim

HPP penyediaan pupuk bersubsidi di PT Pupuk Kaltim sangat dipengaruhi bahan baku terutama gas bumi. Setiap terdapat perubahan formula akibat berakhirnya masa kontrak pembelian gas bumi, maka kemungkinan besar harga gas bumi atau gas alam yang dibeli meningkat dibandingkan harga gas dalam kontrak sebelumnya.

Harga gas yang berlaku saat ini di Pabrik Pupuk Kaltim 1 sampai dengan Pabrik Pupuk Kaltim 5 menggunakan formula dengan harga terendah USD 5,75 per MMBTU. Harga tersebut dapat berubah sesuai dengan komponen atau faktor-faktor pembentuk perubahan harga akibat naik turunnya variabel harga minyak, harga amoniak dan harga urea internasional (ekspor) baik secara bulanan maupun triwulanan.

Perubahan formula beberapa variabel harga secara bulanan dan triwulanan akan mempengaruhi harga gas yang dipasok ke masing-masing pabrik PT PKT. Walaupun masa kontrak pasokan memiliki jangka waktu panjang, harga gas memiliki jangka waktu yang cukup pendek yaitu bulanan dan triwulanan

tergantung dari kesepakatan masing-masing pabrik PT PKT. Pabrik Kaltim 1-2 dan Kaltim 4 mengalami fluktuasi harga setiap triwulan karena perubahan harga Urea, Amoniak (NH3) dan harga international crude price (ICP) yang dijual atau diekspor oleh PT Pertamina.

Perhitungan HPP Pupuk Urea Bersubsidi pada PT PKT tahun 2008 sebelum pemeriksaan BPK adalah Rp. 4.052 per kilogram. Setelah dilakukan pemerik-saan justru HPP menurun menjadi Rp 3.716 per . kilogram. Penurunan HPP tersebut disebabkan harga gas menurun seiring dengan menurunnya ICP mendekati USD 50 per barel. Selain itu, dampak krisis ekonomi global ( ) yang subprime mortgagediperkirakan berimbas ke negara-negara lain tidak sampai berdampak ke negara-negara berbasis industri. Akibat perhitungan HPP tahun 2008, overestimatetahun 2009 perhitungan HPP sementara turun menjadi Rp 2.623 per kilogram. Namun, berdasarkan hasil . pemeriksaan justru mengalami kenaikan sedikit menjadi Rp 2.740 per kilogram..

HPP sementara Pupuk Urea Bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN 2010 adalah Rp 2.655.316 .

- -30

per ton atau Rp 2.655 per kilogram. Dalam laporan . hasil pemeriksaan (LHP) BPK HPP mengalami kenaikan menjadi atau Rp 2.695 per kilogram. HPP .

sementara pupuk bersubsidi NPK yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah Rp 4.222 per kilogram (lihat . tabel 11).


Tabel 11. HPP Pupuk Bersubsidi PT PKT 2009-2010

UREA

Volume PenyaluranHPP Per Ton

NPK BLEND


ZEORGANIK


1,592,7892,623,526

50,9364,524,304

6,7891,610,637

1,606,5912,740,231

54,0494,772,904

7,4821,605,704

1,435,0042,655,316

93,6464,222,253

21,4441,486,801

1,436,163 2,695,75

93,027 4,236,04

21,500 1,479,317

Unaudited Audited Unaudited Audited

2009 2010

Sumber: PT PKT, 2012.

Penyebab perbedaan HPP realisasi berdasarkan LHP dengan HPP sementara yang ditetapkan dalam APBN antara lain: (i) harga gas. Karena komponen gas dalam HPP pupuk hampir 60 persen dari total HPP pupuk dan sebagian harga gas memakai formula yang ditentukan secara periodik (bulanan/triwulanan) (ii) kurs. Karena sebagian biaya dalam bentuk mata uang dollar, termasuk biaya gas, (iii) distribusi. Karena ketersediaan dan kapasitas transportasi ke daerah tujuan terbatas, adanya pertimbangan skala pengiriman, dan jaminan , dan (iv) volume stockproduksi. Karena semakin tinggi produksi, maka biaya tetap akan terserap ke beberapa produk.

