1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 1 Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pathologi Sosial menjelaskan bahwa perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pathologi sosial. 2 Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ditinjau dari segi manapun, perjudian selalu menimbulkan keresahan pada masyarakat baik dampaknya bisa kita lihat secara langsung maupun tidak langsung. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Keadaan yang demikian inilah yang menuntut perhatian dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang tertuang didalam Pasal 303 yang isinya sebagai berikut : 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin : a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. 2 Kartini Kartono. 1981. Pathologi Sosial. Rajawali. Jakarta. Hal. 51.
17
Embed
A. LATAR BELAKANG MASALAHeprints.umm.ac.id/34434/1/jiptummpp-gdl-sitifitria-45766-2-babi.pdf · segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi
penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.1 Menurut Kartini
Kartono dalam bukunya Pathologi Sosial menjelaskan bahwa perjudian
merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pathologi sosial.2
Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah
demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat
terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ditinjau dari segi manapun,
perjudian selalu menimbulkan keresahan pada masyarakat baik dampaknya bisa
kita lihat secara langsung maupun tidak langsung. Jika keadaan ini dibiarkan
berlarut-larut maka akan menjadi suatu keadaan yang sangat memprihatinkan.
Keadaan yang demikian inilah yang menuntut perhatian dari berbagai pihak.
Sehubungan dengan itu, KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah
mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang tertuang didalam Pasal 303
yang isinya sebagai berikut :
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin :
a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2 Kartini Kartono. 1981. Pathologi Sosial. Rajawali. Jakarta. Hal. 51.
2
b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata-cara ;
c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam
menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pencarian itu.
2. Yang disebut permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan,
dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung
pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau
lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala
pertaruhan lainnya.
Selain itu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana UU
ini berasal dari KUHP pasal 303 bis, yang berbunyi :
Pasal 1
Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.
Pasal 2
1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 (1) KUHP, dari hukuman
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun atau dendasebanyak-banyaknya dua puluh lima
juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu
bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,
menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudenda
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah
menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda
sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.
Berdasarkan kedua peraturan diatas, keberadaan UU No 7 tahun 1974
Tentang Penertiban Perjudian mempertegas Pasal 303 KUHP dengan
3
memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal tersebut
menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.
Sementara itu mengenai pengertian perjudian sendiri memiliki banyak
pengertian, beberapa pengertian perjudian tersebut yakni :
a. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu
pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang
benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan
memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah
taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.3
b. Pengertian lain mengenai perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja,
yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai,
dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada
peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-
kejadian yang tidakbelum pasti hasilnya.4
c. Sementara itu dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana
pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada
peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih
mahir”...5
Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa
segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam Undang-Undang, namun
segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari
pemerintah. Izin yang dimaksudkan terdapat dalam peraturan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis ayat 1 poin ke-2 yang berbunyi :
“barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum
atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari
penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan
perjudian itu”
3 M. Sudradjat Bassar. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Remadja Karya. Bandung. Hal.
179.
4 Kartini Kartono. Op.Cit.Hal 52.
5 Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4
Berdasarkan isi pasal 303 bis tersebut diatas, dalam bukunya Kartini
Kartono, “Pathologi Sosial” menjelaskan bentuk-bentuk perjudian yang memiliki
izin dari pemerintah atau penguasa, sehingga dalam prakteknya menjadi legal.
Kegiatan perjudian yang legal tersebut memiliki lokasi resmi, dijamin keamanan
beroperasi, dan diketahui khalayak umum. Bentuk perjudian yang dilegalisasi
oleh pemerintah ini bertujuan untuk mendapatkan dana keuangan untuk
pembangunan atau dana sosial. Berikut ini beberapa contoh judi legal di
Indonesia:
1. Casino-casino dan Petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jl. Kelenteng
Bandung
2. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup oleh pemerintah
DKI)
3. Undian Harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah ;
pusatnya ada di Jakarta. Sedang di Surabaya ada undian “Sampul