repository.unpar.ac.id › bitstream › handle › 123456789... Tipologi Sistem Bisnis Berbentuk Peluang Bisnis: Analisis ...Beberapa pengertian yang diberikan untuk Peluang Bisnis

Tipologi Sistem Bisnis Berbentuk Peluang Bisnis:

Analisis Hubungan Perikatan Di Antara Para Pihak

Disusun Oleh :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH.,MCL.,Sp.1

Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Katolik Parahyangan

2018

1

Daftar Isi

ABSTRAK .....................................................................................................................................2

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................3

I PENDAHULUAN ........................................................................................................................4

1.1 Latar Belakang Penelitian ......................................................................................................4

1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................................................7

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................................................7

II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................................................8

2.1 Sistem Bisnis Peluang Bisnis .................................................................................................9

2.2 Hubungan antara Waralaba dengan Peluang Bisnis ............................................................20

III METODE PENELITIAN ......................................................................................................24

IV JADWAL PELAKSANAAN .................................................................................................26

V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................................27

5.1 Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia. .......................................27

5.2. Analisis mengenai Tipologi Sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis, bentuk kontrak dan

regulasi yang dapat memajukan sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis ................................35

VI KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................................................40

6.1 Kesimpulan ...........................................................................................................................40

6.2 Saran .....................................................................................................................................40

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................42

TIPOLOGI SISTEM BISNIS BERBENTUK PELUANG BISNIS: ANALISIS

HUBUNGAN PERIKATAN DI ANTARA PARA PIHAK

ABSTRAK

Sistem bisnis Peluang Bisnis banyak ditemukan dalam praktik sehari-hari dengan menggunakan

nama Waralaba/Franchise, sehingga tidak diketahui apakah kerjasama bisnis yang dijalankan

berbentuk Peluang Bisnis atau Waralaba. Kedua jenis sistem bisnis ini berbeda namun memiliki

banyak kemiripan. Di Indonesia, Waralaba diatur dalam peraturan tersendiri. Di Amerika kedua

sistem bisnis ini diatur dalam peraturan berbeda sehingga dapat dibedakan satu dari yang lain.

Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah tipologi dari sistem bisnis Peluang Bisnis dan bagaimana

esensi yang perlu ada pada sistem bisnis ini.

Hasil penelitian memperlihatkan tipologi pada sistem bisnis Peluang Bisnis terdapat pada isi

perjanjian kerjasama yang lebih bervariasi dan tidak ketat seperti pada perjanjian Waralaba, yang

ketat menentukan beberapa hal yang wajib ada antara lain biaya perjanjian Waralaba, lisensi merek

dan biaya pelatihan. Esensi perjanjian yang perlu ada berupa pengungkapan yang jujur oleh

pemilik Peluang Bisnis terhadap bisnis yang dikerjakan sehingga calon pembeli tidak merasa

tertipu dengan tawaran tersebut.

3

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan

penelitian dengan judul “Tipologi Sistem Bisnis Berbentuk Peluang Bisnis: Analisis Hubungan

Perikatan Di Antara Para Pihak”. Terselesaikannya penelitian ini, tidak lepas dari bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Erick M Attauriq, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ;

2. Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ;

3. Agustina Supriyani Kardono, S.H., M.H., Partner pada Kantor Hukum Suhardiman

Kardono Swadiri Hazwar (SKSH) ;

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik

Parahyangan ;

5. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari sepenuhnya, penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan

ilmu yang Peneliti miliki. Dengan kerendahan hati, Peneliti terbuka untuk segala kritikan dan saran yang

bersifat membangun untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada

pengembangan wawasan dan pengetahuan Peneliti sendiri dan pihak-pihak lain yang membacanya.

Bandung, November 2018

Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem bisnis dan pola kemitraan dalam bentuk Peluang Bisnis dewasa ini tumbuh subur

terutama dalam skala UMKM. Sistem bisnis ini sering disebut Business Opportunity atau Biz ops.

Beberapa contoh Peluang Bisnis di Indonesia, adalah Martabak dan Terang Bulan “Holland” serta

Winter Melon Mami.

Beberapa pengertian yang diberikan untuk Peluang Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Business Opportunity is a packaged business investment that allows the buyer to begin

a business.1

2. Business Opportunity is an opportunity to generate income as a business owner and

not an employment opportunity.2

3. Business Opportunity is ongoing opportunity to generate income as an independent

representative of a network marketing company.3

Secara singkat, Peluang Bisnis dapat diartikan sebagai kerjasama untuk menjalankan suatu

usaha dengan membeli paket untuk menjalankan usaha. Pelaku usaha yang membeli Peluang

Bisnis dapat mengelola usahanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjual Peluang Bisnis.

Sistem Bisnis dan kemitraan ini sepintas mirip dengan sistem bisnis dan pola kemitraan yang

terdapat pada Waralaba. Dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Peluang Bisnis di Indonesia, banyak pihak yang melakukan Peluang Bisnis tetapi

menggunakan perjanjian Waralaba atau menyebut Waralaba sebagai sistem bisnis yang dilakukan.

Dasar hukum peraturan mengenai Waralaba adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2007 Tentang Waralaba (untuk selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Pasal

1 PP No. 42 Tahun 2007, Waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka

1 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 8 Nopember 2017, Pukul 12.28. 2 http://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul. 12.33. 3 http://www.businessdictionary.com/definition/business-opportunity.html, diakses 8 Nopember 2017, Pukul. 12.35.

5

memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Jadi, Waralaba merupakan suatu

sistem bisnis yang membentuk kemitraan dengan perusahaan lain. Beberapa contoh Waralaba

adalah McDonald, KFC, dan Hoka-Hoka Bento. Pemberi Waralaba memiliki hak khusus terhadap

sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah terbukti berhasil. Berdasarkan perjanjian Waralaba,

Pemilik Waralaba memasarkan barang dan/atau jasa untuk dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh

pihak lain. Sistem Waralaba telah cukup lama dikenal dalam bisnis international dan lokal

(Indonesia).

Beberapa alasan memilih pola waralaba sebagai bentuk kemitraan adalah sebagai berikut:4

1. Prinsip utama dalam Waralaba adalah kemitraan usaha yang saling mendukung dan

menguntungkan (win-win) ;

2. Melalui Waralaba, pengusaha kecil langsung memperoleh akses terhadap sumber daya

ekonomi seperti pembiayaan/kredit, teknologi, dukungan manajemen/organisasi dan

pasar ;

3. Waralaba cepat dikenal karena menggunakan merek dagang yang sudah terkenal,

kualitas produk/jasa terjamin karena sudah ditetapkan standar kualitas, menghemat

biaya karena tidak perlu melakukan research and development serta promosi, bahan

baku tersedia dan adanya program pelatihan yang berkesinambungan.

Kedua peraturan perundang-undangan diatas pada intinya mengatur mengenai kriteria

yang harus dimiliki perusahaan waralaba, bentuk perjanjian dan substansi perjanjian yang harus

dimuat pada perjanjian waralaba, kewajiban pemilik waralaba, pendaftaran serta kewajiban

penyediaan prospektus. Pengaturan Waralaba menuntut pemberi dan penerima waralaba untuk

memenuhi aturan seperti:

1. Pendaftaran prospektus penawaran waralaba oleh pemberi waralaba sebelum

membuat perjanjian Waralaba dengan penerima waralaba (Pasal 10 PP No. 42

Tahun 2007) ;

4 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil,

Pola Pembinaan Pengusaha Kecil Bidang Perdagangan dengan Sistem Franchise, (Jakarta: Departemen Koperasi,

1994), hlm. 1-2.

2. Pendaftaran perjanjian Waralaba oleh penerima Waralaba (Pasal 11 PP No. 42

Tahun 2007).

Aturan tersebut memiliki tujuan agar perusahaan Waralaba yang melakukan kegiatan

bisnis dan membuat perjanjian waralaba di Indonesia benar-benar kegiatan yang sudah memiliki

nama baik (goodwill) sehingga penyelenggaraan kegiatan Waralaba merupakan penyelenggaraan

kegiatan bisnis yang baik dan tidak merugikan penerima Waralaba dan masyarakat pada

umumnya.