Dalam menyusun HPP pupuk bersubsidi tahun 2012, beberapa asumsi dan parameter yang digunakan berdasarkan perhitungan realisasi sampai dengan Juni 2011, sehingga asumsi dan parameter yang digunakan

tidak sesuai (relevan) dengan perhitungan realisasi baik secara bulanan maupun triwulanan di tahun 2012. Cepatnya perubahan asumsi dan parameter 2012 disebabkan beberapa hal yaitu: (i) kenaikan harga bahan baku gas bumi, bahan baku impor dan bahan penolong dan (ii) kenaikan tarif upah tenaga borongan (UMK/UMR) di masing-masing wilayah sekitar 10 persen.

Berdasarkan formula pembelian gas yang disepakati, terlihat bahwa harga gas yang berasal dari produsen gas yang memasok Pabrik Kaltim 1-5 akan menga-lami kenaikan akibat adanya kenaikan ICP baik secara bulanan maupun triwulan. Kenaikan harga gas bumi akibat naiknya harga variabel atau komponen dalam formula yang disepakati oleh PT PKT dengan produsen menyebabkan terjadinya kenaikan HPP pupuk pada PT PKT (lihat tabel 12).

Tabel 12. HPP Pupuk Urea Bersubsidi APBN 2012 & Usulan Perubahan HPP PT PKT

Jumlah Biaya Produksi FOT Pupuk Urea

BIAYA PRODUKSI FOB/FOTa. Biaya Bahan Bakub. Biaya Air Bakuc. Biaya Bahan Penolongd. Biaya Pegawaie. Biaya Pemeliharaan & Suku Cadangf. Biaya Asuransi & Jasag. Biaya Overhead & Administrasi Umumh. Biaya Depresiasi & Ammortisasii. Biaya Bunga & Bankj. Biaya Kantong & Pengantongank. Biaya Handling di Pabrik

1. 2,046,294780

93,274291,635

63,67031,29752,354

171,660135,299113,206

6,554

APBN 2012 APBN P 2012 USULAN

2,442,178910

101,028296,502

73,56034,76859,146

176,285136,175100,969

6,267

U R A I A NNO.

1 2 3 4

3,427,7883,006,023

- -31

Tabel 12. HPP Pupuk Urea Bersubsidi APBN 2012 & Usulan Perubahan HPP PT PKT

(lanjutan)

1 2 3 4

BIAYA PENYALURAN S/D LINI IIIa. Biaya Kapal Curah/Freight Kapal Curahb. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantongc. Biaya Surveyd. Biaya Bongkar Muat di Lini IIe. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIf. Biaya Angkut Lini II ke Lini IIIg. Biaya Pengantongan di Lini I & IIh. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini IIIi. Biaya Administrasi Umum

2.-----

257,553-

19,92815,831

105,265-

1,00015,859

7,538201,230

33,2792,124

12,790

3,806,873

Total Biaya Penyaluran s/d Lini III 293,312 379,085

Total Biaya Produksi & Penyaluran s/d Lini III 3,299,335

Profit Margin 10%

Biaya Susut

Asuransi

Harga Pokok Penjualan /sd Lini III

Biaya Distribusi

329,934

2,830

1,769

3,633,868

225,000

380,687

2,466

2,656

4,192,682

225,000

3,858,868 4,417,682

PPN 10 % 385,887 441,768

Harga Pokok Penjualan /sd Lini IV 4,244,754 4,859,451

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total Biaya Produksi & Penyaluran s/d Lini IV9.

10.

11.



V. SIMPULAN DAN SARAN

Biaya bahan baku yaitu pembelian gas bumi merupa-kan biaya terbesar dalam memproduksi pupuk yaitu sekitar 65 persen dari total biaya produksi. Semakin tinggi harga gas bumi akan mengakibatkan kenaikan HPP pupuk secara signifikan. Kenaikan USD 1 per MMBTU gas bumi (gas alam) akan meningkatkan HPP pupuk Urea rata-rata sebesar 9-10 persen, HPP Pupuk ZA 5-6 persen, dan HPP pupuk NPK sebesar 1-2 persen. Kenaikan USD 1 harga Gas Bumi akan menyebabkan naiknya biaya bahan baku secara proporsional sebesar 13,95 persen

