A. Bahan 27 Juli 2010 (Panduan Integrasi Dan Latar Belakang)

PANDUAN TEKNISINTEGRASI

Pembangunan hakekatnya adalah……..

Proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik.

Proses yang berkesinambungan / berkelanjutan.

Proses melibatkan semua Satkeholders, dimana rakyat adalah Subyek.

LamaLama BaruBaru

Perspektif Modernisasi

Pendekatan Teknis

Pemberian Fasilitas

Peran Fasilitator

Perspektif

Transformatif

Pendekatan Kritis

Pemenuhan Hak

Peran Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Konstelasi Perencanaan Pembangunan

PARTISIPATIFPOLITIS

TEKNOKRATIS

PembangunanMekanisme

Regular

Pembangunan Mekanisme

Ad Hocperlu diintegrasikan agar ada keberlanjutan

Kenyataan yang ada (1) :

Pembangunan secara Regular

- Dilaksanakan setiap tahun bersifat baku.- Disusun dengan pendekatan teknokrastis dan politis dengan skema APBD.- Dilaksanakan sebagai fungsi SKPD.- Teknorat dan Politis cenderung dominan.

Kenyataan yang ada (2) :

Pembangunan secara Adhoc

- Dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, bersifat

sementara.- Dilaksanakan dengan mekanisme program (dari tingkat dusun / Musdus), desa (Musdes), sampai dengan kecamatan (MAD). - Koneksitas antara masyarakat dan pemerintah rendah.- Pendekatan partisipatif.

RANAH PENGINTEGRASIAN (1)

Pengintegrasian Horisontal – penyatupaduan proses perencanaan PNPM – MP ke sistem perencanaan pembangunan regular.

Integrasi

Musrenbang

Proses Perencanaan& GoodPracticesPNPM - MP

RANAH PENGINTEGRASIAN (2)

Pengintegrasian Vertikal – Penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif.

Integrasi

Teknokratis(SKPD)

Politis (DPRD)

Partisipatif(Masyarakat

)

TUJUAN UMUMTUJUAN UMUM TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS

Efektivitas Proses meningkat

dancapaian pembangunan

yang optimal.

1. Kualitas proses & hasil perencanaan pembangunan desa yang meningkat.

2. Perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif yang selaras.

3. Terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan Pemda kepada Desa.

TUJUAN

Sasaran Strategis

Posisi tawar masyarakat dalam proses perumusan kebijakan meningkat.

Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa / antar desa dan fungsi lembaga Pemdes dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Kapasitas dan fungsi Pemda yang pro rakyat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sasaran Operatif

Proses pembangunan di desa dan kecamatan effektif.

Pengelolaan kegiatan pembangunan di desa selaras.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terrealisasi.

Sasaran Praktis

Kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) meningkat.

Kemampuan dan peran lembaga Pemerintahan Desa (yaitu : Kades dan BPD) meningkat.

Kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meningkat.

Peran pelaku masyarakat PNPM – MP meningkat.

Kerangka Kerja

Otonomi DaerahIntegrasi dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberdayaan MasyarakatSebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Penguatan DemokrasiIntegrasi sebagai bagian dari penguatan praktik demokrasi di daerah.

Strategi

Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Mendorong Pemda melakukan reoroentasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif.

Titik Temu Integrasi

Forum SKPD

MAD Prioritas & Pendanaan

Musdes Perencanaan & MKP

MMDD

MusrenbangKabupaten

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

RPJMDes / ReviewRKP / Penyusunan

Ad Hoc – PNPM-MP

Mekanisme Regular

UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (1)

Nilai / Prinsip yang ada di PNPM dan diintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan regular serta menjadi prinsip dalam Integrasi Pembangunan Partisipatif, adalah :

1) Desentralisasi.

2) Partisipasi.

3) Transparansi & Akuntabel.

4) Keberlanjutan.

5) Keterpaduan.

6) Efektif dan Efisien.

UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASI (2)

Mekanisme Pengambilan KeputusanPartisipatif dan berorientasi pada masyarakat miskin.

Mekanisme Pengelolaan KegiatanSwakelola kegiatan oleh masyarakat – partisipatif & transparansi.

Mekanisme PertanggungjawabanTransparansi dan akuntabilitas.

Pelaku

Meleburkan fungsi dan pendayagunaan pelaku program.