Dalam pengamatan awal, pola kerja sama Peluang Bisnis tidak sebesar Waralaba dan isi

perjanjian di antara para pihak lebih longgar dari pada Waralaba, misalnya mengenai kewajiban

dan lama pelatihan, metoda pemasaran, penggunaan logo dan merek. Pelaku bisnis yang

menjalankan pola kemitraan ini umumnya pelaku bisnis kecil, sehingga apakah peraturan yang

rinci dan tegas seperti yang terdapat pada PP No. 42 Tahun 2007. dapat digunakan untuk Peluang

Bisnis, atau sebaliknya, tidak diperlukan peraturan mengenai Peluang Bisnis sehingga hubungan

hukum yang terjadi adalah semata mata perjanjian antara para pihak.

Dasar hukum kemitraan adalah perjanjian di antara para pihak. Untuk Waralaba perjanjian

terjadi antara pemberi dan penerima Waralaba. Untuk kegiatan Peluang Bisnis,perjanjian terjadi

antara Pemilik Peluang Bisnis dengan Penerima Peluang Bisnis. Berdasarkan Pasal 1320

KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu

perjanjian sah, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Isi dari kesepakatan tersebut tergantung keinginan para pihak dan mengikat bagi para

pihak. Berdasarkan Pasal 1338 (1) KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

7

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

Untuk dapat membuat regulasi maupun membuat kontrak yang baik dan adil bagi para

pihak, pertama-tama harus dilakukan pengamatan, kajian serta analisis secara mendalam dan

sistematis mengenai sistem bisnis dengan pola kemitraan Peluang Bisnis. Berkaitan dengan fakta-

fakta dan permasalahan hukum yang terdapat pada kegiatan Peluang Bisnis, penulis tertarik untuk

meneliti lebih jauh mengenai mengenai: TIPOLOGI SISTEM BISNIS BERBENTUK PELUANG

BISNIS: ANALISIS HUBUNGAN PERIKATAN DI ANTARA PARA PIHAK.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tipologi dari sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis?

2. Bagaimana esensi perjanjian sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis yang bersifat adil

bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. menghasilkan karakter utama dari sistem bisnis berbentuk peluang bisnis

2. Menganalisis isi atau esensi dari perjanjian sistem bisnis yang berbentuk Peluang Bisnis

di Indonesia yang bersifat adil bagi para pihak.

1.4 Luaran Penelitian

1. Dapat membedakan sitem bisnis Peluang Bisnis dari Waralaba.

2. Dapat mencegah pembuatan kontrak yang tidak adil.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SISTEM BISNIS PELUANG BISNIS

Pada bab ini akan ditelaah sifat-sifat yang terdapat pada sistem bisnis berbentuk

Peluang Bisnis sehingga akan dihasilkan tipologi yang terdapat pada sistem bisnis ini.

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologi bahasa-bahasa

tanpa mempertimbangkan sejarah bahasa. Tipologi juga bisa diartikan sebagai

pembicaraan dan pembahasan perihal tipe bahasa, yaitu corak khusus suatu bahasa.5

Tipologi berasal dari dua suku kata yaitu Tipo yang berarti pengelompokan dan Logos yang

mempunyai arti ilmu atau bidang keilmuan. Jadi Tipologi adalah ilmu yang mempelajari

pengelompokan suatu benda dan makhluk secara umum.

tipologi/ti·po·lo·gi/ n ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan

menurut corak watak masing-masing.6

Sistem bisnis Peluang Bisnis pada dasarnya terbentuk karena ada perjanjian

kerjasama atau kemitraan antara pemilik dan penerima Peluang Bisnis. Beberapa definisi

dan pengertian mengenai Peluang Bisnis dan/atau Business Opportunity berikut

memperlihatkan bentuk kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut:

1. A business opportunity, in the simplest terms, is a packaged business investment that

allows the buyer to begin a business. (Technically, all franchises are business

opportunities, but not all business opportunities are franchises.) Unlike a franchise,

however, the business opportunity seller typically exercises no control over the buyer's

business operations. In fact, in most business opportunity programs, there's no

continuing relationship between the seller and the buyer after the sale is made.7(Yang

diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang bisnis, dalam terminologi

5 Pusat Bahasa, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 6 https://kbbi.web.id/tipologi, diakses 24 April 2018, pukul 18.30 WIB 7 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 24 April 2018, pukul 19.15 WIB

9

yang paling sederhana, adalah paket investasi bisnis yang memungkinkan pembelinya

untuk memulai suatu bisnis. (Secara teknis, semua waralaba adalah peluang bisnis,

tetapi tidak semua peluang bisnis adalah waralaba.) tidak seperti waralaba,

bagaimanapun, penjual peluang bisnis biasanya tidak memegang kendali atas

operasional bisnis pembeli. Bahkan, dalam kebanyakan program peluang bisnis, tidak

ada hubungan berkelanjutan antara penjual dan pembeli setelah penjualan dilakukan.)

2. Business Opportunity adalah hak yang diberikan oleh pemilik Business Opportunity

kepada pembeli Business Opportunity yang berupa kesempatan usaha dengan

menggunakan alat/produk/metode/ dari pemilik Business Opportunity.

3. Business Opportunity adalah suatu kesempatan usaha dengan menggunakan

produk/ alat/metode dari pengusaha pemberi (penjual) paket Business

Opportunity dimana pada umumnya penerima Business Opportunity diminta untuk

membayar paket Business Opportunity yang di dalamnya termasuk: materi untuk initial

start-up usaha serta harga Business Opportunity dimaksud.8

4. Business Opportunity : an opportunity to generate income as a business owner and not

an employment opportunity.9

(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis: kesempatan

untuk menghasilkan pendapatan sebagai pemilik bisnis dan bukan kesempatan kerja.)

5. A business opportunity is defined as the sale or lease of any product, service,

equipment, etc. that will enable the purchaser to begin a business.10

(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis didefinisikan

sebagai penjualan atau penyewaan produk, jasa, peralatan, dll yang membuat

pembelinya dapat memulai suatu bisnis.)

8 http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-bo/ diakses 24 April 2018,

pukul 19.52 WIB 9 https://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 24 April 2018, pukul 20.01 WIB 10https://www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusinessopportunities/7/1053/

, diakses 26 April 2018, pukul 19.37 WIB.

6. A business opportunity involves the sale of goods or services that enable the novice

entrepreneur to begin a business.11

(Yang diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai Peluang Bisnis melibatkan

penjualan barang atau jasa yang memungkinkan pengusaha pemula untuk memulai

suatu bisnis.)

Pengaturan mengenai Peluang Bisnis dan Waralaba di Amerika sudah ada sejak

tahun 1978, yakni peraturan mengenai “Disclosure Requirements and Prohibitions

Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures.”12 Pada tahun 1999, dibuat

aturan terspisah untuk Franchise dan pada tahun 2011 Pemerintah Amerika, dalam hal ini

Federal Trade Comission membuat aturan khusus mengenai Peluang Bisnis yakni

“Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Business Opportunities”.13 Di

Amerika terdapat peraturan khusus mengenai Peluang Bisnis, baik di tingkat Federal

maupun negara bagian (States). Berikut definisi Peluang Bisnis di negara bagian Virginia

berdasarkan 2006 Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act:14

A. For purposes of this chapter, "business opportunity" means the sale of any products,

equipment, supplies or services which are sold to a purchaser upon payment of an

initial required consideration exceeding $500 for the purpose of enabling such

purchaser to start a business, and in which the seller:

1. Represents that the seller will provide locations or assist the purchaser in finding

locations for the use or operation of vending machines, racks,display cases or other

similar devices, or currency-operated amusement machines or devices, on premises

neither owned nor leased by the purchaser or seller; or

11 Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, diakses dari

http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2235&q=297906 pada tanggal 6 Agustus 2018, pukul 11:52. 12 Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois and Alexander Tuneski Kilpatrick Townsend &

Stokton LLP,Washington D.C, diunduh dari Federal & State business op. Laws : Managing & Avoiding the

entanglement of regulations, pada 21 Juni 2018 pukul 13.00 WIB, hlm 4. 13 Ibid, hlm 5.

14 2006 Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act, diakses dari

https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc5901000/59.1-263.html , tanggal 22 Juni 2018, Pukul 20.11 WIB.