Kenaikan harga gas bumi sebesar USD 1 per MMBTU tahun 2012 pada PT Pupuk Kujang dari USD 3,63 menjadi USD 4,64 per MMBTU oleh produsen gas yaitu Pertamina ONHWJ dan kenaikan eskalasi harga gas Pertamina EP dari USD 5,2 menjadi USD 5,66 per MMBTU menyebabkan naiknya HPP Pupuk Urea Bersubsidi sebesar 88,66 persen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahan baku utama pengadaan pupuk adalah gas bumi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah menjaga kelangsungan produsen pupuk dengan menyediakan gas bumi sesuai dengan kebutuhan pabrik. Bila harga gas bumi yang ditawarkan produsen mendekati harga gas internasional dapat diperhitungkan selisih antara netto

penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan pajak dari sektor gas bumi terhadap subsidi yang diberikan kepada produsen pupuk. Untuk itu, perlu dikaji manfaat dan biaya ( ) pemberian cost benefitsubsidi yang semakin besar karena harga gas bumi sesuai dengan harga gas internasional terhadap PNBP dan penerimaan pajak dari sektor minyak dan gas.

BP Migas memperkirakan pendapatan negara ber-tambah 1 miliar dollar AS (setara Rp 9 triliun) dalam 10 tahun ke depan atau periode 2012-2022 akibat kenaikan harga jual gas bumi dari Blok Natuna B yang dioperasikan ConocoPhillips ke Duyong, Malaysia. Kenaikan harga gas bumi tersebut hampir dua kali lipat yaitu sebelumnya USD 3,1 per MMBTU naik menjadi USD 6 per MMBTU.

Selain gas bumi, perlu dikaji alternatif pasokan gas dari energi lain untuk produsen pupuk. Energi tersebut dapat berasal dari gas metana batubara. Ketersediaan gas tentu saja akan habis pada waktunya karena sifat gas yang . Oleh karena itu unrenewable resourcesketergantungan terhadap sumber daya alam energi hendaknya tidak terbatas pada minyak dan gas.

Peran pemerintah sangat diharapkan bagi industri pupuk nasional dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan danjaminan ketersediaan gas persoalan harga gas bagi produsen pupuk. Pemerintah tengah

- -32

berupaya untuk meninjau ulang kebijakan alokasi gas dan penentuan harga gas bagi produsen pupuk nasional.

Agar industri pupuk mendapatkan jaminan pasokan gas bumi secara jangka panjang sesuai dengan kebutuhan pabrik, maka harga gas bumi diatur oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan beli produsen pupuk. Dalam rangka konversi gas bumi ke batubara sebagai pembangkit listrik di pabrik, maka diharapkan pasokan dan harga batubara tidak menjadi sesulit gas bumi saat ini.

Diperlukan upaya penghematan gas bumi untuk bahan bakar, diantaranya dengan melaksanakan konversi gas bumi dengan batubara untuk pembangkit listrik & sarana pendukung lainnya (utilitas) sehingga gas bumi dapat difokuskan untuk digunakan sebagai bahan baku ( ).feed stock

Saat ini sedang dilakukan konversi gas sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan batubara sehingga gas yang disuplai oleh produsen gas hanya akan digunakan sebagai dan sedang feed stockdiusahakan pembuatan pabrik baru dengan menggu-nakan batubara sebagai tenaga pembangkit berkapasitas 3 x 32 MW dengan kebutuhan listrik sebanyak 77 MW.

Dalam proses penerbitan ijin penambangan gas, perlu dipertimbangkan porsi alokasi gas hasil produksi untuk kebutuhan produsen pupuk sehingga dapat

mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi nasional. Perlu dilakukan alokasi dan optimalisasi gas untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Usulan ke depan terkait dengan pengembangan industri pupuk adalah: (i) pola subsidi harga tetap dipertahankan, (ii) penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi yang rasional, (iii) pencairan subsidi yang cepat, dan (iv) dukungan Pemerintah untuk mendapatkan kontrak gas jangka panjang dengan harga yang wajar.