KAIDAH PELAKSANAAN

Meningkatkan effektifitas pelaksanaan regulasi yang terkait dengan pembangunan partisipatif.

Menyatu dengan / dan menguatkan mekanisme pembangunan regular.

Keberlanjutan.

Syarat dan Ketentuan

1. Desa yang sudah mengikuti PNPM – MP minimal 2 tahun (terdanai atau tidak terdanai).

2. Sarana & prasarana kantor desa yang memadai untuk merealisasi kegiatan.

3. Perangkat pemerintah desa : minimal 2 Kepala urusan (Kaur) sesuai PP No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah terbentuk – sebagai lembaga utama dalam proses pengesahan Perdes, APBDes.

Alur Pelaksanaan Pengintegrasian

5. Penyelarasan Rencana Kegiatan & Anggaran

4.Penyatupaduan Proses

Perencanaan

2. Pelatihan Pelaku

3. Penyusunan

RPJMDes

1. Sosialisasi

6. Penyatupaduan

Pertanggungjawaban

Alur Tahapan RPJM Desa 2010 – 2014 dan RKP 2011

Persiapan

Pengkajian Keadaan Desa

Perumusan Rancangan RPJMDes

Musrenbang Desa & Pembahasan

RancanganRPJMDes

Rapat BPD Penetapan RPJMDes (Perdes)

Penyusunan Rancangan RKP

Desa 2011

Penetapan RKP Desa

2011 (SK Kades)

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa

Pelatihan Pelaku

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa

Pelatihan Pelaku

MMDD / PGMenggali & mengkaji potensi,

masalah dan gagasan

Menyusun Rancangan RPJMDes

Menyusun Matrik Kegiatan

Musdes Perencanaan atau

Infomasi

Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan ke Pola Regular 2011

Evaluasi

Musdes Pertanggungjwba

n

Musdes Serah Terima

Musrenbang

Kabupaten

Hearing DPRD

Musrenbang Kec

Musdes Informasi Hasil

Musrenbang Kec

Musdes Sosialisasi

Musrenbang Des• Evaluasi RKPD 2010• Pembahasan Rencana

2011

MAD Sosialisasi

Pelatihan KPMD

Desain & RAB,

Verifikasi Teknis SPP Verifikasi Usulan

Penulisan Usulan tanpa/dg Desain

RAB

Pencairan dana & pelaks

kegiatan

Persiapan pelaksanaan

kegiatan (pendaftaran

tenaga pelatihan

TPK, UPK, dll

Penyampaian Aspirasi

MAD Prioritas & MAD

Pendanaan

Pemeliharaan

Langkah Penguatan Integrasi

Jalur Politis1. Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang Kecamatan.2. Realisasi Hearing DPRD.

Jalur Teknokrat1. Pembekalan Perencana pada saat Rakor Unit Perencana SKPD.2. Efektifitas Forum SKPD.

Jalur Politis, Teknokrat dan Masyarakat :1. Penguatan Musrenbang Kabupaten : a. Pemda : regulasi yang pro rakyat b. DPRD : menekan SKPD pro rakyat c. Utusan Kecamatan : dibekali agar siap mengikuti Musrenbang Kab

Pelaku

Pelaku Strategis – Kewenangan untuk menentukan proses1. Bupati2. DPRD3. SKPD

Pelaku Kunci – Fasilitasi proses1. Setrawan Kabupaten & Kecamatan.2. Camat3. BKAD4. Kepala Desa5. BPD6. LPM7. KPMD

Pelaku Penggerak – Pengerak pelaku lain dan mendayagunakan sumberdaya1. Fasilitator Kabupaten & Kecamatan

Faktor Pendukung Integrasi

Perspektif pelaku.

Perencanaan pembangunan desa.

Penguatan Musrenbang.

Manajemen Pemerintahan Desa.

Kapasitas pelaku : KPMD, LPM, Sekdes, Pemdes, BPD, BKAD.

Efektifitas peran Setrawan.

Posisi tawar masyarakat.

Dukungan yang Dibutuhkan dalam Pelaksanaan Integrasi

Peningkatan kapasitas keuangan desa.1. Alokasi Dana Desa (ADD).2. Stimulan khusus dari Pusat/Provinsi/Kabupaten.3. Peningkatan PAD.

Regulasi – payung hukum terkait dengan berbagai hal penting dalam integrasi.

Pembagian wewenang dan urusan antara Pemda dan Pemdes.