11

2. Represents that it will purchase any or all products made, produced,fabricated,

grown, bred or modified by the purchaser using in whole or in part the supplies,

services or chattels sold by the seller to the purchaser;or

3. Guarantees that the purchaser will derive income from the businessopportunity which

exceeds the price paid for the business opportunity, orthat the seller will refund all or

part of the price paid for the business opportunity, or repurchase any of the products,

equipment, supplies or chattels supplied by the seller, if the purchaser is not satisfied

with the business opportunity; or

4. Represents that the seller will provide a sales program or marketing program which

will enable the purchaser to derive income from the business opportunity which

exceeds the price paid for the business opportunity.

(Yang pada intinya berarti sebagai peluang bisnis berarti penjualan produk, peralatan,

persediaan, atau jasa apa pun yang dijual kepada pembeli setelah pembayaran awal $500

supaya pembeli tersebut dimungkinkan untuk memulai bisnis, dan dimana penjual:

1. Menyatakan bahwa penjual akan memberikan lokasi atau membantu pembeli

dalam menemukan lokasi, dan tempat tersebut tidak dimiliki atau disewa oleh

pembeli atau penjual; atau

2. Menyatakan bahwa akan membeli setiap atau semua produk yang dibuat,

diproduksi, dibuat, ditanam, dikembangbiakkan atau dimodifikasi oleh pembeli

menggunakan keseluruhan atau sebagian persediaan, layanan atau barang yang

dijual oleh penjual kepada pembeli; atau

3. Menjamin bahwa pembeli akan memperoleh pendapatan dari peluang bisnis yang

melebihi harga yang dibayarkan untuk peluang bisnis, dan penjual akan

mengembalikan semua atau sebagian dari harga yang dibayarkan untuk peluang

bisnis, atau membeli kembali produk, peralatan, persediaan atau barang yang

disediakan oleh penjual, jika pembeli tidak puas dengan peluang bisnis; atau

4. Mewakili bahwa penjual akan menyediakan program penjualan atau program

pemasaran yang akan memungkinkan pembeli memperoleh pendapatan dari

peluang bisnis yang melebihi harga yang dibayarkan untuk peluang bisnis.)

Di negara bagian Oklahoma, Business Opportunity didefinisikan sebagai berikut :15

3. a. "Business opportunity" means a contract or agreement, between a seller and

purchaser, express or implied, orally or in writing, wherein it is agreed that the seller or a

person recommended by the seller shall provide to the purchaser any products, equipment,

supplies or services enabling the purchaser to start a business and the seller represents

directly or indirectly, orally or in writing, that:

1) The seller or a person recommended by the seller will provide or assist the

purchaser in finding locations for the use or operation of vending machines, racks,

display cases or other similar devices, on premises neither owned nor leased by the

purchaser or seller;

2) The seller or a person recommended by the seller will provide or assist the

purchaser in finding outlets or accounts for the purchaser's products or services;

3) The seller or a person specified by the seller will purchase any or all products made,

produced, fabricated, grown, bred or modified by the purchaser;

4) The seller guarantees that the purchaser will derive income from the business which

exceeds the price paid to the seller;

5) The seller will refund all or part of the price paid to the seller, or repurchase any of

the products, equipment or supplies provided by the seller or a person recommended

by the seller, if the purchaser is dissatisfied with the business; or

6) The seller will provide a marketing plan.

(Yang pada intinya berarti sebagai Peluang bisnis berarti kontrak atau perjanjian, antara

penjual dan pembeli, tersurat maupun tersirat, lisan atau tertulis, dimana disepakati bahwa

penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual harus memberikan kepada pembeli

setiap produk, peralatan, persediaan atau jasa yang memungkinkan pembeli untuk memulai

bisnis dan penjual mewakili secara langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis, bahwa:

15 http://www.securities.ok.gov/Busopp.asp, diakses 24 April 2018, pukul 20.50 WIB.

13

1) Penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual akan memberikan atau

membantu pembeli dalam menemukan lokasi, dan tempat tersebut tidak dimiliki

atau disewa oleh pembeli atau penjual;

2) Penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual akan memberikan atau

membantu pembeli dalam mencari outlet atau akun untuk produk atau layanan

pembeli;

3) Penjual atau orang yang ditentukan oleh penjual akan membeli setiap atau semua

produk yang dibuat, diproduksi, dibuat, ditanam, dibesarkan, atau dimodifikasi oleh

pembeli;

4) Penjual menjamin bahwa pembeli akan memperoleh pendapatan dari bisnis yang

melebihi harga yang dibayarkan kepada penjual;

5) Penjual akan mengembalikan semua atau sebagian dari harga yang dibayarkan

kepada penjual, atau membeli kembali produk, peralatan, atau persediaan apa pun

yang disediakan oleh penjual atau orang yang direkomendasikan oleh penjual, jika

pembeli tidak puas dengan bisnis tersebut; atau

6) Penjual akan memberikan rencana pemasaran.)

Menurut FTC (Federal Trade Commission) Amerika, terdapat 4 elemen yang harus

dipenuhi oleh Pelaku Usaha (usaha Business Opportunity) yaitu:16

1. The individual who buys a business opportunity, often referred to as a licensee or

franchisee, must distribute or sell goods or services supplied by the licenser or

franchisor.

2. The licensor or franchisor must help secure a retail outlet or accounts for the goods

and services the licensee is distributing or selling.

3. There must be a cash transaction between the two parties of at least $500 prior to

or within six months after the licensee or franchisee starts the business venture.

4. All terms and conditions of the relationship between the licensor and the licensee

must be stated in writing.

16 https://www.entrepreneur.com/article/42940, diakses 24 April 2018, pukul 21.13 WIB

(Yang pada intinya diartikan oleh Peneliti sebagai untuk dapat dikatakan sebagai peluang

bisnis sesuai aturan FTC, terdapat empat elemen yang harus ada:

1. Orang yang membeli peluang bisnis, sering disebut sebagai pemegang lisensi atau

pemegang waralaba, harus mendistribusikan atau menjual barang atau jasa yang

disediakan oleh pemberi lisensi atau pemilik waralaba.

2. Pemberi lisensi atau pemilik waralaba harus membantu mengamankan outlet ritel

atau akun untuk barang dan jasa yang didistribusikan atau dijual oleh pemegang

lisensi.

3. Harus ada transaksi tunai antara dua pihak setidaknya $ 500 sebelum atau dalam

waktu enam bulan setelah pemegang lisensi atau pemegang waralaba memulai

usaha bisnis.

4. Semua syarat dan ketentuan hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi

harus dinyatakan secara tertulis.)

Menurut FTC Amerika, ada 3 tipe bentuk Peluang Bisnis yang paling umum

yaitu:17

Distributorship. Refers to an independent agent that has entered into an agreement to

offer and sell the product of another but is not entitled to use the manufacturer's trade

name as part of its trade name. Depending on the agreement, the distributor may be

limited to selling only that company's goods or it may have the freedom to market

several different product lines or services from various firms.

(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Distributor mengacu kepada agen

independen yang telah menandatangani perjanjian untuk menawarkan dan menjual

produk dari pihak lain tetapi tidak berhak menggunakan nama dagang produsen

sebagai bagian dari nama dagangnya. Tergantung pada kesepakatan, distributor

mungkin dibatasi untuk hanya menjual barang-barang perusahaan tersebut atau

mungkin dapat memasarkan beberapa lini produk atau layanan yang berbeda dari

berbagai perusahaan.)

17 Ibid.

15

Rack jobber. Involves the selling of another company's products through a distribution

system of racks in a variety of stores that are serviced by the rack jobber. Typically,

the agent or buyer enters into an agreement with the parent company to market their

goods to various stores by means of strategically located store racks. The parent

company obtains a number of locations in which the racks are placed on a

consignment basis. It's up to the agent to maintain the inventory, move the

merchandise around to attract the customer, and do the bookkeeping. The agent

presents the store manager with a copy of the inventory control sheet which indicates

how much merchandise was sold, and then the distributor is paid by the store or

location which has the rack-less the store's commission.

(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Rack Jobber Melibatkan penjualan

produk perusahaan lain melalui sistem distribusi rak di berbagai toko yang dilayani

oleh Rack Jobber. Biasanya, agen atau pembeli mengadakan perjanjian dengan

perusahaan induk untuk memasarkan barang mereka ke berbagai toko melalui Rack

Jobber yang berlokasi strategis. Perusahaan induk memperoleh sejumlah lokasi di

mana rak-rak ditempatkan pada basis konsinyasi. Pengaturan persediaan barang

dagang, peletakan rak untuk menarik minat konsumen, dan pembukuan diserahkan

kepada agen. Agen akan menyediakan salinan lembar kontrol inventaris kepada

manajer toko dan kemudian distributor akan dibayar oleh toko atau lokasi yang

memiliki komisi toko.)