Indonesia merupakan produsen gas alam terbesar tetapi banyak yang diekspor dalam jangka panjang sehingga 30% DMO menjadi rebutan sehingga perlu kebijakan yang lebih jelas yang memihak pada pengguna gas di dalam negeri karena multiplier effectdan nilai tambahnya akan lebih tinggi daripada hanya sekedar mengejar keuntungan dari penerimaan ekspor gas ke LN.

Produsen pupuk menginginkan kontrak gas berjangka panjang, harga gas wajar, dan kuntitas sesuai kebutuhan. yang menjamin kelangsuPola subsidi -ngan perusahaan dan jaminan pasokan pupuk ke petani. Produsen seharusnya memperoleh margin yang cukup untuk menjaga kelangsungan bisnis dan untuk mengembangkan perusahaan. Dalam pola subsidi gas, produsen nyaris tidak memperoleh margin bahkan merugi karena tingginya biaya distribusi.


DAFTAR PUSTAKA

Alimoeso, Sutarto. 2010. . Majalah Pangan, Vol. 19 No. 1 Ketersediaan Pupuk 2010-2014 dan Subsidi PupukMaret 2010.

Kariyasa, K., 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 2 (3): 277-287

Kementerian Keuangan. 2011. Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk. PMK nomor 94/PMK.02/2011.

Kementerian Pertanian. 2012. . Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor PertanianPermentan 01/Permentan/SR.130/1/2012.

Kementerian Pertanian. 2011. Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011. Permentan nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011.

Kompas [Jakarta]. , 15 Maret 2012.Penerimaan Negara Bertambah Rp9 Triliun dari Blok Natuna B Gas

Kompas [Jakarta]. , 10 Januari 2012.Benahi Struktur Harga Gas

Kontan [Jakarta]. 22 Juni 2011.BUMN Pupuk Tidak Pisahkan Biaya Produksi Pupuk Subsidi dan Komersial.

Marisa, Suhaila. 2011. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Skripsi. IPB. Bogor.

- -33

Media Serambi Indonesia. 2012. . 1 Agustus 2011. PT Arun Jadi Terminal Penampungan Gas di Tahun 2012http://www.aceh.tribunnews.com,

Nugroho, Hanan. 2004. Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Gagasan. Perencanaan Pembangunan No. IX/04 September 2004. Jakarta, Bappenas.

PT Petrokimia Gresik (Petrogres). 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Petrokimia Gresik tahun 2010 dan 2011.

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). 2012. . http://www.pim.co.id.Profil Perusahaan dari PT PIM

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). 2012. .Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT PIM tahun 2009 dan 2010

PT Pupuk Sriwijaya Palembang (Pusri Palembang). 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Pusri Palembang tahun 2010 dan 2011.

PT Pupuk Sriwijaya Palembang (Pusri Plembang). 2012. Produksi dan Volume Distribusi Pupuk PT Pusri Palembang 2005 – 2012.

PT Pusri ( ). 2012. Holding Company Komponen HPP Pupuk Bersubsidi pada Produsen-Produsen Pupuk tahun 2012.

PT Pusri ( ). 2012. Holding Company Persentase Biaya Gas Terhadap Biaya Produksi Amonia dan Urea tahun 2007 – 2012.

PT Pupuk Kujang. 2012. .Produksi dan Volume Distribusi Pupuk PT Pupuk Kujang Cikampek 2005 – 2012

PT Pupuk Kujang. 2012. .Kapasitas Produksi Pupuk PT Pupuk Kujang Cikampek 2005 – 2012

PT Pupuk Kaltim. 2012. .Kapasitas dan Realisasi Produksi Pupuk Urea dan NPK PT Pupuk Kaltim 2005 – 2011

PT Pupuk Kaltim. 2012. .Volume Pasokan Gas PT Pupuk Kaltim 2005 – 2011

PT Pupuk Kaltim. 2012. .HPP Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kaltim 2009 – 2010

Samosir, Agunan. 2010. Pengembangan Model Dampak Subsidi Pertanian Terhadap Tanaman Pangan dalam Bunga Rampai Hasil Penelitian PKAPBN 2009, LIPI Press.

Suhaila, Marisa. 2011. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi: Studi Kasus: Kabupaten Bogor. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. 2011.


- -34

A P V H G NALISIS ERHITUNGAN OLATILITAS ARGA AS T S B P ...

Documents