Vending machine routes. Very similar to rack jobbing. The investment is usually

greater for this type of business opportunity venture since the businessperson must buy

the machines as well as the merchandise being vended, but here the situation is

reversed in terms of the pay procedure. The vending machine operator must pay the

location owner a percentage based on sales. The big secret to any route deal is to get

locations in high-foot-traffic areas, and of course, as close to one another as possible.

If your locations are spread far apart, you waste time and traveling expenses servicing

them.

(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Rute Mesin Penjual Otomatis.

Sangat mirip dengan Rack Jobber. Investasi biasanya lebih besar untuk jenis usaha

peluang bisnis ini karena investor harus membeli mesin dan juga barang dagangan

yang diberikan, tetapi di sini situasinya terbalik dalam hal prosedur pembayaran.

Operator mesin penjual otomatis harus membayar pemilik lokasi persentase

berdasarkan penjualan. Rahasia besar untuk setiap kesepakatan rute adalah

mendapatkan lokasi di area lalu lintas pejalan kaki tinggi, dan tentu saja, sedekat

mungkin dengan satu sama lain. Jika lokasi Anda tersebar berjauhan, Anda membuang

waktu dan biaya perjalanan untuk melayani mereka.)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Amerika (US Federal Law), pemilik

Peluang Bisnis (the promoter) harus memberikan informasi dalam bentuk dokumen

kepada calon pembeli.18 Alasan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut adalah

untuk memberikan perlindungan kepada mitra yang mau melakukan kerja sama dengan

pemilik Peluang Bisnis. Seperti yang diungkapkan dalam Federal and State Business of

Laws : Managing & Avoiding the Entanglement of Regulations, “as business opportunities

abound in all kinds of different fields and industries, legislators have found that unfair and

deceptive practices may be prevalent among franchisors and business opportunity sellers.

As a result, they have concluded that regulations are necessary to protect unsuspecting

investors.”19

Terdapat 6 kategori yang harus diungkapkan, antara lain : Identifying information;

Earnings claims; Legal actions; Cancellation and refund policy; References; and

Receipt.20

Sekalipun demikian, peraturan di antara tiap-tiap di negara bagian tidak sama, seperti

terlihat pada tabel berikut :21

18 Lihat Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, hlm 3. 19 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 3. 20 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 7. 21 Op Cit, Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois, hlm 33-34.

17

State Is

Disclo-

sure

Requi

-red?

Is Registra

-tion

Required?

How long must Disclo

-sures be provided

before

money is

received

or

contracts

are

executed?

Regis

tratio

n Fee

Rene

wal

Fee

Amendm

ent

Fee

Are Audited Financi

al State-

ments

Requi-

red?

Must

a

List of

Sales

People

be

Filed?

Must

Adverti

-sing Be

Filed or

Include

Specific

Informati

on?

Alaska Yes Yes, 30 days

before sales

begin

10 days $300 $150 N/A Yes Yes Yes

Arizona Yes Yes 5 business

days

$500 $500 $25 No Yes No

California Yes Yes, 30 days

before sales

begin

48 hours $100 $100 $30 No Yes Yes, and ad must include seller

name &

address

Connecti

-cut

Yes Yes 10

business

days

$400 $100 N/A Yes Yes No

Florida Yes Yes 3 business

days

$300 $300 $50 No Yes No, but

ads must

list ad id

number

Georgia Yes No 48 hours N/A N/A N/A No No No

Illinois Yes Yes, 10 days

to take effect

14 days $300 $300 $25 Yes Yes No

Indiana Yes Yes 72 hours $50 $10 $10 No No No, but

ads must

include

registratio

n #

Iowa Yes No 10

business

days

N/A N/A N/A Yes Yes No

Kentucky Yes Yes Not

specified

$150 $50 $25 Yes Yes No, but

ads must

include

registratio

n #

Louisiana Earnings

claims

only

No N/A N/A N/A N/A No No No, but

ads must

list seller

name &

address

Maine Yes Yes 72 hours

or

1st

meeting

$25 $10 N/A No No No

Maryland Yes Yes, 10 days

to take effect

10

business

days

$250 $100 $50 Yes Yes No

Michigan No Yes N/A N/A N/A N/A No No No

Minnesot

a

Yes Yes 7 days $400 $200 $100 Yes No Yes

Nebraska Yes Yes 48 hours

or

1st

meeting

$100 $50 $50 No Yes No, but

ads must

list seller

name &

address

New

Hampshir

e

Yes Yes 7 days $50 N/A N/A Yes No No

North

Carolina

Yes Yes 48 hours $250 N/A N/A No Yes No

Ohio Yes No 10

business

days

N/A N/A N/A No No No

Oklahoma Yes Yes, 15 days

to take effect

10

business

days

$250 $150 N/A Yes Yes Yes

South

Carolina

Yes Yes 48 hours $100 N/A N/A No No No, but

ads must

include

registratio

n

South

Dakota

Yes Yes, 10 days

to take effect

10

business

days

$100 $50 N/A Yes Yes No

Texas Yes Yes 10

business

days

$195 $25 $25 No Yes No

19

Utah Yes Yes 10

business

days

$200 $200 N/A No No Yes

Virginia Yes No 48 hours N/A N/A N/A No No No

Washingt

on

Yes Yes 48 hours $200 $125 $30 No Yes Yes

2.2 Hubungan antara Waralaba/Franchise dengan Peluang Bisnis

Secara umum Waralaba atau Franchise merupakan hak atau ijin yang diberikan oleh

Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk memasarkan produk dan pelayanan

atas bisnis yang dimiliki Pemberi Waralaba pada wilayah atau teritori yang telah disepakati

para pihak. Pengertian ini serupa dengan definisi Business Opportunity/Peluang Bisnis

sebagai berikut :

1. Business Opportunity adalah suatu kesempatan usaha dengan menggunakan

produk/alat/metode dari pengusaha pemberi (penjual) paket Business Opportunity.

Pada umumnya penerima Business Opportunity diminta untuk membayar paket

Business Opportunity yang di dalamnya termasuk: materi untuk initial start-up

usaha serta harga Business Opportunity dimaksud.22

2. Business Opportunity : an opportunity to generate income as a business owner and

not an employment opportunity.23

(Yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: Peluang Bisnis merupakan

kesempatan untuk menghasilkan pendapatan sebagai pemilik bisnis dan bukan

kesempatan kerja.)

Definisi Franchise :

The right or licence granted by a company (franchisor) to an individual or group

(franchisee) to market its products or services in a specific territory.24

Disamping itu Pemerintah Daerah juga dapat membuat Peraturan Daerah untuk

implementasi peraturan Franchise yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sistem bisnis

Waralaba pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama kemitraaan antara Pemberi

Waralaba dengan Penerima Waralaba.25 Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007

22 Op.cit, lihat pada http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-bo/ diakses

24 April 2018, pukul 19.52 WIB 23 Op.cit, lihat pada https://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 24 April 2018, pukul 20.01 WIB 24 https://franchisedirect.com diakses pada tanggal 25 November 2018, Pukul 13.50. WIB 25 Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak

untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima

Waralaba. ( Pasal 1 (2) PP Nomor 42/2007).

21

disebutkan bahwa perjanjian harus bersifat tertulis, bahkan pada Pasal 5 diatur klausula

yang harus ada pada perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.

Selain itu, Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran kepada calon

Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.26 Prospektus tersebut wajib

didaftarkan oleh Pemberi Waralaba sementara Penerima Waralaba wajib mendaftarkan

perjanjian Waralaba.27 Setelah pendaftaran dilakukan, Menteri akan menerbitkan Surat

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang berlaku selama 5 tahun.28 Pemberi Waralaba

juga wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara

berkesinambungan.29

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan STPW oleh Pemberi

Waralaba dan Penerima Waralaba disertai sanksi bila hal-hal tersebut tidak dipenuhi.

Sanksi dapat berupa denda hingga pencabutan STPW.30 Sebelum membuat perjanjian

dengan Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba memiliki kewajiban untuk membuat

dokumen yang isinya berupa pengungkapan terhadap bisnis Franchise yang dilakukan. Hal

tersebut harus dilakukan 14 hari sebelum kontrak ditandatangani.31

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh

Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki

Pemberi Waralaba. ( Pasal 1 (3) PP Nomor 42/2007). 26 Lihat Pasal 7 (1) PP Nomor 42 Tahun 2007. 27 Lihat Pasal 10(1) dan Pasal 11(1) PP Nomor 42 Tahun 2007. 28 Lihat Pasal 12(4) dan 12(5) PP Nomor 42 Tahun 2007. 29 Lihat Pasal 8 PP Nomor 42 Tahun 2007. 30 Lihat pasal 16-18 PP nomor 42 Tahun 2007. 31 https://franchisedirect.com diakses pada tanggal 25 November 2018, Pukul 16.35 WIB.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara Peluang Bisnis dengan

Waralaba sebagai berikut:32

32 Franchises vs Business Opportunities: The Key Differences You Should Know, diambil dan diterjemahkan dari:

www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusinessopportunities/7/1053/. Diakses

pada tanggal 26 November 2018, pukul 15.00 WIB.

Peluang Bisnis Waralaba

Biaya

Biasanya lebih murah dari

Waralaba, beberapa meminta

biaya royalti

Biaya di muka yang lebih tinggi

serta pembayaran biaya royalti

kepada Pemilik Waralaba.

Dalam banyak kasus, Calon

Penerima Waralaba

memerlukan bantuan

pembiayaan untuk membayar

biaya di muka ini.

Struktur

Tidak terlalu kaku sehingga

memungkinkan bagi Pemilik

untuk menerapkan atau

mengkustomisasi sistem yang

cocok baginya.

Sangat terstruktur dengan

sedikit atau bahkan tidak ada

kemungkinan untuk

menyimpangi bisnis model

yang telah tersedia. Prosedur

harian dan standar kualitas

merupakan contoh yang

termasuk di dalamnya.

Dukungan

Keberlanjutan

Biasanya tidak terlalu banyak

hubungan yang terjalin antara

Penjual Peluang Bisnis dengan

Pembeli Peluang Bisnis setelah

bisnis mulai beroperasi.

Kalaupun ada fasilitas pendukung

yang diberikan, biasanya fasilitas

tersebut hanya bersifat informal

dan bukan berdasarkan kontrak.

Franchisor biasanya

menyediakan pelatihan,

dukungan pemasaran dan hal-

hal lain yang telah disepakati

dalam kontrak kepada

Franchisee.

Aturan Hukum

Bervariasi untuk setiap negara

bagian. Biasanya Penjual Peluang

Bisnis harus memberikan

informasi-informasi yang

Pemberi Waralaba harus

memberikan Franchise

Disclosure Document (FDD)

kepada Penerima Waralaba

23

Dari perbedaan di antara keduanya, dapat disimpulkan bahwa semua Franchise adalah

Business Opportunity, tetapi tidak semua Business Opportunity adalah Franchise.33 Dalam

perjanjian /kontrak antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, Penerima Waralaba

wajib untuk memenuhi secara ketat pedoman yang dibuat oleh Pemberi Waralaba, serta aturan-

aturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Pedoman dan sistem operasi yang ketat

yang wajib dijalankan oleh Penerima Waralaba untuk melindungi sistem bisnis Pemberi Waralaba

serta untuk mempertahankan citra atau reputasi dari Pemberi Waralaba.34

33 Ibid. 34 Ibid.

diperlukan kepada Pembeli. paling lambat 14 hari sebelum

kontrak ditandatangani.

BAB III METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif

adalah melakukan analisis masalah berdasarkan penelusuran kepustakaan (peraturan

perundang-undangan, buku-buku, literatur dan lain-lain) yang berhubungan dengan

Peluang Bisnis dan Waralaba serta mewawancarai narasumber yang mengetahui secara

konseptual dan praktikal Waralaba dan Peluang Bisnis. Dalam hal ini dilakukan

wawancara kepada Staff Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan

Agustina Supriyani Kardono, S.H., M.H., Partner pada Kantor Hukum Suhardiman

Kardono Swadiri Hazwar (SKSH).

Ditinjau dari sifatnya, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif-analitis. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci mengenai sistem

bisnis serta pola kemitraan yang terdapat pada Peluang Bisnis. Telaah dibuat secara

mendalam sehingga dapat dibuat klasifikasi sistem bisnis berikut pola kemitraan dari

Peluang Bisnis. Oleh karena Peluang Bisnis memiliki kemiripan dengan Waralaba, akan

ditelaah pula karakteristik pada Waralaba sehingga akan menjadi lebih jelas karakter yang

terdapat pada Peluang Bisnis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pada umumnya adalah data

sekunder. Ada beberapa istilah yang mengacu pada sumber tersier dalam hal ini kamus

(dictionary). Data sekunder diperoleh melalui penulusuran kepustakaan dan wawancara.

Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berasal dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan

hukum yang mengikat, diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan

ketentuan hukum, terutama yang berhubungan dengan Waralaba dan Peluang

Bisnis.

2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan tulisan-

tulisan yang berhubungan dengan Waralaba dan Peluang Bisnis.

25

Sementara itu, data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yaitu wawancara

dengan orang yang mengetahui mengenai Waralaba dan Peluang Bisnis secara praktikal,

konseptual dan peraturan perundang-undangan. Alat pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah menggunakan studi dokumen dan wawancara. Studi Dokumen dilakukan dengan

studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan wawancara dilakukan dengan

mewawancarai nara sumber. Dari narasumber diperoleh konfirmasi dan pemahaman serta

informasi baru mengenai Peluang Bisnis dan Waralaba, serta data Usaha Kecil dan

Menengah di kota Bandung. Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini

adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian yang akan dihasilkan adalah deskriptif analitis.

Penelitian ini akan menghasilkan gambaran secara rinci mengenai tipologi dari Peluang

Bisnis serta esensi perjanjian yang dibutuhkan dalam perjanjian Peluang Bisnis

BAB IV JADWAL PELAKSANAAN

JENIS

KEGIATAN

BULAN / TAHUN 2018

MEI-

AGUSTUS

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

MINGGU

KE-

MINGGU KE- MINGGU KE- MINGGU KE-

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pengumpulan data di

lapangan

Pertemuan/diskusi

Pengolahan data

Penulisan laporan

27

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia.

Hal yang diuraikan pada bagian ini merupakan hasil penelusuran mengenai keberadaan

Peluang Bisnis. Penelusuran terutama dilakukan melalui situs-situs yang memberikan

informasi mengenai bisnis kerjasama/kemitraan. Dalam praktek sering disebut

Waralaba/Franchise.

2. Analisis mengenai tipologi Peluang Bisnis dan kontrak Peluang Bisnis

Hal yang diuraikan pada Bab ini merupakan analisis terhadap problema hukum pada

penelitian ini yakni, bagaimana tipologi dari sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis dan

bagaimana esensi perjanjian sistem bisnis berbentuk Peluang Bisnis yang bersifat adil

bagi para pihak.

5.1 Hasil penelusuran mengenai sistem Peluang Bisnis di Indonesia.

Peluang Bisnis merupakan suatu bentuk bisnis yang lahir karena ada kemitraan atau

kerjasama antara Pemilik Peluang Bisnis dengan pihak lain yang membuat perjanjian untuk

menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis yang dijalankan oleh Pemilik Peluang Bisnis.

Tidak ada peraturan yang khusus mengatur Peluang Bisnis, sehingga nama yang digunakan

adalah nama yg merupakan terjemahan dari Business Opportunity. Nama Peluang Bisnis

juga ada yang gunakan dalam praktik , namun juga orang menggunakan nama waralaba

untuk bisnis kerjasama, namun setelah ditelaah ternyata tidak atau belum tentu merupakan

Waralaba. Bedasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dari nama-nama yang

digunakan oleh pemilik bisnis kerjasama pada website www.waralabakan.com nama-nama

yang digunakan untuk bisnis kerjasama tersebut adalah :

< Rp. 50.000.000 : kemitraan, franchise, waralaba

> Rp. 50.000.000 : peluang bisnis/business opportunity, franchise, waralaba,

kemitraan.35

Sistem bisnis pada peluang bisnis meliputi banyak bidang, yakni : 36

Biro Perjalanan dan Wisata = 10

Properti dan Konstruksi = 10

Jasa Bisnis dan Konsultan = 18

Otomotif = 35

Pendidikan dan Kursus = 91

Makanan dan Minuman = 410

Kesehatan dan Kecantikan = 38

Kebersihan dan Rumah Tangga = 28

Anak dan Balita = 3

Komputer dan Teknologi = 35

Ritel dan Fashion = 26

Hiburan dan Hobi = 10

Peluang Bisnis dan Kemitraan = 17

Distributor dan Keagenan = 22

Pada bisnis bidang makanan, umumnya (banyak) membutuhkan modal kecil. Dengan

modal Rp. 3.000.000 sudah bisa menjalankan bisnis Peluang Bisnis, hal tersebut terlihat

dari telaah data dari 50 gerai bisnis kerjasama, yakni sebagai berikut:37

Modal minimal

- Modal minimal terkecil : Rp. 2.000.000

- Modal minimal terbesar : Rp. 550.000.000

35 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabakan.com pada tanggal 22-23

November 2018. 36 Seluruh data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabaku.com terhadap seluruh

perusahaan kerjasama yang terdapat dalam situs tersebut, pada tanggal 12-14 November 2018. 37 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabaku.com pada tanggal 14-16

November 2018.

29

- Range modal minimal:

a. < Rp. 5.000.000 : 9

b. Rp. 5.000.001 – Rp. 10.000.000 : 21

c. Rp. 10.000.001 – Rp. 50.000.000 : 14

d. > Rp. 50.000.001 : 6

Berdasarkan penelusuran pada situs yang berkaitan dengan promosi Waralaba,38

pemilik Peluang Bisnis/Waralaba,39 menawarkan kerjasama/kemitraan terhadap bisnis

yang dilaksanakan melalui promosi yang menarik. Beberapa contoh bentuk promosi yang

ditawarkan adalah sebagai berikut :40

1. Jaminan balik modal yang cukup cepat (contoh: balik modal dalam 1-2 bulan saja);

2. Diskon atau potongan harga paket yang ditawarkan kepada calon mitra yang ingin

bekerjasama dari 30% hingga 50%;

3. Tidak ada royalty fee, franchise fee, atau biaya advertisting;

4. Dengan modal yang kecil, calon mitra sudah dapat melakukan kerjasama Waralaba

atau Franchise;

5. Pemberian peralatan dapur sebagai pendukung yang lengkap;

6. Pemberian bahan baku serta alat pendukung (seperti spanduk promosi atau banner)

untuk opening promo;

7. Adanya training bagi pegawai dari calon mitra.

Jika ingin ikut serta maka calon mitra cukup mengubungi melalui telefon atau via

Whats App. Tidak disebutkan apakah calon mitra Peluang Bisnis memiliki kesempatan

beberapa hari untuk membaca isi perjanjian sebelum menandatangani perjanjian tersebut

38 www.waralabaku.com dan www.waralabakan.com 39 Umumnya menyebut dengan sebutan Waralaba. 40 Data diolah oleh Carolina Sarbini NPM 2014200136, dari situs www.waralabakan.com pada tanggal 22-23

November 2018.

Contoh Perjanjian Waralaba dan / atau Peluang Bisnis

Baik Waralaba maupun Peluang Bisnis sama-sama terbentuk dari hubungan hukum

perjanjian. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Peluang Bisnis belum diatur

di Indonesia. Namun untuk waralaba sudah terdapat pengaturannya. Sehingga telah diatur

klausula apa saja yang setidak-tidaknya harus dimuat dalam perjanjian waralaba, yaitu:41

a. Nama dan alamat para pihak ;

b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ;

c. Kegiatan usaha ;

d. Hak dan kewajiban para pihak ;

e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan

Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;

f. Wilayah usaha ;

g. Jangka waktu perjanjian ;

h. Tata cara pembayaran imbalan ;

i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;

j. Penyelesaian sengketa ; dan

k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Peneliti akan mencoba mengkaji perjanjian yang menggunakan judul “Waralaba”

untuk melihat kesesuaian isi perjanjian waralaba dengan persyaratan minimum yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami

Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami diperoleh Peneliti dengan mengakses

http://wintermelonmami.com/perjanjian-franchise/ pada tanggal 8 November 2017 Pukul

9.27. Adapun analisis dari Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami adalah sebagai

berikut:

41 Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007

31

a. Nama dan alamat para pihak ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan nama

dan alamat para pihak pada bagian pembukaan kontraknya sehingga telah memenuhi

peraturan perundang-undangan.

b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami sudah diatur bahwa Penerima

Waralaba dapat menggunakan merek dan system bersama dengan Penerima Waralaba

lainnya yang sudah diberikan oleh Pemberi Waralaba sebelumnya. Namun setelah

Peneliti melakukan pengecekan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak ditemukan merek Winter

Melon Mami. Sehingga belum terdapat hak kekayaan intelektual atas nama Winter

Melon Mami.

c. Kegiatan usaha ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami tidak ditemukan pengaturan

pasal yang menjelaskan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Pemberi serta

Penerima Waralaba. Yang secara eksplisit diterangkan di dalam Surat Perjanjian

Franchise Winter Melon Mami ini adalah Pemberi Waralaba adalah penyedia layanan

kuliner berjenis minuman dengan nama Winter Melon Mami.

d. Hak dan kewajiban para pihak ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah memuat perumusan

mengenai kewajiban-kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba. Namun tidak terdapat

perumusan terperinci mengenai hak-hak Pemberi dan Penerima Waralaba. Hak-hak para

pihak harus ditafsirkan, seperti:

“Franchisor memberi izin kepada Franchisee dengan nama Gerai minuman Winter

Melon Mami untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan system secara

bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor

sebelumnya.”

Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Penerima Waralaba untuk dapat

menggunakan merek dan system secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang

sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.

“Franchisee mendapatkan seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan setiap

harinya.”

Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Penerima Waralaba untuk

mendapat seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan setiap harinya.

“Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu

seuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dana atau mengaudit segala

catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga.”

Dalam klausula ini dapat ditafsirkan terdapat hak dari Pemberi Waralaba untuk

memeriksa dana atau mengaudit segala catatan dan pembukuan Penerima Waralaba

tanpa pengecualian di waktu yang dikehendaki oleh Pemberi Waralaba.

Jadi hak para pihak tidak dapat dilihat secara sistematis, akan terlihat jika menafsirkan

isi pasal kewajiban atau bahkan isi pasal selain kewajiban. Satu-satunya klausula yang

mengutarakan hak secara tegas adalah yang mengatur bahwa Pemberi Waralaba berhak

untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk penentuan adanya

memakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk

dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha Penerima Waralaba.

Tidak ada klausula yang mengatur hak Penerima Waralaba secara eksplisit.

Bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan

Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah memuat perumusan mengenai

bantuan, fasilitas, bimbingan operasioinal, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan

Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba. Dinyatakan bahwa Pemberi Waralaba

berkewajiban untuk memberikan panduan operasional pengelolaan Gerai minuman Winter

Melon Mami kepada Penerima Waralaba dan menyediakan secara cuma-cuma

pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu minuman Winter

Melon Mami. Kewajiban lain dari Pemberi Waralaba terkait bantuan, fasilitas, bimbingan

33

operasioinal, pelatihan, dan pemasaran adalah:

Menyediakan design interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja Gerai

minuman Winter Melon Mami atas biaya Penerima Waralaba ;

Menyelenggarakan program pelatihan untuk Penerima Waralaba secara

berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ;

Memberikan konsultasi gratis kepada Penerima Waralaba apabila Gerai minuman

Winter Melon Mami Penerima Waralaba berada dalam keadaan krisis yang dapat

menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Gerai Penerima Waralaba ;

Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna

membantu Penerima Waralaba memperoleh pinjaman untuk pengembangan

usaha.

e. Wilayah usaha ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan wilayah

usaha untuk Penerima Waralaba menjalankan usahanya pada bagian pembukaan

kontraknya sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu perjanjian ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan jangka

waktu perjanjian sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

g. Tata cara pembayaran imbalan ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan tata cara

pembayaran sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pemberi Waralaba akan mendapatkan imbalan dari penjualan paket usaha. Sedangkan

Penerima Waralaba akan mendapat seluruh keuntungan dari omzet yang dihasilkan

setiap harinya.

h. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ;

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami tidak ditemukan klausula

mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.

i. Penyelesaian sengketa ; dan

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan

penyelesaian sehingga telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

j. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter Melon Mami telah mencantumkan tata cara

perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang atas

kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan

kemudian. Sedangkan mengenai pengakhiran dan pemutusan perjanjian, perjanjian akan

berakhir pada tanggal yang telah disepakati. Dalam Surat Perjanjian Franchise Winter

Melon Mami membuka kesempatan bagi Pemberi Waralaba untuk membatalkan secara

sepihak apabila terjadi hal-hal berikut:

Penerima Waralaba lalai dana tau tidak melakukan kewajibannya yang diatur

dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh Pemberi

Waralaba namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama,

pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat

peringatan/teguran yang menurut ukuran Pemberi Waralaba.

Penerima Waralaba bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika Penerima

Waralaba dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang

ditetapkan dalam perjanjian ini.

Sedangkan tidak diatur mengenai keadaan-keadaan yang membuat Penerima

Waralaba dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Sehingga keadaan demikian

membuat posisi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba kurang seimbang dalam

perjanjian ini.

35

5.2. Analisis mengenai Tipologi Sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis, bentuk kontrak

dan regulasi yang dapat memajukan sistem Bisnis berbentuk Peluang Bisnis

Peluang Bisnis atau dalam Bahasa Inggris disebut Business Oportunity yang

disingkast Biz Op merupakan nama untuk bisnis yang terbentuk karena perjanjian kerja

sama/kemitraan. Di Indonesia nama Peluang Bisnis kurang popular. Sebagian besar bisnis

dengan karakter serupa dengan Peluang Bisnis menyebut bisnis mereka dengan nama

Waralaba. Nama Waralaba digunakan dalam praktik sehari-hari karena sistem bisnis

keduanya memiliki kemiripan. Perjanjian Waralaba terjadi antara Pemberi Waralaba

dengan Penerima Waralaba. Pemberi Waralaba memperkenankan Penerima Waralaba

untuk menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis yang dipunyai Pemberi Waralaba. Ada

banyak pelaku bisnis yang menjalankan bisnis dengan sistem Peluang Bisnis.

Sistem bisnis pada peluang bisnis meliputi banyak bidang, yakni: Biro Perjalanan

dan Wisata, Properti dan Konstruksi, Jasa Bisnis dan Konsultan, Otomotif, Pendidikan dan

Kursus, Makanan dan Minuman, Kesehatan dan Kecantikan, Kebersihan dan Rumah

Tangga, Anak dan Balita, Komputer dan Teknologi, Ritel dan Fashion, Hiburan dan Hobi,

Peluang Bisnis dan Kemitraan, Distributor dan Keagenan. Dari data tersebut, yang

terbanyak adalah yang bergerak di bidang makanan. Sistem bisnis Peluang Bisnis,

penerima terlaksana dengan adanya perjanjian/ kontrak di antara para pihak. Penerima

Peluang Bisnis berdasarkan perjanjian dapat menjalankan bisnis serupa dengan yang

dimiliki dan dijalankan pemberi Peluang Bisnis.

Dengan demikian pada sistem bisnis ini penerima Peluang Bisnis tidak perlu

memulai bisnis dari awal yang memakan waktu dan biaya, seperti yang dilakukan oleh

pemilik bisnis independen. Pihak Pemberi Peluang Bisnis juga sering disebut penjual,

sedangkan penerima Peluang Bisnis sering disebut pembeli. Bentuk kerjasama tersebut

dapat terus berkelanjutan atau dapat berhenti setelah Penerima Peluang Bisnis membayar

biaya kerjasama dan memulai bisnis yang sama dengan pemberi Peluang Bisnis. Beberapa

hal yang menyebabkan adanya keberlanjutan adalaha: adanya keterikatan untuk membeli

bahan baku dan pelatihan. Pada contoh usaha Peluang Bisnis Winter melon, terdapat

keterikatan yang berkelanjutan seperti dalam hal menyelenggarakan program pelatihan

untuk Penerima Waralaba (Penerima Peluang Bisnis) secara berkesinambungan dan

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pada sistem bisnis, biaya Peluang Bisnis yang dibutuhkan untuk kegiatan

kerjasama lebih rendah dibandingkan sistem bisnis Waralaba. Hal tersebut karena pada

sistem bisnis Waralaba terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan berimplikasi pada

besarnya biaya kerjasama yang dibutuhkan. Biaya-biaya yang wajib ada pada Waralaba

sementara dilain pihak tidak wajib ada pada Peluang Bisnis antara lain biaya pembayaran

kerjasama Waralaba (Franchise fee) dan biaya pelatihan/bimbingan yang

berkesinambungan. Disamping itu pada Waralaba pemilik wajib memiliki sertifikat hak

merek yang diperoleh dengan mendaftarkan merek yang digunakan. Akibat lebih lanjut

perjanjian lisensi merek merupakan hal yang harus ada dan tentu berimplikasi pada

peningkatan biaya yang dibutuhkan. Sebaliknya pada Peluang Bisnis biaya-biaya yang

disebutkan belum tentu ada/setidaknya lebih kecil karena pelatihan belum tentu ada.

Hak merek yang diperoleh dengan mendaftarkan merek bukan hal yang diharuskan

pada Peluang Bisnis. Bahkan pada beberapa promosi Peluang Bisnis disebutkan tidak ada

Franchise fee. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan besarnya modal, belum tentu modal yang

dibutuhkan untuk menjalankan Peluang Bisnis lebih kecil dibandingkan Waralaba. Pada

data sebelumnya terlihat bahwa terdapat bisnis Peluang Bisnis yang membutuhkan modal

kecil (Rp 2.000.000,00) hingga modal terbesar (Rp 550.000.000,00). Disisi lain pada

peraturan Waralaba tidak disebutkan kewajiban minimal untuk menjalankan bisnis

tersebut, namun dengan adanya biaya-biaya diatas dapat diperkirakan bahwa Peluang

Bisnis membutuhkan modal lebih kecil dari Waralaba. Pada contoh Winter Melon disebut

Waralaba meskipun sebenarnya bisnis ini termasuk kategori Peluang Bisnis karena ada

beberapa persyaratan-persyaratan Waralaba yang tidak terpenuhi.

Ketiadaan kewajiban untuk membuat isi perjanjian tertentu seperti Franchise fee,

bentuk pelatihan menyebabkan hubungan hukum diantara para pihak lebih bervariasi dan

lebih longgar. Pada contoh Winter Melon terlihat lebih besarnya hubungan hukum antara

37

pemilik dan penerima karena pada perjanjian disebutkan adanya pelatihan dari pemilik

bisnis, sementara dari promosi yang diungkapkan oleh pemilik Peluang Bisnis yang

tercantum pada sejumlah situs hubungan hukum lebih longgar. Dari bentuk kerjasama di

antara pemilik dan penerima Peluang Bisnis, karakter utama yang terdapat pada system

bisnis Peluang Bisnis adalah sebagai berikut: Bisnis ini merupakan merupakan bentuk

kerjasama antara pemillik dengan pembeli/penyewa atau penerima Peluang Bisnis.

terbentuk karena perjanjian dengan pemilik Peluang Bisnis yang telah memulai bisnis ini

terlebih dahulu. Bentuk kerja sama sangat bervariasi. Kerjasama ini mentukan derajat

keterikatan hukum diantara para pihak. Disamping itu, derajat keterikatan berimplikasikan

pada biaya yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis kerjasama ini.

Di Indonesia, bisnis Peluang Bisnis terjadi karena ada perjanjian diantara para

pihak. Tidaak ada undang-undang yang mengaturnya sehingga hubungan hukum di antara

para pihak terbentuk berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Akibatnya segala yang

diperjanjikan akan mengikat para pihak. Kewajiban yang tidak dilaksanakan menyebabkan

wan prestasi dan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian dapat melakukan

gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wan prestasi. PAda dasarnya yang

mengetahui bisnis secara mendalam adalah Pemilik Peluang Bisnis karena pihak ini yang

memiliki dan menjalankan bisnis tersebut. Bisa terjadi Pemilik Peluang Bisnis

menawarkan sesuatu yang berkelebihan agar menarik calon penerima Peluang Bisnis untuk

membuat kerjasama dengannya. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika istilah Peluang

Bisnis ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang ini dan istilah Peluang Bisnis

secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Serupa dengan pengaturan

yang terdapat pada Waralaba Indonesia, berdasarkan peraturan Peluang Bisnis atau

Business Opportunity Amerika, pemberi Peluang Bisnis diwajibkan mengungkapkan

bisnis yang dijalankan.

Hal yang diungkapkan meliputi antara lain sebagai berikut: identitas Pemilik

Peluang Bisnis, prospek hal yang akan diterima oleh penerima Peluang Bisnis, pembatalan

perjanjian dan hal-hal yang akan dikembalikan oleh Pemilik Peluang Bisnis jika terjadi

pembatalan perjanjian. Pengungkapan tersebut diperlukan untuk memberikan

perlindungan hukum kepada calon Penerima Peluasng Bisnis dan mecegah praktik bisnis

curang oleh Pemilik Peluang Bisnis. Promosi yang dilakukan baru berupa penawaran. Hal

ini belum melahirkan perikatan diantara para pihak namun dapat terjadi calon penerima

Peluang Bisnis menjadi sangat tertarik dengan penawaran yang diberikan sehingga

mengikatkan diri dengan pemilik Peluang Bisnis. Berdasarkan contoh-contoh yang

disebutkan diatas sebagian promosi tersebut berlebihan dan tidak memperlihatkan

kenyataan sebenarnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pemilik Peluang Bisnis

mendapatkan keuntungan besar yang tidak seharusnya ia terima dan sebaliknya penerima

Peluang Bisnis menderita kerugian yang tidak seharusnya ia terima.

Kondisi tersebut dinamakan praktek bisnis curang (unfair business practice).

Meskipun kegiatan usaha/bisnis memiliki tujuan utama mencari keuntungan, namun

keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Kebebasan

berkontrak dengan kondisi satu pihak memiliki posisi yang jauh lebih kuat dengan pihak

lain berpotensi menghasilkan perikatan yang tidak adil bila pihak yang kuat menggunakan

posisi dominannya dengan melakukan perbuatan curang sehingga melanggar prinsip itikad

baik. Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik

untuk mencegah praktek bisnis curang. Pemerintah dapat berperan untuk mengurangi

kebebasan pihak yang memiliki posisi dominan dalam menggunakan posisinya secara

bertentangan dengan hukum. Pada peraturan Waralaba (PP Nomor 42 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba) diatur mengenai peran Pemerintah dalam mengurangi

kebebasan berkontrak. Misalnya pada Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 diatur mengenai

klausula yang harus ada pada perjanjian Waralaba.

Di Amerika tidak hanya peraturan Waralaba saja, ada campur tangan Pemerintah

untuk membatasi praktek bisnis curang. Bahkan ada aturan yang menetapkan pemberian

tenggang waktu 14 hari bagi calon penerima Peluang Bisnis sebelum ia menandatangani

perjanjian Peluang Bisnis. Peran pemerintah dalam membatasi praktek bisnis curang

terdapat pada Peluang Bisnis yang mewajibkan Pemberi Peluang Bisnis untuk

mengungkapkan bisnis yang dijalani sehingga Penerima Peluang Bisnis dapat

39

mempertimbangkan apakah akan membuat perikatan dengan Pemilik Peluang Bisnis atau

tidak.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mewajibkan pemilik Peluang

Bisnis mengungkapkan bisnis yang dilakukan agar calon penerima tidak merasa terpedaya

karena tawaran yang diberikan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini

dibutuhkan agar hubungan para pihak tidak hanya berdasarkan kebebasan berkontrak

untuk mencegah terjandinya praktik bisnis curang.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Sistem bisnis Peluang Bisnis merupakan bentuk kerjasama antara Pemilik

Peluang Bisnis dan Penerima Peluang Bisnis untuk menjalankan bisnis yang

sudah dijalankan oleh Pemilik Peluang Bisnis. Bentuk kerjasama pada Peluang

Bisnis memiliki banyak kesamaan dengan bentuk kerjasama pada Waralaba.

Tipologi/karakater utama dari sistem bisnis Peluang Bisnis adalah isi kerjasama

tergantung kesepakatan para pihak. Para pihak tidak wajib membuat isi

perjanjian yang mengikat seperti terdapat pada perjanjian Waralaba, yakni

biaya Waralaba (Franchise fee), biaya pelatihan dan lisensi merek.

2. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur atau memberi batasan terhadap

hubungan hukum para pihak kecuali aturan-aturan umum yang berkaitan

dengan hukum perjanjian dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan itu.

Diperlukan regulasi khusus yang mewajibkan pemilik Peluang Bisnis

mengungkapkan bisnis yang dilakukan agar calon penerima tidak merasa

terpedaya karena tawaran yang diberikan berbeda dengan kenyataan yang

sesungguhnya. Hal ini dibutuhkan agar isi perjanjian bersifat adil dan untuk

mencegah terjadinya praktik bisnis curang.

6.2 Saran

1. Agar isi perjanjian bersifat adil Pemerintah perlu membuat peraturan

setidaknya berbentuk soft law mengenai kewajiban pemilik Peluang Bisnis

untuk mengungkapkan (disclosure) hal-hal tertentu mengenai bisnis yang

dikerjakan untuk mencegah praktik bisnis curang.

2. Disisi lain pemilik Peluang Bisnis harus memiliki pemahaman terhadap hak-

hak ekonomi yang muncul dari reputasi yang dibangun serta objek tidak

berwujud (intangible rights) yang dimiliki

41

3. Usaha Peluang Bisnis mudah dilaksanakan, modal yang dibutuhkan sedikit,

sehingga cocok untuk Usaha Kecil bahkan Mikro. Perlu perhatian pemerintah

agar bisnis ini dapat berkembang tanpa merugikan Penerima Peluang Bisnis dan

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

1. Code of Virginia – Chapter 21- Business Opportunity Sales Act, diakses dari

https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc5901000/59.1-263.html , tanggal 22 Juni

2018, Pukul 20.11 WIB.

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Bahan Hukum Sekunder

1. Beata Krakus Greensfelder, Hemkeil Gale, P.C Chicago, Illnois and Alexander

Tuneski Kilpatrick Townsend & Stokton LLP,Washington D.C, diunduh dari Federal

& State business op. Laws : Managing & Avoiding the entanglement of regulations,

pada 21 Juni 2018 pukul 13.00 WIB

2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan

Pembinaan Pengusaha Kecil, Pola Pembinaan Pengusaha Kecil Bidang Perdagangan

dengan Sistem Franchise, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1994), hlm. 1-2.

3. Franchises vs Business Opportunities: The Key Differences You Should Know,

diambil dan diterjemahkan dari:

www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsbusiness

opportunities/7/1053/. Diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 15.00 WIB

4. Governor Dannel P. Malloy, Connecticut Department of Banking, diakses dari

http://www.ct.gov/dob/cwp/view.asp?a=2235&q=297906 pada tanggal 6 Agustus

2018, pukul 11:52 WIB.

5. https://economy.okezone.com/read/2016/05/17/320/1390833/bisnis-waralaba-

tumbuh-pesat-di-indonesia, diakses 2 Nopember 2017, Pukul 10.31WIB.

6. https://www.franchisedirect.com/information/introductiontofranchising/franchisesvsb

usinessopportunities/7/1053/ , diakses 26 April 2018, pukul 19.37 WIB.

7. http://konsultanwaralaba.com/perbedaan-franchise-license-dan-business-opportunity-

43

bo/ diakses 24 April 2018, pukul 19.52 WIB

8. http://www.securities.ok.gov/Busopp.asp, diakses 24 April 2018, pukul 20.50 WIB.

9. http://wintermelonmami.com/perjanjian-franchise/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul

9.27 WIB.

Sumber Tersier

1. http://www.businessdictionary.com/definition/business-opportunity.html, diakses 8

Nopember 2017, Pukul. 12.35 WIB.

2. https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-opportunity, diakses 8

Nopember 2017, Pukul 12.28 WIB.

3. https://kbbi.web.id/tipologi, diakses 24 April 2018, pukul 18.30 WIB.

4. http://thelawdictionary.org/business-opportunity/, diakses 8 Nopember 2017, Pukul.

12.33 WIB.